tahun 2017 - bpkpbpkp.go.id/public/upload/unit/pabar/files/renja 2017 pabar.pdfdan korporasi dalam...
TRANSCRIPT
RENCANA
KINERJA
TAHUN 2017
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR KEP 61/PW27/6/2017 TANGGAL 20 FEBRUARI 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
i
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR KEP – 61/PW27/6/2017
TENTANG
RENCANA KINERJA
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA BARAT,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat
Tahun 2017 merupakan salah satu bagian yang tidak
terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai
dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya
Laporan Kinerja (LKj);
b. bahwa Rencana Kinerja merupakan jembatan yang
menghubungkan antara Rencana Strategis dan Laporan
Kinerja (LKj) dengan sistem penganggaran. Rencana Kinerja
memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran
dan strategi pencapaiannya yang memuat program-program
dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu
tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah
ditetapkan;
c. bahwa indikator-indikator dari kegiatan output dan outcome
dituangkan dalam dokumen ini dengan harapan kegiatan-
kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya;
d. bahwa untuk dapat mengukur capaian kinerja perlu
ditetapkan Rencana Kinerja Tahun 2017 dengan Surat
ii
Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Provinsi Papua Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun
2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Nomor Kep-64.1/PW27/6/2015 tentang Rencana Strategis
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT
TENTANG RENCANA KINERJA PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI
PAPUA BARAT TAHUN 2017
PERTAMA : Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagaimana diuraikan dalam
Lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran target kinerja
LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR KEP 61/PW27/6/2017
TANGGAL 20 FEBRUARI 2017
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
iv
KATA PENGANTAR
R
encana Kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari siklus
akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan
diakhiri dengan
penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Rencana Kinerja merupakan suatu
jembatan yang menghubungkan antara Rencana Strategis dan Laporan
Kinerja (LKj) dengan sistem penganggaran untuk memberikan gambaran
mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya serta memuat program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kinerja Tahun 2017 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai
dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan. Target kinerja ini
merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat
sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan alat pengukur
keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan.
Target kinerja kegiatan yang disusun dalam bentuk indikator-indikator
dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan
cara pencapaian sasaran. Indikator-indikator dari kegiatan berupa input,
output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini dengan target yang jelas
dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.
Rencana Kinerja 2017 merupakan gambaran rinci cara pencapaian tujuan
dan sasaran tahun 2017 untuk mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat. Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui
pelaksanaan kinerja seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
yang optimal dan terorganisasi.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
v
KETETAPAN RENCANA KINERJA TAHUN
2017………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR……………………………..……… iv
DAFTAR ISI………………………………………………….. v
RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………. vi
A. Tugas Pokok dan
Fungsi..…………………………………………... 1
B. Struktur Organisasi ……………...………… 2
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis
………………………………………………………… 4
D. Keterkaitan dengan Anggaran ………... 4
A. Visi dan Misi………………………………..…. ヵ
B. Tujuan……………….………………..……..…. ヲ0
A. Pengukuran Kinerja…………………….… ヲΒ
B. Sasaran Kinerja ………………….…………. 33
C. Anggaran Rencana Kinerja……….…….. ヴン
D. SDM dan Sarana Penunjang
Lainnya………………………………………….. ヴヴ
Penutup……………………………………… ヴΑ
Daftar Isi
I. Pendahuluan
II. Rencana Strategis
III. Rencana Kinerja
IV. Penutup
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
V
isi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 menghendaki terwujudnya pemerintahan kelas dunia
yang clean government.
Hal ini merupakan tantangan bagi BPKP sebagai auditor internal pemerintah,
yang selanjutnya melakukan reposisi dan revitalisasi dengan visi sebagai
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah
Provinsi Papua Barat”. Hal ini merupakan kondisi impian yang diharapkan
dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap
kegiatan dengan kualitas kelas dunia. Pengawasan dapat menghasilkan
rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan
standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi
menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi yang antara lain sebagai berikut:
1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bersifat lintas
sektoral, kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan
penugasan dari Presiden;
2) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
vii
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk serta akuntabilitas pembiayaan
keuangan negara/daerah;
3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah;
4) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,
audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian
keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6) pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah
lainnya;
7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah
pusat;
8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat
kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah;
9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah
sesuai peraturan perundang-undangan;
10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi
jabatan fungsional auditor;
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
viii
Dalam melaksanakan fungsi tersebut dirumuskan arah kebijakan
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, yaitu sebagai berikut:
1) Melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan
dan kekuasaan mandiri melalui kegiatan lintas sektoral dan aktif
melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian dalam
memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya
tujuan organisasi;
2) Menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum
Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan
pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan
pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan
mencakup antara lain (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan
Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Alokasi Anggaran
(transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset
dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan
Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.
3) Memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan;
4) Peningkatan tata kelola atau governance yang memadai melalui
pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian,
lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta peningkatan kapabilitas
pengawasan intern dan sinergitas APIP.
Arah kebijakan pengawasan tersebut dijabarkan dalam target sasaran yang
hendak dicapai dalam tahun 2017 dalam Rencana Kinerja yang berisikan
seluruh program dengan indikator dan target kinerja masing-masing kegiatan.
Dalam tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menetapkan
target kinerja pada 8 (delapan) sasaran program dan 6 (enam) sasaran
kegiatan yang memuat indikator kinerja utama sebagai berikut:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
ix
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
Satuan Jumlah
1 2 3 4
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sasaran Program Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Indikator Kinerja Program 1.1. Perbaikan tatakelola, manajemen
risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
2.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
2.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
2.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
3.1. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
4.1. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
5.1. Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
6.1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
6.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
6.3. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)
6.4. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
6.5. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1)
6.6. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
6.7. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
55
55
40
70
60
0
0
70
50
60
100
38,46
0
61,54
0
0
33,33
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
x
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
Satuan Jumlah
7. 1. 2. 3. 4.
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab Terlaksananya Bimtek dan penilaian
6.8. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
7.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3).
7.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3).
7.3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2).
7.4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2).
7.5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1).
7.6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1).
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. Jumlah Laporan Hasil Audit dalam
rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
1.2. Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli
1.3. Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif
1.4. Jumlah Laporan FCP 1.5. Jumlah Laporan Hasil Audit
Penyesuaian Harga 1.6. Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim 1.7. Jumlah Laporan Evaluasi
Hambatan Kelancaran Pembangunan
1.8. Jumlah Laporan Kajian Pengawasan
1.9. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
1.10. Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis
2.1. Laporan Hasil Pengawasan BPKP
Perwakilan
3.1. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan.
3.2. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
4.1. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
%
%
%
%
%
%
%
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan Laporan
Laporan Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Surat
Laporan
66,67
100
15,38
0
69,24
0
15,38
3
5
2
2 0
0 1
2
2
0
57
18
14
11
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
xi
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
Satuan Jumlah
B. 1. 1. 2.
kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab Sasaran Program Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal
4.2. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Indikator Kinerja Program 1.1. Persepsi kepuasan layanan
Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP. 2.1. Terlaksananya rehabilitasi berat
rumah negara perwakilan BPKP. 2.2. Tersedianya alat pengolahan data
BPKP. 2.3. Tersedianya meubelair perwakilan
BPKP tipe B. 2.4. Tersedianya alat rumah tangga
BPKP. 2.5. Terlaksananya rehabilitasi kantor
perwakilan BPKP. 2.6. Tersedianya sarana dan prasarana
BPKP. 2.7. Terlaksananya Pembangunan
Konstruksi Gedung. 2.8. Dst
Surat
Skala
Laporan
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
14
7
80
0
0
0
0
0
0
0
0
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
1
BAB 1
ENDAHULUAN
W
ujud transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat,
adalah diawali dengan menyusun suatu
Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana
Kinerja (Performance Plan) yang kemudian akan di evaluasi
atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja
(Performance Accountability Report) secara periodik.
Rencana kinerja ini memuat pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang
dijabarkan secara nyata dalam bentuk kerangka kegiatan
yang harus dijalankan dan target kinerja yang harus dicapai
dalam satu tahun anggaran.
A. Tugas Pokok dan Fungsi
TTuuggaass PPookkookk ddaann
FFuunnggssii
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan
Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011 tanggal
15 Agustus 2011 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001.
Selanjutnya Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diubah
menjadi Tipe B berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor
13 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas peraturan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala BPKP Nomor
KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
2
B. Struktur Organisasi
SSttrruukkttuurr
OOrrggaanniissaassii Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah
dibebankan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memiliki
struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Perwakilan yang
membawahi satu Kepala Bagian Tata Usaha dan 5 (lima)
Koordinator Pengawasan serta kelompok PFA.
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
dapat dilihat pada diagram berikut:
TTuuggaass PPookkookk BBaaggiiaann//BBiiddaanngg//
KKeelloommppookk
Masing-masing Bagian/Korwas/Kelompok PFA mempunyai
tugas sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan
“MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN
AKUNTABILITAS DI DAERAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
KKeeppaallaa PPeerrww.. BBPPKKPP
BBaaggiiaann TTaattaa UUssaahhaa
SSuubb..BBaagg.. KKeeuuaannggaann SSuubb.. BBaagg.. UUmmuumm &&
KKeeppeeggaawwaaiiaann
KKoorrwwaass
IIPPPP KKoorrwwaass
AAPPDD KKoorrwwaass
AANN
KKoorrwwaass
IInnvveessttiiggaassii
JJ FF AA
KKoorrwwaass
PP33AA
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
3
kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam,
perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan,
dan pelaporan hasil pengawasan;
Korwas Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,
program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah
pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima
pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan
akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil
pengawasan;
Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan
pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan
daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan;
Korwas Akuntan Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan
pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan
good corporate governance dan laporan akuntabilitas
kinerja badan usaha milik negara, badan-badan lain yang
di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, badan
usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah
(BLUD) serta evaluasi hasil pengawasan;
Korwas Investigasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan
pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang
merugikan negara, badan usaha milik negara/daerah,
badan layanan umum daerah (BLUD) dan badan-badan
lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran
pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada
instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
Korwas P3A mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program, pelaporan dan
pelaksanaan pembinaan APIP Pemerintah Daerah.
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
4
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis
KKeetteerrkkaaiittaann
ddeennggaann RReennssttrraa
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana
Strategis tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019,
dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun. Sebagai
penjabaran dari rencana strategis, setiap tahun disusun
Rencana Kinerja yang berisi tolok ukur/target
sasaran/kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu
tahun. Rencana Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan
Renstra Tahun 2015 - 2019.
D. Keterkaitan dengan Anggaran
KKeetteerrkkaaiittaann
ddeennggaann AAnnggggaarraann
Penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tidak
terlepas dari penganggaran yang ada. Kaitan dengan
anggaran dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan
sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan
besaran anggaran kegiatan. Volume kegiatan yang besar
membutuhkan anggaran yang lebih besar pula. Sedangkan
penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran diperlukan
sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan juga
dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
5
BAB 2
ENCANA STRATEGIS
RReennssttrraa V
isi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat merupakan gambaran besar tentang
tekad besar BPKP. Bersama-sama dengan
sasaran strategis, visi misi dan tujuan tersebut
diharapkan dapat menggerakkan penggunaan
seluruh sumber daya pengawasan BPKP ke satu
arah yang sama, yaitu Visi Pembangunan
Nasional 2015-2019: “Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berdasarkan Gotong Royong”.
A. Visi dan Misi
1. Pernyataan Visi
VViissii
Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan
pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat menetapkan suatu komitmen untuk
mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat”
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ini telah konsisten
dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi
pembangunan nasional.
Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
6
setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap
pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan
tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi
makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang
sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.
1. Auditor Internal Pemerintah RI
Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal
pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.
i) Audit Intern
Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP
mengacu pada definisi Institute of Internal Auditor (IIA)
tentang internal auditing yaitu “an independent, objective
assurance and consulting activity designed to add value
and improve an organization’s operations. It helps an
organization accomplish its objectives by bringing a
systematic, disciplined approach to evaluate and improve
the effectiveness of risk management, control, and
governance processes”.
Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP
dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai
pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy.
Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud
menuntut jasa assurance dan consultancy yang diperoleh
dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis
untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.
ii) Auditor Pemerintah RI
Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP
sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai
pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
7
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor
Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga
Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar
secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon
berupa informasi assurance melalui suatu sistem
pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.
Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai
mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa
consultancy. Jika informasi assurance di atas
menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan
program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan
rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko dan
memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini
sasaran pembangunan nasional dapat tercapai.
2. Auditor Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP
sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM,
aspek organisasi dan aspek produk.
i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia
SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam
bidang pengawasan, diarahkan menjadi personil yang
lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran
strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan
kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan
intern, berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP)
yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI
atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk
memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan.
Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak
perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan
tahunan dengan memperhatikan risiko (risk based
planning). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
8
tetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based audit)
untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.
ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi
Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas
satker-satker di kementerian, lembaga dan pemerintah
daerah di Provinsi Papua Barat diwujudkan dalam
pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas
pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi
profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki
keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan
koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya
organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP.
Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan
kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga
meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi
masalah dan solusinya serta memahami perubahan
peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.
Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses
pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan
pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung
di negara-negara lain (best practices benchmarking)
melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal
audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang
terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi
pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan
pemerintah lainnya.
Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional
pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian
Internal Audit Capability Model dengan target minimal
kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
9
karakteristik sebagai berikut:
1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa
assurance dan consulting diarahkan menuju kepada
peran sebagai penggerak perubahan (Service and Role
of Internal Audit Element).
2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun
pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi
serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim
(People Management Element).
3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi
pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan
stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan
risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan
berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-
praktik terbaik pengawasan (Professional Practices
Element).
4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik
organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan
IPMS/SKI serta SIMA untuk kepentingan manajemen
hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber
daya pengawasan (Performance Management and
Accountability Element).
5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern
pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan
lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak
lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI.
Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa
rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK
dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis
dan efektif dengan mitra kerja (Organizational
Relationship and Culture Element).
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
10
6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden,
Perwakilan BPKP melakukan pengawasan secara
independen dengan kewenangan dan kekuasaan
mandiri. Perwakilan BPKP aktif untuk melakukan
pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian
intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan
dan mendorong tercapainya tujuan organisasi
(Governance Structure Element).
Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan
intern Perwakilan BPKP senantiasa dilakukan dengan
penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk
memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai.
Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada
penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian
kematangan implementasi SPIP. Maturitas
penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3,
dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan
kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua
kegiatan pokok BPKP sebagai media pengendalian
(control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan
pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan
operasional telah mulai dilaksanakan dan
didokumentasikan secara konsisten.
iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan
Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat berupa
informasi assurance dan/atau consultancy. Informasi
assurance memberikan jaminan kepada Presiden dan
Kepala Daerah bahwa tata kelola pemerintahan atas
seluruh program-program prioritas pembangunan telah
dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau
instrumen operasional manajemen risiko dan governance
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
11
lainnya. Informasi consultancy berwujud rekomendasi
tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas
pengendalian dan proses governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan program
pembangunan. Kualitas informasi assurance dan
rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa
sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup
signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan
program pembangunan.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan
Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup
pengawasan intern yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.
Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern
akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional
dan kebijakan fiskal keuangan daerah. Pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan untuk
merespon permasalahan yang mengemuka pada
pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden,
Kepala Daerah atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat
dilihat di tujuan dan sasaran strategis.
Dengan kualitas tersebut, Perwakilan BPKP diharapkan dapat
menjadi mitra srategis KLPK dalam mensukseskan
pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai
penjabaran visi BPKP yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
12
Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi
Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat
dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP
dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional
(Nawa Cita) antara lain agenda kedua yang isinya adalah
membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik,
mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan
fungsi yang dilaksanakannya, Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat mengambil peran penting yang mengerucut
sebagai Auditor Internal Pemerintah yang Selalu Hadir dalam
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif
dan Terpercaya.
Peran penting Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
sebagai auditor internal pemerintah yang selalu hadir dalam
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai
berikut:
Auditor Internal Pemerintah yang Selalu Hadir
Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang
sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada
pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah
dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan
sebagai keberadaan Perwakilan BPKP sebagai auditor
internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan
jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang
pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.
Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
13
program yang masuk dalam kategori current issue mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan
akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan informasi hasil
pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting
bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh
BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai
tambah atau added value yang mempunyai makna
mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan
sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para
penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa
sosialiasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi
dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan
Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui
tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak
Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang
bersih, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat
memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun
SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas SPIP
pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan
adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di
samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah
mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan
kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Upaya
penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola
pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
14
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif
didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya
kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa
dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan
salah satu indikator pemerintahan yang efektif.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat hendaknya dapat
memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan
nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah
dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi
demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan
menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini
dilakukan untuk menghindari terjadinya missing link antara
kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di
samping itu, pengawasan internal oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat dilakukan untuk memastikan efektivitas
pelaksanaan program tersebut.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya
Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya
didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi
pemerintah. Praktik birokrasi selama ini dirasakan oleh
sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam
memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif.
Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar
kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang
pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
15
terhadap pemerintah.
Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku
koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong
aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
2. Pernyataan Misi
MMiissii
Misi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan
pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana
fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2014. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP
juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun
2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan
Misi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah:
1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan
Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi
Papua Barat;
2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat;
dan;
3) Mendorong Pengembangan Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di
Wilayah Provinsi Papua Barat.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
16
1. Misi Pertama dan Penjelasannya
Misi pertama yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di
Wilayah Provinsi Papua Barat”. Misi ini mengandung dua
hal yaitu tugas dan fungsi Perwakilan BPKP serta manfaat
Perwakilan BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan
intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
A. a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Akuntabilitas
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan
bermuara pada pemberian informasi assurance dan
rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas
adalah kesiapan pemerintah untuk merespon
pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder
lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan
sumber daya yang diamanatkan kepada
penyelenggara pemerintahan.
Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui
pelaksanaan kegiatan assurance dan konsultansi.
Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60
Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. PP
60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
17
seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam
rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melaksanakan
fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam
periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak
diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara
lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal,
kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada
periode 2015-2019, sesuai misi ini, sasaran program
pengawasan intern Perwakilan BPKP termasuk
mengawal dan mendorong bagaimana program
pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya
dengan efektif dan efisien.
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal
pengelolaan keuangan, pengawasan intern Perwakilan
BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas
akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan,
Perwakilan BPKP mendorong mitra kerjanya untuk
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
18
memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan
keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP
dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan
intern ini akan diarahkan bagi Pemerintah Daerah yang
LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.
Pengelolaan Pembangunan Nasional
Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan
intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan
pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada
implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi
pembangunan nasional membedakan tiga dimensi
pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan
manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi
pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas;
dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk
melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi
pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus
terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi
pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran
Pokok Pembangunan RPJMN 2015-2019.
B. b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih
dan Efektif
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk
mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan
efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan
intern Perwakilan BPKP diarahkan untuk memastikan
bahwa governance process dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara
partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
19
2. Misi Kedua dan Penjelasannya
Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yaitu
“Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Papua
Barat”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk
menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah
dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk
organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan
suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi
keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan
efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,
penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008,
sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP
tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan
pembinaan penyelenggaraan SPIP.
3. Misi Ketiga dan Penjelasannya
Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat”. Misi ini juga
terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur
penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan
setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya
pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya
pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan
melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran
APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan
kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
20
periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan
kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60
Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP.
Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas
organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya.
Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan
enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam
organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek
profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi
manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan
Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja
lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas
independensi APIP.
B. Tujuan
TT uu jj uu aa nn Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah
ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan
misi.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam
penetapan tujuan. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
mengadopsi konsep Balanced Score Card (BSC) dengan
beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik
organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor
privat/bisnis yang berorientasi profit. Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat memodifikasi Perspektif Keuangan
menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif
Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/
Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi
berimbang (balanced score card) tersebut maka tujuan-tujuan
utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama
dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
21
dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif
proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
yang berorientasi ke dalam.
TTuujjuuaann ddaann
SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss
Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi
yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019, yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih
dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat;
2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi
Papua Barat; dan
3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah
Provinsi Papua Barat.
Tujuan 1
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di
Wilayah Provinsi Papua Barat
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi
Papua Barat
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian
sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional,
sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud.
BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
22
yang menunjukkan level assurance BPKP tentang
kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang
akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian
tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat
pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya.
Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas
pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan
negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan
yang menjadi tanggung jawabnya.
Tujuan 2
Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua
Barat di Wilayah Provinsi Papua Barat
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi
dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah
Provinsi Papua Barat
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian
tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator
Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif
peningkatan kualitas dimaksud. Perwakilan BPKP Papua
Barat menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu
Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan
kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar
kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan
berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen
evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.
Perwakilan BPKP Papua Barat akan melakukan pembinaan
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
23
SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan
korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional di
wilayah Provinsi Papua Barat. Fokus pembangunan nasional
yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program
pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi,
perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata, yang
mencakup:
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah
Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan
secara aktif menawarkan antara lain kegiatan fraud
control plan dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.
b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada
Korporasi.
SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor
diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya
dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan
pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal
tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat
mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor
korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi
korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat sesuai dengan perannya akan berperan aktif
dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi
untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi sehingga
peran korporasi semakin nyata dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
24
Tujuan 3:
Mendorong Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah
Provinsi Papua Barat
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta
Korporasi di Wilayah Provinsi Papua Barat
Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian
tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif
peningkatan kualitas dimaksud. Perwakilan BPKP
menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat
Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan
suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan
pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari
tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi
yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan
kompleks, sesuai yang dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008
bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan
pengendalian.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
25
BAB 3
ENCANA KINERJA
R
encana kinerja merupakan rencana hasil yang
akan dicapai Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Barat selama satu tahun anggaran. Rencana
Kinerja tahun ini ditetapkan sebagai
implementasi Perencanaan Strategis dengan
tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan
yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan
Pemerintah dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan
Strategis tersebut, sehingga dimungkinkan penetapan tujuan
dan program yang tidak dituangkan dalam Perencanaan
Strategis, akan dituangkan dalam Rencana Kinerja tahun
2017 sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk
dijadikan acuan.
Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi
Rencana Kinerja Tahun 2017 di atas, Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat menetapkan target untuk masing-
masing Program yang harus dicapai. Target ini dituangkan
dalam dokumen ”Perjanjian Kinerja Tahun 2017”.
Target kinerja sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan
untuk dicapai sesuai Perjanjian Kinerja dalam tahun 2017,
sebagai berikut:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
26
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA Satuan
Target Setahun
Jumlah
1 2 3 8
A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
% 55
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 0
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 0
3. Meningkatnya
penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan
% 70
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % 100
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
% 38,46
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) % 0 6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota
(level 2) % 61,54
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 0
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
% 0
6.7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 33,33
6.8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 66,67
7. Meningkatnya
kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% 100
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
27
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
% 15,38
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2)
% 0
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
% 69,24
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
% 0
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
% 15,38
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan
pada Perwakilan BPKP
1.1 Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
laporan 3
1.2 Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli laporan 5
1.3 Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif laporan 2
1.4 Jumlah Laporan FCP laporan 2
1.5
Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga
laporan 0
1.6 Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim laporan 0
1.7
Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
laporan 1
1.8 Jumlah Laporan Kajian Pengawasan laporan 2
1.9 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi laporan 2
1.10
Jumlah laporan hasil pengawasan dalam
rangka pemberian rekomendasi strategis
laporan 0
2. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
2.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
laporan 57
3. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 18
3.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
surat 14
4. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
4.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
laporan 11
4.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
surat 14
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Tersedianya Dukungan Teknis
Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
1.1 Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)
skala 7
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
28
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
laporan 80
2. Termanfaatkannya
Aset secara optimal 2.1
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah
negara perwakilan BPKP
unit 0
2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit 0
2.3
Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B
unit 0
2.4 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP unit 0
2.5
Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
unit 0
2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit 0
2.7 Terlaksanannya Pembangunan Konstruksi Gedung
unit 0
2.8 dst
unit 0
A. Pengukuran Kinerja
1. Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Indikator
Kinerja & Pengukuran Kinerja
Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja
meliputi input, output, dan outcome. Penetapan indikator
kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan program yang ditetapkan serta
data pendukung yang ada.
Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan
satuan Rupiah (Rp), sumber daya manusia yang
bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan, waktu yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, serta sarana dan
prasarana.
Indikator proses menggunakan ketepatan Rencana Mulai
Pemeriksaan (RMP) dan Rencana Penerbitan Laporan
(RPL). Penggunaan RMP dan RPL sekaligus sebagai
kontrol atas pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai
dengan rencana atau tidak.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
29
Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula
indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang
dihasilkan.
Indikator kinerja program diidentifikasi untuk mengukur hasil
yang hendak dicapai dari program yang bersangkutan.
Indikator ini diselaraskan dengan kegiatan yang mendukung
program dikaitkan dengan indikator outcome pada program
yang bersangkutan, dengan perumusan formula sebagai
berikut:
1. Sasaran Program 1: Perbaikan pengelolaan program prioritas
nasional dan pengelolaan keuangan negara.
1.1. Indikator 1: Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko
dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional.
Indikator 1 terdiri dari 3 (tiga) bidang, yakni:
1.1.1. Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Jumlah Tindak Lanjut HPJumlah Rekomendasi Strategis HP x などど%
1.1.2. Bidang Polhukam dan PMK. Jumlah Tindak Lanjut HPJumlah Rekomendasi Strategis HP x などど%
1.1.3. Bidang Keuangan Daerah. Jumlah Pemda LKPD Opini WTP Jumlah Pemda di Papua Barat xなどど%
Hasil perhitungan Indikator 1 diperoleh dari hasil rata-
rata ketiga bidang diatas yaitu: % Bid. Perekonomian + % Bid. Polhukam PMK + % Bid Keu Daerah ぬ x などど%
1.2. Indikator 2: Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
pengelolaan korporasi, dengan formula sebagai berikut: Jumlah Tindak Lanjut HP Jumlah Rekomendasi Strategis HP x などど%
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
30
2. Sasaran Program 2: Meningkatnya efektivitas hasil
pengawasan keinvestigasian.
2.1. Indikator 1: Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan di persidangan. Jumlah Laporan PKA yang Diserahkan ke APHJumlah Penugasan PKA xなどど%
2.2. Indikator 2: Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH. Jumlah Laporan yang Diserahkan ke APHJumlah Penugasan AI/PKKN/Permintaan APH xなどど%
2.3. Indikator 3: Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Jumlah Laporan yang Diserahkan ke K/L/P/KJumlah Penugasan AI Non APH + Jumlah Penyusunan Kajian Pengawasan xなどど%
2.4. Indikator 4: Persentase hasil audit penyesuaian harga
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Jumlah Laporan Audit Penyesuaian Harga yang Diserahkan ke K/L/P/KJumlah Penugasan Audit Penyesuaian Harga xなどど%
2.5. Indikator 5: Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Jumlah Laporan Audit Klaim yang Diserahkan ke K/L/P/KJumlah Penugasan Audit Klaim xなどど%
3. Sasaran Program 3: Meningkatnya penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan nasional.
3.1. Indikator 1: Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan. Jumlah Laporan Hambatan Kelancaran PembangunanJumlah Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan xなどど%
4. Sasaran Program 4: Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi.
4.1. Indikator 1:Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA). Jumlah Laporan FCPJumlah Penugasan FCP xなどど%
5. Sasaran Program 5: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi.
5.1. Indikator 1: Persentase Komunitas Pembelajar Anti
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
31
Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat. Jumlah Laporan SospakJumlah Penugasan Sospak xなどど%
6. Sasaran Program 6: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/korporasi.
6.1. Indikator 1: Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3),
dengan formula sebagai berikut: Jumlah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi 岫Level ぬ岻Jumlah Pemerintah Provinsi 岫Level ぬ岻 xなどど%
6.2. Indikator 2: Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3), dengan formula sebagai berikut:
Jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang Telah Level ぬJumlah Pemda Kabupaten/Kota xなどど%
6.3. Indikator 3: Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2),
dengan formula sebagai berikut: Jumlah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi 岫Level に岻 Jumlah Pemerintah Provinsi 岫Level に岻 xなどど%
6.4. Indikator 4: Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 2), dengan formula sebagai berikut: Jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang Telah Level にJumlah Pemda Kabupaten/Kota xなどど%
6.5. Indikator 5: Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1),
dengan formula sebagai berikut: 岫Rencana – 岫Realisasi – Rencana岻岻 Rencana岻 xなどど%
6.6. Indikator 6: Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 1), dengan formula sebagai berikut: 岫Rencana – 岫Realisasi – Rencana岻岻 Rencana岻 xなどど%
6.7. Indikator 7: Pesentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina, dengan formula
sebagai berikut: Jumlah BUMD yang Berpredikat BaikJumlah BUMD yang Dibina xなどど%
6.8. Indikator 8: Pesentase BLUD yang kinerjanya minimal
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
32
berpredikat baik dari BLUD yang dibina, dengan formula
sebagai berikut: Jumlah BLUD yang Berpredikat BaikJumlah BLUD yang Dibina などど%
7. Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah.
7.1. Indikator 1: Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan formula sebagai berikut: Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ �堅剣懸�券嫌�岫詣�懸�健 ぬ岻Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ �堅剣懸�券嫌� xなどど%
7.2. Indikator 2: Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3), dengan formula sebagai
berikut: Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠岫詣�懸�健 ぬ岻Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠 xなどど%
7.3. Indikator 3: Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level
2), dengan formula sebagai berikut: Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ �堅剣懸�券嫌�岫詣�懸�健 に岻Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ �堅剣懸�券嫌� xなどど%
7.4. Indikator 4: Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2) dengan formula sebagai
berikut: Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠岫詣�懸�健 に岻Jumlah ���� ��兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠 xなどど%
7.5. Indikator 5: Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), dengan formula sebagai berikut: 岫Rencana – 岫Realisasi – Rencana岻岻 Rencana岻 xなどど%
7.6. Indikator 6: Kapabilitas Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 1) dengan formula sebagai berikut:
岫Rencana – 岫Realisasi – Rencana岻岻 Rencana岻 xなどど%
2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja
Sistem
Pengumpulan Data Kinerja
Penyusunan serta pengembangan sistem pengumpulan
data kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
33
diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat,
lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam
rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan
kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan
biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan
efektivitas.
Data kinerja yang digunakan telah ada dan dikembangkan
terus-menerus untuk mendapatkan data yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diperoleh
melalui program Integrated Performance Management
System (IPMS), SKI, SIMA, Sistem Informasi Manajemen
Hasil Pengawasan (SIMHP), KM12, laporan bulanan dan
laporan lainnya yang kemudian dicocokkan dengan sumber
data dari bidang/bagian.
B. Sasaran Kinerja
Sasaran kinerja tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) sasaran
program dan 6 (enam) sasaran kegiatan, dimana 7 (tujuh)
sasaran program dan 4 (empat) sasaran kegiatan berfokus
pada program pengawasan sedangkan 1 (satu) sasaran
program dan 2 (dua) sasaran kegiatan berfokus pada
program dukungan pengawasan, dijelaskan sebagai berikut:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
34
PK 2017
Prog.
Pengawasan
Prog.
Dukungan Pengawasan
SP 4
Tersedianya
Dukungan Teknis
Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama
SP 6
Meningkatnya
kualitas penerapan
SPIP Pemda/korporasi
SK 4
Tersedianya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
SK 5
Termanfaatkannya Aset secara optimal
SK 3
Terlaksananya
asistensi dan penilaian
untuk meningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan SPIP
di Provinsi/Kota/Kab
SK 1
Tersedianya Informasi
Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
SK 4
Terlaksananya Bimtek
dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
SP 7
Meningkatnya
kapabilitas pengawasan intern
Pemda
SP 1
Perbaikan
pengelolaan program
prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara
SP 2
Meningkatnya
efektivitas hasil
pengawasan keinvestigasian
SP 5
Meningkatnya
kepedulian K/L/P/K
dan masyarakat terhadap korupsi
SP 3
Meningkatnya
penyelesaian
hambatan
pelaksanaan
pembangunan nasional
SP 4
Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi
SK 2
Terlaksananya
monitoring evaluasi
atas program prioritas
yang dilaksanakan di daerah
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
35
PPrrooggrraamm PPeennggaawwaassaann
Tingkat keberhasilan program pengawasan tergambar
dalam 7 (tujuh) sasaran program, yaitu:
SP 1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara
Sasaran program tersebut didukung oleh 2 (dua) indikator
kinerja program sebagai berikut:
1.1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional,
dengan target sebesar 55%.
1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi,
dengan target sebesar 55%.
SP 2
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan
keinvestigasian
Sasaran program tersebut didukung oleh 5 (lima) indikator
kinerja program sebagai berikut:
2.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan, dengan target sebesar
40%.
2.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH, dengan target sebesar 70%.
2.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K, dengan target sebesar 60%.
2.4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K, dengan target sebesar 0%.
2.5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/Kdengan target sebesar 0%.
SP 3
Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional
Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
36
kinerja program sebagai berikut:
33..11.. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan, dengan target sebesar 70%.
SP 4
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi
Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator
kinerja program sebagai berikut:
4.1. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA), dengan target sebesar 50%.
SP 5
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap
korupsi
Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator
kinerja program sebagai berikut:
5.1. Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat,
dengan target sebesar 60%.
SP 6
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Sasaran program tersebut didukung oleh 8 (delapan)
indikator kinerja program sebagai berikut:
66..11.. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan
target sebesar 100%.
66..22.. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3),
dengan target sebesar 38,46%.
66..33.. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2), dengan
target sebesar 0%.
66..44.. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2),
dengan target sebesar 61,54%.
66..55.. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1), dengan
target sebesar 0%.
66..66.. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1),
dengan target sebesar 0%.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
37
66..77.. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina dengan target sebesar
33,33%.
66..88.. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina dengan target sebesar 66,67%.
SP 7
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran program tersebut didukung oleh 6 (enam) indikator
kinerja program sebagai berikut:
7.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), dengan
target sebesar 100%.
7.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3),
dengan target sebesar 15,38%.
7.3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), dengan
target sebesar 0%.
7.4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2),
dengan target sebesar 69,24%.
7.5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), dengan
target sebesar 0%.
7.6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1),
dengan target sebesar 15,38%.
Untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran program
pengawasan, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan
yakni tersedianya informasi hasil pengawasan pada
Perwakilan BPKP.
SK 1
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan
BPKP
Tingkat keberhasilan kegiatan tersedianya informasi hasil
pengawasan pada perwakilan BPKP diukur atau tergambar
dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan, yaitu:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
38
1.1. Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 58.820.000
Hari Efektif Hari 235
Output Jumlah Laporan Laporan 3
1.2. Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 18.440.000
Hari Efektif Hari 50
Output Jumlah Laporan Laporan 5
1.3. Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 64.880.000
Hari Efektif Hari 170
Output Jumlah Laporan Laporan 2
1.4. Jumlah Laporan FCP
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
39
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 50.720.000
Hari Efektif Hari 150 Output Jumlah Laporan Laporan 2
1.5. Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 0
Hari Efektif Hari 0 Output Jumlah Laporan Laporan 0
1.6. Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 0
Hari Efektif Hari 0 Output Jumlah Laporan Laporan 0
1.7. Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja
Input Dana Rp. 22.494.844 Hari Efektif Hari 115
Output Jumlah Laporan Laporan 1
1.8. Jumlah Laporan Kajian Pengawasan
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
40
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 33.680.000
Hari Efektif Hari 150
Output Jumlah Laporan Laporan 2
1.9. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 26.500.000
Hari Efektif Hari 120
Output Jumlah Laporan Laporan 2
1.10. Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka
pemberian rekomendasi strategis
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 0
Hari Efektif Hari 0 Output Jumlah Laporan Laporan 0
SK 2
Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas
yang dilaksanakan di daerah
Tingkat keberhasilan kegiatan terlaksananya monitoring
evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
diukur atau tergambar dalam 1 (satu) indikator kinerja
kegiatan, yaitu:
1.11. Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
41
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 931.014.930
Hari Efektif Hari 5.235 Output Jumlah Laporan Laporan 57
SK 3
Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kota/Kab
Tingkat keberhasilan kegiatan terlaksananya asistensi dan
penilaian untuk meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab diukur atau
tergambar dalam 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu:
2.1. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja
Input Dana Rp. 284.580.000 Hari Efektif Hari 1.290
Output Jumlah Laporan Laporan 18
2.2. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kab/Kota
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan
mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebagai berikut:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
42
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 0
Hari Efektif Hari 36 Output Jumlah Surat Surat 14
SK 3
Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kab
Tingkat keberhasilan kegiatan terlaksananya Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab diukur atau
tergambar dalam 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu:
3.1. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan mendukung
pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja
Input Dana Rp. 178.287.226 Hari Efektif Hari 758
Output Jumlah Laporan Laporan 11
3.2. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditargetkan
sebanyak 100%. Adapun kegiatan yang akan mendukung
pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 0
Hari Efektif Hari 36 Output Jumlah Surat Surat 14
PPrrooggrraamm DDuukkuunnggaann PPeennggaawwaassaann
Tingkat keberhasilan program dukungan pengawasan diukur
atau tergambar dalam 1 (satu) sasaran program, yaitu:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
43
SP 8
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
Sasaran program tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator
kinerja program yaitu Persepsi kepuasan layanan
Sekretariat Utama (skala likert 1-10), dengan target sebesar
7 skala likert.
Untuk mendukung pencapaian 1 (satu) sasaran program
dukungan pengawasan, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran
kegiatan yakni tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan
layanan dan termanfaatkannya aset secara optimal.
SK 5
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Tingkat keberhasilan kegiatan tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan diukur atau tergambar dalam 1
(satu) indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah layanan
Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP, dengan rincian
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Input Dana Rp. 12.664.732.00
Output Jumlah Laporan Laporan 80
SK 6
Termanfaatkannya Aset secara optimal
Pada Perjanjian Kinerja 2017 tidak terdapat target kinerja
pada sasaran kegiatan Termanfaatkannya Aset Secara
Optimal.
C. Anggaran Rencana Kinerja
Untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2017, Perwakilan
BPKP Papua Barat mendapatkan dan merencanakan
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
44
alokasi penggunaan dana sebesar Rp14.334.149.000,00
yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Nomor: DIPA-089.01.2.689291/2017 tanggal 07
Desember 2016. Alokasi anggaran tersebut direncanakan
berdasarkan jumlah dan volume kegiatan yang ada dengan
mempertimbangkan plafon anggaran yang tersedia, dengan
rincian sebagai berikut:
No. Program Anggaran
( Rp )
1 Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1.669.417.000,00
2 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP 12.043.749.000,00
3 Fasilitas Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP 620.983.000,00
4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana
dan Prasarana -
Jumlah 14.334.149.000,00
D. SDM dan Sarana Penunjang Lainnya
SDM dan Sarana
Penunjang Lainnya
Pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2017 didukung dengan
sarana penunjang berupa Sumber Daya Manusia (SDM) dan
sarana prasarana penunjang lainnya, sebagia berikut:
1. Sumber Daya Manusia
1) Keadaan Pegawai
Posisi
Pegawai Posisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat per
31 Desember 2016 sebagai berikut:
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
45
No. Jenjang Jabatan
Posisi per Mutasi 2016
Posisi per
31/12/2015 31/12/2016
(Orang) Tambah Kurang (Orang)
I. Struktural 4 - - 4
1. Eselon II 1 - - 1
2. Eselon III 1 - - 1
3. Eselon IV 2 1 1 2
II. Fungsional 71 25 27 69
A. Fungsional Auditor 62 25 26 61
1. Korwas 5 3 3 5
2. Auditor Madya 9 - 1 8
3. Auditor Muda 7 - 2 5
4. Auditor Pertama 16 20 - 36
5. Auditor Penyelia 2 - - 2
6. Auditor Pelaksana 3 1 1 3
7. Auditor Pelak. Lanjutan 1 1 - 2
8.Calon Auditor Pratama 19 - 19 -
9.Calon Auditor Pelaksana - - - -
B. Fungsional Tertentu Lainnya 4 - 1 3
1. Analis Kepegawaian Terampil - - - -
2. Arsiparis Penyelia 1 - - 1
3. Pranata Komputer Terampil - - - -
a. Pengelola BMN dan BP 1 - 1 -
b. Bendahara
Pengeluaran 1 - - 1
c. Verifikator Keuangan 1 - - 1
III. Fungsional Umum 5 - - 5
1. Fungsional Umum 5 - - 5
Jumlah 75 25 27 73
2. Sarana Penunjang
1) Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung kantor yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat seluas 700 m2, terletak di Jalan Angkasa
Mulyono, Amban Manokwari. Fasilitas gedung kantor sudah
cukup memadai.
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
46
2) Rumah Dinas
Rumah Dinas
Rumah dinas (Rumah Dinas Gol II tipe D Permanen) yang
dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat per 31
Desember 2017 seluruhnya berjumlah 2 unit yang berlokasi di
Manokwari dengan total nilai sebesar Rp306.378.550,00.
3) Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas pada tahun 2017 mengalami
penambahan sebanyak 1 buah minibus Toyota Kijang Inova
jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan dinas tahun
2016.
Saldo nilai kendaraan dinas yang dimiliki oleh Perwakilan
BPKP Propinsi Papua Barat per 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp709.594.500,00.
4) Barang Inventaris
Barang Inventaris Barang inventaris yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Papua Barat per 31 Desember 2016 seluruhnya telah
tercantum dalam Daftar Inventaris.
Saldo nilai barang inventaris per 31 Desember 2016 selain
tanah, bangunan dan kendaraan dinas sesuai dengan Laporan
Barang Milik Negara tahun 2016 sebesar Rp1.884.538.403,00,
dengan jumlah kuantitas sebanyak 467 unit barang.
Jenis/Tipe Kendaraan Jumlah ( Unit )
Keterangan (Kondisi) Kendaraan Roda – 4
Minibus Toyota Kijang Inova
2 Baik
Minibus Daihatsu Terios 1 Baik
Kendaraan Roda – 2
- Honda Beat 2 Baik
- Honda Spacy 1 Baik
- Honda Supra 125 1 Baik
Sub Jumlah 7
Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2017
47
BAB 4
ENUTUP
R
encana kinerja memberikan gambaran lebih
mendetail mengenai sasaran dan strategi
pencapaiannya yang memuat program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam
rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung
dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator kinerja
sasaran dan kegiatan (berupa input, output, dan outcome)
dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran
dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian
kinerjanya.
Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja
Tahun 2017 ini hendaknya seluruh anggota organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Papua tetap memperhatikan
strategi pemecahan masalah yang telah dituangkan dalam
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
dan berkomitmen untuk mencapai kinerja semaksimal
mungkin.
Setelah akhir periode tahun anggaran 2017 pelaksanaan
kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diukur dengan
rencana kinerja ini dan akan dituangkan dalam Laporan
Kinerja (LKj) Tahun 2017.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari
Telepon (0986) 2217087, Faksimile (0986) 2217088
Web: http://www.bpkp.go.id, email:[email protected]