tabloid rbn edisi 014

Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Indek Berita

GratisTABLOID

Akses Baca beritaaktual kami

Media Online Rakyat Bicara Newswww.rakyatbicaranews.comOnline: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Akses BacaSurat Kabar

Edisi: 014 20 - 26 JUNI 2011

Antara MomentumPers SelakuPengawal Kebenarandan PeraturanKepala BPN RI No 1Tahun 2011

Kapus Lemigas DidugaLindungi Mafia Proyek“Fiktif”Ir. Djoko Sunarjanto,M.Si Beserta KroniDisinyalir Terima SuapRatusan Juta Rupiah

Polda Metro Jaya DimintaLakukan PenyelidikanDua Mantan PasienMeninggal Dunia Akibat“Salah Diagnosa”Manajemen RS AminahTerindikasi Pelihara“Dokter Pembunuh”

Halaman..02

Halaman..15

Halaman..19

Rakyat Bicara News

Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc2

Bersambung Ke Hal...27

Antara Momentum Pers SelakuPengawal Kebenaran dan Peraturan

Kepala BPN RI No 1 Tahun 2011

Jakarta, Kantor BeritaRBN

Untuk menjalankantugas, fungsi dan perananpers selaku pengawal ke-benaran, kontrol sosial, pe-muka pendapat dalam me-ngembangkan opini yangberkembang, dan musuhkoruptor serta politikus bu-suk, seorang wartawan da-lam menjalankan tugasnyaperlu super hati hati danmentaati Kode Etik Jurna-listik, Undang Undang PersNo 40/Tahun 1999 danStandar Kompetensi War-tawan (SKW), agar insanpers dalam menjalankantugasnya dapat aman danterkendali.

Dalam mencari, me-ngumpulkan, menyebar-luaskan gagasan dan infor-masi, insan pers diharapkanmenjalankan tugas jurna-listik secara profesional de-ngan pemberitaan yangakurat dan berimbang agarmasyarakat mendapatkan

informasi yang terjadi se-cara nyata tanpa rekayasa.

Dengan prinsip momen-tum pers selaku pengawalkebenaran, insan pers diha-rapkan dapat mengawalPeraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Re-publik Indonesia (BPN RI)agar dapat berjalan seba-gaimana mestinya denganharapan pelayanan perta-nahan di Bumi Pertiwi Indo-nesia semakin profesionaldengan keterbukaan infor-masi publik.

Sesuai dengan peraturanKepala BPN RI Nomor 1Tahun 2011 tentang Pelim-pahan Kewenangan Pem-berian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Ta-nah Tertentu telah teruraidengan jelas, apa yangmenjadi tupoksi KepalaKantor Pertanahan dan tu-poksi Kepala Kantor Wila-yah Pertanahan.

Dalam peraturan terse-but, Pasal 3 Kepala KantorPertanahan memberi kepu-tusan mengenai: pemberianhak Milik atas tanah per-tanian yang luasnya tidaklebih dari 20.000 meterpersegi (dua puluh meterpersegi); Pemberian HakMilik atas tanah non perta-nian yang luasnya tidak

lebih dari 20.000 (dua ribumeter persegi); PemberianHak Milik atas tanah dalamrangka pelaksanaan pro-gram: transmigrasi, redistri-busi tanah, konsolidasi ta-nah dan pendaftaran tanahyang bersifat strategis, mas-sal, dan program lainnya.

Dalam Pasal 4 dinyata-kan, Kepala Kantor Perta-nahan memberi keputusanmengenai: pemberian HakGuna Bangunan untuk or-ang perseorangan atas ta-nah yang luasnya tidak lebihdari 1.000 M persegi (se-ribu meter persegi); pem-berian Hak Guna Bangunanuntuk badan hukum atastanah yang luasnya tidak le-bih dari 5.000 (lima ribu m-eter persegi); semua pem-berian Hak Guna Bangunanatas tanah Hak penge-lolaan.

Pasal 5 tertulis, KepalaKantor Pertanahan mem-beri keputusan mengenai:pemberian Hak Pakai un-tuk orang perseoranganatas tanah pertanian yangluasnya tidak lebih dari20.000 M persegi (dua pu-luh ribu meter persegi);pemberian Hak Pakaiuntuk badan hukum atastanah pertanian yang luas-nya tidak lebih dari 20.000

(dua puluh ribu meter per-segi); pemberian Hak Pa-kai untuk orang perseora-ngan atas tanah non perta-nian yang luasnya tidak le-bih dari 2.000 (dua ribumeter persegi); pemberianHak Pakai untuk badan a-tas tanah non pertanian yangluasnya tidak lebih dari2.000 (dua ribu meter per-segi); semua pemberianHak Pakai atas tanah HakPengelola.

Sedangkan Pasal 6,Kepala Kanwil Badan Per-tanahan Nasional memberikeputusan mengenai: pem-berian Hak Milik untuk or-ang perseorangan atas ta-nah pertanian yang luasnyalebih dari 20.000 (dua pu-luh ribu meter persegi);pemberian Hak Milik untukbadan hukum atas tanahpertanian yang luasnyalebih dari 20.000 (duapuluh ribu meter persegi);pemberian Hak Milik atastanah non pertanian yangluasnya lebih dari 2.000(dua ribu meter persegi)dan tidak lebih dari 5.000(lima ribu meter persegi);

Di dalam Pasal 7, Ke-pala Kanwil Badan Perta-nahan Nasional memberikeputusan mengenai pem-berian Hak Guna Usahaatas tanah yang luasnyatidak lebih dari 1.000.000

Koordinator Pokja Wartawan BPN RIPenulis: Laspen Sianturi

Antara Momentum Pers SelakuPengawal Kebenaran dan Peraturan

Kepala BPN RI No 1 Tahun 2011

Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc3Presiden SBY Berikan Arahan Agar Hukum Tetap Ditegakkan

Joyo Winoto BatalkanSertifikat PT Buana Estate


Jakarta, Kantor Berita RBN“Dalam rangka memenuhi ke-

tentuan Pasal 116 ayat (6) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 ten-tang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara danmemberikan kepastian hukum

kepada penggugat selaku pencarikeadilan, Presiden memberikanarahan agar hukum harus ditegakkandan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht) harus dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan

kepada Presiden.”Hal tersebut disampaikan Menteri

Sekretaris Negara Republik Indone-sia, Sudi Silalahi dalam suratnyatanggal 2 Mei 2011 kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI) dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bo-gor terkait perkara PT Genta Pranadan H.M. Sukandi (Para Penggugat)melawan Kepala BPN RI (TergugatI), Kepala Pertanahan KabupatenBogor (Tergugat II) serta PT BuanaEstate (Tergugat Intervensi II) dan te-lah diputus oleh Pengadilan PTUNJakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo Kasasi MahkamahAgung Nomor 482 K/TUN/2007 jo

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono

Sudi Silalahi Joyo Winoto


>>Gubernur DKI Diminta Segera “Copot”

Walikota “Terkaya” dan “Terlama” di Lingkungan Pemda DKI JakartaKPK Diminta Lakukan Penyelidikan Terhadap Indikasi

Korupsi Syahrul Effendi Bersama Sotar Harahap

Gubernur DKI, Fauzi Bowo (foto:andre)

Walikota Jaksel, Syahrul Effendi bersama Mantan Kabag Umum, Sotar Harahap (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBMSelaku walikota “terkaya” dan

“terlama” dalam menjabat WalikotaJakarta Selatan (Jaksel) dan sebagaipejabat Jajaran Pemprov DKI Jakar-ta yang perlu menjaga amanah dariGubernur DKI, Syahrul Effendi di-minta untuk segera “dicopot” darijabatannya dan Komisi PemberantasKorupsi (KPK) diharapkan lakukanpenyelidikan terhadap indikasi ko-rupsi yang dilakukan Syahrul Effendisejak menjabat walikota dalam per-kaya diri.

Pasalnya, Walikota Jaksel SyahrulEffendi terindikasi “doyan setoran”untuk perkaya diri bersama kroninyadengan menghalalkan berbagai caradalam mendapatkan keuntungan dirisendiri tanpa memikirkan bahwa haltersebut adalah perbuatan merugikannegara.

Dalam menjalankan misi perkayadiri tersebut disinyalir Walikota JakselSyahrul Effendi bekerja sama denganSotar Harahap saat menjabat KabagUmum yang sekarang ini mendudukiposisi Asisten Perekomian di Lingku-ngan Walikota Jaksel. Adapun du-

gaan tersebut terkait Anggarankegiatan pagu belanja lang-sung Tahun Anggaran (TA)2010, 2009, 2008 dan2007 lalu.

Hal tersebut disam-paikan sumber KantorBerita RBN yang ku-rang bersedia identitas-

nya dibuka dalam pembe-ritaan di Jakarta belumlama ini.

Sebagai atasan lang-sung Syahrul Effendi se-

laku Walikota Jaksel, Gubernur DKIJakarta DR Ing. Fauzi Bowo (Foke)diminta lakukan pembinaan terhadapWalikota Jaksel dan Jajarannya, su-paya melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan sumpahjabatannya ketika dilantik menjadiWalikota dan pejabat terasnya.

Adapun pagu anggaran kegiatandan total rekening Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah TA 2010 lalu de-ngan nilai anggaran kegiatan sebesarRp 143.799.000.000,- dan total re-kening (anggaran yang dipergunakan)Rp 135.983.149.600,- serta sisaanggaran Rp 7.815.850.400,- .

Keberadaan anggaran kegiatansebesar Rp 135.983.149.600,- didu-ga sarat setoran setoran kepada Wa-likota Jaksel Syahrul Effendi denganpersekongkolan dengan mantan Ka-bag Umum Sotar Harahap yang disi-nyalir melakukan dwifungsi, yaitu se-laku pejabat Pemkot Jaksel dan jugaselaku Toro (Tukang olah raja olah).

Demi terwujudnya pelayanan ma-syarakat di wilayah Kota AdministrasiJakarta Selatan (Jaksel) serta tercip-tanya pemerintahan yang bersih dari


Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc5korupsi, kolusi, nepotismedan gratifikasi kepada pe-jabatnya, Kejaksaan TinggiDKI diminta turun tanganuntuk periksa indikasi ko-rupsi maupun harta keka-yaan Walikota Jaksel,Syahrul Effendi dan mantanKabag Umum Sotar Hara-hap yang terindikasi jugaikut perkaya diri.

Walikota Jaksel SyahrulEffendi juga “pelesetkan”amanah Gubernur DKI Ja-karta Fauzi Bowo terkaitdengan Syahrul Effendi“doyan setoran” untuk per-kaya diri, sehingga amanahuntuk menjalankan rodapemerintahan Kota Ad-ministrasi Jaksel terkesankurang profesional dan ter-indikasi sarat dengan ke-pentingan pribadi Walikotadan semarak dengan duga-an nepotisme, akibatnyapejabat eselon tiga dan ese-lon empat merupakan or-ang orang kroninya, terma-suk penentuan untuk men-jadi pejabat camat dan lu-rah disinyalir pilih kasih tan-pa memandang pres-tasinya.

Selaku orang nomorsatu di wilayah Jaksel,Syahrul Effendi diharapkandapat menjadi contoh pa-nutan bagi masyarakatJaksel khususnya bagi pe-jabat eselon jajaran Wali-kota, jangan hanya menjadi“walikota terkaya” yangmemiliki rumah mewah,mobil mewah, ekonomimewah dan dapat menye-kolahkan anaknya ke luarnegeri.

Dalam kepemimpinan-

nya Syahrul Effendi terindi-kasi “bobrok” serta laku-kan berbagai pelanggaranyang tidak dapat diuraikansatu persatu. Mulai dari in-dikasi permasalahan “sepe-da ontel”, setoran setorandari pelaksanaan proyek,setoran setoran pemeliha-raan gedung kantor wa-likota, setoran setoran pe-ngadaan ATK, serta seto-ran setoran pengangkatancamat dan lurah.

“Memang…. setoransetoran tersebut tidak dite-rima langsung oleh SyahrulEffendi, tetapi diterima or-ang lain yang diduga selakuorang kepercayaan wali-kota, dan sudah diciptakanSyahrul Effendi sedemikianrupa, dan disinyalir salahsatunya Sotar Harahap ke-tika menjabat Kabag U-mum yang sekarang men-jadi Asisten Walikota. Jadikalau ada terjadi hal yangtidak diinginkan, dalampembuktiannya harus mela-lui proses yang panjang danrumit, serta bila dipandangperlu Walikota tinggalmembuang badan dan me-ngorbankan orang lain. Da-lam hal ini kepiawaianKPK dan BPK RI sangatdibutuhkan untuk lakukanaudit dan penyelidikanbersinergis, demi tercip-tanya pemerintahan yangbersih di wilayah hukumPemkot Jaksel” imbuhsumber.

Contoh dimana penggu-naan anggarannya sangatdipertanyakan keabsahandan kebenarannya, yaituanggaran pemeliharaan danperawatan kenderaan dinas

operasional (perbaikan,servis besar dan kecil) de-ngan nomor rekening120.01.070 sebesar Rp2.930.794.000,-, pemeli-haraan dan perawatan ken-daraan dinas bermotor(KDO-BBM) sebesar Rp3.458.312.000,- dengannomor rekening120.01.071, serta pemeli-haraan dan perawatanKDO (perpanjanganSTNK) dengan nomor re-kening 120.01.072 sebe-sar Rp 50.824.800,- .

Belum lagi pemeliharaanAC Chiler, pemeliharaanlift, pemeliharaan pompa airbersih, pemeliharaan ACsplit, pemeliharaan spling-ker/ instalasi pemadam ke-bakaran, pengadaan meu-belair gedung kantor keca-matan dan kantor lurah, pe-rawatan Genset yang di-duga sarat korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi,juga perlu dituntaskan de-ngan turunnya tim Inspek-torat Daerah DKI Jakartamelakukan audit yangprofesional dan transparankepada publik.

Di lain sisi proyek pera-watan rumah dinas Waliko-ta, kalau tidak salah padatahun 2007 lalu, kontraktorpelaksananya adalah sau-dara Walikota sendiri. Wa-laupun dalam seleksi ad-ministrasi sudah ditemukan“pemalsuan dokumen”yang merupakan akta au-tentik dan sudah masuk ra-nah pidana, namun Wali-kota terkesan tidak mau ta-hu dan tidak ada tindakanuntuk menuntut kontraktorpelaksana sebagai konsek-

wensi supremasi hukumyang berlaku di NegaraKesatuan Republik Indo-nesia. Apa karena masihada ikatan saudara sehinggatidak dilaporkan ke penyi-dik, sangat dipertanyakankeberadaannya.

Lebih jauh lagi sumbermengatakan, “Kinerja paraAsisten Walikota Jakseldan kepala bagiannya ter-indikasi bobrok dan didugaterjadi “cari muka” supayaWalikota Jaksel senangtanpa memberikan tang-gung jawabnya dengan be-nar selaku pejabat ring satutingkat Walikota sesuai de-ngan tupoksinya, ujarnya.

Dalam membuat strategiyang efisien untuk pemba-yaran restribusi daerah jugadipertanyakan prestasi pe-jabat yang mengatur tentangbagaimana supaya pe-nempatan pembayar pajakdaerah strategis. Tadinyakantor tersebut berada dilantai dasar, dan sekarangberada di lantai 7 kalau ti-dak salah. Masa harus naiklift dulu masyarakat pemba-yar pajak untuk membayarpajak. “Apa karena kurangsetoran atau bagaimana ya?Kurang efisien itu”

Sedangkan item kegia-tan yang dilaksanakandengan honor panitia yanglumayan besar juga diper-tanyakan keberadaannya,dan terindikasi ikut setoransetoran dari panitia kepadaorang kepercayaan wali-kota, tandasnya.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN maupuninformasi yang dapat


>>Sambungan dari hal. 04


dikumpulkan, Syahrul Effendi men-duduki walikota terkaya diantara limawalikota se-DKI Jakarta dan BupatiKepulauan Seribu pada tahun 2010.

“Kekayaan saya Rp 12.514.521.008,ujar Syahrul Effendi di Gedung Balai AgungPemerintah Provinsi DKI, Jl MedanMerdeka Selatan, Jakarta, Rabu 4Agustus 2010 lalu di hadapan Wakil KetuaKPK Bidang Pencegahan, HaryonoUmar.”

Disusul Walikota terkaya keduaadalah Walikota Jakarta Pusat yangdijabat Sylviana Murni saat itu de-

ngan kekayaan Rp 6.530.365.285dan US$ 37.676. Selanjutnya posisiketiga ada Walikota Jakarta Barat,Djoko Ramadhan, yang memiliki ke-kayaan Rp 6,7 miliar. Walikota Ja-karta Timur, Murdhani sejumlah Rp5 miliar. Sedangkan Walikota JakartaUtara Bambang Sugiyono, memilikiharta senilai Rp 2,3 miliar dan BupatiKepulauan Seribu, Burhanuddin,jumlahnya Rp 2 miliar. Keempat wa-likota lainnya sudah mutasi untuk ja-batan baru, sedang Syahrul Effendimasih dapat bertahan menjabat Wali-kota Jaksel.

Ketika indikasi korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi tersebutdikonfirmasi secara tertulis kepadaWalikota Jaksel, Syahrul Effendimemberikan disposisi surat kon-firmasi kepada Sekretaris Kota dankemudian disposisi kepada Sotar Ha-rahap, dan selanjutnya didisposisikanlagi kepada Ciptoyo untuk dijawabsecara tertulis. Menurut Ciptoyo haltersebut sudah dilaporkan kepadaAsisten Perekonomian Sotar Hara-hap supaya surat konfirmasi akandijawab secara tertulis.

(Andre/Fanni/Rapolo)


Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc15Kapus Lemigas Diduga Lindungi Mafia Proyek “Fiktif”

Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si Beserta KroniDisinyalir Terima Suap Ratusan Juta Rupiah>>ÞKPK Diminta Turun Tangan Basmi “Koruptor”

Jakarta, Kantor Berita RBNSupaya “biang koruptor” dapat

terbasmi dari Bumi Pertiwi Indone-sia, khususnya di Pusat Penelitian danPengembangan Teknologi Minyakdan Gas Bumi Lemigas, KomisiPemberantas Korupsi (KPK) dimintaturun tangan untuk lakukan penye-lidikan terhadap indikasi korupsi,kolusi, nepotisme dan gratifikasi yangterjadi di lingkungan Lemigas Cipulir.

Pasalnya, diduga Ir. Djoko Sunar-janto, M.Si beserta kroni terima suap

ratusan juta rupiah untuk perkaya diridan mengakibatkan kerugian Negara,karena Negara membayar tagihan pro-yek “fiktif” kepada kontraktor pe-laksana PT Delapan pancuran Emas.Permintaan Pengadaan Barang (PPB)dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesarRp.424.487.877,- dengan nilai kontrakRp 419.100.000,- terindikasi “fiktif”alias tidak dikerjakan tapi dibayarNegara sesuai rincian anggaran biaya.

PT Delapan Pancuran Emas

disinyalir tidak mengerjakan proyektersebut, tetapi membuat penagihankepada P2K Lemigas, kemudian se-telah tagihan tersebut diterima kon-traktor, disetor kembali kepada ok-num Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si be-serta kroni kroninya sekitar404.000.000,- sebagai setoran dariindikasi proyek fiktif.

Diduga Ir. Djoko Sunarjanto,M.Si selaku P2K Lemigas menerimasuap dari proyek fiktif tersebut



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana denganpenjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliarrupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak mela-kukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

sebesar Rp. 116.000.000, Moch. Fier-daus, S.Si selaku Ketua Lelang mene-rima suap Rp. 40.000.000, Anto me-nerima suap Rp. 40.000.000, Ir. TunggalM.Sc sebesar Rp. 23.000.000, Syam-sudin Mukhtar, SE menerima suap se-kitar Rp. 185.000.000 sedangkan kon-traktor PT Delapan Pancuran Emas ha-nya mendapat fee sekitar Rp.15.000.000 selaku pelaksana pekerjaanterindikasi fiktif tersebut.

Hal itu disampaikan sumber yang tidakbersedia namanya diekpos dalam beritadi Jakarta Minggu lalu kepada KantorBerita RBN. Menurut sumber, terkaitdengan pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya di-biayai dari DIPA TA 2010 lalu denganjumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket,dimana dalam proses tender disinyalirmelanggar Keppres 80 Tahun 2003, sertaUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Diduga dari 35 paket tersebut sa-rat korupsi, kolusi, nepotisme, gra-tifikasi dan berbagai kepentingan an-tara P2K, Panitia, dan Kontraktor Pe-laksana. Pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut terindikasitidak diumumkan di media saat itusupaya tidak diketahui publik.

Pembuatan Garansi Bank jugaterindikasi “aspal” yang umumnya di-gunakan oleh kontraktor binaan, dimana

hal tersebut diduga persekongkolan antaraP2K, Panitia dan Kontraktor Pelaksana.

Juga pengadaan barang AC TahunAnggaran 2009 lalu disinyalir barangyang digunakan terindikasi barang bekasdimana Ir. Rudi Suhartono W terindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dan terimagratifikasi. Diduga keras terjadipengaturan proyek diluar sistem danpejabat lelang maupun P2K disinyalirperkaya diri dari setoran setoran.

Keberadaan P2K, Panitia dan Pe-ngawas di Lingkungan Lemigas ter-indikasi “doyan setoran” dari KontraktorBinaan, baik dari proyek pekerjaanpenunjukan langsung maupun pekerjaanpemilihan langsung untuk perkaya diriperlu dibasmi tuntas dengan penyelidikansampai penyidikan instansi terkait supaya“permainan kotor” yang terjadi selamaini dapat terungkap dan kerugian Negaradapat diantisipasi.

Sesuai dengan Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi se-bagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal12, tersurat dengan jelas, bahwa“Dipidana dengan penjara seumurhidup atau penjara paling sedikit 4(empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): a.Pegawai negeri atau penyelenggaranegara yang menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut didugabahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agarmelakukan, tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya; b. Pegawainegeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan,tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengankewajibannya” imbuhnya.

“Kalau dikaji dengan jujur, setoranratusan juta rupiah yang disetor kepa-da Pejabat Lemigas, kurang realita ka-rena membayar utang kepada peja-bat Lemigas. Dalam hal ini Kemen-terian Energi Sumber Daya Minerallayak untuk lakukan penelitian terhad-ap kinerja jajarannya. Kapus Lemigasselaku Penanggung jawab Anggaranterkesan menutup mata terhadappermainan anak buahnya” ujar sumber.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Lemigas Cipulir, KapusLemigas maupun Ir. Djoko Sunarjanto,Moch. Fierdaus, S.Si, Anto, Ir. TunggalM.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE dan Ir.Rudi Suhartono W tidak bersediamemberikan komentar dan terkesangerah terhadap kedatangan wartawanyang melakukan konfirmasi sertamenindaklanjuti surat konfirmasi terkaitindikasi korupsi di Lingkungan Lemigas.

(Andre/Rapolo)



Dua Mantan Pasien Meninggal Dunia Akibat“Salah Diagnosa” Manajemen RS AminahTerindikasi Pelihara “Dokter Pembunuh”

Polda Metro Jaya Diminta Lakukan Penyelidikan

Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk terciptanya supremasi hu-

kum di wilayah hukum Negara Ke-satuan Republik Indonesia khususnyaterkait pelayanan rumah sakit swastakepada masyarakat yang mengalamipelayanan kesehatan hasilnya kurang

memuaskan, terlebih karena indikasi“salah diagnosa” yang mengakibatkanpasien berakhir dengan meninggaldunia.

RS Aminah juga terindikasi ma-najemen “bobrok” dalam menghada-pi mantan pasien yang ingin meminta

kejelasan ataupun informasi sehubu-ngan dengan ditemukannya perbeda-an hasil diagnosa dari RS Aminah se-telah pasien pindah rumah sakit lain,walaupun akhirnya pasien meninggaldunia. Satu keluarga mantan pasien

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya diminta lakukanpenyelidikan terhadap manajemen Rumah Sakit (RS) Aminah

disebabkan 2 (Dua) mantan pasien RS Aminah meninggal duniadiduga akibat salah diagnosa awal dan RS Aminah terindikasi

pelihara “Dokter Pembunuh”


RS Aminah Jl. HOS Cokroaminoto (Cileduk Raya) Kreo Selatan, Tangerang


PENERBIT::Kantor Berita Rakyat Bicara News

(Multimedia Rakyat Bersatu)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike MirandaPardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk,

Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA:

Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol.(Pur) Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, ApoanSaragih, SE, Tengku Zainal, IsmetFauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo

PENASEHAT HUKUM:R. Sitorus, SH, Novarita, SH,

Bonifasius Gunung, SH, DickySiahaan, SH, Donald Halasan

Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENJAB:

Laspen SianturiPEMIMPIN REDAKSI:

Laspen SianturiWAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

-REDAKTUR PELAKSANA:Bernhard Silaban, SPd.REDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. Sirait, Monang,Dicky Siahaan, SH.

REDAKTUR:-

STAF REDAKSI (Jurnalis): HeriEkaputra, Anggiat SitorusSE, Rapolo Turnip, BernhardSilaban SPd, Monang S,Kokoy Komaruddin (Acong),Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Ujang, Eko

Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, AndrewRichad P, Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div.PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPINPERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: MirandaKOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGERIKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SELayout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, SriWulandari, Condro PranotoPERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: NurmaniS. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: SamuelTinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIROPEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: - BIRO BEKASI: -BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: JuniManurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka.Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori AlamatPerwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.:Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Anggrek GarudaBlok D III No. 61 Slipi Jakarta Barat TELP.: (021) 94705665 E-MAIL:[email protected] Percetakan: Print Out Warung InternetWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.ccDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TIKANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara Kebenaran

>>Sambungan dari hal. 19“dicuek-bebek” dan satu lagi didugadipaksa untuk cabut laporan Kepo-lisian.

Sesuai dengan pantauan dan infor-masi yang dapat dihimpun KantorBerita RBN terkait dengan mantanpasien Dyah Ratri yang telah me-ninggal dunia setelah berobat awal diRS Aminah, RS Aminah mengundangkeluarga korban untuk melakukanmediasi dengan maksud dan tujuanagar berdamai secara kekeluargaan.

Tetapi dalam proses mediasi Ma-najemen RS Aminah diduga melaku-kan “pemaksaan” dan “pembodo-han” terhadap pihak keluarga korban

karena disuruh akan mencabut la-poran Kepolisian Nomor: TBL/439/II/2011/PMJ/DitreskrimUm padatanggal 05 Februari 2011 di PoldaMetro Jaya dengan janji iming imingakan diberikan sejumlah uang.

Manajemen RS. Aminah terindi-kasi pelihara “dokter pembunuh” de-ngan membuka praktik kedokterandi rumah sakit tersebut. Disebabkantindakan manajemen RS. Aminahbersama dokter praktek, nyawaDyah Ratri anak gadis berusia 20 ta-hun yang menjadi tulang punggung ke-luarga, melayang alias meninggal du-nia pada tanggal 31/10/10 tahun lalu.Kejadian tersebut menggoreskan ke-

sedihan yang sangat perih bagi ke-luarga korban. Untuk dapat dilaku-kan penyelidikan, maka keluargakorban meminta supaya Polda MetroJaya menindaklanjuti laporan terkaitdugaan salah diagnosa oleh dr. SriRahayu Sp.PD.

Manajemen RS. Aminah terin-dikasi pelihara dokter pembunuh, danterkesan kurang bertanggung jawabsecara moral, secara psikologi mau-pun secara hukum terhadap keluargakorban diduga salah diagnosa terse-but. Kualitas pelayanan RS Aminahdipertanyakan, pasalnya, setelahberobat ke RS Aminah bukan penya-

Bersambung Ke Hal 23

Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc22Kelompok Kerja Wartawan

Indonesia (KKWI)Visi

&Misi

Tujuan pendirian KKWI adalahmencapai terwujudnya keamanandalam pemberitaan dankeselamatan diri sendiri selakuwartawan yang penuh dengan likuliku kehidupan, resiko, teror danancaman dalam melakukan tugaspers selaku pengawal kebenaran,serta untuk meningkatkan SumberDaya Manusia (SDM) Wartawanyang melakukan peliputan diwilayah hukum Indonesia, perlumembentuk suatu kelompok kerjaWartawan sebagai tempat maupunwadah berdiskusi bagi wartawanyang melakukan peliputan diwilayah hukum Indonesia demi

tercapainya Standar KompetensiWartawan (SKW).

Adapun terbentuknya wadah iniadalah untuk meningkatkan kualitaspemberitaan dalam rangkamencapai visi misi “Bersatu KitaTeguh Meningkatkan SDM Pers”dengan melakukan sosialisasi,diskusi secara internal daneksternal, pembinaan individuwartawan dengan cara bekerjasama dengan Dewan Pers danOrganisasi Wartawan.

Sebagai wadah wartawan untukmelakukan pengabdian masyarakat(bhakti sosial) dan program lain yangtidak bertentangan dengan koridor

pers, Kode Etik Jurnalistik, UndangUndang Pers Nomor 40 Tahun1999 secara teratur dan periodik.

Adapun syarat untuk dapatmenjadi anggota KKWI yaitu:1.Memiliki Kartu Pers yangditerbitkan oleh Perusahaan PersSurat Kabar, Majalah, Tabloid,Media Online dan Media lainnya.2.Memiliki surat tugas dariPerusahaan Pers masing masing.3.Memiliki Surat Tugas dan KartuTanda Anggota dari OrganisasiWartawan. 4.Memiliki NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak)Pribadi. 5.Mempunyai visi misi samadengan visi misi KKWI. (****)

Meningkatkan SumberDaya Manusia (SDM) Pers

Bersatu Kita Teguh

Penulis: Laspen Sianturi

Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PASAL 116(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak

dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinyadalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksuddalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyaikekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajibantersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusanpengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatanhukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uangpaksa dan / atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada me-dia massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketuapengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggiuntuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilanrakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

kitnya sembuh, melainkan pasiennyaberakhir dengan kematian, meskipunkematian adalah suratan tangan yangtidak dapat ditolak kalau sudahajalnya.

Apakah pasien tersebut meninggaldunia disebabkan terindikasi kera-cunan obat karena salah diagnosa, a-tau karena hal hal lain, sangat diper-tanyakan keberadaannya. Dalam halini Kementerian Kesehatan perluturun tangan untuk lakukan pengka-jian dan penelitian terhadap kebera-daan maupun kualitas medik RS A-minah. Apakah kelayakan RS Aminahmasih layak tetap untuk menjalankanoperasional selaku rumah sakitswasta yang melayani kesehatan ma-syarakat atau perijinannya perlu untukdikaji kembali, ditelaah serta ditelitikarena terindikasi kurang profesional

dalam menjalankan operasionalnya.Juru bicara dari keluarga Dyah

Ratri (almarhum), Rapolo Eldonamengatakan, Bagaimana tanggungjawab moral RS Aminah serta dr. SriRahayu Sp.PD terkait kematian Dyahalmarhumah? Saya menduga Mane-jemen dan dokter RS aminah ber-tindak kurang profesional ketika me-njalankan profesinya untuk melayanimasyarakat dalam urusan kesehatan.

Kami telah melaporkan dr. Sri Ra-hayu ke Polda Metro Jaya, karena me-nurut kami dr. Sri Rahayu terindikasimelakukan kelalaian serta keluar darijalur Standar Operasional Prosedur(SOP) dalam melakukan pelayananmedis, dengan Nomor LP: TBL/439/II/2011/PMJ/Ditreskrim Um padatanggal 05 Februari 2011 lalu.

Dalam waktu sebelas hari masaperawatan dan pengobatan di RS A-

minah, dokter tersebut mendiagnosatiga penyakit berbeda tapi membe-rikan obat yang sama, akibatnya al-marhum bukanya sembuh tetapi se-makin parah, wajah dan lehernyamembengkak menyeramkan sepertigejala keracunan obat, imbuhnya.

Herry Hartati, ibu kandung DyahRatri menjelaskan, kisah menyedih-kan ini berawal ketika kondisi putrisaya tidak enak badan, langsung sayabawa ke RS Aminah di Kreo Cile-duk Raya Tangerang. Setelah tes da-rah dan urin, dokter menyarankan tin-dakan rawat inap. Selanjutnya hasildiagnosa dokter demam berdarah.

Namun hari kedua perawatan,dokter setelah melakukan diagnosamenyatakan penyakit pasienya adapenyakit baru lagi, yaitu types. Selakurakyat kecil yang awam masalah




Anda InginMemasang Iklan?

Hubungi kami di:021 - 94705665

TARIF IKLAN TABLOIDKANTOR BERITA

RAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kalipemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

medis dan kedokteran, saya manutsaja apa kata dokter. Namun hal ter-penting buat saya adalah bagaimanaputri saya cepat sembuh, tuturnya.

Selama sembilan hari masa pe-rawatan, dua puluh tujuh kali lengananak saya disuntik oleh dokter, de-ngan perincian tiga kali disuntik dalamsehari. Dokter mengatakan, “Obat-obat tersebut disuntikkan untuk me-nurunkan demam, lalu untuk obatinfeksi lambung serta anti biotik.”

Tindakan ini menyebabkan “le-

bam” kebiru-biruan sepanjang lenganbekas jarum suntik. Dalam masa pe-rawatan di RS Aminah, timbul ber-cak-bercak merah disertai pembeng-kakan pada wajah terutama pada ba-gian bibir, sangat terlihat pembekakandengan jelas. Sewaktu ditanyakan,Dokter menjelaskan, bercak-bercakserta pembengkakan tersebut diaki-batkan “panas dalam” dan merupa-kan efek dari infeksi lambung.

Dalam kondisi sedih dan sesak,saya selalu berdoa kepada Allah agaranak saya cepat sembuh, sehat dan

segera pulang kerumah. Karena me-nurut Dokter, jika trombositnya sudahbagus, anak saya boleh saja dibawapulang dan dirawat di rumah, tuturdokter kala itu.

Saya merasa bersyukur karenatrombosit putri saya sudah di atas nor-mal, namun ada ganjalan di hatimelihat pembengkan pada sekujurwajah dan sudah merembet ke leheranak saya. Karena situasi dan kon-disi, serta penjelasan dokter me-ngenai ganjalan tadi, yaitu hanya efek


KORUPSI HARUS DIBASMI DARI BUMI PERTIWI INDONESIASesuai Dengan

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001


Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc25>>Sambungan dari hal. 24Dokter RS Aminah Pasang Infus di Kepala Bayi

dari infeksi lambung, dengan perasaanbersyukur kami mengambil keputusanuntuk pulang ke rumah sesuai denganpenjelasan dokter.

Namun, entah pengobatan modelapa yang dilakukan dokter RS Aminahkepada anak saya, bukannya se-makin sehat tetapi sebaliknya. Ber-selang dua hari setelah pulang dari ru-mah sakit, saya membawa diakembali ke RS Aminah untuk kontrol.“Masa Allah…………….., setelahtes sample darah, dokter mengatakanputri saya terdiagnosa Anemia Plas-tik, padahal dokter yang menanganidari mulai masuk rumah sakit ini, sam-pai saat kembali kontrol ke rumahsakit adalah dokter yang sama juga.

Luar biasa dan benar-benar luarbiasa karena dalam waktu sebelas hari,dokter RS Aminah berhasi menemukantiga penyakit yang berbeda pada tubuhputri kami. Dan lebih aneh lagi, dokteryang sama juga memberikan obat yangsama meskipun dokter menemukanpenyakit yang berbeda, keluhnya.

Saat dalam perawatan saya dirumah, anak saya tidak bisa makan danminum, bibir serta lehernya semakinmembesar aneh, dan sangat susah tidur.Bila diajak ngomong, eh….. malah airmata yang menetes di pipinya, sambilmenatap kosong kepada keluarga ataukerabat tetangga yang berusahamengajaknya untuk berbicara.

Kondisi putri kami masih kacaubalau, dan tatapan matanya kosong.Pandangannya juga hampa dan wa-jahnya sendu menyeramkan, serta ti-dak dapat terlukiskan seberapa pe-rihnya hati saya melihat dia dalam pen-deritaan yang sangat berat, setelahmenjalani tindakan perawatan dan pe-ngobatan oleh dokter Rumah Sakit A-minah. Semoga Allah menyembuhkanjiwa dan raganya. Hanya itu peng-harapan kami sekeluarga ketika itu.

Tetapi, yang terjadi hanya ke-hendak Tuhan Yang Maha Esa. Anaksaya sudah beristirahat dengan tenang,

dan dalam hal ini saya tidak dapatmenerima keadaan ini sebenarnya. RSAminah dan dr. Sri Rahayu Sp.D harusbertanggung jawab secara moral dansecara hukum, imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Pihak RS Aminah, DirekturOperasional RS Aminah, dr. AusvinGeniusman Komaini menjawab suratkonfirmasi Redaksi Kantor Berita RBNdalam suratnya tgl 09 Juni 2011, “PihakManajemen RS Aminah menyampaikanbahwa tidak ada yang perlu dikonfirmasiatau klarifikasi, dan untuk lebih jelassilahkan ditanyakan langsung kepadapihak keluarga Dyah Ratri, karena kamisudah melakukan mediasi terhadappihak keluarga” tandasnya.

Pada situasi dan kondisi yang lain,dan sudah ditulis dalam beberapapemberitaan edisi sebelumnya, RSAminah diduga kuat melakukan tindakanmalpraktik terhadap seorang pasienbalita sakit berusia satu bulan. Setelahberobat di RS Aminah, bukannya makinsembuh, malahan menimbulkan benjolanpada kepala bayi, yang akhirnyaberakhir dengan kematian bayi.

Benjolan terjadi disinyalir akibatcairan infus yang tidak dapat masukke dalam urat pembuluh nadi, danakibatnya terjadi pengumpalan cairandi satu titik di sekitar kepala bayi.

Pengambilan keputusan untukmelakukan infus di kepala terindikasikeputusan yang kurang layak, mengingatumur pasien masih bayi satu bulan.Disebabkan krisis kepercayaanterhadap RS Aminah, bayi dibawaberobat ke rumah sakit lain yaitu RSUPFatmawati. Tapi tidak berselang lama,balita itupun meninggalkan dunia fana ini.

Meskipun hal tersebut sudah di-laporkan ke Kementerian Kesehatan,Menteri Kesehatan terkesan lambanuntuk segera menurunkan timnya kelapangan dalam rangka melakukansurvei ke RS Aminah. Apakah RSAminah masih layak beroperasional danapa perijinannya sudah sesuai dengan

aturan standar, dipertanyakankeberadaannya. Kalau perlu danterbukti tidak layak lagi untukberoperasional, sebaiknya RS Aminahditutup saja. Agar jangan menimbulkankorban berikutnya, disebabkan kualitasRS Aminah terindikasi amburadul,sebaiknya Menteri Kesehatan segeracabut perijinan RS Aminah biladitemukan data dan fakta pelanggaran.

Di lain sisi, Dinas Kesehatan KotaTangerang memberikan tanggapanpada hari Sabtu, 14 Agustus 2010 lalu,melalui websitenya, mengatakan “DinasKesehatan Kota Tangerang sudahmendapatkan berita serupa melalui faxdari Depkes dan telah kami tindaklanjutiberita tersebut dengan:1.Memanggilmanajemen RS. Aminah yang dihadirioleh: Direktur Operasional, ManajerPelayanan Medik, dan Humas RS.Aminah. 2. Manajemen RS. Aminahsudah melakukan klarifikasi denganmembawa bukti bukti berupa:Kronologis Kasus, Resume Medis bayiJesslyn, Surat Penolakan tindakanKedokteran, Surat Pulang ataspermintaan sendiri, Surat Kuasa a.n.Tn. Rapolo Turnip, dan berkas - berkaslainnya yang terkait. 3. RS. Aminahsudah melakukan klarifikasi keDirektorat Jenderal Bina PelayananMedias Kementerian Kesehatan RI. 4.Dinas Kesehatan sudah datang untukVisit ke Rumah Sakit tersebut.”

Ketika hal tersebut kembalidikonfirmasi ke RS Aminah, pihakmanajemen tidak bersedia memberikankomentar. Tetapi pada konfirmasisebelumnya Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.Bmengatakan, “Hal tersebut sudah ada hakjawabnya. Nanti kita ketemu lagi” ujarDr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B kepadaKantor Berita RBN beberapa waktu yanglalu. Tetapi apa yang dimaksud dengan hakjawab tersebut dipertanyakan, disebabkanRedaksi atau wartawan RBN belumpernah merasa mendapatkan surat hakjawab dari RS Aminah terkait pemberitaanRS Aminah. (TIM)

Dokter RS Aminah Pasang Infus di Kepala Bayi

Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc26Direktur Operasional RS Aminah, dr.

Ausvin Geniusman “Intimidasi” KeluargaKorban Untuk Cabut LP ke Polda Metro JayaJakarta, Kantor Berita RBN

Direktur RS Aminah, dr. AusvinGeniusman terindikasi telah mengin-timidasi keluarga korban untuk men-cabut laporannya ke Polda Metro Ja-ya pada hari Kamis, 16 Juni 2011 diRS Aminah. Tindakan pembodohankepada seorang ibu malang ini terjadiketika pihak manajemen mengun-dang keluarga korban untuk menye-lesaikan kasus dugaan salah diagnosasecara kekeluargaan. Dengan itikaddan tujuan yang baik, ibu tersebut ber-sedia memenuhi undangan tersebutmeskipun dia masih trauma terhadapRS Aminah akibat kejadian yang me-nimpa putri tercintanya meninggal aki-bat terindikasi salah obat dan salahdiagnosa awal oleh dr. Sri RahayuSp.PD yang berujung kepada kema-tian buah hatinya.

“Saya heran dengan tindakan dankebijakan direktur RS Aminah, dr.Ausvin Geniusman dalam kasus ini.Masa dia bersama dr. Ade Firman-syah sebagai mediator serta disaksi-kan oleh saudari Devi dari pihak ma-najemen menjebak Saya (Ibu HerryHartati) untuk menandatangani ke-sepakatan bersama yang mana isi su-rat kesepakatan tersebut diduga ha-nya untuk kepentingan manajemenRS Aminah tanpa memperdulikan

aspek psikologis pihak keluarga yangmasih dalam kondisi trumatik terha-dap RS Aminah.”

Ketika diminta copy atau salinansurat kesepakatan bersama tersebutkepada RS Aminah, dr. Ausvin me-lalui stafnya Devi mengatakan, dr Aus-vin tidak bersedia menemui PihakKeluarga berdasarkan surat kuasakhusus dari pihak keluarga Dyah Ra-tri, karena surat kuasa khusus ter-sebut telah dicabut, dan pihak RSAminah akan langsung berhubungandengan Ibu Herry Hartati saja.”

Dr. Ausvin terindikasi seorangdokter dan direktur sebuah rumah sa-kit yang kurang memiliki etika selakuseorang dokter dan pimpinan rumahsakit. Kedatangan pihak keluargaDyah Ratri adalah memenuhi unda-ngan mediasi untuk penyelesaian se-cara kekeluargaan. Adapun topikyang akan dibahas adalah mengenairekam medis. Tetapi setelah dua jamlebih Ibu Herry Hartati bersama tigaorang mewakili RS Aminah, didugaterjadi penekanan, pembodohan danpelanggaran hak azasi manusia, ka-rena dirayu dan dipaksa untuk me-nandatangani perjanjian secara se-pihak. Adapun kopi dari perjanjiantersebut hanya ada apada pihak RSAminah.

Dan dr. Ade Firmansyah selakumediator pada saat mediasi tersebutdisinyalir tidak netral dalam tupoksinya.Dalam hal ini, sertifikat mediatornyadipertanyakan dan perlu juga ditinjaukembali, karena terindikasi ikut sertadalam mengeroyok untuk penekananterhadap keluarga korban.

Selama kurang lebih dua jam me-reka bertiga telah “mengeroyok” danmenjebak Ibu Herry Hartati untukmembubuhkan tanda tangan padasurat perjanjian tersebut tanpa saksidari pihak keluarga korban, padahalsebelumnya pihak RS Aminah telahdiberitahukan bahwa kondisi IbuHerry Hartati kurang sehat sertamasih taruma terhadap RS Aminahditambah dengan kurang mengertitentang delik hukum. Setelah suratperjanjian tersebut ditanda tangandengan janji diimingi diberikan uangbantuan, Ibu Herry Hartati disuruhuntuk mencabut laporan Kepolisiandi Polda Metro Jaya”

Ketika hal tersebut dikonfirmasi,pihak RS Aminah mengatakan, haltersebut tidak ada urusannya denganpers, padahal adapun kedatangan IbuHerry Hartati bersedia bertemudengan RS Aminah untuk mediasiadalah karena dikawal pers selakupengawal kebenaran. (Tim)

Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWSMengucapkan

Selamat HUT DKI Jakarta ke-484

Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc27>>Sambungan dari hal. 02

(satu juta meter persegi).Pasal 8 berbunyi, Kepala Kanwil

Badan Pertanahan Nasional memberikeputusan mengenai: pemberian HakGuna Bangunan untuk orangperseorangan atas tanah yang luasnyalebih dari 1.000 (seribu meterpersegi) dan tidak lebih dari 5.000(lima ribu meter persegi); pemberianHak Guna Bangunan untuk badanhukum atas tanah yang luasnya lebihdari 5.000 (lima ribu meter persegi)dan tidak lebih dari 75.000 (tujuhpuluh lima ribu meter persegi).

Pada Pasal 9, Kepala KanwilBadan Pertanahan Nasional memberikeputusan mengenai: pemberian Hak

Pakai untuk orang perseorangan atastanah pertanian yang luasnya lebih dari20.000 (dua puluh ribu meterpersegi); pemberian Hak Pakai untukbadan hukum atas tanah pertanianyang luasnya dari 20.000 (dua puluhmeter persegi); pemberian Hak Pakaiuntuk orang perseorangan atas tanahnon pertanian yang luasnya lebih dari2.000 (dua ribu meter persegi) dantidak lebih dari 5.000 (lima ribu meterpersgi); pemberian Hak Pakai untukbadan hukum atas tanah nonpertanian yang luasnya lebih dari2.000 (dua ribu meter persegi) dantidak lebih dari 25.000 (uda puluh limaribu meter persegi).

Di dalam Pasal 10, Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indo-nesia menetapkan pemberian HakAtas Tanah yang diberikan secarahukum.

Dan Pasal 11, Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indo-nesia memberi keputusan mengenaipemberian Hak Atas Tanah yang tidakdilimpahkan kewenangannya kepadaKanwil Badan Pertanahan Nasionalatau Kepala Kantor Pertanahan.

Sudah merupakan tugas persselaku pilar keempat bangsa dalammemantau kewenangan para pejabatsupaya sistim dapat berjalan denganbaik sesuai dengan koridor danperaturan yang sudah ditetapkan.****

Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah berkekuatanhukum tetap, tetapi hingga saat iniputusan tersebut belum dilaksanakan.

Di lain sisi Kepala BPN RI, JoyoWinoto, PhD membatalkan SuratKeputusan (SK) Nomor 9 yang me-rupakan dasar penerbitan sertifikatPT Buana Estate dengan SK KepalaBPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9 adalah SKperpanjangan Hak Guna Usaha(HGU) PT Buana Estate yang nota-bene milik pengusaha kondang Pro-bosutedjo, dimana penerbitan SKtersebut “cacat hukum” dan pemba-talan tersebut dilakukan untuk men-jalankan putusan hukum yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEMBATA-LAN SEBAGIAN SURAT KEPU-TUSAN KEPALA BADAN PER-TANAHAN NASIONAL NO-MOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TA-NAH SELUAS 2.1175.500 M2DAN PEMBATALAN SERTIFI-KAT HAK GUNA USAHA NO-MOR 149/HAMBALANG ATAS

NAMA PT.BUANA ESTATE SE-BAGAI PELAKSANAAN PU-TUSAN YANG SUDAH MEMPU-NYAI KEKUATAN HUKUM TE-TAP SERTA PEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT. BU-ANA ESTATE.”

Dalam SK Pembatalan, KEPALABADAN PERTANAHAN NASI-ONAL REPUBLIK INDONESIA,Membaca: A. Surat permohonan dariPT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6November 2009 tentang permohonanpembatalan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor9/HGU/BPN/2006 dan penerbitanHGB atas nama PT Genta Prana. B.Surat permohonan dari PT Buana Es-tate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentangpermohonan izin pelepasan HakGuna Usaha untuk lima sertifikat (No-mor 146/Sukahati, 147/Sukahati,148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil).

Menimbang, Bahwa yang dimo-hon pembatalannya adalah Surat Ke-putusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006

tanggal 6 November 2006 tentangPemberian Perpanjangan JangkaWaktu Hak Guna Usaha Atas TanahTerletak di Kabupaten Bogor, Pro-vinsi Jawa Barat. b. Bahwa Keputu-san tersebut huruf “a” setelah didaf-tarkan di Kantor Pertanahan Kabu-paten Bogor diterbitkan SertifikatHak Guna Usaha Nomor 146/Suka-hati Tahun 2006 seluas 637.940 M2,Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 se-luas 74.650 M2, Nomor 148/Suka-hati Tahun 2006 seluas 375.110 M2,Nomor 149/Hambalang Tahun 2006seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun2006 seluas 428.570 M2 dan No-mor 151/Tangkil (dahulu Hambalang)Tahun 2006 seluas 575.070 M2, kesemuanya atas nama PT Buana Es-tate berkedudukan di Jakarta danberakhir haknya tanggal 30 Desember2007.

Bahwa atas terbitnya Keputusantersebut huruf “a” di atas, telah dia-jukan keberatan oleh PT Genta Pranaqq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Su-kandi dengan menggugat Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kepala Kantor Pertana-


Bersambung Ke Hal.....28

Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc28han Kabupaten Bogor dan PT.BuanaEstate di Pengadilan Tata Usaha Ne-gara Jakarta di bawah register perkaraNomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebut huruf “c”telah diputus dengan Putusan Penga-dilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 120/G/TUN/PTUN-JKTtanggal 26 April 2007 jis. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha JakartaNomor 112 B/2007/PT.TUN-JKTTanggal 29 Agustus 2007, PutusanMARI Nomor 482 K/TUN/2007Tanggal 20 Februari 2008 danNomor 482 K.TUN/2007 Tanggal20 Februari 2008 dan Putusan MARINomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal16 September 2009, dengan ini amarputusan antara lain : Menyatakan ba-tal Surat Keputusan Kepala BPNNomor 9/HGU/BPN/2006 Tanggal1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak GunaUsaha No. 149/Hambalang atas na-ma PT.Buana Estate; Memerintahkankepada Kepala BPN dan KantorPertanahan Kabupaten Bogor untukmencabut keputusannya masing-ma-sing sebagaimana tersebut dalamamar putusan di atas, dan menerbit-kan keputusan baru tentang perpanja-ngan Hak Guna Usaha atas namaPT.Buana Estate; Memerintahkankepada Kepala BPN dan KantorPertanahan Kabupaten Bogor untukmemproses lebih lanjut penerbitanHak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana atas tanah seluas2.117.500 M2 sesuai peraturan pe-rundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia telahditegur oleh Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta untuk melak-sanakan putusan tersebut huruf “d”di atas sebagaimana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan surat

Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telahmenyampaikan kepada PresidenRepublik Indonesia dan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Republik Indo-nesia untuk mengawasi pelaksanaanputusan pengadilan oleh Badan Per-tanahan Nasional Republik Indonesia.

Bahwa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara yang telah mempero-leh kekuatan hukum tetap, berkaitandengan tanah seluas 2.117.500 M2terletak di Desa Hambalang, Keca-matan Citeureup, Kabupaten Bogortersebut di atas yang merupakanbagian dari Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang atas nama PT.BuanaEstate seluas 4.486.975 M2, saat inimasih menjadi obyek gugatankepemilikan antara PT.Buana Estate(Penggugat) melawan PT. GentaPrana dan H.M Sukandi (Para Ter-gugat) dan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, KepalaKantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat sertaKantor Pertanahan Kabupaten Bo-gor (Para Turut Tergugat) di Penga-dilan Negeri Cibinong yang terdaftardalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampaisaat ini masih dalam tahap pemerik-saan di Tingkat Banding, dan 2010Nomor W 11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinya memerintahkanmelakukan penyitaan jaminan terha-dap tanah Hak Guna Usaha, dari Ser-tifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2yang tercatat dan terdaftar atas namaPT.Buana Estate (Penggugat) yangdiakui para Tergugat (PT. Genta Pra-na) sebagai barang miliknya seluas2.117.500 M2 setempat dikenal se-bagai areal perkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor, Pro-vinsi Jawa Barat.

Bahwa terhadap bidang tanahHak Guna Usaha yang tidak menjadi

obyek perkara yaitu Hak Guna UsahaNomor 146/Sukahati seluas594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas 74.650M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil (da-hulu Hambalang) seluas 178.570 M2dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas575.070 M2, oleh PT. Buana Estatesebagaimana suratnya tanggal 1 Juli2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pele-pasan hak dan akan dipergunakanoleh Kementrian Pertahanan Repub-lik Indonesia untuk lokasi Pembangu-nan Pusat Misi Pemeliharaan Perda-maian Tentara Nasional Indoneisa(PMPP TNI) berdasarkan Akta Per-nyataan Keputusan Rapat tanggal 26Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat dihadapan Sri Rahayu, Sh, Notaris diBekasi dan persetujuan KomisarisPT. Buana Estate, sebagaimana SuratPersetujuan untuk melepaskan hak a-tas tanah tanggal 28 Juni 2010 No-mor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagaitindak lanjut dari Surat PerjanjianKerjasama antara PT. Buana Estatedengan Kementrian Pertahanan Re-publik Indonesia tanggal 7 Juni 2010Nomor PKS/02/VI/2010 danNomor 3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal terse-but di atas, sebagai tindak lanjut Pu-tusan Pengadilan Tata Usaha Negarayang telah mempunyai kekuatan hu-kum tetap serta dengan mempertimb-angkan permohonan izin pelepasanHak Guna Usaha PT. Buana Estate,terdapat alasan hukum untuk: Mem-batalkan sebagian Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1Juni 2006 atas tanah seluas2.117.500 M2; Membatalkan Serti-fikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana



Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc29Estate seluas 4.486.975 M2; Mener-bitkan sertifikat sebagai penggantiSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149 Hambalang untuk tanah seluas2.369.475 M2 atas nama PT. BuanaEstate; Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untuk melepaskan HakGuna Usaha, untuk kepentingan Ke-menterian Pertahanan Republik Indo-nesia; Menata kembali peruntu-kan,penggunaan,penguasaan, danpemilikan tanah yang dilepaskan olehPT. Buana Estate untuk kepentinganKementerian Pertahanan Republik In-donesia guna pembangunan Pusat Mi-si Pemeliharaan Perdamaian TentaraNasional Indonesia (PMPP TNI).

Mengingat: Undang-undang No-mor 5 Tahun 1960 (Lembaran Ne-gara Tahun 1960 Nomor 104); Un-dang-undang Nomor 5 Tahun 1986(Lembaran Negara Tahun 1986Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004(Lembaran Negara Tahun 2004 No-mor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009(Lembaran Negara Tahun 2009 No-mor 160); Peraturan Pemerintah No-mor 40 Tahun 1996 (Lembaran Ne-gara Tahun 1996 Nomor 58); Pe-raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 (Lembaran Negara tahun 1997Nomor 59); Peraturan Presiden Re-publik Indonesia Nomor 10 Tahun2006; Keputusan Presiden RepublikIndonesia No. 98/M Tahun 2005;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997; PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999; Peraturan Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006; Pe-raturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN Menetapkan:KEPUTUSAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL

TENTANG PEMBATALAN SE-BAGIAN KEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHAN NASIO-NAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006ATS TANAH SELUAS 2.117.500M2 DAN PEMBATALAN SERTI-FIKAT HAK GUNA USAHA NO-MOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANA ESTATE SE-BAGAI PELAKSANAAN PUTU-SAN PTUN YANG TELAH ME-MPUNYAI KEKUATAN HU-KUM TETAP SERTA PEMBERI-AN IZIN PELEPASAN HAK GU-NA USAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.

KESATU: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Bad-an Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 Novem-ber 2006 tentang Pemberian Per-panjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Seluas 6.578.315M2 terletak di Kabupaten Bogor Pro-vinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanahseluas 2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam Putusan MahkamahAgung RI Nomor 72 PK/TUN/2009tanggal 16 September 2009.

KEDUA:Menyatakan bahwaSurat Keputusan Kepala Badan Per-tanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006selanjutnya hanya berlaku sah untukpemberian perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estateatas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: Membatalkan Serti-fikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni2006 sebagian seluas 2.117.500 M2dari luas keseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate, untukdiganti dengan Sertifikat Hak Guna U-saha untuk tanah sisa seluas 2.369.475M2 atas nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT: Menetapkan tanahbekas Hak Guna Usaha Nomor 149/

Hambalang sebagian seluas 2.117.500M2 setempat dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana Estate DesaHambalang, Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, Provinsi JawaBarat yang telah dibatalkan sebagai-mana Diktum KESATU dan KETI-GA, dalam keadaan status quo sampaiperkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksuddalam konsideran Menimbang huruf“g”, telah memperoleh putusan penga-dilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA: Memerintahkan ke-pada Kepala Kantor Pertanahan Ka-bupaten Bogor untuk : A. Mencatatbatalnya Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang seluas4.486.975 M2 atas nama PT. BuanaEstate sebagaimana dimaksud padaDiktum KETIGA, pada Buku Tanahdan Daftar-Daftar Umum lainnya yangada pada administrasi pendaftarantanah. B. Mencatat status quo dalamBuku Tanah Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang terhadap tanah bekasHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500M2 setempat dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana Estate, DesaHambalang, Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, Provinsi JawaBarat. C. Menarik Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalangsebagaimana dimaksud pada huruf“a”, dan apabila tidak dapat ditarik dariperedaran, agar diumumkan 1 (satu)kali dalam 1 (satu) surat kabar harianyang beredar di wilayah KabupatenBogor. D. Menerbitkan Sertifikat HakGuna Usaha Pengganti atas nama PT.Buana Estate, untuk tanah sisaSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang seluas 2.369.475M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimana dimak-sud dalam Diktum KESATU.

KEENAM: Memberikan izin ke-pada PT. Buana Estate untuk mele-



Edisi: 014/20 - 26 Juni 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc30>>Sambungan dari hal. 29

paskan Hak Guna Usaha atas tanahseluas 1.797.414 M2, untuk kepen-tingan Kementerian Pertahanan Re-publik Indonesia guna pembangunanPusat Misi Pemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia (PMPPTNI), terdiri dari : Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 146/Sukahati seluas594.014 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 147/Sukahati seluas74.650 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 148/Tangkil seluas375.110 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 150/Tangkil seluas178.570 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

KETUJUH : Memerintahkan PT.Buana Estate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usaha atas ta-nah sebagaimana Diktum KEENAMdi hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN: Mempersilahkankepada Kementerian Pertahanan Re-publik Indonesia untuk mengajukanpermohonan hak atas tanah, untukkepentingan pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian TentaraNasional Indonesia (PMPP TNI),setelah dilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksud dalamDiktum KETUJUH.

KESEMBILAN: Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan, de-ngan ketentuan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan/kesalahandalam penetapannya, akan ditinjaukembali sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal tersebut, DirekturPT Genta Prana, Drs Dolok F Siraitbaru baru ini memberikan komentar,“Dalam hal ini Kepala BPN RI, JoyoWinoto, PhD masih harus banyak be-lajar dalam membuat keputusan danmenerima saran serta masukan dari

Inspektur Utama, Sekretaris Utama.Deputi I, II, III, IV dan V. SK Pem-batalan diduga membuat tanah kamimenjadi status quo. SK tersebut jugaterindikasi penuh misteri, karenamempersilahkan kepada Kemente-rian Pertahanan Republik Indonesiasupaya mengajukan permohonan hakatas tanah, untuk kepentingan pem-bangunan Pusat Misi PemeliharaanPerdamaian Tentara Nasional In-donesia (PMPP TNI), setelah dilak-sanakannya pelepasan hak dari PTBuana Estate. Masa…… membeli ta-nah yang statusnya tanah negaradengan menggunakan uang negara.Namanya juga tanah Negara. DidugaNegara telah dirugikan dengan ter-bitnya SK tersebut. Saya kira Negaratidak perlu membayar tanah Negarakepada PT Buana Estate karenastatusnya adalah tanah Negara” im-buhnya. (TIM)

Kelompok Kerja (Pokja)Wartawan BPN RI

Mengucapkan:Selamat HUT DKI Jakarta ke-484

Koordinator PokjaLASPEN SIANTURI

Dengan keragaman Kita Bangun Jakarta sebagaiKota Jasa yang Ramah Lingkungan

tabloid rbn edisi 014

Documents