survey partisipasi pemilih (kpu kab. boalemo)

2014i Riset Partisipasi Pemilu

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI…………………………………………………………………..………………………………….………i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………..…………….ii

PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN…………………………………………………………….………………iv

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………….………………1

A. Rasionalitas Riset………..………………………………………………………………..………………..…2

B. Tujuan.………………………………………………………………………………………………………..……3

C. Tema Riset……………………..…………………………………………………………………………………3

BAB II PARTISIPASI PEMILIH.…………………………………….………….…………………………7

BAB III MEDIA KAMPANYE….………..………………………………………….………………………24

BAB IV PERILAKU PEMILIH….……………………………………….…………….……………………36

BAB V POLITIK UANG….………………………………………………………………….…………………47

BAB VI INTEGRITAS DAN KINERJA KPU….……………………………………….………………69

PENUTUP DAN REKOMENDASI….……………………………………………………….………………76

LAMPIRAN…………..…………………………………………………………………………………….……..…81

Metodologi Riset…………………………………………………………………………………………….………81

Daftar Rujukan……………………………….……………………………….……………………….……………83

Guide Question (Pertanyaan Arahan)……………..…………………………………………………………84

Catatan Deskriptif…..………………………………………………………………………………………………84

Catatan Reflektif…………………………………………………………………….………………………………85

SK Pelaksana riset dan jumlah sample…….………………………….……………………..….………100

SK Penyusun laporan..……………………………………….…………………………….……..…..………102

Dokumentasi……………………..………………………………….…………………………….………………107

2014ii Riset Partisipasi Pemilu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan

karunia-Nya Laporan Riset Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2014 di

Kabupaten Boalemo dapat diselesaikan. Riset ini merupakan salah satu amanah

yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat

Kabupaten Boalemo yang wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Adapun tema riset Partisipasi masyarakat dalam pemilu yakni : Masalah Sosial

Ekonomi, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turnout), Perilaku

memilih (Voting behaviour), Politik uang (Money politics/Vote buying), Tingkat

melek politik warga (Political literacy), dan Kesukarelaan Warga dalam politik

(Political voluntarism)

Terselesaikannya laporan hasil riset ini tidak terlepas dari peran Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan partisipasi aktif Anggota dan Sekretariat

KPU Kabupaten Boalemo beserta rekan-rekan mitra kerja lainnya, mulai dari

tahapan persiapan, pengambilan data di lapangan, pengolahan data sampai

dengan penyusunan laporan ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada masyarakat Kabupaten Boalemo yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk menjadi mitra kerja sebagai responden pada

pelaksanaan riset partisipasi pemilu di kabupaten Boalemo

2014iii Riset Partisipasi Pemilu

Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan kekurangan atas laporan hasil

pelaksanaan riset ini, kami haturkan permohonan maaf dan demi kesempurnaan

kegiatan riset-riset dimasa depan diharapkan masukan yang sifatnya

membangun..

Tilamuta, Oktober 2015

Ketua

Amir Dj Koem, S.Ag

2014iv Riset Partisipasi Pemilu

PANITIA PENYUSUNAN LAPORANLAPORAN RISET PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2014

I. PEMBAHAS1. DR. Razak Umar, S.Ag, M.Pd

2. Ferdiyanto Abas, STP

II KETUA PELAKSANA

1. Amir Dj. Koem, S.Ag ( Ketua KPU )

III. WAKIL KETUA PELAKSANA

1. Asra Djibu, S.Pd.I ( Anggota KPU )

IV. PENANGGUNG JAWAB

1. Ismail Amalu, S.Pd,MM.Pub ( Sekretaris KPUD Boalemo)

2. Saiful Kaku, SHI ( Kasubbag Teknis)

3. Haris Sado, SE ( Kasubbag Program & Data )

4. Yasir Dunda ( Staf Operator )

5. Sadrin Harmain ( Staf Operator)

V. KOORDINATOR1. Herman Bater ( Anggota KPU )

2. Drs. Jan P. Tuna ( Anggota KPU )

3. Noldy Biya, S.AP ( Anggota KPU )

4. Mukri Kadji, S,IPEM ( Kasubbag Umum)

5. Abd. Haris Pomanto, SH (Kasubbag Hukum)

VI. TENAGA PENDUKUNG :

Staf dilingkungan Sekretariat KPU Kab. Boalemo

1

Laporan Riset Partisipasi Pemilu 2014

Ba b I

PENDAHULUAN

2


PENDAHULUAN

A. Rasionalitas Riset

Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam

manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik

mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan

empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset

memastikan program dan kebijakan kepemiluan tidak dibangun atas

postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen

empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen

penting demokrasi perwakilan. Ia adalah fondasi praktik demokrasi

perwakilan. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut

partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan

pemilu. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan sebagian

menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan. Beberapa

persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah

fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala

politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkanya

kesukarelaan politik.

Masalah tersebut perlu didedah sedemikian rupa untuk diketahui akar

masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya, partisipasi dalam pemilu

3


berada pada idealitas yang diimajinasikan. Oleh karena itu, program riset

menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan dalam manajemen pemilu.

B. Tujuan

Tujuan dari Riset Pemilu 2014 adalah untuk mentradisikan kebijakan

berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan

manajemen pemilu serta menjadi Bahan penyusunan kebijakan untuk

meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan

setelahnya

Secara khusus riset ini bermaksud untuk menemukan akar masalah atas

persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu serta

terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi

dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu

C. Tema Riset

Terdapat sejumlah persoalan ditemukan dari setiap periode pemilu. Potret

persoalan itu dilihat dalam rentang waktu pemilu-pemilu pada masa

reformasi sampai dengan saat ini. Persoalan-persoalan yang dapat

dijadikan tema potensial untuk diriset menyangkut partisipasi pemilih

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah Sosial Ekonomi menjadi bagian penting dari partisipasi

masyarakat. Rasionalitas pemilih untuk ikut serta dalam ivent demokrasi

berkorelasi dengan kondisi ekonomi dan social masyarakat, oleh karena

itu gambaran kondisi social ekonomi merupakan bagian informasi riset

4


yang mengawali pembahasan kajian –kajian / tema tentang partisipasi

masyarakat pada pemilu 2014 di Propinsi Gorontalo.

2. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-

out) Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014

bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih

sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu

pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus

pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka

partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya,

kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan pemilu

sebelumnya? Kenapa angka partisipasi Pilpres menyimpang dari pola

pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir

dalam setiap pemilu? Apa penyebabnya?

3. Perilaku memilih (Voting behaviour). Perilaku memilih adalah terkait

dengan keputusan pemilih untuk memilih kandidat atau peserta pemilu

tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada

kandidat atau peserta pemilu tertentu. Tentu beragam alasan yang dapat

dikemukakan oleh setiap pemilih. Persoalannya adalah, sejauhmana

pilihan-pilihan itu bersifat rasional? Dengan kata lain, sejauhmana pilihan

politik mereka berdasarkan pertimbangan rasional menyangkut kandidat

atau peserta pemilu itu. Apakah rekam jejak, program atau janji peseta

pemilu menjadi bahan pertimbangan atau faktor lain. Riset ini penting

untuk mengetahui tingat rasionalitas pemilih dalam pemilu.

5


4. Politik uang (Money politics/Vote buying) Politik biaya tinggi menjadi

keluhan sebagian peserta pemilu. Salah satu penyebabnya adalah

fenomena politik uang. Peserta pemilu mengeluarkan sejumlah uang

untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih aktif meminta imbalan

dari dukungan yang diberikannya. Fenomena ini sudah pasti menjadikan

demokrasi kita tidak sehat. Pertanyaannya, bagaimana politik uang

terjadi? Polanya seperti apa? Kenapa disebagian tempat terjadi politik

uang, disebagian tempat kebalikannya? Faktor apa yang mempengaruhi?

Kebiajakan apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi mengatasi

fenomena politik uang?

5. Tingkat melek politik warga (Political literacy) Terdapat keyakinan

bahwa tingkat melek politik warga berpengaruh pada sikap dan perilaku

politik warga negara. Muaranya adalah pada tingkat kedewasaan perilaku

berdemokrasi. Relasi itu bersifat perbandingan lurus, yaitu semakin tinggi

tingkat melek politik warga semakin matang perilaku demokrasinya, dan

sebaliknya. Dengan kata lain, wajah demokrasi sebuah negara sebagian

ditentukan oleh tingkat melek politik warga. Pertanyaannya adalah

seberapa tinggi/dalam melek politik warga negara? bagaimana melek

politik warga selama ini terbentuk? faktor apa saja yang mempengaruhi

terbentuknya melek politik warga? Kebijakan apa saja yang perlu

dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga?

6


6. Kesukarelaan Warga dalam politik (Political

voluntarism) Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam

kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-

sendi demokrasi. Dalam jangka pendek, biaya politik mahal menjadi resiko

yang harus ditanggung karena segalanya serba berbayar. Dalam jangka

panjang, korupsi menjadi virus endemik yang pasti menyerang.

Sebaliknya, tatanan demokrasi semakin kuat apabila kesukarelaan warga

tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dari pemilu kepemilu

kesukarelaan warga mengalami pasang surut. Kesukarelaan warga yang

kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan dari berbagai kalangan

kuat muncul dalam pemilu 2014. Pertanyaannya, apa faktor yang

mempengaruhi munculnya kesukarelaan politik warga dan faktor apa yang

menghambatnya? Kebijakan apa saja yang dapat ditempuh untuk

menumbuhkan dan mmperkuat kesukarelaan warga dalam politik?

Potensial tema riset lain dapat ditambahkan sepanjang berkaitan dengan

partisipasi pemilih dalam pemilu dan dikoordinasikan/disampaikan pilihan

temanya dengan KPU pada struktur diatasnya.

7. Media Sosial menjadi tren pelaksanaan pemilu dalam lima tahun

terakhir, berbagai kejutan dan efektifitas penggunaan media menjadi hal

yang perlu dicermati dalam riset ini berikut efesiensi pemanfaatannya oleh

Komisi pemilihan Umum.

7


Bab II

PARTISIPASI PEMILIH

8


Partisipasi Pemilih

Hasil Survey partisipasi pemilih kali ini berhasil merekam fakta

lapangan bahwa 86 persen responden menyatakan Ikut pada Pemilu 2014

tahun lalu dan hanya 14 persen sisanya tidak ikut . Hasil ini tidak jauh

berbeda dengan hasil faktual Pemilu 2014 KPU Kabupaten Boalemo

sebesar 84, 55 persen terdapat selisih 1,45 persen sebagai selisih

standar error survey ini. Data ini menunjukan bahwa ekspektasi

masyarakat pada pemilu 2014 tahun lalu di Kabupaten Boalemo cukup

tinggi diatas tingkat Partisipasi pemilih Propinsi Gorontalo 81, 97 persen.

Responden yang ikut Pemilu 2014

tidak14%

ya86%

Tingkat Partisipasi pemilih di Kabupaten Boalemo jika dibandingkan dua

pemilu antara Pemilihan Legislatif dan Presiden terjadi penurunan

partisipasi sebesar 6.12 persen (lihat Grafik ) angka penurunan ini

secara nasional juga terjadi di daerah –daerah lainnya di Indonesia.

Faktor penyebabnya adanya gap (jarak) kepentingan individual (pemilih)

9


dengan calon yang dipilih (Presiden). Pada pemilihan presiden tingkat

emosional pemilih relatif rendah sehingga berpengaruh terhadap

kerelaan pemilih untuk mendatangi TPS. Sebaliknya pada pemilihan

legislatif tingkat pengenalan dan kedekatan calon anggota legislatif

dengan calon pemilih cukup tinggi karena adanya kekrabatan, intesitas

loby, maupun mobilitas sumberdaya calon untuk mempengaruhi pemilih.

Tingkat Partisipasi Pemilih

PEMILU LEGISLATIF PEMILU PRESIDEN

84.55%

78.43%

Pada level daerah pemilihan di Kabupaten Boalemo, tingkat partisipasi

pemilih berdasarkan hasil survey cukup variatif berada pada kisaran 29 –

39 persen, tertinggi di Dapil I dan terendah di Dapil 3.

1 0


Ikut Pileg (baseline : dapil)

Dapil 329% Dapil I

39%

Dapil 232%

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan tingkat

partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 di Kabupaten Boalemo. Dari

hasil penelusuran data, nampak bahwa tingkat partisipasi pemilih tertinggi

berada di daerah pemilihan 1, yakni dengan tingkat partisipasi sebesar

39%; sementara di daerah pemilihan 2, tingkat partisipasi pemilih hanya

mampu mencapai angka 32%; dan untuk daerah pemilihan 3, tingkat

partisipasi pemilihnya merupakan yang terendah, yakni hanya mencapai

29%. Angka ini pada dasarnya hanya menggambarkan persebaran tingkat

partisipasi masyarakat ditinjau dari dapil dan bukan merupakan angka

partisipasi mutlak pemilu tahun 2014 di Kabupaten Boalemo.

1 1


Alasan Ikut Pilegwarga yang baik 70%

ada perubahan 16%

biasa memilih 8%

caleg dipercaya 5%

lainnya 0%

dapat uang 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan sejumlah

alasan yang mendasari masyarakat Kabupaten Boalemo dalam

berpartisipasi pada pemilu tahun 2014. Dari hasil penelusuran data,

didapatkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu tahun

2014 di Kabupaten Boalemo cenderung dilandasi oleh alasan bahwa ikut

serta dalam pemilu merupakan tanggung jawab sebagai “warga yang

baik”. Secara statistik, alasan/argumentasi ini ternyata mendasari 70%

masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014 kemarin. Hal ini

sebagaimana dapat ditelusuri melalui hasil wawancara berikut.

“...Oh...jelas kita harus memilih...secara kita kan wargayang baik...pokoknya apapun yang terjadi, yang penting kewajibanmemilih sudah terlaksana...”(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 9)

1 2


Selanjutnya. Dari hasil penelusuran didapatkan pula sejumlah

alasan lainnya yang mendasari warga dalam berpartisipasi, yakni harapan

bahwa pemilu mampu menghasilkan perubahan dalam sendi-sendi

kehidupan bermasyarakat yang mendasari 16 persen pemilih; alasan

bahwa partisipasi dalam pemilu sudah merupakan kebiasaan, yang

mendasari 8 persen pemilih; dan pandangan bahwa figur-figur yang

mencalonkan diri merupakan orang/kalangan yang terpercaya turut

mendasari 5 persen pemilih.

Secara statistik, kecenderungan sebesar 70 persen dari warga

masyarakat Kabupaten Boalemo yang memilih karena alasan “warga yang

baik” merupakan hal yang positif bila ditinjau dari term “tingkat partisipasi”.

Hal ini dikarenakan kecenderungan yang terjadi di negara-negara

demokrasi pada umumnya, dalam hal ini terdapat anggapan bahwa

semakin banyak partipasi masyarakat, maka hal tersebut menunjukkan

kondisi yang baik pula bagi kehidupan demokrasi di negara tersebut.

Dengan demikian, jika kita hendak meningkatkan partisipasi warga

masyarakat Kabupaten Boalemo dalam pemilu, maka sosialiasi dan

internalisasi bahwa “memilih merupakan perilaku warga yang baik” perlu

lebih ditekankan dan digalakkan.

Dalam perspektif teoritik, dipahami bahwa pada dasarnya

partisipasi politik memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran politik

(Budiardjo, 2008). Warga negara yang terlibat pada proses politik (mis.

pemilu) terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut

1 3


kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan,

dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari

mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai

efek politik (political efficacy), dan inilah yang dinamakan partisipasi

rasional dalam politik. Mencermati hal ini, maka kecenderungan warga

Boalemo yang memilih hanya karena alasan “warga yang baik” atau

sekedar menjalankan peran sebagai warga yang baik masih termasuk

dalam kategori “partisipasi semu”, karena cenderung didorong oleh alasan

yang dalam politik “kurang dapat dikatakan rasional”. Hanya sedikit warga

yang memahami/menyadari bahwa keputusannya dalam pemilu sedikit

banyak dapat berpengaruh dalam kehidupan politik-pemerintahan, dalam

hal ini hanya terdapat 16 persen warga yang sadar bahwa keputusannya

dapat menghasilkan perubahan. Dengan demikian, segenap stakeholder

politik-pemerintahan Kabupaten Boalemo masih harus bekerja keras,

tidak saja dalam meningkatkan angka partisipasi pemilu secara statistik,

tetapi terlebih pada “kesadaran politik rasional” warga masyarakatnya.

1 4


Alasan Tidak Ikut Pileguntungkan elit 44%

.dak ada gunanya 41%

tdk terdaPar 7%

lainnya 4%

parpol tdk dipercaya 4%

Gambar grafik di atas menunjukkan sejumlah alasan yang

mendasari sebagian responden (masyarakat) yang tidak berpartisipasi

dalam pemilu tahun 2014 di Kabupaten Boalemo. Dari penelusuran data,

anggapan bahwa pemilu hanya menguntungkan kalangan elit politik

merupakan alasan utama, disamping anggapan bahwa pemilu sama

sekali tidak ada gunanya bagi perkembangan kehidupan sosial

kemasyarakatan, yang masing masing sebesar 44 persen dan 41 persen.

Selain itu, tidak terdaftarnya masyarakat secara administratif dan

hilangnya kepercayaan terhadap parpol turut mendasari tidak

berpartisinya masyarakat, yang masing-masing sebesar 7 persen dan 4

persen. Kecenderungan ini sebagaimana nampak pada hasil wawancara

berikut.

1 5


“...tidak ada gunanya kita ikut memilih...hanya calon yangterpilih lah yang diuntungkan dari pemilu ini...kita warga biasahanya makan janji dari dulu sampai sekarang...”

(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 15)

Dalam perspektif politik, fenomena tidak ikut berpartisipasinya /

tidak ikutnya masyarakat dalam pemilu dikenal dengan istilah apati

(apathy). Terkait fenomena ini, terdapat dua mainstream dalam tradisi

pemikiran scholars politik. Di satu sisi, sikap apati masyarakat merupakan

hal yang positif karena karena dapat memberikan fleksibilitas kepada

sistem politik (McClosky, 1972); bahkan di negara-negara barat sikap apati

justru menunjukkan manifestasi kepuasan/kepercayaan warga terhadap

sistem politik, sehingga tidak sikap tidak memilihnya mencerminkan

stabilitas politik (Lipset, 1960; Dahl, 1978); dan dalam beberapa keadaan

tertentu, rasa puas menyebabkan partisipasi yang lebih rendah (Irwin,

1975). Sementara di sisi lain, sikap apati masyarakat merupakan masalah

yang krusial di banyak negara berkembang (Budiardjo, 2008). Di

kebanyakan negara tersebut, masyarakat cenderung acuh tak acuh/tidak

memilih karena sejumlah alasan, diantaranya tidak tertarik/tidak paham

mengenai masalah politik; tidak yakin bahwa usahanya dapat

mempengaruhi kebijakan pemerintah; kekecewaan dan ketidakpuasan

terhadap figur, rezim, dan sistem politik yang ada; buruknya sistem

administrasi pemilu; dan sebagainya.

Mencermati mainstream di atas, maka dapat dipahami bahwa

fenomena apati yang terjadi di Kabupaten Boalemo merupakan masalah

1 6


yang krusial. Alasan warga masyarakat Boalemo, yakni “untungkan elit”,

“tidak ada gunanya”, “tidak terdaftar”, dan “parpol tidak dipercaya” pada

dasarnya merupakan manifestasi kekecewaan/ketidakpuasan sebagian

warga atas sistem politik dan kinerja stakeholder politik-pemerintahan.

Dengan demikian, segenap stakeholder politik-pemerintahan perlu

berbenah, merefleksi kinerja, dan mewujudkan hasil capaian tersebut

dalam bentuk “bukti nyata” dan bukan “janji”; sehingga tingkat apati di

Boalemo dapat ditekan seminimal mungkin.

Banyak faktor yang menjadi akumulasi kekecewaan responden terhadap

pelaksanaan Pemilu 2014 di Kabupaten Boalemo diantaranya

Pileg sesuai harapan

tidak18%

ya82%

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan tanggapan

responden (masyarakat) terhadap hasil/penyelenggaraan pemilu 2014 di

Kabupaten Boalemo. Dari hasil penelusuran data, terdapat sebanyak 82

1 7


persen responden (masyarakat) yang menganggap bahwa

hasil/penyelenggaraan pemilu tahun 2014 di Kabupaten Boalemo sesuai

dengan harapannya; sementara hanya sedikit, yakni 18 persen

masyarakat yang menganggap bahwa hasil/penyelenggaraan pemilu

tahun 2014 di Kabupaten Boalemo yang tidak sesuai dengan harapannya.

Ikut Pileg (baseline ; Kondisi Ekonomilbih buruk dari yg

lalu10% lbh baik dri

thn lalu27%

sama saja daritahun lalu

63%

Gambar grafik di atas menunjukkan tingkat ekonomi responden

(masyarakat) yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014 di Kabupaten

Boalemo. Dari hasil penelusuran data, didapatkan bahwa mayoritas

masyarakat cenderung merasakan stagnasi terhadap kondisi ekonominya,

yang bila dipersentasekan sebanyak 63 persen. Bahkan terdapat 10

persen masyarakat yang justru merasa mengalami penurunan kondisi

ekonomi yang jauh lebih buruk dari sebelumnya, sementara hanya 27

persen masyarakat yang menganggap adanya perbaikan kondisi ekonomi

dibanding tahun sebelumnya.

1 8


Ikut Pileg (baseline : Lk-‐Prp)

Perempuan47% Laki-‐Laki

53%

Gambar grafik di atas menunjukkan perbandingan jumlah

responden (masyarakat) yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014 di

Kabupaten Boalemo berdasarkan jenis kelamin.

Dari hasil penelusuran data didapatkan bahwa responden

(masyarakat) yann berjenis kelamin laki-laki jauh lebih banyak, yakni

sebesar 53 persen; sementara jumlah responden (masyarakat) yang

berjenis kelamin perempuan hanya berjumlah 47 persen.

1 9


Nelayan PNS / Pensiunan

Wiraswasta3%

9% 8%

Ikut Pileg(baseline : Lk-‐Prp)

Petani14%

Buruh33%

IbuRumahTangga

29%

Masih Sekolah/kuliah

4%

Gambar grafik di atas menunjukkan latar belakang responden

(masyarakat) yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 di Kabupaten

Boalemo ditinjau dari jenis pekerjaan. Dari penelusuran data yang ada,

secara berturut-turut responden yang berpartisipasi dalam pemilu tahun

2014 di Kabupaten Boalemo terdiri dari masyarakat yang berlatarbelakang

buruh (33 persen), ibu rumah tangga (29 persen), petani (14 persen),

nelayan (9 persen), PNS/pensiunan (8 persen), pelajar/mahasiswa

(4 persen), dan wiraswasta (3 persen).

2 0


Sarjana/SI/S2/S3 Tidak Sekolah

Diploma/Akdmk1%

6% 1%

SLTA/Sederajat43%

SD Sederajat23%

SLTP/Sederajat26%

Ikut Pileg(baseline : Lk-‐Prp)

grafik di atas menunjukkan latar belakang responden


Boalemo, ditinjau dari tingkat pendidikan. Dari hasil penelusuran data

yang ada, responden yang berlatarbelakang pendidikan SMA/sederajat

sebanyak 43 persen, SLTP/Sederajat sebanyak 26 persen, SD/Sederajat

sebanyak 23 persen , Sarjana (S1, S2, dan S3) sebanyak 6 persen, dan

diploma sebanyak 1 persen; sementara hanya terdapat 1 persen

responden (masyarakat) yang sama tidak memiliki latar belakang

pendidikan formal.

2 1


Ikut Pileg (baseline : Usia)> 55 thn < 17 tahun 17-‐24 thn

45-‐55 thn22%

12% 1% 9%

25-‐34 thn25%

35-‐44 thn31%

Gambar grafik di atas menunjukkan karakteristik responden


Boalemo, ditinjau dari usia. Secara berturut-turut, terdapat 31 persen

masyarakat yang berada pada rentang usia 35-44 tahun, 25 persen pada

rentang usia 25-34 tahun, 22 persen pada rentang usia 45-55, 12 persen

pada rentang usia > 55 tahun, dan terdapat 9 persen responden

(masyarakat) pada rentang usia 17-24 tahun.

2 2


Ikut Pileg (baseline : Pendapatan)

rahasia/ tdk djwb0%

> 5 juta48%

< 100.00037%

1 juta -‐ 5 juta0%

500.000-‐1 juta6%

100.000-‐500.0009%

Gambar grafik di atas menunjukkan karakteristik responden

(masyarakat) berdasarkan tingkat pendapatan. Dari hasil penelusuran

data, terdapat 48 persen masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan >5

juta, terdapat 37 persen yang memiliki pendapatan <100.000, terdapat 9

persen yang berada pada rentang pendapatan 100.000-500.000, dan

hanya terdapat 6 persen responden (masyarakat) yang berada pada

rentang pendapatan 500.000-1 Juta.

2 3


Ikut Pileg (baseline Netralitas KPU)

Tidak12%

Ragu-‐Ragu

17%

Ya71%

Gambar grafik di atas menunjukkan tanggapan responden


Boalemo tentang netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku

penyelenggara pemilu. Dari hasil penelusuran data, mayoritas (71 persen)

responden (masyarakat) menilai bahwa KPU berada pada posisi yang

netral dalam penyelenggaraan pemilu; sementara hanya 12 persen

masyarakat yang menilai bahwa KPU tidak netral, dan hanya terdapat 17

persen masyarakat yang meragukan netralitas KPU. Angka 71 persen

yang didapatkan di atas pada dasarnya cukup menggembirakan,

mengingat posisi KPU yang memang diharuskan netral selaku

penyelenggara pemilu. Hal ini sebagaimana nampak pada hasil

wawancara berikut.

“...Sejauh ini menurut saya KPU Kabupaten Boalemoberada pada posisi netral...saya berpendapat demikian karenasaya saya menilai KPU independen dalam kebijakan-kebijakannya...Selain itu, pada umumnya tidak ada calon/pihakyang merasa keberatan, baik dengan pernyataan maupunkebijakan KPU...”(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 12)

2 4


Bab III

MEDIA KAMPANYE

2 5


Media Kampanye

Gambar grafik di bawah ini menunjukkan sumber informasi

responden (masyarakat) yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 di

Kabupaten Boalemo, terkait partai politik peserta pemilu. Dari hasil

penelusuran data, terdapat 37 persen masyarakat yang mendapatkan

informasi terkait parpol peserta pemilu dari spanduk, terdapat 25 persen

masyarakat yang mendapatkan informasi dari dialog, terdapat 19 persen

masyarakat yang mendapatkan informasi dari stiker, terdapat 11 persen

masyarakat yang mendapatkan informasi dari TV, serta terdapat 4 persen

responden (masyarakat) yang mendapatkan informasi mengenai parpol

peserta pemilu dari media radio dan koran.

Sumber Informasi Parpol

spanduk 36.3%

dialog 25.0%

s.ker 18.3%

TV 11.4%

radio 4.6%

koran 4.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

2 6


Ikut Pileg (baseline : Sumber Informasi)

4%4%

11%25%

19%

37%

dialog spanduk s.ker radio koran TV

Dari data di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya

masyarakat Kabupaten Boalemo masih sangat bergantung pada peran

media komunikasi politik konvensional, seperti spanduk, dialog, dan stiker;

atau dengan kata lain, pengaruh media informasi/komunikasi

konvensional tersebut jauh lebih besar kepada masyarakat Kabupaten

Boalemo dibanding media informasi/komunikasi modern/elektronik. Hal ini

pada dasarnya memiliki sisi positif dan negatif. Secara political economy,

sejumlah media konvensional tersebut relatif mudah diakses/dimanfaatkan

oleh stakeholder politik, dalam hal ini calon dan parpol, dengan derajat

kebebasan dan kesempatan yang sama serta dengan biaya yang relatif

terjangkau (Rodee dkk., 2006). Jadi, siapa yang mampu menampilkan

bahan/materi yang menyentuh kebutuhan/kepentingan masyarakat

(pemilih), maka dialah yang akan memiliki keuntungan/pengaruh jauh

lebih besar. Berbeda halnya dengan media elektronik seperti TV dan

2 7


Radio, yang salurannya secara relatif didikte/dikendalikan oleh otoritas

tertentu. Namun, dalam praktiknya penggunaan media ini tidak

sesederhana yang dibayangkan karena jika informasi ingin disampaikan

secara efektif kepada khalayak ramai, maka harus dihadirkan dalam

jumlah yang banyak, sehingga dibutuhkan upaya ekstra; dan bahkan

terkadang terdapat potensi merusak/mengganggu keindahan lingkungan

akibat penempatannya yang tidak tepat/tidak bertanggungjawab.

Sekalipun demikian, media tersebut tetap efektif khususnya bagi

stakeholder politik (termasuk di dalamnya KPU selaku penyelenggara

pemilu) dalam mensosialisasikan agenda/informasi politik.

Jenis kampanye yang disukaiDialogis

HiburanAcara Keagamaan

KonvoiPelayanan Kesehatan

Pasar MurahAcara Tradisional

lainnyaMusik

SembakoKerja Bak.

bagi-‐bagi UangOlah raga

BulusukanJalan santai

Film

5%4%

3%3%

3%2%

2%1%

1%1%

0%

8%8%

7%

14%37%

Gambar grafik di atas menunjukkan jenis kampanye yang menjadi

favorit responden (masyarakat) di Kabupaten Boalemo. Dari hasil

penelusuran data, ternyata jenis kampanye yang paling disukai

2 8


masyarakat cenderung berbentuk dialog, dalam hal ini suatu metode

sosialisasi antara calon dan pemilih secara langsung dalam bertukar ide,

program, dan aspirasi. Jenis kampanye ini menjadi favorit 37 persen

responden (masyarakat). Selain itu, secara berturut-turut jenis kampanye

yang disukai masyarakat Kabupaten Boalemo yakni berbentuk hiburan

sebanyak 14 persen, religi 8 persen, konvoi 8 persen, pelayanan

kesehatan 7 persen, pasar murah 5 persen, acara tradisional 4 persen,

musik 3 persen, pembagian sembako 3 persen, kerja bakti 2 persen, bagi-

bagi uang 2 persen, olah raga 1 persen, blusukan 1 persen, dan jalan

santai 1 persen. Dari data tersebut dapat dilihat kecenderungan

masyarakat Kabupaten Boalemo yang masih menyukai model kampanye

konvensional. Sekalipun demikian, jika ada calon/parpol yang

menghadirkan kampanye dalam bentuk dialog dan hiburan, maka sedikit

banyak telah mampu menarik atensi 51 persen masyarakat Kabupaten

Boalemo; dan hal tersebut cukup efektif.

2 9


Jenis Kampanye Parpol

keagamaan 27%

Baksos 24%

hobi 16%

olahraga 15%

lainnya 8%

budaya5%

wirausaha 5%

Gambar grafik di atas menunjukkan jenis/bentuk kampanye yang

dilakukan partai politik (parpol) dalam pemilu 2014 di Kabupaten Boalemo.

Dari penelusuran data didapatkan bahwa jenis/bentuk kampanye yang

dilakukan parpol dalam pemilu 2014 di Kabupaten Boalemo berupa

kegiatan keagamaan 27 persen, bakti sosial 24 persen, hobi 16 persen,

olahraga 15 persen, budaya 5 persen, dan kegiatan kewirausahaan 5

persen.

Selanjutnya. Jika kita membandingkan data tentang jenis

kampanye parpol di atas dengan data sebelumnya tentang jenis

kampanye yang disukai masyarakat Kabupaten Boalemo, maka kita dapat

menilai bahwa model kampanye yang dilakukan parpol peserta pemilu di

Kabupaten Boalemo kurang dapat menyentuh/meraih atensi mayoritas

pemilih/masyarakat Kabupaten Boalemo, sehingga secara relatif

3 0


efektivitasnya dapat dikatakan rendah. Dari 3 model kampanye yang

paling banyak dilakukan parpol, hanya model kampanye yang berkaitan

dengan religi-lah yang dapat dikatakan efektif, itupun dengan tingkat

efektivitas yang rendah karena hanya disukai oleh 8 persen masyarakat

sebagaimana yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Jadi, jika

parpol ingin kampanyenya lebih efektif, maka parpol peserta pemilu di

Kabupaten Boalemo perlu melakukan kampanye dalam bentuk dialog dan

hiburan, yang secara relatif disukai 51 persen masyarakat Kabupaten

Boalemo.

Pengguna Media Sosial

ya .dak

34% 34% 32%

46% 29% 25%

Dapil I Dapil 2 Dapil 3

Gambar grafik di atas menunjukkan jumlah masyarakat selaku

pengguna media sosial berdasarkan daerah pemilihan di Kabupaten

Boalemo. Terkait hal tersebut data menunjukkan bahwa pengguna media

sosial terbesar berada pada daerah pemilihan 1, yakni sebanyak 46

persen; sementara di daerah pemilihan 2, jumlah pengguna media sosial

3 1


hanya sebanyak 29 persen dan untuk di daerah pemilihan 3 hanya

sebanyak 25 persen. Dengan jumlah pengguna yang demikian, maka

media sosial perlu dijadikan bahan pertimbangan, baik bagi calon, parpol,

maupun KPU selaku penyelenggara pemilu dalam menyampaikan

informasi/agenda politik kepada masyarakat/pemilih.

Strata Pengguna Media Sosial

ya .dak

68%

21%

35%58% 11%

7%lebih baik dari tahun lalu sama saja dari tahun lalu lebih buruk dari yg lalu

Gambar grafik di atas menunjukkan strata ekonomi pengguna

media sosial di Kabupaten Boalemo. Dari penelusuran data didapatkan

bahwa ternyata mayoritas masyarakat pengguna media sosial di

Kabupaten Boalemo merasa mengalami stagnasi dalam strata

ekonominya, yang bila dipersentasekan sebanyak 58 persen. Sementara

hanya terdapat 35 persen pengguna media sosial yang merasakan

adanya perbaikan strata ekonomi dan hanya terdapat 7 persen pengguna

media sosial yang justru merasakan adanya penurunan strata ekonomi ke

3 2


arah yang lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Dari data di atas

dapat dipahami bahwa masyarakat yang cenderung menggunakan media

sosial adalah mereka yang secara relatif mengalami peningkatan strata

ekonomi. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan hasil survei Kominfo RI

dan UNICEF, yang menemukan bahwa media digital (internet) cenderung

dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih sejahtera (Kominfo, 2014).

Pendidikan Pengguna Media Sosial

Sarjana/S1/S2/S3 SD SederajatTidak Sekolah

13% 0% 6%SLTP/Sederajat

21%

SLTA/Sederajat58%

Gambar grafik di atas menunjukkan strata pendidikan pengguna

media sosial di Kabupaten Boalemo. Dari penelusuran data ternyata

mayoritas pengguna media sosial di Kabupaten Boalemo didominasi oleh

kalangan strata pendidikan SLTA/sederajat, yakni sebesar 58 persen.

Selain itu, secara berturut-turut pengguna media sosial di Kabupaten

Boalemo berstrata pendidikan SLTP/Sederajat (21 persen), Sarjana (13

Diploma/Akademik2%

3 3


persen), SD/sederajat (6 persen), dan diploma sebanyak 2 persen.

Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwa mayoritas pengguna media

sosial di Kabupaten Boalemo adalah mereka yang memiliki tingkat

pendidikan menengah ke atas, yang notabene secara relatif memiliki

pengetahuan memadai/melek teknologi atau internet.

Background Pekerja Media Sosial

Wiraswasta1%

Nelayan12%

PNS / Pensiunan12%

Petani16%

Buruh21%

Ibu RumahTangga28%

Gambar grafik di atas menunjukkan jenis pekerjaan dari pengguna

media sosial di Kabupaten Boalemo. Dari data tersebut didapatkan bahwa

secara berturut-turut pengguna media sosial di Kabupaten Boalemo

berlatarbelakang ibu rumah tangga sebanyak 28 persen, buruh 21 persen,

petani 16 persen, PNS/Pensiunan 12 persen, nelayan 12 persen, dan

wiraswasta sebanyak 1 persen.

Masih Sekolah/Kuliah10%

Masih Sekolah/Kuliah10%

3 4


Usia Pengguna Media Sosial

35-‐44 thn29%

17-‐24 thn14%

25-‐34 thn37%

Gambar grafik di atas menunjukkan jumlah pengguna media

sosial ditinjau dari segi usia. Dari hasil penelusuran data didapatkan

bahwa pengguna media sosial di Kabupaten Boalemo lebih banyak

didominasi oleh kalangan usia 25-34 tahun sebanyak 37 persen. Sisanya

sebanyak 29 persen berada pada rentang usia 35-44, 14 persen masing-

masing pada rentang usia 45-55 dan 17-24, 4 persen pada rentang usia

>55, serta 2 persen pada usia <17 tahun. Dari data tersebut dapat

dipahami bahwa mayoritas pengguna media sosial di Kabupaten Boalemo

adalah kalangan dewasa yang notabene termasuk dalam kategori wajib

pilih. Dengan demikian, media sosial dapat dijadikan salah satu solusi

bagi stakeholder politik dalam mensosialisasikan informasi terkait pemilu

di Kabupaten Boalemo.

>55 thn4%

45-55 thn14%

< 17 thn2%

3 5


Latar Belakang Pendapatan Media Sosial41%

37%

12%9%

1% 0%

Gambar grafik di atas menunjukkan tingkat pendapatan pengguna

media sosial di Kabupaten Boalemo. Dari hasil penelusuran data

didapatkan bahwa pengguna media sosial terbanyak di Kabupaten

Boalemo adalah mereka yang berpenghasilan di atas 5 juta, yakni

sebesar 41 persen. Sisanya 37 persen berpendapatan <100.000, 12

persen pada rentang pendapatan 100.000-500.000, 9 persen pada

rentang 500.000-1 Juta, dan hanya 1 persen pada rentang pendapatan 1-

5 Juta. Data ini pada dasarnya kian menjustifikasi hasil penelusuran

sebelumnya yang mengemukakan kecenderungan penggunaan media

sosial oleh kalangan ekonomi sejahtera atau kalangan menengah ke atas.

3 6


Bab IV

PERILAKU PEMILIH

3 6


Bab IV

PERILAKU PEMILIH

3 6


Bab IV

PERILAKU PEMILIH

3 7


Perilaku Pemilih

Pengguna Media Sosial

ya38%

tidak62%

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan

kecenderungan penggunaan media sosial oleh masyarakat yang

merupakan pemilih dalam pemilu di Kabupaten Boalemo. Dari

penelusuran data didapatkan bahwa mayoritas pemilih di Kabupaten

Boalemo justru tidak menggunakan media sosial, yang bila

dipersentasekan sebanyak 62%. Hanya terdapat 38% pemilih di

Kabupaten Boalemo yang teridentifikasi menggunakan media sosial.

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan relevansi

antara pengguna media sosial dengan partisipasinya dalam pemilu tahun

2014 di Kabupaten Boalemo. Dari hasil penelusuran data didapatkan

bahwa ternyata mayoritas pengguna media sosial di Kabupaten Boalemo

justru tidak menggunakan hak pilihnya/tidak berpartisipasi dalam pemilu

3 8


tahun 2014, yang bila dipersentasekan sebesar 62 persen. Hanya

terdapat 38 persen responden (masyarakat) yang merupakan pengguna

media sosial yang teridentifikasi berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014.

Hasil ini pada dasarnya tidak serta merta menjustifikasi kecenderungan

pengguna media sosial sebagai pihak yang potensial untuk apati (apathy),

karena realitas menunjukkan justru media sosial banyak digunakan

sebagai sarana untuk kampanye. Selain itu, disadari bahwa media sosial

dalam derajat tertentu memiliki pengaruh yang relatif kuat dalam

membentuk opini publik, yang pada gilirannya menentukan sikap mereka

untuk memilih/tidak memilih. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian

lanjutan guna membuktikan relevansi hal ini.

Aktifitas Sosial34%

26%

13% 12%8%

3% 3% 1%

Gambar grafik di atas menunjukkan aktivitas sosial pemilih dalam

pemilu di Kabupaten Boalemo. Dari data yang ada didapatkan bahwa

3 9


mayoritas pemilih di Kabupaten Boalemo tergabung dalam kelompok

arisan, yakni sebanyak 34 persen. Sisanya tergabung dalam serikat

pekerja sebanyak 13 persen, Karang Taruna 12 persen, organisasi

pemuda 8 persen, organisasi laba 3 persen, komunitas seni budaya 3

persen, dan hanya 1 persen yang tergabung dalam partai politik.

Dalam perkembangan kehidupan demokrasi, disadari bahwa di

suatu wilayah/negara yang berpenduduk banyak, suara satu orang (dalam

pemilu) relatif kecil pengaruhnya secara langsung dalam kehidupan politik

pemerintahan. Pada titik ini lahir suatu gerakan sosial baru (new social

movement) dalam partisipasi politik, atau sederhananya partisipasi politik

melalui kelompok-kelompok kepentingan. Tentunya pada derajat tertentu,

partisipasi melalui kelompok-kelompok ini jauh lebih besar pengaruhnya

dalam menentukan kebijakan/agenda politik pemerintah. Selain itu, tingkat

partisipasi kelompok kepentingan yang relatif heterogen di suatu

wilayah/negara merupakan salah satu ciri demokrasi yang stabil

(Budiardjo, 2008; Rodee dkk., 2006). Dengan demikian, berkembangnya

sejumlah kelompok kepentingan di Kabupaten Boalemo merupakan hal

yang positif dalam kehidupan demokrasi di wilayah tersebut.

4 0


Kinerja Anggota Legislatif

TidakMemuaskan

28% Memuaskan36%

KurangMemuaskan

36%

Gambar grafik di atas menunjukkan tanggapan responden

(masyarakat) terhadap kinerja anggota legislatif di Kabupaten Boalemo.

Hasil penelusuran data menunjukkan bahwa terdapat 36 persen

responden (masyarakat) yang menilai kinerja anggota legislatif kurang

memuaskan, terdapat 36 persen yang menilai kinerja anggota legislatif

sudah memuaskan, dan terdapat 28 persen masyarakat yang menilai

kinerja anggota legislatif Kabupaten Boalemo sama sekali tidak

memuaskan. Bila data tersebut dicermati dengan baik, maka dapat

dipahami bahwa jumlah masyarakat yang tidak puas dengan kinerja

legislatif/parlemen justru jauh lebih banyak, yakni mencapai 64 persen,

sekaligus menunjukkan bahwa kinerja legislatif/parlemen di Kabupaten

Boalemo rendah/mengecewakan. Hal ini sebagaimana nampak pada hasil

wawancara berikut.

4 1


“...menurut saya kinerja anggota dewan di sini(maksudnya kab. Boalemo) sangat mengecewakan...mereka turunke masyarakat hanya pada saat kampanye...setelah itu entah apakerjanya...aspirasi kita kurang diperhatikan...janji di awal banyakyang tidak terpenuhi...saya betul-betul kecewa...”(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 20)

Dalam perspektif politik, terdapat relasi antara menurunnya tingkat

kepuasan/kepercayaan (trust) publik/pemilih kepada parlemen/partai

politik dengan perkembangan kelompok-kelompok kepentingan pada data

sebelumnya. Kebanyakan pengamat politik menganggap bahwa

masyarakat cenderung kehilangan simpati/kepercayaan/tidak puas

terhadap kinerja parlemen dikarenakan parlemen dianggap tidak lagi

mewakili rakyat banyak. Hal ini pada dasarnya disebabkan kehidupan

politik modern yang kian kompleks, sehingga parlemen cenderung tidak

dapat menyelesaikan beragam masalah. Selain itu, banyak masalah baru

yang bermunculan dan kurang mendapatkan perhatian parlemen. Terlebih

banyak kritikan bermunculan akibat perilaku parlemen/anggota legislatif

yang korup, mengutamakan kepentingan pribadi/golongan/partai,

kebijakan yang tidak pro rakyat, serta hanya menegejar kedekatan

dengan kekuasaan dan senantiasa melupakan janji. Sejumlah hal inilah

yang kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan/kepercayaan

masyarakat, sehingga memicu perkembangan kelompok-kelompok

kepentingan guna mengisi kekosongan peran yang tidak mampu

dijalankan dengan baik oleh parlemen (Budiardjo, 2008).

4 2


Mengikuti Perkembangan Beritatidak pernah

10%

kadang-‐kadang24%

selalu10%

sering25%

jarang31%

Gambar grafik di atas menunjukkan sikap responden (masyarakat)

Kabupaten Boalemo terhadap perkembangan berita/informasi khususnya

terkait pemilu. Dari hasil penelusuran data didapatkan bahwa terdapat 31

persen masyarakat yang jarang mengikuti perkembangan berita/informasi,

terdapat 25 persen yang sering mengikuti, 24 persen yang kadang-kadang

mengikuti, 10% yang selalu mengikuti, dan terdapat 10% masyarakat

yang sama sekali tidak pernah mengikuti perkembangan berita/informasi.

Dari data di atas dapat dipahami bahwa hanya terdapat 35%

responden (masyarakat) Kabupaten Boalemo yang selalu/sering

mengikuti perkembangan berita/informasi terkait politik/pemilu. Angka ini

tentunya cukup rendah dan mengecewakan, mengingat tingkat informasi

yang didapatkan masyarakat turut menentukan tingkat pengetahuan atau

pemahamannya terkait permasalahan politik/pemilu (melek politik), yang

pada gilirannya mempengaruhi kesadaran politik, yang pada tentu saja

menentukan partisipasinya. Mencermati hal ini maka wajar jika

4 3


kecenderungan partisipasi masyarakat Kabupaten Boalemo dalam pemilu

pada umumnya hanya didorong oleh alasan “warga yang baik”

(sebagaimana yang ditunjukkan oleh data sebelumnya) dan bukan karena

kesadaran politik/pilihan rasional, karena mayoritas masyarakat/pemilih di

Kabupaten Boalemo kurang mengikuti perkembangan berita/informasi

politik yang ada.

Sumber Informasi (%)

28%24%

19%

10% 8% 7%4%

radio dialog baliho medsos s.ker lainnya selebaran

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan media yang

menjadi sumber informasi masyarakat khususnya berita terkait pemilu di

Kabupaten Boalemo. Dari penelusuran data didapatkan bahwa ternyata

media yang paling banyak menjadi sumber informasi masyarakat di

Kabupaten Boalemo adalah radio, yakni sebanyak 28 persen. Selain itu,

secara berturut-turut masyarakat Kabupaten Boalemo mendapatkan

informasi dari media dialog (24 persen), baliho (19 persen), media sosial

4 4


(10 persen), stiker (8 persen), dan selebaran (4 persen).

Dari data di atas dapat dicermati bahwa radio sebagai media

komunikasi informasi yang sudah sejak lama digunakan masyarakat

Kabupaten Boalemo justru masih menjadi primadona masyarakat dalam

mengakses berita sampai sekarang, sehingga perannya tidak dapat

dipandang sebelah mata. Begitupula halnya dengan media informasi

komunikasi konvensional seperti dialog dan baliho, perannya tetap

signifikan dan belum tergantikan. Khusus untuk media sosial, sekalipun

hanya terdapat 10% masyarakat yang mendapatkan informasi melalui

sumber tersebut, namun perannya tidak dapat dipungkiri mengingat

perkembangan modernisasi dan globalisasi yang mulai mengarahkan

masyarakat kepada teknologi informasi dan komunikasi digital melalui

internet, sehingga ke depannya peran media sosial tetap perlu

ditingkatkan.

Jenis Radio

lainnya25%

Poliyama9%

RRI65%

4 5


Pada bagian sebelumnya telah didapatkan bahwa media yang

paling banyak menjadi sumber informasi khususnya terkait politik/pemilu di

Kabupaten Boalemo adalah radio. Bila ditelusuri lebih jauh, ternyata

informasi mengenai pemilu dari radio diperoleh masyarakat dari saluran

resmi pemerintah nasional, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) dengan

persentase sebesar 65 persen. Mencermati hal ini, RRI dapat dijadikan

saluran yang efektif dalam menginformasikan berita/perkembangan politik

khususnya seputar Kabupaten Boalemo guna menjadikan masyarakat

melek politik.

Program Siaran Radio

62%

14% 12% 9% 3%

berita keagamaan lainnya musik talkshow

Gambar grafik di atas menunjukkan jenis siaran radio yang sering

diakses masyarakat Kabupaten Boalemo. Dari hasil penelusuran data

nampak bahwa masyarakat Kabupaten Boalemo cenderung

menggunakan radio sebagai media untuk mengakses informasi berupa

berita (news), yakni sebesar 62 persen. Hal ini tentu saja relevan dengan

4 6


data sebelumnya, yang mengungkapkan peran radio sebagai sumber

berita politik primadona masyarakat Kabupaten Boalemo. Dengan

demikian, informasi terkait politik/pemilu khususnya seputar Kabupaten

Boalemo cukup efektif disampaikan melalui siaran berita pada media

radio.

4 7


Bab V

Politik Uang

4 7


Bab V

Politik Uang

4 7


Bab V

Politik Uang

4 8


A. Politik Uang

Keadaan ekonomi

Lebih buruk dariyg lalu

10%Lebih baik dri thn

lalu26%

sama saja daritahun lalu

64%

Gambar grafik di atas menunjukkan keadaan ekonomi responden

(masyarakat) di Kabupaten Boalemo. Dari hasil penelusuran data

didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Boalemo merasakan

tidak adanya perubahan dalam kondisi ekonominya, atau terdapat 64

persen responden (masyarakat) yang merasa bahwa keadaan

ekonominya sama saja seperti tahun sebelumnya. Sisanya, yakni

sebanyak 26 persen masyarakat yang merasakan adanya perbaikan

4 9


keadaan ekonomi dibanding tahun sebelumnya dan hanya terdapat 10

persen masyarakat yang merasakan penurunan keadaan ekonomi yang

jauh lebih buruk dibanding tahun sebelumnya.

Toleransi Money Politik (Base line: Kondisi Ekonomi)

Ya, Wajar diterima Tidak bisa diterima

62%

29%15%

70%9%

15%

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan relasi antara

keadaan ekonomi masyarakat dengan perilaku/sikap terhadap money

politics. Dari data di atas didapatkan bahwa masyarakat yang merasakan

keadaan ekonomi “sama saja dengan tahun sebelumnya” relatif memiliki

sikap menerima/toleran terhadap praktik money politik; sementara

masyarakat yang merasakan keadaan ekonomi yang jauh lebih baik dari

tahun sebelumnya cenderung memiliki sikap menolak terhadap praktik ini;

dan bagi masyarakat yang merasa bahwa keadaan ekonominya jauh lebih

buruk dari tahun sebelumnya cenderung menunjukkan sikap menerima

terhadap praktik money politics. Hal ini sebagaimana dapat ditelusuri

melalui wawancara berikut.

Lebih baik dariTahun lalu

Sama Saja dariTahun lalu

Lebih burukdari yg lalu

5 0


“...kalau mereka datang memberi uang, jelas sayaambil...bodoh saya kalau tidak mengambilnya...apalagi harga-harga barang naik terus...setidaknya dengan uang yang didapatsedikit banyak dapat menutupi kebutuhan sementara...”(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 18)

Dari data di atas dapat dicermati bahwa terdapat relevansi yang

erat antara kondisi ekonomi masyarakat dengan sikapnya terkait money

politics. Berdasarkan analisis kondisional didapatkan relasi yang kuat

terkait hal tersebut, yakni kondisi ekonomi seseorang dapat menentukan

sikapnya terhadap money politik, dalam hal ini seseorang yang mengalami

kondisi ekonomi stagnan atau bahkan memburuk lebih potensial sebagai

penerima money politics. Namun, kondisi ekonomi yang dialami

seseorang tidak serta merta mengartikan orang tersebut menerima/setuju

terhadap praktik money politics. Hal ini berdasarkan perspektif pilihan

rasional, yakni kondisi/situasi yang dialami seseorang dapat dikatakan

sebagai penyebab keputusan mereka, tetapi akibat yang ditimbulkan oleh

situasi penentu tersebut bukan terjadi melalui hukum tetap atau

generalisasi statistik yang menghubungkan antara variabel bebas (kondisi

ekonomi) dan variabel terikat (sikap terhadap money politics), melainkan

melalui bagaimana situasi itu dipahami secara rasional (atau

disalahpahami) sebagai situasi pemilihan yang menawari tiap-tiap individu

peluang yang lebih baik atau peluang lebih buruk untuk mengejar hal yang

dianggapnya baik (Forbes dalam Gaus dan Kukathas, 2012).

5 1


Berdasarkan perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa

masyarakat kondisi ekonomi yang dialami seseorang tidak serta merta

menunjukkan persetujuannya/penolakannya terhadap money politik. Hal

ini dikarenakan sikap menolak/menerima money politics merupakan

“prefensi seseorang”; dan jika individu dipandang sebagai makhluk yang

rasional, maka yang bersangkutan tentu saja akan memilih mana yang

dianggapnya lebih baik atau sederhananya “menguntungkan”. Selain itu,

kita dapat menggeneralisasikan hal tersebut dikarenakan terdapat fakta

bahwa orang yang mengalami peningkatan kondisi ekonomi pun ada yang

setuju/menerima praktik ini, dalam hal ini data menunjukkan 15 persen.

Mencermati hal ini, maka yang dapat ditarik adalah suatu

“kecenderungan” dan bukan suatu statistik kausal, sehingga dipahami

bahwa “terdapat kecenderungan sikap penerimaan yang lebih besar

terhadap praktik money politics, bagi masyarakat yang mengalami kondisi

eknonomi stagnan atau bahkan memburuk”. Sekalipun demikian,

dikarenakan potensi money politics dapat terjadi/dapat diterima oleh

masyarakat apapun latar belakang ekonominya, maka praktik money

politics di Kabupaten Boalemo telah berada pada taraf yang

mengkhawatirkan.

5 2


Sikap terhadap Money Politik

Ya, Wajarditerima

20%

Tidak bisaditerima

80%

Gambar grafik di atas menunjukkan sikap masyarakat Kabupaten

Boalemo secara umum terhadap kasus money politics. Dari data tersebut

dipahami bahwa mayoritas responden (masyarakat) cenderung tidak

dapat menerima praktik money politics dalam penyelenggaraan pemilu,

yang bila dipersentasekan sebesar 80 persen; sementara hanya terdapat

20 persen masyarakat yang secara terbuka menerima praktik tersebut.

Bila ditelusuri lebih jauh, maka masyarakat/individu yang memilih untuk

menerima/menganggap wajar terhadap praktik money politics jauh lebih

“rasional” dibanding masyarakat/individu yang menolak/mengambil sikap

tidak dapat menerima terhadap praktik tersebut (terkait

masyarakat/individu yang menolak akan dibahas pada bagian

selanjutnya). Khusus bagi masyarakat yang menerima/cenderung setuju

terhadap praktik money politics, hasil penelusuran menunjukkan bahwa

terdapat alasan yang bervariasi dan cenderung “rasional” disamping

5 3


alasan ekonomi yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya,

sebagaimana yang nampak pada hasil wawancara berikut.

“...ada tetangga saya yang mengatakan kepada sayabahwa yang bersangkutan menerima uang dari TS (tim sukses)karena memang lagi butuh uang...kalau saya sendiri pastimenerima kalau di kasih, apakah itu uang atau barang, yahnamanya di kasih pasti saya ambil...soal memilih itu nantiurusannya di TPS (maksudnya tempat pemungutan suara)...”(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 31)

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa

masyarakat/informan yang bersangkutan hanya bertindak berdasarkan

pilihan yang dianggapnya rasional. Dengan kata lain, tindakan/sikap

menerima atau menolak praktik money politics tidak serta merta

merupakan konsekuensi logis dari kondisi yang dialami seseorang,

melainkan respon individu rasional ketika berhadapan dengan kondisi

tertentu, yang notabene individu tersebut cenderung memilih sesuatu

yang “dianggapnya lebih baik”.

Lebih jauh. Dari penelusuran data di atas didapatkan pula potensi

“pengingkaran”, yakni dalam fenomena money politik terdapat

kemungkinan yang sangat terbuka bagi pihak penerima untuk

memenuhi/tidak memenuhi harapan/keinginan pihak pemberi. Hal ini

dalam perspektif teoritik dipahami sebagai “ketidakpastian dan resiko

dalam pertukaran sosial” (Ritzer dan Smart, 2011). Dalam perspektif

tersebut, dipahami bahwa di dalam setiap pertukaran sosial terdapat

potensi ketidakpastian dan resiko, khususnya bagi pertukaran yang yang

tidak dinegoisasikan dan tidak memiliki perjanjian yang mengikat. Bila kita

5 4


mencermati fenomena money politics, khususnya yang terjadi di

Kabupaten Boalemo, hampir dapat dikatakan bahwa antara pihak pemberi

dan penerima hampir tidak terdapat negoisasi dan perjanjian yang

mengikat. Letak kekuatan pertukaran hanya terletak pada kepercayaan

(trust) antara masing-masing pihak. Jadi dalam kondisi pertukaran pada

fenomena money politics, pihak penerima memiliki kekuasaan yang jauh

lebih besar di banding pihak pemberi karena pihak pemberi merupakan

pihak yang sangat bergantung (berupa harapan) kepada pihak penerima;

atau sebagaimana hasil kajian Cook dan Emerson (dalam Ritzer dan

Smart), bahwa dalam lingkungan kekuasaan, terdapat ketergantungan

struktural yang mengakibatkan jaringan/hubungan pertukaran yang tidak

imbang, sehingga pertukaran yang ada lebih menguntungkan pihak yang

ketergantungannya lebih kecil.

Toleransi Money Politik(Base line: Kecamatan)


22% 12%

15% 7%

5%

26%

10%

17%

24%

2%

21%

30%

6%

3%

Tilamuta Botumoito Mananggu Dulupi Wonosari Paguyaman PaguyamanPantai

Gambar grafik di atas menunjukkan sikap responden (masyarakat

5 5


Kabupaten Boalemo terhadap money politics ditinjau dari wilayah

kecamatan. Dari data tersebut didapatkan bahwa terdapat 3 wilayah di

Kabupaten Boalemo yang masyarakatnya sangat potensial terlibat praktik

money politics, yakni Kecamatan Paguyaman (30%), Kecamatan

Mananggu (26 persen), dan Kecamatan Dulupi (17 persen). Sementara

sisanya merupakan wilayah kecamatan yang masyarakatnya cenderung

menolak praktik money politics.

Toleransi Money Politik(Base line: Dapil)


191 170 136

58 23 40



terhadap praktik money politics ditinjau dari daerah pemilihan. Dari

penelusuran data didapatkan bahwa pada umumnya masyarakat di

masing-masing dapil Kabupaten Boalemo cenderung tidak dapat

menerima praktik money politics. Secara khusus perbandingan sikap

masyarakat yang menolak-menerima di masing-masing dapil, yakni

5 6


195:58 di dapil 1, 170:23 di dapil 2, dan 136:40 orang di dapil 3; yang

kesemuanya itu cenderung menolak praktik tersebut.

Alasan penolakan60%50%

40%51%

30%20%

10%

0%

19%

13% 12% 4%

perbaikanFasilitas Umum

Pemberian Uang PembagianSembako

PembagianPakaian

Lainnya

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan

kecenderungan penolakan responden (masyarakat) Kabupaten Boalemo

terhadap praktik money politics. Dari data tersebut didapatkan bahwa

masyarakat cenderung menolak praktik money politics yang dilakukan

dengan modus perbaikan fasilitas umum, yakni sebesar 51 persen.

Sisanya yakni masyarakat cenderung menolak praktik money politics yang

dilakukan dalam bentuk pemberian uang (19 persen), pembagian

sembako (13 persen), dan pembagian pakaian (12 persen).

Dari data hal di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya alasan

sebagian masyarakat yang menolak praktik money politics bukanlah

merupakan alasan yang rasional dalam menolak praktik tersebut

sebagaimana alasan yang seringkali dikemukakan sejumlah pakar, seperti

5 7


biaya ekonomi tinggi, potensi koruptif, dan sebagainya; melainkan yang

ditolak oleh masyarakat tersebut hanyalah bentuk dari praktik money

politics yang terjadi di Kabupaten Boalemo. Mencermati hal ini maka

peneliti tidak mendapatkan alasan rasional dari masyarakat yang menolak

praktik money politics, dikarenakan secara inheren masyarakat tersebut

hanya menolak bentuknya dan bukan praktik itu sendiri.

Bentuk Pemberian Uang

PembagianPakaian

9% Pemberian Uang45%

PembagianSembako

29%

Gambar grafik di atas menunjukkan bentuk praktik money politics

yang terjadi di Kabupaten Boalemo. Dari data yang ada ternyata bentuk

praktik money politics yang paling banyak terjadi berupa pemberian uang

secara langsung/terbuka kepada masyarakat, yang persentasenya

sebesar 45 persen. Selain itu, terdapat pula bentuk praktik money politics

yang terjadi, seperti pembagian sembako (29 persen), perbaikan fasilitas

umum (10 persen), dan pembagian pakaian (9 persen). Dari data ini kita

mencermati bahwa praktik money politics di Kabupaten Boalemo telah

Lainnya7%

Perbaikan FasilitasUmum 10%

5 8


dilakukan secara terang-terangan/terbuka dalam bentuk tunai. Selain itu,

hal tersebut menunjukkan kecerdasan pihak pemberi dalam pratik money

politics, karena hanya terdapat 19 persen masyarakat yang menolak

bentuk pembagian uang secara langsung.

Tindakan terhadap Money PolitikAkan membantujika dibutuhkan

23%

cukupmenyaksikan saja

29%

menegur &melaporkan kpd

pngawas48%

Gambar grafik di atas menunjukkan sikap yang ditunjukkan

responden (masyarakat) ketika berada dalam kondisi mengetahui/melihat

terjadinya praktik money politics. Dari hasil penelusuran data yang ada

didapatkan bahwa tedapat 48 persen masyarakat yang mengambil sikap

menegur dan melaporkan terjadinya praktik tersebut kepada pengawas

pemilu, terdapat 29 persen masyarakat yang mengabil sikap apatis/cukup

menyaksikan saja praktik/kejadian yang sedang berlangsung, dan

terdapat 23 persen masyarakat yang dengan senang hati akan membantu

melaksanakan praktik tersebut jika dibutuhkan.

5 9


Pada dasarnya, data di atas kian menjustifikasi bahwa masyarakat

Kabupaten Boalemo memang toleran atau secara tidak langsung

menyetujui praktik tersebut, “sekali lagi secara rasional”. Dari data di atas,

secara akumulatif terdapat 52 persen masyarakat yang melakukan

pembiaran terhadap praktik tersebut, dan secara spesifik terdapat 23

persen yang berbaik hati/bersedia membantu melakukan praktik tersebut

jika diminta. Kondisi ini pada dasarnya merupakan “pilihan rasional” dari

setiap individu ketika berhadapan dengan situasi tertentu, yang tentu saja

merupakan pilihan terbaik yang menurut perspektif yang bersangkutan.

Hal ini sebagaimana dapat ditelusuri melalui hasil wawancara sebagai

berikut.

“...kemarin banyak saya liat TS yang datang ke rumahwarga...ada yang memberi sembako, pakaian, dan ada juga yangdalam bentuk uang...saya yang melihat kejadian tersebut sudahmenganggap hal itu biasa dalam setiap pemilu...bahkan kalausaya diminta bantuan, tentu saya siap...siapa tau dapatcipratannya...”(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 30)

Hasil wawancara dengan sumber lainnya kian menunjukkan

bahwa masyarakat Kabupaten Boalemo memilih secara rasional untuk

cukup menyaksikan saja praktik money politics yang terjadi di sekitarnya,

sekalipun yang bersangkutan cenderung tidak setuju dengan praktik

tersebut. Namun, secara spesifik yang bersangkutan tetap termasuk

dalam kategori pihak yang memiliki toleransi terhadap praktik money

politics. Hal ini sebagaimana dapat ditelusuri sebagai berikut.

6 0


“...Sebenarnya saya tidak setuju dengan moneypolitics..Tapi apa boleh buat...kalau saya laporkan, saya tidakpunya bukti...kalaupun ada, saya ragu ditindaklanjuti...jadi, buatapa repot-repot melaporkan...biarkan saja mereka denganurusannya masing-masing...lagian semua calon melakukan halyang sama...”(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 13)

Lebih jauh. Sekalipun terdapat masyarakat yang menegur secara

langsung terhadap pihak yagn melakukan praktik money politics dan

bahkan melaporkannya kepada pengawas pemilu, namun yang

bersangkutan pada dasarnya hanya melakukan tindakan yang termasuk

dalam kategori pilihan rasional; yang tentu saja dalam kondisi berbeda

tidak bersedia melakukan hal yang sama. Jadi, dengan kata lain, apapun

yang dilakukan masyarakat dalam konteks money politics tersebut secara

inheren hanya menunjukkan pilihan rasionalnya dan secara tersirat tetap

menunjukkan sikap toleransinya terhadap praktik tersebut. Hal ini

sebagaimana dapat ditelusuri berikut.

“...kalau saya mendapati secara langsung ada yangmelakukan praktik money politics, maka pasti saya tegur...kalautetap tidak mengindahkan, pasti saya laporkan ke pengawas...tapikalau ternyata yang melakukan praktik tersebut adalah dari pihakyang juga saya dukung, saya tidak tahu harus bagaimana...” (yangbersangkutan memilih menjawab secara diplomatis)(Sumber: Hasil wawancara dengan informan 21)

6 1


Money Politik& Medsos


81% 81%

19% 19%

ya tidak

Gambar grafik di atas menunjukkan relasi antara praktik money

politics dengan media sosial. Dari data tersebut didapatkan bahwa baik

masyarakat pengguna media sosial, maupun yang tidak menggunakannya

cenderung menganggap praktik money politics tidak dapat diterima, yang

masing-masing penolakannya sebesar 81 persen. Mencermati data ini,

maka dapat dipahami bahwa tidak terdapat relasi kausal/relasi yang

signifikan antara penggunaan media sosial dengan sikap terhadap money

politics. Satu hal yang pasti adalah baik pengguna media sosial maupun

tidak tetap berpotensi terlibat praktik money politik.

6 2


Toleransi Money Politik (Base line: Pendidikan)


21% 27%

45%

10%31% 24% 37%

01%6%7%


terhadap money politics, ditinjau dari latar belakang pendidikannya. Dari

data tersebut didapatkan bahwa khusus untuk masyarakat yang

berlatarbelakang pendidikan SD/sederajat, terdapat 21 persen yang

mengambil sikap menolak dan 31 persen yang mengambil sikap

menerima; khusus untuk masyarakat berlatarbelakang pendidikan

SLTP/sederajat, terdapat 27 persen yang menolak dan 24% yang

menerima; khusus untuk latar belakang pendidikan Sarjana (S1, S2, dan

S3), terdapat 6 persen masyarakat yang mengambil sikap menolak dan 7

persen yang mengambil sikap menerima. Mencermati data tersebut kian

meyakinkan kita bahwa praktik money politics telah merobos batasan

tertentu dalam kehidupan masyarakat, terlepas dari apapun status

sosialnya. Hal ini dikarenakan baik kalangan pendidikan dasar maupun

6 3


kalangan pendidikan tinggi sama-sama menganggap wajar praktik

tersebut.

Toleransi Money Politik (Base line: Pekerjaan)


28%34%

7%10%

34% 26%4%

16%10% 62%

9%10%

Gambar grafik di atas menunjukkan sikap masyarakat terhadap

praktik money politics ditinjau dari latar belakang pekerjaan. Dari data

tersebut didapatkan bahwa khusus untuk masyarakat berlatarbelakang

PNS/pensiunan, terdapat 7 persen yang mengambil sikap menolak dan 10

persen yang mengambil sikap menerima; khusus untuk yang

berlatarbelakang ibu rumah tangga, terdapat 28 persen yang mengambil

sikap menolak dan 34 persen yang mengambil sikap menerima; khusus

untuk pelajar/mahasiswa, terdapat 4 persen yang menerima dan 4 persen

yang menolak; khusus untuk kalangan buruh, terdapat 34 persen yang

menolak dan 26 persen yang menerima; khusus untuk petani, terdapat 16

persen yang menolak dan 10 persen yang menerima; khusus untuk

wiraswasta, terdapat 2 persen yang menolak dan 6 persen yang

6 4


menerima; serta khusus untuk masyarakat yang bekerja sebagai belayan

terdapat 9 persen masyarakat yang mengambil sikap menolak dan 10

persen masyarakat yang menbambil sikap menerima praktik money

poltics. Mencermati data di atas maka kita dapat melihat tidak adanya

relevansi signifikan antara background pekerjaan seseorang dengan

sikapnya terhadap money politics, dikarenakan data di atas tetap

menunjukkan potensi yang besar bagi praktik tersebut terlepas dari

apapun jenis pekerjaan yang bersangkutan. Jadi, data di atas kurang lebih

hanya menggambarkan pilihan rasional responden terhadap praktik

money politics dan sama sekali tidak ada hubungan dengan

pekerjaannya.

Toleransi Money Politik(Base line: Pekerjaan)


24% 32%

21%

2%

10%

9%

29% 27% 21%12%

11%

< 17 tahun 17-24 thn 25-34 thn 35-44 thn 45-55 thn > 55 thn

Gambar grafik di atas menunjukkan sikap masyarakat terhadap

praktik money politik berdasarkan usia. Dari data tersebut didapatkan

bahwa khusus untuk masyarakat yang berusia <17 tahun, terdapat 2

6 5


persen masyarakat yang mengambil sikap menerima dan 2 persen

masyarakat yang mengambil sikap menolak; khusus untuk masyarakat

pada rentang usia 17-24 tahun, terdapat 10 persen yang mengambil sikap

menolak dan 9 persen yang mengambil sikap menerima; khusus untuk

rentang usia 25-34, terdapat 24 persen yang menolak dan 29 persen yang

menerima; khusus untuk rentang usia 35-44, terdapat 32 persen yang

menolak dan 27 persen yang menerima; khusus untuk rentang usia 45-55,

terdapat 21 persen yang menolak dan 21 persen yang menerima;

sementara khusus untuk masyarakat yang berusia >55 tahun, terdapat 12

persen masyarakat yang mengambil sikap menolak dan 11 persen yang

mengambil sikap menerima terhadap praktik money politics. Mencermati

data di atas, maka kita dapat memahami bahwa tidak terdapat relevansi

signifikan antara usia seseorang dengan sikapnya terhadap money

politcs, karena di setiap rentang umur masih terdapat potensi penerimaan

dan penolakan terhadap praktik tersebut yang tidak jauh berbeda. Dengan

demikian, data ini hanya merupakan deskripsi responden atas sikapnya

terhadap money politics, dan sama sekali tidak berhubungan dengan usia

yang bersangkutan.

6 6


Toleransi Money Politik (Base line: SumberInformasi)


TV 15% 11%

koran 2% 5%

radio

stiker

spanduk

dialog

3% 5%

20%

27%

33%

18%

39%

23%

Gambar grafik di atas menunjukkan relasi antara media yang

menjadi sumber informasi masyarakat terkait pemilu dengan sikapnya

terhadap praktik money politics. Dari data tersebut didapatkan bahwa

khusus bagi masyarakat yang menjadikan TV sebagai sumber utama

informasi pemilu, terdapat 15 persen yang mengambil sikap menerima

dan 11% yang mengambil sikap menolak terhadap praktik money politics;

khusus bagi masyarakat yang menjadikan koran sebagai sumber utama

informasi pemilu, terdapat 2 persen yang mengambil sikap menerima dan

5 persen yang mengambil sikap menolak; khusus bagi masyarakat yang

menjadikan radio sebagai sumber utama informasi pemilu, terdapat 3

persen masyarakat yang menerima dan 5 persen yang menolak; khusus

bagi masyarakat yang mendapatkan informasi utama terkait pemilu dari

stiker, terdapat 20 persen yang menerima dan 18 persen yang menolak;

khusus bagi masyarakat yang mendapatkan informasi utama terkait

6 7


pemilu dari media spanduk, terdapat 27 persen yang menerima dan 39

persen yang menolak; serta khusus bagi masyarakat yang mendapatkan

informasi utama terkait pemilu dari forum dialog, terdapat 33% masyarakat

yang mengambil sikap menerima dan 23 persen masyarakat yang

mengambil sikap menolak terhadap praktik money politics. Mencermati

data di atas maka tidak didapatkan pula relasi signifikan antara sumber

informasi dengan sikap seseorang terhadap money politics.

Toleransi Money Politik (Base line: Pendapatan)


rahasia/ tdk djwb 10%

> 5 juta 53% 47%

1 juta -‐ 5 juta 10%

500.000-‐1 juta 6% 6%

100.000-‐500.000 9% 9%

< 100.000 31% 38%

Gambar grafik di atas menunjukkan relasi antara tingkap

pendapatan masyarakat dengan sikapnya terhadap money politics. Dari

data tersebut didapatkan bahwa khusus bagi masyarakat yang

berpenghasilan >5 Juta, terdapat 53 persen yang mengambil sikap

menerima dan 47 persen yang mengambil sikap menolak terhadap praktik

6 8


money politics; khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan 500-1 Juta

Juta, terdapat 6 persen yang mengambil sikap menerima dan 6 persen

yang mengambil sikap menolak; khusus bagi masyarakat yang

berpenghasilan 100.000-500.000, terdapat 9 persen masyarakat yang

menerima dan 9 persen yang menolak; serta khusus bagi masyarakat

yang berpenghaslan <100.000, terdapat 31 persen masyarakat yang

mengambil sikap menerima dan 38 persen masyarakat yang mengambil

sikap menolak terhadap praktik money politics. Bila kita mencermati

secara sekilas terhadap data tersebut, maka kita seakan-akan memahami

bahwa kalangan berpenghasilan menengah ke atas cenderung menerima

praktik money politics, sementara kalangan ekonomi menengah ke bawah

cenderung menolaknya. Namun, secara inheren praktik money politics

tidak ada relevansinya dengan tingkat pendapatan seseorang, mengingat

data sebelumnya menunjukkan bahwa justru masyarakat yang berada

pada kondisi ekonomi stagnan dan bahkan cenderung memburuk

menganggap wajar praktik ini.

6 9


Bab VI

Integritas & Kinerja KPU

6 9


Bab VI


6 9


Bab VI


7 0



Integritas KPU

Akuntabilitas 97% 3%

Proporsional99%

1%

Profesional100%

0%

Keterbukaan98%

2%

Adil99%

1%

Jujur75% 25%

Mandiri99%

1%

Gambar grafik di atas menunjukkan sikap yang diharapkan

responden (masyarakat) dimiliki/ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boalemo selaku penyelenggara pemilu. Dari hasil penelusuran

data, secara berturut-turut sikap yang diharapkan masyarakat

dimiliki/ditunjukkan KPU, yakni profesional (100 persen); Proporsional,

Adil, dan Mandiri yang masing-masing sebesar 99 persen; keterbukaan

(98 persen); serta jujur sebesar 75 persen.

7 1


Netralitas KPU Baseline Dapil


30%

33%

16%

27%32%

27%

37%57%

41%

Ya Ragu-‐Ragu Tidak

Gambar grafik di atas merupakan tanggapan responden

(masyarakat) terhadap netralitas KPU ditinjau dari masing-masing daerah

pemilihan di Kabupaten Boalemo. Dari data tersebut didapatkan bahwa

responden (masyarakat) yang berada di dapil 1 cenderung meragukan

netralitas KPU dalam pemilu dengan persentase sebesar 57 persen;

masyarakat di dapil 2 lebih banyak yang menilai bahwa KPU berada pada

posisi yang netral dalam pemilu, yakni dengan persentase sebesar 33

persen; sementara di dapil 3, masyarakatnya cenderung menilai bahwa

KPU dalam penyelenggaraan pemilu telah bersikap tidak netral. Hal ini

pada dasarnya sangat disayangkan mengingat KPU selaku

penyelenggara pemilu dituntut baik secara normatif oleh aturan, maupun

secara sosial oleh masyarakat guna berlaku netral/sebagai penengah

dalam proses politik. Mencermati hal ini maka dapat dikatakan bahwa

sikap netralitas yang ditunjukkan KPU Kabupaten Boalemo sangat

mengecewakan, sehingga wajar jika pada data sebelumnya masyarakat

7 2


mengharapkan KPU Kabupaten Boalemo untuk lebih bersikap profesional,

adil, mandiri, dan proporsional dalam penyelenggaraan pemilu dibanding

berlaku jujur.

Netralitas KPU ( Baseline : Latar blkng Pendidikan)

45%

1%4 %0%

21%

29%

Tidak Sekolah SD

Sederajat

SLTP/Sederajat

SLTA/Sederajat

Diploma/Akdmk

Sarjana/SI/S2/S3

Gambar grafik di atas menunjukkan tanggapan masyarakat

terhadap netralitas KPU ditinjau dari latar belakang pendidikannya. Data

tersebut menunjukkan bahwa dari sejumlah masyarakat yang masih

memiliki keyakinan bahwa KPU telah bersikap netral, adalah masyarakat

dengan latar belakang pendidikan SLTA/Sederajat lah yang paling banyak

berpendapat demikian, yakni dengan persentase sebesar 45 persen;

sementara yang paling sedikit adalah dari kalangan diploma dan sarjana,

yang masing-masing sebesar 1 persen dan 4 persen.

7 3


Netralitas KPU Base line : Usia Responden> 55 thn

4%45-‐55 thn < 17 tahun

1% 0%

17-‐24 thn21%

35-‐44 thn45%

25-‐34 thn29%

Gambar grafik di atas menunjukkan tanggapan masyarakat

terhadap netralitas KPU ditinjau dari usia. Data tersebut menunjukkan

bahwa dari sejumlah responden (masyarakat) yang masih memiliki

keyakinan bahwa KPU bersikap netral, adalah masyarakat yang berada

pada rentang usia 35-44 yang berpendapat paling banyak tentang hal ini,

yakni dengan persentase sebesar 45 persen; sementara yang paling

sedikit adalah masyarakat pada rentang usia 45-55 tahun yang hanya

sebesar 1 persen.

7 4


Netralitas KPU Base line : Pekerjaan Responden

> 55 thn3%

45-‐55 thn14%

10%

< 17 tahun7%

17-‐24 thn28%

35-‐44 thn34%

25-‐34 thn4%

Gambar grafik di atas menunjukkan tanggapan masyarakat terhadap

netralitas KPU ditinjau dari

Netralitas KPU Base line : Usia Responden

< 17 tahun 17-‐24 thn2% 10%

45-‐55 thn22%

> 55 thn10%

25-‐34 thn26%

35-‐44 thn30%

7 5


Netralitas KPUBase Line : Sumber Informasi

koran

radio5%

TV dialog4%

s.ker18%

11% 26%

spanduk36%

Gambar grafik di atas pada dasarnya menunjukkan tanggapan

masyarakat terhadap netralitas KPU ditinjau dari media sumber informasi.

Dari sejumlah masyarakat yang sekali lagi masih memiliki keyakinan

bahwa KPU berposisi netral, adalah masyarakat yang paling banyak

mendapatkan informasi mengenai pemilu dari media spanduk, yakni

sebesar 36 persen; sementara yang paling sedikit adalah mereka yang

mendapatkan sumber informasi pemilu dari media radio, yakni hanya

sebesar 4 persen.

7 6


7 6


Penutup & Rekomendasi

Survey ini berupaya memperoleh informasi Ilmiah & terpercaya mengenai

tingkat partisipasi pemilih di wilayah Pemilihan Kabupaten Boalemo pada

pemilihan umum tahun 2014. Meski waktu pelaksanaan survey memiliki

jedah waktu yang cukup lama (Agustus 2014 – Agustus 2015 ), survey ini

memperoleh beberapa temuan penting bagi upaya perbaikan Pemilu

tahun mendatang diantaranya :

Pertama, Fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu ke pemilu

menunjukan adanya perubahan akibat regulasi pemilu dan kondisi social

ekonomi masyarakat. Partisipasi pemilih dapat dioptimalkan jika seluruh

komponen regulasi memadai serta perangkat penyelenggara yang

professional, tentunya anggaran yang cukup menjadi factor penting

lainnya. Kesadaran masyarakat untuk memilih cukup baik, hal ini

dibuktikan oleh mayoritas responden (70 persen ) ingin menjadi warga

Negara yang baik meskipun lebih dari separuh (63 persen) responden

sadar bahwa hingga saat ini kondisi ekonomi mereka sama saja dengan

tahun lalu.

Kedua, Kesukarelaan pemilih mendatangi TPS-TPS dalam survey ini

ditemukan berkaitan erat dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja

anggota legislative Kabupaten Boalemo, Hal ini disebabkan karena Calon

Anggota Legislatif sangat dekat dengan warganya karena hampir setiap

Desa punya calon masing-masing sehingga inilah yang meningkatkan

animo masyarkat untuk memilih, karena masyarakat memiliki kedekatan

7 7


dengan tokoh-tokoh yang akan dipilih. pemilihan umum legislatif memiliki

trend yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan presiden dan wakil

presiden.

Dalam hal ini KPU harus harus bekerjasama dengan partai politik untuk

mendorong masyarakat dalam memberikan hak suaranya di TPS.

Sehingga trend partisipasi pemilih pada Pemilu – pemilu yang akan datang

bisa didongkrak sehingga paling tidak menyamai tingkat partisipasi pada

pemilihan umum legislative tahun 2014

Ketiga, Perilaku memilih (Voting behaviour). Perilaku memilih adalah terkait

dengan keputusan pemilih untuk memilih kandidat atau peserta pemilu

tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada

kandidat atau peserta pemilu tertentu. Tentu beragam alasan yang dapat

dikemukakan oleh setiap pemilih. Persoalannya adalah sejauhmana pilihan-

pilihan itu bersifat rasional, Dengan kata lain sejauh mana pilihan politik

mereka berdasarkan pertimbangan rasional menyangkut kandidat atau

peserta pemilu itu. Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu disebabkan

beberapa faktor diantaranya : Ingin memilih Calon yang disukai,

Fanatik terhadap Partai Politik, ingin memilih pemimpin dan wakil rakyat yang

baik dan adil sehingga masa depan bangsa dan negara lebih

baik dan sejahtera.

KPU Kabupaten Boalemo harus memiliki perhatian serius pada beberapa

desa yang secara geografis cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan ibu kota

kecamatan dengan akses transportasi dan informasi yang kurang memadai

yakni: kecamatan dulupi desa tangga barito, kecamatan paguyaman pantai :

desa bukit karya, desa towayu, dan kecamatan wonosari yaitu desa saritani.

7 8


Hal ini bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo dengan melakukan

sosialisasi yang lebih intensif dan berbagai pendekatan yang lain guna

meningkatkan partisipasi yang lebih tinggi.

Keempat, Salah satu penyebab rusaknya demokrasi di indonesia adalah

fenomena politik uang (Money politics/Vote buying) Peserta pemilu

mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau

pemilih aktif meminta imbalan dari dukungan yang diberikannya. Fenomena

ini sudah pasti menjadikan demokrasi kita tidak sehat, dalam hal ini Peran

partai politik dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap pelaksanaan

pesta demokrasi sangat penting guna memberikan pemahaman dan

pendidikan politik uang sangat tidak baik bagi pembangunan demokrasi serta

akan merugikan dimana rakyat sebagai pemilik suara sah. Untuk mengatasi

hal ini diperlukan regulasi yang memuat sanksi yang jelas dan tegas

sehingga dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang terlibat dalam

dalam politik uang, baik yang memberi maupun menerima sesuatu yang

dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

Kelima, Tingkat melek politik warga (Political literacy), wajah demokrasi

sebuah negara sebagian ditentukan oleh tingkat melek politik warga.

Pendidikan politik seyogyanya dapat dimasukkan dalam suatu kurikulum

pendidikan yang dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi

sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berdemokrasi.

Dalam hal ini peran partai sebagai sarana politik terus didorong untuk lebih

aktif memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menambah

pengetahuan dan wawasan guna pembanguna demokrasi.

Keenam, kesukarelaan Warga dalam politik (Political voluntarism)

7 9


Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik.

Dari pemilu kepemilu kesukarelaan warga mengalami pasang surut.

Kesukarelaan warga yang kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan

dari berbagai kalangan yang ingin berpatisipasi dalam meningkatkan kualitas

pemilu.

Hal ini merupakan sumbangsih bagi penyelenggara pemilu dimana dengan

hadirnya para relawan tersebut dapat membantu pelaksanaan tugas dalam

mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Peran relawan yang sangatlah membantu tersebut perlu ditambah dan

diperkuat dengan suatu regulasi yang lebih baik sehingga dapat memberikan

ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam mensukseskan

agenda politik.

Relawan yang dibentuk paling tidak mengakomodir semua kepentingan yang

terlibat dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum yangn disesuaikan

dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat

yang ingin berpartisipasi.

Ketujuh, Media Sosial menjadi tren pelaksanaan pemilu dalam lima tahun

terakhir, berbagai kejutan dan efektifitas penggunaan media menjadi hal

yang perlu dicermati dalam riset ini berikut efesiensi pemanfaatannya oleh

Komisi pemilihan Umum.

Media sosialisasi konvensional Radio, spanduk dan Dialog dapat

dioptimalkan pelaksanaannya, sebab hampir separuh responden

memperoleh informasi calon anggota legislative dan presiden lewat media

ini, termasuk menggairahkan kegiatan social keagamaan, bakti social

hiburan, panyaluran hobi dan lain-lain. Tak kalah pentingnya adalah

penggunaan media social yang cukup fenomenal dalam upaya

8 0


penggalangan dukungan dan perolehan suara. Pemanfaatan media social ini

terutama bagi kalangan pemilih pemula dan usia produktif, sebab

survey ini menemukan mayoritas pengguna media social adalah

responden yang pendidikan SLTA / sederajat dan usia antara 17 – 55 tahun.

8 1


LAMPIRAN

Metodologi Riset

Survey dilaksanakan tanggal 01 s.d 30 Sept 2015. Survey mewawancarai

621 responden target sebagai sampel yang tersebar di 7 kecamatan dan

37 Desa yang dipilih secara Stratifed Random Sampling pada tingkat

kecamatan, kelurahan dan acak sederhana bagi kepala keluarga terpilih.

Sampling error sebesar -/+ 3.0 persen dengan taraf kepercayaan 95

persen

Pengumpulan data lapangan melibatkan 10 surveyor yang berintegritas

dan insya Allah amanah. Selain itu 2 orang peneliti politik lokal Gorontalo

dilibatkan dalam Focus Group Discussion (FGD).

Metode riset dapat dipilih antara kuantitatif, kualitatif, atau campuran.

Metode kuantitatif berusaha mencari generalisasi atas masalah yang

diteliti. Kerangka teori pada metode kuantitatif dimaksudkan untuk diuji

kebenarannya sehingga hasil akhir dari penelitian adalah diterima atau

ditolaknya sebuah teori/kerangka pemikiran dan dibangunnya kerangka

pemikiran baru atas sebuah permasalahan.

Sementara itu pada metode kualitatif, penelitian dimaksudkan untuk

mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan.

Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti

merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan

dalam penelitian. Pada metode campuran, mengasosiasikan prosedur

kerja pada metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi

dengan data kualitatif dan sebaliknya untuk dicapai satu analisis yang

lebih komprehensif.

Dari berbagai pilihan metode riset tersebut, pilihan metode disesuaikan

dengan kebutuhan dan fisibilitas berbagai hal yang menyangkut riset,

dengan memperhatikan beberapa hal:

8 2


1. Sumber data Sumber data dapat berupa data primer dan data

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri melalui

wawancara, observasi, tes, kuesioner, dsb. Data sekunder adalah data

yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, dokumentasi, data dari

lembaga/institusi, dsb. Sumber data pada metode kuantitatif bersifat

random, sedangkan pada kualitatif bersifat purposive atau snowball.

2. Pengumpulan data Pada metode kuantitatif teknik pengumpulan

data dapat dilakukan melalui survey, wawancara, FGD, kuesioner,

observasi, dsb. Pada metode kualitatif melalui participant observation, in

depth interview, dokumentasi, maupun teknik triangulasi.

3. Pengolahan data Bagaimana data diklasifikasikan atau

dikumpulkan untuk kebutuhan membangun argumen, serta pemilahan

data menurut relevansinya.

4. Analisis/Interpretasi data Analisis data disesuaikan dengan pilihan

metode riset yang digunakan. Pada metode kuantitatif, analisis dilakukan

dengan menggunakan statistic sedangkan pada kualitatif

menginterpretasikan pola, model, atau pun teori yang digunakan.

8 3


Daftar Rujukan

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.

Dahl, Robert. 1978. Modern Political Analysis. New Delhi: Prentice-Hall ofIndia.

Gaus, Gerald F. dan Chandran Kukathas. 2012. Handbook Teori Politik.Bandung: Nusa Media.

Irwin, Galen A. 1975. “Political efficacy, Satisfaction, and Participation”,Mens en Maatschappij, Winter.

Kementerian Kominfo Republik Indonesia. 2014. Siaran Pers TentangRiset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remajadalam Menggunakan Internet, source of content inhttp://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834,November 2015, Seacrh Engine: google.com

diakses 5

Lipset, Seymour Martin. 1960. Political Man: The Social Bases of Politics.Bombay: Vakila, Feffer and Simons Private, Ltd.

McClosky, Herbert. 1972. “Political Participation”, Internationalencyclopedia of The Social Sciences. New York: The MacmillanCompany.

Ritzer, George dan Barry Smart. 2011. Handbook Teori Sosial. Bandung:Nusa Media.

Rodee dkk. 2006. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

8 4


8 4


GUIDE QUESTION (PERTANYAAN ARAHAN)PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 DI KABUPATEN BOALEMO PROPINSIGORONTALO TAHUN 2015Nara Sumber :

Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh

Pemuda, lainnya

Fokus Pertanyaan Riset ini Adalah untuk menemukenali Esensi permasalahan

Partisipasi Warga pada Pemilu 2014 baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu

Presiden. tema Riset yakni ; Kondisi Sosial Ekonomi, Kehadiran Pemilih Di TPS,

Perilaku Pemilih, Politik Uang, Melek Politik Warga dan Kesukarelaan Warga

dalam Politik.

Catatan Deskriptif ;

Pelaksanaan Riset tentang Partisipasi Pemilu di Kabupaten Boalemo

dilaksanakan di 37 (Tiga puluh tujuh) Desa yang tersebar pada 7 (tujuh)

kecamatan dengan sampel (jumlah Responden) sebanyak 622 (enam ratus dua

puluh dua) orang. Dari jumlah responden tersebut sebagian besar masyakat lebih

memilih untuk mengisi kuisioner dari pada menjawab langsung pertanyaan arahan

yang diajukan, hal tersebut dapat dilihat pada saat proses wawancara; Responden

tidak terlalu berminat untuk membahas permasalahan Pemilu, Responden sibuk

dengan pekerjaan masing-masing, Responden takut memberikan kritikan terhadap

Partai Politik ataupun Pemerintah, dan berbagai alasan lainnya.

Wawancara dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Boalemo dan seluruh

Pegawai dilingkungan Sekretariat KPU yang dibentuk dalam 8 (delapan) Tim.

Adapun Proses wawancara dilakukan dengan cara menemui langsung responden

yang terdiri dari beberapa perwakilan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Politik,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda, latar

belakang pendidikan yang variatif (SD, SMP, SMA, dan Sarjana) sebagian besar

berpendidikan lulusan SMA, wawancara dilakukan dirumah-rumah penduduk,

Kantor Desa, Kantor Kecamatan dan pada kegiatan sosial lainnya.

Tanggapan ataupun jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh surveyor

tentang permasalahan pada Pemilu Legislatif maupun Presiden cukup beragam

namun pada intinya masyarakat menginginkan Pemilu yang lebih berkualitas, baik

8 5


dari Penyelenggara, Partai Politik, maupun Calon yang diusulkan, sehinggga

dapat menghasilkan Pemimpin yang baik dan berkualitas yang menciptakan

suasana yang aman dan damai serta kondusif setelah penyelenggaraan Pemilu.

Catatan Rekletif ;(a) Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya kondisi ekonomi rumah tangga di Kabupaten Boalemo

berjalan stabil tanpa ada kenaikan ekonomi yang signifikan hal ini disebabkan

mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan nelayan yang kondisinya

masih dipengaruhi atau bergantung pada kondisi alam/cuaca.

Menurut Responden kebutuhan yang paling mendesak adalah pembuatan

jalan atau akses menuju lahan pertanian karena lahan pertanian berada

dipegunungan dan perbukitan sedangkan menurut responden dari Tokoh

Agama bahwa perbaikan dan pembangunan sarana ibadah harus diutamakan

untuk perbaikan mental masyarakat dan Responden Tokoh Wanita serta

Tokoh Pemuda menginginkan Pemerintah membuka pelatihan keterampilan

sehingga bisa menciptakan lapangan kerja demi peningkatan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kondisi keamanan daerah Kabupaten Boalemo saat ini cukup aman, kondisif

dan dinamis sebagaimana yang dikatakan oleh para Responden.

Sebagian masyarakat agak kecewa dengan kinerja DPRD Kabupaten

Boalemo yang menurut Responden tidak dapat mewakili aspirasi dan tidak

merealisasikan janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye namun ada

juga responden yang memuji kinerja DPRD Kabupaten Boalemo.

Menurut Responden, kinerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo pada saat

ini baik hal ini dapat dilihat dengan adanya program pemerintah yakni

peningkatan jalan, bangunan pemerintah serta pembuatan jalan pertanian.

(b) Kehadiran Pemilih Di TPSSebagian besar Responden menganggap pemilihan umum adalah

sebagai kewajiban warga Negara dan sebagian lagi dikarenakan sudah biasa

memilih untuk memilih calon pemimpin yang menjadi pilihannya namun ada

juga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum

Anggota Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

8 6


cukup beragam diantaranya adalah tidak adanya pilihan calon, lebih

mengutamakan pekerjaan, lokasi TPS yang agak jauh sehingga memerlukan

biaya transportasi.

Menurut Responden, kelompok Golongan Putih (Golput) tetap ada pada

setiap Pemilihan Umum dikarenakan tidak adanya kepercayaan terhadap calon

yang dipilih, binggung dengan jumlah calon dan Partai Politik yang begitu

banyak, kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya sehingga acuh tak acuh

terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum.

Keikutsertaan warga dalam pemilu ke pemilu fluktuatif menurut

Responden hal ini disebabkan warga tidak mau memberikan hak suara yang

bertepatan pelaksanaan Pemilu pada bulan puasa ramadhan sehingga warga

sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tidak mengenal latar belakang dari

masing-masing calon.

Untuk meningkatkan ketertarikan warga mengikuti Pemilihan Umum

Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden sebagian besar para responden

mengatakan agar dapat memfasilitasi pemilih ke TPS seperti biaya transportasi

bagi warga yang rumahnya agak jauh dari TPS, menyediakan makanan ringan

dan door prize bagi pemilih, Pembangunan TPS jangan terlalu jauh,

memperbaiki sistem metode pemilihan baik itu aturan maupun standar dari

calon tersebut.

(c) Perilaku PemilihCalon Legislatif agar disukai dan dipilih oleh pemilih harus berlaku baik

dan sopan, membagikan sembako, memberikan bantuan, dekat dengan

masyarakat sebagaimana penuturan dari para Responden.

Masyarakat dalam hal ini para Responden berbeda alasan atau

pertimbangan dalam menentukan pilihan pada Calon Legislatif, diantaranya :

Calon tersebut merupakan Keluarga, Teman dekat, Teman sepermainan,

Teman semasa sekolah, Orang yang dikenal dimasyarakat, dan orang yang

dapat dipercaya, dengan harapan bisa mewakili aspirasi, dan mudah

dihubungi.

Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

disebabkan beberapa faktor diantaranya: Ingin memilih Calon yang disukai,

8 7


Fanatik terhadap Partai Politik Pengusung, ingin memilih Presiden yang baik

dan adil sehingga masa depan bangsa dan negara lebih baik dan sejahtera.

(d) Politik UangPemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih menurut

masyarakat adalah hal yang tidak wajar, namun ada yang berpendapat apabila

ada barang yang diberikan secara gratis akan diterima apalagi kalau diberikan

sejumlah uang.

Responden tidak ada yang menyaksikan langsung pembagian uang, namun

hanya bantuan barang seperti Kalender, Pembagian Beras, Alat Olah Raga

dan kegiatan sosial lainnya. Untuk menghindari Politik uang disarankan untuk

meningkatkan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas kepada Partai

Politik atau oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.

(e) Melek Politik WargaSebagian besar masyarakat dalam hal ini responden mengetahui dan

mengikuti perkembangan Informasi Politik di Kabupaten Boalemo melalui

siaran Radio, siaran Televisi, Koran maupun Internet, sedangkan yang tinggal

di Pedalaman / Daerah terpencil mengaku mengetahui Informasi Politik hanya

melalui Sosialisasi KPU, Sosialisasi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah

Kecamatan, maupun Pemerintah Desa atau pemberitahuan pada saat

kegiatan-kegiatan sosial atau keagamaan di desa masing-masing.

Dalam peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Politik, ada

responden menyatakan bahwa itu perannya KPU, dan Pemerintah, namun ada

juga yang menyatakan bahwa hanya KPU yang mempunyai peran itu, hal ini

untuk menghindari intervensi Pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat

agar memilih Partai Politik, dan/atau Calon tertentu.

Menurut Responden, media atau cara yang efektif bagi KPU untuk

memberikan informasi Politik kepada warga yakni sering melakukan

pertemuan, atau sosialisasi kepada masyarakat sampai ketingkat desa, hal ini

mengingat kondisi daerah di Kabupaten Boalemo yang belum seluruhnya

dapat dijangkau oleh media informasi. Dalam hal pelaksanaan Pemilu

sebagian besar responden menyatakan bahwa KPU sudah bersikap netral,

8 8


namun ada juga yang masih meragukan netralitas KPU sebagai

penyelenggara yang independen.

Untuk Pemilu mendatang diharapkan lebih baik dari sebelumnya, ada

responden yang menyarankan agar KPU melakukan seleksi yang ketat dalam

rekrutmen PPK, PPS dan terutama KPPS.

(f) Kesukarelaan Warga dalam PolitikSebagian besar Responden menyatakan bahwa di Kabupaten Boalemo

masyarakatnya secara sukarela membantu pelaksanaan Pemilu apalagi Aparat

Desa yang ikut berpartisipasi dalam pendataan wajib pilih, Pembangunan TPS

dan pada pasca pemilu dilaksanakan, ikut membantu menjaga keamanan dan

ketertiban dilokasi pemilihan, namun menurut responden ada juga masyrakat

yang tidak mau peduli atau tidak mau terlibat dalam pelaksanaan Pemilu,

karena menurut mereka bahwa sudah ada petugas atau penyelenggara yang

bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pemilu, ada juga yang beralasan

bahwa mempunyai kesibukan rumah tangga atau pekerjaan yang dianggap

lebih penting.

Partai Politik menurut responden sangat berperan dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam Pemilu, hal ini dapat dilakukan pada saat

Sosialisasi dengan masyarakat atau pada saat kampanye, Partai politik jangan

hanya mengajak untuk memilih Partai atau Calon tertentu, tapi harus juga

mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pemilu.

Untuk meningkatkan ketertarikan warga mengikuti Pemilihan Umum

Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden adalah memfasilitasi pemilih ke

TPS seperti biaya transportasi untuk warga yang tempat tinggalnya agak jauh

dengan TPS, menyediakan makanan ringan untuk para pemilih, Pembangunan

TPS jangan terlalu jauh, memperbaiki sistem metode pemilihan baik itu aturan

maupun standar persyaratan dari bakal calon yang diajukan tersebut.

8 9


No Jenis MediaSosial

SeringSetiap Hari/jam (1)

Jarang(SetiapMinggu)(2)

Kadang-kadang(sebulan 1-2kali) (3)

1 Facebook2 BBM3 Email4 Tweeter5 Instagram6 Fandpage7 Lainnya

KOMISI PEMILIHAN UMUMPROPINSI GORONTALO

SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014

Nomor Kuesioner ;

RESPONDEN ADALAH WAJIB PILIH

1 Tgl wwcr : - -

2 Nama Resp : …………………………..…………

3 Kec. : ……………………….……………

4 Kel / Desa : ……………………….……………

1. Bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga B/I/S saat ini.?(1) Lebih baik dari tahun lalu(2) Sama saja dari tahun lalu(3) Lebih buruk dari tahun lalu

9. Apakah B/I/S mengikuti berita-berita yang berkaitan denganmasalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di tingkat daerahataupun nasional?

1. Selalu2. Sering3. Jarang4. Kadang-kadang5. Tidak pernah

10. Dari mana B/I/S memperoleh Informasi tersebut?(1) Dialog tatap muka sosialisasi(2) Spanduk/baliho(3) Kalender/stiker/poster(4) Radio/ Majalah / Buletin(5) Media social Internet (FB,Tw,dll)(6) Pengumuman / selebaran(7) Lainnya…

11. Siaran Radio mana yang Paling Sering di dengar ?1. RRI

2. Menurut B/I/S kebutuhan apa yang paling mendesak untuk ditangani 2. Selebes Radiooleh pemerintah daerah (sebut Daerah Kab/Kota) saat ini? 3. STAR FM

(1) Pembukaan Lapangan Kerja 4. POLIYAMA FM(2) Masalah Kesehatan 5. Lainnya………(3) Masalah Pendidikan(4) Listrik / PLN(5) Perbaikan Jalan

12. Apa jenis acara/program di Radio Yang paling sering B/I/Sdengarkan?

(6) Penyediaan Air bersih 1. Berita / Informasi(7) Penyediaan Rumah Layak Huni 2. Acara keagamaan (pengajian dan kerohanian)(8) Lainnya ................................................................ 3. Dialog / talkshow (rumah kopi dll)

4. Musik3. Menurut B/I/S bagaimana kondisi keamanan daerah setahun terakhir

ini?(1) Cukup aman(2) Aman(3) Kurang aman(4) Tidak Aman

4. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Anggota Legislatifselama ini .?

5. Lainnnya........................................

13. Apakah selama Pileg 2014 ini B/ I/S menggunakan Hak pilihsecara Bebas (tanpa tekanan) ?

(1) Ya (2) Tidak

14. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun2014 (Pileg)

(1) Ya ! Pert 15 (2) Tidak ! Pert 16(1) Memuaskan(2) Cukup Memuaskan

(3) Tidak Memuaskan(88) TT / TJ 15. Jika YA apa alasan B/I/S memilih.?

1.) Menjadi warga negara yang baik5. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Pemerintah Daerahselama ini .?

2.) Ada perubahan Kondisi Bangsa & Daerah3.) Calon Legislatif baik dan dipercaya

(1) Memuaskan(2) Cukup Memuaskan

(3) Tidak Memuaskan(88) TT / TJ

4.) Sudah biasa memilih5.) Karena diberi sejumlah Uang6.) Lainnya …………….

6. Apakah B/I/S aktif menggunakan media Sosial ?(1) Ya ( 2) Tidak ! Pert 8 16. Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Legislatif 9

April 2014?7. Jika YA Seberapa sering B/I/S menggunakan Media Sosial tersebut?( beri tanda (V) pada bagian yang dipilih

1) Pemilu tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomimasyarakat

2) Pemilu hanya menguntungkan calon tertentu dan elit-elitpolitik

3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi4) Calon Legislatif tidak ada yang dinginkan5) Tidak terdaftar sebagai pemilih6) Lainnya .................................................

8. Apakah Bapak/Ibu aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan berikutini ?

(1) Arisan Sosial- Keagamaan (Mis ; NU, Muhammadiyah, SIdll)

(2) Serikat pekerja/buruh, tani & nelayan(3) Perhimpunan /klub olah raga(4) Organisasi Pemuda(5) Karang Taruna(6) Kelompok seni-Budaya(7) Partai Politik(8) Lainnya

17. Apakah B/I/S mengenal Calon Anggota Legislatif yang dipilihtersebut ?

(1) Ya..sudah lama mengenal dan sangat dekat(2) Ya hanya mengenal orangnya(3) Hanya Tahu Fotonya & Tidak Mengenal Orangnya(4) Tidak Tahu /mengenal sama sekali

18. Menurut B/I/S Apakah hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu sesuaiharapan ?

(1) Ya (2) Tidak

19. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun2014 (Pilpres )

(1) Ya (2) Tidak ! Pert 20

8 9









Nomor Kuesioner ;


1 Tgl wwcr : - -

2 Nama Resp : …………………………..…………

3 Kec. : ……………………….……………

4 Kel / Desa : ……………………….……………













5. Lainnnya........................................


(1) Ya (2) Tidak




















(1) Ya (2) Tidak



8 9









Nomor Kuesioner ;


1 Tgl wwcr : - -

2 Nama Resp : …………………………..…………

3 Kec. : ……………………….……………

4 Kel / Desa : ……………………….……………













5. Lainnnya........................................


(1) Ya (2) Tidak




















(1) Ya (2) Tidak



9 0


No Aspek Ya (1) Tidak (2)1 Mandiri2 Jujur3 Adil4 Keterbukaan5 Profesionalitas6 Proporsionalitas7 Akuntabilitas

5) Kegiatan Wirausaha 35 Apakah B/I/S YAKIN bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak1) Kegiatan Bakti Sosial 6) Kegiatan yang sesuai terlibat dalam kepentingan Politik Praktis?2) Kegiatan Keagamaan dengan Hobi (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ3) Kegiatan Olahraga 7) Kegiatan Budaya Daerah4) Kegiatan Pendidikan 8) Lainnya……… PROFIL RESPONDEN

20. . Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Presiden 9Juni 2014?

1) Pilpres tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomimasyarakat

2) Piplres hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan elit-elit politik

3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi4) Calon Presiden tidak ada yang dinginkan5) Tidak terdaftar sebagai pemilih6) Lainnya ................................................

21. Dari mana sumber Informasi Partai Politik & Calon AnggotaLegislatif diperoleh ?

1) Dialog tatap muka2) Spanduk/baliho3) Kalender/stiker/poster4) Radio5) Koran6) Televisi

22 Pada massa kampanye jenis kegiatan mana paling B/I/S sukai ?

30. Apakah B/I/S SETUJU bahwa Pengawasan PenyelenggaraanPemilu adalah tanggungjawab bersama?

(1) Ya (2) Tidak

31 Apakah B/I/S PERCAYA bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU)TIDAK terlibat dalam kepentingan Politik?

(1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ

32 Bagaimana Penilaian B/I/S tentang Integritas KPU dalamPenyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2014 ? (beri tanda (V)pada bagian yang dipilih

1) Konvoi2) Berdialog Dgn Warga3) Panggung Hiburan

9) Pelayanan Kesehatan10) Pasar Murah11) Bagi Bagi Uang

33. Dari berbagai pihak berikut ini, manakah menurut B/I/S yangmelakukan kecurangan PEMILU 2014.?

4) Acara Keagamaan5) Jalan Santai6) Acara Tradisonal7) Kerja Bakti8) Konser Musik / Band

12) Bagi Bagi Sembako13) Blusukan14) Acara Olah Raga15) Pemutaran Film16) Lainnya

(1) Petugas PPS(2) PPK dan(3) KPUD(4) Panwas

(5) Partai Politik(6) Kepala kelurahan / Desa(7)Tim Sukses Partai /CALEG(8) Lainnya

23 Jika ada Partai / Calon yang ingin mengadakan kegiatan berikut inikegiatan apa yang B/I/S ingin ikuti ?.

34 Menurut B/I/S Apakah Penyelenggara Pemilu telah bekerja sesuaiHarapan ?

(1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ

24. MENURUT B/I/S, Apakah Pemberian sejumlah UANG,BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih adalah hal yangWAJAR?

(1) Ya, wajar di TERIMA(2) Tidak bisa di TERIMA ! Pert 26

25. Jika YA, Apakah B/I/S akan menerima bila ada orang yangmemberi UANG atau HADIAH tersebut?

(1) Akan menerima dan Memilih Calon yang memberi Uang(2) Akan menerima dan memilih calon yang memberi Uang

lebih Banyak(3) Akan menerima dan memilih yang memberikan Uang saat

menjelang pemungutan Suara(4) Akan menerima, dan tidak memilih Calonnya(5) Lainnya (TULISKAN)

26 Jika tidak apa alasan B/I/S1) Saya sudah memiliki pilihan (keluarga / teman dekat)2) Sudah dari dulu mempunyai pilihan Partai tertentu3) Saya takut dan/tangkap Panwas4) Saya tahu bahwa Pemberian sejumlah UANG, BARANG

adalah Pelanggaran5) Lainnya (TULISKAN)

27. Apakah B/I/S pernah melihat, menyaksikan Pemberian sejumlahUANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih?


1. Jenis kelamin(1) Laki-laki(2) Perempuan

2. Pendidikan1.) Tidak sekolah2.) SD/Sederajat3.) SLTP/sederajat4.) SLTA / sederajat5.) Diploma/Akademik6.) Sarjana (S1, S2, S3)

3 Pekerjaan1.) PNS/Pensiunan2.) Ibu Rumah Tangga3.) Sekolah / Kuliah4.) Petani5.) Swasta6.) Nelayan7.) Tak bekerja

4 Usia(1) < 17 tahun(2) 17- 24 tahun(3) 25 – 34 tahun(4) 35 – 44 tahun(5) 45 – 55 tahun(6) > 55 tahun

5. Agama(1) Islam(2) Katholik(3) Protesta(4) Hindu(5) Budha

6. Pendapatan perbulan1.) 250.000 – 500.0002.) 500.000 – 1juta3.) 1juta – 5 juta4.) 5 juta5.) Rahasia / tidak jawab

7. Apakah B/I/S mempunyaiKartu Pemilih

(1) Ya(2) Tidak

8. Apakah B/I/S mempunyaiHandphone (1)

Ya (2)Tidak

Berkenan kami tahu?

No Hp ………………………...

28. Jika YA, bentuk pemberian tersebut berupa(1) Pemberian Uang(2) Pembagian Sembako(3) Pembagian Pakaian(4) Perbaikan Fasilitas Umum(5) Lainnya .................

29. Apakah tindakan B/I/S B/I/S Jika melihat, menyaksikan Pemberiansejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pemilih ?

(1) Menegur dan atau Melaporkan kepada Pengawas Pemilu(2) Cukup Menyaksikan saja(3) Tak mempedulikannya(4) Akan membantu jika di butuhkan

Surveyor : …………………………….Ttd :

Kuesioner ini tidak diperkenankan dimiliki dengan caraapapun oleh siapapun, KERAHASIAN RESPONDEN

DIJAMIN SEPENUHNYATerimakasih atas Kerjasama yang Baik

9 1


201491 Riset Partisipasi Pemilu

1 0 0


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

TIM PELAKSANA RISET PARTISIPASI PEMILU TAHUN 2015KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO TIM DESA SAMPEL

1

TOSKA S, MOEDA, S.Ag 1 MUTIARA 21RAMLI ALI 2 TANGKOBU 23SADRIN 3 MUSTIKA 14ZAMARDIAN HUKO 4 KARYA MURNI 10SAIFUL KAKU, SHI 5 BUALO 18

2

NOLDY BIYA, S.AP 1 HULAWA 13WIRDA ADAM 2 DILOATO 19YASIR DUNDA 3 HARAPAN 29TOMI HASAN 4 BONGO TIGA 16RISNA RUDJUA 5 SUKA MULIA 11

3

HERMAN BATER, SE 1 PANGEYA 34HARIS SADO, SE 2 RAHARJA 6MARWAN ADJIBA 3 DIMITO 19ANTHON MOHAMAD 4 DULOHUPA 8

4

ISMAIL AMALU, MM.Pub 1 DULUPI 31OLWIN YUSUF 2 KOTARAJA 15JAMAL DANGKUA, SH 3 TANGGA BARITO 17YUSRAN DJUPURA

5

ASRA DJIBU, S.Pd I 1 PANGI 8DARNISA BUNTINA 2 BAJO 12ALBERT LAWANI, S.Sos 3 MOHUNGO 25REMON BUHANG 4 BONGO NOL 25RIZAL LAMANE 5 TENILO 7

6

Drs. JAN P.TUNA 1 LIMBATO 19DEDI LAREKENG 2 AYUHULALO 21RAMLAH DOMILI 3 MODELOMO 28MARLINDA GHALIB 4 LAMU 16HARIS POMANTO, SH 5 POTANGA 16

1 0 1


7

1 KAARUYAN 7MUKRI KADJI, S.Ipem 2 BENDUNGAN 21KARMAN TOLINGGI, SHI 3 MANANGGU 16BRURI POTALE 4 KRAMAT 13ERVINA MUKHSIN, SE 5 HUTAMONU 15

8

AMIR DJ KOEM, S.Ag 1 LITO 20UDIN AMBO 2 APITALAWO 9RISAN ADJAMI 3 TOWAYU 5HERMAN PALANGITAN 4 RUMBIYA 20

5 TAPADAA 15JUMLAH 37 622

KETUA

AMIR DJ KOEM, S.Ag


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BOALEMO

Alamat : Jln. Kolonel Martin Liputo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo

KEPUTUSANSEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 12.a /Kpts SesKab.-KPU Kab. Boalemo/027436540/VII/2015

T E N T A N GTIM PENYUSUN DAN PELAKSANA RISET PEMETAAN TINGKAT

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DI KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 Angka 1

Huruf (p) bahwa Tugas dan wewenang KPU dalam

penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yakni melaksanakan sosialisasi

penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

b. Bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dalam

merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat

yang efektif pada pemilu, KPU Kabupaten Boalemo akan

melaksanakan Riset Pemetaan Tingkat Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Boalemo.

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, demi

kelancaran Pelaksanaan Riset dimaksud, maka perlu

ditunjuk Tim Penyusun dan Pelaksana Riset Pemetaan

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di

Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);


2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679;.

4. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekrtariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi

Pemilihan Umum;

6. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi

dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota.

7. DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.659534/ 2015 tanggal 14

November 2014 KPU Kabupaten Boalemo Tahun 2015.

MEMUTUSKANMENETAPKAN: TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA RISET PEMETAAN

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILUDI KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Tim Penyusun dan Pelaksana Riset Pemetaan Tingkat

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Boalemo

sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun dan Pelaksana sebagaimana diktum KESATUmempunyai tugas :


1. Menyiapkan materi bahan referensi terkait kuisioner riset;

2. Menyusun dan merancang isi kuisioner sesuai metodelogi

riset;

3. Menetapkan waktu pelaksanaan dan Personil yang akan

melakukan Riset

4. Melakukan Survey Partisipasi Pemilu di 37 (tiga puluh

Tujuh) Desa dengan jumlah Responden sebanyak 622

(Enam ratus dua puluh dua) orang;

5. Melakukan editing terhadap kuisioner Riset;

6. Melakukan publikasi hasil riset tingkat partisipasi pemilih;

7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dan Pelaksana

Riset Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemilu Di Kabupaten Boalemo bertanggungjawab kepada

Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten

survey partisipasi pemilih (kpu kab. boalemo)

Documents