tahun 2015 - 2019 rencana... · dalam melaksanakan tugas tersebut biro umum mempunyai fungsi (pasal...
TRANSCRIPT
REVIU
BIRO UMUM-SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN
2015 - 2019 AKYAT
REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BIRO UMUM
i
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Renstra
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum merupakan acuan di Lingkungan Biro
Umum dalam penyelenggaraan perencanaan, pemrograman serta pelaksanaan
kegiatan.
Disamping itu Reviu Renstra Biro Umum juga sebagai acuan pemrograman dan
evaluasi kinerja, di dalam pelaksanaan kegiatan agar tidak menyimpang dari tujuan
dan sasaran dan target dari Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja
Kegiatan yang hendak dicapai secara terintegrasi dan sinergis pada tiap tahun
pelaksanaan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan.
Dalam mencapai sasaran tersebut perlu adanya kerja keras dari seluruh jajaran,
baik staf maupun pimpinan Biro Umum guna mendukung pencapaian visi dan misi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019. Dengan
ditetapkannya Renstra Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan tahun 2015-2019 ini, maka seluruh jajaran diharapkan agar
dapat meningkatkan pengelolaan kinerjanya agar menghasilkan layanan yang
bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan pegawai.
Jakarta, April 2020
Kepala Biro Umum
Sriyanto, S.E., M.T. NIP. 196110051982101002
KATA PENGANTAR
ii
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. iii
LAMPIRAN ........................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Kondisi Umum ........................................................................................................ 1
1.2 Potensi dan Permasalahan .................................................................................. 3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................. 7
2.1 Tujuan Biro Umum ................................................................................................. 7
2.2 Sasaran Kegiatan Biro Umum ............................................................................... 7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ............................................................................ 10
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal ............................................. 10
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Umum ........................................................ 11
3.3 Kerangka Regulasi ............................................................................................. 11
3.4 Kerangka Kelembagaan .................................................................................... 20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................ 25
4.1 Target Kinerja ......................................................................................................... 25
4.2 Kerangka Pendanaan ............................................................................................. 28
BAB V PENUTUP ............................................................................................................ 29
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR TABEL
2.1. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan Biro Umum ...................... 9
4.1. Capaian Indikator Kinerja Program Biro Umum ................................................. 26
4.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum ................................................ 27
4.2. Kerangka Pendanaan ............................................................................................. 28
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1. Struktur Organisasi ................................................................................ 24
LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian
PUPR Tahun 2015-2019 ............................................................................................... 31
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
1
1.1. Kondisi Umum
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga
diwajibkan menyusun rencana strategis kementerian/lembaga untuk periode 5 tahun
yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor: 03/PRT/M/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro
Umum mempunyai tugas: Melaksanakan pembinaan, pengelolaan ketatausahaan,
kerumahtanggaan dan prasarana fisik serta urusan protokoler pimpinan (Pasal 67).
Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum mempunyai fungsi (Pasal 68)
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal,
Staf Ahli, Staf Khusus, dan protokoler pimpinan Kementerian;
2. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan tata dinas dan kearsipan Kementerian;
3. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan
dalam dan angkutan pegawai;
4. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan
prasarana lingkungan;
5. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Sekretariat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Renstra Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR 2015-2019 yang telah
dirumuskan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Biro Umum dalam rangka
pelaksanaan kegiatan di Biro Umum yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Renstra Biro Umum juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan/Rencana Kerja Biro Umum
selama periode 2015-2019. Bagian yang terpenting dari rangkaian perencanaan
kegiatan Biro Umum dalam penyusunan Renstra Biro Umum ini adalah dalam rangka
BAB I. PENDAHULUAN
2
mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :
09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
kinerja tahunan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
Pembuatan Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR,
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.
Dalam mewujudkan pelayanan umum yang berkelanjutan dan dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good governance) merupakan kewajiban aparatur di
lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Untuk mewujudkan
hal tersebut, memerlukan kerjasama yang berkesinambungan sehingga kualitas
Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan dengan baik dan benar.
Untuk mencapai kinerja Biro Umum sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan
kualitas Sumber Daya Manusia. Biro Umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
akan berperan maksimal. Oleh karena itu Dokumen Renstra merupakan Dokumen
yang akan mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh
banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM
sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja
lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
• Etos kerja, kedisiplinan dan loyalitas.
• Kemampuan teknis dan profesionalisme.
• Mekanisme reward and punisment yang proporsional.
• Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier.
Namun demikian upaya untuk mewujudkan pelayanan umum yang baik (pelayanan
prima) sangatlah tidak mudah, sehingga peningkatan pengetahuan terhadap
penatausahaan dan pengadministrasian perlu ditingkatkan pada masing-masing
bagian di lingkungan unit kerja Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
3
Rencana Strategis Biro Umum tahun 2015–2019 merupakan dokumen acuan untuk
ditindaklanjuti oleh jajaran Biro Umum dalam bentuk kegiatan yang lebih rinci dengan
output yang jelas dan terukur. Rencana Strategis Biro Umum Tahun 2015-2019 dapat
digunakan sebagai pedoman semua jajaran di lingkungan Biro Umum dalam
melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima
tahun (2015-2019).
1.2. Potensi dan Permasalahan
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai target
outcome-nya yaitu “Meningkatnya Kenyamanan Bekerja” baik dilingkungan Biro Umum
sendiri (internal) maupun dilingkungan Unit Organisasi/Unit Kerja lainnya di Kantor
Pusat Kementerian PUPR (eksternal), dimana hal tidak terlepas dari pengaruh
lingkungan Strategis yang memberikan dampak yang harus dapat diatasi sebaik
mungkin dalam upaya mencapai sasaran. Pengaruh lingkungan strategis merupakan
aspek strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Umum
terkait dengan layanan perkantoran/operasional dan pemeliharaan kantor, dimana
yang menjadi aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi serta Biro Umum adalah sebagai berikut :
1) Pengelolaan Kantor Pusat Kementerian PUPR (Penyelenggaraan Pemeliharaan
“Green Campus” Kompleks Perkantoran Kementerian PUPR), yang meliputi:
Pemeliharaan Gedung, Kebersihan, Pemeliharaan Taman, Pemeliharaan Halaman
Kantor, Manajemen Gedung Utama, Keamanan, Hemat Energi dan Air, serta Tertib
Perparkiran.
2) Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas (TND) dan Tata Naskah Dinas Elektronik
(TNDE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3) Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4) Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Kementerian.
Untuk itu, maka Rencana Strategis Biro Umum tahun 2015-2019 sebagai turunan
dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR yang nantinya akan
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi hal yang
penting. Beberapa potensi Biro Umum dalam mendukung kinerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain :
4
1) Biro Umum telah mempunyai peraturan hukum terkait dengan Tata Naskah Dinas
(TND), sebagai pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PUPR bertujuan untuk
menciptakan keseragaman, tertib administrasi dalam rangka mendukung
kelancaran komunikasi kedinasan di lingkungan Kementerian PUPR yang
merupakan acuan bagi seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja di lingkungan
Kementerian PUPR dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
2) Biro Umum telah mempunyai peraturan hukum terkait dengan Pengelolaan Arsip
Dinamis (arsip aktif, inaktif, dan vital), dalam rangka percepatan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR sangat diperlukan dukungan arsip dinamis
yang berkualitas, mengingat arsip dinamis berfungsi sebagai bahan akuntabilitas
kinerja bagi kementerian dan unit kerja/satuan kerja, bukti materil yang sah dalam
mencari kebenaran di pengadilan, memiliki nilai guna sejarah kementerian, bangsa
dan negara, sumber informasi bagi stakeholders yang membutuhkan dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
23/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
3) Biro Umum telah mengembangkan beberapa sistem seperti Pengembangan Sistem
Monitoring Ruang Rapat, Pengembangan Sistem Monitoring Gedung Parkir,
Pengembangan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), Pengembangan
Sistem E-Arsip.
4) Biro Umum mempunyai sistem manajemen penanganan terhadap keadaan
darurat, agar pegawai ataupun pengguna ruangan dapat mengerti dalam kondisi
terjadi keadaan darurat, baik bahaya kebakaran atau yang lainnya.
5) Pemeliharaan Bangunan Gedung menjadi prioritas penting untuk mendukung
kelancaran dan peningkatan kinerja pegawai.
6) Biro Umum melakukan evaluasi pemanfaatan ruang kerja di lingkungan kantor
pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan
bangunan gedung negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan, efisien dalam penggunaan
sumber daya, dan serasi dengan lingkungannya, serta diselenggarakan secara
tertib, efektif dan efisien.
5
7) Biro Umum melakukan Sosialisasi Penghematan Energi & Air di Lingkungan Kantor
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai upaya membangun
budaya penghematan energi di lingkungan aparatur pemerintahan khususnya di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8) Biro Umum melakukan Pembinaan Anggota Satuan Pengamanan Kementerian
PUPR, untuk mewujudkan rasa aman di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dengan didukung oleh personil Satuan Pengaman yang
cakap dan trampil. Pembinaan tenaga ketertiban dan keamanan merupakan
bentuk bimbingan untuk mendorong, mengarahkan secara aktif untuk dapat
menciptakan lingkungan yang tertib serta nyaman.
9) Biro Umum melaksanakan pelayanan peningkatan kesehatan Pegawai PUPR
melalui pendidikan, penyuluhan dan pemeriksaan yang dilakukan tidak
hanya didalam lingkungan kantor pusat Kementerian PUPR saja tetapi juga
yang berada di daerah-daerah, dengan memfasilitasi kegiatan pendidikan,
penitipan, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan.
10) Biro Umum telah mempunyai SOP Keprotokolan Kementerian PUPR untuk
mewujudkan dan melaksanakan hak mendapatkan penghormatan sebagaimana
mestinya kepada pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta pejabat dan
stakeholder lainnya sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya masing-
masing yang diformulasikan dan diatur, serta ditetapkan dalam suatu peraturan
yang sistematis agar penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum akan menghadapi berbagai
permasalahan dan tantangan ke depannya, sehingga perlu disusun suatu
perencanaan yang matang untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam
rangka mengatasi permasalahan dan tantangan yang muncul. Beberapa
permasalahan dan yang harus dihadapi antara lain:
1) Belum optimalnya koordinasi antara Biro Umum dengan pihak-pihak terkait dalam
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Menteri.
2) Belum adanya SOP Kesekretariatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
melayani pimpinan.
3) Belum terpenuhinya kebutuhan SDM berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja Biro
Umum.
4) Penggantian pegawai yang purna tugas.
6
5) Belum optimalnya Kompetensi pegawai Biro Umum.
6) Sistem Aplikasi E-Arsip yang belum terintegrasi dengan SIKN dan JIKN ANRI.
7) Belum optimalnya pengelolaan BMN berupa Pemanfaatan (sewa), Pengamanan
dan Penghapusan pada Satker Biro Umum.
8) Masih kurangnya sarana dan prasarana ruang rapat (sound system, meja, kursi,
dan lain-lain).
9) peminjaman ruang rapat/pertemuan belum menggunakan system online.
10) Belum optimalnya sistem informasi pelayanan pasien Poliklinik Kementerian PUPR.
11) Kurangnya Koordinasi Unor dengan Biro Umum terkait pemeliharaan dan
pemanfaatan gedung dan kelengkapannya.
12) Belum optimalnya kualitas SDM Satuan Pengaman.
7
Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum tahun
2015-2019 disusun dengan maksud sebagai salah satu acuan guna menetukan arah kegiatan
organisasi dalam mencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.
Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan tahun
2015-2019. Oleh karena itu, untuk mendukung agar tercapainya tujuan dan sasaran
kegiatan Biro Umum, maka Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:
Visi
“Menjadi Profesional Dalam Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, BMN
Lingkup Sekretariat Jenderal dan Pelayanan Umum di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”.
Misi
Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Prasarana Fisik,
Protokol, dan Barang Milik Negara Tingkat Sekretariat Jenderal, serta Layanan
Perkantoran yang efektif dan efisien.
2.1. Tujuan
Tujuan Biro Umum adalah :
“Mengembangkan manajemen sumber daya dalam Pelayanan Ketatausahaan,
Kerumahtanggaan, Prasarana Fisik, Protokol, dan Barang Milik Negara Tingkat
Sekretariat Jenderal, serta Layanan Perkantoran”.
2.2. Sasaran Kegiatan
Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal adalah merupakan hasil yang akan dicapai
secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur untuk mendukung
sasaran strategis Kementerian PUPR. Nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN
8
Kinerja Program (IKP) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019
tanggal 1 Februari 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan telah dimuat dalam Renstra Kementerian PUPR
2015-2019, maka dilaksanakanlah 1 (satu) sasaran strategis Kementerian PUPR oleh
Sekretariat Jenderal, yaitu :
“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR”
Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis :
“Indeks Tata Kelola Kementerian PUPR”
Biro Umum mendukung Sasaran Strategis tersebut melalui salah satu program yang
ada dilingkungan Sekretariat Jenderal yaitu :
“Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”
Dengan Indikator Kinerja Program :
“Tingkat Kenyamanan Bekerja”
Dalam mendukung Sasaran Program tersebut, Biro Umum melaksanakan Kegiatan :
“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”
Dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
1) Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja, serta
pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum.
2) Laporan pembinaan pelayanan pengamanan, dan kesehatan di lingkungan
Kementerian PUPR.
3) Laporan pengelolaan prasarana dan sarana gedung kantor pusat Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4) Laporan pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas di
lingkungan Kementerian PUPR serta pembinaan dan pengelolaan BMN tingkat
Sekretariat Jenderal.
5) Layanan perkantoran.
9
Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan diatas dapat dijabarkan tingkatannya
sebagai berikut :
Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan Biro Umum
Kementerian PUPR Sekretariat Jenderal Biro Umum
SS.5
Meningkatnya
Kualitas Tata
Kelola Kementerian
PUPR
Kegiatan 2
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian PUPR
SP.2
Peningkatan
Dukungan
Sarana dan
Prasarana
Indikator :
Indeks Tata Kelola
Kementerian
Indikator :
Tingkat
Kenyamanan
Bekerja
Laporan pembinaan tata
usaha, program kerja
dan laporan kinerja,
serta pembinaan
pengelolaan BMN Biro
Umum
Laporan pembinaan
pelayanan pengamanan,
dan kesehatan di
lingkungan Kementerian
PUPR
Laporan pengelolaan
prasarana dan sarana
gedung kantor pusat
Kementerian PUPR
Laporan pembinaan dan
pengelolaan kearsipan
dan tata naskah dinas di
lingkungan Kementerian
PUPR serta pembinaan
dan pengelolaan BMN
tingkat Sekretariat
Jenderal
Layanan perkantoran
10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal
Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan
manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas
kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya
sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan
responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya akan dicapai melalui program Peningkatan Dukungan Manajamen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR dan sasaran program
Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR. Arah
kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi adalah:
1) Peningkatan kualitas administrasi (modernisasi kesekretariatan)
Peningkatan kualitas administrasi yang saat ini tengah digalakkan di lingkungan
Sekertariat Jenderal diharapakan mampu mendukung kinerja penyelenggaraan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kecepatan
pelayanan dan keterbukaan informasi dan transparansi menjadi fokus utama untuk
pembenahan demi peningkatan kualitas administrasi.
2) Penataan Sumber Daya Manusia (SOP kepegawaian, PNS bebas narkoba dan anti
korupsi, kepatuhan laporan LHKPN)
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan
pembinaan bagi aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
guna menciptakan aparat yang profesional, memiliki integritas tinggi, mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, bebas dari tindak korupsi,
dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pembinaaan karakter harus dilakukan
secara terus menerus pada seluruh jajaran, khususnya pada aparatur generasi
muda PUPR yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan Kementerian PUPR di
masa yang akan datang.
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
11
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Umum
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu
ditempuh kebijakan yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan,
yaitu memberikan pelayanan yang terbaik (Pelayanan Prima) dibidang Ketatausahaan
dan Keprotokolan, Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara,
dan Kerumahtanggaan, serta Sarana dan Prasarana kepada seluruh Stakeholder
(pemangku kepentingan internal dan eksternal).
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk
mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih
bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan
rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran
yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditempuh strategi
sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas layanan dalam bidang ketatausahaan dan keprotokolan
kepada Pimpinan yang berorientasi pelayanan prima.
2) Peningkatan kualitas penataan administrasi melalui pendampingan dan koordinasi,
penyusunan pedoman tata naskah dinas dan tata kearsipan, peningkatan disiplin
pengelolaan kearsipan, penerapan tata naskah dinas elektronik, dan pembuatan
sistem analisis, perencanaan dan pengadaan perlengkapan, serta pemeliharaan
barang milik negara yang baku.
3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,kegiatan acara kementerian, serta
menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan aman (kondusif).
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sarana dan prasarana, serta
penataan lingkungan kerja yang nyaman.
3.3. Kerangka Regulasi
Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa
kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan
pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :
“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
12
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan”.
Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun
2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka
Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan
sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi
merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka
14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.
Perlunnya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015-2019
yaitu sebagai berikut :
1) Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan.
2) Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas
pembangunan.
3) Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan
regulasi.
Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk
mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN
tahun 2015-2019. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran pembangunan
nasional, kerangka regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan
permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional. Regulasi yang menjadi kerangka
penyusunan Renstra Biro Umum 2015-2019 adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
13
6) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
8) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional.
9) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
11) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
13) Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
14) Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
15) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
17) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
18) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
19) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan
Republik Indonesia.
20) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya.
21) Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan
mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
22) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri
Sipil.
23) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
24) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
25) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
26) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
27) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
14
28) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
29) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
30) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
31) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
32) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan.
33) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
34) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
35) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.
36) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun,
atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
37) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
38) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.
39) Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara.
40) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
41) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
15
42) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
43) Peraturan Presiden RI Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara.
44) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
45) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara.
46) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR.
47) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
48) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan.
49) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR.
50) Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital
Nasional.
51) Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
52) Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.
53) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.
54) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
55) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
56) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
16
57) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman
Umum Reformasi Birokrasi.
58) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
59) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
60) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas Elektronik Kementerian PUPR.
61) Peraturan Menteri PUPR 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
62) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.
63) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Manajemen Energi.
64) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Penghematan Penggunaan Air Tanah.
65) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
66) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
67) Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik Kementerian PU.
68) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2013 tentang Penghematan
Penggunaan air yang Berasal dari Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di
Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah.
69) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.
70) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.6/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
71) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.
17
72) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi SAKIP.
73) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.06/2015 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
74) Peraturan Menteri PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum.
75) Peraturan Menteri PUPR Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan
Evaluasi Produk Hukum di Kementerian PUPR.
76) Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian PUPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
PUPR Nomor 34/PRT/M/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor
7/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PUPR.
77) Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR.
78) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
79) Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip
Dinamis Kementerian PUPR.
80) Peraturan Menteri PUPR Nomor 35/PRT/M/2016 tentang Cetak Biru Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR.
81) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.6/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.6/2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
82) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
83) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.6/2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak Digunakan untuk menyelenggarakan
Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.
84) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.6/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
85) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.6/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.6/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
86) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.6/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
18
87) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara.
88) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
PUPR Tahun 2015-2019.
89) Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di
Kementerian PUPR.
90) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
16/PRT/M/2018 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian PUPR.
91) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.
92) Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara di Kementerian PUPR.
93) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2019.
94) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2019.
95) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang
Klasifikasi Anggaran.
96) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
97) Peraturan Menteri Keungan RI Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2019.
98) Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
99) Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
100) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan
Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan.
19
101) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2019 tentang
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau
Tunjangan.
102) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2020.
103) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 348/KPTS/M/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penyusutan Dokumen/Arsip Negara di Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum.
104) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/2009 tentang Pedoman
Penanganan Evakuasi Medik.
105) Keputusan Menteri PUPR Nomor 543.1/KPTS/M/2013 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 660/KPTS/M/2010 tanggal 30
Desember 2010 tentang Penetapan Gedung Perkantoran Kementerian Pekerjaan
Umum dan Penggunaan/Pemakaian Ruang Kerja Kantor Pusat Kementerian
Pekerjaan Umum pada 10 Lokasi di DKI Jakarta dan 1 Lokasi di Bogor.
106) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 428.1/KPTS/M/2014 tentang
Penetapan Gedung Perkantoran dan Penggunaan Ruang Kerja Kantor Pusat
Kementerian Pekerjaan Umum pada 2 Lokasi di DKI Jakarta dan 1 Lokasi di Bogor.
107) Keputusan Menteri PUPR No.935/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Gugus
Tugas Penghematan Energi dan Air di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
108) Keputusan Menteri PUPR Nomor 1041/KPTS/M/2017 Tanggal 28 Desember 2017
tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di
Lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR.
109) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KM.6/2017
Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak
Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga
kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.
110) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan
20
Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Negara.
111) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
345/KPTS/M/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Staf
Khusus Menteri di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
112) Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/IN/M/1985 tentang Penanganan
Arsip-Arsip Inaktif pada Satuan Kerja dan Proyek di Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum.
113) Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-
338/MK.02/2019; B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tentang Pagu Indikatif K/L
Tahun 2020.
114) Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
115) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan
Satuan Pengamanan.
116) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XII/10/6/2001
tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.
117) Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/495/II/KA/PC.00/2015/BNN
tentang arahan Presiden Penanganan Indonesia Darurat Narkoba.
118) Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/1759/V/KA/PR.05.01/2019
BNN tanggal 21 Mei 2019 perihal Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor
Narkotika (RAN P4GN) tahun 2020-2024.
119) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
120) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagar Akun Standar.
3.4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi yang meliputi struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan
untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan disusun dengan
berpedoman pada Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 dan RPJM Nasional.
21
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, bahwa tugas dan fungsi Biro Umum adalah sebagai berikut :
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan ketatausahaan,
kerumahtanggaan dan prasarana fisik serta urusan protokoler pimpinan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal,
Staf Ahli, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Protokoler Pimpinan Kementerian.
2) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan
Kementerian.
3) Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan
dalam dan angkutan pegawai.
4) Pelaksanaan urusasn utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan
prasarana lingkungan.
5) Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Sekretariat Jenderal.
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Tugas dan fungsi Biro Umum tersebut kemudian diturunkan menjadi tugas dan
fungsi masing-masing bagian yang terdapat di Biro Umum sebagai berikut :
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Staf
Khusus, dan biro serta protokoler pimpinan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretariat
Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus.
2) Pelaksanaan urusan protokoler pimpinan Kementerian.
3) Penyiapan pembinaan tata keprotokolan Kementerian.
4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh 4 (empat) sub bagian, yaitu :
1) Sub Bagian Tata Usaha Menteri
Sub Bagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penyiapan keprotokolan Menteri.
2) Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli
22
Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli mempunyai tugas
melakukan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penyiapan
keprotokolan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus.
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro
Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi
kepegawaian dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
4) Sub Bagian Protokol
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan
keprotokolan Kementerian dan pelaksanaan keprotokolan pimpinan Kementerian.
Bagian Administrasi Perkantoran
Bagian Administrasi Perkantoran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan
Kementerian serta penatausahaan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat
Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Perkantoran
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan pembinaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan
Kementerian.
2) Pengelolaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan Kementerian.
3) Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat
Jenderal.
4) Penyiapan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan tata persuratan
Kementerian.
5) Penyiapan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian.
6) Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Biro Umum dan Sekratariat
Jenderal.
Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1) Sub Bagian Tata Naskah Dinas
Sub Bagian Tata Naskah Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan tata persuratan Kementerian.
2) Sub Bagian Kearsipan
Sub Bagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan
dan pengelolaan kearsipan Kementerian.
3) Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara
23
Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara
Biro Umum dan Sekretariat Jenderal.
Bagian Rumah Tangga
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan
kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam dan angkutan
pegawai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Rumah Tangga
menyelenggarakan fungsi :
1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pegawai.
2) Pelaksanaan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor pusat dan rumah
jabatan.
3) Pelaksanaan urusan dalam dan angkutan pegawai.
4) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan non kedinasan.
Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1) Sub Bagian Kesehatan
Sub Bagian Kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan perawatan
kesehatan pegawai, penyuluhan kesehatan, serta pemeliharaan dan penyiapan
fasilitas sarana pelayanan kesehatan.
2) Sub Bagian Ketertiban dan Keamanan
Sub Bagian Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan di
lingkungan kantor pusat.
3) Sub Bagian Urusan Dalam dan Angkutan
Sub Bagian Urusan Dalam dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan
urusan dalam dan angkutan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan non
kedinasan Kementerian.
Bagian Prasarana Fisik
Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan
pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana
lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Prasarana Fisik
menyelenggarakan fungsi :
1) Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung,
rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan.
2) Penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan pengelolaan prasarana fisik.
24
Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1) Sub Bagian Utilitas
Sub Bagian Utilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan urusan pemeliharaan serta pengelolaan utilitas bangunan di
lingkungan kantor pusat Kementerian.
2) Sub Bagian Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan
Sub Bagian Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan pelaksanaan penyiapan urusan pemeliharaan serta pengelolaan
pemanfaatan bangunan gedung dan rumah jabatan.
3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Lingkungan
Sub Bagian Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan pelaksanaan penyiapan urusan pemeliharaan serta pengelolaan
sarana dan prasarana di lingkungan kantor pusat Kementerian.
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Biro Umum
BIRO UMUM
DAN ORGANISASI TATALAKSANA BAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL
BAGIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
BAGIAN PRASARANA FISIK
BAGIAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN TATA USAHA MENTERI
SUB BAGIAN TATA NASKAH DINAS
SUB BAGIAN UTILITAS
SUB BAGIAN KESEHATAN
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
SUB BAGIAN KEARSIPAN
SUB BAGIAN BANGUNAN GEDUNG
DAN RUMAH JABATAN
SUB BAGIAN KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
SUB BAGIAN PROTOKOL SUB BAGIAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
LINGKUNGAN
SUB BAGIAN URUSAN DALAM DAN ANGKUTAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM
BIRO UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKRETARIS JENDERAL DAN STAF AHLI
25
4.1. Target Kinerja
Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran
strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan
indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik
yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalm periode
waktu yang telah ditetapkan dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan,
program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya :
1) Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap
indikator kinerja sasaran.
2) Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan
baseline data yang jelas.
3) Target sasaran Kementerian (outcome-impact), sasaran program (outcome), dan
sasaran kegiatan (output).
Program 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sasaran Program : Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian PUPR
Indikator Kinerja Program :Tingkat Kenyamanan Bekerja
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sasaran Kegiatan
1) Pelayanan Umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan
Indikator Kinerja Kegiatan :
(1) Laporan Pembinaan Tata Usaha, Program Kerja dan Laporan Kinerja serta
Pembinaan Pengelolaan BMN Biro Umum.
(2) Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di lingkungan
Kementerian PUPR.
(3) Laporan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian
PUPR.
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
26
2) Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas Tingkat
Kementerian serta BMN Tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal
Indikator Kinerja Kegiatan :
(1) Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN tingkat
Sekretariat Jenderal.
3) Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Kegiatan :
(1) Layanan perkantoran.
Target kinerja Biro Umum 2015-2019 adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat demi
tercapainya :
1) 100 persen Tingkat Kenyamanan Bekerja.
2) 5 (lima) Laporan Pembinaan Tata Usaha, Program Kerja dan Laporan Kinerja serta
Pembinaan Pengelolaan BMN Biro Umum.
3) 5 (lima) Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di lingkungan
Kementerian PUPR.
4) 15 (lima belas) Laporan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Pusat
Kementerian PUPR.
5) 15 (lima belas) Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah
Dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN
tingkat Sekretariat Jenderal.
6) 60 (enam puluh) Laporan Layanan Perkantoran.
Capaian Kinerja dari Tahun 2015 – 2019
Capaian Indikator Kinerja Program Biro Umum dari tahun 2015 sampai dengan tahun
2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Program Biro Umum
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
Tingkat
Kenyamanan
Bekerja
55% 77% 65% 65,80% 75% 74,60% 85% 82,50% 100% 92,80%
27
Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum
Kegiatan
Alokasi (Juta Rupiah)
Total Realisasi Capaian
2015 2016 2017 2018 2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan
Laporan Pembinaan Tata
Usaha, Program Kerja dan
Laporan Kinerja serta
Pembinaan Pengelolaan BMN
Biro Umum
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan 5 Laporan
Laporan Pembinaan
Pelayanan, Pengamanan dan
Kesehatan di lingkungan
Kementerian PUPR
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan 5 Laporan
Laporan Pengelolaan
Prasarana dan Sarana
Gedung Kantor Pusat
Kementerian PUPR
3
Laporan
3
Laporan
3
Laporan
3
Laporan
3
Laporan 15 Laporan
Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta BMN
tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal
Laporan Pembinaan dan
Pengelolaan Kearsipan dan
Tata Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian
PUPR serta Pembinaan dan
Pengelolaan BMN tingkat
Sekretariat Jenderal
3
Laporan
3
Laporan
3
Laporan
3
Laporan
3
Laporan 15 Laporan
Administrasi Perkantoran
Layanan perkantoran 12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
60
Bulan
28
4.2. Kerangka Pendanaan
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Biro Umum pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kegiatan
Alokasi (Juta Rupiah)
Total Realisasi Anggaran
2015 2016 2017 2018 2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Rencana Strategis
Kementerian PUPR
(Permen PUPR 08
Tahun 2018)
104.582 90.266 144.900 175.700 196.783 712.231
DIPA Biro Umum
104.582 90.266 127.642 161.108 160.837 644.435
Selisih
0 0 17.258 14.592 35.946 67.796
29
Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Biro Umum sebagai salah satu unit
kerja yang strategis dan menunjang pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Rencana Strategis Biro
Umum merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilingkungan unit kerja Biro Umum.
Rencana Strategis Biro Umum akan dicapai apabila adanya komitmen, dan adanya
sinergitas, serta tanggungjawab dari seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan Biro
Umum.
Reviu Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum tahun 2015-2019 merupakan turunan dari
Reviu Renstra Sekretariat Jenderal PUPR tahun 2015-2019 yang akan dijabarkan kedalam
rencana kegiatan disetiap Eselon III dilingkungan Biro Umum.
Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 08 Tahun 2018 tentang perubahan
atas rencana strategis Kementerian PUPR, maka Biro Umum melakukan reviu rencana
strategis Biro Umum dengan mengacu terhadap peraturan tersebut. Hasil reviu rencana
strategis ini akan digunakan sebagai acuan perencanaan, pemrograman, penganggaran
tahunan.
Reviu Rencana strategis Biro Umum tahun 2015-2019 adalah dokumen yang menjadi
panduan, diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan,
program yang ditetapkan, kebijakan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun
waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.
Reviu Rencana strategis Biro Umum harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu.
Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui reviu
renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan
pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan masing-masing bagian dilingkungan Biro Umum
memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan
BAB V. PENUTUP
30
sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga mampu membawa Biro
Umum ke arah pencapaian visi dan misinya secara efektif (visi dan misi Biro Umum dapat
terwujud dengan baik).
31
Matriks Kinerja Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2015-2019
NO. SASARAN STRATEGIS/SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (IKP) SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
TARGET
2015 – 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
2
Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana Tersediannya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR
Indikator Kinerja Program:
Tingkat kenyamanan bekerja
% 55 65 75 85 100 380
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (IKK) SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET
2015-2019 TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan
1 Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum
Laporan 1 1 1 1 1 5
25
2 Laporan pembinaan pelayanan, pengamanan dan kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR
Laporan 1 1 1 1 1 5
3 Laporan pengelolaan prasarana dan sarana gedung kantor pusat Kementerian PUPR
Laporan 3 3 3 3 3 15
2 Hasil pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal
1 Laporan pembinaan dan kearsipan dan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta pembinaan dan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal
Laporan 3 3 3 3 3 15 15
3 Administrasi perkantoran
1 Layanan perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 60 60
LAMPIRAN
32
Output :
1 Layanan protokoler Layanan - - 1 1 1 3 3
2 Layanan umum Layanan - - 19 1 1 21 21
3 Layanan Internal Layanan - - 14 1 - 15 15
4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan - - - - 1 1 1
5 Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan - - - - 1 1 1
6 Layanan perkantoran Layanan - - 12 12 12 36 36
Matriks Pendanaan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2015-2019
NO. SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
LOKASI
ANGGARAN (JUTA)
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan
1 Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum
Jakarta
10.359 - 11.330 12.275 25.027 58.991
2 Laporan
pembinaan pelayanan, pengamanan dan kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR
Jakarta
3 Laporan pengelolaan prasarana dan sarana gedung kantor pusat Kementerian PUPR
Jakarta
2 Hasil pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas tingkat Kementerian
serta BMN tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal
1 Laporan pembinaan dan kearsipan dan tata naskah dinas di lingkungan
Kementerian PUPR serta pembinaan dan pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal
Jakarta
3 Administrasi perkantoran
1 Layanan perkantoran Jakarta
94.223 90.266 116.312 148.833 135.810 585.444
JUMLAH TOTAL 104.582 90.266 127.642 161.108 160.837 644.435
33
Output :
1. Layanan protokoler - - 2.800 2.825 4.246 9.871
2. Layanan Umum 10.359 - 8.530 9.450 9.937 38.276
3. Layanan Internal 15.488 1.309 6.371 14.389 - 37.557
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - - - 7.076 7.076
5. Layanan Dukungan Manajemen Satker - - - - 3.769 3.769
6. Layanan Perkantoran 78.735 88.957 109.941 134.444 135.810 547.887
JUMLAH TOTAL 104.582 90.266 127.642 161.108 160.837 644.435