tabloid rbn edisi 019

Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.ccwww.rakyatbicaranews.com

Akses Baca Berita Aktual KamiRakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Akses Baca Surat KabarRakyat Bicara News

KPK Diminta Lakukan Tupoksi diLingkungan Lemigas Cipulir

Mabes Polri Diminta LakukanPenyelidikan

Halaman..20

Halaman..25

Halaman..41

Online http://issuu.com/tabloid _rbn

Program 100 Hari Airin RachmiDiany dan Benyamin Davnie:

Indek Berita

TABLOID RBNRedaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square

Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665Email: [email protected] Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Edisi: 019 RABU, 09 - 15 NOVEMBER 2011


Akses BacaSurat Kabar

Rakyat Bicara News

Akses Baca BeritaAktual Kami

Rakyat Bicara Onlinewww.rakyatbicaranews.com

Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers

Harga Rp. 12.000,-

Foke Lindungi Pejabat Korup?

Syahrul Effendi Diduga KuatTinggalkan “Borok Warisan”

Setelah Menjabat DeputiPenataan ManajemenPemerintahan KotaTangerang Selatan

Ir. Rudi Suhartono W,Ir. Djoko Sunarjanto,Syamsudin Mukhtar,SE Beserta Kroni“Sekongkol” RugikanNegara

Joyo WinotoTerindikasi“SalahgunakanJabatan” SelakuKepala BPN RI






2Foke Lindungi Pejabat Korup?

Setelah Menjabat DeputiSyahrul Effendi Diduga KuatTinggalkan “Borok Warisan”

Jakarta, Kantor BeritaRBN

Setelah pelantikan Sya-hrul Effendi, SH, MM men-jadi Deputi Gubernur Pro-vinsi DKI Jakarta BidangPengendalian Kependu-dukan dan Pemukiman diGedung Balaikota DKI Ja-karta, Jl Medan MerdekaSelatan, Kamis (3/11)

Minggu lalu, yang sebelum-nya Syahrul Effendi men-jabat Walikota Jakarta Se-latan (Jaksel), diduga kuatSyahrul Effendi tinggalkan“borok warisan” kepadawalikota penggantinya danGubernur DKI Jakarta di-sinyalir lindungi oknum pe-laku korupsi. Akibatnya,kinerja Fauzi Bowo (Foke)

selaku Gubernur DKI di-pertanyakan.

Pasalnya, selama Syah-rul Effendi menjabat Wali-kota Jaksel terindikasi “do-yan setoran” dan “doyanduit” untuk perkaya diri,serta diduga pelihara mafiaproyek dalam melakukanpraktek korupsi, kolusi, ne-potisme dan gratifikasi. Se-bab akibat dari hal tersebut,pelayanan masyarakat dikota administrasi Jakselmenjadi “bobrok” karenasemarak dengan pungliserta penuh dengan indikasipraktek praktek kotoruntuk merugikan negara.

Selaku walikota “ter-lama” maupun walikota “te-rkaya” bila dibandingkandengan lima walikota lain-nya di wilayah Provinsi DKIJakarta, Syahrul Effendiselama menjabat WalikotaJaksel terkesan kurangmenghormati keterbukaaninformasi publik dan seringmengorbankan anak buah-

nya maupun jajarannya, di-sebabkan Syahrul Effendidapat melakukan indikasikorupsi dengan pintar untuk“cuci tangan” serta seolah o-lah bersih dari praktek in-dikasi korupsi.

Untuk terciptanya pem-basmian korupsi di BumiPertiwi Indonesia khusus-nya di Wilayah Kota Adm-inistrasi Jakarta Selatan(Jaksel), diminta KomisiPemberantas Korupsi(KPK) dan Kejaksaan A-gung (Kejagung) RI untuk“Tangkap” indikasi korupsiyang terjadi selama SyahrulEffendi menjabat WalikotaJaksel, dengan melakukanpenelitian, penyelidikan danpenyidikan.

Syahrul Effendi terindi-kasi perkaya diri dengansetoran setoran dari “peng-urusan sepeda ontel” sam-pai proyek pemeliharaandan pengadaan barang jasa

Bersambung Ke Hal...03

Syahrul Effendi (foto:rep)






3

yang nilai anggarannya miliaran rupiah.Hal tersebut disampaikan sumber

Kantor Berita RBN yang tidak ber-kenan namanya ditulis dalam pembe-ritaan di Jakarta baru baru ini.

Agar terwujudnya pemerintahanyang bersih dari korupsi, kolusi, ne-potisme dan gratifikasi di Pemerinta-han Kota Administrasi Jakarta Selatan(Jaksel), serta membasmi pejabat pe-jabat terindikasi perkaya diri, KPKdan Kejagung RI diminta lakukan pe-nelitian dan penyelidikan bersinergisterhadap indikasi “korupsi berjama-ah” yang sudah lama berlangsung se-kitar empat tahunan, setelah SyahrulEffendi menjabat Walikota Jaksel,tanpa dapat tersentuh hukum, dise-babkan Walikota Jaksel diduga carabermainnya sangat unik dan sistemik.

Walikota Jaksel Syahrul Effendididuga doyan setoran untuk perkayadiri dengan melakukan konspirasidengan “staf khususnya”, sehinggapengelolaan anggaran kurang pro-fesional. Disinyalir hal tersebut dila-kukan bersama dengan Mantan Ka-bag Umum Sotar Harahap yang saatini menjabat Asisten Perekonomiandan Administrasi.

Selaku pejabat pemerintah, Syah-rul Effendi seharusnya menjaga namabaiknya serta dapat berperan aktifmembasmi korupsi, demi terwujudnyapelaksanaan Undang Undang TindakPidana Korupsi Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

“Begitu sih…. selama Syahrul Ef-fendi jadi walikota, indikasi korupsinyaseperti memelihara pohon duit. Berlaku

sistem setor dan setoran. DidugaSyahrul perkaya diri bersama dengankroninya. Mereka seperti pelesetkanamanah Gubernur DKI, karena lebihmementingkan pengurusan sepedaontel dan jalurnya daripada mengurusipelayanan masyarakat” ujar sumber.

Diduga telah melakukan perbua-tan melanggar hukum dengan mem-perkaya diri serta terindikasi “Seling-kuh Terhadap Negara” terkait denganindikasi setoran setoran, baik dari se-toran setoran proyek perawatan cle-aning service, proyek pemeliharaan,dan setoran dari honor panitia pelak-sana kegiatan.

Praktik korupsi, kolusi, nepotismedi Kantor Walikota Jaksel tersebutdiduga mulai terjadi sejak tahun ang-garan 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu,tanpa dapat tersentuh hukum untukterciptanya supremasi hukum dan pe-merintahan yang bersih dan transparan.

Contohnya, anggaran perawatangedung, genset, AC, lift dan splingkerjuga diduga pakai sistim setoran. Ada-pun proses tender untuk proyek clea-ning service terindikasi sudah diatursedemikian rupa dan melanggarKeppres 80/2003 serta Perpresperubahannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah oleh Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 Pasal 12,tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidanadengan penjara seumur hidup ataupenjara paling sedikit 4 (empat) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah): poin a. Pegawai ne-geri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa ha-diah atau janji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewajiban-nya; poin b. Pegawai negeri atau pe-nyelenggara negara yang menerimahadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikansebagai akibat atau disebabkan karenatelah melakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya.”

Bila dilakukan pengkajian denganhonor panitia pada proyek cleaningservice dimana anggarannya “dipe-cah” padahal dapat dikerjakan dengansatu panitia, diduga sudah terjadi pem-borosan uang negara. Tetapi, kenapapada anggaran 2009 dan 2010 pro-yek tersebut dipecah sedangkan pa-da tahun anggaran 2011 baru baru initidak “dipecah”, sangat dipertanyakankeberadaannya, tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikonfirmasike Walikota Jaksel dan Jajaran,Syahrul Effendi maupun Sotar Ha-rahap tak bersedia memberikan ko-mentar. Adapun surat konfirmasi dariRedaksi didisposisikan dari Walikotakepada Sekretaris Kota, kemudiandidisposisi ke Asisten Perekonomian.Selanjutnya, Sekretaris Kota mem-bantah indikasi korupsi tersebut de-ngan menjawab surat konfirmasi, pa-dahal ketika indikasi korupsi terjadi,Syamsudin Noor belum menjabatSeko Jaksel. (Tim)

>>Sambungan dari hal. 02






4>>Sambungan dari hal. 03

Walaupun Syamsuddin Noor barumenjabat Sekretaris Kota (Seko)Administrasi Jakarta Selatan padatahun 2011 baru-baru ini, dan indikasikorupsi yang dikonfirmasi adalahanggaran tahun 2009 dan 2010 lalu,namun Seko Jaksel Syamsuddin No-or “berani” membantah keras indikasikorupsi yang dilakukan oleh Wa-likota Jaksel Syahrul Effendi, seolah-olah pada saat indikasi korupsi ter-sebut terjadi, Syamsuddin Noor me-ngetahui dengan jelas, dan ikut men-dengar, atau melihat dan atau me-nyaksikan sehingga dari surat banta-

han tersebut, seolah olah SyamsuddinNoor sudah siap menjadi saksi biladipanggil penyidik bahwa indikasi ko-rupsi tersebut tidak benar, padahalsurat konfirmasi ditujukan kepadaSyahrul Effendi selaku Walikotadengan tembusan surat Seko Syam-suddin Noor.

Sesuai dengan surat jawaban kon-firmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011,yang tersurat dengan jelas, Menanggapisurat Saudara Nomor 035/KF-SK/11tanggal 19 Sepetember 2011 perihalkonfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat

saya sampaikan hal-hal sebagai berikut;Terkait dengan Anggaran OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah TahunAnggaran 2010 lalu dengan anggarankegiatan Rp 143.799.000.000,- dantotal rekening Rp 135.983.149.600,-dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp7.815.850.400,- dapat kami jelaskanbahwa Anggaran Kegiatan maupun to-tal Rekening Pengeluaran serta jumlahpengembalian ke Kas Daerah tidaksesuai dengan laporan realisasi anggaran

Seko Jaksel Syamsuddin NoorBantah Keras Indikasi Korupsi Syahrul Effendi


Keluarga BesarSMAN 90 Pesanggrahan

Kota Administrasi Jakarta SelatanMengucapkan:

Selamat Hari Ulang Tahun ke-1(7 Nopember 2011)

Kepada:Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWSSurat Kabar-Tabloid-Media Online

www.suratkabarrbn.co.ccwww.kbrakyatbicaranews.co.cc

www.rakyatbicaranews.com

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.PdKepala Sekolah







yang ada di kota Administrasi JakartaSelatan sehingga kami tidak bisamenjelaskan apa yang dimaksuddengan adanya dugaan tentang Korupsi,Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi.

Bahwa adanya indikasi Mark Updan fiktif terhadap anggaran perawa-tan lift, ac dan genset adalah tidak be-nar, karena kegiatan tersebut di atassudah dilakukan sesuai dengan pro-sedur atau aturan yang berlaku mulaidari proses perencanaan dengan pe-laksanaan di lapangan. Secara ber-tahap dan berjenjang bahwa prosessudah dilalui melalui proses pe-rencanaan oleh unsur dinas teknis,

proses pelelangan dilakukan oleh Pa-nitia Pengadaan Barang dan Jasa ser-ta proses pelaksanaan di lapangan di-awasi juga oleh unsur Suku DinasTeknis begitupun proses penagihanatau pencairan dilakukan sesuai de-ngan aturan dan sebelum pencairanterlebih dahulu dilakukan pemerik-saan oleh panitia pemeriksa serah te-rima pekerjaan. Perlu kami sampai-kan bahwa kegiatan tersebut meru-pakan kegiatan yang sifatnya terusmenerus sesuai dengan Pergub 23tahun 2008 sistem kontraknyamenggunakan kontrak tahun jamakselama 12 bulan sehingga sejak

penandatangan kontrak sampaidengan berakhirnya masa kontrakkegiatan tersebut masih tanggung-jawab pihak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan Mobil Dinastahun anggaran 2008, 2009, 2010 di-duga terjadi Mark Up dan fiktif itujuga tidak benar, dapat dijelaskanbahwa pemeliharaan Kendaraan Di-nas operasional perbaikan service be-sar dan kecil telah diatur oleh Pera-turan Gubernur Kepala Daerah Khu-sus Ibukota Jakarta No. 38 tahun2010 tentang Pemberian Jatah Uang


Keluarga BesarSMAN 63 Pesanggrahan







Drs. Tri SugiarenoKepala Sekolah






6


Service Kendaraan Dinas Opera-sional Pemerintah Khusus IbukotaJakarta. Dimana Bab II pelaksanaanservice dalam pasal 2 bahwa ServiceKendaraan bermotor dinas operasi-onal sebagaimana dalam pasal 1 ter-diri dari service besar dan kecil pasal3: service kecil kendaraan bermotordinas roda 4 (empat) dilakukan 8(delapan) kali dalam 1 (satu) tahun,sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10kali dalam 1 (satu) tahun, dan servi-ce besar kendaraan bermotor dinasroda 4 (empat) dilakukan 4 (empat)kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkanroda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatahservice kecil dan service besar di-berikan setiap 3 bulan dalam bentuk

uang jenis kelompok I dan II yangbesarnya dari perkalian jenis service,jumlah bulan dengan patokan hargaservice yang ditetapkan oleh Guber-nur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta. Adapun perbaikan Kenda-raan Dinas Operasional melalui beng-kel-bengkel yang telah ditetapkanoleh Kepala Badan Pengelola Keu-angan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Walikota Jakarta Selatan SyahrulEffendy,SH,MM terindikasi perkaya diridengan melakukan konspirasi bersamaSotar Harahap dari setoran-setoran halini tidak benar sama sekali bahwa semuakegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur,kegiatan yang di pihak ketigakan telahdilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.Berkembangnya opini bahwa re-

hab Rumah Dinas Walikota JakartaSelatan tahun anggaran 2009, 2010dimana kontraktor pelaksana adalahSaudara (kerabat) dari Walikota itutidak benar, perlu kami jelaskan bah-wa pada tahun anggaran 2008 ter-dapat biaya pemeliharaan Rumah Di-nas Walikota Rp 434.508.433,- .Setelah dilakukan pelelangan dime-nangkan oleh PT. HEXADAYA PU-TRA SEJATI namun setelah pelak-sanaan ternyata ditemukan dokumen(SBU) dari Penyedia Jasa tersebutpalsu sehingga terhadap penyedia ba-rang jasa tersebut terjadi pemutusan


Keluarga BesarSMPN 177 Pesanggrahan






www.rakyatbicaranews.comDrs. Tadjudin, MM

Kepala Sekolah






7>>Sambungan dari hal. 06kontrak sepihak dan anggaran ter-sebut tidak dibayarkan atau direali-sasikan dan dikembalikan ke KasDaerah. Atas perhatian saudara sayaucapkan terima kasih.

Adapun surat jawaban konfirmasitersebut dibuat tembusannya kepada:Walikota Jakarta Selatan, InspekturPembantu Kota Adm Jakarta Selatan,Asisten Perekonomian dan Adminis-trasi Seko Adm Jakarta Selatan.

Di lain sisi, surat jawaban tersebutmuncul karena adanya surat konfirmasidari Redaksi Rakyat Bicara News untukmempertanyakan dengan tujuan terciptanyapemberitaan yang berimbang, yaitu denganbeberapa pertanyaan: “Menindaklanjuti 2(dua) surat konfirmasi kami terdahulukepada Bapak Syahrul Effendi, SH, MMselaku Walikota Jakarta Selatan danPejabat Publik dimana sampai saat inikami masih menunggu surat jawaban darisurat konfirmasi tersebut. MenurutBapak selaku Walikota Jaksel danPejabat Publik, bila ada surat konfirmasidari media apakah hal tersebutseharusnya dijawab atau tidak?”

Sesuai dengan Undang-UndangNo. 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik pasal 3 bah-wa tujuan Undang-Undang tersebutadalah: Menjamin hak warga negarauntuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakanpublik dan proses pengambilan kepu-tusan publik, serta alasan pengambilansuatu keputusan public; Mendorongpartisipasi masyarakat dalam prosespengambilan kebijaksanaan publik;Meningkatkan peran aktif masyakatdalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang

baik; Mewujudkan penyelenggaraannegara yang baik, yaitu yang trans-paran, efektif dan efisien, akuntabelserta dapat dipertanggungjawabkan;Mengetahui alasan kebijakan publikyang mempengaruhi hajat hidup or-ang banyak; Mengembangkan ilmupengetahuan dan mencerdaskan ke-hidupan bangsa; dan/atau; Mening-katkan pengelolaan dan pelayananinformasi yang berkualitas di Indone-sia. Untuk terciptanya pemberitahuanyang akurat dan berimbang sesuaidengan Undang Undang Pers No 40/1999 dan menghormati Undang Un-dang No 14/2008 tentang Keterbu-kaan Informasi Publik, menurutBapak selaku Walikota dan PejabatPublik, apakah surat konfirmasi darimedia perlu dijawab atau tidak, baiksecara tertulis maupun secara lisan.

Terkait dengan anggaran OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum, Ad-ministrasi Keuangan Daerah T.A 2010lalu dengan anggaran kegiatan Rp.143.799.000.000,- dan total reke-ning Rp.135.983.149.600,- dandikembalikan ke Kas Daerah Rp.7.815.850.400,-. Total Rekening Rp.135.983.149.600,- terindikasi saratdengan korupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi. Bagaimana sebenarnya yangterjadi ? Kami minta untuk konfirmasi.

Walikota Jakarta Selatan SyahrulEffendi, SH, MM terindikasi perkayadiri dengan melakukan “konspirasi”bersama Sotar Harahap dari “setoran-setoran” tersebut. Bagaimana ko-mentar anda terkait hal tersebut? Ka-mi minta konfirmasi dan atau klarifikasi.

Sesuai dengan opini yang berke-mbang bahwa perawatan mobil dinas

Tahun Anggaran 2008, 2009 dan2010 silam diduga terjadi mark updan fiktif karena mobil dinas tersebutmasih kondisi baik, tetapi sudah di-buat kondisi rusak sedemikian rupadan anggaran perawatan dikeluarkanuntuk perkaya diri. Kami minta kon-firmasi dan atau klarifikasi.

Indikasi mark up dan fiktif terha-dap anggaran perawatan lip dan acKantor Walikota Jakarta Selatan Ta-hun Angggaran 2008, 2009, 2010lalu. Apakah benar demikian? Kamiminta konfirmasi dan atau klarifikasi.

Indikasi korupsi dan kolusi padaanggaran perawatan Genset pada ta-hun 2008, 2009 dan 2010 lalu. Haltersebut diduga juga terjadi korupsidan konspirasi. Diharapkan untuk da-pat konfirmasi dan atau klarifikasi.

Berkembangnya opini bahwa proyekrehab rumah dinas Walikota JakartaSelatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010,dimana kontraktor pelaksana adalahsaudara dari walikota sendiri dandokumen penawaran ditemukan indikasi“pemalsuan dokumen’’. Bagaimanakomentar anda terkait hal tersebut?

Ketika surat jawaban tersebut di-konfirmasi kembali melalui telepongenggamnya, apakah Seko JakselSyamsuddin Noor mengetahui de-ngan jelas indikasi korupsi SyahrulEffendi, karena saat indikasi korupsitersebut terjadi Syamsuddin Noorbelum menjabat Seko Jaksel, Syam-suddin Noor tak bersedia memberi-kan komentar. (PS/STR)


Berikut Anggaran Terindikasi KKNoleh Syahrul Effendi Untuk PerkayaDiri







Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi Untuk Perkaya Diri

4. Celaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS Rp. 630.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 32.440.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 582.060.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

5. Celaning Service Lantai 10 s/d 13 WJS Rp. 650.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 33.150.000,-


Keluarga Besar

PT Genta PranaMengucapkan:






Drs. Dolok F. SiraitDirektur Utama

H.M. SukandiKomisaris






9


5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 601.350.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

6. Celaning Service Lantai 14 s/d 17 WJS Rp. 650.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 33.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-


Segenap Jajaran & StafDinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pesanggrahan







Dra. Renthy Evi Silalahi, M.SiKepala Seksi






10

5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 601.350.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

7. Celaning Service Blok I WJS Rp. 275.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 15.700.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 248.300.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

7. Celaning Service Blok II WJS Rp. 250.000.000,-



Segenap JajaranPengadilan Negeri Jakarta Pusat

Mengucapkan:Selamat Hari Ulang Tahun ke-1

(7 Nopember 2011)





H. Syahrial Sidik, SH, MH.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat






11

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

8. Celaning Service Blok III WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-



Segenap JajaranSuku Dinas Tata Air

Kota Administrasi Jakarta BaratMengucapkan:






Ir. Heriyanto, SHKepala Suku Dinas







5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

9. Celaning Service Blok IV WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-


Keluarga Besar

PURI BERSAMAMengucapkan:





www.rakyatbicaranews.comIrjen Pol. (Pur) Hadiman

Ketua Umum






13>>Sambungan dari hal.. 12

10. Celaning Service Blok V WJS Rp. 330.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 18.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 3.500.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 300.850.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

11. Celaning Service Plaza dan Taman WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-

Keluarga BesarBIRO JASA DAN BIRO IKLAN

RAKYAT BERSATUMengucapkan:






Syamsudin Sihombing, Dip. Ing.Manager Operasional







14

5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 88.250.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

12. Celaning Service Halaman Kantor WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 88.250.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

13. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap A WJS Rp. 450.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 23.580.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 7.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 411.320.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

14. Celaning Service Rumah Dinas WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 300.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 89.950.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

15. Celaning Service Lapangan Tenis WJS Rp. 50.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 3.000.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 400.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 43.000.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

16. Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Waduk WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 300.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-








15

BERSATU KITA TEGUHDENGAN

MOMENTUM PERS

5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 89.950.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

17. Potnisasi Dilingkungan WJS Rp. 300.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.775.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 270.625.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

18. Pengharum Ruangan Dilingkungan WJS Rp. 300.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.775.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 270.625.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

19. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap B WJS Rp. 450.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 23.580.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 7.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 411.320.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA







16

Segenap JajaranKecamatan Pesanggrahan







Drs. Syamsudin TondeCamat

Drs. Zaini AlexLurah Petukangan Utara

Sri Emi FauziahLurah Ulujami

Drs. JahrudinPlt. Lurah Pesanggrahan

Udin Syawaludin, S.SosLurah Petukangan Selatan

Lasimin, S.SosLurah Bintaro

Drs. Abd. Cholit, M.SiSekcam

Drs. JahrudinWakil Camat






17

Segenap JajaranKecamatan Setiabudi







Drs. Ma’munCamat

Drs. H. AsmadiLurah Kuningan Timur

Eko KardiyantoLurah Menteng Atas

Hendro PurnomoLurah Guntur

Ahmad Fauzi, S.SosLurah Setiabudi

Maulani, S.SosLurah Karet Kuningan

DjohariWakil Camat

Tommy FS, S.SosSekcam

Firmansyah, S.SosLurah Karet

Moch. Tumpal Manurung, SHLurah Karet Semanggi

Jakino, S.SosLurah Pasar Manggis

Mulani, S.SosLurah Karet Kuningan






18

Segenap JajaranKecamatan Cilandak







Sayid Ali ZA, SHPlt. Camat

Heriyanto, S.SosSekcam

Iwan Kristiawan SantosoLurah Gandaria Selatan

Hj. Nurul BaitiLurah Cipete Selatan

Arif Abidin Mucklis APLurah Lebak Bulus

MundariLurah Cilandak Barat

Safri Djani, S.SosLurah Pondok Labu






19

Segenap JajaranKecamatan Kebayoran Baru






www.rakyatbicaranews.comR.M. Tamo Sijabat

SekcamDrs. Mahludin, M.Si

Plt. Camat

Ratu Dian Cherawati, S.SosLurah Senayan

Drs. M. ZenLurah Pulo

KusworoLurah Petogogan

H. Rusamsi, S.SosLurah Melawai

JumrohLurah Cipete Utara

Drs. LukmansyahLurah Gandaria Utara

Drs. M. RizkiLurah Kramat Pela

Iswahyudi, S.SosLurah Gunung

SuharmiyatiLurah Selong

Drs. Budi SantosoLurah Rawa Barat






20

Tangsel, Kantor Berita RBNDalam menjalankan tugasnya

selaku walikota dan wakil walikotaterpilih di Tangerang Selatan, AirinRachmi Diany dan Benyamin Davnietelah membuat target 100 hari ke de-pan dalam melakukan pembenahandan pembangunan kota Tangsel de-ngan target dan visi misi di bidang: ke-sehatan, pendidikan, infrastruktur ja-lan, sarana dan pra sarana transpor-tasi, lingkungan dan penanggulangansampah.Bidang KesehatanJumlah warga miskin yang men-

dapat pelayanan Jaminan KesehatanDaerah (Jamkesda)

1.Peningkatan anggaran; Rp10.000.000.000,-. Tahun sebelum-nya Rp 5.400.000.000,-

2.Sampai dengan akhir Juni 2011telah terserap Rp 4.484.391.567,-yang meliputi 1.561 pesertaPelayanan Jaminan Persalinan

(Jampersal) ; gratis untuk seluruh per-salinan normalPeresmian Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas)Peresmian 13 Puskesmas baru 4

jumlah kunjungan pasien yang me-

ningkat ke Puskesmas bukan sebuahindikasi bahwa meningkatnya orangsakit di Kota Tangerang Selatan, na-mun sebagai bagian dari fungsi pre-ventif yang dijalankan Puskesmas.Peningkatan pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatanMembina 4.917 kader kesehatan,

tahun sebelumnya 3.856 kaderPeningkatan insentif kader Rp

600.000,-/tahun/kader. Tahun sebe-lumnya Rp 500.000,-

Penataan Manajemen Pemerinta-

Program 100 Hari Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie:

Penataan Manajemen PemerintahanKota Tangerang Selatan







21

Segenap JajaranSuku Dinas Pertamanan






www.rakyatbicaranews.comDrs. Heru Bambang Ernanto

Kepala Suku Dinas

han Kota Tangerang SelatanPrioritas Walikota Airin Rachmi

Diany dan Wakil Walikota BenyaminDavnie dalam 100 hari awal menjabatadalah melakukan penataan penye-lenggaraan pemerintahan. Tujuannyauntuk mewujudkan tata pemerintahanyang bersih, partisipatif, transparandan akuntabel didukung aparatur pe-merintahan yang kompeten, profesi-onal dan berdedikasi.

Semua itu bisa dicapai melalui pe-nataan sistem manajemen pemerinta-

han. Didorong pula munculnya krea-tivitas dan inovasi perbaikan kinerjapemerintah, yang pada akhirnya se-mua upaya itu akan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Salah satu bukti pelaksanaan ma-najemen pemerintahan yang baik diKota Tangerang Selatan adalah pro-ses pengadaan barang dan jasa yanglebih cepat dengan suasana aman dankondusif.Penandatanganan kontrak lebih

awal

Waktu pelaksanaan pekerjaanyang cukup Lebih menjamin kualitas

pekerjaanSemakin profesionalnya unsur

yang terkait dengan pelaksanaan ke-giatan seperti Pengguna Anggaran,Panitia Pelelangan, maupun Pengu-saha yang menjadi peserta pelelangantermasuk asosiasi.Penyerapan anggaran yang se-

suai jadwal perencanaan








22

Kantor Berita




Laspen SianturiPemimpin Umum/Penanggung Jawab

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA1432 H

(6 Nopember 2011)

Mengucapkan:

Pelaksanaan pelelangan telahmenggunakan Lembaga PelelanganSecara Elektronik (LPSE)

Pelaksanaan pembangunan denganmemanfaatkan dana-dana dari Pe-merintah Pusat atau Provinsi Banten se-bagai hasil dari komunikasi dan hubu-ngan yang terpelihara dengan baik.Bidang Bina Marga dan SDA;Pembangunan pelebaran jalan

raya Siliwangi, Suryakencana &PajajaranBidang Tata Kota dan Pemu-

kimanPembangunan gedung kantor

BLH, sarana air bersih, sanitasi tem-

pat pembuangan sampah terpadu(TPST).Bidang Kesehatan ;Pembangunan 2 unit puskesmas

perawatan, bantuan alat kesehatandan bantuan anggaran untuk puskes-mas dan rumah sakit umum daerah(RSUD).Bidang Pendidikan: Pemba-

ngunan SMAN 12 Kota TangerangSelatan

Bidang Infrastruktur JalanDimulainya percontohan pe-

ngendalian banjir di Bukit PamulangIndah (BPI)Pemeliharaan rutin jalan seba-

nyak 95 ruas jalan dengan panjang74 kmPemeliharaan rutin jembatan se-

banyak 31 buahPemeliharaan saluran air sepanjang

45 km pada 18 ruas anak sungaiPemeliharaan rutin bangunan air

sebanyak 40 unit dan pintu air se-banyak 36 unitKerja sama dalam hal penang-

gulangan banjir terpadu dengan Pe-merintah Daerah sekitar penyeleng-garaan semiloka penanganan banjirse-Jabotabek








23

Surat Kabar

RAKYAT BICARA NEWS

Ismet FauziePemimpin Redaksi


(6 Nopember 2011)

Mengucapkan:

http://issuu.com/rakyatbicaranewswww.suratkabarrbn.co.cc


Dimulainya pelaksanaan pemba-ngunan 79 ruas jalan sepanjang 49 kmPembangunan 16 bangunan

sumber daya airBidang PerhubunganMelakukan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dalam hal penanga-nan sarana transportasi rencana re-vitalisasi 5 stasiun kereta api.Penertiban pengelolaan parker.

Meningkatkan pendapatan asli dae-rah (PAD) melalui restribusi parkeron the street. Penertiban 40 titik par-kir on the street.

Bidang Tata Kota dan PemukimanPeningkatan jalan lingkungan

melalui PNPM Mandiri Perkotaan.Pelaksanaan paving blok pada

35 lokasi.Yang akan dilaksanakan :Pembangunan paving blok pada

177 lokasi. Lebar 1 – 3 meter, pan-jang 150– 200 meter.Penyediaan prasarana dan sa-

rana air minum di kawasan rawan airtanah di 7 lokasi.

Ket : 1 titik lokasi memenuhi ke-butuhan air minum 50-100 KepalaKeluarga (KK)Pembangunan drainase batu kali

di 10 lokasi. Lebar 0,5 – 1 meter,panjang 150 – 200 meter.

Bidang PendidikanMewujudkan biaya pendidikan

yang terjangkauwalikota nomor 61 tahun 2011Menghapuskan biaya untuk SDMenghapuskan DSP (dana

sumbangan pendidikan) untuk SMP,SMA, dan SMK.Membatasi biaya SPP untuk

SMP maksimal 100.000/bulanMembatasi biaya SPP untuk

SMA maksimal 200.000/bulanMenaikkan alokasi anggaran

Bosda SD dari 12.500/siswa menjadi







24

TABLOID RBN

Rodeo Sujana MarbunWakil Pemimpin Redaksi


(6 Nopember 2011)

Mengucapkan:

http://issuu.com/tabloid_rbnwww.kbrakyatbicaranews.co.cc


30.000/siawa , SMP dari 20.000/siswa menjadi 40.000/siswaPengaturan DSP RSBI (Rintisan

Sekolah Berstandar International).DSP SMP RSBI maksimalRp.4.500.000 dengan SPP maksimalRp. 400.000/ bulan, dan DSP SMARSBI maksimal Rp.5000.000 de-ngan SPP maksimal Rp.500.000/bulan.Pembentukan SMA Negeri baru.Bidang KebersihanPenutupan bak sampah di jalan

masuk pasar Ciputatpenambahan bak arm roll.Pemindahan bak arm roll dari

cimanggis.

Mengintensifkan kerja samadengan Pemerintah Kabupaten Tange-rang dalam pembuangan sampah pasar.Penutupan tempat pembuangan

sampah liar.Sosialisasi pengolahan sampah

kepada masyarakat.Dimulainya pembanunan tempat

pembuangan akhir(TPA) CipeucangKecamatan Setu.Pembangunan tempat pengola-

han sampah terpadu (TPST) berba-sis 3R (re-use,re-duce,re-cycle) dilingkungan RW.Pengawasan dan pengendalian

kebersihan di 4 koridor (Jl.siliwangi,Jl Raya Serpong, Jl Graha Raya dan

Jl. Raya Ciputat)Bidang Lingkungan HidupMewujudkan tangsel hijauGerakan menanam pohon pada

setiap bangunan kantor pemerintahdan rumah warga.Melakukan uji emisi kendaraanUpaya pelestarian situ.Fasilitas pembentukan hutan

kota BSD dan BINTAROFasilitasi pembentukan car free

day di BINTAROBidang PerijinanMewujudkan kepastian periji-

nan dari sisi waktu dan prosedur.Menertibkan billboard yang

menyalahi ketentuan.***






25

Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Djoko Sunarjanto,Syamsudin Mukhtar, SE Beserta Kroni“Sekongkol” Rugikan Negara

KPK Diminta Lakukan Tupoksi di Lingkungan Lemigas Cipulir

Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNKomisi Pemberantas Korupsi

(KPK) yang memiliki tupoksi (tugaspokok dan fungsinya) adalah mem-berantas para koruptor yang meru-gikan Negara, apalagi koruptor yangmemperkaya diri dengan mengguna-

kan uang negara, kepiawaian parapenyidik KPK diharapkan dapat ter-bukti kinerjanya terhadap indikasikorupsi yang terjadi di LingkunganLemigas Cipulir Jakarta Selatan, yangsampai saat ini masih dalam bentuk“misteri” alias belum dapat terjawab,

karena pelaku indikasi korupsi belumdapat tersentuh oleh hukum, walau-pun indikasi korupsi tersebut didugasudah berlangsung sekitar tiga tahu-nan, tanpa dapat tercium oleh penyi-







26

Anda InginMemasang Iklan?

Hubungi kami di:021 - 94705665

TARIF IKLAN TABLOIDRAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 500.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 250.000,-1/16Halaman hitam putih : Rp 125.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kalipemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

Keluarga BesarD & D Sentrum

Cipulir Jakarta SelatanMengucapkan:

Kantor BeritaRAKYAT BICARA NEWS

Kepada:


Surat Kabar-Tabloid-Media Onlinewww.suratkabarrbn.co.cc

www.kbrakyatbicaranews.co.ccwww.rakyatbicaranews.com

DedeManager






PENERBIT::CV. MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU(Kantor Berita Rakyat Bicara News)

NPWP:31.234.970.7-013.000

PENDIRI:Laspen Sianturi, Bernike Miranda

Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk,Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Pur) Hadiman,

Irjen Pol. (Pur) Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal,Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-

ringo, Drs. Dolok F. SiraitPENASEHAT HUKUM:

R. Sitorus, SH, Novarita, SH,Bonifasius Gunung, SH, DickySiahaan, SH, Donald Halasan

Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENJAB:

Laspen SianturiPEMIMPIN REDAKSI:

Laspen SianturiWAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Rodeo Sujana MarbunREDAKTUR PELAKSANA:Bernhard Silaban, SPd.

Koordinator Liputan:Yulianto Efendi

Koordinator Liputan Daerah:Sihol TH. NainggolanREDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. Sirait, Monang,Dicky Siahaan, SH.

REDAKTUR:Yulianto

STAF REDAKSI: Anggiat Sitorus SE, Bernhard Silaban SPd, Monang S,Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs DolokF Sirait, Andrew Richad P, Negeri Parhitar Manurung, M.Div., SyamsudinSihombing, Mangihut Sitanggang, Adam Parningotan Sihombing, LeloPamuji S., Yunami, Sihol TH. Nainggolan, Yulianto, Deden AZ, RohiminPEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPdSEKRETARIS REDAKSI: MirandaKOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DivMANAGER IKLAN: Samsudin SihombingASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji SihombingLayout/Design: Pahotan SinagaMARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro PranotoPERWAKILAN ACEH: Amir SyehPERWAKILAN MEDAN: Binsar RajagukgukBIRO MEDAN KOTA: A SianiparBIRO SIMALUNGUN: Nurmani S.BIRO TAPANULI UTARA: K. HutabaratPERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh.BIRO PEMKOT TANGERANG: DaniBIRO PEMKAB TANGERANG: Ani SubektiBIRO TANGERANG SELATAN: RohiminBIRO BEKASI: K. SimatupangBIRO BOGOR: YunamiBIRO DEPOK: AntoniBIRO KARAWANG: TetenBIRO BALI: Juni ManurungPERWAKILAN SUMATERA SELATAN: Jimson Saman(Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan AnsoriAlamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.:Bernike M. Pardede.ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok MSquare Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta SelatanTELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: [email protected]: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri)Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik IndonesiaWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline: http://issuu.com/tabloid_rbn

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TITABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTANAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara Kebenaran27

TABLOID RBN(RAKYAT BICARA NEWS)






28

dik maupun pers.Hal tersebut diduga disebabkan

“sangat ketatnya” penjagaan untukkeamanan di Lingkungan Lemigas,dan sebab akibatnya memiliki dam-pak yang unik yaitu pelaku “indikasikorupsi” juga aman dalam melakukanperbuatannya untuk merugikanNegara.

Supaya “biang koruptor” dapatterbasmi dari Bumi Pertiwi Indone-sia, khususnya di Pusat Penelitian danPengembangan Teknologi Minyakdan Gas Bumi Lemigas, KPK mau-pun Kejaksaan Agung diminta turuntangan untuk lakukan penyelidikanterhadap indikasi korupsi, kolusi, ne-potisme dan gratifikasi yang terjadi dilingkungan Lemigas Cipulir denganpenyilidikan “bersinergis”.

Pasalnya, diduga Ir. Rudi Suhar-tono W, Ir. Djoko Sunarjanto,Syamsudin Mukhtar, SE Beserta

Kroni “Sekongkol” merugikan Ne-gara disebabkan terindikasi terimasuap ratusan juta rupiah untuk per-kaya diri dan mengakibatkan kerugi-an negara, karena negara membayartagihan proyek “fiktif” kepada kon-traktor pelaksana PT. Delapan Pan-curan Emas. Permintaan PengadaanBarang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor011/PPB/UFRT/2010 sebesarRp.424.487.877,- dengan nilai kon-trak Rp 419.100.000,- terindikasi “fi-ktif” alias tidak dikerjakan.

Hal itu disampaikan sumber Kan-tor Berita RBN yang tidak bersedianamanya diekpos dalam pemberitaandi Jakarta baru-baru ini.

PT. Delapan Pancuran Emas di-sinyalir tidak mengerjakan proyek ter-sebut, tetapi membuat penagihan ke-pada P2K Lemigas, kemudian sete-lah tagihan diterima kontraktor, disetorkembali kepada oknum Ir. Djoko

Sunarjanto, M.Si beserta kronikroninya sekitar 404.000.000,- seba-gai setoran dari indikasi proyek fiktif.

Diduga Ir. Djoko Sunarjanto,M.Si selaku P2K Lemigas menerimasuap dari proyek fiktif tersebut se-besar Rp. 116.000.000, Moch. Fier-daus, S.Si selaku Ketua Lelang me-nerima suap Rp. 40.000.000, Antomenerima suap Rp. 40.000.000, Ir.Tunggal M.Sc sebesar Rp.23.000.000, Syamsudin Mukhtar, SEmenerima suap sekitar Rp.185.000.000 sedangkan kontraktorPT Delapan Pancuran Emas hanyamendapat fee sekitar Rp. 15.000.000selaku pelaksana pekerjaan terindi-kasi fiktif tersebut.

Menurut sumber, terkait denganpengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya



RAKYAT BICARA ONLINE

Laspen SianturiPemimpin Redaksi


(6 Nopember 2011)

Mengucapkan:www.rakyatbicaranews.com






31

1. Kepala Perwakilan2. Kepala Biro di Wilayah Indonesia

Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

Membutuhkan:

Anda tertarik untuk bergabung dengan kami?

email: [email protected]

Media Online www.rakyatbicaranews.com

dibiayai dari DIPA TA 2010 lalu de-ngan jumlah paket 35 (tiga puluh lima)paket, dimana dalam proses tender di-sinyalir melanggar Keppres 80 Tahun2003, serta Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi se-bagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Diduga dari 35 paket tersebut sa-rat korupsi, kolusi, nepotisme, gra-tifikasi dan berbagai kepentingan an-tara P2K, Panitia, dan Kontraktor P-elaksana. Pengumuman Nomor:01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut te-rindikasi tidak diumumkan di mediasaat itu supaya tidak diketahui publik.

Pembuatan Garansi Bank jugaterindikasi “aspal” yang umumnya di-gunakan oleh kontraktor binaan, di-mana hal tersebut diduga persekong-kolan antara P2K, Panitia dan Kon-traktor Pelaksana.

Juga pengadaan barang AC Tahun

Anggaran 2009 lalu disinyalir barang yangdigunakan terindikasi barang bekas dimanaIr. Rudi Suhartono W terindikasi korupsi,kolusi, nepotisme dan terima gratifikasi.

P2K, Panitia dan Pengawas diLingkungan Lemigas juga terindikasi“doyan setoran” dari Kontraktor Bi-naan, baik dari proyek pekerjaan pe-nunjukan langsung maupun pekerjaanpemilihan langsung untuk perkaya diri.

Sesuai dengan Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi se-bagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12,tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidanadengan penjara seumur hidup atau penjarapaling sedikit 4 (empat) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana den-da paling sedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): a.Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara yang menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melakukan, tidak me-lakukan sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya; b.Pegawai negeri atau penyelenggara negarayang menerima hadiah, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkankarena telah melakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya.Dalam hal ini Kejaksaan dan atau IntelijenKejaksaan perlu turun tangan untukmenuntaskan indikasi kerugian Negaratersebut” imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasisecara tertulis kepada Lemigas Cipulir,Kapus Lemigas maupun Ir. DjokoSunarjanto, Moch. Fierdaus, S.Si,Anto, Ir. Tunggal M.Sc, SyamsudinMukhtar, SE dan Ir. Rudi SuhartonoW tidak bersedia memberikankomentar. (ttr/str/and/mls/minggus)







32Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan, Bambang Noertjahjo, SE, Ak :

Masyarakat TangselDihimbau Untuk Urus IMBJakarta, Kantor Berita RBN

Untuk menata Kota TangerangSelatan (Tangsel) menjadi kota asridan indah secara estetika, masyarakatkota Tangsel yang ingin membangungedung atau rumah dihimbau supayamengurus Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) terlebih dahulu sebelum prosesmembangun. Bila ada masyarakatyang dipersulit oleh petugas pela-yanan, silahkan dilaporkan kepadasaya dan nanti akan ditindak tegas bilapetugas yang tidak menjalankantugasnya dengan benar.

Bagi yang mau mendirikanbangunan agar IMBnya diurus keBP2T, dan selaku pelayan masya-rakat, kami siap untuk melayani

secepatnya, ungkap Bambang Noer-tjahjo, SE, Ak kepada Kantor Be-rita RBN Minggu lalu di ruangankerjanya.

Supaya Kota Tangsel dapat ter-tata dengan baik, jadi sudah wak-tunya kita mematuhi Undang Undangtentang Tata Ruang dan PeraturanDaerah yang mengatur tentang peri-jinan, dan tentunya otomatis juga men-dukung retribusi pendapatan asli da-erah (PAD), karena PAD adalahsumber dana untuk melakukan pem-bangunan kota Tangsel yang kita cintaibersama, imbuhnya.

Bambang Noertjahjo, SE, Ak ju-ga menambahkan, walaupun KotaTangerang Selatan baru seumur ja-

gung, tetapi dengan dukungan danpartisipasi masyarakat secara bersa-ma sama, serta dukungan tokoh-to-koh masyarakat, mari kita bangun Ta-ngerang Selatan ini supaya menjadikota indah dan permai.

Secara kemitraan dengan Pers,Bambang Noertjahjo, SE, Ak jugamengharapkan para wartawan yangmelakukan liputan di wilayah kotaTangsel untuk melakukan tugas po-kok dan fungsinya secara lugas danakurat. Juga menyatakan, tanpa war-tawan dan beritanya, masa depanKota Tangsel bisa dikatakan gelapalias perkembangannya jadi lambat,tandasnya.

(Sahat Tumanggor)

LOKE

RLO

WO

NG

AN

KER

JA

1. Sekretaris Redaksi (S1/D3)Membutuhkan:

Media Online www.rakyatbicaranews.com

2. Marketing Iklan (S1/D3/SMK)Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:







33

Kapolri Persilakan KPKPeriksa “Uang Saku” dari Freeport

Kapolri Jenderal Timur Pradopo (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNKapolri Jenderal Timur Pradopo

mempersilahkan pihak manapun,termasuk Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) untuk ikut mengauditdana operasional keamanan dari PT.Freeport. Hal ini dimaksudkan agar.Terkait “uang saku” itu, Kapolri jugameminta agar hal ini dijadikan bahanevaluasi, bagaimana minimnyaanggaran serta perangkat pendukungpengamanan di daerah yang punyatingkat risiko keamanan cukup tinggi

masyarakat bisa melihat secara utuhapa yang sebenarnya terjadi di Papua.Karena itu, lanjut Kapolri, pihaknyamempersilakan pihak ketiga untukikut memeriksa, selain tim dari inter-nal Polri.

“Mau KPK, BPK, silahkan.Artinya audit eksternal ya, kalau Polrikan internal,” tegasnya di Jakarta barubaru ini.

Apakah diperlukan anggarantambahan? “Anggaran tentunya op-timal. Memang sudah diperjuangkan

oleh DPR tapi sekali lagi yang menjadiprioritas terutama Papua, yang bisamendukung kebutuhan minimalanggota di sana,” kelitnya.

Dan jika kebutuhan itu sudahterpenuhi, Kapolri berharap tidak lagimenerima sumbangan dari pihakmanapun. “Saya kira itu yang terbaik.Tapi walaupun masih seperti ini,(menerima sumbangan), akunta-bilitasnya sekali lagi bisa diper-tanggungjawabkan,” tegasnya.(okezone/rbn)






34

400 Ribu TKI di MalaysiaTak Miliki Paspor

Jakarta, Kantor Berita RBNMenteri Hukum dan HAM

(Menkum dan HAM), AmirSyamsuddin menyatakan mendukungsepenuhnya proses pemutihan dokumenratusan ribu TKI yang kini sedangdilakukan oleh pemerintah Malaysia.

“Kita apresiasi pemerintah Malay-sia yang telah memberikankesempatan untuk memutihkansekitar 650.000 TKI yang terdaftar,namun tidak memiliki dokumenkeimigrasian hingga Januari 2012.Untuk itu seluruh jajaran keimigrasiantelah membantu denganmempermudah persyaratanpembuatan paspor yang tidakmereka miliki,” ujar Amir melaluiketerangan tertulisnya baru-baru ini.

Baru-baru ini Menkum dan HAMtengah meninjau proses pembuatan

dokumen bagi TKI di Konsulat JenderalRI Johor Baru, Malaysia. Peninjauan inimerupakan rangkaian perjalanannya keKamboja untuk menghadiri KonferensiMenteri Hukum se-ASEAN pada 4-5November 2011.

Sementara itu, Konjen RI di JohorBaru, Jonas L Tobing, menyatakan diseluruh Malaysia saat ini terdapat sekitar400 ribu TKI yang telah siap dengankelengkapan untuk diputihkan, namunbelum memiliki paspor. Untuk itu jajarannyamempermudah proses penerbitan.“Sebagian besar mereka tidak memilikiKTP sebagai sarat pembuatan paspor,”ungkap Jonas dalam rilis yang sama.

Lanjut Jonas, KJRI di Johor Barusecara penuh memberikan bantuandan kemudahan bagi prosespemutihan dokumen tersebut. Antaralain, meminta TKI menyerahkan surat

pernyataan akan melengkapi KTP.Menkum dan HAM yang dalam

kesempatan itu didampingi DirjenImigrasi Bambang Irawan dan DirjenAdministrasi Hukum Umum Aidir AminDaud, menyampaikan kepada ratusanTKI yang sedang memproses dokumenmereka agar mematuhi peraturan danperundangan yang berlaku di Malay-sia. “Gunakan kesempatan luar biasaini sebaik-baiknya agar kamu bisabekerja dengan tenang di negeri jiranini,” paparnya.

Kata Amir, pemutihan tersebut,merupakan bagian dari upayapemerintah Indonesia serta komitmenpemerintah Malaysia dalammemerhatikan nasib TKI. “Pokoknyajajaran Kemenkum dan HAM siapmendukung proses ini,” kata Amir.(okezone/kbrbn)






35

KPK Klaim Selamatkan UangNegara Triliunan Rupiah

Jakarta, Kantor Berita RBNKomisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mengklaim telah menye-lamatkan aset kekayaan negaratriliunan rupiah.

Penyelamatan aset tersebutberhasil dilakukan dari rumah dinaspara pejabat negara dan pejabatBadan Usaha Miliki Negara(BUMN) yang ditempati oleh parapensiunan dan pihak-pihak yang tidak

berhak menempatinya. Menurutanggota KPK Haryono Umar, totalkekayaan negara yang telahdikembalikan berjumlah hampir tigatriliun dengan jumlah 681 rumah.

“Kalau nilai rupiahnya hampir Rp3 Triliun. Tepatnya, 2 triliun, 876miliar rupiah, dan jumlah rumahnya681 rumah, serta 45 persil (sebidangtanah). Itu dari 20 Kementerian danBUMN. Kalau TNI dan Polri belum.

Kalau tentara bagus, malahmemberikan,” ujar Haryono saatditemui diruang kerjanya, di KantorKPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan,Jakarta baru-baru ini.

KPK bersama kementerian danBUMN juga melakukan pengusiranterhadap para pensiunan dan orang-orang yang tidak berhak menempatirumah dinas.

(okezone/kbrbn)

Gedung KPK (Foto:ist)






36

KY Belum Bisa Sadap Hakim

Ilustrasi Foto: (ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNSalah satu kelebihan yang diberi-

kan UU Komisi Yudisial (KY) hasilrevisi adalah kewenangan KY untukmeminta penegak hukum melakukanpenyadapan pada hakim.

Namun, di tengah ramainya soro-tan pada Pengadilan khususnya Tipi-kor karena membebaskan banyakterdakwa kasus korupsi, KY belumbisa menggunakan kewenangan pe-nyadapan.

“Kami belum bisa menggunakan-nya, karena UU hasil revisi kan belumdiundangkan, dan belum ada nomor-nya,” kata Ketua KY Eman Supar-man di ruang kerjanya baru-baru ini.Eman mengatakan, kewenangan pe-nyadapan diperlukan di tengah keti-dakpercayaan masyarakat terhadappengadilan, khususnya PengadilanTipikor di daerah.

Eman mengakui, memang telahada masyarakat yang melaporkanhakim dan minta agar KY melakukanpenyadapan melalui penegak hukum.“Tapi itu belum bisa,” ujarnya.

Diketahui, KY memang memunyaikewenangan menyadap hakim. Ca-ranya, KY meminta bantuan padapolisi atau Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) untuk melakukanpenyadapan. “Permintaan KY tidakbisa ditolak,” kata Eman.

Namun, sekalipun UU KY telahselesai direvisi, KY belum dapat me-laksanakan kewenangan penyadapankarena UU KY belum diberi nomordan diundangkan.

Sekadar diketahui, saat ini Penga-dilan Tipikor di daerah menuai banyakkritik. Sebab, banyak terdakwa ka-sus korupsi yang bebas di PengadilanTipikor di daerah. Karena itu, banyakpihak meminta agar KY lebih tegasmelakukan pengawasan pada hakim.Salah satu yang dapat dilakukan ada-lah melakukan penyadapan denganmeminta bantuan penegak hukumyang memang memunyai kewenanganteknis untuk menyadap.

Eman juga mengatakan, setelahmarak bebasnya Pengadilan Tipikor,KY juga langsung melakukan pene-laahan. Selain menelaah putusan yang

membebaskan terdakwa korupsi,KY juga melakukan penelitian terkaitbebasnya terdakwa kasus korupsi.

“Kita melakukan penelitian de-ngan LIPI (Lembaga Ilmu Penge-tahuan Indonesia),” katanya. Dari pe-nelitian tersebut, ujar Eman, akan di-ketahui variabel yang membuat seo-rang terdakwa bebas. “Yang ditelitinanti Pengadilan Tipikor yang telahmembebaskan terdakwa kasus ko-rupsi,” ujarnya. Namun, lanjut Eman,tidak semua Pengadilan Tipikor yangmembebaskan terdakwa kasus ko-rupsi diteliti. “Nanti diacak, mana sajayang diteliti,” katanya. (okezone/red)






37

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Fotografer Pendidikan SMA/SMKWartawan Pendidikan SMA/SMK

Membutuhkan:


KirimkanLamaran dan CV anda ke:

KPK Selamatkan Aset Migas Rp 150 TDari Helikopter Hingga Kapal TankerJakarta, Kantor Berita RBN

Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menilai pengelolaan asetpemerintah di sektor migas kurangbaik. Karena itu, perlu ada perbaikandari segi pencatatan. Selama duatahun terakhir, KPK sudahmenemukan persoalan ini. Jumlahaset yang diselamatkan mencapai Rp153,6 triliun.

“Jadi total dari migas itu kita

menyelamatkan Rp 153,6 triliunbentuk uang dan aset,” kataWakil Ketua KPK HaryonoUmar. Hal tersebut dia sam-paikan saat ditemui di ruangan-nya di Gedung KPK, Jl HRRasuna Said, Kuningan, Jaksel,belum lama ini.

Aset yang diselamatkan KPK,kata Haryono, berupa helikopter,mata bor, hingga kapal tanker.

Sejumlah aset tersebut baru berasaldari hulu. “Sedang kita minta tertibkanlagi yang belum diinventarisir. Yangbelum lagi kita minta ada sistempencatatan lifting itu online,”terangnya.

“Jadi misal di Jakarta kita bisamenghitung berapa sih setiap hariminyak yang naik ke permukaan. Kitakan belum punya itu,” tambahnya.(okezone/kbrbn)






38

Bareskrim dan Ahli TI BahasKerugian Konsumen Penipuan Pulsa

Simbol Polri (foto:ist)

Tabloid RAKYAT BICARA NEWSMembutuhkan:


Wartawan Trainee (Min SMA/SMK)Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

Fotografer Trainee (Min SMA/SMK)

Jakarta, Kantor Berita RBNPihak Badan Reserse Kriminal

(Bareskrim) Polri mengundang enam ahliteknologi informasi dari Institut TeknologiBandung (ITB). Hal itu dilakukan untukmembahas kejahatan pencurian pulsayang marak terjadi akhir-akhir ini.

“Bekerja sama dengan saksi ahliITB 6 orang dan saksi ahli lainnyasedang membahas dan mempelajaripenentuan kerugian konsumen danalat bukti apa,” ujar Kadiv HumasMabes Polri Irjen Saud UsmanNasution di kantornya, Jl Trunojoyo,Jakarta baru-baru ini.

Saud mengatakan, saat inipenyidik Bareskrim dan ahli TIsedang menginventarisir masalahpada sistem komunikasi di teleponselular dan provider maupun contentprovider yang menyediakan berbagailayanan kepada konsumennya.“Dalam hal ini provider baikperorangan maupun kolompoksehingga tidak terulang lagi,” jelasnya.

Sementara itu Kabag Penum

Mabes Polri, Kombes Boy RafliAmar mengatakan kasus pencurianpulsa, penipuan dan dugaanpenyalahgunaan program yangdilakukan melalui telepon selulerpenanganannya masih di kepolisiankepolisian daerah. Bareskrim MabesPolri hanya memberikan backup timTI dalam melakukan penyelidikankarena sarana dan prasarananyamasih mendukung.

“Terkait yang dilaporkanmasyarakat, baik ke Polda Metromaupun di Polda lainnya, saat inidilakukan penyelidikan danpenyidikan. Bareskrim hanyamemberi bantuan teknis backup timIT. Saat ini sudah bekerja,” paparBoy. (detik news/kbrbn)






39Si Begu (Bekas Guru) dan Si Ompung

Si Begu : Suatu ketika hari Sabtu sore si Begu pergi ke pasar Blok M untuk bertemu dengan teman lamanyayang bergelar si Kangkung Genjer. Disebut si Kangkung Genjer disebabkan sering makan kangkungdan makan genjer serta omongannya sering ngawur alias tidak jelas arah omongannya. Tetapikarena seorang teman, si Begu positive thingking terhadapnya.Tak disangka dan tak diduga, siKangkung Genjer ternyata tidak datang dan ingkar janji dan si Begu malah ketemu ama si Ompungdi warung kopi pojok Blok M.

Si Ompung : Hei….. Begu…. Ngapain kamu disitu? Jangan panjang panjang angan angannya. Nanti kamukerasukan Begu……..???

Si Begu : Eh….. si Ompung!!! Darimana Ompung?Si Ompung : Untung ketemu kamu di sini. Sudah tiga hari ini kamu saya cari cari. Kok HPmu tidak aktif Begu?Si Begu : Ada apa cari saya Ompung?Si Ompung : Saya mimpi buruk tentang kamu. Ada orang yang mau rencanakan untuk membantai kamu karena

kamu koranin melulu kali itu orang. Dalam mimpi saya kamu dikeroyok dan kantor kamu diserbuoleh orang tidak dikenal. Kamu harus hati hati dan rajin berdoa supaya kamu selalu diberkati dandijaga oleh Tuhan.

Si Begu : Oh…. Itu peristiwa tahun lalu Ompung. Kantor saya diserbu oleh orang tidak dikenal dan sudahdilaporkan ke Polsek. Tetapi, ada informasi baru baru ini, bahwa hal tersebut diduga ada oknumpejabat yang menggunakan tangan preman untuk membungkam pers dengan membayar oknumpreman untuk menyerbu kantor saya. Padahal, selaku pejabat publik, oknum pejabat tersebuthanya ditulis dalam berita demi terciptanya keterbukaan informasi publik serta melakukan tupoksinyaselaku pers yaitu pengawal kebenaran terhadap hak hak masyarakat. Si oknum preman sendirijuga anggota masyarakat. Sedangkan pers selalu mengawal dan membela hak masyarakat yangterjolimi. Kalau insan pers dimatiin, nanti jadi tidak ada lagi generasi bangsa yang mau menjalankanfungsi peranan pers selaku pengawal kebenaran maupun kontrol sosial. Kok mau si oknum ya……melakukan hal tersebut?

Si Ompung : Itulah bedanya orang yang sekolah dan mengerti hukum dengan orang yang tidak sekolahBegu……

Si Begu : Oh…. Bukan begitu Ompung. Oknum premannya orang sekolahan dan diduga oknum mafiayang dimanfaatkan oleh pejabat yang dikritisi karena oknum pejabat diduga terlibat korupsi dansalah gunakan jabatan.

Si Ompung : wah… wah … wah.. kok bisa begitu?Si Begu : Makanya menjadi aneh Ompung. Seorang pejabat menggunakan tangan preman untuk rencanakan

pembunuhan terhadap insan pers yang menulis kinerjanya. Bagaimana itu menurut Ompung?Si Ompung : Mau dibawa kemana bangsa ini, kalau pejabat punya mental tempe begitu masih dipertahankan

menjabat? Masa merencanakan pembunuhan??? Kok tega benar dia itu? Laporkan saja kepenyidik supaya dilakukan penyelidikan.

Si Begu : Ya Ompung… tunggu dilengkapi dulu berkas dan dokumennya.Si Ompung : Tetapi Begu …. sambil dikumpulkan data dan faktanya, konfirmasi saja terlebih dulu kepada oknum

yang diduga terlibat, termasuk kepada pucuk pimpinannya supaya tercipta pemberitaan yang akuratdan berimbang. Setelah itu langsung tulis sesuai dengan temuan di lapangan dengan nyata tanparekayasa. Tetapi sebelum diekpos sebagai berita headline, buat dulu surat tertulis kepada penguasauntuk memohon perlindungan hukum demi terciptanya supremasi hukum di bidang pers, bahwadalam menjalankan fungsi dan peranan pers, wartawan dilindungi hukum. (***)






40

Pengadilan Tipikor DaerahSebaiknya Dibubarkan

Mahfud MD (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNKetua Mahkamah Konstitusi

(MK), Mahfud MD menilai kinerjaPengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) di daerah saat ini lebih burukdari pengadilan umum. Bahkan, kataMahfud, usulan agar lembaga hukum

yang bertugas mengadili parakoruptor tersebut dibubarkan adalahmasuk akal.

“Gagasan untuk meninjau kembaliatau membubarkan PengadilanTipikor Daerah masuk akal,” kataMahfud di gedung MK, Jakarta,

baru-baru ini.Mantan Menteri Pertahanan era

Abdurrahman Wahid ini beralasanbahwa pengadilan Tipikor di daerahdibentuk secara tiba-tiba yangdikembangkan dari putusan MKtentang Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pada 19 Desember2006. MK membuat putusan bahwaPengadilan Tipikor Jakarta Inkon-stitusional karena dibentuk hanyaberdasar pasal 53 UU Pemberanta-san Korupsi.

“Pengadilan Tipikor harus di-bentuk berdasarkan UU tersendiri.Jadi yang diperintahkan MK waktuitu adalah memberi bentuk hukumkepada Pengadilan Tipikor Jakartayang sekarang agar menjadi konsti-tusional dalam waktu tiga tahun. MKtidak memerintahkan membentuk Pe-ngadilan Tipikor di daerah,” kata dia.

Mahfud juga mengatakan bahwamenghapus Pengadilan Tipikor didaerah tidak melawan putusan MK.“Pejabat-pejabat di daerah itu tetapbisa diadili di Jakarta seperti yangsekarang, yang tidak sempat diadilidi Pengadilan Tipikor Jakarta di-kembalikan ke pengadilan biasamenggunakan Undang-undang Ko-rupsi,” katanya seraya menyebut pe-ngadilan biasa itu hakimnya biasa danmurah serta mutunya lebih terjaminkarena lebih profesional.

(Liputan 6/kbrbn)






41Mabes Polri Diminta Lakukan PenyelidikanJoyo Winoto Terindikasi “SalahgunakanJabatan” Selaku Kepala BPN RIKejaksaan Agung “Layak” Turun Tangan Untuk Penelitian


Jakarta, Kantor Berita RBNSelaku pejabat penyelenggara

Negara dan pejabat publik yang me-ngemban tugas dan setia kepadaNegara maupun kepada pilar keduadari empat pilar bangsa yaitu lembagaeksekutif selaku atasannya yangmemberikan tugas kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI), Joyo Winoto,PhD terindikasi kurang menjaga namabaik dan nama besar Presiden RI,Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, Joyo Winoto didugakurang menghormati hukum terkaitdengan keberadaan delik pertanahanHambalang Kabupaten Bogor sertaterindikasi salahgunakan jabatanselaku Kepala BPN RI. Demi

terciptanya supremasi hukum dibidang pertanahan, Mabes Polridiminta lakukan penyelidikan terha-dap indikasi tersebut dan KejaksaanAgung selaku pengacara Negara“layak” turun tangan untuk lakukanpenelitian terhadap indikasi korupsi,kolusi, nepotisme, gratifikasi serta pe-nyalahgunaan jabatan yang dilakukanoleh Joyo Winoto selama menjabatkepala badan.

Disebabkan penerbitan dan pem-batalan Surat Keputusan (SK) ter-hadap Tanah Hambalang KabupatenBogor diduga terjadi penyalahgu-naan jabatan oleh Joyo Winoto, PhDselaku Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) RI, Joyo Winoto di-laporkan kepada Mabes Polri untukdilakukan penyelidikan sampai kepenyidikan demi terciptanya supre-masi hukum di Bumi Persada Indone-sia, khususnya di instansi pertanahan.

Dalam isi suratnya kepada KepalaKepolisian Republik Indonesia(Kapolri), Direktur Utama PT GentaPrana, Drs. Dolok F Sirait mengata-kan, sesuai dengan surat PT GentaPrana No. 35/GP/IV/2011 tanggal18-04-2011 perihal pokok surat, dansurat tersebut telah berada 5 (lima)bulan pada KANIT II PIDKORBARESKRIM, dan sampai saat ini

saya selaku pelapor belum pernahdiperiksa oleh Polisi.

Dolok Sirait juga mengatakan,Polisi tidak perlu lagi takut memeriksaJoyo Winoto selaku orang dekat Pre-siden RI, disebabkan Presiden sen-diri telah memberi arahan kepadaJoyo Winoto, PhD selaku KepalaBPN RI, dan Joyo Winoto harusmelaksanakan Putusan MA No.482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008dan hasilnya dilaporkan kepadaPresiden RI, sesuai surat Menteri Se-kretaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011tanggal 02 Mei 2011.

Beberapa bukti bahwa JoyoWinoto, PhD telah melakukan tindakpidana korupsi UU RI No. 31 tahun1999 yaitu dengan adanya PutusanMahkamah Agung (MA) RI No.482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008tanggal 16 September 2009 yaitumembatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006, yangditerbitkan oleh Joyo Winoto, PhDdengan menyalahgunakan wewe-nangnya, dan menghukum Joyo Wi-noto selaku Kepala BPN RI, sertadiperintahkan untuk menerbitkan






42


antara lain sertifikat HGB atas namaPT Genta Prana seluas 211, 75 ha.Akan tetapi hal tersebut tidak diin-dahkan oleh Joyo Winoto PhD. KetuaPTUN Jakarta juga telah mengek-sekusi dan memerintahkan Joyo Wi-noto PhD selaku Kepala BPN RIuntuk melaksanakan putusan MAtersebut sebagaimana mestinya, ka-rena sudah mempunyai kekuatanhukum tetap, bahkan PK Joyo Wi-noto sudah ditolak, namun demikiantetapi putusan tersebut belum juga di-laksanakan oleh Joyo Winoto, PhD.

Aryanto Sutadi selaku Deputi VBPN RI juga telah membuat konsepsurat tentang pelaksanaan PutusanMA dimaksud, atas dasar perintahKetua PTUN Jakarta dan atas per-timbangan teknis dan hukum dari Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor sertadari Kepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, akan tetapi pelaksanaanputusan belum disetujui oleh JoyoWinoto PhD selaku Kepala BPN RI.

Seperti pengakuan Joyo Winotowaktu itu, “Bahwa selama SBY ma-sih Presiden, Saya (Joyo Winoto) ti-dak akan diganti sebagai KepalaBPN.” Demikian penjelasan JoyoWinoto, PhD kepada seorang Ins-pektur Jenderal Polisi di BPN, ketikaDolok F. Sirait dan Ruhut Sitompulmenghadap Joyo Winoto di kantor-nya, dalam rangka memohon agarputusan MA dimaksud dilaksanakan.Joyo juga menjawab aneh saat ditanyaapa sebab takut membatalkan SKNo 9, “Saya (Joyo Winoto) takut ke-pada Probosutejo.” Rasa takut ter-sebut patut diduga disebabkan ada-nya pidana korupsi, ujarnya.

“Saya telah bertugas di KepolisianRI selama 32 tahun, sekarang sedangtertindas atas kesewenangan dariJoyo Winoto PhD. Kiranya tidaklahberlebihan apabila saya meminta to-long kepada Bapak KAPOLRI danStaf untuk menindaklanjuti laporansaya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinyayang terbaik menurut Bapak KA-POLRI dan Staf” tandas Dolok da-lam suratnya.

“Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) adalah Presidenpilihan rakyat, dan saya sendiri ter-masuk salah seorang dari masyarakatIndonesia yang menggantungkanmasa depan terhadap pemerintahanSBY. Saya berharap supaya masadepan bangsa ini dapat terwujud se-bagaimana mestinya, sesuai dengancita cita para pahlawan kita yaitu ter-wujudnya masyarakat yang adil danmakmur.”

Tetapi dalam masa pemerintahanSBY, Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (BPNRI) Joyo Winoto, PhD terkesan “cuekbebek” terhadap arahan Presiden RIdan diduga kurang menghormati hu-kum serta “kebal hukum” terkait de-ngan delik pertanahan HambalangBogor.

“Supaya terciptanya supremasihukum, maka Joyo Winoto saya la-porkan ke Mabes Polri dengan du-gaan menyalahgunakan jabatan ter-kait dengan penerbitan Surat Kepu-tusan (SK) Nomor 9 yaitu SK per-panjangan HGU PT Buana Estatedan penerbitan SK Pembatalan No-mor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap

SK Nomor 9” ujar Direktur UtamaPT Genta Prana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBN di Jakar-ta Minggu lalu.

Untuk menindaklanjuti putusanhukum yang telah memiliki kekuatanhukum tetap, Menteri SekretarisNegara Republik Indonesia, SudiSilalahi juga dalam suratnya tanggal2 Mei 2011 kepada Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indo-nesia (BPN RI) dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor terkaitperkara PT Genta Prana dan H.M.Sukandi (Para Penggugat) melawanKepala BPN RI (Tergugat I), KepalaPertanahan Kabupaten Bogor(Tergugat II) serta PT Buana Estate(Tergugat Intervensi II) dan telahdiputus oleh Pengadilan PTUNJakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo Kasasi MahkamahAgung Nomor 482 K/TUN/2007 joPeninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah berkekuatanhukum tetap, tetapi hingga saat iniputusan tersebut belum dilaksanakanalias status quo.

Dalam isi surat tersebut tersuratdengan jelas, “Dalam rangka meme-nuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Un-dang Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan memberikan kepastianhukum kepada penggugat selakupencari keadilan, Presiden mem-








berikan arahan agar hukum harusditegakkan dan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hu-kum tetap (inkracht) harus dilak-sanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan dan hasilnyadilaporkan kepada Presiden” tegasSudi Silalahi dalam suratnya.

Tetapi, dalam hal keadilan terkaittanah Hambalang Bogor, Joyo Wi-noto terindikasi pilih kasih dan nasibkami selaku pencari keadilan dijolimi.Yel yel pertanahan, Tanah untuk kea-dilan dan kesejahteraan rakyat terin-dikasi hanya untuk meninabobokanmasyarakat, tandasnya.

Di lain sisi Kepala BPN RI, JoyoWinoto, PhD membatalkan SuratKeputusan (SK) Nomor 9 yang mer-upakan dasar penerbitan sertifikat PTBuana Estate dengan SK pembatalanKepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9 adalah SKperpanjangan Hak Guna Usaha(HGU) PT Buana Estate yang nota-bene milik pengusaha kondang Pro-bosutedjo, dimana penerbitan SK tersebut “cacat hukum” dan pemba-talan tersebut dilakukan untuk menja-lankan putusan hukum yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap, tetapistatus tanahnya menjadi status quo.

Sesuai dengan SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEMBA-TALAN SEBAGIAN SURAT KE-PUTUSAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NO-MOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TA-NAH SELUAS 2.1175.500 M2DAN PEMBATALAN SERTIFI-KAT HAK GUNA USAHA NO-

MOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANA ESTATE SE-BAGAI PELAKSANAAN PUTU-SAN YANG SUDAH MEMPU-NYAI KEKUATAN HUKUM TE-TAP SERTA PEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNA USA-HA ATAS NAMA PT. BUANAESTATE.”

Dalam SK Pembatalan, KEPALABADAN PERTANAHAN NASI-ONAL REPUBLIK INDONESIA,Membaca: (A) Surat permohonandari PT.Genta Prana qq. Drs. DolokF. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6November 2009 tentang permohonanpembatalan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor9/HGU/BPN/2006 dan penerbitanHGB atas nama PT Genta Prana. (B)Surat permohonan dari PT BuanaEstate tanggal 1 Juli 2010 Nomor016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentangpermohonan izin pelepasan HakGuna Usaha untuk lima sertifikat (No-mor 146/Sukahati, 147/Sukahati,148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil).

Menimbang, bahwa yang dimo-hon pembatalannya adalah Surat Ke-putusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006 tentangPemberian Perpanjangan JangkaWaktu Hak Guna Usaha atas tanahyang terletak di Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat. (C). BahwaKeputusan huruf “(A)” setelah didaf-tarkan di Kantor Pertanahan Kabu-paten Bogor diterbitkan SertifikatHak Guna Usaha Nomor 146/Suka-hati Tahun 2006 seluas 637.940 M2,

Nomor 147/Sukahati Tahun 2006seluas 74.650 M2, Nomor 148/Su-kahati Tahun 2006 seluas 375.110M2, Nomor 149/Hambalang Tahun2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor150/Tangkil (dahulu Hambalang) Ta-hun 2006 seluas 428.570 M2 danNomor 151/Tangkil (dahulu Ham-balang) Tahun 2006 seluas 575.070M2, ke semuanya atas nama PT. Bu-ana Estate berkedudukan di Jakartadan berakhir haknya tanggal 30 De-sember 2007.

Bahwa atas terbitnya Keputusantersebut huruf “(A)” di atas, telah dia-jukan keberatan oleh PT Genta Pranaqq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Su-kandi dengan menggugat Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional Republik In-donesia, Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor dan PT.Buana Es-tate di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta di bawah register perkaraNomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebut huruf“(C)” telah diputus dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ja-karta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Pu-tusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaJakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008dan Nomor 482 K.TUN/2007Tanggal 20 Februari 2008 danPutusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009,dengan ini amar putusan antara lain :Menyatakan batal Surat Keputusan







44


Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 dan Ser-tifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Es-tate; Memerintahkan kepada KepalaBPN dan Kantor Pertanahan Kabu-paten Bogor untuk mencabut kepu-tusannya masing-masing sebagaimanatersebut dalam amar putusan di atas,dan menerbitkan keputusan baru ten-tang perpanjangan Hak Guna Usahaatas nama PT. Buana Estate; Meme-rintahkan kepada Kepala BPN danKantor Pertanahan Kabupaten Bo-gor untuk memproses lebih lanjut pe-nerbitan Hak Guna Bangunan atasnama PT. Genta Prana atas tanah se-luas 2.117.500 M2 sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia telahditegur oleh Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta untuk melak-sanakan putusan tersebut huruf “(D)”di atas sebagaimana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan suratNomor W2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telahmenyampaikan kepada Presiden Re-publik Indonesia dan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Republik Indone-sia untuk mengawasi pelaksanaan pu-tusan pengadilan oleh Badan Perta-nahan Nasional Republik Indonesia.

Bahwa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara yang telah mempero-leh kekuatan hukum tetap, berkaitandengan tanah seluas 2.117.500 M2yang terletak di Desa Hambalang,

Kecamatan Citeureup, KabupatenBogor tersebut di atas yang merupa-kan bagian dari Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang atas namaPT. Buana Estate seluas 4.486.975M2, saat ini masih menjadi obyekgugatan kepemilikan antara PT. BuanaEstate (Penggugat) melawan PT.Genta Prana dan H.M Sukandi (ParaTergugat) dan Kepala Badan Per-tanahan Nasional Republik Indonesia,Kepala Kantor Wilayah Badan Per-tanahan Nasional Provinsi Jawa Baratserta Kantor Pertanahan KabupatenBogor (Para Turut Tergugat) di Pe-ngadilan Negeri Cibinong yang ter-daftar dalam register perkara Nomor146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sam-pai saat ini masih dalam tahap peme-riksaan di Tingkat Banding, dan 2010Nomor W11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinya memerintahkanmelakukan penyitaan jaminan ter-hadap tanah Hak Guna Usaha, dariSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang seluas 4.486.975 M2yang tercatat dan terdaftar atas namaPT. Buana Estate (Penggugat) yangdiakui para Tergugat (PT. GentaPrana) sebagai barang miliknya seluas2.117.500 M2 setempat dikenal se-bagai areal perkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat.

Bahwa terhadap bidang tanahHak Guna Usaha yang tidak menjadiobyek perkara yaitu Hak Guna UsahaNomor 146/Sukahati seluas594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas 74.650M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/

Sukahati seluas 375.110 M2, HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil (da-hulu Hambalang) seluas 178.570 M2dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas575.070 M2, oleh PT. Buana Estatesebagaimana suratnya tanggal 1 Juli2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izinpelepasan hak dan akan diperguna-kan oleh Kementrian Pertahanan Re-publik Indonesia untuk lokasi Pem-bangunan Pusat Misi PemeliharaanPerdamaian Tentara Nasional Indo-neisa (PMPP TNI) berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat tanggal26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuatdi hadapan Sri Rahayu, SH, Notarisdi Bekasi dan persetujuan KomisarisPT. Buana Estate, sebagaimana SuratPersetujuan untuk melepaskan hakatas tanah tanggal 28 Juni 2010 No-mor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagaitindak lanjut dari Surat PerjanjianKerjasama antara PT. Buana Estatedengan Kementrian Pertahanan Re-publik Indonesia tanggal 7 Juni 2010Nomor PKS/02/VI/2010 dan No-mor 3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal terse-but di atas, sebagai tindak lanjut Pu-tusan Pengadilan Tata Usaha Negarayang telah mempunyai kekuatanhukum tetap serta dengan memper-timbangkan permohonan izin pelepa-san Hak Guna Usaha PT. Buana Es-tate, terdapat alasan hukum untuk:Membatalkan sebagian Surat Kepu-tusan Kepala Badan Pertanahan Na-sional Nomor 9/HGU/BPN/2006







45

tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas2.117.500 M2; Membatalkan Ser-tifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Es-tate seluas 4.486.975 M2; Mener-bitkan sertifikat sebagai penggantiSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149 Hambalang untuk tanah seluas2.369.475 M2 atas nama PT. BuanaEstate; Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untuk melepaskan HakGuna Usaha, untuk kepentingan Ke-menterian Pertahanan Republik Indo-nesia; Menata kembali peruntukan,penggunaan, penguasaan, dan pemi-likan tanah yang dilepaskan oleh PT.Buana Estate untuk kepentingan Ke-menterian Pertahanan Republik Indo-nesia guna pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian TentaraNasional Indonesia (PMPP TNI).

Mengingat: Undang-undang No-mor 5 Tahun 1960 (Lembaran Ne-gara Tahun 1960 Nomor 104); Un-dang-undang Nomor 5 Tahun 1986(Lembaran Negara Tahun 1986 No-mor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004(Lembaran Negara Tahun 2004 No-mor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009(Lembaran Negara Tahun 2009Nomor 160); Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 1996 (LembaranNegara Tahun 1996 Nomor 58); Pe-raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 (Lembaran Negara tahun 1997Nomor 59); Peraturan Presiden Re-publik Indonesia Nomor 10 Tahun2006; Keputusan Presiden RepublikIndonesia No. 98/M Tahun 2005;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997; Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999; Peraturan Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006; Pe-raturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN Menetapkan:KEPUTUSAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONALTENTANG PEMBATALAN SE-BAGIAN KEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHAN NASIO-NAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006ATAS TANAH SELUAS 2.117.500M2 DAN PEMBATALAN SERTI-FIKAT HAK GUNA USAHA NO-MOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANA ESTATE SE-BAGAI PELAKSANAAN PUTU-SAN PTUN YANG TELAH MEM-PUNYAI KEKUATAN HUKUMTETAP SERTA PEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNA USA-HA ATAS NAMA PT. BUANAESTATE.

PERTAMA : Menyatakan batalsebagian Surat Keputusan Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November2006 tentang Pemberian PerpanjanganJangka Waktu Hak Guna Usaha AtasTanah Seluas 6.578.315 M2 terletakdi Kabupaten Bogor Provinsi JawaBarat, sepanjang atas tanah seluas2.117.500 M2 sebagaimana dimaksuddalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16September 2009.

KEDUA : Menyatakan bahwaSurat Keputusan Kepala Badan Per-

tanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November2006 selanjutnya hanya berlaku sahuntuk pemberian perpanjangan jang-ka waktu Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang kepada PT. BuanaEstate atas tanah sisa seluas4.460.815 M2.

KETIGA : Membatalkan Sertifi-kat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni2006 sebagian seluas 2.117.500 M2dari luas keseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate, untuk di-ganti dengan Sertifikat Hak Guna Usa-ha untuk tanah sisa seluas 2.369.475M2 atas nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT : Menetapkan tanahbekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempat dikenal se-bagai areal perkebunan PT. BuanaEstate Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor, Pro-vinsi Jawa Barat yang telah dibatalkansebagaimana Diktum KESATU danKETIGA, dalam keadaan status quosampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideran Menim-bang huruf “g”, telah memperolehputusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.

KELIMA : Memerintahkan ke-pada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk : (A) Men-catat batalnya Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalang se-luas 4.486.975 M2 atas nama PT.








46Pakaian Dalam Ratu Inggris Dilelang

London, Kantor Berita RBNSepasang pakaian dalam Ratu Inggris dan Irlandia pada

tahun 1837, Victoria Regina, dilelang seharga USD 15.020atau sekitar Rp 134 juta. Pelelangan yang dilakukan belumlama ini digagas oleh seorang kolektor yang tak dikenal.

Pakaian dalam tersebut berupa celana berwarna krem,dengan bordir buatan tangan bersimbol huruf VR, yangmerupakan singkatan untuk Victoria Regina. Pakaian inipernah dikenakannya pada tahun 1860-an.

Sebelumnya sepasang pakaian dalam miliknya denganlebar pinggang 127 sentimeter telah terjual pada 2008seharga USD 7.200 atau Rp 64 jutaan. Bagi penggemarsejarah Inggris era Victoria dan pemerintahan Ratu Victoria,sepasang pakaian dalam kerajaan ini merupakan suatukarya yang tak ternilai harganya.

“Orang yang mengumpulkan memorabilia kerajaan dariera Victoria melihat pakaian ini sebagai mahkota kemuliaandalam koleksi mereka,” ujar Philip Gregory, juru bicara lelangLyon & Turnbull di Edinburgh. (Nydailynews/kbrbn)

Buana Estate sebagaimana dimaksudpada Diktum KETIGA, pada BukuTanah dan Daftar-Daftar Umum lain-nya yang ada pada administrasi pen-daftaran tanah. (B) Mencatat status quodalam Buku Tanah Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang terhadap tanahbekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500M2 setempat dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana Estate, DesaHambalang, Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, Provinsi JawaBarat. (C) Menarik Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalangsebagaimana dimaksud pada huruf “a”,dan apabila tidak dapat ditarik dariperedaran, agar diumumkan 1 (satu)kali dalam 1 (satu) surat kabar harianyang beredar di wilayah KabupatenBogor. (D) Menerbitkan Sertifikat HakGuna Usaha Pengganti atas nama PT.Buana Estate, untuk tanah sisa SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/

Hambalang seluas 2.369.475 M2,setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM : Memberikan izin ke-pada PT. Buana Estate untuk mele-paskan Hak Guna Usaha atas tanahseluas 1.797.414 M2, untuk kepen-tingan Kementerian Pertahanan Re-publik Indonesia guna pembangunanPusat Misi Pemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia (PMPPTNI), terdiri dari : Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 146/Sukahati seluas594.014 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 147/Sukahati seluas74.650 M2; Sertifikat Hak Guna U-saha Nomor 148/Tangkil seluas375.110 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 150/Tangkil seluas178.570 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

KETUJUH : Memerintahkan PT.

Buana Estate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usaha atas ta-nah sebagaimana Diktum KEENAMdi hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN : Mempersilahkankepada Kementerian Pertahanan Re-publik Indonesia untuk mengajukanpermohonan hak atas tanah, untukkepentingan pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian TentaraNasional Indonesia (PMPP TNI),setelah dilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksud dalamDiktum KETUJUH.

KESEMBILAN : Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan, de-ngan ketentuan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan/kesalahandalam penetapannya, akan ditinjaukembali sebagaimana mestinya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Kepala BPN RI, Joyo Wi-noto tak bersedia memberikan ko-mentar. (TIM DUA)







47


Pelepasan Hak Tanah Hambalang Kepada Probosutedjo

Akta Notaris R. SoerojoWongsowidjojo “Penuh Teka Teki”

Drs. Dolok F Sirait Joyo Winoto, PhD

Jakarta, Kantor Berita RBNPelepasan hak tanah Hambalang

Kabupaten Bogor di Notaris R. So-erojo Wong-sowidjojo, SH untukpenerbitan sertifikat Hak Guna UsahaPT Buana Estate (Probosutedjo) ter-indikasi “Penuh Teka Teki” karenapelepasan hak dapat dilakukan wa-laupun surat asli tidak dapat ditun-jukkan.

Setelah dilakukan penelusuran

terkait tanah Hambalang Bogor yangsaat ini sedang menjalani proses ban-ding tingkat kasasi secara peradilanperdata, dan sebelumnya dengan ob-jek perkara yang sama telah selesaidi Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) serta sudah memiliki keku-atan hukum tetap, rupanya banyakterjadi proses hukum dan kisah di-balik kisah atas tanah tersebut, yaituberawal dari “surat palsu” sampai

“salahgunakan jabatan” dan “sepele”terhadap putusan Mahkamah Agung(MA) RI.

Dasar kepemilikan tanah PT. Bu-ana Estate pada awalnya diduga ber-dasarkan “Surat Palsu” yang dicip-takan sedemikian rupa oleh DirekturUtama PT. Buana Estate yang saatitu dijabat oleh Ratmani (istri Probo-






48


sutedjo) serta terindikasi konspirasidengan Gusyaaf Hendrik Mantik(alm) pada tahun 1967 silam.

Kemudian sertifikat Hak Guna U-saha (HGU) Nomor 1 diduga diter-bitkan berdasarkan Surat Palsu ter-sebut diperpanjang lagi berdasarkanSurat Keputusan (SK) Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional (BPN) RINomor 9 yang terindikasi salahguna-kan jabatan dan sudah selesai prosesperadilannya di PTUN Jakarta.

Disebabkan dalam penerbitan SKuntuk perpanjangan HGU tersebutJoyo Winoto, PhD terindikasi kons-pirasi dan gratifikasi dalam penerbi-tannya, Presiden RI, Susilo BambangYudhoyono (SBY) diminta untukmemberikan kebijakan yang pro ter-hadap rakyat, dan “copot” pejabatterindikasi korupsi, kolusi, nepotismedan senang dengan menerima gratifi-kasi, demi terwujudnya masyarakatadil dan makmur di Bumi Pertiwi In-donesia, khususnya di bidang perta-nahan dan masyarakat Desa Ham-balang Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan DirekturUtama PT. Genta Prana, Drs. DolokF. Sirait kepada Kantor Berita RBNdi Jakarta Minggu lalu.

Namun demikian, Joyo Winoto se-laku Kepala BPN RI diduga dalam me-laksanakan isi putusan tersebut penuhdengan “teka teki” yang patut diper-tanyakan, dan adapaun maksud dantujuan isi SK sulit diterima akal sehat.

Pensiunan kepolisian dengan NRP42060016 yang berniat untuk mem-bela masyarakat kecil terjolimi ini jugamengatakan, di dalam Undang-Un-dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Ko-rupsi sebagaimana telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20 Tahun2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas,bahwa “Dipidana dengan penjara se-umur hidup atau penjara paling sedikit4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000.000,- (satu miliar rupi-ah): poin a. Pegawai negeri atau pe-nyelenggara negara yang menerimahadiah atau janji, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untuk meng-gerakkan agar melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewaji-bannya; poin b. Pegawai Negeri ataupenyelenggara negara yang menerimahadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut dibe-rikan sebagai akibat atau disebabkankarena telah melakukan, tidak mela-kukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya”imbuhnya.

Adapun kronologis kisah dibalikkisah Tanah Hambalang tersebut ada-lah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107,108, 220, 213 milik NV Handel enCultuur Matsc Tji-deratie seluas 813Ha yang masih berlaku sampai de-ngan 1980 di Desa HambalangKecamatan Citereup Kabupaten Bo-gor dan selanjutnya di-singkat Perk-ebunan Ciderati.

Tahun 1961 tanah perkebunanCiderati yang tadinya disewa rakyatdari NV Handel en Cultuur Matsc

Tjideratie seluas 350 Ha tidak lagimembayar sewa dan tahun 1961 ma-syarakyat mulai membayar pajak bu-mi tanah tersebut. Kemudian padatahun 1967 tang-gal 25 Nopember,Surat Kepala Kantor Agraria danPengawasan Agraria No. 1364/Ke-pad/P/1967 (Diduga surat palsu)yang memberi ijin kepada KODAMV JAYA untuk menggarap perke-bunan Ciderati, de-ngan ketentuandiwajibkan membayar ganti rugi ga-rapan kepada rakyat bu-kan kepadaNV Handel en Cultuur Ma-tschppijTjideratie selaku pemilik sah HGUatas tanah dimaksud.

Selanjutnya, 15 Juni 1976, Rat-mani (is-tri Probosutedjo selaku Di-rektur Uta-ma PT. Buana Estate)memberi su-rat kuasa kepada sua-minya Probosoetedjo untuk meman-faatkan surat yang patut diduga palsuyaitu No.1364/kepad/P/1967 terse-but diatas.

Tgl 18 Juni 1976, Probosoetedjodan Gustaf Hendrik Mantik (Al-mar-hum) menghadap Notaris R. So-erojo Wong-sowidjojo, SH, membu-at akta pese-tujuan a.l. KODAM VJaya men-jual/melepas tanah kepadaPT. buana Estate perkebunan Cide-rati seluas 737 Ha seharga Rp.368.500.000 dan se-kaligus mele-pas/menyerahkan ke Negara RI tanahperkebunan Ciderati ter-sebut. Aktapatut diduga palsu tersebut isinya tipumuslihat dan rangkaian kebohongan.

Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/1976 surat keterangan pendaftaranta-nah dari Kepala Sub Direktorat









Agraria Kabupaten Bogor tertulis an.De te Duitenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur Matschappij Tji-deratie yang berarti tidak ada penye-rahan tanah Perkebunan Ciderati keNegara RI se-suai akta No. 39tgl.18-6-1976.

Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25Januari 1977, Skep Mendagri No.SK1/HGU/DA/77, member HGUatas Tanah Perkebunan Ciderati ke-pada PT. Buana Estate dengan ke-wajiban: Memberi ganti rugi kepadaNV Handel en Cultuur Matschappijdan kepada rakyat penggarap di atastanah tersebut.

Akan tetapi baik kepada NVHandel en Cultuur Matschappij Tji-deratie maupun kepada rakyat peng-garap, tidak ada menerima ganti rugidari PT. Buana Estate.

Setelah itu pada tgl 21-3-1977,tanah perkebunan Ciderati dijadikanHGU No.1 an. PT. Buana Estate olehBPN-RI tanpa sepengetahuan rakyatdan Kepala Desa Hambalang dantanpa membayar ganti rugi garapankepada masyarakyat maupun kepadaNV Handel en Cultuur Matschappij.Baru diketahui masyarakat bahwatanah garapan mereka sudah terbitHGU pada ta-hun 1996 yaitu setelah± 19 tahun su-dah terbit HGU No.1, padahal Erpacht Perkebunan Ci-derati sebe-narnya baru akan berakhirdan kembali menjadi tanah NegaraTanggal. 23 September1980.

Tgl. 23 Desember 2002, SuratKe-terangan pendaftaran Tanah Kan-tor Pertanahan Kabupaten Bogoryang menyatakan HGU No. 1 an PT.Buana Estate berakhir mulai tanggal

31-12-2002 dan kembali menjadi ta-nah negara, dan tidak dapat diper-panjang karena tidak me-menuhisyarat perpanjangan HGU.

Tgl 1 Juni 2006, terbit SkepBPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tentangperpanjangan HGU No. 1 an. PT.Buana Estate tanpa permohonan barudan ijin lokasi baru. SK tersebut me-wajibkan PT. Buana Estate supayaterlebih dahulu menyelesaikan peng-garapan rakyat yang ada di atas lahantersebut.

Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SKNo 9 tersebut terbit HGU No 149tanpa sepengetahuan rakyat dan ke-pala desa dan tanpa membayar gantirugi garapan masyarakyat.

Setelah itu, 20 Juli 2007, PutusanPidana No. 207 dan 208/Pid.B/2007PN Cibinong memasukkan pen-jara6 orang penggarap tanah perkebu-nan Ciderati/sengketa ke Rutan Plen-dang Bogor, dengan alasan meru-saktanaman di atas tanah perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sahsesuai sertifikat HGU No 149 tahun2006 an. PT. Buana Estate. Padahalrakyat telah menggarap tanah ter-sebut secara turun temurun dari nenekmoyang mereka sampai saat ini.

Pada 20 Februari 2008, PutusanMahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 yang sudah mempunyai keku-atan hukum tetap yang membatalkanSK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No 149Tgl 15 Juni 2006.

16 September 2009, Pu-tusanMA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaituyang menolak PK yang diajukan Ke-pala BPN-RI dkk, dan Tgl. 14 De-

sember 2009, surat Ke-pala KantorPertanahan Bogor No. 600 ke-pa-daKanwil BPN Jawa Barat yang me-mohon pelaksanaan putusan PTUNyang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap.

Tgl. 9 Juli 2010 No. W2.TUN.146/AK.06/Vll/2009 suratKetua PTUN Jakarta kepada kepalaBPN-RI dan Ke-pala Kantor Per-tanahan Bogor perihal Pengawasanputusan yang telah memperoleh ke-kuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari 2010surat Kepala Kantor Wilayah JawaBarat kepada Kepala BPN-RI No.663/19-32/ll/2010 yang memohon pe-laksanaan putusan PTUN yang sudahmempunyai ke-kuatan hukum tetap.

Kemudian Tgl. 1 Maret 2010,pengumuman Ketua PTUN Jakartatentang Amar putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hu-kum tetap berupa putusan MA No.482/K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008 a-gar diketahui oleh masyarakat. Dan,Tgl. 24 Maret 2010, Surat KetuaPTUN Jakarta No.W2/TUN I.57/HK.06/lll/2010 kepada: Presiden RIdan kepada Ketua DPR-RI pe-ri-halpengawasan Pelaksanaan Pu-tu-sanyang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

Setelah itu tgl 22 Juli 2010, MajelisHakim Perdata PN Cibinong mengu-capkan putusan perkara perdataNo.146 /Pid.G/2009/PN Cbn yangintinya menyebut bahwa tanah seng-keta 211,75 Ha adalah sah milik PT.Buana Estate memiliki HGU No.149






50


tgl 15-6-2006 dan akta Notaris R.Soerojo Wongsowidjojo SH No. 39tgl. 18 Juni 1976 yang diduga asli te-tapi palsu.

Sampai dengan saat ini tahun 2011tanah sengketa/garapan rakyat211,75 Ha tersebut, pisik tanahnyamasih dikuasai dan diu-sa-hakan olehPT. Genta Prana cq ma-syarakat.

Namun demikian, pada tgl 19Januari 2011 kembali PT. Buana Es-tate memasang plang PT. Buana Es-tate di atas sengketa 211,75 ha de-ngan cara kekerasan/tidak mau dila-rang kepala desa dan rakyat. Masya-rakyat Desa Hambalang Bogor tidakberani bertindak lebih keras karenatrauma pada peristiwa yang samapada tahun 2007 lalu, dimana bebe-rapa orang masyarakyat masukpenjara karena mencabut plang yangdipasang PT. Bu-ana Estate.

Adapun isi dari akta persetujuanyang dibuat di Notaris R. SoerojoWongsowidjojo, SH, antara KO-DAM V Jaya yang men-jual/melepastanah perkebunan Ciderati kepadaPT. Buana Estate seluas 737 Ha se-harga Rp. 368.500.000 adalah, “Pa-da hari ini Jumat, tanggal Delapan Be-las Juni Seribu Sembilan Ratus TujuhPuluh Enam, hadir di hadapan saya,Raden Soerojo Wongsowidjojo SH,Notaris di Jakarta, dengan dihadirioleh saksi-saksi yang saya, Notaris,dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, MayorJenderal Tentara Nasional Indonesia,Panglima Kodam V Jaya, bertempattinggal di Jakarta, menurut ketera-ngannya dalam hal ini bertindakdalam jabatannya tersebut dan oleh

karenanya untuk dan atas nama Ko-mando Daerah Militer (KODAM) VJaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, ber-tempat tinggal di Jakarta Jalan H. AgusSalim Nomor 121 menurut kete-rangannya dalam hal ini bertindak ber-dasarkan surat kuasa dibawah tangantertanggal 15-6-1976 yang bermateraicukup dan dilekatkan pada minuta aktaini, sebagai kuasa dari dan sebagaidemikian atas nama Ibu Ratmani,pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,yang dalam hal ini diwakili sebagaiDirektur, selaku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindak seba-gaimana tersebut diatas, menerang-kan lebih dahulu, bahwa berdasarkanSurat dari Kepala Kantor Agrariadan Pengawasan Agraria Daerah Bo-gor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor:1364/Kapad/P/1967. Dimana surat aslinya tidak di-perlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jayatelah mendapat ijin untuk menggaraplima bidang tanah terletak di dalamProvinsi Jawa Barat, Kabupaten Bo-gor Kecamatan Citeureup Desa Ham-balang, yang merupakan bekastanah-tanah Perkebunan Kelapa Sa-wit dan Sereh Ciderati/Karang Asemdengan seluruhnya seluas kurang le-bih 813 Ha.

Bahwa tanah-tanah seluas 813 Hatersebut, adalah: sebagian luas kuranglebih 632 Ha telah dibebaskan daripenggarapnya dan ganti rugi gara-pannya telah dibayar lunas sepenuh-nya oleh Pihak Pertama kepadarakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha

yang letak dan batas-batasnya telahdiketahui oleh kedua pihak menurutgambar yang akan diuraikan di bawahini berdasarkan surat keputusan PanitiaPemeriksa Tanah di Jawa Barattertanggal 1-10-1966 serta per-setujuan Pihak Pertama telah dise-rahkan kepada Desa dan merupakantanah Desa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131Ha belum dibayar ganti kerugian ga-rapannya kepada masyarakat peng-garapannya dan ganti rugi itu segeradibayar lunas oleh Pihak Pertama.

Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik rakyat yang tetap menjadihak milik rakyat yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh keduapihak dan akan diuraikan dalam gam-bar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Haitu 26 Ha diantaranya disediakan un-tuk 13 orang yang akan ditunjuk olehPihak Pertama masing-masing akanmendapatkan 2 ha tanah. Permoho-nan untuk mendapatkan hak atas ta-nah-tanah tersebut kepada instansiagraria belum diajukan oleh PihakPertama, sehingga Pihak Pertamaber_maksud untuk mengoperkan hakgarapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk me-ngambil alih hak garapan Pihak Per-tama atas tanah-tanah tersebut de-ngan uang ganti kerugian sebesar Rp.50 tiap meter persegi, dengan keten-tuan bahwa Pihak Pertama akanmemberikan bantuan kepada PihakKedua agar Pihak Kedua dapat







51>>Sambungan dari hal. 50menjadi pemilik tanah-tanah tersebutdan Pihak Pertama juga memberikanbantuannya agar Pihak Kedua mempe-roleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak mem-buat suatu persetujuan mengenal halitu, maka berhubung dengan itu parapenghadap, bertindak sebagaimanatersebut diatas, menerangkan bahwaPihak Pertama (KODAM) dan PihakKedua (BUANA ESTATE) yang sa-tu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan denganini membuat suatu persetujuan denganperjanjian-perjanjian dan syarat-sya-rat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama de-ngan ini melepaskan dan menye-rahkan kembali kepada Negara Re-publik Indonesia, hak garapannyaatas lima bidang tanah yang terletakdi dalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor KecamatanCiteureup Desa Hambalang, tanahbekas tanah-tanah Perkebunan Ke-lapa Sawit dan Sereh Ciderati/Ka-rangasem, yang luasnya kurang lebih8131 Ha tersebut diatas dan tanahtanah tersebut adalah tanah-tanah:Bekas Hak Kripacht nomor: 107, lu-asnya 2.022.502.5 m2, surat ukurnomor: 225/1934, Bekas Hak Kri-pacht nomor : 108, luasnya938.157.5 m2 surat ukur nomor: 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomorluasnya 804.700 m2 surat ukurnomor: 567/1938. Bekas HakKripacht 213 luasnya 3.209.000 m2surat ukur nomor: 697/1938. BekasHak Kripacht nomor: 79 luasnya1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/1929 atau seluruhnya seluas lebihkurang 8.130.238 m2, yang letak dan

batas-batasnya adalah menurut suatugambar situasi (peta) yang diberiwarna-warna berturut-turut kuning,hijau, abu-abu, ungu dan merah,tertanggal hari ini, ditandatangani olehkedua belah pihak bermaterai cukupdan dilekatkan pada minut akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidaktermasuk celah celah (enclaves) yangdiberi warna biru yang merupakantanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal2. Pelepasan dan penyerahan kem-bali kepada Negara Republik Indo-nesia tanah-tanah Hak garapan ter-sebut dilakukan oleh Pihak Pertamaguna memberikan kesempatan ke-pada Pihak Kedua untuk memohonhak berupa apapun juga atas tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan penyera-han kembali kepada Negara RepublikIndonesia tanah-tanah hak garapanseluas 737 Ha tersebut dianggap ti-dak pernah dilakukan. Bila Pihak Ke-dua karena sebab apapun juga tidakmendapat hak berupa apapun jugaatas tanah-tanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan danpenyerahan kembali tanah-tanah hakgarapan seluas 737 Ha tersebut PihakKedua membayar kepada Pihak Per-tama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiapmeter persegi atau seluruhnya berjum-lah Rp. 368.500.000,- dari jumlah u-ang sebagian sebesar Rp.100.000.000,- telah dibayar oleh Pi-hak Kedua kepada Pihak Pertamadan untuk penerimaan jumlah uangRp. 100.000.000,- itu Pihak Pertamadengan ini memberikan kwitansinyaberupa akta ini. Sisanya sebanyakRp. 268.500.000,- akan dibayar lu-nas oleh Pihak Kedua kepada Pihak

Pertama segera setelah Pihak Keduamemliki sertifikat Hak tanah-tanahseluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apapun ju-ga Pihak Kedua belum dapat mem-bayar lunas kekurangan uang gantirugi itu pada saat yang ditentukandiatas, maka pembayaran kekura-ngan uang ganti rugi itu akan diputus-kan oleh kedua pihak secara musya-warah. Selain pembayaran yang di-uraikan diatas, Pihak Kedua akanmembayar kepada Pihak Pertamatambahan biaya pembebasan tanahseluas 131 Ha tersebut yang jumlah-nya akan ditetapkan oleh kedua pihakdan pembayarannya akan dilakukanpada waktu uang pembebasan itudiperlukan untuk dibayarkan kepadayang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan PihakKedua akan tunduk kepada suratukur/gambar situasi yang akan di-keluarkan oleh Instansi Pemerintahyang berwenang untuk membuat suratukur/gambar situasi itu dan bila ke-mudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripadayang ditetapkan di atas ialah seluas737 Ha maka kelebihan atau keku-rangan ganti rugi itu akan didasarkankepada surat ukur/gambar situasi ta-nah-tanah yang dibuat oleh InstansiPemerintah itu yang perhitungannyaakan dilakukan pada waktu peluna-san pembayaran ganti rugi tersebut.Sebagaimana diuraikan dalam pasal4 akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama menjaminPihak Kedua bahwa apa yang di-







52


>>Sambungan dari hal. 51lepaskan dan diserahkan kembalidengan akta ini benar-benar haknyaPihak Pertama dan Pihak Pertamaberhak untuk melakukan pelepasandan penyerahan kembali tanah-tanahHak garapan tersebut dan bahwa ta-nah-tanah tersebut tidak di ikat de-ngan credit-verband, Dihipotikkan,Diberikan atau dipertanggungkandengan cara lain kepada orang lain,bebas dari sitaan dan pula bahwa Pi-hak Pertama belum menjual/me-ngoperkan tanah-tanah tersebut ke-pada orang lain dan bahwa tanah-tan-ah itu tidak tersangkut pada suatusengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjaminPihak Kedua, bahwa mengenai hakyang dilepaskan dengan akta ini Pi-hak Kedua tidak akan mendapat ta-gihan atau tuntutan apapun dan darisiapapun juga. Bila kemudian ternya-ta, bahwa Pihak Kedua mengenai hakhak itu mendapat tagihan atau tun-tutan, maka segala kerugian yang di-deritanya dipikul dan dibayar oleh Pi-hak Kedua. Pihak Pertama menjaminPihak Kedua, bahwa Pihak Keduaakan dapat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Da-erah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskandan diserahkan kembali dengan aktaini dan beban-beban lainnya atau ta-nah-tanah itu sampai hari tanggal di-keluarkannya surat keputusan pem-berian hak atas tanah-tanah itu atasnama Pihak Kedua dipikul dandibayar oleh Pihak Pertama, selan-jutnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan iniberjanji dan mengikat diri kepada

Pihak Kedua, janji dan pengikatandiri tersebut diterima oleh Pihak Ke-dua, bahwa Pihak Pertama akan turutmemberikan bantuannya kepadaPihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua mem-bebaskan/membayar ganti rugi ga-rapan Rakyat atas tanah-tanah yangtidak termasuk dalam luas kurang le-bih 737 Ha tersebut dan berada diluar daerah luas tanah – tanah 737Ha tersebut diantaranya sebidang ta-nah seluas 56 Ha yang merupakan ta-nah-tanah hak milik Rakyat dan 15Ha tanah pengangonan yang terletakdiantara tanah-tanah seluas 813 Hatersebut diatas. Dalam hal PihakKedua mengajukan suatu permo-honan hak atas tanah-tanah tersebutkepada intansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membe-bankan hak-hak garapan Rakyat atastanah-tanah tersebut semuanya seluas737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pi-hak Pertama, dikecualikan ganti rugipembebasan tanah-tanah hak milikRakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itumenjadi tanggungan dan dibayar olehPihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyatamasih ada penggarap penggarap di-atas tanah-tanah seluas 737 Ha ter-sebut yang pembebasannya dari parapenghuninya ditanggung oleh PihakPertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawabPihak Pertama dan semua biaya untukpengosongan itu juga seluruhnya dipi-kul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang ber-hubungan dengan pelepasan dan pe-nyerahan tanah-tanah hak garapan ini,

diantaranya biaya pembuatan aktaini, uang pemasukan untuk Negaraberdasarkan surat keputusan pembe-rian hak atas tanah-tanah itu, biayapembuatan sertifikat dan biaya-biayalain untuk mendapatkan sertifikat ta-nah-tanah hak itu semuanya dipikuldan dibayar oleh Pihak Kedua, dike-cualikan biaya pemetaan, biaya pe-ngukuran dan untuk mendapatkansurat ukur atau gambar situasi sebagaigantinya mulai ukur, pada sertifikatyang bersangkutan dipikul dan diba-yar oleh Pihak Pertama. SelanjutnyaPihak Pertama dan Pihak Kedua me-nerangkan dengan memberi hak de-ngan hak subsitusi sebagian atauseluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pi-hak Kedua merubah atau menambahakta ini, bila hal demikian diperlukanberdasarkan peraturan-peraturandari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pi-hak Kedua dalam segala hal, urusandan tindakan tidak ada yang dikecu-alikan guna penglepasan dan penye-rahan kembali tanah-tanah hak ga-rapan atau hak lainnya tersebut ke-pada Negara Republik Indonesia ser-ta mengajukan permohonan kepadayang berwajib. Agar Pihak Keduamendapat hak berupa apapun jugaatas tanah-tanah tersebut dan akanmelakukan dan mengerjakan apapunjuga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakanbagian yang tak dapat dipisahkan dariperjanjian ini yang tak dibuat tanpakuasa itu dan kuasa itu tak dapat di-






53>>Sambungan dari hal. 52tarik kembali dan tak akan berakhirkarena sebab apapun juga. Seharus-nya Pihak Pertama menangani de-ngan ini memberi kuasa dengan haksubsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum men-dapat hak atas tanah-tanah tersebutdari yang berwajib, mewakili PihakPertama sepenuhnya dimana dan ter-hadap siapapun juga sebagai yangberhak atas tanah-tanah tersebut da-lam segala hal, urusan dan tindakantidak ada yang dikecualikan, sehinggaPihak Kedua berhak dan berwenanguntuk melakukan dan mengerjakansegala sesuatu yang Pihak Pertamasendiri sebagai yang berhak atastanah-tanah tersebut berhak untukmelakukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudian tidakmendapat hak berupa apapun jugaatas tanah-tanah tersebut seperti yangdiuraikan dalam pasal 3 akta ini untukdan atas nama Pihak Pertama sele-kas-lekasnya mengoperkan dan me-nyerahkan atau melepaskan dengancara apapun juga tanah-tanah hak ga-rapan tersebut kepada orang lain, de-mikian dengan tidak mengurangi pe-raturan-peraturan dari yang berwajibdengan harga dan perjanjian-per-janjian yang ditimbang baik oleh Pi-hak Kedua, menerima harga pengo-peran/penerimaan itu, demikian de-ngan ketentuan bahwa harga pengo-peran/pelepasannya seluruhnyamenjadi haknya Pihak Kedua dan se-gala kerugian yang didapat atau di-dertia dengan apa yang dioperkan/dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pe-ngoperan tanah-tanah itu oleh Pihak

Pertama hingga pengoperan/pele-pasan kedua itu menjadi haknya ataudipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua dengan inimembebaskan Pihak Pertama darikewajibannya untuk mengembalikanuang ganti rugi yang telah diterima. OlehPihak Pertama tersebut kepada PihakKedua, sehingga jumlah uang tersebuttetap menjadi haknya Pihak Pertamasebagai penggantian dari pendapatanpengoperan/pelepasan kedua itu.Kuasa kuasa yang dimaksud diatas initak dapat ditarik kembali dan tak akanberakhir, karena sebab-sebab yangtercantum dalam pasal 1813 KitabUndang-Undang Hukum Perdata ataukarena apapun juga. Akhirnya parapenghadap, bertindak sebagaimana ter-sebut diatas menerangkan: Bahwa apayang dilepaskan dengan akta ini akandiserahkan oleh Pihak Pertama kepadaPihak Kedua dengan selayaknya segerasetelah akta ini ditandatangani. Bahwakedua pihak tentang perjanjian ini dansegala akibatnya memilih tempat tinggaltetap dan seumumnya di PaniteraanPengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Walaupun pada Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) yang sudahmemiliki kekuatan hukum tetap, danJoyo Winoto, PhD sudah diperintah-kan untuk mencabut keputusannyadan memperbaharui SK yang sudahditerbitkan, namun sampai berita iniditurunkan Joyo Winoto belum ber-sedia membatalkan SK yang diter-bitkannya sendiri selaku Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Perkara tanah antara PT. BuanaEstate dengan PT. Genta Prana yangobjek perkaranya di Desa Hambalang

Kabupaten Bogor dan saat ini dalamproses banding, rupa rupanya didugatelah terjadi kisah misteri dibalik kisahyang sangat unik jalan ceritanya.

Adapun dasar penggarapan tanaholeh PT. Buana Estate berdasarkansurat dari Kepala Kantor Agraria danPengawasan Agraria Daerah Bogor(pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967,dimana surat aslinya tidak dapatdiperlihatkan termasuk pada saatmembuat akta Notaris pelepasan hakmenggarap dari Gusyaaf HendrikMantik, Mayor Jenderal TentaraNasional Indonesia, Panglima KodamV Jaya kepada PT Buana Estate.

Dalam hal ini Joyo Winoto, PhDdiharapkan untuk evaluasi terhadapSK yang diterbitkannya sendiri danperlu untuk “sadar diri” agar pembe-nahan dapat dilakukan demi tercip-tanya pelayanan pertanahan yangprofesional dalam menerbitkan lega-litas pertanahan, tandasnya.

Sesuai dengan pantauan KantorBerita RBN, setelah Joyo Winotomenjabat Kepala BPN RI didugainstitusi pertanahan tertutup kepadapublik dan terindikasi kurang meng-hormati keterbukaan informasi publik.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasikepada BPN RI, Joyo Winoto engganmemberikan komentar, walaupun suratkonfirmasi demi terciptanya pemberitaanberimbang sudah dikirimkan sekitarsepuluh kali namun Joyo Winoto belumpernah bersedia memberikan jawabanataupun komentar terkait permasalahantanah tersebut serta terkesan kurangmenghormati keterbukaan informasipublik. (Red)






54


Terkait Tanah Hambalang BogorBerawal “Surat Palsu”, Terbit SertifikatHGU, Penerbitan SK, Pembatalan SK danPerkara Dibalik Perkara

Probosutedjo bersama istrinya, Ratmani(Foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNTerkait Tanah Hambalang Bogor

dimana terjadi penuh dengan delikpertanahan serta disinyalir berawal dari“Surat Palsu”, kemudian terbit SertifikatHGU PT Buana Estate, selanjutnyaHGU habis masa berlakunya, sete-rusnya penerbitan SK, pembatalan SKdan sampai saat ini masih dalam prosespengadilan tingkat kasasi, akibatnyadapat dikatakan telah terjadi perkaradibalik perkara dan terus berperkarayang tidak tahu kapan habisnyapenyelesaian perkara.

Begitu juga dengan kisah TanahHambalang Bogor dimana terjadi adamasa, yaitu masa lalu, masa sekarang danmasa depan. Adapun kronologis kepe-milikan tanah Hambalang Bogor terin-dikasi terjadi kisah dibalik kisah yang u-nik, dimana Probosutedjo dan istrinya,Ratmani selaku pemilik PT. Buana Estatepada awalnya, diduga gunakan “surat palsu”untuk ciptakan sertifikat HGU (Hak GunaUsaha), dan setelah masa berlakunya HGUberakhir, diperpanjang lagi berdasarkan SKKepala BPN RI yaitu SK Nomor 9 yangterindikasi cacat hukum.

“Bahwa sesungguhnya tanah2.117.500 m2, yang kemudian disebuttanah sengketa adalah tanah garapanmasyarakat yang patut diduga telahdiserobot oleh PT Buana Estate pada

tahun 1976” ujar Direktur Utama PT.Genta Prana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBN memulaipembicaraan baru baru ini.

Dolok juga menambahkan, adapunkisah dibalik Tanah Hambalang, yaitu,“Pada tahun 1929 s/d 1938 adalah 5bidang tanah dengan luas seluruhnya813 Ha yang terletak di Desa Ham-balang dan dijadikan Perkebunan se-lanjutnya disebut Perkebunan Ciderati.Merupakan Hak Erpacht No. 79,107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnyamasih berlaku s/d 23 September 1980an. NV. Handel en Cultuur Mats-chappy ‘Tjidetarie’ disingkat NV Han-del. 350 Ha dari 813 Ha tersebut di-sewakan kepada rakyat berupa plas-ma. Hasilnya dijual kepada NV Han-del, akan tetapi lama kelamaan rakyatmenjadi status penggarap, yang ke-mudian oleh panitia Landeform men-jadi milik rakyat dengan kewajibanmembayar pajak bumi.”

Pada tahun 1976 PT. Buana Es-tate membeli tanah NV Handel ter-sebut dari Kodam V Jaya melalui No-taris R. Soerojo Wongsowidjojo, SHdengan Akta No. 39 tgl 18-06-1976.Dalam Akta tersebut dijelaskan an-tara lain: Kodam V Jaya mendapatijin menggarap dari Kantor Kadastersejak tahun 1967 atas perkebunan

Ciderati; Pada tahun 1976 KodamV Jaya mengaku sudah membebas-kan Perkebunan Cideratie 623 Hadari masyarakat (masyarakat tidakpernah terima, memang barang buktitidak ada). Baru pada tahun 2009/2010 mencoba memberi ganti rugikepada puluhan masyarakyat DesaHambalang; Kodam V Jaya berjanjiakan membebaskan lagi garapan rak-yat 131 Ha yang sudah dijualtersebut; Tanah yang diakui KodamV Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah






55


dibebaskan dan yang akan dibe-baskan langsung dijual pada tgl 18-6-1976 kepada PT. Buana Estate.Patut diduga keterangan Akta No. 39tersebut adalah palsu, karena sesuaiSurat Kepala Sub Direktorat AgrariaKabupaten Bogor No. 63/1976 tgl13-8-1976, tanah perkebunan Ci-deratie adalah milik Dete DuilenzergGevostigde NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie (NV Handel).Dalam arti tanah perkebunan tersebutbukan tanah Kodam V Jaya

Dan lagipula Kodam V Jaya tidakada hak dan tidak dibenarkan sesuaiketentuan di peraturan militer untukmenjual tanah milik Kodam V Jayamelalui Notaris, apalagi menjual tanahorang lain kepada siapapun.

Apabila Kodam V Jaya melepashak tanah seharusnya melalui Tim In-terdep dan atas persetujuan MenteriKeuangan RI, bukan melalui notaris.Pada waktu Perkebunan Ciderati dij-adikan HGU No. 1 an PT. Buana Es-tate seluas 7.050.550m2, bukan atasdasar bahwa perkebunan Cideratitelah dibeli PT. Buana Estate. Akantetapi adalah atas dasar SK MenteriDalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan:PT. Buana Estate harus terlebih da-hulu membayar ganti rugi kepada CVHandel sebesar yang akan ditaksiroleh panitia penaksir ganti rugi ber-dasarkan Surat Keputusan DirjenAgraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 yo tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/1974 yang ditetapkan dengansurat Keputusan tersendiri dan diha-ruskan juga untuk membayar gantirugi kepada masyarakat yang sedang

menggarap Perkebunan Ciderati.Bahwa ganti rugi tersebut tidak

pernah dilaksanakan oleh PT. BuanaEstate. Dan langsung saja disetujuiuntuk menerbitkan sertifikat PT. Bu-ana Estate atas permohonan PT. Bu-ana Estate No. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-7-1976 yaitu Surat Kepu-tusan Menteri Dalam Negeri No:SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977.Akan tetapi tidak membayar ganti ru-gi, walau sudah ada ketentuan padaSK No. 1 tersebut, harus terlebih da-hulu memberikan ganti rugi. Akan te-tapi belum ada ganti rugi, langsung sa-ja tanpa sepengetahuan masyarakat,langsung terbit sertifikat HGU No. 1an PT. Buana Estate.

Masyarakat maupun aparat pe-merintah setempat tidak ada yangmengetahui bahwa tanah mereka te-lah menjadi sertifikat HGU No. 1 anPT. Buana Estate. Adapun masya-rakat mengetahui baru sekitar tahun1996 ketika tanah tersebut diurussertifikatnya ke BPN.

Sesuai Risalah Pemeriksaan tanahB No. 540-07 KW BPN-PAN “B”2004 tgl 24-12-2004, bahwa Per-kebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-03-1977 seluas 7.050.550m2 an PT.Buana Estate telah dimohon perpan-jangan HGUnya sesuai surat PT Bu-ana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diper-panjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keteranganpendaftaran tanah Kabupaten Bogortgl 23-12-2002 No. 250-46.

Karena tidak memenuhi syarat un-tuk diperpanjang, tanah tersebutkembali menjadi tanah negara diba-

wah kewenangan Bupati KabupatenBogor sesuai pasal 2 Keputusan Pre-siden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal15 PP No. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN tidak me-ngindahkan surat Bupati Bogor No.593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004dan langsung saja terbit SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006tanpa ada surat permohonan baru danijin lokasi baru dari PT. Buana Estatesesuai peraturan Menteri Agraria/Ke-pala BPN No. 2 tahun 1999.

Bahwa SK BPN No. 9 tersebutlangsung saja dijadikan dasar untukmenerbitkan sertifikat HGU No. 146sebanyak 2 buah asli tetapi palsu No.147, 148 dan No. 149 seluas4.486.975 m2 dimana di dalamnya a-da tanah sengketa 2.117.500 m2 danNo 150 sebanyak 2 buah yang aslitetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Bah-wa 8 buah sertifikat tersebut, tanpamembayar ganti rugi kepada masya-rakat penggarap sesuai DIKTUM KE3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996dan Keputusan RI No. 32 tahun 1979.

Patut diduga tanah tersebut diserobotoleh PT. Buana Estate dari NV Handelen Cultuur Matschappy Tjideratie,menurut Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 dibeli oleh PT. Buana Estate dariKodam V Jaya adalah tidak benar.Terbukti dari SK Menteri Dalam NegeriNo. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanah PerkebunanCiderati direlokasikan kepada PT.Buana Estate dengan cara harus







56>>Sambungan dari hal. 55membayar ganti rugi kepada NV Handeldan kepada masyarakat penggarap.

Kemudian dengan menyalahguna-kan wewenang, Kepala BPN RI, Jo-yo Winoto menerbitkan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 ten-tang perpanjangan eks HGU No. 1dengan ketentuan: PT. Buana Estate

harus menyelesaikan penggarapanterhadap masyarakat. Akan tetapi tanpamembayar ganti rugi ke masyarakat,langsung saja terbit sertifikat antara lainsertifikat No. 149 dimana di dalamnyaada ada tanah rakyat 2.117.500 m2.Penyelesaian ganti rugi dengan caramemasukkan para penggarap ke

Asal mula kepemilikan tanah sengketa 2.117.500m2 an. PT. Genta PranaAdapun asal mula kepemilikan

tanah sengketa atas nama PT. GentaPrana, yaitu, pada tahun 1994 s/d1996 H. Sukandi membebaskan ta-nah di beberapa lokasi di KecamatanCiteureup. Tanah dimaksud adalahuntuk kepentingan Yayasan TIRASAmilik Hutomo Mandala Putra. Seba-hagian atau 2.117.500 m2 tanah yangtelah dibayar oleh Yayasan TIRASAdikembalikan kepada H. Sukandi,sehingga H. Sukandi mempunyaiutang kepada Yayasan TIRASA se-besar Rp. 20 miliar yang belum di-bayar sampai saat ini.

H. Sukandi membebaskan tanahrakyat dengan sepengetahuan aparatpemerintah setempat. Tidak dalam ke-adaan sengketa. Masyarakat maupunpemerintah daerah setempat tidak

mengetahui bahwa tanah yang dibe-baskan oleh H. Sukandi telah menjadisertifikat HGU PT. Buana Estate sejaktahun 1997. H. Sukandi maupunmasyarakat tidak bisa berbuat apa-apa,karena pemilik HGU No. 1 adalahProbosoetedjo adik Presiden Suharto.

Akan tetapi setelah H. Sukandi me-ngetahui dari BPN bahwa HGU No. 1tidak diperpanjang sesuai Surat KantorPertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, maka masyarakatmeminta Bupati Bogor agar tanahNegara Eks Perkebunan Cideratidikembalikan kepada masyarakat.Akhirnya didapat kesepakatan danpersetujuan antara PT. Buana Estatedengan Pemda Bogor/Instansi Terkait,Ketua DPRD, Camat Citeureup danpara Kepala Desa, supaya Eks HGU

No. 1 seluas 705,055 Ha diretribusikan.Bupati tidak keberatan Eks HGU No.

1 seluas 455,055 Ha diperpanjangHGUnya seluas 4.550.550 m2(455.055Ha) kepada PT. Buana Estate,dan 250 Ha diprioritaskan untuk rakyat(termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanahsengketa). PT. Buana Estate telahmembayar Setoran Retribusi Daerah(SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah PanitiaB tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi punmengurus sertifikat tanah 211,75 Ha keBPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2,maka harus diurus atas nama perusahaanberbadan hukum, dan dalam hal ini PTGenta Prana dimana H. Sukandi adalahKomisaris PT. Genta Prana sesuai AktaNotaris No. 01 tgl 8-2-2006 NotarisYokovera Mokoagow,SH.

penjara. Dengan demikian sejak terbitHGU No. 1 tahun 1977 dan kemudianmenjadi HGU No. 149 belum pernahada ganti rugi dari PT. Buana Estate,tanah masyarakat tersebut patut didugabenar-benar diserobot oleh PT. BuanaEstate dari masyarakyat dan dari CV.Handel.

Dari awal Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI telah merencanakanuntuk tidak membayar ganti rugi

Dari awal terbitnya SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006tentang perpanjangan eks HGU No.1 an. PT Buana Estate seluas6.578.315 m2 telah terlihat denganjelas bahwa Joyo Winoto selaku Ke-pala BPN RI telah merencanakanpembebasan tanah masyarakat tanpamembayar biaya ganti rugi.

Rencana tersebut terlihat jelas se-bagaimana disebutkan pada DIK-TUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9tersebut yang berbunyi: “Penerimaperpanjangan jangka waktu (PT. Bu-

ana Estate) bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggara-pan masyarakat menurut ketentuanperaturan perundangan yang berlaku,dan sesuai surat pernyataan PT. Bua-na Estate tgl 3-8-2004.”

Pada umumnya bahwa seluruh su-rat keputusan yang menyangkut pele-pasan hak atas tanah milik atau peng-garapan, selalu dengan jelas disebutkanharus terlebih dahulu diselesaikandengan cara membayar ganti rugi. Lainhalnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT.

Buana Estate bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggara-pan masyarakat menurut ketentuanperundangan yang berlaku.

Menurut Joyo Winoto, Phd sela-ku Kepala BPN RI, bahwa pembe-basan penguasaan/penggaraapanmasyarakat tanah 2.117.500 m2 ta-nah Desa Hambalang telah diselesai-kan sesuai dengan ketentuan perun-dangan yang berlaku yaitu melaluiputusan Pengadilan Negeri Cibinong







57No. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl12-6-2007 dengan cara pelaksana-annya sebagai berikut; Atas dasar SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 langsung saja diterbitkan 8(delapan) sertifikat tanpa membayarganti rugi garapan masyarakat.

Adapun sertifikat yang diterbitkan an.PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) ser-tifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1(satu) sertifikat No. 147 dengan luas74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148dengan luas 375.110 m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 denganluas 428.570 m2 dan 178.570 m2 aslitetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit Sertifikat HGU an.PT. Buana Estate, kemudian suratpernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/dibatalkan oleh PT.Buana Estate pada tgl 14-8-2006.

Bahwa sertifikat No. 146 yangluasnya 594.014 m2 dan sertifikatNo. 150 yang luasnya 178.570 m2sudah dijual oleh PT. Buana Estatekepada Kementerian Pertahanan RI.

Bahwa sertifikat No. 149 yang lu-

asnya 4.486.975 m2 termasuk dida-lamnya tanah garapan masyarakatyang belum dibayar ganti ruginyaditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000(dua ratus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah) denga rincian2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikat No. 149tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Estate,maka pada malam hari tgl 5-2-2007PT. Buana Estate bersama oknummenanam 270 batang bibit pohoncoklat, 33 bibit pohon mahoni dan 18buah plang nama an. PT. Buana Es-tate. Keesokan harinya plang namadan tanaman tanaman tersebut yangditanam di kebun masyarakat spon-tan dicabut oleh masyarakat selakupemilik kebun.

Tanaman-tanaman tersebut dikum-pulkan di satu tempat, yang sesuairencana akan di serahkan kepadaPolisi besok harinya, karena hari sudahsore. Akan tetapi besoknya tgl 7-2-2007 pagi-pagi buta tanaman-ta-naman yang dikumpulkan itu sudah ti-dak ada dan kemudian diketahui telahberada di Kantor Polres Bogor. Ataskejadian tersebut PT. Buana Estatemelaporkan masyarakat ke Polres

Bogor bahwa masyarakat menguasaifisik tanah PT. Buana Estate, dimanatanah tersebut adalah HGU an PT.Buana Estate tertanggal 15-6-2006yang masih berlaku hingga tahun 2027.

Padahal fisik tanah sudah dikuasaimasyarakyat sejak tahun 1960-an secara turun-temurun. Dan dilaporkan juga soal pencabutantanam-tanaman dan plang nama yang dilaku-kan masyarakat pemilik kebun dengan istilahmerusak harta milik PT. Buana Estate. Realisasidari laporan polisi tanggal 7-2-2007tersebut, akhirnya para penggarap H.Sukandi dan kawan-kawan dimasukkanpenjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulansesuai putusan pidana PN. Cibinong No207 dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusan pidanatersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPNberpendapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapan telah selesai dansudah sesuai dengan ketentuan/peraturanhukum, yaitu putusan pidana PNCibinong No 207 dan 208/ Pid/cbn yangkemudian dijadikan Novum oleh kepalaBPN RI dalam rangka PeninjauanKembali (PK) ke Mahkamah Agung,akan tetapi sudah ditolak dengan putusanMahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.


Patut diduga Joyowinoto PhD selaku Kepala BPN-RI tidak takut kepadaPresiden RI tetapi takut kepada Probosoetedjo

Patut diduga juga bahwa JoyoWinoto, PhD selaku pejabat Negarayang menjabat Kepala BPN RIadalah individu yang tidak patuhhukum, bahkan kebal hukum. Tidakperduli terhadap arahan BapakPresiden RI, apalagi terhadap suratBapak Bupati Bogor.

Surat Ketua PTUN JKT jugatidak dilaksanakan, bahkan surat dariKepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor, dan dari KepalaKantor Wilayah BPN Jawa Barat,yang pada intinya memohon supayaputusan MA No 482K/TUN/2007tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, Bersambung Ke Hal...58

juga tidak diperhatikan maupundidengar sebagai masukan yang baik.

Sehingga sampai dengan saat iniKepala BPN RI belum menerbitkanSK BPN tentang penerbitan sertifikatHGB atas nama PT. Genta Prana atastanah seluas 2.117.500 m2, yaitusesuai dengan apa yang dimaksudpada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo 72 PK/TUN/2009 yangsudah mempunyai kekuatan hukumtetap.

Disebut kebal hukum karena:Ketua PTUN Jkt sudah membuatsurat kepada Joyo Winoto, PhDselaku kepala BPN RI, dan kepada

Presiden RI maupun kepada KetuaDPR RI yang pada intinya supayaJoyo Winoto, PhD melaksanakanputusan MA No 482K/TUN/2007.Akan tetapi putusan tersebut belumdilaksanakan sebagaimana mestinya,antara lain belum menerbitkan SKpenerbitan HGB an PT. Genta Pranaatas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka memenuhiketentuan pasal 116 ayat(6) UU No51 tahun 2009, Presiden RI telahmemberi arahan kepada KepalaBadan Pertanahan RI, akan tetapi






58>>Sambungan dari hal. 57tetap saja belum menerbitkan SK pe-nerbitan sertifikat HGB atas tanah2.117.500 m2 an PT. Genta Pranasesuai ketentuan perundang-unda-ngan. Apabila Kepala BPN tidak me-laksanakan arahan Presiden RI ter-sebut, maka Presiden RI dapat mem-beri sanksi berupa hukuman sesuaipasal 116 tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto, PhD se-laku kepala BPN, tetap saja tidakmelaksanakan arahan Presiden RItersebut sebagaimana mestinya. JoyoWinoto, PhD tidak merasa takut a-kan sanksi yang akan timbul dari Pre-siden. Mungkin karena Joyo Winotomengetahui bahwa selama SusiloBambang Yudhoyono masih PresidenRI, tidak akan mengganti Joyo Wi-noto selaku kepala BPN RI (sesuaikesaksian Joyo Winoto kepada De-puti V BPN).

Joyo Winoto, PhD selaku KepalaBPN RI takut kepada Probosoe-tedjo/PT. Buana Estate. Ketika PTGenta Prana bersama Ruhut Sitom-pul, SH datang menghadap Joyo Wi-noto, PhD di Kantor BPN RI untukmemohon supaya putusan MA yangsudah berkekuatan hukum tetap ter-sebut dilaksanakan, maka Joyo Wi-noto memberi jawaban yang sangatmengharukan, “Saya (Joyo Winoto)takut kepada Probosoetedjo”

Patut diduga Joyo Winoto takutkepada Probosoetedjo, karena JoyoWinoto sejak semula turut merenca-nakan supaya penyelesaian pengua-saan garapan masyarakat diselesai-kan dengan cara: tidak perlu mem-bayar ganti rugi garapan tanah kepa-da masyarakyat yang nilainya ditaksirRp. 2.117.500.000.000,- (dua ratussebelas miliar tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) 2.117.500m2 x Rp.100.000,-/m2. Tetapi supaya dilak-sanakan dengan cara memasukkan

para penggarap ke penjara dan haltersebut berhasil, yaitu sesuai pu-tusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007.

Keterlibatan Joyo Winoto atasputusan PN Cibinong tersebut, ada-lah dibuktikan sebagai berikut, padalazimnya segala surat keputusan yangmenyangkut pembebasan tanah, baikitu tanah milik maupun garapan, selaluditekankan agar menyelesaikan de-ngan cara membayar ganti rugi. Kataganti rugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006DIKTUM KETIGA a. Penerima per-panjangan jangka waktu HGU ber-tanggung jawab menyelesaikan pe-nguasaan/ penggarapan masyarakatsesuai ketentuan peraturan perunda-ngan yang berlaku dan sesuai dengansurat Pernyataan PT. Buana Estate tgl3-8-2004, yang realisasi pelaksana-annya BPN segera menerbitkan 8buah sertifikat an PT. Buana Estatedan dua diantaranya asli tapi palsuyaitu sertifikat No. 146 dan No. 150.2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006dengan luas 637.940 m2 dan594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No.147 tahun 2006 dengan luas74.650m2, 1 (satu) sertifikat No. 148tahun 2006 dengan luas 375.110m2,1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006dengan luas 448.6975m2 (terdapatdidalamnya 2.117.500 m2 tanahsengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150tahun 2006 dengan luas 428.570 m2dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikatNo. 151 tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikian jum-lah sertifikat ada 8 buah (sesuai SKBPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl15-4-2011 hal 1 menimbang b danhal 5 DIKTUM KE ENAM), 1

(satu) sertifikat No. 146 seluas594.014 m2 dan satu lagi sertifikatNo. 150 seluas 178.570 m2 telah di-jual dengan istilah kerjasama oleh PT.Buana Estate kepada KementerianPertahanan RI. Dan BPN RI pun te-lah mengetahui dengan cara supayamerubah sertifikat No. 146 dan 150menjadi an. Menteri Pertahanan RI.

Setelah terbit HGU No 149 tgl 15-6-2006, tanpa membayar ganti rugikepada masyarakyat penggarap tanah2.117.500m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT. Buana Es-tate tgl 3-8-2004 dicabut oleh PT.Buana Estate. Dan pada tgl 7-2-2007,PT Buana Estate melaporkanmasyarakat ke Polres Cibinong, bahwarakyat menguasai fisik tanah milik sahPT. Buana Estate sesuai sertifikat No.149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan jugamerusak tanaman-tanaman milik PT.Buana Estate, padahal masyarakatsudah menguasai tanah tersebut sejaktahun 1960-an secara turun temurun s/d saat ini tahun 2011. Dan tanamanyang dimaksud dirusak adalah tanamanyang ditanam PT. Buana Estatebersama oknum di kebun masyarakatpada waktu malam hari tgl 5-2-2007.Akibat laporan tersebut, masyarakyatdihukum masuk penjara sesuai PutusanPN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winoto selaku Ke-pala BPNRI, putusan PN CibinongNo. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn ad-alah sah secara hukum bahwa tanah2.117.500 m2 adalah milik sah PT.Buana Estate sehingga Kepala BPNRI mengajukan Peninjauan Kembali(PK) ke Mahkamah Agung denganNOVUM Putusan PN Cibinong No.207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudah ditolak







59

PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan TinggiBandung karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI tak taat hukum

Mahkamah Agung dengan putusanNo. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009, karena NOVUM yang diaju-kan BPN RI bukan bukti sah kepe-milikan tanah 2.117.500bm2.

Patut diduga bahwa sesungguhnyaJoyo Winoto takut kepada Probosoe-tedjo adalah karena dana yang ditaksir

ratusan milliar yang seharusnya diba-yarkan kepada masyarakat sebagaiganti rugi garapan tanah rakyat, dan pa-tut diduga juga bahwa dana tersebuttelah mengalir kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI. Sehinggamati-matian Joyo Winoto membelaProbosoetedjo sampai tega memasuk-

kan masyarakat ke penjara, bahkan ti-dak takut lagi akan sanksi dari PresidenRI. Hal tersebut dapat diterima akalsehat, karena sanksi dari Presiden tidakseberapa dibanding kalau Joyo Winotomasuk penjara, apabila sampai ada la-poran dari Probosoetedjo dengan la-poran indikasi “suap menyuap”.


Di Pengadilan Negeri Cibinong PT.Genta Prana kalah yang kemudiandikuatkan oleh Pengadilan TinggiBandung. Kekalahan tersebut didugadisebabkan, Joyo Winoto, PhD be-lum membatalkan sertifikat HGU No.149 seluas 4.489.675 m2 dimana didalamnya ada tanah sengketa2.117.500 m2 sehingga masih sah mi-lik PT. Buana Estate, disebabkan ser-tifikat adalah produk BPN dan belumdibatalkan sesuai putusan PTUN.

Karena sertifikat No. 149 terse-but belum dibatalkan, walaupun su-dah ada surat eksekusi dari KetuaPTUN JKT kepada Kepala BPN RIsupaya melaksanakan putusan MANo. 482K/TUN/2007 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetapyaitu antara lain supaya mencabut/membatalkan sertifikat No. 149 danmemproses penerbitan sertifikatHGB an PT. Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 m2.

Joyo Winoto, PhD tidak patuh hu-kum, serta tidak melaksanakan Pu-tusan MA yang sudah mempunyai ke-kuatan hukum tetap. Majelis HakimPN Cibinong menyatakan sah serti-fikat No. 149 walaupun oleh Mah-kamah Agung RI (PTUN) sudah me-nyatakan tidak sah.

Alasan Majelis Hakim PN Cibinongmenyatakan sah sertifikat No. 149tersebut adalah: tanah sertifikat No. 149pada mulanya didapat dari Kodam VJaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notaris R. Soerojo

Wongsowidjojo, SH. Akta tersebutberbunyi antara lain, Kodam V Jayatelah membebaskan tanah rakyat 632Ha dan akan membebaskan lagi131Ha, dan pada saat pengakuantersebut, yaitu tgl 18-6-1976, tanahyang dibebaskan dan yang akandibebaskan tersebut adalah tanahperkebunan NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie yang HGUnyamasih berlaku s/d tahun 1980 sesuaidengan surat Bupati Kepala Daerah TkII Bogor cq Kepala Sub DirektoratAgraria Kabupaten Bogor tgl 13-8-1976 No. 63/1976 tertulis an. NVHandel en Cultuur MatschappyTjideratie. Dalam arti Kodam V Jayatelah menjual tanah yang bukan miliknyakepada PT Buana Estate. Pengakuanitu adalah palsu, karena sesuai denganketentuan dan perundangan yangberlaku di Kodam V Jaya tidakdiperbolehkan dan tidak pernah menjualtanah yang dikuasai Kodam V Jayaapalagi menjual yang masih hak milikorang lain. Apabila Kodam V Jayamelepas hak atas tanah yang dikuasai,maka tata cara pelaksanaannya harusmelalui Tim Interdep dan ataspersetujuan Menteri Keuangan RI.Tidak dibenarkan melalui Notaris.Ketika ditanyakan hal ini kepada KetuaMajelis Hakim PT Bandung, jawabnya,silahkan laporkan ke Polisi. Ketikaditanya bagaimana hati nurani Bapakselaku Ketua PT Bandung, jawabbeliau, hati nurani itu mahal.

Majelis Hakim PN Cibinong men-

jelaskan bahwa diatas tanah HGU No.149 luas 4.486.975m2, dengan rincian2.369.475 milik PT. Buana Estate dan2.117.500 m2 milik rakyat/PT. GentaPrana (yang disengketakan tentunya)terdapat villa, tanam-tanaman coklat,jati dan lain-lain adalah bohong.

Pada saat sidang di PN Cibinong,bahwa pihak PT Genta Prana memo-hon agar dilakukan sidang di lokasi (PL),dengan tegas ditolak oleh MajelisHakim PN Cibinong dengan alasansudah mengetahui dengan jelas keadaanlapangan/lokasi. Majelis Hakim PNCibinong adalah berbohong, karenadiatas tanah 2.117.500 m2 tersebuttidak ada villa, tanaman coklat maupunjati. Yang ada hanya tanam-tanamansingkong milik masyarakat. Villa dantanaman tersebut berada di atas tanah2.369.475m2 milik PT. Buana Estate.

Para saksi dari PT Buana Estate ber-saksi di PN Cibinong, bahwa pada tahun1970 para saksi sudah mengetahui bahwatanah sengketa adalah milik PT. BuanaEstate karena diats tanah tersebut telahberdiri plang nama PT. Buana Estatesemenjak tahun 1970. Ketika pihak PT.Genta Prana menginformasikan kepadaMajelis Hakim PN Cibinong bahwakesaksian tersebut adalah palsu, denganpenjelasan bahwa PT. Buana Estateberdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl29-05-1973 No. 119, bagaimana bisaada Plang tahun 1970. Akan tetapi MajelisHakim tidak mempedulikannya, bahkandijadikan sebagai dasar kepemilikan tanahPT. Buana Estate.(TIM)






60

UNDANGAN

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Nopember 2011Pukul: 19.00 WIB

Tempat: Gedung Kuning Lantai II Jl. Melawai III No. 28Kawasan Blok M Square

Jakarta Selatan.

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-1 Kantor BeritaRakyat Bicara News, dengan ini kami mengundang Wartawan/ti

Surat Kabar Rakyat Bicara News, Tabloid RBN dan Rakyat BicaraOnline untuk datang dalam acara Syukuran dan Resepsi.

Turut Mengundang:Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS

Surat Kabar RBN,

Ismet FauziePemimpin Redaksi

Tabloid RBN,

Rodeo Sujana MarbunWakil Pemimpin Redaksi

Rakyat Bicara Online,

Laspen SianturiPemimpin

Laspen SianturiPemimpin Umum/Penanggung Jawab

Bernike Miranda Pardede, S.PdPemimpin Perusahaan

PEMBERITAHUANDiberitahukan bahwa alamat Redaksi TABLOID RBN

pindah alamat ke:

Demikian diberitahukan.

Jl Melawai III No. 28 Kawasan Blok M SquareGedung Kuning Lantai II R 102

Jakarta Selatan

Laspen SianturiPemimpin Redaksi

Redaksi TABLOID RBN

tabloid rbn edisi 019

Documents