syarat sahnya perjanjian 2
TRANSCRIPT
H.M.IRAWAN DARORI. SH
Pasal 1320, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan3. Suatu hal tertntu, dan4. Suatu sebab yang halal- Syarat nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat
subjektif - Syarat nomor 3 dan 4 disebut syarat objektif
Syarat subjektif jika tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan (seperti orang tua, wali atau pengampu) yang disebut pembatalan relatif (tidak mutlak).Pembatalan relatif dibagi dua yaitu :
1. Pembatalan atas kekuatan sendiri, atas permintaan orang-orang tertentu mengajukan gugatan agar hakim menyatakan batal (nietig verklaart) suatu perjanjian (Ps.1446 KHUPerd)
2. Pembatalan oleh hakim dengan putusan membatalkan suatu perjanjian dengan pengajuan gugatan (Ps.1449 KUHPerd)Syarat subjektif selalu ada ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang bekepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.
Jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak dan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Jika suatu aturan menentukan perjanjian harus dibuat dengan cara atau bentuk yang sudah ditentukan dan perjanjian dibuat dengan tidak mengindahkan ketentuan tersebut, atau perjanjian dibuat berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum).
Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaridicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta yang menentukan perwujudan dari s syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif Pasal 1338 KUHPerd (asas kebebasan berkontrak) dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak.
Akta notaris yang atas permintaan para pihak dapat dibatalkan, dan akta demikian termasuk exnunc artinya perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan.Akta notaris yang batal demi hukum (syarat objektif yang tidak dipenuhi), akta demikian termasuk extunc artinya perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap tidak penah ada (inexistence)
Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN menyebutkan badan akta memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedududkan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Disini telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif dalam bagian dari Badan Akta, yang berakibat pada akta yang dapat dibatalkan dan akta yang batal demi hukum menjadi satu, sehingga apabila diajukan pembatalan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka termasuk pula membatalkan seluruh badan akta, temasuk membatalkan syarat objektif.
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.Pengertian sepakat :Untuk terjadinya perjanjian adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sepakat tidak saja untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi dalam perjanjian timbal balik masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan, UU tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “sepakat”, tetapi Pasal 1321 KUHPerd menyebutkan hal-hal “sepakat” tidak terbentuk, yaitu jika sepakat diberikan karena “kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan”.
Penawaran sepakat Penerimaan
Kehendak +pernyataan Kehendak +pernyataan
Sepakat dapat membentuk suatu perjanjian bila ada persesuaian pernyataan kehendak atau perjumpaan kehendak dari para pihak, jadi perjanjian terbentuk melalui proses penawaran yang disampaikan satu pihak yang kemudian diterima pihak lainnya.