tabloid rbn edisi 005

Pendiri:Laspen SianturiBernike Miranda PardedePemimpin Umum/PemimpinRedaksi: Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede

On Line http://www.issuu.com/ rakyatbicaranewsEDISI 5 | TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010 HARGA RP. 10.000,-

Bersambung ke hal 5...

Bersambung ke hal 11...Bersambung ke hal 11...

Jakarta, Kantor Berita RBN.Selaku pelayan kemanusian sertapelaku ekonomi yang juga harusmembuat keseimbangan bisnis danpelayan kemanusiaan, seyogianyasebuah rumah sakit setelah melakukanpengobatan kepada pasienseharusnya mendapatkan keuntunganperusahaan supaya keseimbangansecara ekonomi dapat tercapai dankaryawannya juga dapat digaji denganbaik, demi terwujudnya masyarakatadil dan makmur dari sisi karyawanrumah sakit.

Tetapi dari sisi pasien yang berobat ke rumahsakit juga memiliki harapan dapat sembuh daripenyakitnya, walaupun harus membayar mahal ke

rumah sakit, sesuai dengan konsekuensinya ant-ara pihak pertama selaku rumah sakit dan pihakkedua selaku pasien yang berobat ke rumah sakit,yang masing masing memiliki hak dan kewajibansecara sendiri sendiri ataupun secara bersamasama.

Namun demikian, kisah dibalik kisah mantanpasien di Rumah Sakit (RS) Aminah diragukankualitas pelayanan rumah sakit tersebut. Pasaln-ya, setelah berobat ke RS Aminah bukannya pen-yakitnya sembuh, melainkan pasiennya berakhirdengan kematian. Kematian adalah suratan tan-gan yang tidak dapat ditolak kalau sudah ajalnya.

Apa pasien tersebut meninggal dunia disebab-kan terindikasi malpraktek sehingga menjadi ajal-nya sangat dipertanyakan. Dalam hal ini Kemen-terian Kesehatan perlu turun tangan untuk laku-kan pengkajian dan penelitian keberadaan RSAminah. Apa kelayakan RS Aminah masih layaktetap menjalankan operasional selaku rumah sak-it yang melayani kesehatan masyarakat sebagairumah sakit swasta. Perijinannya perlu dikaji, dite-

laah serta diteliti karena terindikasi kurang profe-sional.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN,RS Aminah disinyalir melakukan malpraktek dankualitas dokternya juga kurang manusiawi sertakurang profesional.

Seperti penuturan salah seorang keluarga man-tan pasien RS Aminah yang tidak bersedia nama-nya ditulis dalam pemberitaan, dan mantan pasientersebut telah dijemput dari dunia fana ini padaMinggu (31/10) di Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Sumber adalah salah seorang rakyat kecil war-ga Pesanggrahan yang tidak bersedia namanyadiekspose di Jakarta Minggu lalu, mengatakan,Bagaimana tanggung jawab moral RS Aminah ter-hadap almahumah putri saya? Sudah senangya….? Malangnya nasibku berobat ke RS Ami-nah, tandasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, berawal dariberobat ke RS Aminah, ibu mantan pasien menu-turkan isi hatinya, “Sangat terpukul perasaan ini

Terkait Tanah Kuningan BaratJoyo Winoto Diduga“Terima Upeti”Jakarta, Kantor Berita RBN

Selaku pejabat negara yang menjabat di bawah jaja-ran Presiden selaku eksekutif harus menjaga nama baikPresiden RI SBY.

Namun hal tersebut terindikasi bertentangan dengankebijakan yang dilakukan Kepala Badan PertanahanNasional (BPN RI), Joyo Winoto,PhD karena sebagaipejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empatpilar bangsa, yang seyogianya harus menjaga kekayaannegara dari oknum oknum yang menggerogoti uang nega-

“Momentum Pers” Untuk EfisiensiSirkulasi KB RBN denganPrinsip Transformator

Ditulis: PemimpinRedaksi Kantor BeritaRakyat BicaraNews,Laspen Sianturi

Secara mendasar prinsipekonomi murni adalah modalsekeci l kecilnya namun dapatmenghasilkan untung sebesarbesarnya. Apalagi dengan efisiensimaksimal atau dapat mencapaiangka 75 persen sampai dengan 95persen.

Aplikasi momentum pers dalam manajemen perusahaan perssangat diperlukan, yaitu supaya perusahaan pers dapatberfungsi sebagai lembaga ekonomi serta menjalankanfungsinya sebagai perusahaan yang menerbitkan produk pers,khususnya perusahaan pers media cetak, baik cetak kertasmaupun cetak online.

Dalam hal sirkulasi koran dengan pengiriman titipan kilat(tiki) ke daerah di wilayah Indonesia, ongkos pengiriman koransangat besar costnya. Contohnya ke Irian Jaya dapat mencapai30 ribu sampai 48 ribu perkoran.

Bertujuan perusahaan pers dapat berjalan lancar, harusdapat diciptakan keseimbangan dinamis antara hasil penjualanoplah koran di atas titik balik modal (Break Event Point=BEP),baru perusahaan pers memasuki tahap akan mendapat untung.

Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM1

2Iklan Rakyat (Gratis)EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN:Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILANBANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOTTANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIROTANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIROBOGOR: Masturi BIRO DEPOK: Jajang BIRO KARAWANG: M. NurBIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN :Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto,Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.:Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. CiledugRaya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703,94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: [email protected]

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPIDENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAMBOKS REDAKSI.

Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

NPWP:31.234.970.7-013.000

PENDIRI:Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.

KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA:

Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) PutraAstaman.

DEWAN PENASEHAT:Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, TengkuZainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ir.

Soehermanto.PENASEHAT HUKUM:

R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,Dicky Siahaan, SH.

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, S.Pd

WAKIL PEMIMPINPERUSAHAAN:

Anggiat Sitorus, SESEKRETARIS REDAKSI :

MirandaKOORDINATOR LITBANG :

Kaliardy Sidabutar, SHMANAGER UMUM DAN

SIRKULASI :Heri Ekaputra

MANAGER IKLAN :Sahat Tumanggor

ASISTEN MANAGER IKLAN :Nurhayati, Ayu Lestari, SE

LAYOUT/DESIGN :Mario Barus

MARKETING IKLAN :Ayu Supinah, Sri Wulandari,

Condro Pranoto.

PEMIMPIN REDAKSI:Laspen Sianturi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung

REDAKTUR PELAKSANA :Bernhard Silaban, Romario Barus

KOORDINATOR LIPUTAN :Rapolo Eldona T

REDAKTUR :Albert Siregar, Jeffry Sinurat,Umar Syekh, Joko Sutrisno

STAF REDAKSI :Rapolo Turnip, Heri Ekaputra,

Bernhard Silaban, S.Pd, KaliardiSidabutar, SH, Romario B,

Monang S, Kokoy Komaruddin(Acong), Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Jeffry Sinurat, Ujang,

Eko Budiono, Sudrajat, Sudarto,Sahat Sinaga.

1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Daftar harga diatas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan danharga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi PemimpinPerusahaan dan Bagian Iklan

Telp (021) 98856922, 7365703, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara danBerbicara Untuk Bersatu

SELAMATHARI

PAHLAWAN

Sudin PU Tata AirKota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

10 November 2010Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan

Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Ir. Heriyanto, SHKasudin

SELAMATHARI

PAHLAWAN



Suku Dinas PerhubunganKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Teddy L. Sutisna, SE, MMKasudin

SELAMATHARI

PAHLAWAN10 November 2010Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan


SELAMATHARI

PAHLAWAN


4Serba SerbiEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

LELANG LELANG

Kepada Yth.:KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA IIIDI-J A K A R T A

DAFTAR PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK100 WP PENUNGGAK TERBESARBULAN : MEI TAHUN 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAKJAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

1. INTI DUFREE PROMOSINDO 01.341.887.6-012.000 27,756,377,63227,756,377,632 JL.SUDIRMAN,JENDRAL NO. 60

0129/207/02/012/05 SKPKB PPN 2002 15,654,068,170 27-06-2005 27-07-2005 15,654,068,1700003/104/04/012/05 STP PPh Pasal 26 2004 1,231,374 18-10-2005 22-11-2005 1,231,3740123/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 2,888,091,915 27-06-2005 27-07-2005 2,888,091,9150124/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 140,193,292 27-06-2005 27-07-2005 140,193,2920125/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 6,168,310,924 27-06-2005 27-07-2005 6,168,310,9240126/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 61,151,068 27-06-2005 27-07-2005 61,151,0682331/107/02/012/05 STP PPN 2002 1,883,714,892 27-06-2005 27-07-2005 1,883,714,8921966/107/03/012/05 STP PPN 2003 39,308,919 27-06-2005 27-07-2005 39,308,9191967/107/03/012/05 STP PPN 2003 92,030,708 27-06-2005 27-07-2005 92,030,7081968/107/03/012/05 STP PPN 2003 736,245,662 27-06-2005 27-07-2005 736,245,6621969/107/03/012/05 STP PPN 2003 92,030,708 27-06-2005 27-07-2005 92,030,708

2. NAWA HEKSA MULIAPERDANA 01.764.511.0-012.000 26,897,367,887 26,897,367,887 JL.MELAWAI IX BLOK M NO. 6 RT 002 RW 001

1036/106/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 27-01-2003 100,0001088/107/03/012/03 STP PPN 2003 150,000 5/2/2004 150,0001129/107/99/012/00 STP PPN 1999 300,000 9/1/2001 2/2/2001 300,0000851/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 27-01-2003 600,0000727/106/98/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1998 464,732 29-07-1999 25-10-1999 464,7320583/106/98/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1998 464,732 29-07-1999 25-10-1999 464,7320521/106/98/012/98 STP PPhPasal 25/29 1998 473,354 29-07-1999 25-10-1999 473,3540494/107/02/012/02 STP PPN 2002 300,000 27-01-2003 300,0000316/106/98/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1998 473,354 23-03-1999 25-10-1999 473,3540341/106/98/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1998 473,354 23-03-1999 25-10-1999 473,3540104/107/00/012/00 STP PPN 2000 250,000 9/1/2001 2/2/2001 250,0000021/227/97/012/00 SKPKB PPN Atas Impor 1997 1,024,913 15-09-2000 2/2/2001 1,024,9130024/227/97/012/00 SKPKB PPN Atas Impor 1997 17,127,091,336 9/1/2001 26-09-2002 17,127,091,3360004/208/97/012/00 SKPKB PPn BM 1997 5,480,441,612 9/1/2001 26-09-2002 5,480,441,6120005/227/97/012/98 SKPKB PPN Atas Impor 1997 178,959 4/3/1999 26-05-1999 178,9590006/227/97/012/98 SKPKB PPN Atas Impor 1997 228,053 4/3/1999 26-05-1999 228,0530007/227/97/012/98 SKPKB PPN Atas Impor 1997 199,818 4/3/1999 26-05-1999 199,8180001/327/97/012/98 SKPKBT PPN Atas Impor 1997 494,737 6/10/1998 25-10-1999 494,7370002/202/97/012/00 SKPKB PPh Pasal 22 1997 4,281,488,005 9/1/2001 26-09-2002 4,281,488,0050122/106/98/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1998 1,445,928 22-03-1999 25-10-1999 1,445,9283377/107/98/012/00 STP PPN 1998 175,000 9/1/2001 2/2/2001 175,0002561/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 27-01-2003 100,0002194/107/96/012/00 STP PPN 1996 25,000 9/1/2001 2/2/2001 25,0002419/107/97/012/00 STP PPN 1997 25,000 9/1/2001 2/2/2001 25,0001616/107/02/012/03 STP PPN 2002 300,000 19-06-2003 300,0001402/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 1/3/2005 100,000

3. PASARRAYA TOSERSA JAYA 01.302.477.3-012.000 21,969,463,030 21,969,463,030 JL.ISKANDARSYAH II NO. 2

0746/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 11/11/2002 01-12-0004 100,0000439/107/04/012/04 STP PPN 2004 100,000 4/10/2004 100,0000311/106/04/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2004 100,000 1/2/2006 100,0000225/106/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 17-10-2003 01-12-0004 100,0000156/201/01/012/04 SKPKB PPh Pasal 21 2001 32,659 21-10-2004 01-12-0004 32,6590137/107/02/012/02 STP PPN 2002 50,000 17-12-2002 01-12-0004 50,0000077/103/02/012/02 STP PPh Pasal 23 2002 104,000 13-01-2003 01-12-0004 104,0000004/307/01/012/04 SKPKBT PPN 2001 14,849,149,914 21-10-2004 1/12/2004 14,849,149,9141900/107/01/012/04 STP PPN 2001 7,119,326,457 21-10-2004 1/12/2004 7,119,326,4571391/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 16-12-2002 01-12-0004 50,0001261/107/04/012/05 STP PPN 2004 50,000 2/6/2005 50,0001262/107/04/012/05 STP PPN 2004 50,000 2/6/2005 50,0001263/107/04/012/05 STP PPN 2004 50,000 2/6/2005 50,0001264/107/04/012/05 STP PPN 2004 50,000 2/6/2005 50,0001265/107/04/012/05 STP PPN 2004 50,000 2/6/2005 50,0001183/101/02/012/03 STP PPh Pasal 21 2002 100,000 7/1/2004 01-12-0004 100,000

4. BINTANG RAMA MANDIRI 01.742.910.1-012.000 20,194,594,355 15,844,594,355 JL.SUDIRMAN,JENDRAL GEDUNG PLAZA BAPINDO L 0284/103/04/012/05 STP PPh Pasal 23 2004 196,895 18-10-2005 196,895

0109/103/04/012/05 STP PPh Pasal 23 2004 308,859 9/5/2005 15-08-2005 308,8590055/206/02/012/04 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 5,497,187,043 27-01-2005 8/3/2005 3,747,187,0430015/204/02/012/04 SKPKB PPh Pasal 26 2002 4,416,487 27-01-2005 8/3/2005 4,416,4870118/207/02/012/04 SKPKB PPN 2002 14,692,385,071 27-01-2005 8/3/2005 3/18/2005 12,092,385,071

5. GELAEL SUPERMARKET 01.302.382.5-012.000 10,090,396,269 10,078,396,269 JL.MELAWAI RAYA NO. 84-85

0802/107/04/012/04 STP PPN 2004 10,059,452 27-07-2005 10/19/2005 8,059,4520246/206/97/012/01 SKPKB PPh Pasal 25/29 1997 1,188,898,645 7/11/2001 27-12-2001 1,188,898,6450175/206/98/012/01 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 4,329,681,688 7/11/2001 27-12-2001 4,329,681,6880158/207/96/012/01 SKPKB PPN 1996 46,536,632 24-06-2002 4/9/2002 46,536,6320102/201/02/012/04 SKPKB PPh Pasal 21 2002 44,278,621 5/11/2004 24-12-2004 43,278,6210102/207/02/012/04 SKPKB PPN 2002 110,629,124 5/11/2004 -12-2004 10/19/2005 110,629,1240103/203/97/012/01 SKPKB PPh Pasal 23 1997 106,693,447 24-06-2002 4/9/2002 106,693,4470111/207/97/012/01 SKPKB PPN 1997 1,053,584,279 7/11/2001 27-12-2001 1,051,584,2790007/240/96/012/01 SKPKB PPh Final Pasal 1996 62,801,564 24-06-2002 4/9/2002 60,801,5640123/203/96/012/01 SKPKB PPh Pasal 23 1996 324,111,123 24-06-2002 4/9/2002 324,111,1232311/107/02/012/04 STP PPN 2002 14,375,589 5/11/2004 24-12-2004 10/19/2005 13,375,5892448/107/97/012/01 STP PPN 1997 365,246,632 7/11/2001 27-12-2001 365,246,6321907/107/03/012/04 STP PPN 2003 14,391,821 27-01-2005 27-07-2005 10/19/2005 12,391,821

6. PATRINDO PERSADA MAJU 01.341.284.6-012.000 8,543,735,761 8,543,735,761 JL.FALETEHAN 1 NO. NO.31

1083/107/00/012/03 STP PPN 2000 143,985,862 30-06-2003 21-08-2003 143,985,8620290/107/05/012/06 STP PPN 2005 50,000 24-04-2006 50,0000193/201/99/012/03 SKPKB PPh Pasal 21 1999 180,464,003 30-06-2003 21-08-2003 180,464,0030164/207/99/012/03 SKPKB PPN 1999 698,702,713 698,702,7130146/203/99/012/03 SKPKB PPh Pasal 23 1999 178,085,335 30-06-2003 21-08-2003 178,085,3350133/203/00/012/03 SKPKB PPh Pasal 23 2000 2,708,409,852 30-06-2003 2,708,409,8520141/201/00/012/03 SKPKB PPh Pasal 21 2000 640,274,154 30-06-2003 21-08-2003 640,274,1540086/107/05/012/05 STP PPN 2005 50,000 26-10-2005 50,000

6. PATRINDO PERSADA MAJU 01.341.284.6-012.000 8,543,735,761 8,543,735,761 JL.FALETEHAN 1 NO. NO.31

0054/240/00/012/03 SKPKB PPh Final Pasal 2000 87,362,210 30-06-2003 21-08-2003 87,362,2100030/240/99/012/03 SKPKB PPh Final Pasal 1999 10,730,888 30-06-2003 21-08-2003 10,730,8880005/203/96/012/03 SKPKB PPh Pasal 23 1996 1,386,000 1,386,0000001/102/04/012/06 STP PPh Pasal 22 2004 22,000,779 20-02-2006 28-03-2006 22,000,7790128/207/00/012/03 SKPKB PPN 2000 1,068,202,911 1,068,202,91110133/203/00/012/03 SKPKB PPh Pasal 23 2000 2,708,409,852 21-08-2003 2,708,409,8521502/107/99/012/03 STP PPN 1999 94,419,286 30-06-2003 21-08-2003 94,419,286

7. MILLENIA BUANA RETAIL 01.912.295.1-012.000 7,538,517,847 7,538,517,847 JL.GUNAWARMAN NO.81

0705/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 2/10/2003 28-03-2006 600,0000154/203/02/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2002 4,486,326 7/3/2006 28-03-2006 4,486,3260144/207/02/012/06 SKPKB PPN 2002 2,498,358,919 7/3/2006 28-03-2006 2,498,358,9190145/203/03/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2003 29,894,748 7/3/2006 28-03-2006 29,894,7480153/207/03/012/06 SKPKB PPN 2003 3,716,344,075 7/3/2006 28-03-2006 3,716,344,0750137/201/03/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2003 6,387,791 7/3/2006 28-03-2006 6,387,7910140/201/02/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2002 5,723,257 7/3/2006 28-03-2006 5,723,2570080/240/02/012/06 SKPKB PPh Final Pasal 2002 11,264,697 7/3/2006 28-03-2006 11,264,6970075/206/02/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 360,574,028 7/3/2006 28-03-2006 360,574,0280078/240/03/012/06 SKPKB PPh Final Pasal 2003 29,083,582 7/3/2006 28-03-2006 29,083,5820051/206/03/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 557,456,504 7/3/2006 28-03-2006 557,456,5040125/207/00/012/03 SKPKB PPN 2000 16,276,743 16,276,7432341/107/02/012/06 STP PPN 2002 237,736,977 7/3/2006 28-03-2006 237,736,9771988/107/03/012/06 STP PPN 2003 64,330,200 7/3/2006 28-03-2006 64,330,200

8. SAID UMAR HUSIN DRS. 04.049.940.2-012.000 7,480,634,702 7,480,634,702 JL.WIJAYA XIII NO. 21 RT 002 RW 008

0382/105/98/012/99 STP PPhPasal 25/29 1998 85,823 29-07-1999 8/11/2001 85,8230432/105/00/012/01 STP PPh Pasal 25/29 2000 1,503,459 2/7/2001 8/11/2001 1,503,4590282/105/98/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1998 1,707,135 29-07-1999 8/11/2001 1,707,1350205/105/02/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2002 2,952,920 19-09-2003 6/6/2005 2,952,9200043/205/03/012/05 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 7,474,385,365 9/5/2005 6/6/2005 7,474,385,365

9. GILANG AGUNG PERSADA 01.820.483.4-012.000 5,949,700,969 5,949,700,969 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA

0024/206/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 52,312,0790044/240/04/012/06 SKPKB PPh Final Pasal 2004 535,170,3070069/207/04/012/06 SKPKB PPN 2004 5,292,042,2710075/201/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2004 2,412,0000080/203/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2004 67,764,312

10. AUSTAMINDO ENVIRONMENTAL SERVICES 01.582.904.7-012.000 5,837,733,499 5,813,733,499GD.S.WIDJOJO BLD LT.7,JL.JEN.SUDIRMAN NO.7

1067/107/00/012/03 STP PPN 2000 123,641,432 15-04-2003 20-05-2003 7/4/2003 123,641,4320130/206/99/012/03 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 2,694,022 30-06-2003 21-08-2003 2,694,0220089/201/01/012/03 SKPKB PPh Pasal 21 2001 9,751,793 5/5/2003 9/7/2003 5,751,7930072/206/00/012/03 SKPKB PPh Pasal 25/29 20004,035,098,330 15-04-2003 20-05-2003 7/4/2003 4,025,098,3300078/207/01/012/03 SKPKB PPN 2001 96,063,671 5/5/2003 9/7/2003 96,063,6710065/206/01/012/03 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 655,537,559 5/5/2003 9/7/2003 645,537,5590038/240/01/012/03 SKPKB PPh Final Pasal 2001 94 5/5/2003 9/7/2003 940123/207/00/012/03 SKPKB PPN 2000 914,946,598 15-04-2003 20-05-2003 7/4/2003 914,946,598

11. HATIPRIMA AGRO 01.760.443.0-012.000 5,350,875,240 5,313,281,240 JL.SUDIRMAN,JENDRAL GEDUNG SUDIRMAN LT.VII

0100/201/98/012/00 SKPKB PPh Pasal 21 1998 8 12/6/2000 17-07-2000 80004/237/02/012/05 SKPKB Aktiv a 2002 311,539,135 27-06-2005 15-08-2005 3/28/2006 311,539,1350128/207/02/012/05 SKPKB PPN 2002 4,448,822,335 27-06-2005 15-08-2005 3/28/2006 4,448,822,3352330/107/02/012/05 STP PPN 2002 590,513,762 27-06-2005 15-08-2005 3/28/2006 552,919,762

12. BUNGA SETANGKAI 01.128.996.4-012.001 5,189,481,792 5,189,481,792JL.MELAWAI RAYA NO. 116C-D

1135/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 11/11/2002 600,0000860/107/04/012/05 STP PPN 2004 300,000 21-02-2005 300,0000801/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 11/11/2002 100,0000453/101/00/012/01 STP PPh Pasal 21 2000 50,000 15-01-2002 50,0000237/201/94/012/96 SKPKB PPh Pasal 21 1994 30,911,715 21-10-1995 9/6/1998 30,911,7150317/206/96/012/98 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 1,246,896,616 8/6/1998 28-05-1999 1,246,896,6160086/207/96/012/98 SKPKB PPN 1996 573,108,003 1/7/1998 6/8/1998 573,108,0030050/203/94/012/96 SKPKB PPh Pasal 23 1994 834,473,238 21-10-1996 22-10-1996 834,473,2380052/207/94/012/96 SKPKB PPN 1996 1,818,543,036 21-10-1996 26-08-1999 1,818,543,0360032/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 27-03-2000 25,0000034/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 27-03-2000 25,0000037/107/98/012/98 STP PPN 1998 25,000 15-10-1998 26-08-1999 25,0003171/107/98/012/00 STP PPN 1998 25,000 2/5/2000 25,0003025/107/94/012/96 STP PPN 1996 261,814,872 3/2/1997 261,814,8722112/107/96/012/98 STP PPN 1996 422,584,312 8/6/1998 4/2/1999 422,584,312

13. BENUA BIRUNUSA 01.543.090.3-012.000 4,650,192,298 4,650,192,298 JL.SUDIRMAN,JENDRAL NO. 58

1030/107/99/012/00 STP PPN 1999 79,399,617 10/11/2000 29-01-2001 79,399,6170828/101/02/012/03 STP PPh Pasal 21 2002 100,000 18-09-2003 100,0000362/206/95/012/98 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 2,903,057,740 2/11/1998 3/2/1999 2,903,057,7400160/103/01/012/02 STP PPh Pasal 23 2001 1,086,109 22-04-2002 1,086,1090022/203/99/012/00 SKPKB PPh Pasal 23 1999 445,746,400 10/11/2000 29-01-2001 445,746,4000027/106/00/012/00 STP PPh Pasal 25/29 2000 367,240 26-06-2000 29-01-2001 367,2400013/206/99/012/00 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 450,281,794 10/11/2000 29-01-2001 450,281,7940020/207/99/012/00 SKPKB PPN 1999 770,153,398 10/11/2000 29-01-2001 770,153,398

14. HANSA CIPTA NUANSA 01.802.837.3-012.000 4,436,984,814 4,436,984,814 JL.KYAI MAJA NO. NO.31 0311/107/00/012/01 STP PPN 2000 25,000 6/6/2001 25,000

0312/107/00/012/01 STP PPN 2000 25,000 6/6/2001 25,0000088/207/01/012/03 SKPKB PPN 2001 2,224,204,569 5/5/2003 9/7/2003 2,224,204,5690070/206/01/012/03 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 2,212,334,890 5/5/2003 9/7/2003 2,212,334,8900062/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 27-03-2000 25,0000054/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 27-03-2000 25,0000047/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 27-03-2000 25,0000009/206/00/012/01 SKPKB PPh Pasal 25/29 2000 170,355 6/12/2001 9/7/2003 170,3551304/107/99/012/01 STP PPN 1999 25,000 6/6/2001 25,0001305/107/99/012/01 STP PPN 1999 25,000 6/6/2001 25,0001306/107/99/012/01 STP PPN 1999 25,000 6/6/2001 25,0001307/107/99/012/01 STP PPN 1999 25,000 6/6/2001 25,0001148/107/98/012/99 STP PPN 1998 50,000 29-07-1999 50,000

15. AIR MULTI FINANCE CORPORATION 01.341.731.6-012.000 4,205,104,076 4,205,104,076 JL.HASANUDDIN,SULTAN LT.I NO. 47-48

1098/106/99/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1999 50,000 3/5/2001 50,0000549/106/95/012/96 STP PPh Pasal 25/29 1996 3,173,740 3/2/1997 25-10-1999 3,173,740

NO NAMA DAN ALAMAT Jenis Pajak Thn Tunggakan TINDAKAN PENAGIHAN Sisa TunggakanURUT WAJIB PAJAK N P W P NOMOR KOHIR Pajak Aw al Bulan TEGORAN PAKSA SPMP PENG. PELAKS. Akhir Bulan

Mantan Dirjen Pajak Terindikasi “Korupsi”

SeharusnyaBertanggungJawabJakarta, Kantor Berita RBNMantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo danDarmin Nasution terindikasi ikut serta dalammelindungi mafia pajak dan seharusnyabertanggung jawab atas indikasi kebobrokanperpajakan Bumi Pertiwi Indonesia.

Dalam hal ini, PresidenRepublik Indonesia SusiloBambang Yudhoyono (SBY)diharapkan tindak tegas man-tan Dirjen Pajak terindikasi ter-libat korupsi dan diduga melin-dungi koruptor pajak sertamafia pajak, demi terwujudn-ya penagihan pajak yang se-suai dengan aturan perpaja-kan.

Upaya pembenahan eksk-lusif oleh Presiden RI, SBYbaru-baru ini pada sektor pa-jak, sehingga pengemplangpajak dan penunggak pajak dit-indak tegas sesuai denganUndang-undang pajak yangberlaku, merupakan kebijakanyang sangat bijak dan meru-pakan prestasi luar biasa.

Hal itu terbukti dengan ter-bongkarnya mafia perpajakan,Gayus Tambunan beserta kro-ni-kroninya dan sebagian pel-aku sudah divonis di Penga-dilan Jakarta Selatan belumlama ini.

Rupa-rupanya, SBYakhirnya menyadari, bahwasektor perpajakan Bumi Per-tiwi Indonesia harus segeradibenahi, demi terwujudnyamasyarakyat adil dan makmur,karena sektor pajak adalahsumber pendapatan negarayang paling besar, sehinggasumber keuangan ini perlu di-awasi dan dijaga dengan be-nar, agar lumbung keuangannegara tersebut aman terken-dali dari “tikus pengerat uangnegara”

Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBNyang enggan namanya diek-pos di Jakarta Minggu lalu.

Namun demikian , apa“perselingkuhan pajak” yangterjadi di negeri kita ini hanyaitu saja. Dalam hal ini, peny-idikan pajak perlu pengemban-gan secara meluas. Apa peja-bat dirjen pajak yang menja-bat saat “perselingkungan pa-jak” terjadi, pejabat DirjenPajak saat kejadian tidak ikutbertanggung jawab. Atau man-tan Dirjen Pajak Hadi Poer-nomo dan Darmin Nasutionterindikasi meninggalkan“borok warisan”, yang perlupenelitian, penyelidikan sam-pai penyidikan, apa ada hartakekayaan mantan Dirjen Pa-jak Hadi Poernomo danDarmin Nasution yang ter-indikasi berasal dari persel-ingkungan pajak dengan nega-ra.

Dalam hal ini penyelidikanbersinergis antara KomisiPemberantasan Korupsi(KPK), Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI, Kejak-saan Agung (Kejagung) RIbeserta Mabes Polri, sangatmenentukan demi terciptanya

pembasmian mafia pajak dankroni kroninya.

Tetapi dalam hal pembas-mian mafia pajak untuk kelaskecil ke bawah sebagiansudah diadili dan divonis. Un-tuk kelas besar dan kroni kro-ninya masih membutuhkankerja keras dan berpikir kerasyang tentunya juga membutu-hkan tenaga dan energi yangbesar terhadap penyelidikan-nya.

Apalagi bila akan melaku-kan penyelidikan indikasi ko-rupsi atau gartifikasi terkaitdengan indikasi borok warisanmantan Dirjen Pajak, yaituHadi Poernomo yangsekarang menjabat KetuaBPK RI dan Darmin Nasu-tion yang saat ini menjabatorang nomor satu di Bank In-donesia (BI).

Bila diulas kembali tahun2006 silam, ketika Ketua BPKRI saat itu, Anwar Nasutiondan sewaktu Dirjen pajak/Ditjen Pajak diaudit oleh BPKRI, Anwar Nasution menemu-kan kebuntuan pada saat au-dit dengan Pasal 16 Tahun2000.

“Memang.... hal yang san-gat sulit bila dilakukan penye-lidikan oleh penyidik terkait,apakah kedua Dirjen Pajakterindikasi terlibat juga denganmafia pajak. Tapi, demi ter-ciptanya pembenahan bangsaterkait perpajakan, hal inimerupakan tantangan nasion-al yang seharusnya dapat di-tuntaskan oleh penyidikan ber-sinergis antara KPK, BPK,Kejagung RI dan Mabes Pol-ri. Namun bila dilaksanakansecara bersinergis dan secarabersama sama, sektor perpa-jakan yang menjadi lumbungnegara dapat terselamatkan,apalagi bila didukung denganketegasan Presiden RI” lirih-nya.

Dengan lugas sumber jugamemaparkan, “Kalau perpa-jakan negeri ini dikelola den-gan sebenar-benarnya olehditjen pajak, serta dipimpin se-orang dirjen pajak yang mem-punyai rasa nasionalisme ting-gi, dan memiliki rasa cintatanah air, karena negeri inijuga diwariskan kepada anakcucu maupun cicitnya, sayayakin, krisis ekonomi tidakakan pernah terjadi lagi sep-erti masa lalu”

“Hidup pahlawan pajakPresiden SBY........., Basmipengemplang pajak, TagihPenunggak Pajak, Bersihkanpetugas pajak yang korupsi.Masa depan bangsa ini bera-da di tangan Anda........PakPresiden. Hidup Presiden pil-ihan rakyat. Lanjutkan per-juangan dan pembenahan

bangsa. Sukses selalu bersa-mamu, Presiden kami, Pres-iden pilihan rakyat” tandasn-ya mengakhiri pembicaraan.

Di lain sisi, sumber Kan-tor Berita RBN lainnya tapijuga tidak bersedia identitas-nya dibawa dalam pember-itaan, mengatakan, “Marilahkita kaji dengan pemikiranyang dalam, kemudian evalu-asi 10 s/d 20 tahun terakhir,“in put” dan “out put” pajaksecara global. Titik posisi nya-ta, efisiensi penagihan pajakyang terealisasi saat ini padaangka berapa persen?

Pada tahun berapa sampaitahun berapa Darmin Nasu-tion menjabat Dirjen Pajak?Pajak yang diduga ber-masalah saat ini, tahun pa-jaknya tahun berapa? Apakendala yang d ihadapipenagih/penyidik pajak dalammenagih tunggakan pajak, se-hingga pajak yang masuk kekas negara belum maksimal?Apakah peran pengadilan pa-jak belum maksimal dalammenyelesaikan perkara pajak?Ataukah Undang-undang per-pajakan masih kurang sem-purna? Hasil dari pengkajiantersebut mungkin dapat men-jadi jawaban atau sebagaimasukan yang baik untukpembelajaran ke masa datangdan masa depan” ujarnya.

Lebih jauh sumber jugamengatakan, “Dalam halmenyelesaikan delik perpaja-kan, apakah ada terjadi atautidak, indikasi tindak pidanakorupsi, Mabes Polri dimintauntuk penyelidikan terhadapindikasi korupsi, sewaktuDarmin Nasution menjabatDir jen Pajak. Apakah“Penagihan Paksa” dan“Pelelangan” sudah dilaksan-akan sesuai dengan aturannyadan sudah maksimal saatDarmin menjabat Dirjen Pa-jak. Hal tersebut perlu penye-lidikan sampai penyidikan”tandasnya.

Sewaktu hal tersebut dite-lusuri insan pers, dengan men-girimkan surat konfirmasi keKepala KPP Kebayoran BaruSatu dengan tembusan suratke Dirjen Pajak, Tahun 2007silam, disebabkan adanya te-muan “data” penunggak pa-jak yang perlu dikonfirmasi,Darmin Nasution selakuDirjen Pajak saat itu, meno-lak memberikan konfirmasitentang penunggak pajak,demi menjalankan Undang-undang Pajak Pasal 16 Tahun2000.

Dalam isi suratnya No. S-1894/PJ.02/2007, DarminNasution ketika itu, menga-takan, “Sesuai dengan pasal34 ayat satu tentang ketentu-an umum dan tata cara per-pajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Un-dang-undang No 16 tahun2000, diatur bahwa setiap pe-jabat dilarang memberitahu-kan kepada pihak lain segalasesuatu yang diketahui ataudiberitahukan kepadanya olehwajib pajak dalam rangka ja-batan atau pekerjaannya un-tuk menjalankan ketentuan



5Liputan KhususEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

0520/106/95/012/96 STP PPh Pasal 25/29 1996 3,173,740 3/2/1997 25-10-1999 3,173,7400175/206/95/012/97 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 1,823,006,869 1,823,006,8690358/206/98/012/98 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 1,571,654,756 1,571,654,7560089/206/98/012/00 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 385,173,600 385,173,6000032/203/95/012/97 SKPKB PPh Pasal 23 1995 418,671,371 418,671,3711553/106/01/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 5/5/2003 100,0001400/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 29-10-2003 100,000

16. RASHID HUSSAIN SECURITIES 01.468.580.4-012.000 4,110,247,982 4,110,247,982 JL.SUDIRMAN,JENDRAL JSX BUILDING LT.XIX NO

1107/107/00/012/06 STP PPN 2000 3,560,703 13-03-2006 17-04-2006 3,560,7030212/201/99/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 1999 107,751,415 13-03-2006 17-04-2006 107,751,4150214/201/98/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 1998 497,990,549 497,990,5490180/207/99/012/06 SKPKB PPN 1999 272,420,478 272,420,4780185/203/01/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2001 118,404,666 13-03-2006 17-04-2006 118,404,6660163/203/99/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 1999 109,556,368 13-03-2006 17-04-2006 109,556,3680165/201/00/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2000 273,675,938 273,675,9380178/201/01/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2001 203,187,948 13-03-2006 17-04-2006 203,187,9480156/207/00/012/06 SKPKB PPN 2000 163,167,445 13-03-2006 17-04-2006 163,167,4450160/203/00/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2000 55,748,618 55,748,6180149/201/97/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 1997 271,665,214 13-03-2006 17-04-2006 271,665,2140149/207/01/012/06 SKPKB PPN 2001 274,457,712 13-03-2006 17-04-2006 274,457,7120142/207/98/012/06 SKPKB PPN 1998 265,047,425 13-03-2006 17-04-2006 265,047,4250031/204/97/012/06 SKPKB PPh Pasal 26 1997 136,747,042 13-03-2006 17-04-2006 136,747,0420036/204/00/012/06 SKPKB PPh Pasal 26 2000 332,838,264 13-03-2006 17-04-2006 332,838,2640021/277/00/012/06 SKPKB PPN Atas Pemanf 2000 211,816,888 13-03-2006 17-04-2006 211,816,8880029/204/99/012/06 SKPKB PPh Pasal 26 1999 143,172,899 13-03-2006 17-04-2006 143,172,8990013/277/99/012/06 SKPKB PPN Atas Pemanf 1999 112,044,880 13-03-2006 17-04-2006 112,044,8800015/277/98/012/06 SKPKB PPN Atas Pemanf 1998 111,733,548 13-03-2006 17-04-2006 111,733,5480010/277/97/012/06 SKPKB PPN Atas Pemanf 1997 137,929,044 13-03-2006 17-04-2006 137,929,0440122/203/97/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 1997 75,556,119 13-03-2006 17-04-2006 75,556,1190123/207/97/012/06 SKPKB PPN 1997 193,009,985 13-03-2006 17-04-2006 193,009,9853476/107/98/012/06 STP PPN 1998 1,860,000 13-03-2006 17-04-2006 1,860,0002458/107/97/012/06 STP PPN 1997 4,216,270 13-03-2006 17-04-2006 4,216,2701908/107/01/012/06 STP PPN 2001 19,195,887 13-03-2006 17-04-2006 19,195,8871514/107/99/012/06 STP PPN 1999 13,492,677 13-03-2006 17-04-2006 13,492,677

17. HASFARM DIAN KONSULTAN 01.360.859.1-012.000 3,891,180,388 3,891,180,388 JL.HASANUDDIN,SULTAN

0172/203/01/012/05 SKPKB PPh Pasal 23 2001 132,933,874 1/3/2005 2/5/2005 132,933,8740141/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 3,371,178,800 11/21/2005 23-12-2005 2/6/2006 3,371,178,8000125/206/01/012/05 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 387,067,714 1/3/2005 2/5/2005 387,067,714

18. PARA MULTIFINANCE 01.690.351.0-012.000 3,562,079,580 3,562,079,580 JL.SUDIRMAN, JENDRAL GEDUNG PLAZA BAPINDO I 0390/106/05/012/06 STP PPhPasal 25/29 2005 567,658,526 3/4/2006 5/5/2006 567,658,526

0280/106/05/012/05 STP PPhPasal 25/29 2005 569,658,526 5/12/2005 9/1/2006 2/6/2006 569,658,5260281/106/05/012/05 STP PPhPasal 25/29 2005 669,658,526 4/1/2006 13-02-2006 5/8/2006 669,658,5260242/101/05/012/06 STP PPh Pasal 21 2005 100,000 29-05-2006 100,0000244/106/04/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2004 35,151,562 4/7/2005 27-07-2005 35,151,5620201/106/05/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2005 13,130,559 11/14/2005 1/9/2006 2/6/2006 13,130,5590223/106/04/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2004 3,566,005 19-04-2005 6/6/2005 7/7/2005 3,566,0050345/106/05/012/06 STP PPhPasal 25/29 2005 567,658,526 20-02-2006 28-03-2006 5/8/2006 567,658,5260347/106/05/012/06 STP PPh Pasal 25/29 2005 567,658,526 13-03-2006 18-04-2006 5/8/2006 567,658,5260042/140/05/012/06 STP PPh Final Pasal 2005 50,000 3/4/2006 5/5/2006 50,0000229/103/05/012/06 STP PPh Pasal 23 2005 30,2980001/106/06/012/06 STP PPh Pasal 25/29 2006 567,658,526 22-05-2006 567,658,5260120/103/05/012/05 STP PPhPasal 232005 100,000 1/2/2006 13-02-2006 100,000

19. GEMILANG 01.304.357.5-012.000 3,211,105,715 3,211,105,715 JL.FALATEHAN I NO. 32-33

0592/107/04/012/04 STP PPN 2004 300,000 6/12/2004 300,0000136/207/99/012/02 SKPKB PPN 1999 100,515,023 11/3/2002 26-09-2002 100,515,0230112/206/99/012/02 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 2,892,764,346 28-02-2002 26-09-2002 2,892,764,3460044/206/98/012/99 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 217,526,346 7/2/2000 2/5/2000 217,526,346

20. AGUS G KARTASASMITA 06.779.497.4-012.000 2,945,973,331 2,945,973,331 JL.DAKSA II NO. 9 RT 006 RW 002

0161/105/03/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2003 3,622,680 30-10-2003 1/12/2004 3,622,6800346/105/03/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2003 3,431,376 5/2/2004 1/12/2004 3,431,3760101/205/97/012/04 SKPKB PPh Pasal 25/29 1997 1,725,678,372 5/11/2004 1/12/2004 1,725,678,3720061/240/02/012/04 SKPKB PPh Final Pasal 2002 32,406,816 8/11/2004 1/12/2004 32,406,8160065/205/96/012/04 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 549,925,968 5/11/2004 1/12/2004 549,925,9680042/205/02/012/04 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 629,127,579 8/11/2004 1/12/2004 629,127,5790005/105/02/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2002 1,780,540 4/9/2002 1/12/2004 1,780,540

21. DANITAMA NIAGAPRIMA 01.346.766.7-012.000 2,798,755,093 2,798,755,093 JL.HASANUDDIN,SULTAN NO. 47-48

0387/106/05/012/06 STP PPh Pasal 25/29 2005 4,349,807 3/4/2006 5/5/2006 4,349,8073/99/012/05 SKPKB PPh Pasal 23 1999 676,123,063 11/7/2005 15-08-2005 9/12/2005 10/31/2005 676,123,0630175/207/99/012/05 SKPKB PPN 1999 576,334,747 11/7/2005 15-08-2005 9/12/2005 10/31/2005 576,334,7470027/204/99/012/05 SKPKB PPh Pasal 26 1999 1,462,523,186 11/7/2005 15-08-2005 9/12/2005 10/31/2005 1,462,523,1861510/107/99/012/05 STP PPN 1999 79,424,290 11/7/2005 15-08-2005 9/12/2005 10/31/2005 79,424,290

22. PRESTASI ARTHAREKSA MULYAPERSADA 01.866.234.6-012.000 2,641,451,402 2,641,451,402 JL.WOLTER MONGINSIDI NO. 88 B-C

0502/106/99/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1999 57,800 18-09-2000 26-09-2002 57,8000149/201/99/012/01 SKPKB PPh Pasal 21 1999 1,209,504 2/10/2001 26-09-2002 1,209,5040114/207/99/012/01 SKPKB PPN 1999 2,029,973,432 2/10/2001 26-09-2002 2,029,973,4320087/206/99/012/01 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 609,360,666 2/10/2001 26-09-2002 609,360,6663212/107/98/012/00 STP PPN 1998 25,000 2/5/2000 26-09-2002 25,0003213/107/98/012/00 STP PPN 1998 25,000 2/5/2000 25,0002054/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 27-01-2003 100,0001534/107/01/012/03 STP PPN 2001 600,000 19-06-2003 600,0001560/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 4/4/2005 100,000

23. ANRICO BANK 01.101.635.9-012.000 2,325,769,292 2,325,769,292 JL.MELAWAI RAYA NO. 116C-D

0316/206/96/012/98 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 1,534,273,781 8/6/1998 11/5/1999 1,534,273,7810023/203/92/012/93 SKPKB PPh Pasal 23 1992 297,351,907 297,351,9070001/206/90/012/92 SKPKB PPh Pasal 25/29 1990 315,280,157 3/2/1997 315,280,1570002/203/90/012/92 SKPKB PPh Pasal 23 1990 178,863,447 28-10-1998 178,863,447

24. PENTA ANGLES TECHNOLOGIES 01.306.839.0-012.000 2,297,061,458 2,297,061,458 JL.MELAWAI RAYA NO. 7C

0964/106/00/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2000 50,000 28-02-2002 50,0001019/107/04/012/05 STP PPN 2004 300,000 21-02-2005 300,0000892/107/97/012/98 STP PPN 1997 300,000 13-08-1998 26-08-1999 300,0000646/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 18-11-2002 100,0000590/101/00/012/01 STP PPh Pasal 21 2000 50,000 27-02-2002 50,0000212/106/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 17-10-2003 100,0000104/206/91/012/95 SKPKB PPh Pasal 25/29 1991 1,716,943,275 8/9/1995 28-11-1995 1,716,943,2750067/107/91/012/93 STP PPN 1991 30,000 3/2/1997 30,0000016/109/91/012/97 STP Bunga Penagihan 1991 480,744,117 2/7/2001 480,744,117

24. PENTA ANGLES TECHNOLOGIES 01.306.839.0-012.000 2,297,061,458 2,297,061,458 JL.MELAWAI RAYA NO. 7C

0003/204/91/012/93 SKPKB PPh Pasal 26 1991 96,954,066 3/2/1997 16-08-0093 96,954,0662286/107/94/012/95 STP PPN 1994 120,000 6/5/1999 26-08-1999 120,0002018/107/93/012/94 STP PPN 1993 40,000 25-11-1998 40,0002021/107/93/012/94 STP PPN 1994 10,000 25-11-1998 10,0001703/107/96/012/97 STP PPN 1996 300,000 8/6/1998 26-08-1999 300,0001590/106/94/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1994 30,000 3/2/1997 26-08-1999 30,0001593/106/94/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1994 30,000 3/2/1997 26-08-1999 30,0001594/106/94/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1994 30,000 3/2/1997 26-08-1999 30,0001595/106/94/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1994 30,000 3/2/1997 26-08-1999 30,0001213/107/98/012/99 STP PPN 1998 300,000 26-08-1999 300,0001188/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 8-11-2002 600,000

25. IKAN TERBANG NUSANTARA 01.866.209.8-012.000 2,281,986,189 2,281,986,189 JL.JEND.SUDIRMAN GEDUNG S.WIDJOJO LT.7 NO.

0104/207/01/012/03 SKPKB PPN 2001 932,382,342 2/9/2003 10/10/2003 10/23/2003 8/25/2004 9/23/2004 932,382,3420094/206/01/012/03 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 1,162,205,733 2/9/2003 10/10/2003 10/23/2003 8/25/2004 9/23/2004 1,162,205,7331856/107/01/012/03 STP PPN 2001 187,298,114 2/9/2003 10/10/2003 10/23/2003 8/25/2004 9/23/2004 187,298,1141553/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 4/4/2005 100,000

26. PRAJOGO PANGESTU 04.137.881.1-012.000 2,254,675,475 2,254,675,475 JL.WIDYA CHANDRA V NO. 32B

0066/205/96/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 2,254,675,475 2,254,675,47527. TIGAMITRA PRIMA 01.832.422.8-012.000 2,112,196,800 2,112,196,800 GD. SITE OFFICE LT.3 JEND.SUDIRMAN KAV.52-

0887/106/98/012/99 STP PPh Pasal 25/29 1998 59,200 4/8/2000 22-06-2001 59,2000519/101/99/012/00 STP PPh Pasal 21 1999 50,000 16-10-2000 22-06-2001 50,0000320/106/00/012/01 STP PPh Pasal 25/29 2000 1,693,984 6/6/2001 22-06-2001 1,693,9840103/203/01/012/03 SKPKB PPh Pasal 23 2001 670,785,500 19-06-2003 8/8/2003 670,785,5000107/201/01/012/03 SKPKB PPh Pasal 21 2001 3,100,020 19-06-2003 8/8/2003 3,100,0200093/207/01/012/03 SKPKB PPN 2001 853,945,818 19-06-2003 8/8/2003 853,945,8180076/206/01/012/03 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 439,157,982 19-06-2003 8/8/2003 439,157,9820049/240/01/012/03 SKPKB PPh Final Pasal 2001 13,612,381 19-06-2003 8/8/2003 13,612,3812859/101/01/012/03 STP PPh Pasal 21 2001 126,890 5/5/2003 8/8/2003 126,8901696/107/01/012/03 STP PPN 2001 129,385,730 19-06-2003 8/8/2003 129,385,7301703/106/01/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2001 179,295 19-06-2003 8/8/2003 179,2951540/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 4/4/2005 100,000

28. PELAYARAN AWANI MODERN 01.760.253.3-012.000 1,912,777,762 1,912,777,762 JL.SUDIRMAN,JENDRAL GEDUNG ARTHA GRAHA LT.

0975/106/98/012/99 STP PPh Pasal 25/29 1998 50,000 10/8/2000 50,0000756/101/98/012/99 STP PPh Pasal 21 1998 159,754 7/2/2000 10/5/2000 159,7540507/106/96/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1996 50,000 13-08-1998 10/5/2000 50,0000180/101/97/012/98 STP PPh Pasal 21 1997 20,535,700 31-07-1998 28-08-0098 20,535,7000186/101/97/012/98 STP PPh Pasal 21 1997 2,963,700 31-07-1998 10/5/2000 2,963,7000087/201/97/012/99 SKPKB PPh Pasal 21 1997 211,262,470 4/5/1999 20-05-1999 211,262,4700064/203/97/012/99 SKPKB PPh Pasal 23 1997 9,302,631 4/5/1999 24-05-1999 9,302,6310012/204/97/012/99 SKPKB PPh Pasal 26 1997 1,668,103,507 4/5/1999 24-05-1999 1,668,103,5071951/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 2/12/2003 100,0001375/106/99/012/01 STP PPh Pasal 25/29 1999 50,000 2/7/2001 50,0001293/106/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 27-01-2003 100,0001205/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 1/3/2005 100,000

29. ILINDO INTERPRIMO 01.340.279.7-012.000 1,632,271,502 1,632,271,502 JL. TIRTAYASA RAYA NO. NO. 48 RT 005 RW 00

0383/106/05/012/06 STP PPh Pasal 25/29 2005 6,488,801 3/4/2006 5/5/2006 6,488,8010237/106/05/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2005 6,560,166 5/12/2005 9/1/2006 6,560,1660182/203/01/012/05 SKPKB PPh Pasal 23 2001 122,265,042 5/1/2006 13-02-2006 122,265,0420174/201/01/012/05 SKPKB PPh Pasal 21 2001 33,640,274 5/1/2006 13-02-2006 33,640,2740133/206/01/012/05 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 200,230,058 5/1/2006 13-02-2006 200,230,0580106/106/05/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2005 6,488,801 30-09-2005 24-10-2005 6,488,8010098/240/01/012/05 SKPKB PPh Final Pasal 2001 1,246,774,660 5/1/2006 13-02-2006 1,246,774,6600051/106/03/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2003 2,253,760 1/5/2006 2,253,7600056/106/03/012/04 STP PPh Pasal 25/29 2003 2,211,380 2,211,3800060/106/03/012/04 STP PPh Pasal 25/29 2003 2,211,380 6/4/2004 1/6/2004 2,211,3800038/106/04/012/04 STP PPh Pasal 25/29 2004 2,474,344 5/5/2004 1/6/2004 2,474,3440016/140/03/012/03 STP PPh Final Pasal 2003 603,632 2/9/2003 7/4/2004 603,6320017/140/03/012/03 STP PPh Final Pasal 2003 69,204 2/9/2003 7/4/2004 69,204

30. TATA DISANTARA 01.311.922.7-012.000 1,610,248,412 1,610,248,412 JL.ISKANDARSYAH II PASARAYA SARINAH NO. 2N

0925/107/00/012/02 STP PPN 2000 31,480 11/3/2002 16-03-2006 31,4800725/101/02/012/03 STP PPh Pasal 21 2002 1,053,235 30-06-2003 16-03-2006 1,053,2350593/101/02/012/03 STP PPh Pasal 21 2002 487,101 17-10-2003 16-03-2006 487,1010642/107/04/012/04 STP PPN 2004 350,000 6/12/2004 16-03-2006 350,0000553/106/96/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1996 55,297 20-10-2000 55,2970561/106/95/012/96 STP PPh Pasal 25/29 1996 5,786,493 3/2/1997 1/11/2000 5,786,4930567/101/99/012/00 STP PPh Pasal 21 1999 153,763 20-10-2000 16-03-2006 153,7630575/101/02/012/03 STP PPh Pasal 21 2002 1,440,335 17-10-2003 16-03-2006 1,440,3350524/106/95/012/96 STP PPh Pasal 25/29 1996 3,467,600 3/2/1997 26-02-2001 3,467,6000380/106/00/012/01 STP PPh Pasal 25/29 2000 151,522 23-07-2001 16-03-2006 151,5220410/107/00/012/01 STP PPN 2000 70,000 23-07-2001 16-03-2006 70,0000416/107/00/012/01 STP PPN 2000 25,000 23-07-2001 16-03-2006 25,0000423/107/00/012/01 STP PPN 2000 120,000 23-07-2001 16-03-2006 120,0000437/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 18-11-2002 16-02-2006 100,0000292/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 1,519,173 10/6/2002 26-09-2002 1,519,1730267/107/05/012/06 STP PPN 2005 50,000 3/4/2006 5/5/2006 50,0000198/101/00/012/00 STP PPh Pasal 21 2000 204,363 16-03-2006 204,3630340/101/02/012/03 STP PPh Pasal 21 2002 179,033 5/5/2003 16-02-2006 179,0330031/101/96/012/96 STP PPh Pasal 21 1996 263,282 263,2821563/107/04/012/06 STP PPN 2004 1,489,1611994/107/03/012/06 STP PPN 2003 494,4000001/109/99/012/03 STP Bunga Penagihan 1999 1,498,684 30-10-2003 16-03-2006 1,498,6840002/340/01/012/06 SKPKBT PPh Final Pasa 2001 51,186,754 3/4/2006 5/5/2006 51,186,7540003/109/01/012/03 STP Bunga Penagihan 2001 3,233,015 30-10-2003 16-03-2006 3,233,0150158/207/03/012/06 SKPKB PPN 2003 238,493,5790021/206/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 63,821,9460042/240/04/012/06 SKPKB PPh Final Pasal 2004 5,280,9010059/206/03/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 298,790,9840067/207/04/012/06 SKPKB PPN 2004 199,993,5530073/201/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2004 92,005,5000077/203/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2004 89,097,2230083/240/03/012/06 SKPKB PPh Final Pasal 2003 6,323,8520145/201/03/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2003 172,810,380

Prinsip dasar momentum Persadalah menentukan tit ikseimbang dan kemudianmenentukan pergeseran hargamenuju titik untung secara cepatataupun lambat tetapi harus pastidengan perencanaan yangsudah matang. Realisasidisesuaikan dengan progresyang sudah direncanakandengan target serta disesuaikankepada titik keseimbangan.

Tit ik seimbang denganmasing masing pihak bisaberbeda dan bisa sama.Tergantung situasi , kondisi,to leransi, pandangan danjangkauan. Hal itu tergantungdengan visi misi perusahaan persdan keredaksiannya yangmengacu kepada Kode Et ikJurnalistik (KEJ), Undang-Undang Pers No 40/1999 danStandar Kompetensi Wartawan(SKW).

Adapun Kantor Beri ta

Rakyat Bicara News (KB RBN)adalah wadah penampungaspirasi masyarakat yang inginmenyampaikan buah pikiran,gagasan dan informasi atau me-dia penyambung lidah rakyatapabila ada yang maudisampaikan kepada publ ik.Namun tulisan harus memenuhisyarat dan atu ran penulisansesuai dengan unsu r yangdimaksud di dalam KEJ, UU PersNo 40/1999 dan SKW.

KB RBN menyebarluaskangagasan dan informasi kepadamasyarakat atau publik denganbeberapa produk pers, yaitu:surat kabar, tabloid dan mediaonline yang dapat diakses bacadi ht tp: //issuu .com/rakyatbicaranews dengan targetpembaca secara umum danpemberitaan dari dan kepadaberbagai lapisan masyarakat,demi terciptanya masyarakat adildan makmur di Bumi Pertiwi In-

donesia tercinta.Dalam mencapai tit ik

seimbang secara ekonomi dansecara perhitungan produksi,biasanya suatu mediamemerlukan waktu dalammencapai kestabilan tit ikseimbang secara perusahaan.

Dalam membuat efisiensitingkat tinggi, Kantor Berita RBNmenggunakan cara si rkulasiproduk media dengan prinsiptransformator, yaitu denganmengirimkan sirkulasi denganpinjam jalur pengiriman duniamaya dan diprin out menjadibenda nyata yaitu tabloib KantorBerita Rakyat Bicara News.Pengirimannya dapat cepat,hemat dan efisiensi t ingkattinggi . Sama dengan prinsipTrafo (Transformator) dalammenjalankan transmisi jarak jauhdan tegangan tinggi dengan carastep up dan step down.

Sirkulasi KB RBN ....Sambungan Hal. 1

Mantan Dirjen PajakTerindikasi “Korupsi” dan Se-harusnya Bertanggung JawabJakarta, Kantor Berita RBNMantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo danDarmin Nasution terindikasi ikut serta dalammelindungi mafia pajak dan seharusnyabertanggung jawab atas indikasi kebobrokanperpajakan Bumi Pertiwi Indonesia.

Dalam hal ini , PresidenRepublik Indonesia Susi loBambang Yudhoyono (SBY)diharapkan tindak tegas mantanDirjen Pajak terindikasi terlibatkorupsi dan diduga melindungikoruptor pajak serta mafia pajak,demi terwujudnya penagihanpajak yang sesuai dengan aturanperpajakan.

Upaya pembenahaneksklusif oleh Presiden RI, SBYbaru-baru ini pada sektor pajak,sehingga pengemplang pajakdan penunggak pajak ditindaktegas sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku,merupakan kebi jakan yangsangat bijak dan merupakanprestasi luar biasa.

Hal itu terbukti denganterbongkarnya mafia perpajakan,Gayus Tambunan beserta kroni-kroninya dan sebagian pelakusudah divonis di PengadilanJakarta Selatan belum lama ini.

Rupa-rupanya, SBY akhirnyamenyadari, bahwa sektorperpajakan Bumi Pertiwi Indone-sia harus segera dibenahi, demiterwujudnya masyarakyat adildan makmur, karena sektor pajakadalah sumber pendapatannegara yang pal ing besar,sehingga sumber keuangan iniperlu diawasi dan dijaga denganbenar, agar lumbung keuangannegara tersebut aman terkendalidari “t ikus pengerat uangnegara”

Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBN yangenggan namanya diekpos diJakarta Minggu lalu.

Namun demikian, apa“perselingkuhan pajak” yangterjadi di negeri kita ini hanya itusaja. Dalam hal ini, penyidikanpajak perlu pengembangansecara meluas. Apa pejabat dirjenpajak yang menjabat saat“perselingkungan pajak” terjadi,pejabat Dirjen Pajak saat kejadiantidak ikut bertanggung jawab.Atau mantan Dirjen Pajak HadiPoernomo dan Darmin Nasution

terindikasi meninggalkan “borokwarisan”, yang perlu penelitian,penyelidikan sampai penyidikan,apa ada harta kekayaan mantanDirjen Pajak Hadi Poernomo danDarmin Nasution yangterindikasi berasal dariperselingkungan pajak dengannegara.

Dalam hal ini penyelidikanbersinergis antara KomisiPemberantasan Korupsi (KPK),Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI, Kejaksaan Agung(Kejagung) RI beserta MabesPolri, sangat menentukan demiterciptanya pembasmian mafiapajak dan kroni kroninya.

Tetapi dalam hal pembasmianmafia pajak untuk kelas kecil kebawah sebagian sudah diadilidan divonis. Untuk kelas besardan kroni kroninya masihmembutuhkan kerja keras danberpikir keras yang tentunya jugamembutuhkan tenaga dan energiyang besar terhadappenyelidikannya.

Apalagi bila akan melakukanpenyelidikan indikasi korupsiatau gartifikasi terkait denganindikasi borok warisan mantanDirjen Pajak, yaitu HadiPoernomo yang sekarangmenjabat Ketua BPK RI danDarmin Nasution yang saat inimenjabat orang nomor satu diBank Indonesia (BI).

Bila diulas kembali tahun 2006silam, ketika Ketua BPK RI saatitu, Anwar Nasution dan sewaktuDirjen pajak/Ditjen Pajak diauditoleh BPK RI, Anwar Nasutionmenemukan kebuntuan padasaat audit dengan Pasal 16 Tahun2000.

“Memang.... hal yang sangatsulit bila dilakukan penyelidikanoleh penyidik terkait, apakahkedua Dirjen Pajak terindikasiterlibat juga dengan mafia pajak.Tapi, demi terciptanyapembenahan bangsa terkaitperpajakan, hal ini merupakantantangan nasional yangseharusnya dapat dituntaskan

oleh penyidikan bersinergisantara KPK, BPK, Kejagung RIdan Mabes Polri. Namun biladilaksanakan secara bersinergisdan secara bersama sama, sektorperpajakan yang menjadilumbung negara dapatterselamatkan, apalagi bi ladidukung dengan ketegasanPresiden RI” lirihnya.

Dengan lugas sumber jugamemaparkan, “Kalau perpajakannegeri ini dikelola dengansebenar-benarnya oleh ditjenpajak, serta dipimpin seorangdirjen pajak yang mempunyairasa nasionalisme tinggi, danmemiliki rasa cinta tanah air,karena negeri ini juga diwariskankepada anak cucu maupuncicitnya, saya yakin, krisisekonomi tidak akan pernah terjadilagi seperti masa lalu”

“Hidup pahlawan pajakPresiden SBY...... ..., Basmipengemplang pajak, TagihPenunggak Pajak, Bersihkanpetugas pajak yang ko rupsi.Masa depan bangsa ini beradadi tangan Anda..... ...PakPresiden. Hidup Presiden pilihanrakyat. Lanjutkan perjuangan danpembenahan bangsa. Suksesselalu bersamamu, Presiden kami,Presiden pilihan rakyat”tandasnya mengakhiripembicaraan.

Di lain sisi, sumber KantorBerita RBN lainnya tapi juga tidakbersedia identitasnya dibawadalam pemberitaan, mengatakan,“Marilah ki ta kaji denganpemikiran yang dalam, kemudianevaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir,“in put” dan “out put” pajaksecara global. Titik posisi nyata,



6Ucapan SelamatEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

0126/101/95/012/95 STP PPh Pasal 21 1995 136,476 136,4760128/101/00/012/00 STP PPh Pasal 21 2000 257,353 /1/2001 26-02-2001 257,3532175/107/02/012/03 STP PPN 2002 4,354,371 30-10-2003 16-03-2006 4,354,3712236/107/02/012/03 STP PPN 2002 15,083,976 4/2/2004 27-02-2004 15,083,9762156/107/02/012/03 STP PPN 2002 3,639,714 30-10-2003 16-03-2006 3,639,7142157/107/02/012/03 STP PPN 2002 2,969,280 30-10-2003 16-03-2006 2,969,2802158/107/02/012/03 STP PPN 2002 2,687,137 30-10-2003 16-03-2006 2,687,1372159/107/02/012/03 STP PPN 2002 2,201,565 30-10-2003 16-03-2006 2,201,5652160/107/02/012/03 STP PPN 2002 2,116,747 30-10-2003 16-03-2006 2,116,747

30. TATA DISANTARA 01.311.922.7-012.000 1,610,248,412 1,610,248,412 JL.ISKANDARSYAH II PASARAYA SARINAH NO. 2N

2161/107/02/012/03 STP PPN 2002 1,277,706 30-10-2003 16-03-2006 1,277,7061247/107/99/012/01 STP PPN 1999 25,000 16-03-2006 25,0001248/107/99/012/01 STP PPN 1999 346,000 16-03-2006 346,0001249/107/99/012/01 STP PPN 1999 102,760 16-03-2006 102,7601271/107/99/012/01 STP PPN 1999 123,719 16-03-2006 123,7191156/106/98/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1998 50,000 9/1/2001 5/5/2006 50,0001206/107/99/012/00 STP PPN 1999 128,680 1/5/2001 16-02-2006 128,680

31. DWI PRIMA SEMBADA 02.225.477.5-012.000 1,550,386,419 1,550,386,419 GD.ARTHA GRAHA LT.19 SUITE 1909 JL.JEND.SU

0452/107/03/012/03 STP PPN 2003 300,000 30-10-2003 22-11-2005 300,0000292/103/04/012/05 STP PPh Pasal 23 2004 3,277,384 18-10-2005 22-11-2005 3,277,3840059/207/04/012/06 SKPKB PPN 2004 896,977,613 17-04-2006 23-05-2006 896,977,6130011/206/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 628,831,121 17-04-2006 23-05-2006 628,831,1211839/107/02/012/03 STP PPN 2002 300,000 21-07-2003 22-11-2005 300,0001543/107/04/012/06 STP PPN 2004 20,700,301 20,700,301

32. PROCLEAN 01.317.757.1-012.000 1,345,667,563 1,345,667,563 JL.MELAWAI IX NO. 10F RT 004 RW 001

1113/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 5/11/2002 27-06-2005 600,0000661/101/00/012/01 STP PPh Pasal 21 2000 50,000 27-02-2002 27-06-2005 50,0000612/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 5/11/2002 27-06-2005 100,0000247/206/96/012/98 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 154,572,105 12/5/1998 4/11/1998 12/10/1998 154,572,1050095/201/96/012/98 SKPKB PPh Pasal 21 1996 39,736,840 9/6/1998 20-07-1998 39,736,8400067/207/96/012/98 SKPKB PPN 1996 972,459,012 8/6/1998 28-07-1998 972,459,0120055/203/96/012/98 SKPKB PPh Pasal 23 1996 80,803,705 5/5/1998 7/8/1998 80,803,7052100/107/96/012/98 STP PPN 1996 97,245,901 8/6/1998 7/7/1998 97,245,9011858/106/01/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 2/9/2003 27-06-2005 100,000

33. BANJARTARA 01.391.632.5-012.000 1,326,045,700 1,326,045,700 JL.HANG LEKIR II NO. 24

1138/106/98/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1998 50,000 15-09-2000 5/9/2001 50,0000912/101/02/012/03 STP PPh Pasal 21 2002 100,000 30-10-2003 100,0000913/101/98/012/00 STP PPh Pasal 21 1998 50,000 27-07-2000 5/9/2001 50,0000804/106/94/012/94 STP PPh Pasal 25/29 1994 30,000 3/2/1997 30,0000713/106/95/012/96 STP PPh Pasal 25/29 1995 50,000 5/7/2000 5/9/2001 50,0000165/206/98/012/01 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 1,325,735,700 1,325,735,7001904/106/94/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1994 30,000 3/2/1997 30,000

34. AMIR ABADI JUSUF SE.MACC 05.140.709.6-012.000 1,272,251,384 1,272,251,384 JL.WIJ AYA II

0281/105/05/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2005 250,391 14-11-2005 250,3910020/205/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 1,272,000,993 5/5/2006 1,272,000,993

35. INDOTAMA ARYANUSA 01.605.506.3-012.000 1,237,441,645 1,237,441,645 JL. WOLTER MONGINSIDI

1031/107/00/012/02 STP PPN 2000 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0001032/107/00/012/02 STP PPN 2000 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0001033/107/00/012/02 STP PPN 2000 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0001034/107/00/012/02 STP PPN 2000 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000943/101/99/012/00 STP PPh Pasal 21 1999 50,000 6/6/2001 18-04-2006 50,0001030/107/00/012/02 STP PPN 2000 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000875/107/00/012/01 STP PPN 2000 25,000 22-01-2002 18-04-2006 25,000

35. INDOTAMA ARYANUSA 01.605.506.3-012.000 1,237,441,645 1,237,441,645 JL. WOLTER MONGINSIDI

0875/107/02/012/03 STP PPN 2002 100,000 3/3/2004 18-04-2006 100,0000883/107/04/012/05 STP PPN 2004 300,000 1/3/2005 18-04-2006 300,0000594/107/00/012/01 STP PPN 2000 25,000 27-08-2001 18-04-2006 25,0000529/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000530/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000531/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000532/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000505/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 10/4/2000 18-04-2006 25,0000506/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000507/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000528/107/01/012/02 STP PPN 2001 50,000 2/10/2003 18-04-2006 50,0000399/106/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 12/11/2003 18-04-2006 100,0000211/201/99/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 1999 18,874,264 1/3/2006 18-04-2006 18,874,2640183/203/01/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2001 20,991,968 1/3/2006 18-04-2006 20,991,9680162/203/99/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 1999 5,495,574 1/3/2006 18-04-2006 5,495,5740164/201/00/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2000 69,438,500 1/3/2006 18-04-2006 69,438,5000177/201/01/012/06 SKPKB PPh Pasal 21 2001 123,957,970 1/3/2006 18-04-2006 123,957,9700178/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 10/4/2000 18-04-2006 25,0000159/203/00/012/06 SKPKB PPh Pasal 23 2000 19,928,668 1/3/2006 18-04-2006 19,928,6680144/206/99/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 694,110,600 1/3/2006 18-04-2006 694,110,6000135/206/01/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 131,784,150 1/3/2006 18-04-2006 131,784,1500102/206/00/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2000 151,332,300 1/3/2006 18-04-2006 151,332,3000029/107/02/012/02 STP PPN 2002 50,000 24-06-2002 18-04-2006 50,0003040/107/98/012/00 STP PPN 1998 102,651 10/4/2000 18-04-2006 102,6512353/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 27-01-2003 18-04-2006 100,0001627/107/98/012/99 STP PPN 1998 25,000 25,000

36. TOBBY MEZZA COMPANY 01.379.522.4-012.000 1,200,411,741 1,200,411,741 JL.KEBAYORAN BARU KOMPLEKS KEBAYORAN BARU

1116/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 29-10-2003 100,0000897/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 16-12-2002 600,0000388/107/02/012/02 STP PPN 2002 300,000 3/11/2003 300,0000256/201/94/012/97 SKPKB PPh Pasal 21 1994 4,655,832 9/6/1997 4,655,8320265/107/93/012/93 STP PPN 1993 60,000 3/2/1997 60,0000199/206/95/012/97 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 73,864,500 8/6/1998 19-11-1997 73,864,5000179/101/95/012/96 STP PPh Pasal 21 1995 350,000 29-07-1999 18-08-1999 350,0000184/207/92/012/97 SKPKB PPN 1997 91,685,285 12/6/1998 91,685,2850193/107/00/012/00 STP PPN 2000 25,000 6/6/2001 25,0000330/106/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 3/11/2003 100,0000337/101/94/012/97 STP PPh Pasal 21 1994 130,000 130,0000092/207/93/012/95 SKPKB PPN 1993 681,782,098 681,782,0980069/207/94/012/97 SKPKB PPN 1994 17,752,157 12/6/1998 2/12/1998 17,752,1570039/203/95/012/97 SKPKB PPh Pasal 23 1995 1,612,427 8/10/1997 26-09-2002 1,612,4270037/207/95/012/97 SKPKB PPN 1995 276,158,306 8/6/1998 10/12/1998 276,158,3063065/107/94/012/97 STP PPN 1994 1,635,305 12/6/1998 18-08-1999 1,635,3052011/107/95/012/97 STP PPN 1995 27,915,831 4/3/1999 1/5/1999 27,915,8312023/107/98/012/99 STP PPN 1998 300,000 9/12/1999 300,0001866/107/93/012/94 STP PPN 1993 60,000 25-11-1998 60,0001974/107/96/012/97 STP PPN 1996 50,000 8/6/1998 18-08-1999 50,0001602/107/95/012/97 STP PPN 1995 225,000 29-07-1999 18-08-1999 225,0001323/107/02/012/03 STP PPN 2002 300,000 13-01-2004 300,000

37. MOHAMMAD RUSWAN DACHLAN DR. 05.140.695.7-012.000 1,137,518,756 1,137,518,756 JL. CIPAKU VI 0386/105/01/012/01 STP PPh Pasal 25/29 2001 4,437,020 22-01-2002 26-09-2002 4,437,020

0403/105/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 4,437,020 22-03-2002 26-09-2002 4,437,0200451/105/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 4,437,020 22-03-2002 26-09-2002 4,437,0200479/105/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 4,437,020 22-04-2002 26-09-2002 4,437,020

37. MOHAMMAD RUSWAN DACHLAN DR. 05.140.695.7-012.000 1,137,518,756 1,137,518,756 JL. CIPAKU VI

0258/105/01/012/01 STP PPh Pasal 25/29 2001 4,437,020 6/12/2001 26-09-2002 4,437,0200207/105/03/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2003 6,566,340 9/12/2003 16-01-2003 6,566,3400213/105/02/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2002 4,338,080 19-09-2003 10/10/2003 4,338,0800352/105/04/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2004 11,967,446 4/4/2005 29-08-2005 11,967,4460143/105/02/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2002 8,660,240 8,660,2400144/205/99/012/01 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 101,379,107 22-01-2002 8/4/2002 101,379,1070143/105/02/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2002 8,660,240 19-09-2003 29-08-2005 8,660,2400049/205/03/012/05 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 928,265,539 27-06-2005 29-08-2005 928,265,5390060/105/02/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2002 4,425,260 4/9/2002 20-12-2003 4,425,2600045/240/03/012/05 SKPKB PPh Final Pasal 2003 13,449,744 27-06-2005 29-08-2005 13,449,7440023/105/03/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2003 14,059,660 14,059,6600028/105/02/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2002 13,562,000 4/9/2002 20-12-2002 13,562,000

38. PUTRA MAYAPINDO SERASI 01.336.400.5-012.000 1,047,748,663 1,047,748,663 JL.HASANUDDIN,SULTAN NO. 6

1122/106/99/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1999 50,000 3/5/2001 50,0000252/206/95/012/97 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 29,730,750 12/6/1998 30-04-1998 29,730,7500205/206/97/012/00 SKPKB PPh Pasal 25/29 1997 639,411,318 9/25/2000 639,411,3180217/206/94/012/97 SKPKB PPh Pasal 25/29 1994 378,505,125 24-12-1997 30-04-1998 378,505,1250338/101/96/012/97 STP PPh Pasal 21 1996 51,470 10/9/1998 51,470

39. TRIMAS ARTHA PERSADA 01.802.641.9-012.000 1,020,133,650 1,020,133,650JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 GEDUNG SUMMITMA

0437/101/03/012/04 STP PPh Pasal 21 2003 50,000 17-03-2004 11/4/2004 50,0000086/207/02/012/04 SKPKB PPN 2002 952,826,122 11/4/2004 952,826,1220074/201/02/012/04 SKPKB PPh Pasal 21 2002 17,240,850 11/4/2004 17,240,8500075/203/02/012/04 SKPKB PPh Pasal 23 2002 2,719,760 14-06-2004 9/8/2004 11/4/2004 2,719,7600045/240/02/012/04 SKPKB PPh Final Pasal 2002 37,950,122 14-06-2004 9/8/2004 11/4/2004 37,950,1220030/206/02/012/04 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 8,936,796 14-06-2004 11/4/2004 8,936,7962279/107/02/012/04 STP PPN 2002 310,000 14-06-2004 11/4/2004 310,0001462/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 1/3/2005 100,000

40. MANDARA CITRANUSA 01.357.316.7-012.000 1,014,613,7241,014,613,724

JL.FALATEHAN0134/106/00/012/00 STP PPh Pasal 25/29 2000 39,387,680 19-01-2001 39,387,6800142/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 920,042,200 11/21/2005 23-12-2005 2/6/2006 920,042,2000071/207/01/012/03 SKPKB PPN 2001 47,278,455 47,278,4551514/107/01/012/03 STP PPN 2001 7,905,389 7,905,389

41. NIAGA MANAJEMEN CITRA 01.690.264.5-012.000 1,010,187,374 1,010,187,374 GD.GRAHA NIAGA LT.14,JL.JEN.SUDIRMAN KAV.5

0612/106/98/012/98 STP PPh Pasal 25/29 1998 152,938 152,9380080/206/99/012/01 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 1,010,034,436 6/10/2001 27-11-2001 1,010,034,436

42. ZURICH INSURANCE INDONESIA 01.558.357.8-012.000 965,798,487 965,798,487 JL.SUDIRMAN,JENDRAL NO. 52-53

0036/106/05/012/05 STP PPh Pasal 25/29 2005 50,000 2/6/2005 27-07-2005 50,0000003/277/04/012/06 SKPKB PPN Atas Pemanf 2004 118,118,8030023/206/04/012/06 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 847,629,684

43. PELITA INDONESIA DJAYA CORP. 01.307.708.6-012.000 961,472,280 961,472,280 GD. PELNI LT.3, JL. ANGKASA NO. NO.18

0175/201/01/012/05 SKPKB PPh Pasal 21 2001 13,287,579 1/2/2006 27-02-2006 5/8/2006 13,287,5790146/207/01/012/05 SKPKB PPN 2001 943,000,592 1/2/2006 27-02-2006 5/8/2006 943,000,5920099/240/01/012/05 SKPKB PPh Final Pasal 2001 4,584,109 1/2/2006 27-02-2006 5/8/2006 4,584,1091186/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 18-11-2002 27-02-2006 5/8/2006 600,000

44. ASURANSI BHAKTI BHAYANG- KARA 01.325.421.4-012.000 919,126,874 919,126,874 JL. PALATEHAN NO. 5

0383/106/95/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1996 48,128,893 3/2/1997 10/5/2000 48,128,8930394/106/95/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1996 48,128,893 3/2/1997 21-03-2000 48,128,8930436/106/96/012/97 STP PPh Pasal 25/29 1996 17,421,600 14-07-1998 21-03-2000 17,421,6000437/106/99/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1999 390,344,885 10/4/2000 10/5/2000 390,344,8850200/106/97/012/99 STP PPh Pasal 25/29 1997 78,541,676 31-12-1999 21-03-2000 78,541,6760357/106/00/012/01 STP PPh Pasal 25/29 2000 9,099,953 27-06-2001 26-09-2002 9,099,9530137/106/00/012/00 STP PPh Pasal 25/29 2000 327,460,974 23-09-2004 327,460,974

45. HARIARA 01.312.422.7-012.000 879,638,261 879,638,261 JL.FALETEHAN I NO. No. 15

1029/107/04/012/05 STP PPN 2004 300,000 21-02-2005 300,0000199/101/04/012/05 STP PPh Pasal 21 2004 100,000 8/8/2005 100,0000102/206/89/012/94 SKPKB PPh Pasal 25/29 1989 879,018,261 879,018,2610062/107/92/012/92 STP PPN 1992 10,000 28-10-1998 10,0000026/107/93/012/94 STP PPN 1994 10,000 25-11-1998 10,0001932/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 8/8/2005 100,0001720/101/02/012/05 STP PPh Pasal 21 2002 100,000 8/8/2005 100,000

46. PUTRI DIVERSA SARANA 01.832.143.0-012.000 1,103,118,725 852,620,762 JL. MELAWAI RAYA NO. NO. 189 G

0129/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 669,428,607 21-07-2005 15-08-2005 8/6/2005 418,930,6440032/206/03/012/05 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 433,690,118 21-07-2005 15-08-2005 433,690,118

47. AGRINDO ANEKA CONSULT 01.302.423.7-012.000 801,201,729 801,201,729 JL.SENOPATI NO. 41

1084/106/99/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1999 50,000 1/5/2001 10/9/2001 50,0000996/107/04/012/05 STP PPN 2004 300,000 21-02-2005 300,0000674/106/00/012/01 STP PPh Pasal 25/29 2000 50,000 15-01-2002 50,0000715/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 11/11/2002 100,0000466/106/94/012/94 STP PPh Pasal 25/29 1994 29,461,460 3/2/1997 29,461,4600488/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 10/4/2000 10/9/2001 25,0000503/101/00/012/01 STP PPh Pasal 21 2000 50,000 15-01-2002 50,0000237/107/94/012/94 STP PPN 1994 10,000 29-07-1999 10,0000346/206/96/012/98 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 58,034,320 15-06-1998 27-09-1999 58,034,3200154/207/92/012/94 SKPKB PPN 1992 149,910,748 149,910,7480072/206/92/012/94 SKPKB PPh Pasal 25/29 1992 94,055,852 3/2/1997 94,055,8520036/107/99/012/00 STP PPN 1999 25,000 27-03-2000 10/9/2001 25,000

Mantan Dirjen Pajak ....Sambungan Hal. 5

efisiensi penagihan pajak yangterealisasi saat ini pada angkaberapa persen?

Pada tahun berapa sampaitahun berapa Darmin Nasutionmenjabat Dirjen Pajak? Pajakyang diduga bermasalah saat ini,tahun pajaknya tahun berapa?Apa kendala yang dihadapipenagih/penyidik pajak dalammenagih tunggakan pajak,sehingga pajak yang masuk kekas negara belum maksimal?Apakah peran pengadilan pajakbelum maksimal dalammenyelesaikan perkara pajak?Ataukah Undang-undangperpajakan masih kurangsempurna? Hasil dari pengkajiantersebut mungkin dapat menjadijawaban atau sebagai masukanyang baik untuk pembelajaran kemasa datang dan masa depan”ujarnya.

Lebih jauh sumber jugamengatakan, “Dalam halmenyelesaikan delik perpajakan,apakah ada terjadi atau tidak,indikasi tindak pidana korupsi,Mabes Polri diminta untukpenyelidikan terhadap indikasiko rupsi, sewaktu DarminNasution menjabat Dirjen Pajak.Apakah “Penagihan Paksa” dan“Pelelangan” sudahdilaksanakan sesuai denganaturannya dan sudah maksimalsaat Darmin menjabat DirjenPajak. Hal tersebut perlupenyelidikan sampai penyidikan”tandasnya.

Sewaktu hal tersebutditelusuri insan pers, denganmengirimkan surat konfirmasi keKepala KPP Kebayoran BaruSatu dengan tembusan surat keDirjen Pajak, Tahun 2007 silam,disebabkan adanya temuan“data” penunggak pajak yangperlu dikonfirmasi, DarminNasution selaku Dirjen Pajak saatitu, menolak memberikankonfirmasi tentang penunggakpajak, demi menjalankanUndang-undang Pajak Pasal 16Tahun 2000.

Dalam isi suratnya No. S-1894/PJ.02 /2007, DarminNasution ketika itu, mengatakan,“Sesuai dengan pasal 34 ayatsatu tentang ketentuan umumdan tata cara perpajakansebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-undangNo 16 tahun 2000, diatur bahwasetiap pejabat di larang

memberitahukan kepada pihaklain segala sesuatu yangdiketahui atau diberi tahukankepadanya o leh wajib pajakdalam rangka jabatan ataupekerjaannya untuk menjalankanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adapun suratkonfirmasi dikirimkan untukmenjalankan tugas jurnalistikagar pemberitaan berimbang,terkait tunggakan pajak TahunPajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242miliar dari sektor pajak PPN, PPH,dan pajak barang mewah yangbelum jelas apa sudah ditagihatau belum, disebabkan kurangtranpansinya Ditjen pajak kepadamasyarakat saat itu.

Darmin Nasution terkesanmenutupi “ketidakberesan”penagihan pajak oleh KantorPelayanan Pajak PratamaKebayoran Baru Satu, sewaktuDrs. R. Arief Boediman, M.Mmenjabat Kepala Kantor. Suratkonfirmasi ditujukan ke KepalaKantor KPP Kebayoran Baru,dengan tembusan Dirjen Pajak,tetapi yang menjawab surat,langsung Darmin Nasution yangmenjabat Dirjen Pajak saat itu.

Dalam konferensi persdua tahun lalu di gedung ditjenpajak di Jakarta, Darmin Nasutionmenjawab konfirmasi, terkaittunggakan pajak PasarayaTosersajaya, yang notabene milikmantan menteri, Abdul Latif,dengan lugas mengatakan, “Sayaakan jawab hal tersebut bulandepan. Jadi… Dirjen Pajak fairdalam memberikan informasi.”Tapi ironisnya, sampai DarminNasution menjadi Gubernur BankIndonesia, penantian terhadapapa yang dikatakan oleh DarminNasution pada saat konferensipers, rupanya menjadi sekedar“penantian” alias tak terjawab

Ketika indikasi “borokwarisan” Darmin Nasution,terkait tunggakan pajak tahunpajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242miliar dari sektor pajak PPN, PPH,dan pajak barang mewah,dikonfirmasi secara tertulis keKepala Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI, tanggal 20Nopember 2009 lalu, sampaiberita ini diturunkan, HadiPoernomo belum bersediamemberikan komentar.Sedangkan surat konfirmasikepada Dirjen Pajak, yang

dikirimkan pada tanggal yangsama, juga memiliki nasib yangsama, yakni, M. Tjiptarjo jugabelum bersedia memberikantanggapan.

Ironisnya, setiapkeberadaan surat konfirmasitersebut dipertanyakan ke DitjenPajak, M. Tjiptarjo, Ketua BPKRI, Hadi Poernomo dan GubernurBI, Darmin Nasution, ketigapejabatnya tidak bersediamemberikan komentar terkaitperpajakan tersebut.

Pengalaman MelakukanKonfirmasi ke PasarayaTosersajaya

Saat indikasi tunggakanpajak Pasaraya Tosersajayayang berdomisili di Jl.Iskandarsyah II No . 2, yai tutunggakan pajak sekitar 21,969miliar rupiah dikonfirmasi secaratertulis, tanggal 10 Desember2007 lalu, pihak PasarayaTosersajaya tidak bersediadikonfirmasi.

Dan sewaktu dikonfirmasiulang lagi pada tahun 2010 baru-baru ini, Pasaraya Tosersajayajuga tetap belum mau memberikankomentar. Menurutnya stafnya,kalau mau melakukan pemotretandi dalam Gedung Pasaraya, harusterlebih dahu lu membuatpermohonan ijin secara tertuliskepada pihak PasarayaTosersajaya.

Untuk terciptanyapembayaran pajak sesuai denganUndang-undang Pajak,Kejaksaan Agung (Kejagung) RIdiharapkan untuk penyelidikanterhadap PT PasarayaTosersajaya beserta petugasperpajakan yang menanganipajak Pasaraya Tosersajaya.

Di lain situasi, agar tidakmenimbulkan “delik hukum”dengan “del ik pers” KetuaDewan Pers, Bagir Manandiharapkan untuk memberikan“solusi”, apakah bila ada didugaterjadi indikasi korupsi dankeberadaan indikasipengemplang pajak dikonfirmasisecara tertulis demi terciptanyapemberitaan yang berimbang,namun konfirmasi tidak dapatberhasil sejak dari tahun 2007silam. Apa hal konfirmasi perludi jawab atau t idak demikebutuhan info rmasi publ ic,Dewan Pers diminta lakukanpengkajian. (Tim 05)

Drs. H. Mahmud:

Kami Bangga Atas PrestasiPutri Marfin DayantiKota Tangerang, Kantor BeritaRBN

“Kami bangga atas prestasiPutri Marfin Dayanti mendapat-kan juara 1 umum kegiatanperlombaan Matematika dalamrangka memperingati SumpahPemuda 28 Oktober 2010 lalu,yang bertemakan, mencerdaskankehidupan bangsa, dan diadakanoleh pihak Global-Q pada hariMinggu, 24 Oktober 2010 lalu”

Hal tersebut disampaikanKepala Sekolah SDN Kunciran 7,Drs. H. Mahmud dan diampingioleh wali kelas VI, Romelih S.Pdkepada Kantor Berita RBN diTangerang baru baru ini.

“Selaku Kepala Sekolah SDNKunciran 7 dan Wali Kelas VI,kami sangat bangga sekali jikaada salah satu siswanya yangmemiliki prestasi yang dicapaimurid, karena pohon dikenal daribuahnya. Kita berhasil atau tidakdalam mendidik adalah dengan

prestasi murid kita. Bila muridnyaberhasil, berarti gurunya dapatdikatakan berhasil. Tetapi bilamuridnya gagal, maka gurunyajuga dapat dikatakan gagal dalammendidik” imbuh Drs. H.Mahmud.

Perlombaan Matematika yangdiadakan oleh pihak Global-Qdimenangkan oleh murid kelas VISDN Kunciran 7 bernama Putri

Marfin Dayanti. Direktur UtamaGlobal-Q, Ir. H. Irzam Kasan danKepala Cabang, Edi Supardi S.Pdmemberikan respon terhadapterhadap juaranya Putri MarfinDayanti.

Dalam kesempatan tersebut,Global-Q juga mengajak danmemotivasi siswa siswi pesertalomba untuk berprestasi.(SAHAD)


Udin SyawaluddinLurah

Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Selamat Hari Pahlawan10 November 2010


Mengucapkan:


0004/204/92/012/94 SKPKB PPh Pasal 26 1992 143,936,065 3/2/1997 143,936,0652909/107/98/012/99 STP PPN 1998 44,512 7/2/2000 10/9/2001 44,5122015/107/92/012/94 STP PPN 1992 304,648,753 3/2/1997 304,648,7531730/106/01/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 2/9/2003 100,0001361/106/94/012/95 STP PPh Pasal 25/29 1994 19,452,119 17-06-1996 27-09-1999 19,452,1191143/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 11/11/2002 600,0001167/106/98/012/00 STP PPh Pasal 25/29 1998 347,900 1/5/2001 10/9/2001 347,900

48. BUANA ALAM SEMESTA 01.995.927.9-012.000 941,052,249 791,052,249 JL.DEMPO V.NO.15 RT 008 RW 03

0145/207/03/012/05 SKPKB PPN 2003 587,264,620 12/26/2005 18-01-2006 2/6/2006 512,264,6200040/201/04/012/05 SKPKB PPh Pasal 21 2004 1,676,760 12/26/2005 18-01-2006 2/6/2006 1,676,7600040/207/04/012/05 SKPKB PPN 2004 348,854,847 12/26/2005 18-01-2006 2/6/2006 273,854,8470123/201/03/012/05 SKPKB PPh Pasal 21 2003 3,256,022 12/26/2005 18-01-2006 2/6/2006 3,256,022

49. PERINTIS LINES 01.308.480.1-012.000 780,039,424 780,039,424JL.POLIM,PANGLIMA RAYA NO. 11

0970/106/00/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2000 50,000 28-02-2002 50,0000864/107/04/012/05 STP PPN 2004 300,000 21-02-2005 300,0000884/107/93/012/93 STP PPN 1993 20,000 30-10-1998 20,0000594/101/00/012/01 STP PPh Pasal 21 2000 50,000 27-02-2002 50,0000643/101/01/012/02 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 18-11-2002 100,0000378/206/96/012/98 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 3,560,400 30-12-1998 16-08-1999 3,560,4000215/106/01/012/02 STP PPh Pasal 25/29 2001 100,000 17-10-2003 100,0000110/206/90/012/95 SKPKB PPh Pasal 25/29 1990 643,983,975 3/2/1997 8/5/1997 643,983,9750091/203/91/012/96 SKPKB PPh Pasal 23 1991 57,741,342 8/5/1996 10/5/2000 57,741,3420029/203/90/012/95 SKPKB PPh Pasal 23 1990 73,123,707 3/2/1997 10/5/2000 73,123,7071966/101/03/012/05 STP PPh Pasal 21 2003 100,000 29-08-2005 100,0001663/107/94/012/95 STP PPN 1994 110,000 29-07-1999 10/5/2000 110,0001231/107/95/012/96 STP PPN 1995 200,000 29-07-1999 10/5/2000 200,0001185/107/01/012/02 STP PPN 2001 600,000 18-11-2002 600,000

50. DJONI IRMAN 06.976.976.8-012.001 778,915,154 778,915,154 JL. SULTAN HASANUDIN DALAM

0218/105/03/012/03 STP PPh Pasal 25/29 2003 389,457,577 6/1/2004 16-02-2004 389,457,5770005/207/03/012/03 SKPKB PPN 2003 389,457,577 6/1/2004 16-02-2004 389,457,577



Kepolisian Sektor MetroPesanggrahan, Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Kompol Iryanto SuandiKapolsek

Kecamatan CilandakKota Administrasi Jakarta Selatan

Said Ali, SHPlh Camat

Kelurahan Petukangan SelatanKecamatan Pesanggrahan

Kelurahan PesanggrahanKecamatan Pesanggrahan

Drs. Saodji Ismail, M.SiLurah



Mengucapkan:


Mengucapkan:


Kecamatan PesanggrahanKota Administrasi Jaksel

Drs. Syamsudin TondeCamat



Mengucapkan:

Bicara Untuk Bersatudan Bersatu Untuk

Bicara

Laspen SianturiPemimpin Redaksi



Mengucapkan:



Sudin Dinas PertamananKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Drs. Heri Bambang Ernanto, MMKasudin

SELAMATHARI



SELAMATHARI

PAHLAWAN


9Ibu kotaEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Sudin Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana

Kota Administrasi Jakarta SelatanMengucapkan:

SubejoKasudin

SELAMATHARI



SELAMATHARI

PAHLAWAN


10NusantaraEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Sudin Pertanian dan KehutananKota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

Ir. A. Bambang WisanggeniKasudin

SELAMATHARI



SELAMATHARI

PAHLAWAN


11SambunganEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Joyo Winoto Diduga ....Sambungan Hal. 1

Kisah di Balik RS Aminah: ....Sambungan Hal. 12

melihat keadaan putri sayasaat itu. Sungguh menyedih-kan, bahkan saya katakansungguh mengerikan melihatjiwa dan raganya. Kondisitersebut terjadi setelah men-jalani perawatan dan pengo-batan selama sembilan hari diRumah Sakit Aminah. Putrikubukannya menjadi sembuh,malahan menjadi tambahparah dan muncul penyakitbaru setelah berobat di RSAminah. Kala itu fisik sertaraut wajah anak saya terlihatmenyedihkan, sekaligusmenyeramkan. Disebabkanterjadi pembekakan di sekitarleher dan wajah. Beberapahari dia tidak bisa makan danminum, dan pandangannyahampa bagai setengah matisetengah hidup. Kami sekelu-arga sangat terpukul dengankenyataan pahit yang harusdia alami. Raganya seolahmau berangkat ke dunia laindan seperti tidak memiliki jiwalagi. Hal tersebut disinyalirakibat setelah berobat ke RSAminah.

Kisah menyedihkan ini be-rawal ketika kondisi putri sayatidak enak badan, langsungsaya bawa ke RS Aminah diKreo Cileduk RayaTangerang. Setelah tes darahdan urin, dokter menyarankantindakan rawat inap. Selanjut-nya hasil diagnosa dokter de-

mam berdarah.Namun hari kedua pera-

watan, dokter setelah melaku-kan diagnosa menyatakanpenyakit pasienya ada peny-akit baru lagi, yaitu types. Se-laku rakyat kecil yang awammasalah medis dan kedokter-an, saya manut saja apa katadokter. Namun hal terpentingbuat saya adalah bagaimanaputri saya cepat sembuh, tu-turnya.

Selama sembilan hari ma-sa perawatan, dua puluh tu-juh kali lengan anak saya dis-untik oleh dokter, dengan per-incian tiga kali disuntik dalamsehari. Dokter mengatakan,“Obat-obat tersebut disuntik-kan untuk menurunkan de-mam, lalu untuk obat infeksilambung serta anti biotik.”

Tindakan ini menyebabkan“lebam” kebiru-biruan sepan-jang lengan bekas jarum sun-tik. Dalam masa perawatan diRS Aminah, timbul bercak-bercak merah disertai pem-bengkakan pada wajah teru-tama pada bagian bibir, san-gat terlihat pembekakan den-gan jelas. Sewaktu ditanyakan,Dokter menjelaskan, bercak-bercak serta pembengkakantersebut diakibatkan “panasdalam” dan merupakan efekdari infeksi lambung.

Dalam kondisi sedih dansesak, saya selalu berdoa ke-

pada Allah agar anak sayacepat sembuh, sehat dan seg-era pulang kerumah. Karenamenurut Dokter, jika trom-bositnya sudah diatas limapuluh, anak saya boleh sajadibawa pulang dan dirawat dirumah, tutur dokter kepadasaya kala itu.

Saya merasa bersyukurkarena trombosit putri sayasudah diatas lima puluh, na-mun ada ganjalan dihati meli-hat pembengkan pada seku-jur wajah dan sudah merem-bet ke leher anak saya. Kare-na situasi dan kondisi, sertapenjelasan dokter mengenaiganjalan tadi, yaitu hanya efekdari infeksi lambung, denganperasaan bersyukur kami men-gambil keputusan untuk pu-lang ke rumah sesuai denganpenjelasan dokter.

Namun, entah pengobatanmodel apa yang dilakukandokter RS Aminah kepadaanak saya, bukannya semakinsehat tetapi sebaliknya. Ber-selang dua hari setelah pulangdari rumah sakit, saya mem-bawa dia kembali ke RS Am-inah untuk kontrol. “Masa Al-lah…………….., setelah tessample darah, dokter menga-takan putri saya terdiagnosaAnemia Plastik, padahal dok-ter yang menangani dari mu-lai masuk rumah sakit ini, sam-pai saat kembali kontrol ke

rumah sakit adalah dokteryang sama juga.

Luar biasa dan benar-be-nar luar biasa karena dalamwaktu sebelas hari, dokter RSAminah berhasi menemukantiga penyakit yang berbedapada tubuh putriku. Dan lebihaneh lagi, dokter yang samajuga memberikan obat yangsama meskipun dokter mene-mukan penyakit yang berbe-da, keluhnya.

Saat dalam perawatansaya d i rumah, anak sayatidak bisa makan dan minum,bibir serta lehernya semakinmembesar aneh, dan sangatsusah tidur. Bila d iajakngomong, eh….. malah airmata yang menetes di pipin-ya, sambil menatap kosongkepada keluarga atau kerabattetangga yang berusaha men-gajaknya untuk berbicara.

Kondisi putriku masih ka-cau balau, dan tatapan mat-anya kosong Pandangannyahampa dan wajahnya sendumenyeramkan, serta tidak da-pat ter lukiskan seberapaperihnya hati saya melihat diadalam penderitaan yang san-gat berat, setelah menjalanitindakan perawatan dan pen-gobatan oleh dokter RumahSakit Aminah. Semoga Allahmenyembuhkan jiwa dan rag-anya. Hanya itu pengharapankami sekeluarga.

Tetapi, yang terjadi hanyakehendak TYME. Anak sayasudah beristirahat dengan ten-ang, dan dalam hal ini saya ti-dak dapat menerima keadaanini. RS Aminah harus bertang-gung jawab secara hukum,imbuhnya.Dokter RS AminahPasang Infus di KepalaBayi

Pada situasi dan kondisiyang lain, dan sudah ditulisdalam pemberitaan edisi sebe-lumnya, RS Aminah didugakuat melakukan tindakan mal-praktek terhadap seorangpasien balita sakit berusia satubulan. Setelah berobat di RSAminah, bukannya makinsembuh, malahan menimbul-kan benjolan pada kepala bayi,yang akhirnya berakhir den-gan kematian bayi.

Benjolan terjadi disinyalirakibat cairan infus yang tidakdapat masuk ke dalam uratpembuluh nadi, dan akibatnyaterjadi pengumpalan cairan disatu titik di sekitar kepala bayi.

Pengambilan keputusanuntuk melakukan infus di ke-pala terindikasi keputusanyang kurang layak, mengingatumur pasien masih bayi satubulan.

Disebabkan krisis keper-cayaan terhadap RS Aminah,bayi dibawa berobat ke rumahsakit lain yaitu RSUD Fatma-

wati. Tapi tidak berselanglama, balita itupun meninggal-kan dunia fana ini.

Meskipun hal tersebutsudah dilaporkan ke Kement-er ian Kesehatan , MenteriKesehatan terkesan lambanuntuk segera menurunkan tim-nya ke lapangan dalam rang-ka melakukan survei ke RSAminah. Apakah RS Aminahmasih layak beroperasionaldan apa perijinannya sudahsesuai dengan aturan standar,dipertanyakan keberadaan-nya. Kalau perlu dan terbuktitidak layak lagi untuk berop-erasional sebaiknya RS Ami-nah ditutup saja. Agar janganmenimbulkan korban berikut-nya, disebabkan kualitas RSAminah terindikasi amburadul,sebaiknya Menteri Kesehatancabut perijinan RS Aminah.

Di lain sisi, Dinas Keseha-tan Kota Tangerang memberi-kan tanggapan pada hari Sabtu,14 Agustus 2010 lalu, melaluiwebsitenya, mengatakan “Di-nas Kesehatan KotaTangerang sudah mendapat-kan berita serupa melalui faxdari Depkes dan telah kamitindaklanjuti berita tersebutdengan:1.Memanggil manaje-men RS. Aminah yang diha-diri oleh: Direktur Operasion-al, Manajer Pelayanan Medik,dan Humas RS. Aminah. 2.Manajemen RS. Aminah

sudah melakukan klarifikasidengan membawa bukti buktiberupa: Kronologis Kasus,Resume Medis bayi Jesslyn,Surat Penolakan tindakanKedokteran, Surat Pulangatas permintaan sendiri, SuratKuasa a.n. Tn. Rapolo Tur-nip, dan berkas - berkas lain-nya yang terkait. 3. RS. Ami-nah sudah melakukan klari-fikasi ke Direktorat JenderalBina Pelayanan Medias Ke-menterian Kesehatan RI. 4.Dinas Kesehatan sudah da-tang untuk Visit ke RumahSakit tersebut.”

Ketika hal tersebutkembali dikonfirmasi ke RSAminah Minggu lalu, Penang-gungjawab RS Aminah,Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B.yang juga PenanggungjawabRS Prikasih ini tidak bersediamemberikan komentar. Teta-pi pada konfirmasi sebelumn-ya Dr.M.P.P. Simorangkir,Sp.B mengatakan, “Hal terse-but sudah ada hak jawabnya.Nanti kita ketemu lagi” ujarDr.M.P.P. Simorangkir, Sp.Bkepada Kantor Berita RBN.Tetapi apa yang dimaksuddengan hak jawab tersebutdipertanyakan, disebabkanRedaksi atau wartawan RBNbelum pernah merasa menda-patkan surat hak jawab dariRS Aminah terkait pember-itaan. (TIM)

ra, sudah merupakan kewa-jiban setiap pejabat negarauntuk menjaga kekayaannegara dan berperan aktifdalam mengantisipasi keru-gian negara.

Bila ada menemukan keg-anjilan ataupun indikasi keru-gian negara, sudah sewajarn-ya selaku pejabat negara un-tuk berkoordinasi dengan in-stansi atau pejabat negaralainnya demi terwujudnyapenyelamatan uang negara.

Walaupun di dalam per-masalahan tanah di KuninganBarat diduga negara dirugikansekitar Rp. 500 M, dan hal itujelas diketahui oleh Joyo Wi-noto selaku Kepala BPN RI,namun Joyo Winoto didugamenutup mata terhadap keru-gian Negara tersebut dan JoyoWinoto diduga terima upetiagar permasalah tanah Kun-ingan Barat tercipta statusquo sedemikian rupa.

Komisi Pemberantas Ko-rupsi (KPK), Mabes Polri danGubernur BI, Darmin Nasu-tion diharapkan turun tanganuntuk lakukan penyelidikandan dapat mengembalikanuang negara tersebut kembalike negara, demi terwujudnya

masyarakat adil dan makmurdi Negara Kesatuan Repub-lik Indonesia.

Sesuai dengan pantauaninsan pers terkait pembaharu-an utang PT Inti Insan Sen-tosa terindikasi “Korupsi Per-bankan” dan sudah pernahdisampaikan kepada Joyo Wi-noto sewaktu konferensi persdi Hotel Merkuri dua tahunlalu. Tetapi sampai berita iniditurunkan, keberadaan uangnegara sekitar Rp.500 M, san-gat dipertanyakan ke-beradaannya. Apa sudahdikembalikan atau tidak kenegara masih dalam bayangbayang umbra yang belumdapat terjawab.

Joyo Winoto disinyalirmenutup-nutupi kerugiannegara terkait dengan kreditPT Inti Insan Sentosa danKepala BPN RI diduga takutuntuk membuka kebenarankepada publik. Bagaimanauntuk membuat yang benardan dapat membasmi korupsikhususnya di bidang pertana-han serta berhubungan den-gan sertifikat yang dipertang-gungkan kepada bank, kalauuntuk keterbukaan informasipublik demi terciptanya pe-

merintahan yang bersih, JoyoWinoto terindikasi kurangbernyali untuk menegakkankebenaran.

Hal ini menjadi bahan ma-sukan kepada Presiden RI,SBY. Apa masih layak JoyoWinoto dipertahankan men-jadi Kepala BPN RI, kalaukurang mampu dalam mene-gakkan kebenaran dan terke-san takut untuk mengatakankebenaran. Terjadinya pem-baharuan utang (novative) PTInti Insan Sentosa (I IS)berkedudukan di Jakarta ke-pada PT Bali Marina Interna-sional (BMI) berkedudukan diDenpasar Bali, untuk kucurankredit miliaran kalau dalambentuk rupiah dari Bank Da-gang Negara (BDN) tahun1995 lalu, dengan menjamin-kan Ser tifikat Hak Milik(SHM) No. 61, terindikasi “ko-rupsi perbankan” disebabkanSHM No. 61 tersebut telah di-batalkan Pengadilan Negeri(PN) Jakarta Selatan (Jaksel)dengan nomor surat W7-Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990ke Kantor BPN Jaksel Tahun1990 lalu. Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) No. 170disinyalir berasal dari SHM

No. 61 yang dibuat jadi jami-nan hutang PT BMI di BadanPenyehatan Perbankan Na-sional (BPPN), sesuai dengansurat BPPN No. S-70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silamke Ketua PN Jaksel.

Kemudian penangananutang dilanjutkan oleh Perusa-haan Pengelolaan Aset (PPA)dan seterusnya hilang dariperedaran. Joyo Winoto ter-indikasi gratifikasi alias men-erima upeti dari PT Inti InsanSentosa, akibatnya BPN RIdiduga menutup mata ter-hadap keberadaan kerugianNegara tersebut. Dan pengu-rusan legalitas tanah Kunin-gan Barat seperti digantungpengurusan sertifikatnya. Halini dilakukan agar keberadaankerugian negara menjadi sat-us quo alias berupa “delik”yang tidak dapat terselesai-kan, walaupun negara dirugi-kan miliaran rupiah.

Akibatnya, jaminan utangsekitar Rp. 500 M hanyaberupa kertas-kertas berhar-ga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmikorupsi di Bumi Pertiwi Indo-nesia, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) & Mabes

Polri diharapkan turun tanganuntuk lakukan penyelidikandan atau penyidikan, agar cer-ita lagu lama “sengketa tanah”dan “permainan perbankan”dapat dituntaskan demi supre-masi hukum, dan keabsahankepemilikan tanah yang sudahberperkara puluhan tahun, le-galitas tanahnya memiliki sta-tus yang jelas.

Pembaharuan utang ant-ara PT IIS ke PT BMI tersu-rat pada akta Notaris Ny.Machrani Moertolo S., SH,No. C-86-HT-03-02 Th. 1994terurai dengan jelas, KarelPatipeilohy selaku DirekturUtama, Yopie Aliaman selakuKomisaris PT IIS, disebut se-bagai “debitur lama”. Sedan-gkan Trisyanti Theresia San-toso, SH selaku Direktur, Ste-fanus Winokan selaku Direk-tur Utama, Heryadi Bunyaminselaku Komisaris Utama danIwan Zullian selaku Komisa-ris Perseroan dari PT BMIdisebut sebagai “debiturbaru”, dan diwakili Anny An-driyani, selaku Kepala DeskPenyelamatan Kredit BDN,untuk menjalankan surat kua-sa 36/158/Dir secara dibawahtangan tahun 1995 silam. Per-

janjian debitur lama dan debi-tur baru adalah: hutang pokoksebesar USD 40.000.000.,u tang bunga USD9.094.559,71 dan tidak terma-suk denda sebesar USD1.270.208,03 menjadi utangdebitur baru yang akan diba-yarkan lunas, 2 Januari 2015mendatang.

Seiring dengan itu, asetdebitur lama tanah seluas12.230 meter persegi, SHMNo. 61 akan dialihkan menja-di atas nama debitur baru, dandebitur baru menjaminkan“Corporate Guarantee” dariPT Graha Hexindoberkedudukan di Jakarta. Dilain sisi, Kanwil BPN DKIJakarta sudah membatalkanSHGB No. 170 dengan nomorsurat 032/23-550.1-0902-PTL-2002 tgl 12 Juni 2002lalu, karena SHGB No. 170berasal dari SHM No. 61yang disinyalir cacat hukum,atas nama Ainun Binti Ibra-him tgl 12 Nopember 1983,sedangkan Ainun sendiri telahmeninggal dunia 1971.

Ketika hal tersebut pernahdikonfirmasi kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI, Joyo Winoto Phd,

memaparkan, “Tentang kasustanah Kuningan Barat SHMNo. 61 yang diubah menjadiSHGB No. 170 sudah dima-sukkan dalam agenda pro-gram BPN RI tentangpengkajian kasus pertanahan,dan langsung memberikan dis-posisi ke Direktur SengketaBPN RI agar menuntaskanhal tersebut, sesuai denganhasil Rapat Kerja Nasional(Rakernas) 2009, BPN RIMenjawab Tantangan Refor-ma Agraria dan PelayananPublik Pertanahan” ujar Joyosaat Rakernas BPN RI tahunlalu.

Tetapi sampai berita ini di-turunkan, sertifikat tanah PTIndah Bumi Bosowa masihdalam posisi “gantung”, pada-hal ahli waris Hasan bin Taudjisudah melepaskan haknyakepada PT Indah BumiBosowa.

Sewaktu hal tersebutdikonfirmasi ke BPN RI, JoyoWinoto terkesan gerah ter-hadap kehadiran wartawandan tidak bersedia dikonfirma-si. (Tim RED 08)

peraturan perundang-undan-gan perpajakan”.

Adapun surat konfir-masi dikirimkan untuk men-jalankan tugas jurnalistik agarpemberitaan berimbang, ter-kait tunggakan pajak TahunPajak 2002 s/d 2006 sekitarRp 242 miliar dari sektor pa-jak PPN, PPH, dan pajakbarang mewah yang belumjelas apa sudah ditagih ataubelum, disebabkan kurangtranpansinya Ditjen pajak ke-pada masyarakat saat itu.

Darmin Nasution terkesanmenutupi “ketidakberesan”penagihan pajak oleh KantorPelayanan Pajak Pratama

Kebayoran Baru Satu ,sewaktu Drs. R. Arief Boed-iman, M.M menjabat KepalaKantor. Surat konfirmasi ditu-jukan ke Kepala Kantor KPPKebayoran Baru, dengan tem-busan Dirjen Pajak, tetapiyang menjawab surat, lang-sung Darmin Nasution yangmenjabat Dirjen Pajak saat itu.

Dalam konferensipers dua tahun lalu di gedungditjen pajak di Jakarta, DarminNasution menjawab konfirma-si, terkait tunggakan pajakPasaraya Tosersajaya, yangnotabene milik mantan ment-eri, Abdul Latif, dengan lu-gas mengatakan, “Saya akan

jawab hal tersebut bulandepan. Jadi… Dirjen Pajakfair dalam memberikan infor-masi.” Tapi ironisnya, sampaiDarmin Nasution menjadiGubernur Bank Indonesia,penantian terhadap apa yangdikatakan oleh Darmin Nasu-tion pada saat konferensi pers,rupanya menjadi sekedar“penantian” alias tak terjawab

Ketika in-d ikasi “borok warisan”Darmin Nasution, terkait tung-gakan pajak tahun pajak 2002s/d 2006 sekitar Rp 242 miliardari sektor pajak PPN, PPH,dan pajak barang mewah,dikonfirmasi secara tertulis ke

Kepala Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI, tanggal20 Nopember 2009 lalu, sam-pai berita ini diturunkan, HadiPoernomo belum bersediamemberikan komentar. Se-dangkan surat konfirmasi ke-pada Dirjen Pajak, yang dikir-imkan pada tanggal yangsama, juga memiliki nasibyang sama, yakni, M. Tjiptar-jo juga belum bersedia mem-berikan tanggapan.

Ironisnya, setiap ke-beradaan surat konfirmasitersebut dipertanyakan keDitjen Pajak, M. Tjiptarjo,Ketua BPK RI, Hadi Poerno-mo dan Gubernur BI, Darmin

Nasution, ketiga pejabatnyatidak bersedia memberikankomentar terkait perpajakantersebut.Pengalaman M elakukanKonfirmasi ke PasarayaTosersajaya

Saat indikasi tunggakanpajak Pasaraya Tosersajayayang berdomisili di Jl. Iskan-darsyah II No. 2, yaitu tung-gakan pajak sekitar 21,969miliar rupiah dikonfirmasi se-cara ter tu lis, tanggal 10Desember 2007 lalu, pihakPasaraya Tosersajaya tidakbersedia dikonfirmasi.

Dan sewaktu dikon-firmasi ulang lagi pada tahun

2010 baru-baru ini, PasarayaTosersajaya juga tetap belummau memberikan komentar.Menurutnya stafnya, kalaumau melakukan pemotretan didalam Gedung Pasaraya,harus terlebih dahulu mem-buat permohonan ijin secaratertulis kepada pihak PasarayaTosersajaya.

Untuk terciptanya pem-bayaran pajak sesuai denganUndang-undang Pajak, Kejak-saan Agung (Kejagung) RIdiharapkan untuk penyelidikanterhadap PT Pasaraya Toser-sajaya beserta petugas perpa-jakan yang menangani pajakPasaraya Tosersajaya.

Di lain situasi, agar tidakmenimbulkan “delik hukum”dengan “delik pers” KetuaDewan Pers, Bagir Manandiharapkan untuk memberikan“solusi”, apakah bila adadiduga terjadi indikasi korupsidan keberadaan indikasipengemplang pajak dikonfir-masi secara tertulis demi ter-ciptanya pemberitaan yangberimbang, namun konfirma-si tidak dapat berhasil sejakdari tahun 2007 silam. Apa halkonfirmasi perlu dijawab atautidak demi kebutuhan infor-masi public, Dewan Pers di-minta lakukan pengkajian.

(Tim 05)

Seharusnya Bertanggung Jawab ....Sambungan Hal. 4


12RagamEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Kinerja Joyo Winoto Selaku Kepala BPN RI Terindikasi Bobrok dan “Sarat Korupsi”

Joyo Winoto Selayaknya “Diadili”Jakarta, Kantor Berita RBNPresiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkanmenurunkan timnya untuk turun ke lapangan dalam melakukan cekdan recek terkait dengan laporan Joyo Winoto selaku kepalabadan, apakah Joyo Winoto menjalankan fungsinya dengan benarselaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI atau hanyamemberikan laporan terindikasi palsu alias laporan asal bapaksenang.

Hal tersebut disebabkan Joyo Winoto,PhD, Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) RI terindikasi menipu Presiden RI,Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saatmembuat laporannya selaku Kepala BPN RIkepada SBY dalam dalam rangka menyambutHUT Agraria belum lama ini.

Joyo Winoto seharusnya ditangkap bilaterbukti melanggar hukum setelah dilakukanpenyelidikan sampai ke penyidikan olehinstansi terkai t sehubungan dengansemaraknya permasalahan tanah di Tanah AirIndonesia yang diduga sengaja dibuat statusquo sedemikian rupa, disebabkan keberadaanstatus quo legalitas tanah disinyal irmenguntungkan Joyo Winoto secara pribadiserta terindikasi gratifikasi miliaran rupiah.

Hal tersebut disampaikan salah seorangrakyat, narasumber Kantor Berita RBN yangtidak bersedia namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta Minggu lalu.

Demi terciptanya pemerintahan yangbersih di Jajaran BPN RI, SBY diminta untukreformasi pejabat BPN RI khususnya terhadapJoyo Winoto selaku kepala badan. Bila ijinpenyelidikan diperlukan disebabkan JoyoWinoto adalah pejabat negara setingkatmenteri, SBY diharapkan memberikan ijinpenyelidikannya, supaya masa depaninstitusi BPN dapat terselamatkan sertasemakin profesional selaku dalam menerbitkansertifikasi legalitas pertanahan.

Sebagai bahan masukan terhadap SBY,alangkah lebih baik bila Kepala BPN RI berasaldari pejabat karir BPN, disebabkan tugaspokok dan fungsinya kepala badan selakupengambilan keputusan tert inggi dalammenerbitkan surat keputusan tentang legalitastanah membutuhkan pengalaman yang luasselain pendidikan akademiknya yang bagus.Dalam hal ini Kementerian PemberdayaanAparatur Negara diminta untuk lakukanpengkajian terhadap syarat syarat kepala BPNRI agar syaratnya berasal dari pejabat karirBPN, ujarnya.

Sebagai contoh, Kapolri berasal daripejabat karir kepolisian dari tingkat bawah.Dimulai dengan memimpin dari t ingkatKapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnyamenjadi Kapolri. Sama juga dengan institusikejaksaan. Jaksa Agung berawal dari jaksakarir yang diawali dengan pejabat sebagiKajari, Kajati dan Jaksa Agung. Sebagaipengambilan keputusan tertinggi dalam suatuinstitusi, pengalaman sangat menentukankeberhasilan pemimpinnya.

Tidak lucu kalau kebijakan atau suratkeputusan seorang pejabat negara digugat“melulu” dan walaupun putusan sudahmemiliki kekuatan hukum tetap, tetapi dalammenjalankan pu tusan hukum tersebu t,pejabatnya tidak bersedia menjalankan isiputusan serta terindikasi dibuat status quo(digantung) sedemikian rupan tanpamemandang dan menyadari dampak dari sta-tus quo tersebut.

“SBY adalah Presiden pilihan rakyat. Kamicinta Presiden SBY, selamatlah kiranya BapakPresiden RI yang bijaksana memimpin negarakami tercinta. Namun demikian, betapa sedihdan geram hati dan pikiran kami terhadap polapikir maupun kebijakan Joyo Winoto PhDselaku kepala badan setelah kami mendengarpenjelasan dari salah seorang staf JoyoWinoto yang mengharapkan Joyo Winoto,PhD digant i dengan orang yang tepatmemimpin BPN RI.” imbuhnya.

Menurut stafnya, Joyo Winoto, PhD tegamenipu Presiden RI, SBY yaitu membuatlaporan terindikasi palsu denganmengorbankan Rakyat Indonesia serta masa

depan institusi pertanahan.Dalam kepemimpinannya Joyo Winoto

terkesan arogan dan memimpin seperti sistimkerajaan. Sering melakukan mutasi terhadappejabat jajarannya bila menurutnya kurangloyal. Pada hal bawahannya bukan karenakurang loyal tetapi Joyo Winoto yang kurangmemahami sistem dan diduga seringmenerbitkan su rat kepu tusan (SK)sembarangan serta terindikasi memperkayadiri sendiri dari penerbitan SK.

Akibatnya SK yang diterbitkan merugikanpihak lain dan digugat di Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN), karena Joyo Winotoselaku kepala badan sangat jarang meninjaukembali SK yang sudah diterbitkan, Bila SKsudah terlanjur terbit, jalan satu satunyaadalah menggugat ke PTUN.

Disinyalir Joyo memiliki kebobrokanlainnya, yaitu: memelihara perkara/sengketatanah supaya jangan sampai adapenyelesaiannya demi keuntungan pribadiatau kepentingan pihak lain, menjadikanpejabat BPN kurang berfungsi sebagaimanamestinya sehingga tidak berkaryamaksimal, membiarkan staf tidak disiplinkerja dan banyak lagi yang tidak dapatdisebutkan satu persatu.

Untuk data dan fakta yang lebihakurat, ada baiknya Presiden SBYdiharapkan untuk memanggilstaf ahli dan atau deputideputi Jajaran BPN RIdemi terciptanyap e m b e n a h a njajaran BPN,tandasnya.

Khusus mengenai pengalaman kamiterhadap Joyo Winoto,PhD saat pengurusantanah kami sangat menyedihkan dan hampirmenyerah karena kepemimpinan Joyo sangatunik dan dapat dikatakan aneh.

Joyo tidak bersedia menerima tamumasyarakat biasa seperti kami menghadap,padahal beliau adalah pejabat public dandiduga kebal hukum karena merasa dekatdengan Presiden SBY. Bila dilihat dari styledan gayakepemimpinannya,BPN RIs e p e r t im i l i kJoyosendiri

dan terindikasi arogan dalam pengambilankeputusan, baik terkait SK kepada eksternaldan terlebih didalam internal. Segala sesuatuurusan di BPN harus beruirusan langsungdengan Joyo Winoto selaku kepala badan.

Joyowinoto PhD telah menerbi tkansertifikat tanah PT Genta Prana menjadi HGUNo. 149 atas nama. PT Buana Estate, tanpasepengetahuan PT Genta Prana dan tanpaganti rugi. Joyo adalah orang yang tidak

sporti f, t idak bersediamemperbaiki kesalahan

yang dibuat sendiri,w a l a u p u n

s u d a h

terbukti salah.Disebabkan Joyowinoto, PhD tidak taat

hukum maka Ketua PTUN Jakarta telahmembuat surat perintah eksekusi kepadaKepala BPN-RI dan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor.

Adapun Kepala Kantor Pertanahan Bogormaupun Kepala Kanwil BPN Jabar sudahmelaksanakan putusan MA tersebut. TetapiJoyowinotop PhD tidak berniat menyelesaikanwalaupun Deputi V BPN sudah mengajukankonsep untuk ditandatangani.

Juga Panitera PTUN Jakarta telahmengumumkan di Koran, supaya diketahuimasyarakat luas, namun Joyo Winoto terkesansepele dan menganggap putusan PTUNtersebut seperti putusan “anak anak” dan tidakperlu dilaksanakan.

Ketua PTUN Jakarta juga sudah membuatsurat ke Ketua DPR-RI, dan surat yang

sama kepada Presiden RI dengan nomorW2.TUN1.57/HK06/III/2010 tanggal 24-03-2010 perihal pengawasanpelaksanaan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.Akan tetapi semuanya hal tersebut tidakdipedulikan dan Joyo Winoto diduga“cuek-bebek” .

Adapun surat perlindungan hokumyang dikirimkan ke Presiden RI, saatdikonfirmasi setelah dikirimkan tanggal 4Oktober 2010 lalu masih berada di mejaDonny, Biro Hukum Sekretariat Negara(Setneg). Mudah-mudahan dalam waktudekat ini dapat selesai diproses sebagaimanamestinya. Dalam hal ini Presiden SBY melaluiSetneg diminta untuk menindaklanjuti laporanmasyarakat.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke BPNRI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan

komentar. (Tim RED)


tabloid rbn edisi 005

Documents

momentum pers untuk

pantauan kantor berita

membayar mahal kerumah

ibu mantan pasien menu

tan pasien rs aminah

kantor berita rbn

kelayakan rs aminah