syarat peningkatan hak kepemilikan.doc

1
Syarat Peningkatan Hak Kepemilikan Setiap pemilik rumah tentunya menginginkan agar kepemilikan rumah yang ditinggali sah dengan disertai oleh surat-surat yang di sahkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan keterangan tersebut. Ada beberapa syarat - syarat peningkatan status hak guna atas tanah dan bangunan menjadi hak milik diperlukan untuk mendapatkan kejelasan status, adapun untuk syaratnya adalah seperti berikut: 1. Mengisi blangko permohonan Hak yang disediakan oleh kantor Pertahanan di setiap kotamadya atau kabupaten. 2. Sertifikat tanah yang bersangkutan. 3. Fotocopy ijin mendirikan bangunan atau surat keterangan dari kelapa desa atau kelurahan setempat bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal. 4. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan (khusus untuk tanah yang luasnya 200 m2 atau lebih). 5. Kartu Identitas, seperti: a. Kartu Keluarga (KK), b. Kartu Tanda Penduduk (KTP). c. SKBRI untuk warga keturunan. d. Surat keterangan ganti nama. Ini semua bersumberkan dari Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 1998. (ken) Sumber : pasarinfo.com

Upload: yakob-budiman

Post on 26-Oct-2015

18 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Hukum Tanah : Syarat - syarat meningkatkan status tanah.

TRANSCRIPT

Page 1: Syarat Peningkatan Hak Kepemilikan.doc

Syarat Peningkatan Hak Kepemilikan

Setiap pemilik rumah tentunya menginginkan agar kepemilikan rumah yang ditinggali sah dengan disertai oleh surat-surat yang di sahkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan keterangan tersebut.

Ada beberapa syarat - syarat peningkatan status hak guna atas tanah dan bangunan menjadi hak milik diperlukan untuk mendapatkan kejelasan status, adapun untuk syaratnya adalah seperti berikut:

1. Mengisi blangko permohonan Hak yang disediakan oleh kantor Pertahanan di setiap kotamadya atau kabupaten.

2. Sertifikat tanah yang bersangkutan.

3. Fotocopy ijin mendirikan bangunan atau surat keterangan dari kelapa desa atau kelurahan setempat bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal.

4. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan (khusus untuk tanah yang luasnya 200 m2 atau lebih).

5. Kartu Identitas, seperti:

a. Kartu Keluarga (KK),

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

c. SKBRI untuk warga keturunan.

d. Surat keterangan ganti nama. Ini semua bersumberkan dari Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 1998. (ken)

Sumber : pasarinfo.com