tabloid podium

POTRETPenerbit

CV. Media Lintas Transindo

Akte No. 73. Tanggal 07 Maret 2007

NPWP: 70.820.551.3-119.000

Konsultan Hukum: M Holid SH, Dedy Cahyadi SH

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi :

T. Syaiful Anhar

Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. H. Wahyuddin Ghozali

Redaktur Ekskutif

Mahmud Hamdani

Redaktur Nasional

Eko Cahyono

Redaktur Daerah

Rusdi Stabat

Fotografer & Artistik

Iwanto HS

Dewan Redaksi

T. Syaiful Anhar(Ketua), Mahyuddin Ghozali, Wagho, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat

Sekretaris Redaksi

Mauliddin

Biro/Perwakilan

Bengkulu : Salim Pane, SH

Sumatera Selatan: T. Muh. Mukhalladun

Sumatera Barat: Ir. Hujairin

Biro Daerah

Bogor: Moratua Sipahutar, SE

Tangerang: Robert, L Tobing, SH

Bekasi: Drs. H. Muis Ali, Isro Budi HR

Depok: Saddam

Binjai: OK Heri Fadly SH, Eddy Gunawan

Langkat: Hermansyah (Koordinator) Nasaruddin Bujing, M Zaini, Syofian, T. Zainal Abidin, Legimin, K.I Rudin Ketat

Pemimpin Perusahaan

Yunifar Efendi P

Iklan/Pemasaran

Tek Sai An

Distribusi/sirkulasi

Adisyahputra

Rekening Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

Alamat Redaksi/ Tata Usaha Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Langkat Sumatera Utara 20851 | HP : 085206407583 E-mail [email protected]

Percetakan: CV. Media Lintas Transindo

Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan KartuPers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi. Jikaada yang mengaku-ngaku wartawan Podium tapi tidak dapatmemperlihatkan Surat Tugas atau Kartu Pres yang masihberlaku dan ditanda tangani Pemred, hubungi No. 0852 06407583

Doc PodiumT.Syaiful Anhar Pemred Podium,T.Muhri Fauzi Hafiz,MA, Prof. Syahril Nasution dan Drs.Erwin Ardianto,M.Pd sedang bersilaturahmi di rumah tokoh masyarakat Stabat.

Menginginkan Langkat Terbebas dari Koruptor’Sambutan yang luar biasa atas terbitnya Podium dari masyarakat

Langkat di luar perhitungan kami di jajaran redaksi.Mudah-mudahanharapan kawan-kawan aktivis pegiat anti korupsi dan kalangan LSMdapat kami emban dalam penyajian berita yang terjadi di Langkat dalamedisi-edisi mendatang.

Keinginan kawan-kawan dan rekan juang di Langkat sama dansejalan dengan harapan serta keinginian kami ’menginginkan Langkatyang terbebas dari cengkraman koruptor’. Meskipun hal ini bukanlahperkara yang ringan dan mudah, tapi kami meyakini dengan adanyakemauan bersama semua elemen yang ada di Langkat, yang berat akanmenjadi ringan dan yang tidak mungkin bisa menjadi kenyataan.

Kami menyadari terbitnya Podium dari Langkat masih belumsempurna,dan sesuai dengan harapan banyak pihak, maka melaluikesempatan ini, kami mohon masukan, kritik, saran dan nasihat dariberbagai kalangan yang mendukung kehadiran Tabloid Podium di bumiLangkat nan bertuah.

Dalam edisi ini, Sahabat dan rekan-rekan redaksi Podium dariJakarta sengaja menurunkan berita seputar hiruk pikuknya wacana yangdigulirkan DPR tentang pilkada langsung dan perlawanan yangdilakukan para Walikota dan Bupati dari seluruh tanah air. Semogatulisan yang kami turunkan dapat menambah informasi bagi parapembaca.

Maju dan berkembangnya Podium kedepan tergantung daripembaca, dan untuk itulah sekali lagi kami berharap ‘kritik dan sarandari berbagai pihak’ semoga Allah SWT melapangkan jalan danmeringankan beban kami dalam mengembangkan Tabloid Podium dariLangkat, Amiin !!!!***

CATATAN PODIUM

Celoteh:Celoteh:Celoteh:Celoteh:Celoteh:Ngapa cerita dan berita korupsi yang lama di ulas Wak Leteh,Cadak berita baru ?Co'Leteh :Co'Leteh :Co'Leteh :Co'Leteh :Co'Leteh :g kapal pecah Iyu kenyang.Celoteh:Celoteh:Celoteh:Celoteh:Celoteh:Berarti Uwak gemar ngairi kotoran kering ne, banyak lah yang peningkalau begiaanCo'Leteh :Co'Leteh :Co'Leteh :Co'Leteh :Co'Leteh :Hehehehehehe !!!

“22222 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014

Halaman Berwarna (Full Colour)1. Halaman Depan/Cover :a. Kepala Atas/Kuping: Rp 1.000,000,-b. Bawah : Rp 8.000.000,-2. Halaman Belakanga. 1 Halaman: Rp 20.000.000,-b 1/2 Halaman: Rp 10.000.000,-

c. 1/4 Halaman: Rp 5.000.000,-3.Advetorial Halaman 3 s/d 15 :a. 1 Halaman: Rp 12..000,000,-b. 1/2 Halaman: Rp 6.000.000,-c. 1/4 Halaman: Rp 3.000.000,-Hitam Putih (BW)Halaman Dalam (Halaman 3 s/d 15)

a. 1 Halaman: Rp 10.000.000,-b. ½ Halaman: Rp 5.000.000,-c. 1/4 Halaman: Rp 2.500.000,- Hubungi : Bagian Iklan dan PemasaranJl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kabupaten LangkatHP : 081264161514 (Yunifar Efendi P)

TARIF IKLAN

PODIUM KHUSUS

Aji mumpung. Itulahistilah yang pasditujukan bagi anggotaDPR ini. Betapa tidak? Diujung jabatannya malahmau merubah RUUPemilihan KepalaDaerah langsungmenjadi tak langsung.Sontak sejumlah KepalaDaerah pun ramai-ramaimenolaknya. Tega nianmendzolimi demokrasi.

Pada akhir masa jabatananggota DPR periode 2009-2014ini, setumpuk produk legislasibaru akan disahkan. Salahsatunya RUU Pilkada yang akanmengembalikan pemilihan kepaladaerah (gubernur, bupati, walikota) kepada DPRD denganalasan efisiensi anggaran

Presiden Terpilih JokoWidodo, menyatakan tidak setujuRUU Pilkada memuat aturanpemilihan tak langsung. Jokowimenyatakan jika RUU Pilkadadisahkan DPR, maka itu sebuahkemunduran demokrasi di Indo-nesia.

Sementara aksi penolakanatas Rancangan Undang-undangPemilihan Kepala Daerah kinimakin meluas. Sejumlah Bupatidan Wali Kota menggelar unjukrasa penolakan di Jakarta.Mereka menolak RUU ini karenaakan mengubah Pilkada darilangsung menjadi tidak langsungalias dipilih oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah.

Sejumlah kepala daerah yangtergabung dalam AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indone-sia (Apeksi) dan AsosiasiPemerintah Kabupaten SeluruhIndonesia (Apkasi) sudahmenyatakan menolak pilkada taklangsung.

Bahkan, Wagub DKI BasukiPurnama harus mengundurkandiri dari Gerindra. Basuki menolak

RUU Pilkada karena menilaikepala daerah yang dipilih melaluiDPRD akan menjadi 'sapi perah'para anggota dewan.

Penolakan yang sama,datang dari perwakilan AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indone-sia (Apeksi), Wali Kota Bandung,Ridwan Kamil yang menyatakanakan terus memperjuangkan agarkepala daerah langsung dipilihrakyat. Menurut pria yang akrabdisapa Emil ini, jika nantinyaRUU Pilkada dikembalikan keDPRD disahkan, dia akanmengajukan keberatan hingga keMahkamah Konstitusi.

"Kita akan terus berjuang diMK atau MA, dalamrekomendasinya ada. Sampaikemanapun ujung terakhir

Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| 33333

PilkadaLangsungDihapus

PendzolimanDemokrasi

perjuangannya akan kitapertahankan, karena iturekomendasi rapat koordinasi(Apeksi)," ucap Emil di PendopoKota Bandung, Kamis (11/9/2014).

Begitu pula, Ketua UmumApkasi sekaligus Bupati KutaiTimur, Kalimantan Timur, IsranNoor, menjelaskan, total ada 300bupati dan wali kota se Indonesiayang tergabung dalam duaorganisasi tersebut. Mereka bulatmendukung keputusan untukmenolak Pilkada lewat DPRD.

"Ada 300 bupati dan walikota. Tadi ada sebagian pengurus

inti dan sebagian anggota,memang tidak semua hadir, tapisemua sudah bulat setuju denganPilkada langsung," imbuh Isran.

Pada saat itu, di antarapemimpin daerah yang hadir,Bupati Kepahiang Bando Amin,Bupati Samosir MangindarSimbolon, Bupati Serdang Bedagai(Sergai) Soekirman, dan BupatiBantaeng Nurdin Abdullah.Sementara wali kota yang datangada Wali Kota Bogor Bima Arya,Wali Kota Manado G.S VickyLumentut dan Wali Kota BandungRidwan Kamil. wago

PODIUM UTAMA

Itulah salah satu kegiatanSBY di penghujung masajabatannya, sebelummeninggalkan Istana yang telahdihuninya selama 10 tahunterakhir. Pada kesempatan itu,sengaja dimanfaatkan PresidenSBY untuk berfoto bersamakeluarga besar pegawaikepresidenan. tak luput, SBY jugamengucapkan terima kasihkepada seluruh barisan lembagakenegaraan.

Sebelumnya ramaidiperbincangkan, tersiar kabarmelalui akun twitter bahwa,keluarga besar Presiden SusiloBambang Yudhoyono, mulaiberkemas untuk meninggalkanIstana Negara, jelang pergantianoleh Presiden terpilih Jokowi.

Kabar tersebut, tergambardari foto beres-beresmeninggalkan Istana Negara ituyang diunggah Ani melalui akuninstagramnya aniyudhoyonoyang juga disebarkan melaluiakun twitter pribadi PresidenSBY, @SBYudhoyono. Dalamfoto itu tampak Ani sedangmelipat baju di sebuah kamar diWisma Negara, kompleks IstanaNegara.

Warna perpisahan yangpenuh kenangan, tergambar dihalaman istana pagi itu. Jika SBYmerasa haru mungkin wajarsaja, sebab hampir 10 tahunmenjadi kepala negara. Tentunyaselama itu pula kebersamaantelah terbentuk antara SBY dankeluarga besar lembagakepresidenan. Maka rasanya sulittergambarkan, jika kali ini harusada perpisahan,

"Saya beserta Ibu Negara,demikian pula Mensetneg danSeskab mengucapkan terimakasih dan penghargaan yangsetinggi-tingginya ataskebersamaan, dukungan danbantuan saudara-saudara semua.Tanpa kebersamaan, dukungandan bantuan, saya tidak mungkinbisa melaksanakan tugaspemerintahan dan tugas negaradengan baik," tutur SBY, Kamis(9/11/2014).

Selain ucapan terimakasih,SBY juga menyampaikan ucapanpenghargaan atas jasa danpengabdian keluarga besarlembaga kepresidenan. SBYmengatakan, para pegawaikepresidenan menjadi saksisejarah, menjadi bagian daripelaksanaan tugas sebagaiPresiden RI selama sepuluhtahun ini dalam suka dan duka.

Berkemas Tinggalkan IstanaSBY Berterimakasih

Juga Minta MaafSuasana penuh haru dan kebahagiaan

bercampur sendu mewarnai Istana Negara pagiitu. Mereka bukan sedang menyambut tamu

kenegaraan sebagaimana biasanya. Tapi, justruPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan IbuNegara Ani Yudhoyono yang tengah menggelar

perpisahan bersama keluarga besar pegawaikepresidenan.

"Tidak ada niat saya untukmembuat saudara tidak nyaman.Semua itu semata-mata demikebaikkan lembaga kepresidenanini dalam artian yang luas. Dandemi kebaikkan pemerintahankita," ungkap SBY.

Kepada para pegawaikepresidenan, SBY tak lupamenyampaikan permohonanmaafnya, "Semua itu berarti diluar kemampuan kami. Kamiingin terus membangun lembagaini, ingin terus meningkatkankesejahteraan saudara besertakeluarga dan hal-hal lain. Tapisekali lagi ada batas kemampuannegara, batas kemampuanpemerintah dan kami sendiri,"tambahnya.

Pada acara fotobersama di halamanistana negara itu,Presiden SBYdan Ibu Animengenakanbaju batikberwarnacoklat.Menemanikeduanya,ada MenteriSekretarisNegara SudiSilalahi danSekretaris

Kabinet Dipo Alam.Sementara keluarga besar

lembaga kepresidenan yangmendapat kesempatan berfotobersama orang nomor satu diIndonesia ini., terdiri dari barisanpegawai Kementerian SekretarisNegara, Sekretaris Kabinet,Paspamres, Sesmil Patwal, timdokter kepresidenan, rumahtangga, dinas kebersihan, danwartawan

44444 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014

yang selama ini meliput agendapresiden.

Dalam hitungan hari, jabatanPresiden RI yang selama 10tahun ini disandang SBY,memang akan berakhir. SBY punakan kembali menjadimasyarakat pada umumnya."Saya mohon diri pada saat ini,20 Oktober kembali kemasyarakat biasa. Saya berharapkalau bertemu di jalan kita masihbisa bertegur sapa. Karenakebersamaan itu indah," katanyadengan nada merendah.

Sebagai sosok negarawanyang sudah matang, SBY sempatberpesan, juga meminta agarkebersamaan, dukungan danbantuan yang diberikan selamaini kepadanya juga diberikankepada Presiden terpilih JokoWidodo (Jokowi) dan Ibu Negarayang baru, Iriana Jokowi.

"Apa yang saudara berikankepada saya dan ibu negara,

berikan pula nanti kepadaPresiden dan ibu negara yangbaru. Semua dalam rangkamenjalankan tugas. Begitulahhakikat kehidupan bernegaradan pemerintahan," ucap

SBY. (wago)

DPR RI menargetkan RUUPilkada disahkan pada 25September 2014. Namunkeberadaan RUU Pilkadamenimbulkan polemikkeras. Bahkan PresidenSBY didesak menunda.Apalagi DPR tetap ngototmau mensahkan.

Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) bisamenggunakan kewenangannyauntuk menarik diri dari prosespembahasan di DPR. "Sayamenyarankan SBY menggunakankewenangan legislasi yang 50 %,yakni mundur dari pembahasan,"kata Pengamat hukum tatanegara Refly Harun.

Dengan menarik diri makaRUU Pilkada tidak bisadisahkan. Meski RUU itusemula sebagai inisiatifpemerintah, tapi karenarezim pemilu melibatkanKPU, Bawaslu, dan DKPP,maka rezim pemilunantinya hanya berpusatdi Kemendagri. "Jadi,Kemendagri akan menjadisentral dari DPRD dalamPilkada itu. Tapi, kalaumayoritas rakyat daerahmenolak, makapemerintah sebaiknyaikuti saja," ujarnya.

Dalam pembahasanRUU Pilkada ini, oligarkielit partai bergerak. Disinielit parpol telahmenggeser konstitusiPasal 18, di mana Pilkadaitu harus berlangsungsecara demokratis, tapidengan RUU Pilkadayang dipilih melaluiDPRD maka akanberubah. Artinya, hanyaditentukan segelintir elitDPRD. "Kita akankehilangan Pasal 18 itudengan diganti olehsegelintir elit DPRD,"imbuhnya

Yang jelas usulan pemilihankepalda daerah melalui DPRDmendapat tentangan keras daripara kepala daerah. "Jadi, hakpolitik dan kebebasan rakyatdalam pemilu khususnya Pilkadajangan sampai dikembalikan keDPRD. Langkah itu sama denganperampokan terhadap kedaulatanpolitik rakyat," kata Ketua UmumAsosiasi Pemerintah KabupatenSeluruh Indonesia (APKASI),Isran Noor

Pilkada melalui DPRD jsutrumembuat para bupati dan walikota sibuk ngurusi DPRD dan takmemperhatikan rakyat. "Itupernah terjadi waktupemberlakuan UU No.22 Tahun1999 tentang Pilkada. Saat itu

terjadi instabiltas di beberapapemerintahan daerah, akibatsemua aktifitas kepala daerahdirecoki DPRD,"

Jika DPR tetap ngotot, makaAPKASI dan APPSI mengancammengggugat ke MK. ApalagiRUU itudianggapmencederaidanmerampokhak-hakpolitik rakyat."Itu baruproses hukum.Tapi, kalaurakyat se-Indonesiaprotes, demo,maka bisa

lumpuh negara dan DPR RI ini,"katanya.

Adanya alasan Pilkadalangsung membutuhkan biayamahal, lalu terjadi konflikhorisontal, banyak politik uang,terjadi korupsi, dan pasangankepala daerah pecah kongsi ditengah dianggap sebagaikesimpulan yang mengada-ada.

Padahal semua itu bisa diaturdengan regulasi dan sistem yanglebih baik, untuk meminimalisirdampak mudharat-negatiftersebut. Apalagi tidak ada buktikorupsi, konflik sosial, moneypolitics, dan pecah kongsi ituakibat dipilih langsung olehrakyat. "Buktinya Aceh danSumatera Barat bisa melakukan

Pilkada langsung serentak padaDesember 2012 lalu, dan aman-aman saja,"

Dana kampanye sebenarnyabisa ditekan, asal pembuatanbaliho, iklan dan sejumlah atributalat peraga kampanye lainnya

termasuk di TVdibatasi, tak adakampanyeterbuka, dandilakukanlangsung olehpenyelenggarapemilu. BaikKPU maupunBawaslu. "Jadi,pasal-pasal ituharus direvisiuntuk efisiensiPilkada, agar

calon yang beruang dan tidakpunya modal mempunyaikesempatan yang sama dalamberpolitik," ungkapnya.

Oleh karena itu, agar DPR RItidak merampok kedaulatan dankebebasan rakyat, maka sebagaiwarga negara yang baik, makahak-hak politiknya yang 5 tahunsekali itu jangan sampai diambil-alih. "Kepala desa saja dipilihlangsung, masak kepala daerahdipilih DPRD, padahal oleh DPRDitulah akan makin marakterjadinya politik transaksionalyang lebih mahal,"

Transaksi itu kata Isran, bisadilakukan melalui pembelianparpol pengusung terhadap calonyang mempunyai uang, tidak

peduli apakah dia itu tidakkapabel, tidak layak, bodoh, jejakrekamnya buruk dan juga tidakdikehendaki rakyat, maka akanmakin hancur negara ini. "DPRDnanti cukup memainkan 50 %plus satu saja di mana seseorangsudah bisa menjadi kepaladaerah. Kalau ada 40 anggotaDPRD, maka cukup membayar21 orang," tandasnya.

Hanya saja guna memecahkebuntuan pemilu langsug taklangsung, memang harus adaterobosan. Sebab kalau dibiarkanseperti ini akan banyak lagikepala daerah yang masukpenjara. "Intinya, harus adaterobosan untuk memperbaikipemilukada ini, jangan dilihatsoal koalisinya. Nah, soal koalisi

ini nanti akan cair semuadi lapangan," kata anggotaKomisi III DPR F-PartaiGerindra

Gerindra sendirimemilih Pilkada tidaklangsung. Karena sistempemilukada ini lebihmudah diawasi oleh KomisiPemberantasan Korupsi(KPK) dan Pusat PelaporanAnalisis TransaksiKeuangan (PPATK)."Pilkada langsung ini,justru tak memberi peluanganak muda berprestasimenjadi kepala daerah,karena tak punya danauntuk kampanye,"

Disisi lain pemilukadalangsung belum terbuktimenghasilkan pemimpinberkualitas. Lihat saja, saatini baru sekitar 7 orangsampai 8 orang kepaladaerah berprestasi."Sementara hampir 70%justru menghasilkanpemimpin buruk, artinyayang berkualitas cumasekitar dua persen,"tegasnya.

Lebih jauh Martinmembeberkan sejumlah

bukti ada sekitar 303 kepaladaerah yang tersangkut masalahhukum akibat dari pilkadalangsung. "Ini karena pilkadalangsung harus mengeluarkanbiaya tinggi, belum lagi untukbiaya saksi-saksi dan harusmenyuap ke MahkamahKonstitusi (MK)," paparnya.

Yang jelas, kata Martin,pilkada langsung lebih banyakmudharatnya, sebagai contohbagaimana perilaku kepala daerahyang sudah terpilih, justrumenggerogoti APBD. Lalumerusak birokrasi. "Untukmenjadi seorang camat saja, harussetor dulu, artinya orang baik danjujur tidak ada manfaatnya,"pungkasnya. Eko

Uletnya PembahasanRUU Pilkada

Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | Edisi 16 - 30 September 2014 | 55555

NUSANTARA

Paska memberhentikanSuryadharma Ali sebagaiketua umum, DewanPimpinan Pusat (DPP) PartaiPersatuan Pembangunanmenggelar Rapat PimpinanNasional III di Jakarta.

Dalam agenda dijadwalkan RapimnasPPP dilaksanakan dua hari, yakni Minggu-Senin, 14-15 September 2014. Namun forumtinggi partai berlambang Ka'bah itu akhirnyamerampungkan sidang Senin dini hari tadi.

Sekretaris Jenderal PPP Muhammad

Romahurmuziy menyampaikan, Rapimnaskali ini dihadiri 29 DPW seluruh Indonesia.

"Rapimnas kali ini dilaksanakan sesuaiAD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga) yang dihadiri para Ketua danSekretaris DPW. Kami juga menghadirkanpara Ketua Majelis DPP Partai, Ketua MajelisPertimbangan Syariah dan Ketua MajelisPakar," kata Rommy, begitu ia akrab disapa,usai Rapimnas III PPP di Hotel Aryaduta,Jakarta, Senin dinihari, 15 September 2014.

Rommy menyatakan, sidang plenoRapimnas kali ini telah mengambilkeputusan penting bagi partainya ke depan."Keputusan malam ini utuh, bulat tanpavoting," jelasnya.

Dalam Rapimnas III itu menghasilkantujuh keputusan, di antaranya meliputi:

1. Mendukung keputusan rapat pengurusharian (RPH) DPP PPP ke-18 pada 9 Septem-ber lalu yang memberhentikan denganhormat Suryadharma Ali sebagai KetuaUmum DPP PPP masa bakti 2011-2015.

2. Mendukung keputusan RPH ke-18yang mengangkat Emron Pangkapi sebagaiKetua Umum DPP PPP masa bakti 2011-

2015.3. Mengamanatkan kepada DPP PPP

dibawah kepemimpinan KetuaUmum Emron Pangkapi

dan Sekretaris JenderalM. Romahurmuziy

untukmendaftarkanperubahansusunanpengurus DPPPPP keKementerianHukum dan

HAM.4.

MengamanatkanpenyelenggaraanMukernassebagaimanadiputuskan RPHDPP PPP 9September padawaktu secepat-cepatnya yang

dibolehkan dalam AD/ART PPP.5. Menginstruksikan kepada DPW PPP

seluruh Indonesia untuk melaksanakanrapat pimpinan wilayah atau musyawarahkerja wilayah selambat-lambatnya 21 Sep-tember 2014 untuk mensosialisasikankeputusan Rapimnas dan persiapanMukernas IV PPP.

6. Mengamanatkan kepada DPP PPPmenerbitkan maklumat, pemberitahuan, daninstruksi kepada DPW dan DPC PPP untukmelaksanakan seluruh keputusan partaidibawah kepemimpinan Ketua UmumEmron Pangkapi dan Sekjend MRomahurmuziy.

7. Rapimnas mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus harianDPP PPP dalam rangka mengamankankeputusan partai yang telah ditetapkan secarasah sesuai dengan AD/ART PPP demimenjaga harkat dan martabat partai. vvn


Rapimnas PPP TetapPecat Suryadharma

Hasilkan 7 Putusan

PPP Versi Emron Ingin DapatPengakuan Pemerintah

Ketua DPW PPP Maluku SyarifHadler mengatakan, salah satuagenda Rapimnas PPP yang digelarsejak Minggu (14/9/2014) untukmembahas langkah hukum yang akanditempuh untuk mendapatkanpengakuan pemerintah ataskepengurusan PPP di bawahkepemimpinan Emron Pangkapi.

"Kami akan mengambil langkahhukum dengan mendaftarkankepengurusan baru ke KementerianHukum dan HAM, agar mendapatkanpengakuan," ujar Syarif.

Secara garis besar ada tiga hal yangmenjadi pokok pembahasan lanjut dia,yakni mendukung hasil rapat pengurusharian Selasa (9/9/2014), ataskepengurusan baru.

"Kedua mengambil langkah hukum kedepan, serta mengambil langkah untukmenghambat sikap Suryadharma Ali yangmasih merasa dirinya ketua umum," ujarnya.

Dia mengatakan, Rapimnas itudihadiri pengurus harian, pengurus DPWdan DPC dari sedikitnya 27 provinsi, sertasekretaris wilayah selaku peninjau.

"Dalam Rapimnas itu seluruh DPWmendukung kepengurusan baru. Pengurusharian DPP sekaligus mengintruksikankepada DPW dan DPC agar tidakmengindahkans rtiap tindakanSuryadharma Ali yang masih berperilakulayaknya ketua umum," tandasnya.

Seperti diketahui, SDA dipecat saat partaiberlambang Ka'bah itu menggelar rapatpengurus harian pada Selasa (9/9/2014) pekanlalu. Tak terima dengan pemecatan dirinya,SDA balik memecat sejumlah pengurus DPPPPP. Hingga saat ini muncul dua versikepengurusan PPP, yaitu versi SDA dan EmronPangkapi atau Romahurmuziy. vvn


PODIUM LANGKAT

Berdasarkan SP penyelidikanKa. Kejatisu M. Yusni .SH,MHdengan nomor 23/N.2 /Fd.1/07/20014 tanggal 13 Juli 2014, tigaorang staf Dinas P dan P sudahmulai dipanggil dan diperiksaTipikor Kejatisu.

Pemanggilan Sugirin.SPdsebagai Ketua Panitia Pengadaanmelalui surat Kejatisu No.R-984/N.2.5/Fd.1/08/2014 tgl,18Agustus 2014 dan surat KejatisuNo.R-985/N.2.5/Fd.1/08/2014tgl,18 Agustus 2014 untukSumardi.S.Sos sebagai PPTK.Didalam surat panggilan tersebuttertera Sugirin Cs diminta hadiruntuk diperiksa pada hari Kamistgl,21 Agustus jam.09.30 olehTipikor Kejatisu di Medan.

Pelaksanaan kegiatan tenderyang diduga penuh denganrekayasa tersebut terjadi dimasadr.Indra menjabat sebagai Plt.KadisP dan P Langkat,menurutinformasi yang diperoleh Podium,alat labolatorium tidak berfungsimaksimal tetapi tetap dibayarkanke rekanan (SPM)sesuai perintahPlt Kadis P dan P dr. IndraSalahuddin.

Terkait masalah pemeriksaanSugirin Cs di Tipikor KejatisuKamis, 21 Agustus yang lalu,Podium melakukan konfirmasi kedr. Indra Salahuddin, melaluiselulernya sejak dari awal sampaiakhir pembicaraan tidak adabantahan atau pengakuan tentangketerlibatannya dalam masalahLab.bahasa Inggris tersebut.

Dengan nada bicaranya yangkhas 'cengengesan' dr.Indrasepertinya tidak peduli dengankasus hukum yang sedangdialami Sugirin Cs.(sebagai manaia tidak pernah peduli dengankasus yang menimpabawahannya di Dinas KesehatanLangkat dulunya-red)

Sementara itu Sugirin.SPdketika dikonfirmasi Podium keHpnya 08126491XXXX tidakdiangkat dan beberapakali SMSyang dikirim juga tidak dibalas,namun dari sumber lain Po-dium mendapatkan keterangan,bahwa Sugirin tidak takutuntuk diperiksa TipikorKejatisu, soal kapan kami maudipanggil lagi itu bukan urusansaya katanya pada sumberPodium.

Permohonan Nelayan di

Diskanla Langkat "Pakai Uang"Bantuan Turun Dulu ProposalNyusul Belakangan bantuan dariDISKANLA Kab.Langkat,bubupenangkapan ikan tengah.Bantuan Sumber DAK APBDKab.Langkat Tahun2013,Anggran Dana sebesarRp.126 juta Sebanyak 200 UnitBubu bantuan yang akan disalurkepada Nelayan yang ada diKab.Langkat.

Bantuan BubuPenangkapan Ikan di tengahlaut, semestinya diberikan padaNelayan-nelayan yang pergimelaut ke tengah,seperti contoh,desa yang layak mendapatbantuan tersebut.Kec.Pangkalan Susu atau TelukHaru,Kec. BrandanBarat,Kec.Babalan,Kec.Sei.Lepan.ItulahNama-nama kecamatan,yanglayak mendapat bantuan bubuPenangkapan Ikan di temgahlaut di Kab.Langkat.

Berita yang dihimpunwartawan di Kec.Pangkalansusu, dari kelompok nelayan-nelayan yang mendapat bantuan,bubu penangkapan ikan di tengahlaut,yang enggan menyebutkannamanya,"Apa lagi namakelompoknya,sekali lagi sayamohon maaf."Ucapnya.Yangmendapat bantuan bubupengkapan ikan nelayan ditengah,Tahun 2013 dariDiskanla,Kec.PangkalanSusu,Kec.Babalan dan desaPerlis."Semestinya desa Perlistidak layak mendapat bantuan,karena desa tersebut tidak adanelayan yang pergi melautketengah."Sebutnya kepada kruPODIUM saat berada ditempatpembuatan bubu sabtu 6/9.

Pengambilan bubupenangkapan ikan tengahlaut,merupakan bantuan dariDiskanla dikenakan biaya sebarRp.100.000 persatu unit."Cobakalikan dua ratus,sudah berapauangnya?"Sambung komentardari nelayan yang enganmenyebutkan namanya."Semuabantuan dari Diskanla langkatdihargai harus pakai uang, barumendapat bantuan yang sesuaidiinginkan,kalau hanyamengandalkan proposal yangdimasukkan kedinas harapantipis untuk mendapat bantuanistilahnya tak ada uang tidak

ada bantuan,apa lagi nelayankecil seperti kami,Ucapnyanelayan.

Setiap kelompok yangmengusulkan atau yangmendapat bantuan,jatah bantuanmasing-masing perkelompok 20unit.Bantuan tersebut ditanganiLangsung oleh SUBIANTO Kabitkelautan dan PenangkapanDiskanla Langkat,SebutnyaTERESIA dan Doris,kepadawartawan nampak seperti orangkebinggungan saat dikomfirmasimasalah Proposal bantuan BubuPenangkapan Ikan Tengah Lautsaat diruangan Kelautan Diskanlalangkat, sebagai Tim Stafkelautan dan Penangkapan.

Pembuatan dan pengerjaanbubu penangkapan ikan tengahlaut ,di Kecamatan PangkalanSusu jalan Dermaga Tepi LautTPI (Tempat PenjualanIkan).Dikerjakan oleh pakHASAN, seorang pengerajin yangmemiliki usaha pembuatan BubuPenangkapan Ikan di Pangkalan

Susu. Hasil komfirmasi yangdihimpun PODIUM ,sabtu 6/9tempat pembuatan bubu,setiaporang yang menempah harga satuunit bubu Rp.350.000 ketikaditanya berapa harga satu unittempahan atau orderanpembuatan dari Diskanla langkattahun yang lalu?"Jawabnya, daripekerja yang sedang merakitbubu,saya tidak tahu berapaharganya,itukan banyak, ada 200unit bubu,jadi tanya aja langsungsama pak Hasan,orang yangpunya usaha ini."saat ditanyaposisi Hasan dimana sekarangoleh kru media ini,kalau sekarangHasan sedang keluar entahkemana saya tidak tahu, bebernya.

Saat Ketua LSM (LembagaSwadaya Masyarakat) ADISPRAM.Syarifuddin berada dikantorDiskanla pada tahun lalu hariKamis,6/2/13 ia Mendengar suaradari ruangan Kelautan danPenangkapan,suara wanita dansuara seorang pria,suara yang

terdengar,baru bapak orangpertama yang mengantar pro-posal bantuan bubu penangkapanikan tengah laut ke kantorini,Ucap Doris kepada orang yangmembawa Proposal,"Jawaborang itu,masak baru saya.Sayafikir saya yang palingbelakangan,sebut orang yangmembawa proposal KelompokMITRA BERSAMA kepadaDoris."Tandasnya ketua LSMkepada PODIUM Rabu,10/9dikediamannya Kec.Tanjungpura.

Ketika wartawanmenghubungi Kadis Diskanla ALIMUKTI SIREGAR,Melaluihandphone seluler jum,at,12/9,menanyakan masalah bantuanDiskanla,Pak kalau masalahbantuan dari Diskanla,"Bantuanturun dulu Proposal Nyusulbelakangan apa bisa?JawabKadis,Tidak boleh,Kalau biasanyamasalah bantuan DiskanlaLangkat,Proposal-Proposal yangsudah lama masuk Kamiutamakan, bukan yang barumasuk.Jadi kalau pertanyaanyang bapak beritahu tadi,Tidakboleh."Tandasnya Ali Mukti."Terkait kasus Sugirin Cs yangsedang ditangani Tipikor Kejatisuseputar dugaan tindak korupsiLaboratorium Bahasa Inggrissenilai Rp 2,8 Milyar yang jugadiduga melibatkan Indra ,Podiummeminta tanggapan dari praktisihukum M Holid SH dari CSH LawOffice di Jakarta, Senin,15 Sep-tember 2013 . Menurutnya pihakTipikor Kejatisu jangan tebangpilih dalam menangani kasuskorupsi di Langkat,siapapun yangterlibat harus diperiksa dandibongkar keterlibatannya. Kitaminta pihak Tipikor Kejatisu tidakhanya bisa menjerat Sugirin Cssaja. Kejatisu juga harus beranimembongkar dengan tuntasdugaan tindak korupsi lainnya diDinas P dan P Langkat dimasa drIndra Salahuddin sebagai PltKadisnya ujar," M Holid SH.

tim

Kejatisu BidikIndra Salahuddin

dr. Indra Salahunddin, MKes

Dugaan korupsi dr. Indra Salahunddin, M. Kesmantan Plt Kadis P dan P Langkat bertambah, selain

dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalampengelolaan DAK 2012 sebesar 37.746.500.000.-,

Kejatisu kini sedang mendalami kasus dugaankorupsi pengadaan alat labolatorium Bahasa Inggris

yang nilai proyeknya Rp 2.875.000.000,-.


Anggaran rehabilitasi rumahdinas Bupati Langkat sebesarRp.3 milyar sebagaimana terteradi dalam APBD Langkat TahunAngaran 2014 dengan koderekening1.03.1.03.01.02.02.5.2.3.26.03 danpenambahan ruangan rumahdinas Wakil Bupati Langkatsebesar Rp. 500 juta pada DinasPekerjaan Umum Langkat.Dinilai tidak wajar dan rentanterhadap kasus korupsi. Karenadiduga dana tersebut bisadiselewengkan dan tak semuadigunakan, disamping BupatiLangkat sendiri tidak pernahbertempat tinggal di rumah dinasitu.

Hal itu dikatakan AhmadZaid Nur, Ketua Al WashliyahKabupaten Langkat didampingiRaza Fadli Lubis SH selakuKoordinator LSM Tindak PidanaKorupsi Langkat dan DirekturInvestigasi Lembaga PengkajianPelayanan Masyarakat (LPPM)Pusat, Misno Adi kepadawartawan di Stabat.

Pemkab Langkat cq.Dinas PULangkat telah nyata-nyatamelakukan pemborosananggaran, apalagi kondisi rumahdinas tersebut masih layakdigunakan dan masih terlihatmegah untuk menunjang kinerjaBupati Langkat. Rehab tersebuttidak terlalu urgent ataudibutuhkan jadi untuk apa rumahitu direhab.

"Masih banyak persoalan ditengah masyarakat yang butuh

Rumah Dinas BupatiLangkat Dibongkar

Elemen masyarakat Langkatmenilai ada permainan Dinas PULangkat dalam mengumpulkan

dana untuk Bupati Langkat dalamrangka mengembalikan modal

Ngogesa Sitepu di PilkadaLangkat 2014-2019 yang katanya

mencapai puluhan milyar.

PODIUM LANGKAT

perhatian Bupati Langkat sertaAPBD Langkat dibandingmengutamakan kenyamanankepala daerah". Dana rehab itutidak wajar,jika di tinjau daribesarnya anggaran rehab patutdiduga terjadi pembengkakan.Seharusnya dana tersebut bisauntuk membangun rumah dinasbaru atau untuk prioritaspembangunan yang menyentuhrakyat Langkat pada khususnyaujar Zaid Nur.

Belum hilang dari ingatankita, Rumah dinas BupatiLangkat terakhir direhab dimasakepemimpinan H Syamsul Arifinmedio 2007 silam. Dan selamaperiode kepemimpinan BupatiLangkat H Ngongesa Sitepu,SHrumah dinas tersebut tidakpernah ditingggalin dan hanyasebagai tempat tidur para ajudan.Ngogesa Sitepu gengsi tinggaldirumah dinas miliki PemkabLangkat dan lebih memilihtinggal dirumah probadinya di SeiLimbat Kecamatan Selesai.

Banyak anggaran tidak tepatsasaran hanya menguntungkanpejabat pejabat di lingkunganPemkab aja."Coba lihatbagaimana infrastruktur ataufasilitas umum yangmembutuhkan uluran APBDLangkat untukmemperbaikinya,ngak usah jauhjauh lihat aja jalan jalandipemukiman masyarakatseputaran kantor Bupati yangmembutuhkan perbaikan," tegasMisno Adi. tim

pelemahan karena Bupati Langkatmau mengajak kerjasamadibidang hukum, akibatbanyaknya SKPD Langkat yangmulai terjerat kasus korupsi".

Hal itu diungkapkankalangan aktivis anti korupsi diLangkat, diantaranyaMuhammad Mui selaku sekjenPerjuangan Hukum dan Politik(PHP) Langkat, Reza Fadli LubisSH aktivis Lembaga InvestigasiTindak Pidana Korupsi dan MafiaHukum Kenerja Aparatur Negara(LI-TIPIKOR) Langkat, aktivisBadan Investigasi TransparansiAnggaran Republik Indonesia,Langkat M.Mui, Misno Adi dariaktivis Masyarakat PancasilaIndonesia (MPI) Langkat, danKoordinator Lembaga PengkajianPelayanan Masyarakat (LPPM)Langkat, Abu Sofyan kepadawartawan di Stabat.

Diungkapkan mereka, BupatiLangkat Ngogesa Sitepu, berharapadanya kerjasama pembekalanhukum dengan pihak kepolisianguna meminimalisir sekaligusmenekan pelanggaran. KarenaBupati Langkat saat ini merasa was-

Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| Edisi 16 - 30 September 2014| 99999

Ini akibat banyaknya KepalaSKPD di Langkat yang telahterbukti melakukan tindakkejahatan korupsi, baik saat inisudah divonis hukuman maupunsedang proses persidangan danpenyidikan dan pelimpahan keKejaksaan.

"SKPD melakukan korupsi ituakibat mereka ditekan atasannya,baik itu masalah lelang proyekAPBD maupun dana hibah dansosial". Apalagi penggunaananggaran di Langkat yang kini terusdirong-rong dan dikurangi,bahkanuntuk menjadi Kepala Dinas danjabatan penting di masing-masingSKPD, mereka harus bayar ratusanjuta rupiah, Jadi merekakan maukembalikan uangnya,tentunyapasti penggunaan anggarandikotak-katik.

Padahal penyidik kepolisian diLangkat sama dengan di MabesPolri di Jakarta yang menggunakankewenangan penyidiknyaberdasarkan KUHP dan KUHAP.Jadi kalau polisi di Pemerintahpusat bisa mengusut tuntas pelakukejahatan korupsi hingga tuntas,yakni menyeret siapa saja petinggipemerintahan dengan UUpencucian uang serta grativikasi,kok di Langkat tidak bisa.

Padahal jika tidak adapermainan dibalik layar, orangnomor satu di Langkat bisaterjerat hukum. Seperti kasusmantan Kadis Pendidikan danPengajaran LangkatSyamsumarno, jelas terputusmata rantainya.

Karena sudah terbuktimantan Bupati Langkat SyamsulArifin didera hukum akibatpermainan SKPD-nya. KiniKapolres Langkat maupunKejaksaan Negeri Stabat ditantanguntuk mengusut dugaan korupsidi SKPD Langkat hingga ke biangkeroknya. "Ini ada indikasi

was dengan jurus penyidikhukumnya yang telah mengarahkankukunya ke pemimpin Langkat.

"Ketika berlangsung pisahsambut Kapolres Langkat AKBPYulmar Try Himawan kepadaAKBP Dwi Asmoro di LapanganJanuraga Mapolres Langkat, akhirpekan kemarin". Ngogesa Sitepumembiuskan pintanya kepadaKapolres yang baru.Harapannyaterkesan kekhawatiran SKPD akanselalu menjadi mangsa penyidikbaik dari kepolisian atau kejaksaanbahkan KPK.

Jadi institusi penyidikKepolisian dan Kejaksaan janganterjebak dalam pembiusan itu,pekerjaan yang belum tuntasuntuk kedua institusi penyidikyakni di Dinas PU Langkat,masyarakat berharap initerbongkar, siapa pemeganggerbong penyalahgunaananggaran di Dinas PU itu. Walaulipsticknya melalui kerjasamapemberian atau pembekalan ilmuberkaitan pelanggaran hukumdalam bentuk diklat, seminaratau apa saja, pinta mereka.

Ditemui terpisah, Kapolres

Langkat, AKBP Dwi Asmoro,ketika dimintai tanggapan olehwartawan terkait keinginanBupati Langkat Ngogesa Sitepu,Kapolres Langkat menjelaskan,pihaknya mempelajari terlebihdahulu harapan dimaksud.Apalagi karena materinyaberkaitan dengan kasus dugaantipikor dan harus dilakukankoordinasi dengan Poldasu.

"Itu tadikan harapan ya, jadikita harus pelajari dahulu dantentunya koordinasi ke Poldasukarena materi dimintakan jugaberupa dugaan tindak pidana korupsidan pembekalaannya harus denganbaik pula," kata mantan KapolresPak-Pak Barat itu,kemarin.

Saat ini, penyidik Polres Langkattelah menahan enam orang PNSDinkes Langkat termasuk KepalaDinas maupun pejabat pentinglainnya karena terlibat dugaantindak pidana korupsi kasuspenyimpangan Jampersal. Saat ini,disebut-sebut Dinas Perikanan danKelautan (Diskanla) juga tengahdiselidiki dugaan pengadaan sampanbuat nelayan tercatat AMS selakuKepala Diskanla sudah dihadirkanguna dimintai keterangan. tim

Kapolres Diminta BongkarKasus Korupsi di Langkat

PODIUM LANGKAT

Kalangan aktivis anti korupsi diKabupaten Langkat, Sumatera

Utara meminta Kapolres Langkatjangan melemah di institusinya

untuk membongkar maupunmenangani kasus dugaan korupsiyang terjadi di Satuan Perangkat

Kerja Daerah (SKPD) jajaranPemkab Langkat.

Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro


Dan ia berjanji kepada team auditor BPKRI akan melakukan pengusulan anggaranatas pendapatan klaim atas dana Jamkesmasdan Askessos kepada TAPD yakni dianggaran melalui APBD Langkat agarpenggunaan dana tersebut mempunyai dasarhukum.

Selain itu BPK RI menegaskan kepadadr. Sadikun selaku direktur Rumah SakitTanjung Pura agar tidak memberlakukanSurat Keputusan Nomor 900/35TU/SK/2010tanggal 10 Februari 2010 tentang PersentasePembagian Jasa Jamkesmas danPenggunaan langsung atas pendapatanRetribusi Pelayanan Kesehatan dari klaimJamkesmas. BPK juga menyatakan bahwasurat keputusan yang dibuat oleh dr.Sadikunselaku Direktur RSU Tanjung Pura tentangmenerbitkan surat keputusan tentangpenggunaan langsung pendapatan tersebuttidak mempedomani ketentuan tentangpengelolaan keuangan daerah. Secara taklangsung dr. sadikun tidak mengetahuiaturan undang - undang/Perda dengan asal -asalan menerbitkan surat keputusan yangbertentangan dengan pengelolaan keuangandaerah.

Namun apa yang terjadi di tahun -tahun berikutnya, dr. Sadikun kembaliteledor dan masih tidak faham dengan tidakmelakukan penggunaan Pengelolaan danaJamkesmas dan Askessos belum melaluimekanisme APBD.

Sesuai audit BPK RI tahun 2011 ditemukan lagi bahwa Pengelolaan danaJamkesmas pada RSUD tanjung pura tidaktertib dan penggunaan dana Jamkesmassebesar Rp524.358.366,41 tidak dapat ditelusuri Bukti penggunaannya. Dimana padaTA 2011 team BPK RI tidak begitumempercayai kevalidan dana laporanpenggunaan dana jamkesmas ang tidakdianggarkan melalui mekanisme APBD olehSadikun selaku Direktur RSUD TanjungPura. Maka tahun 2011 team BPKmelakukan penelusuran penggunaan danaJamkesmas yang di lakukannya. Danditemukan bahwa pada TA 2011 bendaharaJamkesmas sesuai perintah dr.Sadikunmelakukan pencairan-pencairan dana darirekening Jamkesmas bedasarkan klaim yangtelah disetujui oleh Verifikator Independen.Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekeningkoran dana Jamkesmas diketahui selamaTahun 2011 bendahara Jamkesmas telahmelakukan penarikan dana sebesarRp3.634.043.471,00 ( 3,6 Milliar ). Jumlahpenarikan dana tersebut melebihi jumlahklaim yang telah disetujui verifikatorIndependen Yaitu sebesarRp2.921.841.829,00. Dengan demikian padaTahun anggaran 2011 terdapat kelebihanPenarikan sebesar Rp712.201.642,00.Sedangkan hasil Pemeriksaan di BKU dandokumen pertanggung Jawaban Bendahara

Jamkesmas diketahui bahwa penarikan danasebesar Rp3.634.043.471,00 ( 3,6 Milliar )tersebut yang dipertanggung jawabkanadalah Rp2.803.779.628,59 dengan demikianterjadi selisih Sebesar Rp830.263.842,41.Dengan demikian terjadi selisih antara sisapenarikan dana dari rekening JamkesmasTahun 2011 yang belum digunakan dengansisa mutasi 2011 pada rekening PribadiBendahara Jamkesmas adalah sebesarRp524.358.366,41 (Rp830.263.842,41 -305.905.476,00/Sisa Mutasi 2011 ). Sampaidengan berakhirnya pemeriksaan pada 19juni 2012 bendahara Jamkesmas tidak dapatmenunjukan bukti pertanggung jawabanatau dokumen pencatatan atas penggunaandana tersebut. Selain itu diketahui bahwabendahara Jamkesmas tidak pernahmelakukan pencatatan penggunaan danaatas setiap pengeluaran pada rekeningpribadinya tersebut.

Temuan di tahun 2011 ini terjadi karenadr.sadikun selaku direktur RSU Tanjung Puralemah dalam melakukan Pengawasan danpengendalian pengelolaan Jamkesmas. Selainitu dr.sadikun kembali teledor dan belumfaham atau melakukan kesengajaan tidakmelakukan penggunaan pengelolaan danaJamkesmas dan Askessos belum melaluimekanisme APBD. Bendahara Jamkesmaslalai dalam mempertanggungjawaakanpengunaan dana jamkesmas. Atas temuanini, BPK Merekomendasikan kepada Bupatilangkat , H. Ngogesa Sitepu.SH agarmemerintahkan dr.Sadikun selaku DirekturRSUD Tanjung Pura yang teledor dan masihtidak faham mengelola dana Jamkesmasuntuk menyetorkan dana jamkesmas yangtidak dapat ditelusuri bukti pengunaannyasebesar Rp Rp524.358.366,41. Dimanakerugian Negara tersebut terjadi di indikasikuat atas kelalaian dan indikasipenyalahgunaan wewenang yangdilakukannya selaku Kuasa Penggunaanggaran di RSUD Tanjung Pura.

Pemaparan hal tersebut diatasdisampaikan Ketua Kordinator DPDMahasiswa Pancasila (MAPANCAS)Langkat-Binjai, OK.Heri Fadly,Amd,SH padaPodium belum lama ini di Stabat, kita mintaagar dr.Sadikun segera di periksa oleh aparatpenegak hukum. Atas pengelolaan danaJamkesmas yang tidak dianggarkan di APBDdi tahun 2011. dr.Sadikun jangan buat alasandan ngeles dengan alas an yang bermacam-macam. "janjinya akan melakukan Studybanding ke RSUD lain yang telah mengelolaJamkesmas sesuai mekanisme APBD" adalahlagu lama ujarnya.

Selain itu sungguh sangat disesalkan diTA 2012 dr. Sadikun Winato hanya setengahhati menjalankan peraturan perundangandengan Mengunakan Pengelolaan danajamkesmas dan askesos di RSUD tanjungpura melalui Mekanisme APBD, Atau hanya

untuk menutupi keteledoran danketikfahaman nya selama ini, dr.sadikunSelaku Direktur RSUD Tanjung Pura hanyamelakukan penerimaan dan Penggunaandana Jamkesmas dan askesos untuk klaimbulan Oktober s/d November hanyaRp85.258,000,00 ( 85 juta ) sesuaimekanisme APBD. Sedangkan yang tidakmelalui mekanisme APBD yakni berupapendapatan retribusi Pelayanan Kesehatandan Belanja yang berasal dari KlaimJamkesmas dan askessos sebesarRp3.796.814.473,00 (Rp.3.250.467.973,00 ±Rp546.346.500,00) Direalisasikan Tidakmelalui mekanisme APDB TA 2012.

Menurut OK. Heri Fadly, Amd,SH diLangkat ini masih banyak PNS denganPangkat dan golongan lebih baik daridr.Sadikun untuk memimpin RSUD TanjungPura ataupun menjabat sebagai KadisKesehatan Langkat.. Pelanggaran peraturanpengelolaan Keuangan daerah oleh dr.Sadikun selama tiga tahun Anggaranberturut - turut mulai 2010-2011-2012 patutdipertanyakan. Saya menilai tidakdianggarkannya dana Jamkesmas melaluiAPBD Langkat menunjukkan adanya itikadtidak baik, diduga kuat modusnya untukkepentingan dan menguntungkan dr.Sadikun dan keroninya.

Heri melanjutkan, akan kah lebih baiknya,Bupati langkat H.Ngogesa Sitepu.SH untukmenciptkan goodgoverment di pemerintahanLangkat periode 2014-2019 untuk segeramengevaluasi kinerja Direntur RSDU TanjungPura. Selain itu kami dari Mapancas segeraakan melaporkan dr. Sadikun ke Kajaksaantinggi Sumatera Utara kata OK.Heri.

Sesuai hasil konfirmasi yang pernahdilakukan langsung oleh Ketua KordinatorMAPANCAS dengan Wakil Ketua LSM Fraksidi kediaman dr. Sadikun di Binjai beberapawaktu yang lalu, dr.Sadikun mengatakanbahwa hasil audit BPK tersebut telah selesaiditindak lanjuti dan kerugian Negara sudahdikembalikannya. Dr.Sadikun mengakupernah diperiksa oleh Kejari Stabat dan sayadinyatakan terbukti tidak melanggar hukumkatanya dengan Enteng pada kami saat itu..

Mapancas minta kepada Kapoldasuuntuk segera memeriksa dr.Sadikun, selakuDirektur RSUD Tanjung Pura diduga kuatada indikasi korupsi, sama hal dengan Tindakpidana korupsi yang dilakukan oleh Dra. SriSutarti. Apt, MM selaku direktur RSUDJoelham Binjai sesuai Putusan MahkamahAgung Nomor : 53/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. Tentang penggunaan klaim danajamkesmas langsung tanpa MekanismeAPBD dan ditemukan banyak pengunaandana fiktip."tandasnya.

Ketika Podium menghubungi dr.Sadikunmelalui selulernya di no.085358681xxx untukkonfirmasi tentang berita diatas, hpnya tidakaktif.(tsunami).

dr. SadikunKangkangi

Permendagri

PODIUM LANGKAT

Kepada team BPK RI pada tahun 2010dr.Sadikun pernah mengakui bahwa ia teledor

dan mengakui pemahamannya yang masihkurang dalam mengelola anggaran.


LANGKAT, PODIUMDPRD Langkat kembali mencabut skoor

dan melanjutkan rapat Paripurna tentangpengesahan/persetujuan 8 Ranperda menjadiperaturan daerah yang berlangsung secaraterbuka untuk umum di ruang sidangparipurna gedung DPRD kabupaten Langkatstabat, kamarin.

Proses penerbitan peraturan daerah(Perda) cukup memakan waktu serta pikiran,dan seluruh bahan ranperda tersebut dibahasoleh pansus yang telah diberi kewenangansepenuhnya beserta instansi terkait untukmeneliti, membahas, dan menyempurnakanRanperda tersebut sehingga nantinya dapatmembuahkan hasil yang maksimal dalampenetapannya sebagai peraturan daerah.

Setelah ketua pansus satu M.Syahrul,S.Sos, dan ketua pansus dua Drs.A. SaminSihotang menyampaikan laporannya,masing-masing dari 8 Fraksi jugamenyampaikan pendapat akhir fraksinyayaitu dari Fraksi PAN disampaikan olehsaudara Arba'I Fauzan, S.Pd. FraksiDemokrat disampaikan oleh Ade KhairinaSyahputri, SE. Fraksi Hanura oleh RiskaPurnawan ST. Fraksi GIS oleh Ma'rufRitonga SE. Fraksi PBB oleh H.M.JamilSE. Fraksi PDI.P oleh Syafril SH. FraksiKPDP oleh Kaharuddin dan dari FraksiGolkar disampiakan oleh Drs. A. SaminSihotang yang kesemua masing-masingfraksi dapat menyetujui atas 8 ranperdatersebut menjadi Perda kabupaten

Langkat.8 Ranperda yang disahkan diantaranya 4

ranperda dari inisiatif DPRD Langkat yaknitentang : 1.Pengembangan Kerajinan Daerah.2.Pembentukan Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan dari tyahun2014-2019. 3.Pembangunan Penataan danPengendalian Pasar. 4.Perlindungan dan

Akhirnya DPRD Sahkan8 Perda Kabupaten Langkat

Pengelolaan Sempadan Sungai. Sedangkan 4Perda dari Bupati yaitu tentang : 1.PerubahanPeraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007tentang Pembentukan Organisasi PerangkatDaerah Kabupaten Langkat. 2.AkedemiKesehatan Kabupaten Langkat. 3.BangunanGedung. 4.Perubahan Perda Nomor 12Tahun. p03

JENIS bantuan dari DISKANLAKab.Langkat,bubu penangkapan ikantengah.Bantuan Sumber DAK APBDKab.Langkat Tahun 2013,Anggran Danasebesar Rp.126 juta Sebanyak 200 Unit Bububantuan yang akan disalur kepada Nelayanyang ada di Kab.Langkat.

Bantuan Bubu Penangkapan Ikan ditengah laut, semestinya diberikan padaNelayan-nelayan yang pergi melaut ketengah,seperti contoh, desa yang layakmendapat bantuan tersebut.Kec. PangkalanSusu atau Teluk Haru,Kec. BrandanBarat,Kec.Babalan,Kec.Sei.Lepan.ItulahNama-nama kecamatan,yang layak mendapatbantuan bubu Penangkapan Ikan di temgahlaut di Kab.Langkat.

Berita yang dihimpun wartawan diKec.Pangkalan susu, dari kelompok nelayan-nelayan yang mendapat bantuan, bubu penangkapan ikan ditengah laut,yang enggan menyebutkan namanya,”Apa lagi namakelompoknya,sekali lagi saya mohon maaf.”Ucapnya.Yangmendapat bantuan bubu pengkapan ikan nelayan ditengah,Tahun 2013 dari Diskanla,Kec.PangkalanSusu,Kec.Babalan dan desa Perlis.”Semestinya desa Perlis tidaklayak mendapat bantuan ,karena desa tersebut tidak ada nelayanyang pergi melaut ketengah.”Sebutnya kepada kru PODIUM saatberada ditempat pembuatan bubu sabtu 6/9.

Pengambilan bubu penangkapan ikan tengah laut,merupakanbantuan dari Diskanla dikenakan biaya sebar Rp.100.000 persatuunit.”Coba kalikan dua ratus,sudah berapa uangnya?”Sambungkomentar dari nelayan yang engan menyebutkannamanya.”Semua bantuan dari Diskanla langkat dihargai haruspakai uang, baru mendapat bantuan yang sesuai diinginkan,kalauhanya mengandalkan proposal yang dimasukkan kedinas harapantipis untuk mendapat bantuan istilahnya tak ada uang tidak adabantuan,apa lagi nelayan kecil seperti kami,Ucapnya nelayan.

Setiap kelompok yang mengusulkan atau yang mendapatbantuan,jatah bantuan masing-masing perkelompok 20unit.Bantuan tersebut ditangani Langsung oleh SUBIANTO Kabit

kelautan dan Penangkapan Diskanla Langkat,Sebutnya TERESIAdan Doris,kepada wartawan nampak seperti orang kebinggungansaat dikomfirmasi masalah Proposal bantuan Bubu PenangkapanIkan Tengah Laut saat diruangan Kelautan Diskanla langkat,sebagai Tim Staf kelautan dan Penangkapan.

Pembuatan dan pengerjaan bubu penangkapan ikan tengahlaut ,di Kecamatan Pangkalan Susu jalan Dermaga Tepi Laut TPI(Tempat Penjualan Ikan).Dikerjakan oleh pak HASAN, seorang

pengerajin yang memiliki usaha pembuatan BubuPenangkapan Ikan di Pangkalan

Susu. Hasil komfirmasi yang dihimpun PO-DIUM ,sabtu 6/9 tempat pembuatan bubu,setiaporang yang menempah harga satu unit bubuRp.350.000 ketika ditanya berapa harga satu unittempahan atau orderan pembuatan dari Diskanlalangkat tahun yang lalu?”Jawabnya, dari pekerjayang sedang merakit bubu,saya tidak tahu berapaharganya,itukan banyak, ada 200 unit bubu,jaditanya aja langsung sama pak Hasan,orang yangpunya usaha ini.”saat ditanya posisi Hasan dimanasekarang oleh kru media ini,kalau sekarang Hasan

sedang keluar entah kemana saya tidak tahu,Bebernya.Saat Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ADISPRA

M.Syarifuddin berada dikantor Diskanla pada tahun lalu hariKamis,6/2/13 ia Mendengar suara dari ruangan Kelautan danPenangkapan,suara wanita dan suara seorang pria,suara yangterdengar,baru bapak orang pertama yang mengantar proposalbantuan bubu penangkapan ikan tengah laut ke kantor ini,UcapDoris kepada orang yang membawa Proposal,”Jawab orangitu,masak baru saya.Saya fikir saya yang paling belakangan,sebutorang yang membawa proposal Kelompok MITRA BERSAMAkepada Doris.”Tandasnya ketua LSM kepada PODIUM Rabu,10/9dikediamannya Kec.Tanjungpura.

Ketika wartawan menghubungi Kadis Diskanla ALI MUKTISIREGAR,Melalui handphone seluler jum,at,12/9 ,menanyakanmasalah bantuan Diskanla,Pak kalau masalah bantuan dariDiskanla,”Bantuan turun dulu Proposal Nyusul belakangan apabisa?Jawab Kadis,Tidak boleh,Kalau biasanya masalah bantuanDiskanla Langkat,Proposal-Proposal yang sudah lama masuk Kamiutamakan, bukan yang baru masuk.Jadi kalau pertanyaan yangbapak beritahu tadi,Tidak boleh.” tandasnya Ali Mukti. tim

Permohonan Nelayan di Diskanla Langkat ”Pakai Uang”Bantuan Turun Dulu Proposal Nyusul Belakangan


PODIUM SUMUTKorupsi, Kepala &

Bendahara Lab BLH SumutDivonis 24 Bulan Penjara

Majelis Hakim PengadilanNegeri (PN) Medan,menjatuhkan hukuman 24bulan bui. Dimana masing-masing yakni Kepala UnitPelaksana Teknis (UPT)Laboratorium BadanLingkungan Hidup (BLH)Pemprov Sumut Henny JNNainggolan danbendaharanya Ervina Saridituntut dengan hukumanmasing-masing 12 bulanpenjara. Putusan itudisampaikan hakim secaraterpisah.

Tidak hanya menjatuhkan hukuman 1tahun penjara, Ketua Majelis Hakim JonnerManik di Pengadilan Tipikor Medan, selasa(9/9) sore, mewajibkan keduannyamembayar denda 50 juta rupiah dimana jikatidak dibayar akan dikenakan 1 bulanpenjara.

Dimana menurut Majelis Hakim

keduanya secara bersama-sama melakukantindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan yang dibacakan Ketua MajelisHakim, terhadap Henny dan Ervina lebihrendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) Ucok Iwanta masing-masing 3 tahunbui.

Selain hukuman penjara, JPU jugamenuntut agar kedua terdakwa dijatuhipidana denda masing-masing Rp 50 juta.Jika tidak dibayar, maka mereka harusmenjalani 3 bulan kurungan danmewajibkan Henny dan Ervina untukmembayar uang pengganti kerugian negaramasing-masing Rp 576 juta.

Setelah mendengarkan putusan majelishakim, jaksa dan penasehat hukum terdakwamenyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, dalam perkara ini, UPTLaboratorium BLH Pemprov Sumutmenerima pembayaran pemakaian jasalaboratorium dari pihak ketiga sebesar Rp 3,5miliar pada 2012. Sebanyak Rp 2,1 miliarditerima melalui rekening, sedangkan Rp 1,3miliar dibayar tunai. Dari Rp 3,5 miliar itu,Rp 1,1 miliar itu tidak disetor ke kas daerah.

Jaksa menyatakan, dana Rp 1,1 miliaritu diselewengkan Henny dan Ervina. Danaitu digunakan langsung kedua terdakwa.Sebanyak Rp 800 juta di antaranyadisebutkan untuk honor dan perjalanan dinastenaga sampling.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)Laboratorium Badan

Lingkungan Hidup (BLH) PemprovSumut Henny JN Nainggolan danbendaharanya Ervina Sari dituntut denganhukuman masing-masing 3 tahun penjara.Tuntutan itu disampaikan jaksa yangmendakwa keduanya telah mengorupsi danaretribusi daerah sebesar Rp 1,1 miliar pada2012.

Tuntutan terhadap Henny dan Ervinadisampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU)Ucok Iwanta di Pengadilan Tipikor Medan,Jumat (29/8) sore. "Kami menuntut agarmajelis hakim yang menyidangkan perkara

ini menyatakan terdakwa Henny JNNainggolan dan Ervina Sari dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secarabersama-sama," ucap Ucok di hadapanmajelis hakim yang diketuai Jonner Manik.

JPU menyatakan Henny dan Ervinatelah terbukti melakukan perbuatansebagaimana diatur dan diancam denganPasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dengan UU No 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.

Selain hukuman penjara, JPU jugamenuntut agar kedua terdakwa dijatuhipidana denda masing-masing Rp 50 juta.Jika tidak dibayar, maka mereka harusmenjalani 3 bulan kurungan.

Majelis hakim juga dimintamewajibkan Henny dan Ervina untukmembayar uang pengganti kerugiannegara masing-masing Rp 576 juta. "Jikadalam sebulan setelah putusanberkekuatan hukum tetap, uang penggantitidak dibayar, jaksa berhak menyita danmelelang harta kekayaan terdakwa. Dalamhal hasil lelang tidak mencukupi untukmembayar kerugian negara, makaterdakwa dipidana penjara selama 3bulan," sambung Ucok.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa,majelis hakim menunda persidangan hinggaJumat (5/9) dengan agenda pembacaanpembelaan. Majelis hakim jugamenjadwalkan pembacaan putusan padaSenin (8/9).

Dalam perkara ini, UPT LaboratoriumBLH Pemprov Sumut menerima pembayaranpemakaian jasa laboratorium dari pihakketiga sebesar Rp 3,5 miliar pada 2012.Sebanyak Rp 2,1 miliar diterima melaluirekening, sedangkan Rp 1,3 miliar dibayartunai. Dari Rp 3,5 miliar itu, Rp 1,1 miliar itutidak disetor ke kas daerah.

Jaksa menyatakan, dana Rp 1,1 miliaritu diselewengkan Henny dan Ervina. Danaitu digunakan langsung kedua terdakwa.Sebanyak Rp 800 juta di antaranyadisebutkan untuk honor dan perjalanan dinastenaga sampling. mb/mc

Korupsi BLH LangkatKapan Disidangkan?SEMENTARA itu, masyarakatLangkat menantikan kasus korupsi alatukur udara dan laboratorium di InstansiBadan Lingkungan Hidup (BLH)Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,terlibat 12 PNS di instansi tersebut,segara disidangkan ke pengadilansupaya para tersangkanya dipenjara.Kasus ini merugikan negara Rp 500juta.

Penetapan Herminta Sembiring SKMdan 11 tersangka itu berdasarkan hasilpemeriksaan jaksa penyidik tindak pidanakhusus, terhadap pegawai di lingkunganinstansi BLH. Kasus ini sebenarnya sudahlama menjadi sorotan publik tapi barusekarang disidik Kejari Stabat. Dari hasilpenyidikan, akhirnya 12 PNS di intansiBLH ditetapkan sebagai tersangka dalamdugaan korupsi di Badan LingkunganHidup Kabupaten Langkat,”

Mereka disangkakan mengetahuidugaan korupsi yang terjadi di BadanLingkungan Hidup (BLH) KabupatenLangkat dalam pengadaan alatlaboratorium dan alat ukurudaraberbiaya Rp 2,2 Miliar.Anggaranbiaya tersebut didapat dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Langkat Tahun 2011-2012.

Namun dari hasil pemeriksaanlanjutan Kamis (21//8 ) ke 12 tersangkatidak ditahan. Inilah yang terjadi diKejari Stabat tersangka pelaku tindakpidana korupsi tidak ditahan bahkanada yang statusnya diambangkansampai sekarang, ke atas tidak berpucukke bawah tidak berakar . Menyikapikasus ini Podium akan mengupasnyadalam edisi mendatang. p03/lk


NUSANTARA

JAKARTA, PODIUMKarena sikap kerasnya

menolak Pilkada DPRD,Ahok terancam ditundapengangkatannyamenjadi Gubernur DKIoleh DPRD DKI Jakarta.Fraksi PKB siapmembelanya, juga bakalpasang badanmembentenginya.

Menyikapi perseteruan antara DPRDJakarta dan Wakil Gubernur DKIJakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)belakangan ini, H. Hasbiallah Ilyas,Ketua DPW PKB DKI Jakarta yang jugaKetua Fraksi PKB, menyatakansepenuhnya mendukung diteruskanya UU

Pilkada langsung dan menolak Pilkadaoleh DPRD.

Menurut Hasbiallah, Fraksi PKB DPRDDKI Jakarta bakal pasang badan jika dewangunakan hak interpelasi untuk menjatuhkanAhok. Hasbiallah Ilyas mengatakan, alasanpelaporan Ahok ke kepolisian itu tidakberdasar.

“Ungkapan Ahok yang pernahdilontarkannya itu gambaran anggota dewanyang nakal dan tidak menyebutkan DPRDDKI. Dia tidak menyebutkan DPRD DKI.Hanya DPRD saja. Memang benarkan adaanggota DPRD yang korupsi, memeras dansebagainya kan?" ujar Ketua DPW PKB DKIJakarta itu di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/9) lalu.

Dia berpendapat, Ahok sebagai seorangWakil Gubernur menyampaikan penolakanterhadap RUU hanya sebagai pernyataanpribadi. Apalagi sampai membuat hakinterpelasi untuk Ahok ketika menjabatsebagai Gubernur DKI Jakarta nanti tidakada landasannya.

Hasbiallah meegaskan, PKB akanmembela Ahok jika ada hak Interpelasi.

Dia menambahkan, Ahok harusdiberikan kesempatan untuk fokusmengerjakan pembangunan Kota Jakarta.“Paling penting bagaimana bisamenyejahterakan rakyat, bukan salinggontok-gontokan,” ungkapnya.

Dia menilai apa yang dilontarkan WakilGubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama(Ahok) tidak bermaksud untuk menyinggungdan mencari sensasi semata. Menurut dia,Ahok bekerja dengan tulus untuk membenahiJakarta dari kesemrautan.

“Saya salut dengan Pak Ahok, dia ituorangnya ingin membangun Jakarta lebihbaik di masa yang akan datang, dia orangnyaapa adanya, dan saya kira singgungannya itutidak bermaksud ke situ untuk akal-akalancari honor,” kata Hasbiallah sebagaimanadilansir Okezone..

Dia menambahkan, Ahok sosok pembuatkeputusan yang cerdas dan pro rakyat tanpaada kepentingan apapun.

Dia mencontohkan soal relokasiPedagang Kaki Lima (PKL) yang akandipindahkan ke Blok G di Tanah Abang,Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan Ahok,menurut dia, demi ketertiban dan menguraikemacetan.

“Beliau itu tulus pernyataannya, beliauapa adanya, contohnya meskipun ada yangtidak setuju PKL dipindahkan dengan alasantidak akan laku, itu kan menurut perkiraanmereka,” ujarnya.

Ayah dari lima anak ini, untuk keduakalinya terpilih menjadi anggota DPRD DKIJakarta. Dalam program kampanyenya,Hasbiallah Ilyas agaknya mengikuti jejakJoko Widodo yang suka blusukan ke kantong-kantong penduduk.

Bahkan, dia sering menyerukan kepadaseluruh calon anggota legislatif untukblusukan. Strategi ini diyakini bakal efektifmendulang suara ketimbang modelkampanye lain.

“Program PKB awal di Jakarta Pusat,Jakarta Timur, dan Utara tadi langsung calegturun ke masyarakat melakukan kampanyeyang interaktif dibanding konvoi di jalan,langsung tanya jawab dan untukmemperkenalkan program PKB,” kataHasbiallah Ilyas.

Kini, putera derah yang satu inimerupakan tokoh muda Betawi yang bisa dibilang memiliki karier politik yang dapatdibanggakan, kepeduliannya terhadap kotakelahirannya membuat dirinya memutuskanuntuk menjadi anggota DPRD DKI Jakartayang di usung oleh Partai KebangkitanBangsa (PKB). wago

PKB Jakarta Siap Bentengi Ahok

Nama: H. Hasbiallah Ilyas, S.A.gTempat/Tgl. Lahir: Jakarta / 08 Mar 1974Domisili: Pulogadung, Kota Jakarta Timur,DKI JakartaPendidikan:1. Madrasah Ibtidaiyah Al Kenan. Jombang(1980 - 1986)2. SLTP, MTS, Jombang (1986 - 1989)3. MA Al-Masturiyah, Jombang (1989 - 1992)4. S1, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta(1996 - 2001)Pengalaman Pekerjaan.1. DPRD Provinsi Dki Jakarta, Anggota (2009- 2014)Pengalaman Organisasi.1. Partai Kebangkitan Bangsa Ketua DPCJakarta Timur (2009 - 2013)2. Partai Kebangkitan Bangsa Ketua DPWDKI Jakarta (2013 - 2017)

Diskusi LPHSN

Perlu Reformasi Birokrasidi Kabinet Jkw-JkJAKARTA, PODIUM

Pemerintahan baru dibawah Jokowi-Jk memang belum terbentuk,Kabinet juga belum disusun. Namun, masyarakat banyak berharap agarPemerintah mendatang bisa bekerja lebih baik lagi. Ranah ReformasiBirokrasi, juga Revolusi Mental yang pernah digelorakan Joko Widodoagaknya mesti diwujudkan.

Revolusi mental sebagai jargon kampanye Joko Widodo pada Pilpres lalu,harus diwujudkan secara konkrit dan nyata. Pertama-tama harus dimulai daridirinya sendiri selaku Presiden, baru berlaku bagi pembantu-pembantunya.“Jika tidak, revolusi mental hanya jadi sebuah konser saja,” demikiandisampaikan Ahmad Rifai selaku anggota Tim Pengacara JKW-JK dalamdiskusi bulanan di Galeria Café TIM, Cikini, Jakarta, Minggu (14/9) lalu.

Ketua LPHSN yang juga putra asli Jombang, Ahmad Rifai, lebih lanjutmengingatkan kepada Joko Widodo, nantinya akan banyak masalahsetelah jadi Presiden. “Terutama soal hukum. Justru orang-orang yang dilingkaran Presiden yang harus dibersihkan mentalitasnya dulu, misalnyasoal mafia hukum,” imbuh Rifai dalam diskusi publik yang bertemakan“Kabinet Jokowi JK Dalam Mewujudkan Clean And Good Governance” itu,selain Ahmad Rifai hadir sebagai pembicara masing-masing BambangSusatyo (Golkar), Danang Girindrawardana (Ketua Ombudsman RI), danHanta Yudha (pengamat politik).

Masyarakat kini menantikan komitmen Jokowi-JK untuk memberantaskorupsi. Selama ini banyak pejabat negara yang terkena kasus KPK. “Atasperistiwa demikian, saya harap menjadi pelajaran bagi pemerintahanJokowi-JK,” ujar Bambang Susatyo memulai pembicaraan sore itu. wago

Pejabat publik Langkatapakah kepala daerah atauanggota dewan sewaktuberkampanye untuk merebuthati rakyat agar mencoblosdirinya, menawarkan visi,misidan program mensejahterakanmasyarakat, petani nelayan,pelaku dunia usaha di desadengan membanguninsfratruktur jalan, jambatandan berbagai fasilitas umumlainnya. Tapi janji itu tinggaljanji belaka yang masih harusditunggu beberapa bulanbahkan tahun. Janji -janjipenguasa sebelum berkuasaseringkali hanya janji belakaseperti pepesan kosong, yangrealisasinya entah kapan,rakyat harus bersabar walauterpaksa mengelus dada.

Masyarakat ingin menagihjanji pada sang penguasa, iasudah lupa. Setelah mendudukitahta tak mudah bagi rakyatuntuk bertemu dengannya,diantara mereka ada yangsudah berubah, mereka bukanlagi seperti dulu, kini merekasudah berubah dan benar-benarberubah, ada yang menjadigurita. Dari tak punya apa-apamenjadi semua iapunya,koleksinya tak cukupsatu termasuk juga isterinya.Sebenarnya korupsi danpoligami pejabat di Langkat ini,sesuatu yang logis saja, bagipejabat muslim misalnya,poligami dibolehkan, yang takwajar adalah apabila untukmendapatkannya denganmempergunakan uang korupsi,ini yang kita tidak setuju.

Bulan madu pemerintahanbaru di Langkat telah pulaberakhir, kehidupanmasyarakat Langkat kembalimenjadi hubar-habir. Jalanrusak bertambah parah diberapa kecamatan dan desa diKabupaten Langkat, hingga kini

belum juga diperbaiki.Sementara pejabat Langkatbaik itu eksekutifnya ataulegeslatifnya lebih kaya darirakyatnya. Mereka punyamobil baru yang diangarkandalam APBD , rumah baruhingga isteri baru yang merekasembunyikan. Mereka inilahsesungguhnya menikmatikekayaan berlimpah di negeriLangkat bertuah ini, sementarasi miskin bertambah miskin,ibarat ikun mati di lumbungpadi.

Pada saat rakyatmengalami kesulitan ekonomiPemkab Langkat justrumelakukan perbuatan yangmubazir dan melukai perasaanhati rakyatnya, denganmerehab rumah dinas Bupatisenilai 3 Milyar danperombakan ruangan rumahdinas wakil bupati sebesar Rp500 juta sebagaimana terteradalam ABPD Langkat Tahun2014. Padahal rakyat Langkattau rumah dinas bupati masihberdiri kokoh, selain itu selamamenjabat Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dan keluargatak pernah menempati rumahdinasnya, jadi untuk apalahdirehap dengan mengabiskandana begitu besar. Bukankahlebih bermanfaat uang 3,5Milyar tersebut dipergunakanuntuk membangun ribuanrumah masyarakat miskin yangcondong hendak roboh diseluruh Kab. Langkat ?.

Selama lima tahun pertamaNgogesa Sitepu menjadi Bupati

Langkat korupsi bukannyaberkurang, malah menggurita.Selain itu berbagai prestasibeliau raih di tingkat nasionalseperti Kalpataru dansebagainya. Dengan segudangprestasi membangun Langkatbeliau kembali diberi amanaholeh rakyat untuk jabatanpriode kedua. Sesungguhnyaapa yang salah dari otonomidaerah di kabupaten Langkatini? Bukankah otonomibertujuanan untukmensejahterakan masyarakat ,tapi mengapa justru berubahmenjadi dinasti korupsi,dandinasti politik. Birokrasi dananggota dewan menjadi rajadiraja menguasai dan menjarahasset daerah, dan DPRDseharusnya berfungsimelakukan pengawasan menjadipisau tumpul, dan macanompong. Bahkan malah menjadibagian dari jama'ah korupsibukan berperan mengawasiprilaku birokrasi korup.

Pada masa pemerintahanpriode pertama saja dugaankorupsi yang dialamatkanintansi pemerintah sepertitindak pidana korupsi di RSUTanjung Pura penggunaan danaJamkesmas dan askesos untukklaim bulan Oktober s/d No-vember hanyaRp85.258,000,00 ( 85 juta )tidak sesuai mekanisme APBD.Sedangkan yang tidak melaluimekanisme APBD yakni berupapendapatan retribusi PelayananKesehatan dan Belanja yangberasal dari Klaim Jamkesmas

dan askessos sebesarRp3.796.814.473,00(Rp.3.250.467.973,00 ±Rp546.346.500,00)Direalisasikan Tidak melaluimekanisme APBD TA 2012. Inibaru satu intansi belum lagi diintansi yang lain sepertiPU,Perikanan dan sebagainya.

Saat ini Kehidupan rakyatLangkat masih jauh dari katasejahtera, insfratruktur jalan dibeberapa kecamatan rusakparah, seperti jalan darisimpang Gohor hingga kantorCamat Wampu. Wampumasyarakat di sana tidak mandidebu jika musim panas dan jikamusim penghujan melalui jalanlaksana kubangan kerbau.Dengan kehidupan jauh darisejahtera mereka sangatmudah tergoda pada tawaranuang, kain sarung, sajadah,jilbab dan sebagainya, sehinggamereka menjatuhkan pilihanpolitik pada orang yangmemberi, bukan kepada orangberprestasi.

Pejabat Langkat kinimenududki kursi-kursikekuasaan apakah itu sebagaipejabat eksekutif atau legeslatifada yang menepuk dada danberkata bahwa mereka dipilihrakyat. Tak sadarkah merekabahwa kursi kekuasaan yangmereka duduki itu diperolehdengan membeli suara darirakyat. Demikian pulabirokrasinya untuk mendudukijabatan baru konon kabarnyaharus menyetor uang kepadamafia jabatan.

Konsekwensi daripembelian suara dan pembelianjabatan yang dilakukan kepaladaerah,dan birokrasinyaakhirnya mereka berlomba-lomba melakukan tindak pidanakorupsi uang rakyat. Dulumereka membeli suara rakyatdan membeli jabatan kinisetelah menduduki kekuasaangantian mencuri uang rakyat.Ini hukum sebab dan akibatyang tak dapat dihindari lagi.Kondisi dan situasi korupsi diLangkat sudah dalam keadaandarurat diperparah lagi dengantidak adanya rasa malu pejabatmencuri uang rakyat,danditambah pula aparat penegakhukum di Langkat yangsungguh tak berdaya.(Tamat)****

OPINIBenang Merah

Korupsi di Langkat

Oleh: Rusdi Stabat

Bagian akhir daridua tulisan

Manakalaperempuan.

Uang dan kekuasaansebagai berhala.

Maka korupsimenjelma menjadi

gurita.


Merajalela Korupsi Karena Jabatan DibeliMerajalela Korupsi Karena Jabatan DibeliMerajalela Korupsi Karena Jabatan DibeliMerajalela Korupsi Karena Jabatan DibeliMerajalela Korupsi Karena Jabatan Dibeli

tabloid podium

Documents