tahun 2019 sekretariat jenderal laporan kinerja · 2020. 1. 28. · halaman katapengantar ... 1 b....
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJASEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2019
KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RIJL. H.R. RASUNA SAID BLOK X.5 KAV. 4-9 , KOTA JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 12950
TELP. 021-5201590 (HUNTING)FAX : (021) 52921669
CONTACT CENTER : 1500567 (HALO KEMKES)E-MAIL: [email protected]
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN RITAHUN ANGGARAN 2020
Laporan Kinerja (LKJ) i
KATA PENGANTARSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
Sekretariat Jenderal sebagai salah satu unit
eselon I di Kementerian Kesehatan memiliki
kewajiban untuk melaksanakan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang digambarkan dalam Laporan Kinerja.
Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas
instansi Pemerintah dalam menjalankan kinerja
pemerintahan selama satu tahun.
Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada
perencanaan keinerja yang telah disusun pada
tahun sebelumnya dan dituangkan pada perjanjian
kinerja.. Laporan ini juga merupakan bagian dari
pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance.
Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan Laporan Kinerja tepat waktu
berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK), berisi capaian kinerja maupun capaian anggaran serta analisis
kegagalan/keberhasilan, kendala capaian dan upaya tindak lanjut.
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan Laporan
Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019 maupun pihak/satker yang telah bekerja keras
dalam meraih capaian kinerja maupun anggaran, kami sampaikan ucapan terima kasih.
Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini bermanfaat baik sebagai bahan
evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan untuk mensukseskan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan
kuat, maupun menjadi umpan balik bagi satuan kerja dibawah Sekretariat Jenderal untuk
mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik dan memberikan manfaat dalam
perencanaan kedepan bagi para pelaksana program kegiatan.
Jakarta, Januari 2020Sekretaris Jenderal,
drg Oscar Primadi, MPHNIP.196110201988031013
Laporan Kinerja (LKJ) ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi I - 2017,
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, Sekretariat Jenderal
melaksanakan 2 (dua) program dari 9 (sembilan) program Kementerian
Kesehatan yang telah ditetapkan yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Penguatan Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sasaran strategis program tersebut adalah Meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manjemen
Kementerian Kesehatan, 2) Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi
I – 2017 dan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan tahun 2019, indikator yang dijadikan penilaian pencapaian sasaran
program ( outcome) Sekretariat Jenderal tahun 2019, adalah sebagai berikut
untuk tiap sasaran programnya:
1. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, dengan indikator
pencapaian sasaran adalah :
a. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
b. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya.
2. Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu
Indonesia Sehat (KIS), dengan indikator pencapaian sasaran adalah : jumlah
penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Pencapaian Indikator pertama pada Sasaran Program pertama dengan
indikator kinerja jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan dari target
3 kebijakan dapat terealisasikan capaiannya sebanyak 4 kebijakan. Dan untuk
indikator kedua yaitu persentase harmonisasi dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dari target 98% telah dapat terealisasikan
sebesar 118,60% atau capaiannya sebesar 121,02% dengan perhitungan jumlah
capaian kinerja pusat/biro dibagi dengan total pusat/ biro.
Laporan Kinerja (LKJ) iii
Sedangkan pada Sasaran Program Kedua dengan indikator sasaran
program yaitu jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
tahun 2019 sebanyak 96,51 juta jiwa (99,70%) dari target 96,8 juta jiwa. Capaian
tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan capaian pada tahun
sebelumnya yang sebanyak 92,47 juta jiwa (100,08%) dari target 92,40 juta jiwa
Laporan Kinerja (LKJ) iv
DAFTAR ISI
HalamanKATAPENGANTAR ..................................................................................... iIKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................ iiDAFTAR ISI ................................................................................................. ivDAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR ................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1A. Latar Belakang .................................................................... 1B. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Jenderal ................. 1C. Struktur Organisasi ............................................................. 2D. Sistematika Laporan ........................................................... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................... 6A. Rencana Strategis ............................................................... 6B. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal............................... 8C. Matriks, Program, Indikator dan Capaian Harmonisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian Kesehatan Tahun 2018 .................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................... 16A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................ 16B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................... 16
1. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran ProgramPembangunan Kesehatan. ........................................... 17
2. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian ......... 403. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Barang Milik Negara. ................................................... 594. Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Organisasi ................................................. 765. Kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha,
Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan Dan Gaji ..... 976. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan ................ 1247. Penanggulangan Krisis Kesehatan .............................. 1458. Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan
Masyarakat .................................................................. 1819. Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan................ 21910. Sumber Daya/Realisasi Anggaran ............................... 26111. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ....... 26812. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji .......................... 26913. Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri .......................... 28614. Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia.................... 29915. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ....... 303
Laporan Kinerja (LKJ) v
16. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JaminanKesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat(KIS) ............................................................................ 311
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT ...................................... 352A. Kesimpulan.......................................................................... 352B. Tindak Lanjut ...................................................................... 352
LAMPIRAN
Laporan Kinerja (LKJ) vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal KementerianKesehatan Tahun 2018 .................................................... 3
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2018Berdasarkan Pendidikan ................................................... 4
Tabel 2.1. Program, Sasaran, Indikator, dan Target SekretariatJenderal Tahun 2018 ........................................................ 7
Tabel 2.2. Program, Indikator dan Target Sekretariat Jenderal Tahun2016, 2017 dan 2017 Revisi ............................................. 9
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian (%)2016 sd 2018 dan target 2019........................................... 18
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan danAnggaran Tahun 2018....................................................... 19
Tabel 3.3 Alokasi Anggaran untuk Dukungan Indikator Kinerja ......... 19Tabel 3.4 Dokumen Perencanaan, Anggaran, Kebijakan, dan
Evaluasi Pembangunan Kesehatan................................... 22Tabel 3.5 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per-Output Tahun 2018.. 31Tabel 3.6 Neraca BMN Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Per
31 Desember 2018............................................................ 31Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Kegiatan Pembinaan
Administrasi Kepegawaian ................................................ 32Tabel 3.8 Pemenuhan Formasi CPNS Kementerian Kesehatan
Tahun 2017 - 2018 ............................................................ 35Tabel 3.9 Keberadaan Pegawai yang menduduki Jabatan
Fungsional Tertentu........................................................... 36Tabel 3.10 Perubahan Anggaran Tahun 2018 Biro Kepegawaian ....... 37Tabel 3.11 Capaian Realisasi Anggaran Biro Kepegawaian
Berdasarkan Jenis BelanjaTA. 2018.................................. 38Tabel 3.12 Trend Alokasi Anggaran Biro Kepegawaian Tahun 2016 –
2018 .................................................................................. 39Tabel 3.13 Neraca BMN Biro Kepegawaian TA. 2018......................... 40Tabel 3.14 Daftar Peralatan dan Mesin di Biro Kepegawaian.............. 47Tabel 3.15 Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda
4 Biro Kepegawaian Tahun 2018....................................... 54Tabel 3.16 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2 Biro
Kepegawaian Tahun 2018................................................. 54Tabel 3.17. Sandingan Revisi DIPA TA.2018....................................... 55Tabel 3.18. Target dan Realisasi IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun
2016, 2017 dan 2018......................................................... 56Tabel 3.19. Optimalisasi dan Efisiensi Anggaran per output................. 57Tabel 3.20. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan
dan BMN ........................................................................... 57Tabel 3.21 Perbandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Biro
Keuangan Dan BMN Tahun 2018...................................... 58
Laporan Kinerja (LKJ) vii
Tabel 3.22 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan (Struktural danFungsional) ....................................................................... 60
Tabel 3.23 Keadaan Pegawai Menurut Golongan Di Biro UmumTahun 2018........................................................................ 74
Tabel 3.24 Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan Di Biro UmumTahun 2018........................................................................ 74
Tabel 3.25 Rincian Pagu Awal dan Akhir ............................................ 75Tabel 3.26 Alokasi dan Realisasi Anggaran TA 2019.......................... 92Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015-2019...................... 124Tabel 3.28 Target dan Capaian Pusat Data dan Informasi Tahun
2018 .................................................................................. 129Tabel 3.29. Distribusi ASN Pusat Data dan Informasi Menurut
Golongan Kepangkatan Tahun 2019 ................................. 140Tabel 3.30 Distribusi ASN Pusat Data dan Informasi Menurut Jenis
JabatanTahun 2019........................................................... 141Tabel 3.31 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengeolaan
Data dan Informasi Kesehatan Tahun 2017-2018 ............. 142Tabel 3.32 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat Data dan
Informasi Tahun 2018........................................................ 144Tabel 3.41 Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2019..... 145Tabel 3.33 Kegiatan Utama Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2018 ....... 146Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Krisis
KesehatanTahun 2018 ...................................................... 146Tabel 3.35 Pencapaian Kegiatan Assesment Kapasitas Daerah
Tahun 2019 ...................................................................... 147Tabel 3.36 Pencapaian Kegiatan Peta Respon Tahun 2019 .............. 149Tabel 3.37 Pencapaian Kegiatan Rencana Kontijensi Tahun 2019 .... 150Tabel 3.38 Pencapaian Kegiatan SIPKK Tahun 2019 ......................... 151Tabel 3.39 Pencapaian Kegiatan Gladi Posko Tahun 2019................. 153Tabel 3.40 Pencapaian Kegiatan Gladi Tahun 2019 ........................... 154Tabel 3.42 Data Kepegawai Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019....... 158Tabel 3.43 Pelatihan, Pertemuan, Workshop dan Seminar di Luar
Negeri yang Diikuti Pegawai Pusat Krisis KesehatanTahun 2018 ....................................................................... 159
Tabel 3.44 Realisasi Anggaran Pusat Krisis Kesehatan BerdasarkanIndikator Kinerja Pada tahun 2018 dan 2019............... ..... 161
Tabel 3.45 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Output Pusat KrisisKesehatan Tahun 2019 ..................................................... 161
Tabel 3.46 Rincian Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat KrisisKesehatan Tahun 2019 ..................................................... 165
Tabel 3.47 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi PusatKrisis Kesehatan Tahun 2015, 2016, 2017,2018,2019 ..... 168
Tabel 3.48 Perbandingan Nilai Aset Barang Milik Negara (BMN)Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2016, 2017 dan 2018 ........ 170
Tabel 3.49 Output Kegiatan Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019 ....... 173Tabel 3.50 Pencapaian Pokja WHO CC tahun 2019 ........................... 176
Laporan Kinerja (LKJ) viii
Tabel 3.51 Rekapitulasi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2019......... 180Tabel 3.52 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2015 -
2019 .................................................................................. 181Tabel 3.53 Pelaksanaan media briefing dan jumpa pers periode 2018 184Tabel 3.54 Jenis Layanan Loket ULT.................................................. 194Tabel 3.55 Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat
Kesehatan dalam Penanganan Isu Publik di Media........... 200Tabel 3.56 Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2019 ..................... 203Tabel 3.57 Realisasi Anggaran tahun 2018 - 2019.............................. 204Tabel 3.58 Rincian realisasi anggaran per output................................ 204Tabel 3.59 Perbandingan Kinerja Antara Tahun 2018– 2019 .............. 205Tabel 3.60 REKAPITULASI RINGKASAN BELANJA ASET ................ 207Tabel 3.61 Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP dan E-Catalog........ 219Tabel 3.62 Definisi Operasional IndikatorPusat Analisis Determinan
Kesehatan ......................................................................... 219Tabel 3.63 Penjabaran Hasil Kerja Pusat Analisis Determinan
Kesehatan ......................................................................... 220Tabel 3.64 Capaian Kinerja Pusat Analisis Determinan Kesehatan... 220Tabel 3.66 Sumber daya anggaran (dalam ribuan) ............................. 263Tabel 3.67 Sumber daya sarana dan prasarana Tahun 2019.............. 267Tabel 3.68 Realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan........... 269Tabel 3.69 Target dan Capaian IKK Persentase Jemaah Haji Yang
Mendapatkan Pembinaan Istithaah Kesehatan Haji Tahun2016 -2018 ........................................................................ 269
Tabel 3.70 Target Indikator Kinerja Pusat Kesehatan Haji danRealisasi............................................................................ 271
Tabel 3.71 Komposisi Pegawai Pusat Kesehatan Haji tahun 2018 –2019 .................................................................................. 276
Tabel 3.72 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikantahun 2019 ........................................................................ 277
Tabel 3.73 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan tahun 2019 ...... 277Tabel 3.74 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun
2018 .................................................................................. 277Tabel 3.75 Komposisi Pegawai (PNS) Pusat Kesehatan Haji
Berdasarkan Kategori Usia................................................ 277Tabel 3.76 Komposisi Pegawai Baru Pusat Kesehatan Haji Tahun
2019 .................................................................................. 278Tabel 3.77 Pelatihan/Workshop Kompetensi Pegawai Pusat
Kesehatan Haji tahun 2019 ............................................... 279Tabel 3.78 Daftar Pegawai Tugas Belajar Tahun 2019 ....................... 280Tabel 3.79 Realisasi Anggaran Pusat Kesehatan Haji Tahun 2019..... 282Tabel 3.82 Pengukuran Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun
2019 .................................................................................. 286Tabel 3.83 Capaian Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun
2019 .................................................................................. 287
Laporan Kinerja (LKJ) ix
Tabel 3.81 Capaian Target Kinerja Tahun 2015 – 2019 KegiatanPeningkatan Kerja Sama Luar Negeri................................ 288
Tabel 3.84 Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 - 2019Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri................. 296
Tabel 3.85 Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran KegiatanPeningkatan Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2018........... 297
Tabel 3.86 Perbandingan Target dan Capaian Indikator KinerjaUtama KKI Tiga Tahun Terakhir 2015 - 2019 .................... 300
Tabel 3.87. Pencapaian Kinerja Utama Konsil Kedokteran IndonesiaTahun 2019 ....................................................................... 301
Tabel 3.101 SDM Sekretariat KKI ........................................................ 307Tabel 3.102 Sumber Daya Anggaran .................................................... 308Tabel 3.103 Perbandingan pencapaian Program/ kegiatananggaran di
Tahun 2018 ....................................................................... 309Tabel 3.104 Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia........................................................ 310Tabel 3.106 Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian
Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 2018. 313Tabel 3.105 Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian
KinerjaPusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 2015-2019 .................................................................................. 317
Tabel 3.107 Perbedaan Indikator dan Target pada Perjanjian KinerjaPPJK 2018 ........................................................................ 313
Tabel 3.108 Definisi Operasonal Pencapaian Indikator Kinerja PadaPerjanjian Kinerja PPJK 2019............................................ 320
Tabel 3.109 Realisasi Anggaran PPJK 2019 ........................................ 337Tabel 3.110. Alokasi dan Realisasi Dekonsentrasi Per Provinsi Tahun
2018 .................................................................................. 338Tabel 3.111 Gambaran Realisasi PBI Per Bulan...................................Tabel 3.112 Anggaran dan Realisasi Satker Lingkup Sekretariat
Jenderal Tahun 2015-2019................................................ 341Tabel 3.113 Rincian Pagu Anggaran Awal Satuan Kerja Tahun 2019... 344Tabel 3.114 Pagu Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ....... 344Tabel 3.115 Pagu Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Revisi ................................................................................ 344Tabel 3.116 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan IKP
Tahun Anggaran 2016....................................................... 345Tabel 3.116 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan IKP
Tahun Anggaran 2017....................................................... 345Tabel 3.117 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasar IKP
Tahun Anggaran 2018....................................................... 346Tabel 3.118 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasar IKP
diluar dekon Tahun Anggaran 2019................................... 346Tabel 3.119 Target dan Capaian IKP Sekretariat Jenderal Tahun 2015
- 2019............................................................................... 348
Laporan Kinerja (LKJ) x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat JenderalKementerian Kesehatan Tahun 2019 ............................... 2
Gambar 3.1 Proses Seleksi CPNS Tahun 2019 .................................... 42Gambar 3.2. Grafik Persentase pejabat struktural di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuaipersyaratan jabatan........................................................... 44
Gambar 3.3. Grafik Persentase Pegawai Kementerian Kesehatandengan Nilai Kinerja Minimal Baik Tahun 2015-2019......... 46
Gambar 3.4. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan............... 71Gambar 3.5. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin .......... 71Gambar 3.6. Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2019 ............................. 53Gambar 3.7 Grafik Kuantitas PNS Biro KepegawaianTahun 2015 –
2019 .................................................................................. 58Gambar 3.9 Grafik Target dan Realisasi Indikator Kedua ..................... 63Gambar 3.10. Grafik Target dan Realisasi Indikator Ketiga...................... 66Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran
2018 dan 2019 .................................................................. 69Gambar 3.13 Grafik Kumulatif target dan capain kinerja Tahun 2015--
2019 .................................................................................. 77Gambar 3.14. Grafik Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro
Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 ......................... 93Gambar 3.15 Capaian Indikator Pembayaran Gaji dan /atau Insentif
Tenaga Kesehatan Strategis ............................................. 101Gambar 3.16 Grafik Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan ............ 110Gambar 3.17 Grafik Perbandingan keadaan pegawai menurut golongan 110Gambar 3.19 Tampilan Muka Aplikasi Komunikasi Data ......................... 126Gambar 3.20 Tampilan Absensi Keterisian Data/Variabel Bulanan pada
Aplikasi Komunikasi Data .................................................. 127Gambar 3.21 Tampilan Laporan Data Bulanan pada Aplikasi
Komunikasi Data ............................................................... 127Gambar 3.22 Capaian Indikator Jumlah Kabupaten Kota yang
Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Tahun 2019 ........... 129Gambar 3.23 Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Akses Puskesmas ........... 131Gambar 3.24 Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Akses Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota................................................................. 131Gambar 3.25 Pojok Informasi Keluarga Sehat pada Website
Kementerian Kesehatan .................................................... 134Gambar 3.26 Website Informasi Program Keluarga Sehat dengan
Pendekatan Keluarga........................................................ 135Gambar 3.27 Tampilan salah Satu Laporan Capaian SPM
Kabupaten/Kota pada Aplikasi Komunikasi Data ............... 138Gambar 3.28 Distribusi ASN Pusat Data dan Informasi Menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2019 .................................................... 141
Laporan Kinerja (LKJ) xi
Gambar 3.29 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun2019 .................................................................................. 142
Gambar 3.30 Persentase Penggunaan Dana Dekonsentrasi KegiatanPengelolaan Data dan Informasi Kesehatan MenurutProvinsi Tahun Anggaran 2019 ......................................... 143
Gambar 3.31. Grafik Perbandingan Alokasi dan Realisasi AnggaranPusat Krisis Kesehatan Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 168
Gambar 3.32 Grafik Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat KrisisKesehatan Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .
Gambar 3.33 Grafik Perbandingan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2015-2019......................... 167
Gambar 3.34. Presentase Layanan Masyarakat ...................................... 191Gambar 3.46. Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Biro Komunikasi
dan Pelayanan Masyarakat ...............................................Gambar 3.46. Praktik berkomunikasi efektif oleh salah satu peserta........Gambar 3.47. Salah satu juri sedang mendengarkan rekaman hasil
mistery guest kepada call center UPT...............................Gambar 3.48. Foto Bersama Juri Dan Panitia ..........................................Gambar 3.49. Neraca BMN Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
TA. 2018............................................................................Gambar 3.50 Analisis Dan Proyeksi Pembangunan Kesehatan 2020 –
2024 ..................................................................................Gambar 3.51. Analisis Kebijakan Pengembangan Wisata Kesehatan
Indonesia 2018 – 2020 ......................................................Gambar 3.52 Analisis Kebijakan Hilirisasi Inovasi Produk Dan Hasil
Penelitian Kesehatan Dalam Mendukung Germas DanPIS-PK ..............................................................................
Gambar 3.53 Analisis Kesiapan Daerah dalam Implementasi SPMBidang Kesehatan .............................................................
Gambar 3.54 Analisis Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa (PKTD)Bidang Kesehatan Dalam Mendukung PencapaianPembangunan Kesehatan .................................................
Gambar 3.55. Analisis Pengukuran Perilaku Kepemimppinan melaluiEBA dalam Implementasi kebijakan Seleksi JabatanPimpinan Tinggi.................................................................
Gambar 3.56 Analisis Pembangunan Integritas Sektor Kesehatan .........Gambar 5.57. Analisis Perilaku Koordinasi Efektif dan Integrasi Strategis
dalam Pembangunan Kesehatan.......................................Gambar 3.58 Analisis Perilaku Koordinasi Efektif dan Integrasi Strategis
dalam Pembangunan Kesehatan.......................................Gambar 5.59 Analisis Kebijakan Menuju Lanjut Usia Berkualitas Dan
Bermartabat.......................................................................Gambar 3.60. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2018Gambar 3.61. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Golongan .......................Gambar 3.62. Grafik Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan ....
Laporan Kinerja (LKJ) xii
Gambar 3.63 Komposisi Pegawai Pusat Kesehatan Haji tahun 2017 –2018 ..................................................................................
Gambar 3.64 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikantahun 2018 ........................................................................
Gambar 3.65. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun2018 ..................................................................................
Gambar 3.66. Peta Jabatan Pusat Kesehatan Haji tahun 2018................Gambar 3.67 Penghargaan dari Ketua Komite Kantor Urusan Haji
Makkah Al Mukarramah.....................................................Gambar 3.68 Penghargaan dari Direktur Jenderal Kesehatan Daerah
Makkah..............................................................................Gambar 3.69 Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Klinik
Kementerian Kesehatan Arab Saudi..................................Gambar 3.70 Penghargaan dari Menteri Kesehatan pada Hari
Kesehatan Nasional ke 54.................................................Gambar 3.71. Grafik Target Kinerja dan Realisasi Kinerja sesuai
Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 ..................Gambar 3.73. Grafik Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 –
2019 Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri........Gambar 3.74. Grafik Target dan Capaian STR ........................................Gambar 3.75. Grafik Capaian indikator “Penanganan kasus pelanggaran
disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan2016,2017 dan 2018 ..................................................................
Gambar 3.76 GrafikSertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran tahun 2018Gambar 3.77. Gambar Struktur Organisasi Konsil Kedokteran IndonesiaGambar 3.78. Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Disiplin IndonesiaGambar 3.79. Belanja Kesehatan Indonesia Tahun 2010-2016 ...............Gambar 3.80. Belanja Kesehatan Indonesia 2010-2016 ..........................Gambar 3.81 Distribusi Pegawai PPJK ...................................................Gambar 3.82 Distribusi Pegawai PPJK Berdasarkan Pendidikan dan
Usia...................................................................................Gambar 3.83 Realisasi Anggaran PPJK TA 2018 ................................... 337Gambar 3.84 Realisasi Anggaran PPJK TA 2018-2019 .......................... 337Gambar 3.85. Gambaran Sarana dan Prasarana di Ruangan PPJK........ 339Gambar 3.86 Pelaporan Aplikasi E-monev DJA dan E-Monev Bappenas 340
Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Jenderal memiliki upaya dan prestasi yang telah dicapai
pada tahun 2019 antara lain:
1. Sekretariat Jenderal
Penghargaan dari Menkes Nila Moeloek sebagai unit utama yang telah
mengimplementasikan electronic monitoring and evaluation pelaksanaan program dan
kegiatan di Kemenkes (e-monev award) kategori kepatuhan.
2. Pusat Kesehatan Haji
a. Plakat Penghargaan dari Direktur Health Education Kementerian Kesehatan Arab
Saudi untuk Program Promotif dan Preventif Tim Kesehatan Haji Indonesia tahun
2019
b. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Direktur Komite Pelayanan Kesehatan
Haji Kementerian Kesehatan Arab Saudi Mekkah untuk Pelayanan Kesehatan
Jemaah Haji Indonesia di KKHI Mekkah tahun 2019.
Piagam Penghargaan dari Direktur Komite Pelayanan Kesehatan Haji Kementerian
Kesehatan Arab Saudi Mekkah untuk Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan yang Diberikan
oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia tahun 2019.
c. Penghargaan dari Divisi Kesehatan Muasasah Asia Tenggara untuk Pelayanan
Kesehatan di Mekkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina tahun 2019.
d. Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia
3. Pusat Krisis Kesehatan
Tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan kembali memperoleh juara dalam perlombaan
e-ASPIRASI. Jika tahun sebelumnya mendapat juara II, kali ini Pusat Krisis
Kesehatan mendapat juara III. e-ASPIRASI adalah singkatan dari Anugerah Situs
Inspirasi Sehat Indonesia dan merupakan kegiatan penilaian website yang
berhubungan dengan kesehatan dan berada dalam naungan Kementerian
Kesehatan RI.
4. Pusat Data dan Informasi
a. Juara II Kompetisi Terbitan Berkala Katergori Bulletin Tahun 2019, INFODATIN
Edisi Oktober 2018, judul Kesehatan Keluarga Nasional
b. Kementerian Kesehatan meraih dua penghargaan TOP IT & TELCO 2 tahun berturu
Works.
5. Biro Keuangan dan BMN
Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan terkait Pencapaian Standar Tertinggi dari Kem
6 tahun berturut
6. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
a. Tahun 2019 mendapatkan 2 penghargaandari ajang Indonesia Inhouse Magazine
Awards (InMa) 2019 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS),
antara lain Mediakom edisi 94 meraih penghargaan GOLDWINNER The Best of E-
Magazine Government dan Mediakom edisi 100 meraih penghargaan SILVER
WINNER The Best of Government Inhouse Magazine.
b. Disamping Penghargaan dari ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMa)
2019, Mediakom juga memperoleh 3 penghargaan dari ajang PR Indonesia Awards
(PRIA) 2019 yang juga diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS), yaitu
SILVER WINNER - Kategori E-Magazine (Mediakom edisi 92 Maret 2018); SILVER
WINNER - Kategori Media Cetak (Mediakom edisi 95 Juli 2018); dan SILVER
WINNER - Kategori Media Cetak (Mediakom edisi 100 November 2018).
c. Penghargaan dari Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2019 Kategori
Terpopuler di Media
d. Pada tahun 2019 PPID Kementerian Kesehatan memperoleh penghargaan dari
Komisi Informasi Pusat untuk kategori Kementerian sebagai badan publik
INFORMATIF yang sebelumnya adalah cukup informatif
d. Pada 2019 Kementerian PANRB menyelenggarakan Penghargaan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik dengan jumlah peserta mencapai 312 peserta (K/L
dan pemerintah daerah) menggunakan platform SP4N Lapor penghargaan ini di raih
oleh Kementerian Kesehatan. Biro Komunikasi mewakili Kementerian pada kategori
Instansi Pusat (Kementerian Lembaga) dengan berhasil masuk dalam pemenang
kategori Pengelola dan Pendorong Perubahan Terbaik.
e. Peringkat pertama kompetisi Contact Center World (CCW) Kategori Inovasi
Teknologi di Tingkat Asia Pasifik (Bangkok)
f. Setelah sebelumnya Halo Kemenkes mendapatkan Peringkat 1 dalam ajang CCW
(contact center world) Asia Pasifik peringkat I Top Rangking Performers in the
Contact Center World Award, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat kembali
untuk kategori layanan call center SIAP 1500567 Kemenkes.
7. Biro Umum
a. Peringkat I Pengawasan Kearsipan tingkat Kementerian/Lembaga Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu komponen dalam penilaian
Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah. Dengan dilaksanakan pengawasan kearsipan secara berkesinambungan
diharapkan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang dapat
mendukung efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Pada tahun 2019 telah dilakukan Pengawasan Kearsipan Eksternal
oleh ANRI kepada seluruh kementerian, Kementerian Kesehatan dalam hal ini Biro
Umum mendapatkan peringkat I kategori “Sangat Baik“ dengan nilai 99,35.
b. Satker terbaik untuk Pengelolaan Anggaran Kategori Pagu Besar Triwulan II 2019 Di bulan Juli 2019, KPPN Jakarta 7 selaku mitra Kerja Biro Umum dalam hal
pengelolaan anggaran menyerahkan Penghargaan sebagai Satker terbaik untuk
pengelolaan Anggaran PAGU besar (diatas 200 milyar rupiah) triwulan 2 Tahun 2019.
Hal ini tercermin dari hasil Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang
menjadi barometer Kementerian Keuangan dalam mengukur kinerja Satker dalam
pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan.
c. Apresiasi TL LHP Itjen TA 2019
Dalam rangka Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal,
Sekretaris Inspektorat Jenderal memberikan Apresiasi terhadap LHP Itjen yang telah
ditindaklanjuti. Hal tersebut merupakan salah satu wujud Komitmen Satker Biro
Umum untuk menyelesaikan segala hasil LHP sebagai bentuk tekad dalam meraih
Sakter Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
d. IKPA Kemenkes juara III TA 2019
Pada Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tahun 2019, Biro Umum menerima
Penghargaan Menteri Kesehatan sebagai Peringkat III Penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2019 kategori Kantor Pusat, dengan angka
capaian 96,61 (memuaskan).
IKPA ialah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas Kinerja Pelaksana Anggaran Belanja
Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencana, efektifitas
pelaksana anggaran, effisiensi pelaksana anggaran dan
kepatuhan terhadap regulasi.
e. Penghargaan Bidang Kearsipan
Biro Umum selaku koordinator Kearsipan di Lingkungan kementerian Kesehatan
mulai dari tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan Pemberian Penghargaan Bidang
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2019 Biro Umum
mendapat Penghargaan Bidang Kearsipan dengan beberapa kategori sebagai
berikut:
a. Juara I Unit Pengolah Kearsipan
b. Juara 1 dan 2 Arsiparis Kategori Keahlian
c. Juara 1 Arsiparis Kategori Keterampilan
d. Juara 3 pengelola Arsip
e. Juara 1 Hemat Energi tingkat Kementerian/Lembaga tahun 2019 Pada tanggal 27 September 2019, Kementerian Kesehatan menerima penghargaan
Juara 1 kategori Penghematan Energi dan Air di Instansi Pemerintah Pusat.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap proses dan hasil yang
telah dilakukan oleh Biro Umum selaku Pengelola Gedung dan Bangunan di
lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan.
f. Juara II Gerakan Kantor BERHIAS Berdasarkan Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/153/2018 tentang Gerakan
Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan
Kepsekjen Nomor: HK.02.02/III/172/2018 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Kantor
Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pada
tanggal 1. sd. 2 April 2019 telah dilaksanakan penilaian internal Gerakan Kantor
BERHIAS dengan jumlah partisipasi 54 Satker.
Laporan Kinerja (LKJ) 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Dimana Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang balk (Good Governance). Salah satu wujud perubahan terhadap program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal berupaya mendukung pembangunan kesehatan secara sistematis, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta Good Governance.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas untuk menyelenggartakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal berperan juga dalam meningkatkan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Jenderal setiap
tahun menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri Kesehatan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tersebut merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Revisi Tahun 2015-2019, Rencana Aksi Program Revisi Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019. B. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Jenderal
Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan.
Laporan Kinerja (LKJ) 2
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; 2. Koordinasi Pengembangan Subtansi Teknis dan Regulasi Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan; 3. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian
Kesehatan; 4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
5. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 6. Koordinasi dan penyusunan peraturan, perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum; 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan
barang/jasa; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal menyusun Rencana Aksi Program (RAP) Revsisi Tahun 2015-2019 dan peta strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Revisi Tahun 2015-2019.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut :
Sekretariat Jenderal
Biro Komunikasi
dan Pelayanan Masyarakat
Biro Perencanaan dan Anggaran
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan dan BMN
Biro Hukum dan Organisasi
Biro Umum
Biro Kerjasama Luar Negeri
Pusat Data dan Informasi
Pusat Krisis Kesehatan
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Pusat Analisis Determinan Kesehatan
Pusat Kesehatan
Haji
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
Laporan Kinerja (LKJ) 3
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Tahun 2019
Berdasarkan Permenkes tersebut struktur organisasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas 7 (tujuh) Biro, 5 (lima) Pusat dan 1 (satu) sekretariat. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak …pegawai dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2019
No Unit Kerja Jumlah Pegawai 1 Biro Perencanaan dan Anggaran 75 2 Biro Keuangan dan BMN 97 3 Biro Hukum dan Organisasi 61 4 Biro Kepegawaian 125 5 Biro Kerjasama Luar Negeri 39 6 Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 57 7 Biro Umum 200 8 Pusat Data dan Informasi 73 9 Pusat Analisis Determinan Kesehatan 49 10 Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 61 11 Pusat Krisis Kesehatan 51 12 Pusat Kesehatan Haji 65 13 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia 55 Total 1008
Sumber; : Data SIMKA per Desember 2019
Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama (prime mover) tentu memerlukan SDM dengan kompetensi tinggi yang tercermin dari jenjang pendidikan. Distribusi pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan dengan jenjang pendidikan sebagai berikut : Jumlah S3: 12 orang, S2: 320 orang, S1: 384 orang, DIV: 1 orang, DIII: 117 orang, SMA: 153 orang, SMP: 13 orang, SD: 8 orang, total seluruh pegawai 1008 orang.
Laporan Kinerja (LKJ) 4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2019
Berdasarkan Pendidikan
No Unit Kerja Pendidikan S3 S2 S1/DIV DIII SMA SMP SD JML
1 Biro Perencanaan dan Anggaran 0 34 28 7 6 0 0 75
2 Biro Keuangan dan BMN 0 22 42 7 26 0 0 97
3 Biro Hukum dan Organisasi 0 17 32 8 3 1 0 61
4 Biro Kepegawaian 0 25 54 34 11 0 1 125 5 Biro Kerjasama Luar
Negeri 0 23 14 1 1 0 0 39
6 Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
0 11 32 9 5 0 0 57
7 Biro Umum 1 25 50 26 81 11 6 200 8 Pusat Data dan
Informasi 0 38 28 2 5 0 0 73
9 Pusat Analisis Determinan Kesehatan
4 19 24 1 1 0 0 49
10 Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
0 30 18 7 5 0 1 61
11 Pusat Krisis Kesehatan 1 22 22 5 1 0 0 51
12 Pusat Kesehatan Haji 4 37 19 5 0 0 0 65
13 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
2 17 22 5 8 1 0 55
Total 12 320 385 117 153 13 8 1008 Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program Kementerian Kesehatan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Permasalahan utama (strategic issued) pada saat ini adalah menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional secara optimal khususnya untuk mendukung upaya pengendalian defisit dana jaminan sosial kesehatan dan penyempurnaan penyelenggaraan JKN. Isu yang lain adalah penguatan sistem informasi kesehatan, termasuk integrasi antar sistem.
Laporan Kinerja (LKJ) 5
D. Sistematika Laporan
Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Bagian ini berisi ringkasan Laporan Kinerja Setjen yang menyajikan tujuan dan sasaran strategis program berdasarkan Renstra Kemenkes Revisi Tahun 2015 – 2019, pencapaian outcome, permasalahan/kendala yang dihadapi serta terobosan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator program BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (tugas pokok dan fungsi) dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II : Perencanaan Kinerja
Bab ini menyajikan perencanaan, arah kebijakan dan strategis serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) BAB III : Akuntabilitas Kinerja Bab ini memuat tentang capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan BAB IV : Penutup Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja dan tindak lanjut ke depan. Lampiran
Laporan Kinerja (LKJ)6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi I.
Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 dengan berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.
Kementerian Kesehatan menetapkan dua belas sasaran strategis yang di kelompokan menjadi tiga yaitu kelompok sasaran strategis pada aspek input (organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen); kelompok sasaran strategis pada aspek penguatan kelembagaan; dan kelompok sasaran strategis pada aspek upaya strategis. Sekretariat Jenderal berada di kelompok aspek input (organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen) dan aspek penguatan kelembagaan yaitu: a. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan; b. Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi; c. Meningkatkan Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga; d. Meningkatkan daya guna kemitraan (Dalam dan Luar Negeri); e. Meningkatkan Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan
Evaluasi. Untuk dapat mencapai sasaran strategis di level input tersebut,
Sekretariat Jenderal mempunyai dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan serta Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Masing-masing program mempunyai sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan.
Laporan Kinerja (LKJ)7
Tabel 2.1. Program, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Jenderal Tahun 2019
No Program Sasaran Indikator Target 1 Dukungan
Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
1. Jumlah Kebijakan publik berwawasan kesehatan
2. Persentase Harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3
98,00%
2 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan luran (PBI) rnelalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
96,8Juta jiwa
Untuk mencapai sasaran dan indikator program tersebut, kegiatan yang
telah dilaksanakan adalah : 1. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan; 2. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara; 3. Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi; 4. Pembinaan Administrasi Kepegawaian; 5. Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri; 6. Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; 7. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan Rumah Tangga, Keuangan
dan Gaji; 8. Pengelolaan dan Informasi Kesehatan; 9. Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan; 10. Penanggulangan Krisis Kesehatan; 11. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji; 12. Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia. Sedangkan kegiatan untuk Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah “Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)”.
Laporan Kinerja (LKJ)8
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, telah dialokasikan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2019 sebesar Rp.38.070.910.589.000,00
B. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal
Visi dan misi dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong". Sebagai penjabaran visi dan misi Presiden tersebut, maka dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dan tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang telah tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Revisi-I. Sasaran strategis Sekretariat Jenderal tersebut telah diterjemahkan dalam sasaran Indikator Kinerja Program (IKP) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019.
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.
Laporan Kinerja (LKJ)9
Tabel 2.2. Program, Indikator dan Target
Sekretariat Jenderal Tahun 2016, 2017, 2017 Revisi , 2018 dan 2019
Tahun 2015 No Program Indikator Kinerja Utama Target (1) (2) (3) (4) Tertuang dalam Renstra Tahun 2015 - 2019 1. Dukungan manajemen
dan Program Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
1. Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
2. Harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3
90%
2. Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
88,2 juta
Tahun 2016
No Program Indikator Kinerja Utama Target (1) (2) (3) (4) Tertuang dalam Renstra Tahun 2015 - 2019 1. Dukungan manajemen
dan Program Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
92%
2. Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
99,6 juta
Tahun 2017
No Program Indikator Kinerja Program Target (1) (2) (3) (4) Tertuang dalam Renstra Tahun 2015 - 2019 1. Dukungan manajemen
dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
1. Persentase Harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
94%
2. Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
105,5 Juta
Laporan Kinerja (LKJ)10
2017 Revisi
No
Program
Indikator Kinerja Program
Target
(1) (2) (3) (4) Tertuang dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 1. Dukungan manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
3. Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
4. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3
94%
2. Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)(dalam juta)
92,4 Juta
2018
No
Program
Indikator Kinerja Program
Target
(1) (2) (3) (4) Tertuang dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 1. Dukungan manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
1. Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3
96%
2. Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)(dalam juta)
92,40 Juta
Laporan Kinerja (LKJ)11
2019
No
Program
Indikator Kinerja Program
Target
(1) (2) (3) (4) Tertuang dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 1. Dukungan manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
1. Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3
98%
2. Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)(dalam juta)
96,80 Juta
Pada Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya yang dimaksud dengan persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya adalah hasil program/kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan indikator yang memiliki target atau capaian pada setiap tahunnya di setiap unit pelaksana lingkup Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Biro Kerjasama Luar Negeri, Pusat Kesehatan Haji, Pusat Data dan Informasi, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan, dan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Dan yang dimaksud dengan indikator jumlah kebijakan piblik berwawasan kesehatan adalah jumlah kebijakan publik yang dibuat dengan mempertimbangkan program/konsep kebijakan kesehatan yang disisun olek sektor diatasnya dan sektor lain, yang buka dari sektor kesehatan.
Untuk Indikator Kinerja Program jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS pada Penguatan Pelaksanaan JKN/KIS yaitu jumlah peserta PBI yang dibayarkan iurannya sesuai dengan jumlah peserta PBI yang terdapat pada database BPJS Kesehatan selama 12 bulan sesuai denagn perundang-undangan berlaku.
Laporan Kinerja (LKJ)12
C. Matriks, Program, Indikator dan Realisasi Harmonisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun 2019
No. Program/ Kegiatan Indikator Target Realisasi I. Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
1. Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
2. Persentase Harmonisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
3
98%
4
124,08%
1. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
1. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
34 34
2. Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas
26 26
3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu
34 34
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
1. Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian kesehatan
90% 96,72%
2. Persentase pejabat pimpinan tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompotensinya sesuai persyaratan jabatan
90% 91,18%
3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
94% 99,81%
3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
1.Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Penerintah (SAP) untuk mempertahan WTP
100% 100%
Laporan Kinerja (LKJ)13
2.Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
100% 107%
3.Persentase pengadaan barang/jasa (e-procurement) sesuai ketentuan
100% 96,28%
4. Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
1.Jumlah produk hukum penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan:
232 487
2.Jumlah produk layanan organisasi dan tata laksana
15 18
5. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji
1.Persentase terselenggaranya administrasi korespodensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan SOP
95% 96,56 %
2.Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
30% 30,14 %
3.Presentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
95% 100 %
4.Persentase terpeliharanya prasarana kantor
98% 98 %
5.Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
99% 99,33 %
‘
Laporan Kinerja (LKJ)14
No. Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Target Capaian
6. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1.Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
463 369
2.Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan
257 219
3.Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
514 500
4.Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
494 456
7. Penanggulangan Krisis Kesehatan
1.Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan
83 105
2.Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
24 46
8. Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
1. Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
9.850 17.266
2. Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
98% 97,98%
3. Persentase Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan
50% 53%
9. Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
1. Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
10 10
10. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
1. Presentase Jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
80% 100,34%
Laporan Kinerja (LKJ)15
No. Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Target Capaian
11. Peningkatan Kerja sama Luar Negeri
1. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan
8 8
12. Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi
43 45
2. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
20.000 49.646
II. Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional - (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Penduduk yang menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JaminanKesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam Juta)
96,80 96,51
1 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
1. Jumlah pedoman secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN
2 2
2. Jumlah pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif dan preventif di Puskesmas
-
3. Jumlah skema pembiayan mellaui ppp kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang kesehatan yang dihasilkan
-
4. Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
5 7
5. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assesment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
8 3
Laporan Kinerja (LKJ)16
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja OrganisasiUntuk mengetahui capaian kinerja atas target indikator pada Sekretariat
Jenderal maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Waktu
monitoring disesuaikan dengan karakteristik Indikator Kinerja Program (IKP)
apakah capaiannya diukur dalam periode triwulanan, semesteran atau tahunan.
Monitoring, evaluasi, pengumpulan, pengukuran sampai pelaporan
capaian kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan oleh tim evaluasi dan pelaporan
secara triwulanan. Dalam pelaksanaanya, metode pengukuran kinerja pada
Sekretariat Jenderal menggunakan e-monev PP39 (Bappenas), e-monev kinerja
penganggaran (SMART DJA Kementerian Keuangan), e- Performance dan
Matriks Sandingan Target dan Capaian Indikator Renstra, Renja K/L, RKP serta
pagu dan realisasi anggarannya. Proses penghitungan IKP dilakukan dengan
menilai capaian kinerja masing-masing kegiatan pada satker eselon II yang
mendukung pencapaian kinerja program.
Data untuk penghitungan kinerja, dikumpulkan oleh pengolah data
evaluasi dari setiap satuan kerja pada lingkup Sekretariat Jenderal dan
dikirimkan ke Bagian APBN II Biro Perencanaan dan Anggaran secara periodik
dan kumulatif pada akhir tahun menjadi bahan perhitungan IKP unit organisasi
Sekretariat Jenderal.
B. Analisis Capaian KinerjaDalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Jenderal memiliki dua Program
yaitu:
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian
Kesehatan dengan dua IKP yaitu:
a. Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
Capaian diperoleh dari jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan nasional
sesuai dengan definisi dan kriteria yang telah ditetapkan, kebijakan dibuat oleh
lintas sektor. Pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebanyak 3 kebijakan,
tercapai realisasi sebanyak 4 kebijakan atau 133,33 % artinya berhasil
melampaui target.
b. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya
Laporan Kinerja (LKJ)17
Indikator persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknisnya dihitung berdasarkan jumlah capaian kinerja Pusat/Biro dibagi
dengan total Pusat/Biro. Capaian kinerja Pusat/Biro ini dimonitoring setiap
triwulan dengan menggunakan data matriks sandingan Rencana Strategis,
Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah. Capaian pada tahun 2019
adalah 118,60% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 98%.
Dalam pengukuran kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan, Kementerian
Kesehatan tidak hanya menggunakan e-monev Bappenas dan e-monev SMART
DJA Kemenkeu, Kementerian Kesehatan juga menggunakan aplikasi e-
performance dalam mengukur kinerja. Aplikasi ini mengukur kinerja satker kantor
pusat, kantor daerah, dan dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasonal (JKN)/ Kartu Indonesia
sehat (KIS) dengan IKP yaitu Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia
Sehat (KIS). Dari target sebesar 96.800.000 (98,8 juta) jiwa, tercapai sebesar
96.513.114 (96,51 juta) atau 99,70 %.
Analisis capaian kinerja pada Sasaran Strategis dan Indikator kinerja untuk
setiap kegiatan dijelaskan lebih detil sebagai berikut:
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Kesehatan
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan memiliki sasaran yaitu meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen
Kementerian Kesehatan. Program tersebut dijabarkan dalam berbagai kegiatan
pada satuan kerja di lingkup Sekretariat Jenderal. Masing-masing kegiatan telah
ditetapkan sasaran dan indikator kinerjanya.
Penjelasan lebih detil untuk target dan capaian indikator pada masing-
masing kegiatan sebagai berikut:
1. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAMPEMBANGUNAN KESEHATAN.
Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
program pembangunan kesehatan dengan ada tiga indikator di tahun 2019 yaitu:
1. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber;
Laporan Kinerja (LKJ)18
2. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang berkualitas; dan
3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu.
Target dan capaian indikator kinerja kegiatan perencanaan dan penganggaran
program pembangunan kesehatan selama 5 tahun pelaksanaan renstra
terangkum pada table 3.1 dibawah ini.
Tabel 3.1Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian (%) 2015 sd 2019
Sasaran Indikator Kinerja2015 2016 2017 2018 2019
T R % T R % T R % T R % T R %
Meningkatnya kualitasperencanaan danpenganggaran programpembangunankesehatan
1. Jumlah Provinsiyang memilikirencana limatahun dananggarankesehatanterintegrasi dariberbagaisumber
9 9 100 16 16 100 25 25 100 30 30 100 34 34 100
2. Jumlahdokumenkebijakanperencanaan,anggaran danevaluasipembangunankesehatan yangberkualitas
25 26 100 25 25 100 25 25 100 26 26 100 26 26 100
3. Jumlahrekomendasimonitoring danevaluasiterpadu
34 34 100 34 34 100 34 34 100 34 34 100 34 34 100
A. CAPAIAN KINERJAUntuk mengetahui capaian sasaran tahun anggaran 2019, Biro
Perencanaan dan Anggaran melakukan pengukuran terhadap indikator-indikator
kinerja output kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan.
Laporan Kinerja (LKJ)19
Tabel 3.2Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi 2019
Meningkatnyakualitasperencanaandanpenganggaranprogrampembangunankesehatan
Jumlah Provinsi yang memiliki rencanalima tahun dan anggaran kesehatanterintegrasi dari berbagai sumber
34 34
Jumlah dokumen perencanaan,anggaran, dan evaluasi pembangunankesehatan yang berkualitas 26 26
Jumlah rekomendasi monitoring danevaluasi terpadu 34 34
Tabel 3.3Alokasi Anggaran untuk Dukungan Indikator Kinerja
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN % ANGGARAN REALISASI %
1 JumlahProvinsi yangmemilikirencana limatahun dananggarankesehatanterintegrasidari berbagaisumber
34 34 100 3,043,538,000 1,476,408,000 48,51
2 Jumlahdokumenperencanaan,anggaran, danevaluasipembangunankesehatanyangberkualitas
26 26 100 64,230,209,000 53,397,150,301 83,13
3 Jumlahrekomendasimonitoring danevaluasiterpadu
34 34 100 11,419,302,000 10,004,646,650 87,61
Laporan Kinerja (LKJ)20
1) Indikator Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dananggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
Definisi operasional dari indikator pertama adalah jumlah provinisi yang
mempunyai dokumen pemetaan anggaran kesehatan di provinsi yang sesuai
dengan prioritas nasional dengan menggunakan dana APBN dan APBD. Cara
perhitungan Provinsi yang memiliki rencana dalam kurun waktu lima tahun
dengan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber dana (APBN dan
APBD). Secara umum, indikator pertama telah tercapai. Anggaran yang
dialokasikan dalam rangka mencapai target indikator pertama adalah sebesar
Rp. 3,043,538,000 dari total anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran dengan
capaian realisasi Rp. 1,476,408,000 atau 48,51 %.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan pencapaian indikator ini, pada umumnya dapat tercapai seluruhnya
(100%) dengan menghasilkan kinerja jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima
tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sejumlah 34
Provinsi sebagai berikut :
(1) Aceh
(2) Sumatera Utara
(3) Sumatera Selatan
(4) Sumatera Barat
(5) Riau
(6) Kepulauan Riau
(7) Jambi
(8) Bengkulu
(9) Kep. Bangka Belitung
(10) Lampung
(11) Banten
(12) DKI Jakarta
(13) Jawa Barat
(14) Jawa Timur
(15) Jawa Tengah
(16) DI Yogyakarta
(17) Bali
(18) Nusa Tenggara Timur
Laporan Kinerja (LKJ)21
(19) Nusa Tenggara Barat
(20) Kalimantan Timur
(21) Kalimantan Barat
(22) Kalimantan Selatan
(23) Kalimantan Utara
(24) Kalimantan Tengah
(25) Sulawesi Selatan
(26) Sulawesi Utara
(27) Sulawesi Barat
(28) Sulawesi Tengah
(29) Sulawesi Tenggara
(30) Gorontalo
(31) Papua Barat
(32) Maluku
(33) Maluku Utara
(34) Maluku
a. Analisis Keberhasilan Pencapaian IndikatorHal- hal yang mempengaruhi pencapaian target :
Pencapaian indikator pertama yang mampu mencapai target yang
direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan didukung oleh
hal-hal sebagai berikut:
1) Undang – Undang Kesehatan;
2) Permenkes Nomor 7 Tahun 2014;
3) Hasil trilateral meeting;
4) Adanya partisipasi aktif dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam menyusun
Rencana Strategis Daerah;
5) Peran serta aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung sektor kesehatan
dengan dukungan APBD khususnya untuk anggaran kesehatan yang terintegrasi
dari berbagai sumber.
Permasalahan :1) Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang ada di daerah
sehingga kehadiran peserta tidak bisa mencapai 100%.
2) Peserta menggunakan dana APBD.
Laporan Kinerja (LKJ)22
Pemecahan MasalahPemecahan masalah yang dilakukan ialah mempersiapkan dan
mensosialisasikan jadwal kegiatan sehingga tidak bersamaan dengan kegiatan di
daerah serta menumpuk di akhir tahun.
Rencana Tindak LanjutSebagai upaya yang akan dilakukan untuk indikator ini adalah monitoring
dan evaluasi secara berkala ke provinsi dan memberikan feedback laporan ke
Provinsi.
2) Indikator Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran danevaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas
Definisi operasional dari indikator kedua adalah dokumen-dokumen
perencanaan strategis, perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan
kesehatan yang sinkron antara RPJMN, RKP, Renja K/L, dan RKA KL dan
diselesaikan tepat waktu. Cara perhitungan indikator kedua dengan Jumlah
dokumen = Jumlah dokumen perencanaan + Jumlah dokumen anggaran +
jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan dalam 1 tahun anggaran. Secara
umum, indikator kedua telah tercapai. Biro Perencanaan dan Anggaran
menetapkan alokasi anggaran dalam rangka mencapai target indikator kedua
adalah sebesar Rp. 64,230,209,000 dengan capaian realisasi Rp.
53,397,150,301 atau 83,13%.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan
pencapaian indikator ini pada umumnya dapat tercapai seluruhnya (100%)
dengan menghasilkan kinerja sejumlah 26 dokumen yang ditetapkan atau
mencapai 100%. Berikut rincian 26 dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan,
dan evaluasi pembangunan kesehatan
Tabel 3.4Tabel Dokumen Perencanaan, Anggaran, Kebijakan, dan Evaluasi
Pembangunan Kesehatan
NO PROSES JUMLAH DOKUMEN
A. PERENCANAAN 1. Bahan Rencana Kerja Pemerintah2. Trilateral Meeting3. Penyusunan Dokumen Renja-KL4. Penilaian Teknis dan Verifikasi Usulan
Laporan Kinerja (LKJ)23
NO PROSES JUMLAH DOKUMEN
DAK Bidang Kesehatan5. Perencanaan Belanja Mengikat6. Rancangan Teknokratik Renstra Tahun
2019-20247. Perencanaan Dana Dekonsentrasi8. Pedoman Standar Pelayanan Minimal9. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
(Juknis DAK)10. Rakontek Perencanaan11. Penyusunan Proposal DAK
B. PENGANGGARAN 12. Dokumen Revisi RKA-KLKementerianKesehatan Tahun Berjalan
13. Penyusunan RKA-K/LKementerianKesehatan Tahun Berikutnya
14. Koordinasi PIS-PK15. Penyusunan dan Revisi RKA-KL Satker16. Penelitian RKAKL Pagu Anggaran TA
2020 KP dan KD17. RKA DAK
C. EVALUASI 18. KSP19. Evaluasi Program Prioritas (Stunting)20. Evaluasi PHLN21. ReviuLKj Unit Organisasi22. Reviu LKj Kementerian Kesehatan23. Evaluasi Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) untuk UnitOrganisasi dan Satker
24. Evaluasi Dana Dekonsentrasi25. Laporan DAK26. Pelaporan dan Pemantauan Program
A. Analisis Keberhasilan Pencapaian IndikatorHal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Pencapaian indikator kedua yang mampu mencapai target yang direncanakan
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai
berikut:
1) Kegiatan – kegiatan yang menjadi sumber dari dokumen yang tercantum
pada indikator kedua adalah kegiatan yang telah rutin setiap tahun dilakukan
oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, sehingga rata – rata para pegawai telah
mengetahui langkah apa yang perlu disiapkan.
2) Kepala satuan kerja mendukung penuh berjalannya kegiatan – kegiatan
dalam rangka mendukung tercapainya proses perencanaan, penganggaran dan
Laporan Kinerja (LKJ)24
evaluasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang lebih baik sehingga
memudahkan tercapainya indikator kedua.
3) Koordinasi dan komunikasi di tingkat internal dan eksternal (lintas program
dan lintas sektor) yang semakin baik dalam rangka mencapai tujuan yang
ditetapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
Permasalahan1) Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kedua yaitu belum
terstrukturnya proses pengumpulan 26 dokumen yang menjadi dasar indicator
kedua Biro Perencanaan dan Anggaran
2) Belum optimalnya penggunaan anggaran dikarenakan banyaknya kegiatan
yang berjalan berbarengan di dalam internal satuan kerja
Pemecahan Masalah1) Menyusun sebuah SOP dalam proses pengumpulan dokumen sehingga
lebih terstruktur
2) Mempersiapkan dan mensosialisasikan jadwal kegiatan sehingga kegiatan
bisa berjalan dengan harmonis
3) Melakukan integrasi kegiatan sehingga penggunaan dana lebih efisien
Rencana Tindak Lanjut1) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
secara lebih baik dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dengan
unit/kementerian/lembaga terkait;
2) Menguatkan teamwork, menganalisis beban kerja,menyusun SOP,
penyiapan penerapan standar mutu (ISO), penyiapan sarana-prasarana
penunjang pencapaian kinerja;
3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan unit/instansi terkait di
tingkat Pusat dan Daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga
dapat dihasilkan output yang lebih baik;
4) Integrasi kegiatan yang mempunyai tujuan atau target yang sama;
5) Meningkatkan kapasitas SDM perencana Pusat dan Daerah;
6) Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan/evaluasi;
7) Pemanfaatan data-data dan informasi kesehatan serta hasil kajian, analisis,
dan assesment yang tersedia sebagai dasar penyusunan perencanaan dan
anggaran berbasis bukti (evidence based);
Laporan Kinerja (LKJ)25
8) Mengembangkan bank data/informasi kebijakan, perencanaan, dan
anggaran
4) Indikator Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpaduHal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Definisi operasionalnya adalah laporan rekomendasi yang dihasilkan dari
hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu oleh binwil. Cara perhitungan
untuk indikator ketiga adalah Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari hasil
kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu oleh Binwil. Cara perhitungan untuk
indikator ketiga adalah Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kegiatan
monitoring dan evaluasi terpadu oleh Binwil. Cara perhitungan untuk indikator
ketiga adalah Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kegiatan monitoring
dan evaluasi terpadu oleh Binwil. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka
mencapai target indikator ketiga adalah sebanyak Rp.10,004,646,650 dari total
anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran dengan realisasi sebesar
Rp.11,419,302,000 atau 87,61 %.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat tercapai seluruhnya
(100%) dengan menghasilkan kinerja sejumlah 34 dokumen yang ditetapkan
atau mencapai 100%.
Faktor yang mendukung pencapaian indikator ketiga adalah monitoring
program yang menggunakan pendekatan binwil dengan melibatkan peran serta
dari seluruh unit utama, serta konfirmasi pimpinan untuk melaksanakan program
secara terpadu.
PermasalahanKendala yang dihadapi untuk mencapai target indikator ketiga ialah hasil
akhir laporan wilayah binaan dari unit utama membutuhkan waktu dan koordinasi
untuk menyampaikan ke Biro Perencanaan dan Anggaran.
Pemecahan MasalahBerdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/221/2016 tentang Pembina, Pendampingan dan Koordinator,
serta Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
dalam Kepmenkes ketiga poin 8 menyampaikan laporan akhir untuk mendukung
Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan. Biro Perencanaan dan Anggaran
sudah membuatkan surat dan telah mengingatkan ke unit utama melalui surat
Laporan Kinerja (LKJ)26
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor: PR.01/03/1/2222/2018 tanggal
18 Juli 2018 Perihal Laporan Pembinaan Wilayah 2018 dan melalui whatsapp
group evaluasi dan pelaporan Kementerian Kesehatan sehingga indikator ketiga
berhasil tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 34 laporan
monev terpadu. Selain itu, faktor yang mendukung pencapaian indikator ketiga
adalah monitoring program yang menggunakan pendekatan binwil dengan
melibatkan peran serta dari seluruh unit utama, serta konfirmasi pimpinan untuk
melaksanakan program secara terpadu.
Rencana Tindak Lanjuta. Meningkatkan kualitas melalui penyempurnaan sistem metode, instrumentasi
dan analisis;
b. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program;dan
c. Tetap berkoordinasi dengan unit utama pada Januari 2019 untuk
menyampaikan data terkait laporan monev terpadu
B. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARANDalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain sumber daya
manusia dan anggaran.
1. Sumber Daya ManusiaJumlah pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran yang tercatat di dalam
database kepegawaian hingga 31 Desember 2018 adalah sebanyak 76 (tujuh
puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut:
a. Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan
Jabatan Struktural : 17 orang,
Jabatan Fungsional : 9 orang
Jabatan Pelaksana : 50 orang
b. Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan:
No Golongan Jumlah
1. Pengatur - II/c 2
2. Pengatur Tk. I - II/d 1
3. Penata Muda - III/a 5
4. Penata Muda Tk. I - III/b 18
5. Penata - III/c 15
6. Penata Tk. I - III/d 22
7. Pembina - IV/a 12
Laporan Kinerja (LKJ)27
8. Pembina Utama Madya - IV/d 1
Total 76
c. Kondisi Pegawai berdasarkan Pendidikan:
No Pendidikan Jumlah
1. Sekolah Menengah Atas 5
2. SMEA 1
3. D.III Kesehatan Lingkungan 1
4. D.III Analis Kesehatan 1
5. D.III Kesehatan Gizi 1
6. D.III Teknik Informatika 1
7. D.III Teknik Komputer Informatika 1
8. D.III Akuntansi 2
9. S.1 Psikologi 1
10. S.1 Keperawatan 1
11. S.1 Kesehatan Masyarakat 13
12. S.1 Gizi 1
13. S.1 Teknik Informatika 1
14. S.1 Sosial Politik 1
15. S.1 Ekonomi Manajemen 1
16. S.1 Ekonomi 1
17. S.1 Ekonomi Manajemen Keuangan 2
18. S.1 Ekonomi Akutansi 2
19. S.1 Statistik 1
20. S.1 Administrasi 1
21. S.1 Administrasi Negara 1
22. S.1 Administrasi Publik 1
23. Dokter Umum 2
Laporan Kinerja (LKJ)28
24. S.2 Kesehatan Masyarakat 9
25. S.2 Magister Administrasi Rumah Sakit 1
26. S.2 Magister Epidemiologi 1
27 S.2 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 1
28. S.2 Magister Biostatistik 1
29. S.2 Magister Ekonomi Kesehatan 1
30. MPH 3
31. S.2 Magister Ilmu Kesehatan 1
32. S.2 Magister of Public Health 5
33. S.2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 1
34. S.2 Ekonomi 1
35. S.2 Magister Ekonomi Pembangunan & Perencanaan 1
36. S.2 Mgister Manajemen 2
37. S.2 Perencanaan dan Kebijakan Publik 1
38. S.2 Manajemen Keuangan 1
39. S.2 Manajemen SDM 1
40. S.2 Public Administration 1
Total 75
Sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa perubahan kondisi pegawai karena
pergantian, perpindahan, penambahan dan pengurangan pegawai baik dari
dalam maupun luar Satker Biro Perencanaan dan Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:
1. Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Ke Luar Satker: 2 orang (Hendra
Gunawan, Rahmat Kurniadi)
2. Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Ke Dalam Satker: 1 orang (Maliki Arif
Budianto)
3. Promosi Pejabat Struktural Internal Satker: 1 orang (Handry Mulyawan)
Laporan Kinerja (LKJ)29
4. Rotasi Pejabat Struktural Internal Satker: 3 orang (Nurhadi Raharjo, Risca
Ardhyaningtyas, Windu Kusumo)
5. Mutasi Pegawai Ke Dalam Satker: 1 orang (Dena Risty Lestari)
6. Pegawai mencapai Batas Usia Pensiun 2019: 1 orang (Teguh Winarno)
Dari segi pengembangan pegawai di tahun 2019, maka ada beberapa jenis
pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu:
1. Diklat Kepemimpinan Tk. III: 1 orang (Susiyo Luchito)
2. Diklat Kepemimpinan Tk. IV: 1 orang (Levi Dhynianti)
3. Diklat Jabatan Fungsional Perencana Muda : 3 orang (Munim Fauzi, Yulius
Widiyantoro, Roni Razali)
4. Diklat Jabatan Fungsional Perencana Pratama : 1 orang (Efraim Mudumi)
5. Pelatihan Public Speaking Batch 1 : 17 orang (Susiyo Luchito, Dwi Rini
Setyawati, Budi Perdana, Risca Ardhyaningtyas, Ermawan, Okta Iskandaria,
Andrayanto, Sukrisno, Catur Indah Kusumawati, Aris Diyanto, Roni Razali, Duwi
Nuryani, Amira Putri Dewi, Renatta Mega Putri, Efraim Mudumi, Nurul Indria Sari,
Mohammad Hadi Subrata)
6. Pelatihan Public Speaking Batch 2: 20 orang (Djembar Wibowo, Anita
Amiratih, Ismail Imaduddin, Suparmo, Munim Fauzi, Triyas Pramesti, Anita Dwi
Ingati, Tutut Arifatul Khoirida, Aswin Dwiyono, Sonik Dwi Ardianto, Saptono,
Dena Risty Lestari, Marliana, Julia Rahmadona, Galih Putri Y, Fahlepi
Indriansyah, Desyana, Deasy Eka Saputri)
7. Training Effective Leadership : 20 orang (Bayu Teja Muliawan,
Halimatussa’diah, Maliki Arif Budianto, Susiyo Luchito, Ermawan, Mutiyarsih,
Dwii Rini Setyawati, Ida Farida, Mahmud Fauzi, Handry Mulyawan, Levi
Dhynianti, Nurhadi Raharjo, Roni Razali, Budi Perdana, Risca Ardhyaningtyas,
Munim Fauzi, Okta Iskandaria, Andrayanto, Yulius Widiyantoro, Efraim Mudumi)
8. Pelatihan Evaluasi Program Kesehatan: 20 orang (Windu Kusumo, Deasy
Eka Saputri, Tina Safaria, Saptono, Dian Shinta F, Catur Indah Kusumawati,
Candra Sagita Zulnawa, Mahmud Fauzi, Galih Putri Y, Handry Mulyawan,
Kurniati, Nurhadi Raharjo, Levi Dhynianti, Sonik Dwi Ardianto, Ismail Imaduddin,
Okta Iskandaria, Renatta Mega Putri, Yulius Widiyantoro, Dena risty Lestari,
Muhammad Hadi Subrata)
9. Pegawai yang Selesai Tugas Belajar: 3 orang (Galih Putri Yunistria, Ida
Farida, Ayu Kurniawati)
Laporan Kinerja (LKJ)30
10. Pegawai yang memperoleh izin belajar: 2 orang (Arief Priyono dan Nur
Auliah)
11. Pegawai yang cuti di luar tanggungan negara 1 orang (Lusi Afriani)
2. Sumber Daya AnggaranDalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai
DIPA Tahun 2019, anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal sebesar Rp84,209,837,000
a. Realisasi Anggaran PusatUntuk tahun 2019, Biro Perencanaan dan Anggaran mendapat dukungan
anggaran sesuai DIPA Tahun 2018 Nomor: SP DIPA- 024.01.1.465915/2019
Tanggal 31 Desember 2019 dengan pagu sebesar Rp84,209,837,000 (Delapan
Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh
Ribu Ribu Rupiah). Pada tahun 2019 terdapat 6 (enam) kali revisi DIPA dalam
rangka optimalisasi anggaran sebagai berikut:
1) Revisi ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Biro
Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA- 024.01.1.465915/2019 tanggal 20
Juni 2019 sebesar Rp. 12.066.331.000 (untuk buka blokir);
1) Revisi ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker
Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA- 024.01.1.465915/2019
tanggal 28 Agustus 2019 (revisi penarikan halaman III DIPA)
2) Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker
Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA- 024.01.1.465915/2019
tanggal 19 September 2019 (Pergeseran Anggaran sebesar Rp6.234.569.000 ke
Biro Kepegawaian);
3) Revisi ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker
Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA- 024.01.1.465915/2019
tanggal 30 Oktober 2019 (Penambahan dana Insentif sebesar Rp500.000.000).
4) Revisi ke -5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker
Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA- 024.01.1.465915/2019
tanggal 28 November 2019 (Perubahan halaman III DIPA)
5) Revisi ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker
Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA- 024.01.1.465915/2019
Laporan Kinerja (LKJ)31
tanggal 31 Desember 2019 (Penambahan Penerimaan Hibah berupa hibah uang
sebesar Rp5.516.788.000)
Sesuai dengan DIPA revisi terakhir tanggal 31 Desember 2019, Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan mengelola anggaran
sebesar Rp. 84,209,837,000 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.5
Sumber Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran 2019
Pada tahun 2019 Realisasi yang dapat dicapai Biro Perencanaan dan Anggaran
berdasarkan data OM-SPAN Kementerian Keuangan sebesar
Rp.70,430,076,594 atau 83,63%.
Tabel 3.6
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per-Output Tahun 2019
tanpa Dana Dekonsentrasi (rupiah)
KODEAKUN
OUTPUT PAGU REVISI REALISASI %
2036.501 Pendampingan Tata KelolaProgram Kesehatan (10 Lokasi)
9,265,300,000 5,154,778,461 55,64
2036.952 Layanan Perencanaan BidangKesehatan (3 Layanan)
56,593,054,000 49,090,876,078 86,74
2036.953 Layanan Pemantauan danEvaluasi Bidang Kesehatan (3Layanan)
13,189,378,000 11,873,784,250 90,03
2036.970 Layanan Dukungan ManajemenSatker (8 Dokumen)
1,649,400,000 1,346,928,500 81,66
2036.994 Layanan Perkantoran (12 Bulan) 3,512,705,000 2,980,088,960 84,84
TOTAL 84,209,837,000 70,430,076,594 83,63
Sumber: data OM-SPAN per 3 Januari 2020
No Sumber Dana Nilai
1 APBN-P 2019 Rp.78,517,049,000
2 Hibah (WHO, CDC, UNICEF) Rp. 5,516,788,000
Laporan Kinerja (LKJ)32
b. Realisasi Anggaran Satker DekonsentrasiSama seperti tahun 2018 Biro Perencanaan dan Anggaran menerima
dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan (Dekonsentrasi-01) Kegiatan
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. Satuan
Kerja Dekon di bawah Biro Perencanaan dan Anggaran mencapai 34 Provinsi di
seluruh Indonesia.
Alokasi anggaran dan realisasi penggunaan dana dekonsentrasi Tahun2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Dekosentrasi
Tahun 2019 (rupiah)
Detail Akun Alokasi Realisasi%
521811 Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi
396,944,000 365,181,350 92.00
521211 Belanja Bahan 676,894,000 637,200,500 94.14
521115 Belanja HonorOperasional SatuanKerja
2,390,160,000 2.358.514.000 98.68
524119 Belanja PerjalananDinas PaketMeeting Luar Kota
13,884,984,000 12,330,041,480 88.80
524114 Belanja PerjadinPaket Meeting LuarKota
17,206,624,000 14,982,141,816 87.07
522151 Belanja Jasa Profesi 1,210,900,000 1,067,690,000 88.17
524113 Belanja PerjalananDinas Dalam Kota
146,700,000 138,900,000 94.68
521213 Belanja HonorOutput Kegiatan
358,090,000 347,330,000 97.00
524111 Belanja PerjalananBiasa
3,597,347,000 3,287,790,385 91.39
522141 Belanja Sewa 1,500,000 900,000 60.00
TOTAL 39,870,143,000 35,515,689,531 89.00
Laporan Kinerja (LKJ)33
Hambatan yang mempengaruhi realisasi dana dekonsentrasi antara lain:
1. Selisih antara besaran biaya transport (tiket pesawat) antara yang
dialokasikan dengan realisasi. Rencana tindak lanjut dengan mengevaluasi dana
biaya transport ketika menyusun usulan anggaran tahun 2020 sehingga
anggaran dapat terserap dengan baik.
2. Jumlah orang yang hadir dalam kegiatan dengan sumber pembiayaan dana
dekonsentrasi kurang dari yang teralokasi di menu dana dekonsentrasi. Rencana
tindak lanjut dengan cara koordinasi antara Biro Perencanaan dan Anggaran
(selaku penyelenggara kegiatan dana dekonsentrasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi selaku pengguna anggaran.
3. Adanya sebagian daerah yang mengunakan dana APBD untuk menghadiri
kegiatan yang diselenggarakan pusat, sehingga serapan anggaran dana
dekonsentrasi tidak maksimal. Rencana tindak lanjut dengan cara membuat
kesepakatan/komitmen dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendukung
pencapaian realisasi Dana Dekonsentrasi dengan pemanfataan Dana
Dekonsentrasi untuk kegiatan yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan
Anggaran yang dialokasikan dana dekonsentrasinya.
c. Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Triwulanan
Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sandingan Renstra, Renja, dan RKP Triwulan
I Tahun 2019
Laporan Kinerja (LKJ)34
Laporan Kinerja (LKJ)35
Tabel 3.8 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sandingan Renstra, Renja, dan
RKP Triwulan II Tahun 2018
Laporan Kinerja (LKJ)36
Tabel 3.9 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sandingan Renstra, Renja, dan
RKP Triwulan III Tahun 2019
Laporan Kinerja (LKJ)37
Tabel 3.10 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sandingan Renstra, Renja, dan
RKP Triwulan IV Tahun 2019
4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Berdasarkan neraca Barang MIlik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2018, tampak
bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Perencanaan dan Anggaran
sebagai berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)38
Tabel 3.11Neraca BMN Satker Biro Perencanaan dan Anggaran
Per 31 Desember 2019
NO AKUN NERACASALDO
PER 31 DES 2019
1. Barang Konsumsi 114,890,289
2. Peralatan Dan Mesin 14,008,354,980
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (9,986,635,504)
4. Aset Tetap Lainnya 12,650,000
5. Software 3.440.918.926
6. Akumulasi Amortisasi Software (3,344,731,676)
7. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam OperasiPemerintah 115,956,000
8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang TidakDigunakan dalam Operasi Pemerintah (115,956,000)
9. BMN Ekstrakomptabel 73,911,400
10. Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel (28,556,780)
TOTAL ASET 4.290.801.635
Sumber : Sumber :Hasil Rekonsiliasi Data BMN per 31 Desember 2019
5. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYASumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Biro
Perencanaan dan Anggaran sampai dengan 31 desember 2019 bernilai Rp
5,056,279,388 Rincian Sumber Daya dan Prasarana dapat tampak pada tabel
berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)39
Tabel 3.12Sumber Daya Sarana dan Prasarana Biro Perencanaan dan
Anggaran Tahun 2019
NO AKUN NERACASALDO
PER 31 DES 2019
1. Barang Konsumsi 114,890,289
2. Peralatan Dan Mesin 14,008,354,980
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (9,986,635,504)
4. Aset Tetap Lainnya 12,650,000
5. Software 3.440.918.926
6. Akumulasi Amortisasi Software (3,344,731,676)
7. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam OperasiPemerintah 115,956,000
8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasi Pemerintah (115,956,000)
9. BMN Ekstrakomptabel 73,911,400
10. Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel (28,556,780)
TOTAL ASET 4.290.801.635
Sumber: Hasil Rekonsiliasi Data BMN per 31 Desember 2019
Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Biro
Perencanaan dan Anggaran tahun 2018 cukup memadai dalam mendukung
pencapaian indikator kinerja.
6. TEROBOSAN YANG DILAKUKANKeberhasilan yang telah dicapai tahun 2019 Biro Perencanaan dan
Anggaran sebagai berikut:
1. Penambahan Menu Ruang publik pada aplikasi E-Renggar sebagai sarana
publikasi hasil survey kepuasan pelayanan di Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan
Laporan Kinerja (LKJ)40
3. Meningkatkan kompetensi tenaga dengan melakukan diklat jabatan
fungsional perencana (JFP) maupun melalui In Passing perencana agar
perencanaan pembangunan kesehatan dengan pendekatan semakin terintegrasi
perencanaan (integrated planning)
4. Memfasilitasi sistem monitoring capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia melalui aplikasi E-Performance
2. KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIANPencapaian kinerja Biro Kepegawaian diukur berdasarkan dokumen RKP
Tahun 2019 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019 serta usul revisinya
yaitu melaksanakan program kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian,
dengan sasaran hasil program adalah: “Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan”. Untuk mencapai sasaran
program telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, yang masing – masing
indikator kinerja tersebut mempunyai karakteristik masing – masing dalam
pencapaiannya. Sebagai gambaran pencapaian kinerja, target dan realisasi
tahun 2017-2019 dapat disajikan melalui Tabel 3.13 berikut ini:
Tabel 3.13Pencapaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Capaian kegiatan pembinaan administrasi pembinaan kepegawaian dapat
dijelaskan melalui gambaran capaian tiga indikator sebagai berikut :
Sasaran Indikator RENSTRA2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
Meningkatnya PelayananAdministrasiKepegawaia
n
Persentase pemenuhankebutuhan Aparatur SipilNegara (ASN) KementerianKesehatan
90 83,4 90 97,70
90
84,90
90
90,01
90
96,72
Persentase Pejabat PimpinanTinggi, Administrator danPengawas di lingkunganKementerian Kesehatan yangkompetensinya sesuaipersyaratan jabatan
60 73,2 7081,4
080
82,14
85
86,75
90
91,18
Persentase pegawaiKementerian Kesehatandengan nilai kinerja minimalbaik
80 85,5 85 89,96
88
98,66
91
99,80
94
99,81
Laporan Kinerja (LKJ)41
1. Persentase pemenuhan kebutuhan AparaturSipil Negara (ASN)Kementerian Kesehatan
Kebutuhan ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2019 ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari
alokasi sejumlah 2.205 (dua ribu dua ratus lima) formasi.
Analisis keberhasilan pencapaian indikator :Pemenuhan kebutuhan 2.205 (dua ribu dua ratus lima) formasi
dilaksanakan melalui seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 untuk
memenuhi kebutuhan 75 (tujuh puluh lima) jabatan, yang terdiri dari 40 (empat
puluh) jabatan tenaga kesehatan dan 35 (tiga puluh lima) jabatan tenaga non
kesehatan yang akan ditempatkan pada 218 (dua ratus delapan belas) satuan
kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan
dengan tahapan proses seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan
seleksi kompetensi bidang.
Sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tanggal 01 Oktober 2019
hal Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019
bahwa pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang semuladirencanakan selesai pada tahun 2019, baru dapat dimulai Bulan Oktober2019, serta perubahan jadwal tersebut telah disepakati dalam rapat di
Kementerian PANRB pada tanggal 30 September 2019 yang dihadiri dari unsur
dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Ditjen
Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan), Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
BKN, BPKP, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur, sehingga pelaksanaan seleksi Kompetensi Dasar danSeleksi Kompetensi Bidang untuk formasi tahun 2019 akan dilaksanakanpada tahun 2020.
Pada tahun 2019, hasil seleksi administrasi CPNS tersebut telah yang telah
ditetapkan sesuai dengan hasil peserta yang sudah registrasi di laman
cpns.kemkes.go.id sejumlah 32.722 orang, dari total peserta yang melakukan
Laporan Kinerja (LKJ)42
registrasi online tersebut ada sejumlah 28.068 yang melakukan pengirimkan
berkas dan jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi sebesar 27.134 orang.
dan dinyatakan valid dan lulus seleksi administrasi sejumlah 27.148 peserta atau
sejumlah (96,72%) dengan formasi sejumlah 2.205 formasi kebutuhan yang
ditetapkan dan akan segera ditindaklanjuti dengan tahapan seleksi berikutnya,
yaitu Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang.
Sscn Registrasi Berkasmasuk
Validasi Sudah dibuatnomor ujian
34.892 32.722 28.068 27.148 27.148
Selain pemenuhan kebutuhan melalui seleksi CPNS, dalam rangka
penguatan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan
sebagai upaya dalam mempertahankan opini penilaian Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), pada tahun 2019 ini Kementerian Kesehatan juga
mendapatkan 12 (dua belas) orang lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN
yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan CPNS Kementerian
Kesehatan dengan penempatan pada 8 (delapan) satuan kerja di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
Menindaklanjuti hasil seleksi administrasi CPNS Kementerian Kesehatan
maka pencapaian kinerja indikator pertama, yaitu persentase pemenuhan
kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90% tercapai sebesar 82,9%.
Realisasi indikator kinerja tersebut diukur melalui formulasi sebagai berikut :
%PemenuhanKebutuhan
ASNKementerian
Kesehatan TA.2019
=
Peserta Lulus Seleksi AdministrasiCPNS
X 100%Pelamar Yang Telah
Mendaftar/Registrasi danmengirim berkas
2. Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas dilingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuaipersyaratan jabatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara menyebutkan bahwa setiap jabatan Aparatur Sipil Negara harus
Laporan Kinerja (LKJ)43
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi jabatan pimpinan
tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan
merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Kompetensi Jabatan terdiri
atas kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Kompetensi yang diukur
dalam laporan ini adalah kompetensi manajerial. Kompetensi Manajerial adalah
pengetahuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpind an/atau mengelola unit
organisasi. Kompetensi manajerial dapat diukur melalui pelatihan kepemimpinan
sesuai dengan jenjang jabatan (jabatan pimpinan tinggi, administrator dan
pengawas). Definisi operasional yang digunakan dalam menentukan pejabat
pimpinan tinggi, administrator dan pengawas telah memenuhi standar
kompetensi dengan kriteria sebagai berikut:
a. Jumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama yang ditetapkan setelah
melalui berbagai proses seleksi terbuka atau rotasi/mutasi Panitia Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang disetujui
oleh Menteri dan telah dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
b. Jumlah pejabat administrator dan pengawas yang telah mengikuti pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan.
IKU ini bertujuan untuk mendukung pelaksananaan reformasi birokrasi
yang mengharapkan pelayanan publik yang lebih baik. IKU akan dianggap
semakin baik bila realisasinya lebih besar atau lebih tinggi dari yang
ditargetkan.Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan dihitung dengan formulasi
sebagai berikut:
Berdasarkan data yang diperoleh Biro Kepegawaian, dari 2.268 pejabat
pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian
Kesehatan, 2.068 diantaranya telah memenuhi kompetensi sesuai persyaratan
jabatannya masing-masing. Dengan demikian, 91,18% dari total pejabat
pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian
% Pejabat Pimpinan Tinggi,Administrator dan Pengawas dilingkungan KementerianKesehatan yang kompetensinyasesuai persyaratan jabatan
=
∑ Pejabat Pimpinan Tinggi,Administrator dan Pengawas yangtelah memenuhi standar kompetensijabatan
x 100%
∑ seluruh pejabat yang ada
Laporan Kinerja (LKJ)44
Kesehatan telah memiliki kompetensi sesuai persyaratan pada akhir tahun 2019.
Dengan merujuk kepada data tersebut, capaian indikator kinerja persentase
pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya
sesuai persyaratan jabatan dinilai cukup baik karena telah melebih target yang
ditetapkan sebesar 90% (terlihat pada grafik 3.35).
Grafik 3.35Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Analisis Keberhasilan Pencapaian Indikator :
Dibalik pencapaian kinerja pada tahun 2019 yang menunjukkan hasil cukup baik,
terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung
keberhasilan tersebut, yaitu:
a. Melaksanakan proses pelaksanaan penilaian Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan atau BAPERJAKAT.
b. Melaksanakan pengisian jabatan eselon I dan II yang dilaksanakan oleh
Panitia Seleksi Terbuka (PANSEL) yang dalam penentuan mutasi dan promosi
jabatan eselon I dan II juga memperhatikan kompetensi pejabat yang akan
menduduki jabatan.
c. Melakukan pemanggilan pejabat yang belum mengikutiPendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM).
11
177
560
1320
2068
11
177
607
1473
2268
J P T M A D Y A J P T P R A T A M A J A B .A D M I N I S T R A T O R
J A B . P E N G A W A S T O T A LK E S E L U R U H A N
Sesuai Kompetensi Keberadaan
Laporan Kinerja (LKJ)45
d. Melakukan Uji Kompetensi (Assessment) kepada seluruh pejabat struktural
di lingkungan Kementerian Kesehatan secara bertahap tiap tahunnya
Hambatan dalam pencapaian kinerja adalah :
1. Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan keseluruhan dari setiap proses yang
dilakukan dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
2. Terbitnya peraturan yang baru sehingga peraturan yang sudah ditetapkan
atau konsep peraturan yang sedang direvisi dan telah disusun harus disesuaikan
dengan peraturan tersebut.
3. Pejabat yang ditunjuk menunda untuk menjadi calon peserta Pelatihan
Kepemimpinan.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaiankinerja adalah :1. Melakukan evaluasi secara menyeluruh pada tahapan pelaksanaan seleksi
terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Penyesuaian peraturan yang telah ditetapkan dengan merevisi dan
menyesuaikan kebijakan sesuai dengan peraturan yang baru ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dengan Unit Utama bidang kepegawaian terkait
pengganti pejabat yang menunda keikutsertaan pelatihan kepemimpinan.
Pada grafik 3.35 dapat dilihat pula bahwa dengan hasil capaian pada tahun 2019
yang masih on track serta menunjukkan kecenderungan meningkat.
3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerjaminimal baik
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pengukuran
tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasi kerja (output)
yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan PNS yang
dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pasal 5
disebutkan bahwa setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Penilaian prestasi kerja pegawai terdiri atas unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
dengan bobot 60% dan unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%.
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja
minimal baik dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)46
%PegawaiKemenkes nilaikinerja minimal
baik
=
∑ CPNS dan PNS Kemenkesyang Nilai SKP Kriteria
Minimal Baik x 100%∑ Seluruh CPNS dan PNS
Kemenkes
Pegawai Kementerian Kesehatan yang melakukan penilaian prestasi kerja
sebanyak 47.766 pegawai, dari jumlah tersebut sebanyak 47.677 (99,81%)
pegawai bernilai minimal baik. Jika melihat capaian tersebut maka secara
keseluruhan dapat dikatakan bahwa realisasi penilaian prestasi kerja pegawai
memenuhi standar IKU tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 94%. Jumlah ini
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 99,80% seperti yang terlihat pada grafik
di bawah ini.
Analis Keberhasilan Pencapaian Indikator :Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase penilaian
kinerja minimal baik di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019 yaitu :
1) Melakukan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai.
2) Melakukan updating database pegawai melalui aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMKA).
3) Tersusunnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan.
4) Melakukan sosialisasi aplikasi SIPEKA (Sistem Pengukuran Kinerja
Pegawai) yaitu aplikasi yang bertujuan untuk melakukan pencatatan pekerjaan
harian bagi pegawai yang dapat secara langsung dilakukan penilaian oleh
pejabat penilai.
Analisis Hambatan dan Tindak lanjutDengan hasil capaian yang terus meningkat setiap tahunnya, namun perlu
dilakukan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas penilaian kinerja di
lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu :
1) Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan sehingga pejabat penilai mempunyai acuan untuk melakukan
penilaian secara objektif.
2) Sosialisasi penggunaan aplikasi SIPEKA (Sistem Pengukuran Kinerja
Pegawai) agar digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Kesehatan
Laporan Kinerja (LKJ)47
sehingga memudahkan pegawai dan pejabat penilai dalam melakukan penilaian
kinerja karena terintegrasi dengan aplikasi PPKPNS.
3) Pengembangan aplikasi PPKPNS terkait penilaian perilaku dengan metode
360°.
4) Menyusun draft Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja Harian Pegawai.
A. Sumber Daya / Realisasi AngggaranDalam rangka mencapai kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh beberapa
sumber daya, antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan
sumber daya sarana dan prasarana.
1. Sumber Daya ManusiaKeadaan pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian pertanggal
17 Desember 2019 berjumlah 125 orang PNS.
Berdasarkan komposisi pegawai yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan
Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP) yang ada di Biro Kepegawaian
aadalah sebagai berikut :
a) JPT Pratama / Struktural setingkat Eselon II : 1 orang
b) Jabatan Administrasi / Struktural setingkat Eselon III : 4 orang
c) Jabatan Pengawas / Struktural setingkat Eselon IV : 12 orang
d) Jabatan Funsional : 37 orang
e) Jabatan Pelaksana : 71 orang
Komposisi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional (JF) terdiri dari Analis
Kepegawaian (29 orang), Pranata Komputer (5 orang), dan Arsiparis (2 orang)
dan Perencana (1 orang), sebagaimana Tabel 3.14 berikut di bawah ini :
Tabel 3.14Keberadaan Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu
No Jenis Jabatan JUMLAH
1. Analis Kepegawaian 292. Arsiparis 23. Pranata Komputer 54. Perencana 1
Jumlah 37Sumber: data SIMKA 17 Desember 2019
Laporan Kinerja (LKJ)48
2. Sumber Daya Anggaran
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target
kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh sumber daya anggaran sesuai
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan. Seluruh
anggaran Biro Kepegawaian bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) Rupiah Murni dengan alokasi di DIPA awal dengan nomor SP
DIPA- 024.01.1.466059/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.
35.034.241.000,- (lima milyar tiga puluh empat juta dua ratis empat puluh satu
ribu Rupiah). Komposisi anggaran Biro Kepegawaian per jenis akun belanja,
terbagi menjadi 2 (dua), untuk Belanja Barang (52) sebesar Rp. 29.447.240.000,-
dan sisanya sebesar Rp. 5.587.001.000,- merupakan alokasi Belanja Modal (53).
Dalam perjalanannya kemudian, sebagai upaya efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta mendukung adanya
kebijakan-kebijakan penganggaran nasional maupun Kementerian Kesehatan,
anggaran Biro Kepegawaian mengalami beberapa kali revisi, baik yang
berbentuk revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang kewenangannya
berada di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Kepegawaian ataupun revisi
DIPA, dimana proses pengesahannya merupakan kewenangan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) dan/ atau Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Adapun garis besar perubahan
anggaran hingga Desember 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :
Laporan Kinerja (LKJ)49
No Revisi Alasan Revisi NoDokumen Tanggal Pagu (Rp.)
1. DIPARevisike-1danPOKke-2
Revisi perubahan pejabatperbendaharaan (KPA, PPPSPM danBendahara)
Penyesuaian RDK terpadu Bagianyang semula dialokasikan satutempat menjadi per Sub Bagian
Penyesuaian lokasi pertemuankegiatan SAMSAT yang sebelumnyadilaksanakan di Bapelkes menjadihotel sederhana
Penyesuaian kegiatan penyusunanpedoman pengangkatan pegawai dariProgram Ikatan Dinas Dokter menjadikegiatan Penataan pegawai Non PNS
Persiapan pelaksanaan seleksi PPPK Perjadin WKDS dalam rangka
mengikuti LATSAR Penyeleisaian pengangkatan PTT
menjadi CPNSD (usia 35-40 tahun) Uji Kompetensi Anpeg Rapat koordinasi/percepatan dalam
rangka mendukung pengembangankariri pegawai
Penyusunan Permenkes pola karir,pedoman magang, dan pedomaseleksi terbuka
Reviu peraturan kepegawaian
SP DIPA-024.01.01.1.466059/2019
PR.03.02/4/730/2019
5 Maret2019
11 Maret2019
35.034.241.000
2 RevisiPOKke-3
Penyesuaian RDK bagian pengadaanpegawai, honorarium narasumber danbiaya penyelenggaraan sosialisasipedima Bimtek seleksi pengangkatanCPNS
Penyesuaian honorarium SekretariatPansel JPT
Penyesuaian honorarium pembahas(Tim Pansel)
Penyesuaian konsumsi ujan penilaianmakalah
Honorarium tim penilai JabfungAnpeg
Penyesuaian kegiatan RapatKoordinasi Kepegawaian Tahun 2019
Penyesuaiam RDK pada Sub BagianPeraturan Kepegawaian danPenegakkan Disiplin terkaitpenyesaian permasalahankepegawaian.
PR.04.01/4/1248/2019
30 April2019
35.034.241.000
3 DIPARevisi
Revisi penambahan anggaran sebesarRp. 700.000.000 untuk kegiatan
SP DIPA-024.01.01.1.
20 Juni2019
35.734.241.000
Laporan Kinerja (LKJ)50
ke-2danPOKke-4
penyusunan soal kompetensi teknisseleksi pengangkatan PPPK
466059/2019
PR.04.01/4/1248/2019
20 Juni2019
4 RevisiPOKke-5
Penyesuaian kegiatan penyusunanformasi CPNS dan PPPK dilingkungan Kemenkes
Efesiensi kegiatan reviu SOP-AP dansurvey kepuasan pelanggan
Penerapan e-signature padapenetapan keputusan kepegawaian
Penyesuaian anggaran rapat PanselJPT
Penambahan kegiatan dan anggaranrapat penyusunan EWS (EarlyWarning System)
Penyesuaian anggaran sewa PC Unitdan laptop untuk kegiatan SAMSATKP Jabfung periode Oktober 2019
Penyesuaian anggaran kegiatanpenyusunan system merit danremedial ujian dinas
Penambahan kegiatan pembekalanpurna bakti JPT Kemenkes yangmemasuki masa purna bakti
Penyesuaian anggaran rapat evaluasikegiatan ketatausahan BiroKepegawaian
Penyesuaian anggaran verifikasilapangan calon penerima AnugerahMenkes
Penyesuaia media sosialisasiperaturan kepegawaian
Penyesuaian anggaran terkait rapatWBK
PR.04.01/4/1895/2019
26 Juni2019
35.734.241.000
5 RevisiPOKke-6
Penambahan anggaran kegiatanpembinaan administrasi pengelolaankepegawaian dan pendampingantugas urusan kepegawaian lainnya
Penyesuaian kegiatan pembekalanpurna bakti bagi JPT yang memasukipurna bakti
PR.04.01/4/2482/2019
9Agustus2019
35.734.241.000
6 DIPARevisike-3danPOKke-7
Surat Kepala Biro Kepegawaian kepadaKepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKementerian Keuangan nomorPR.03.02/4/2503/2019 tanggal 12 Agustus2019 tentang pemutakhiran data POKTahun 2019
SP DIPA-024.01.01.1.466059/2019
PR.04.01/4/1248/2019
29Agustus2019
30Agustus2019
35.734.241.000
Laporan Kinerja (LKJ)51
7 DIPARevisike-4danPOKke-8
Penyusunan soal seleksi PPPK yangakan digunakan secara nasional
Pelaksanaan seleksi dab percepatanpenyelesaian NIP dan SK PPPKKemenkes
Penyusunan Grand Designpengelolaan ASN Kemenkes
Pembekalan bagi PNS di lingkunganSekretiat Jenderal
Penguatan Layanan KepegawaianBiro Kepegawaian mendapat tambahananggaran sebesar Rp. 6.234.569.000,-
SP DIPA-024.01.01.1.466059/2019
PR.04.01/4/3102/2019
17September 2019
19September 2019
41.968.810.000
8RevisiPOKke-9
Penyesuaian anggaran SKB dan SKDSeleksi CPNS Tahun 2019
Penyesuaian biaya penyelenggaranSeleksi CPNS Tahun 2019
Penyesuaian anggaran terkaitAnugerah Menteri Kesehatan Tahun2019
Penyesuaian kegiatan grand desingASN
PR.04.01/4/3184/2019
24September
41.968.810.000
9 RevisiPOKke-10
Realokasi pada kegiatan seleksiCPNS berupa SKD dan SKB tahun2019 yang akan dilaksanakan tahun2020 (sesuai Surat Kemenpan RBnomor B/1007/S.SM.01.00/2019tanggal 1 Oktober 2019)
Revisi terkait penguatan pelaksanaanlayanan kepegawaian tahun 2019
Penambahan kegiatan peningkatankapasitas pimpinan tinggi Kemenkessebagai perekat bangsa
Penambahan kegiatan ASNKemenkes sebagai perekat danpemersatu bangsa
Penambahan kegiata peningkatankapasitas SDM pengelolakepegawaian di lingkungan SetjenKemenkes.
PR.04.01/4/3354/2019
7Oktober2019
41.968.810.000
Laporan Kinerja (LKJ)52
10 RevisiPOKke-11
Penyesuaian anggaran pada kegiatanRekrutmen dan pengangkatanpegawai yang salah satunya untukkegiatan evaluasi penempatan CPNSPKN STAN
Penyesuaian anggaran pada kegiatanPenguatan Layanan Kepegawaian
Penyesuaian anggaran pada kegiatanPembayaran Klaim PemeriksanaanKesehatan
Penyesuaian anggaran pada kegiatanPenyerahan Tanda Penghargaan(simbolis) dan Malam PuncakAnugerah Menteri Kesehatan
Penyesuaian anggaran pada kegiatanASN sebagai Perekat da PemersatuBangsa
Pemanfaatan/optimalisasi anggarandi masing-masing bagian untukmeningkatkan kinerja BiroKepegawaian.
PR.04.01/4/3750/2019
1November 2019
41.968.810.000
10 RevisiDIPAke-5 &POKke-12
Penyesuaian kegiatan PenyusunanKebutuhan Pegawai di lingkunganKemenkes
Penyesuaian kegiatan EvaluasiPenempatan CPNS/PNS
Penyesuaian pengadaan seragam(Rompi) Panitia Seleksi Calon ASN
Penyesuaian kegiatan Pelaksanaandan Evaluasi Seleksi CASN
Penambahan honorariumnarasumber/pembahaspakar/praktisi/profesional dalamrangka pengolahan hasil seleksiadministrasi CPNS
Penyesuaian 1 (satu) lokus kegiatanPendampingan PenyelesaianMasalah Kepegawaian
Penyesuaian Biaya SewaPC/Laptop/Printer kegiatan SamsatKenaikan Pangkat Reguler danFungsional
Penyesuaian Transport Lokal dalamrangka koordinasi lintassektor/program Bagian Mutasi danPenilaian Kinerja Pegawai
Penyesuaian RDK pada SubbagPPJPTA dan JA
Penyesuaian Fullboard Meeting padaSubbag Bangrir
Penyesuaian kegiatan PembekalanPNS Purna Bakti di lingkungan Setjen
PR.04.01/4/4085/2019
28November 2019
41.968.810.000
Laporan Kinerja (LKJ)53
Kemenkes Penyesuaian Fotocopy Biro dari
ATK/fotocopy Seleksi CPNS padaLayanan Perkantoran yang telahteralokasi di Bagian PengadaanPegawai.
Penyesuaian Rapat dan RDKkegiatan WBK Biro Kepegawaiandialihkan ke Rapatpada Subbag TU.
Penyesuaian Akun Belanja ModalSarana Pendukung Ruang ArsipKepegawaian(AC, Exhaust Fan, CCTV, Pompa,Hois) yang sebelumnya tergabungdalam belanja modal renovasi ruangarsip kepegawaian.
10 RevisiPOKke-13
Sehubungan dengan adanya Pagu Minuspada kegiatan Evaluasi Penempatan danpenataan PNS sesuai dengan PetaJabatan pada dokumen PetunjukOperasional Kegiatan (POK) ke-12 SatkerBiro Kepegawaian Sekretariat JenderalKementerian Kesehatan TA. 2019,bersama ini kami sampaikanpemutakhiran POK dalam POK ke-13
PR.04.01/4/4192 /2019
9Desember 2019
41.968.810.000
11 DIPARevisike-6danPOKke-14
Surat Kepala Biro Kepegawaian kepadaKepala Kanwil Ditjen PerbendaharaanKementerian Keuangan nomorPR.03.02/4/4270/2019 tanggal 19Desember 2019 tentang pemutakhirandata POK Tahun 2019
SP DIPA-024.01.01.1.466059/2019
23Desember 2019
41.968.810.000
Grafik 3.39Realisasi Anggaran Tahun 2019
41.968.810.000
37.141.707.000
34.000.000.000
36.000.000.000
38.000.000.000
40.000.000.000
42.000.000.000
44.000.000.000
PAGU Realisasi
Laporan Kinerja (LKJ)54
Tabel 3.15Capaian Realisasi Anggaran Biro Kepegawaian
Berdasarkan Jenis BelanjaTA. 2019
No Jenis belanja Alokasi Realisasi %
1 belanja pegawai - - -
2 belanja barang 36.283.809.000 33.706.716.442 92,90
3 belanja modal 5.685.001.000 3.434.990.558 60,42
Jumlah 41.968.810.000 37.141.707.000 88,50Sumber realisasi SPM tanggal 31 Desember 2019
Capaian realisasi anggaran Biro Kepegawaian pada tahun 2019
adalah sebesar 88,50% atau Rp. 37.141.707.000,- (tiga puluh tujuh milyar
seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribuRupiah) dari pagu
sebesar Rp. 41.968.810.000,-.
Alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Kepegawaian dibanding
dengan tahun 2018 mengalami kenaikan hal tersebut dikarenakan
penambahan alokasi sebesar Rp. 6.234.569.000, yang direncanakan untuk
pelaksanaan seleksi CPNS secara mandiri diman pada tahun 2019 belum
dialokasikan, sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2019 apabila
dibandingkan dengan tahun 2018 secara persentase mengalami
penurunan, hal tersebut disebabkan oleh sisa mati kontrak dan adanya
belanja modal yang gagal dilaksanakan karena ketidaksanggupan
penyedia, sedangkan sisa lainnya merupakan sisa anggaran pelaksanaan
kegiatan yang tidak bisa di optimalisasi. Trend Alokasi dan Realisasi
Anggaran tersebut sebagai gambaran seperti disajikan pada Tabel 3.24
berikut ini:
Tabel 3.16Trend Alokasi Anggaran Biro Kepegawaian
Tahun 2016 – 2019
No JenisBelanja
Tahun
2016 2017 2018 2019Alokasi Realisasi
%Alokasi Realisasi
%Alokasi Realisasi
% Alokasi Realisasi %(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. BelanjaPegawai - - - - - - - - - - - -
2. Belanja
Laporan Kinerja (LKJ)55
Barang 43.99 40.25 91,51 37.65 36.99 98,27 34.68 32.58 93,93 36.28 33.70 92,90
3. BelanjaModal 1.02 1.00 98,31 4.48 4.24 94,63 1.75 1.70 97,03 5.68 3.43 60,42
4. BantuanSosial - - - - - - -
Jumlah45.01 41.25 91.66 42.13 41.24 97,88 36.43 34,28 94,08 41.97 37.14 88,50
(dalam milyar Rupiah)
3. Sumber Daya Sarana dan PrasaranaSarana dan Prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan
pelaksanan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan
dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan
administrasi kepegawaian, Biro Kepegawaian terus berupaya untuk melakukan
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
Berdasarkan Data pada Neraca Laporan Barang Milik Negara tahun 2019, nilai
sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam akun neraca dapat dijelaskan
melalui tabel 3.20 dibawah ini:
Tabel 3.17Neraca BMN Biro Kepegawaian TA. 2018
No Akun NeracaNilai BMN Periode 31 Desember Tahun 2019
Saldo Awal31 Desember 2018 Mutasi Saldo Akhir
31 Desember 20191 2 3 4 5I POSISI BMN DI NERACA 3.257.683.235 -2.466.555 3.255.216.680A ASET LANCAR 51.779.750 81.097.500 132.877.2501 Persediaan 51.779.750 81.097.500 132.877.250B ASET TETAP 3.047.328.694 -110.763.222 2.936.565.4721 Tanah - - -2 Peralatan dan Mesin 9.609.490.005 576.662.063 10.186.152.0683 Gedung dan Bangunan - - -4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -5 Aset tetap lainnya - - -6 KDP - - -7 Akum. Penyusutan Aset Tetap - 6.562.161.311 -687.425.285 -7.249.586.596C ASET LAINNYA 158.574.791 27.199.167 185.773.958
1 Kemitraan dengan PihakKetiga - - -
2 Aset Tak Terwujud 1.759.745.000 -1.033.050.000 726.695.0003 Aset Lain-lain *) - 721.167.998 721.167.998
Laporan Kinerja (LKJ)56
4 Akum. Penyusutan AsetLainnya - 1.601.170.209 339.081.169 -1.262.089.040
II BMN NON NERACA - - -A EKSTRAKOMPTABEL - - -1 BMN Ekstrakomptabel 0 - 0
2 Akum. PenyusutanEkstrakomptabel 0 - 0
TOTAL I + II 3.257.683.235 -2.466.555 3.255.216.680
Dilihat dari tabel sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa
nilai Aset Lancar berupa barang Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.132.877.250,- merupakan barang habis pakai berupa ATK, Cetakan Kop
Surat, MAP dan Amplop Dinas serta hasil cetakan leaflet tentang alur, prosedur,
mekanisme dan persyaratan proses pengelolaan administrasi kepegawaian,
yang didistribusikan di Unit Layanan Terpadu (ULT)
dan para pelaksana program kegiatan.
Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dengan nilai sebesar
Rp.10.186.152.068,- merupakan total nilai perolehan sarana dan prasarana kerja
yang masih berfungsi/layak pakai berupa kendaraan dinas roda empat,
kendaraan operasional roda empat, kendaraan operasional roda dua dan
peralatan kantor lainnya (meubelair, PC unit, server, dll).
Sebagai gambaran sumber daya sarana dan prasarana Biro
Kepegawaian per 31 Desember 2019 dapat disajikan pada Tabel berikut dibawah
ini:
Tabel 3.18Daftar Peralatan dan Mesin di Biro Kepegawaian
NO URAIAN JUMLAH1 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4 unit2 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11 unit
3 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang(Trolly) 6 unit
4 Alat Pembersih 1 buah
5 Alat Penggandaan 3 buah
6 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 99 buah
7 Alat Kantor Lainnya 15 buah8 Meubelair 348 buah9 Alat Pendingin 7 buah
10 Alat Dapur 1 Buah
11 Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 18 buah
Laporan Kinerja (LKJ)57
12 Peralatan Studio Video dan Film 2 buah13 Peralatan Cetak 70 buah14 Alat Komunikasi Telephone 8 buah
15 Alat Laboratorium Pertanian 3 buah
16 Alat Laboratorium Kwalitas Udara 6 buah
17 Alat Dalmas/Alat Dakhura 1 buah
18 Peralatan Main Frame 1 buah
19 Personal Komputer 168 buah20 Peralatan Jaringan 28 buah
Sumber: Laporan BMN Biro Kepegawaian Tahun 2018.
Tabel 3.19Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4
Biro Kepegawaian Tahun 2019No No.Kendaraan Tahun Jenis / Merk Keterangan1. B 1376 SQA 2014 Honda Civic Kendaraan Dinas Eselon II2. B 1219 EQ 2007 Toyota Inova-V Kendaraan Operasional3. B 1221 EQ 2007 Toyota Rush Kendaraan Operasional4. B 1448 EQ 2007 Toyota Innova Kendaraan Operasional
Sumber: Laporan BMN Biro Kepegawaian Tahun 2019
Tabel 3.20Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2
Biro Kepegawaian Tahun 2018
No No.Kendaraan Tahun Jenis/Merk Keterangan
1. B 6418 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional BagianPengembangan
2. B 6417 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional Bagian Mutasi
3. B 6419 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional BiroKepegawaian
4. B 6416 SQA 2006 Yamaha Jupiter MX Operasional BagianPengadaan
5. B 6969 SRQ 2006 Honda Supra X125 Operasional Bagian Mutasi
6. B 6971 SRQ 2006 Honda Supra X125 Operasional BagianPengadaan
7. B 6970 SEQ 2006 Honda Supra X125 Operasional Bagian Umum
8. B 6940 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional BagianPengadaan
9. B 6942 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional BagianPengembangan
10. B 6943 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional Bagian Mutasi11. B 6944 SQO 2008 Honda Supra X125 Operasional Bagian Mutasi
Laporan Kinerja (LKJ)58
B. Analisa atas Efesiensi Penggunaan Sumber DayaDalam hal penggunaan sumber daya manusia, Biro Kepegawaian telah
melakukan efesiensi SDM hal itu dapat dilihat dari trend keadaan pegawai tahun2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan dari segi jumlah, hal inidikarenakan adanya Pegawai PNS yang telah memasuki batas usia pensiun,mutasi dan promosi, serta tidak adanya penambahan pegawai baru dari jalurseleksi CPNS. Sebagai gambaran kuantitas pegawai Biro Kepegawaianberdasarkan pendidikan seperti grafik 3.1 berikut ini:
Grafik 3.1Grafik Kuantitas PNS Biro KepegawaianTahun 2015 –2019
Dalam rangka efesiensi sumber daya anggaran, sampai dengan
Semester I DIPA Satker Biro Kepegawaian tidak ada perubahan total Pagu
namun memasuki Semester II Biro Kepegawaian melakukan revisi DIPA
penambahan alokasi anggaran tahun 2019 dimana alokasi tersebut diperuntukan
penyusunan naskah soal SKB untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja serta pelaksanaan seleksi CPNS secara mandiri dimana pada
tahun 2019 anggaran tersebut belum dialokasikan, adapun sandingan revisi
DIPA TA 2019 seperti tabel dibawah ini.
Tabel 3.21.Sandingan Revisi DIPA TA.2019
(dalam Jutaan Rupiah)
No Program KegiatanDIPAAwal
DIPARev 1
DIPARev 2
DIPARev 3
DIPARev 4-6
1
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
35.034.24
1
35.034.24
1
35.734.24
1
35.734.24
1
41.968.81
0
0
50
100
150
200169 157 148 139
125
Trend Data Pegawai
2015 2016 2017 2018 2019
Laporan Kinerja (LKJ)59
Berdasarkan analisa efesiensi penggunaan Sumber Daya sarana dan
prasarana, pada Tahun 2019 terjadi akumulasi penyusutan nilai BMN sebesar
minus Rp.8.511.675.636,- Akumulasi penyusutan tersebut dihitung secara
otomatis melalui Aplikasi SIMAKBMN yang dikembangkan oleh Kementerian
Keuangan. Terjadinya akumulasi penyusutan tersebut disebabkan oleh adanya
kebijakan penyusutan dari Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor
1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada entitas
Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut
Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang
Pengguna Tahunan.
Berkenaan dengan adanya akumulasi penyusutan tersebut, maka nilai
netto aset tetap berupa peralatan dan mesin pada satker Biro Kepegawaian per
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.3.255.216.680,-.
Adapun Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Terwujud berupa Aplikasi
Sistem Layanan Kepegawaian (SILK) dan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMKA) per 31 Desember 2019 sebesar Rp.726.695.000 -.
Pada Tahun 2019 terjadi akumulasi penyusutan sebesar minus Rp.540.921.042,-
sehingga nilai netto aset tak berwujud setelah terjadinya penyusutan menjadi
sebesar Rp.185.773.958,-
3. PEMBINAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DANBARANG MILIK NEGARA.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dan
Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien Dan
Dilaporkan Sesuai Ketentuan, ada 3 indikator kinerja kegiatan.
A. CAPAIAN KINERJATarget dan capaian indikator kegiatan Pembinaan pengelolaan
administrasi keuangan dan barang milik negara tahun 2016 sd 2018 dapat
dijelaskan pada tabel berikut :
Laporan Kinerja (LKJ)60
Tabel 3.22.. Target dan Realisasi IKK Biro Keuangan dan BMN Tahun 2015 – 2019
Sasaran Indikator Kinerja2015 2016 2017 2018 2019
T R % T R % T R % T R % T R %
Meningkatnya kualitaspengelolaanKeuangandan BarangMilik NegaraKementerianKesehatansecaraefektif,efisien dandilaporkansesuaiketentuan
Persentase SatkeryangmenyampaikanLaporan Keuangantepat waktu danberkualitas sesuaidengan StandarAkuntansiPemerintah (SAP)untukmempertahankanWTP
100 100
100 100 100 100 100 100
100 100
Persentase nilaiaset tetap yangtelah mendapatkanPenetapan StatusPenggunaan (PSP)sesuai ketentuan
30 54
50 66 70 85 90 104
100 107
Persentase
Pengadaan
Barang/Jasa
(e-procurement)sesuai ketentuan
65 73 80 91 90 98 100 98
100 96
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2018Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Indikator PertamaIndikator Kinerja Kegiatan “Presentase Satker yang menyampaikan LaporanKeuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintah (SAP) untuk mempertahankan WTP” memiliki definisi operasional
yaitu “Persentase Jumlah Satker Kantor Pusat, Kantor Daerah, danDekonsentrasi yang melaporkan (ADK & Laporan Keuangan) semester danTahunan tepat waktu secara berjenjang sesuai Standar AkuntansiPemerintah (SAP) serta ketentuan Peraturan Keuangan Negara yangdibuktikan dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala”.
Adapun formulasi pengukuran pada Indikator Pertama Biro Keuangan dan BMN
yaitu :Jumlah satker Kantor Pusat, Kantor Daerah danDekonsentrasi yang menyampaikan Laporan Keuangan
Jumlah seluruh satker Kantor Pusat, Kantor Daerah danDekonsentrasi
X 100%
Laporan Kinerja (LKJ)61
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini setiap tahunnya selalu mampu mencapai
target yang telah ditetapkan dalam Renstra dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2019, realisasi capaian target adalah sebesar 100%. Artinya pada kedua
tahun anggaran tersebut, sebanyak 418 satker selalu menyampaikan laporan
keuangannya secara tepat waktu. Bila dipantau sepanjang tahun anggaran,
rekon laporan keuangan tidak selalu tepat waktu, sehingga dalam triwulan I dan
II capaian rekon belum 100%. Hal ini disebabkan karena updating aplikasi terlalu
sering dan lambatnya proses feedback dari Kemenkeu. Namun dalam akhir
tahun seluruh satker dapat rekon dengan optimal dengan menyelesaikan laporan
keuangan sesuai standar.
a. Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target1) Pelaksanaan proses likuidasi aset di lingkungan Kementerian Kesehatan
dengan mengoptimalkan dasar hukum yaitu Surat Edaran Sekretariat Jenderal
Nomor HK.03.03/II/345/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan
Likuidasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
2) Sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait tata laksana keuangan,
perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan baik BLU maupun Non BLU
yang berkesinambungan
3) Adanya aplikasi e rekon sehingga dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian
lebih dini.
4) Koordinasi dengan unit organisasi yang memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM
bidang pengelolaan keuangan dan anggaran
5) Memberikan reward kepada satker yang memiliki tindak lanjut atas LHP,
profil analisa kualitas Laporan Keuangan dan BMN. Memberikan juga reward
kepada petugas SAIBA-SIMAK BMN terbaik yang memiliki kompetensi,
integritas, komitmen dan responsif.
6) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan metode
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang terdiri dari 12 indikator yang
terdiri dari :
Laporan Kinerja (LKJ)62
Gambar 5. 12 Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran
b. PermasalahanWalaupun target kinerja Indikator Pertama tercapai namun masih ada
permasalahan yang muncul sebagai berikut:
1) Kurangnya kualitas SDM dalam bidang akuntansi
2) Sistem aplikasi yang sering berubah dan perubahan sangat dekat waktunya
dengan jadwal rekon.
3) Rotasi pengelola keuangan yang terlalu sering
4) Kesalahan Penggunaan akun dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran
5) Permasalahan revaluasi yang belum tuntas, dimana pada tahun mendatang
dapat menjadi hambatan dalam mencapai opini WT
c. Pemecahan Masalah1) Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan/penyuluhan kepada
petugas penyusun laporan keungan
2) Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan DAPK Kementerian Keuangan
3) Mengoptimalkan peranan APIP dalam melakukan review mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan
4) Pembentukan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)
5) Revisi Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyesuaikan dengan
regulasi terbaru
6) Berkoordinasi dengan bagian BMN Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu
secara berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah revaluasi BMN.
d. Rencana Tindak Lanjut1) Memaksimalkan ketersediaan anggaran pada DIPA Biro Keuangan dan
BMN untuk kegiatan peningkatan kemampuan penyusun Laporan Keuangan
Laporan Kinerja (LKJ)63
30%
50%
70%
80%
100%
54%66%
85%
104% 107%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2015 2016 2017 2018 2019
TARGET CAPAIAN
Nilai aset tetap yang telah diproses mendapatkan PSP
Nilai aset tetap Laporan Keuangan audited
X 100%
2) Pelaksanaan review RKAKL dan LK mulai dari level satker sampai dengan
Kementerian pada setiap periode pelaporan keuangan
3) Penyusunan dan sosialisasi Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
4) Rapat koordinasi dengan APIP, DAPK Kementerian Keuangan setiap
triwulan
2. Indikator KeduaIndikator Kinerja Kegiatan “Presentase nilai aset tetap yang telah
mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan” memilikidefinisi operasional yaitu “Presentase Nilai aset tetap yang berproses
mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang mencakup satker
Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Dekonsentrasi”.
Capaian kinerja Indikator ini tahun 2019 melampaui target yang
ditetapkan, dari total nilai aset yang harus ditetapkan status penggunaannya
yaitu Rp39.727.025.395.104,-, presentase nilai aset tetap yang telah
mendapatkan penetapan status penggunaan sesuai ketentuan adalah sebesar
Rp.42.413.428.946.846,- (107%), melampaui target di tahun 2018 sebesar
Rp.41.480.294.294.183,- (104%)
Gambar 3.9Grafik Target dan Realisasi Indikator Kedua
Laporan Kinerja (LKJ)64
Hanya terjadi peningkatan sebesar 3% untuk capaian pada indikatorkedua, Peningkatan terlihat dari naiknya jumlah aset yang ditetapkan statuspenggunaannya yaitu sebesar Rp.933.134.652.663,-. Dalam kurun waktutahun 2015 sd 2019 pencapaian indikator yang memenuhi target jugadisebabkan nilai aset yang bertambah karena pengadaan danmeningkatnya kesadaran para pengelola barang untuk langsungmemproses Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat barang sudahtercatat di SIMAK BMN.
a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja
1) Sosialisasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri
Kesehatan selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di
lingkungan Kementerian Kesehatan
2) Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/II/2037/2016
tanggal 13 September 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang
Milik Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan
3) Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/III/2016
tanggal 28 September 2016 tentang Rencana Kebutuhan BMN di lingkungan
Kementerian Kesehatan
4) Sosialisasi kepada satker di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam
percepatan proses revaluasi aset BMN
5) Komitmen pimpinan dalam pengelolaan BMN termasuk dalam hal ini usul
dan proses PSP
6) Koordinasi yang intensif dan optimal dengan Unit Utama dan Kementerian
Keuangan
a. Permasalahan
Walaupun capaian kinerja Indikator Kedua melampaui target, masih ada
permasalahan yang terjadi, yaitu:
1) Pendelegasian wewenang yang memungkinkan Satker melakukan
Penetapan Status Penggunaan di KPKNL Setempat.
2) Petugas SIMAK BMN baru dan belum berpengalaman sehingga terhambat
dan atau salah kewenangan pengajuan usulan PSP
3) Data dukung yang tidak lengkap
Laporan Kinerja (LKJ)65
4) Anggaran untuk monitoring terhadap Satker yang capaian PSP nya rendah
sangat terbatas sehingga tidak semua Satker terpapar regulasi-regulasi baru
mengenai PSP
b. Pemecahan Masalah
1) Melakukan koordinasi instensif dengan satker terutama yang capaian PSP
nya masih rendah dibawah 50% dan petugas simak yang masih baru
2) Pendampingan satker yang capaian nya masih rendah
c. Rencana Tindak Lanjut
1) Melakukan pertemuan tingkat satker dan sosialisasi regulasi-regulasi serta
kebijakan menyangkut proses usulan PSP
2) Melakukan pendampingan kepada satker yang tingkat capaian realisasi PSP
nya masih rendah
3) Membuat aplikasi yang berisi template PSP sehingga memudahkan Petugas
SIMAK untuk mengusulkan PSP serta mengurangi tingkat kesalahan usulan PSP
3. Indikator KetigaIndikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e-procurement) sesuai ketentuan” memiliki definisi operasional yaitu
“Persentase Jumlah satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang prosespengadaannya menggunakan SPSE”.
Adapun formulasi pengukuran pada Indikator Pertama Biro Keuangan danBMN yaitu :
Capaian kinerja Indikator Ketiga pada tahun 2019 tidak mencapai target yang
ditetapkan, dikarenakan ada beberapa hal sebagai berikut :
1. Terdapat 2 Satker kantor pusat yaitu Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
dan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional yang anggaran belanja modal
dipusatkan di Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
2. Terdapat 3 Satker kantor daerah yaitu BKOM Bandung, BKTM Makassar
dan KKP Kelas III Bitung dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal
Jumlah Satker Kantor Pusat dan Satker Kantor Daerahyang menggunakan SPSE
Jumlah seluruh Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah
X 100%
Laporan Kinerja (LKJ)66
65%
80%
90%
100% 100%73%
91%98% 98% 96%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
TARGET CAPAIAN
diatas Rp.200.000.000 atau komuditas pengadaan yang tidak terdapat pada e-
katalog sehingga menggunakan metode pengadaan diluar SPSE
3. Terdapat 3 Satker kantor daerah yaitu KKP Kelas II Jayapura, KKP Kelas III
Manokwari dan KKP Kelas III Sorong karena sesuai dengan Perpres 17 Tahun
2019 mengatur pengadaan di Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan
Rp 1 Milliar jika menggunakan e-katalog menjadi tidak efektif karena ongkos
kirim menjadi mahal sehingga proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan
metode penunjukkan langsung
Dengan demikian ada 8 satker yang tidak memiliki belanja modal yang secara
otomatis tidak menggunakan SPSE. Ditargetkan sebanyak 215 Satker yang
terdiri dari Kantor Pusat dan Kantor Daerah melakukan pengadaan melalui e-
procurement, hasilnya sebanyak 207 Satker (96,28%) sudah melakukan
pengadaan melalui e-procurement.
Dengan demikian pencapaian kinerja tidak mencapai target. Dasar penetapan
target dan realisasi ini adalah perhitungan jumlah Satker Kantor Pusat dan
Kantor Daerah yang melaksanakan pengadaan dengan menggunakan e-
procurement.
Gambar 3.10.Grafik Target dan Realisasi Indikator Ketiga
Laporan Kinerja (LKJ)67
Penurunan capaian pada indikator ketiga tahun 2019 (96,28%)
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 (98%). Hal ini disebabkan hal
yang tidak dapat dilakukan intervensi oleh Biro Keuangan dan BMN selaku satker
pembina terkait Pengadaan Barang/Jasa kepada satker mitra di Kantor Pusat
dan Kantor Daerah.
a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja
Pencapaian target kinerja Indikator Ketiga tidak lepas dari terobosan yang
dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN yaitu sebagai berikut:
1) Pelatihan dan sertifikasi PBJ yang secara simultan dilaksanakan setiap
tahunnya untuk meningkatkan kualitas SDM pelaksana PBJ;
2) Dilaksanakannya workshop monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan
jasa;
3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pra DIPA 2018
4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e katalog
5) Sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang
cepat kepada satker di lingkungan Kementerian Kesehatan
Melalui kegiatan pengadaan menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan telah
menyelesaikan 24.981 paket dengan pagu sebesar Rp15.986.460.060.145,-
dengan hasil lelang sebesar Rp12.259.375.138.263,- dan mampu menghemat
keuangan negara sebesar Rp3.727.084.921.882,- dari nilai pagu selesai yang
dilelangkan di LPSE Kementerian Kesehatan. Nilai tersebut lebih besar jika
dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2017. Pada tahun 2017
pengadaan menggunakan LPSE Kementerian Kesehatan telah menyelesaikan
1.964 paket dengan pagu sebesar Rp4.647.070.222.774,- dengan hasil lelang
sebesar Rp4.040.553.645.850,- dan mampu menghemat keuangan negara
sebesar Rp606.516.576.924,-. Hasil yang melebihi target tersebut seharusnya
dapat lebih maksimal dengan inovasi-inovasi dari para pengelola PBJ seperti
pelaksanaan Kontrak Payung dan optimalisasi pengadaan melalui e catalogue.
b. Permasalahan :
1. Pembaharuan aplikasi RUP oleh LKPP yang menghambat pengisian RUP
oleh satker pada Triwulan I tahun 2019
2. Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada terjadinya lelang
ulang dan tidak terlaksana
3. Terlambatnya pelaksanaan PBJ yang disebabkan oleh terlambatnya
penyiapan dokumen PBJ dan kualitas dokumen PBJ
Laporan Kinerja (LKJ)68
4. Perencanaan dan pelaksanaan PBJ Pra DIPA masih belum optimal
5. Pembahasan e catalogue bidang kesehatan di LKPP memakan waktu yang
cukup lama dikarenakan LKPP memerlukan bantuan teknis dari kementerian
terkait.
6. Tidak semua satker memiliki alokasi belanja modal
7. Rencana Tindak Lanjut
1) Melakukan advokasi kepada LKPP untuk mengurangi updating aplikasi
SIRUP di awal tahun anggaran
2) Membuat surat edaran dan koordinasi mengenai pengadaan barang/jasa
melalui proses lelang Pra DIPA kepada seluruh satuan kerja dan Unit Organisasi
di lingkungan Kemenkes
3) Membuat atau mengembangkan aplikasi PBJ untuk pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan PBJ
4) Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi dengan para pelaku PBJ (KPA,
PPK, PP dan Pokja ULP) di lingkungan Kemenkes untuk mengurangi lelang
ulang dan proses gagal lelang.
5) Penguatan Pengadaan Barang/Jasa Kemenkes melalui pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang pada saat ini masih dalam tahap
penyusunan Naskah Akademik
C. SUMBER DAYA/ REALISASI ANGGARANAlokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.31.140.631.000,- dengan
realisasinya sebesar Rp.28.011.854.582,- (89.95%). Realisasi pada tahun 2019
ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018
dikarenakan terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp.2.167.614.000,- atau
±7% dari total anggaran, yang didalamnya terdapat persiapan biaya operasional
untuk satker UKPBJ (1,2 M) yang apabila satker tersebut belum terbentuk makan
anggarannya tidak dapat dicairkan dan sisanya efisiensi perjadin (939 Juta).
Alokasi awal sebesar Rp.28.640.631.000 ada kenaikan sebesar 8% dari
alokasi tahun 2017 yang digunakan untuk renovasi ruang rapat, gudang
penyimpanan dan meubelair. Namun pada bulan oktober terdapat tambahan
dana dari dana insentif kemenkes sebesar Rp.2.500.000.000 yang digunakan
untuk percepatan penyelesaian proses hibah/dropping Dekon TP dan katalog
sektoral Kemenkes.
Laporan Kinerja (LKJ)69
Grafik 3. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran 2018 dan 2019
Penyerapannya tidak mencapai 90%, hal ini dikarenakan proses
pengadaan renovasi ruang rapat dan gudang penyimpanan mendapatkan harga
terbaik sehingga dapat dikatakan efisiensi dalam hal pengadaan. Sedangkan
untuk penyerapan belanja barang diluar anggaran yang diblokir terserap sangat
baik yaitu Rp.26.063.033.693,-(98.47%). Biro Keuangan dan BMN melakukan
antisipasi dari setiap stakeholder seperti identifikasi kegiatan yang tidak perlu dan
tidak dapat dilaksanakan menjadi kunci dalam rangka peningkatan daya serap
dan pelaksanaan kegiatan prioritas yang terlaksana secara optimal.
Realisasi dekon kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan
BMN tahun 2019 sebesar Rp 2.192.027.043,- (89,38%). Dari pagu total sebesar
Rp 2.452.601.000,-. Menu anggaran dekon hanya terdiri dari alokasi untuk
honorarium petugas SAI/SIMAK dan perjadin untuk melakukan konsultasi ke
pusat terkait laporan keuangan, BMN dan perbendaharaan.Kurang optimalnya
penyerapan disebabkan beberapa satker belum menggunakan menu kegiatan
konsultasi ke pusat secara optimal atau tidak sesuai dengan rencana yang telah
dituangkan kedalam RKAKL
1. Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sampai
dengan Tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima)
pegawai dan dianalisa bahwa dari segi pendidikan dan kepangkatan memiliki
kualitas yang baik. Namun dari segi usia terlihat adanya ancaman yang serius
terkait keberlangsungan SDM di Biro Keuangan dan BMN. Dari total 95 pegawai
sebanyak 41% berusia 51 sd 60 tahun yang artinya dalam beberapa tahun
26.112.082.00031.140.631.000
24.467.891.45528.011.854.582
2018 2019
ALOKASI REALISASI
Laporan Kinerja (LKJ)70
kedepan jumlah SDM di Biro Keuangan dan BMN akan berkurang hampir 50%.
Berikut rinciannya :
a. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Usia
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah
1 21 – 30 6
2 31 – 40 28
3 41 – 50 22
4 51 - 60 39
Total 95
b. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Golongan
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
1 Pengatur / IIc 3
2 Pengatur Muda Tk I / IId 0
3 Penata Muda / IIIa 4
4 Penata Muda Tk I / IIIb 44
5 Penata / IIIc 16
6 Penata Tk I / IIId 18
7 Pembina / IVa 7
8 Pembina Tk I / IVb 2
9 Pembina Utama Madya / IVc 1
Total 95
Laporan Kinerja (LKJ)71
c. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Pendidikan
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 SLTP 0
2 SLTA 24
3 DIPLOMA III 7
4 S1 42
5 S2 22
Total 95
d. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Jenis Kelamin
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki – Laki 45
2 Perempuan 50
Total 95
e. Komposisi SDM Biro Keuangan dan BMN Berdasarkan Jabatan
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 Struktural 16
2 Staf Pelaksana 73
3 Fungsional 6
Total 95
Laporan Kinerja (LKJ)72
Selain dari segi jumlah pegawai, peningkatan kualitas SDM Biro
Keuangan dan BMN menjadi Fokus perhatian untuk terus ditingkatkan. Proses
peningkatan kapasitas (capacity building) dan pembangunan karakter (caracter
building) SDM menjadi hal yang mutlak dilakukan karena berkembang tidaknya
suatu organisasi sangat dipengaruhi adanya kepedulian dan kualitas SDM dalam
menggerakkan organisasi. Dalam proses ini tentu dapat dilakukan dengan
beragam cara, baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis
kompetensi, tugas belajar, dan outbond atau pola permainan, yang kesemuanya
itu untuk meningkatkan performa SDM organisasi dalam menjalankan tugasnya.
Adapun proses peningkatan kapasitas dan pembangunan karakter yang
telah dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN yaitu :
1. Melaksanakan capacity building dengan melibatkan seluruh pegawai Biro
Keuangan dan BMN di Banyuwangi, Jawa Timur
2. Internalisasi secara berkala nilai-nilai integritas, etika ASN, serta informasi
lain yang diperlukan pegawai dalam memperkaya pengetahuan pegawai.
3. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Peningkatan
SDM dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa
Selain itu, dalam rangka meningkatkan motivasi pegawai di lingkungan
Biro Keuangan dan BMN dalam hal kinerja dan gaya hidup sehat untuk
mendukung Germas. Satker Biro Keuangan dan BMN memberikan reward
kepada beberapa orang pegawai dengan 2 (dua) kategori :
1. Diberikannya penghargaan Most Dedicated Employee 2019 kepada 1 (satu)
orang pegawai Biro Keuangan dan BMN dengan kriteria penilaian didasarkan
pada nilai SKP terbesar, kinerja dan integritas yang tinggi
2. Diberikannya penghargaan Most Healthy and Sporty Employee 2019 kepada
3 (tiga) orang pegawai sebagai bentuk keterlibatan dalam penerapan pola hidup
sehat, penerapan K3 dan penerapan 5S.
Adapun progress aksi perubahan nyata Agent of Change Biro Keuangan
dan BMN antara lain sebagai berikut :
1. Pencanangan Biro Keuangan dan BMN sebagai satker WBK (Wilayah Bebas
dari Korupsi) tahun 2019
2. Pembinaan pengelolaan keuangan dalam hal tingkat kepatuhan terhadap
penerbitan kartu pengawasan pada kontrak yang dilakukan
Laporan Kinerja (LKJ)73
3. Ajakan perilaku hidup sehat salah satunya dengan mendorong para pegawai
untuk melakukan peregangan setiap pukul 10.00 dan 14.00
4. Internalisasi salam sehat, revolusi mental bidang kesehatan dan aksi
perubahan harian pada pertemuan rakorstaf di lingkungan Biro Keuangan dan
BMN
2. Sumber Daya AnggaranSeluruh Kegiatan Biro Keuangan dan BMN ini dibiayai dari DIPA Biro
Keuangan dan BMN Nomor : SP DIPA-024.01.1.465921/2019 tanggal 5
Desember 2018 sebesar Rp.28.640.631.000,-. Namun dalam pelaksanaan tahun
berjalan terjadi beberapa kali Revisi DIPA, yaitu :
1. Revisi I pada tanggal 20 Juni 2019 dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA menjadi sebesar Rp.28.640.631.000,- yaitu penyelesaian proses buka
blokir anggaran sebesar Rp.5.072.526.000,- yang digunakan untuk proses
renovasi ruang rapat dan gudang penyimpanan sekaligus penyesuaian
perjalanan dinas menjadi kegiatan baru.
2. Revisi II tanggal 28 Juni 2019 dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA
tetap sebesar Rp.28.640.631.000,- yaitu Biro Keuangan dan BMN melakukan
penyesuaian Halaman III DIPA agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Revisi III tanggal 27 Agustus 2019 dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA tetap sebesar Rp.28.640.631.000,- yaitu pergeseran alokasi belanja modal
antar komponen yang digunakan untuk penambahan pada kegiatan renovasi
ruang rapat dan gudang penyimpanan.
4. Revisi IV tanggal 30 Oktober 2019 dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA menjadi sebesar Rp.31.140.631.000,- yaitu Biro Keuangan dan BMN
mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- dari dana insentif
kemenkes yang dipergunakan untuk percepatan penyelesaian proses
hibah/dropping BMN Dekon TP dan Katalog Sektoral Kemenkes
Adapun optimalisasi dan efisiensi anggaran seperti tergambar dalam tabel
berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)74
NO KODE/OUTPUT PAGU REALISASI SISA DANA % BLOKIR%
(-BLOKIR)1 2035.951 (Layanan Sarana dan Prasarana) 2.506.329.000 1.948.820.889 557.508.111 77,76 - 77,76
2 2035.955 (Layanan manajemen keuangan) 8.916.682.000 8.436.536.025 480.145.975 94,62 318.374.000 98,12
3 2035.956 (Layanan manajemen BMN) 10.749.641.000 9.899.722.096 849.918.904 92,09 620.640.000 97,74
4 2035.970 (Layanan Dukungan Manajemen Satker) 3.230.547.000 3.224.846.852 5.700.148 99,82 - 99,82
5 2035.994 (Layanan perkantoran) 5.737.432.000 4.501.928.720 1.235.503.280 78,47 1.228.600.000 99,85
TOTAL 31.140.631.000 28.011.854.582 3.128.776.418 89,95 2.167.614.000 96,68
Tabel 3.23. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2018
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2019, tampak
bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Keuangan dan BMN adalah
sebagai berikut :
AKUN NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2019
Barang Konsumsi 605.515.550
Tanah 14.694.375.000
Peralatan dan Mesin 2.409.691.695
Gedung dan Bangunan 4.069.288.601
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.011.578.000
Aset Tetap dalam Renovasi 0
Aset Tetap Lainnya 213.525.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (427.730.366)
Aset Tak Berwujud 606.567.500
Akumulasi Amortisasi (9.641.535.374)
Aset Lain-lain 0
Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya (2.103.274.905)
BMN Ekstrakomptabel 11.640.561
Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel (0)
TOTAL ASET 27.610.541.346
Tabel 3.24. Barang Milik Negara yang menjadi Aset Biro Keuangan dan BMN
Laporan Kinerja (LKJ)75
D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Tabel 3.25Sandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja
Biro Keuangan Dan BMN Tahun 2019
% Alokasi Realisasi % Blokir%
(-Blokir)
1Layanan Sarana dan PrasaranaInternal
Tersedianya Layanan Sarana danPrasaran Internal Satker - 1 Layanan 1
BulanLayanan
100% 2,506,329 1,948,821 77.76% 0 77.76%
2Layanan ManajemenKeuangan
Persentase satker yangmenyampaikan laporan keuangantepat waktu dan berkualitas sesuai
dengan SAP untuk mempertahankanWTP (100%)
100% 1 Layanan 1 Layanan 100% 8,916,682 8,436,536 94.62% 318,374 98.12%
Persentase nilai aset tetap yang telahmendapatkan Penetapan Status
Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan(100%)
107%
Persentase pengadaanmenggunakan e-procurement
(100%)96%
4 Dukungan Manajemen SatkerTersedianya Dukungan Layanan
Manajemen Satker- 1 Layanan 1 Layanan 100% 3,230,547 3,224,847 99.82% 0 99.82%
5 Layanan PerkantoranTersedianya Layanan Operasional
Perkantoran dan PemeliharaanPerkantoran
- 12Bulan
Layanan12
BulanLayanan
100% 5,737,432 4,501,929 78.47% 1,228,600 99.85%
31,140,631 28,011,855 89.95% 2,167,614 96.68%Total Pagu
1 Layanan Layanan1 100%3 Layanan Manajemen BMN
NO KEGIATAN
RENSTRA
TARGET REALISASI
10,749,641
output 2019
Target Capaian
620,640 97.74%
RKAKLAnggaran 2019 (Ribuan Rupiah)
9,899,722 92.09%
Dari tabel diatas terlihat semua kegiatan cukup efektif dalam halpencapaian hasil dan serapan. Dari total anggaran sebesarRp.31.140.631.000,- terealisasi sebesar Rp.28.011.855.000,- (89,95%).Rendahnya realisasi tersebut disebabkan masih ada anggaran yangdiblokir sebesar Rp.2.167.614.000,- atau ±7% dari total anggaran, yangdidalamnya terdapat persiapan biaya operasional untuk satker UKPBJ (1,2M) yang apabila satker tersebut belum terbentuk makan anggarannya tidakdapat dicairkan dan sisanya efisiensi perjadin (939 Juta) namun seluruhtarget outputnya tercapai. Selain itu dengan anggaran yang tersediamembuat para stakeholder pengelola anggaran di Biro Keuangan dan BMNmengalihkan penyerapan anggaran tersebut ke kegiatan-kegiatan prioritasyang mendukung peningkatan indikator kinerja satker. Namun demikian ditahun-tahun mendatang perlu dievaluasi efektifitas perencanaan anggarantiap-tiap program yang mendukung indikator kinerja agar lebih meningkatlagi.
Laporan Kinerja (LKJ)76
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2019 berjalan dengan
efektif untuk mendukung pencapaian kinerja, terbukti dengan capaian kinerja
dapat memenuhi/ melebihi target dengan penggunaan dana/anggaran yang ada.
4. PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANPEMBINAAN ORGANISASI
Sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang telah ditetapkan
adalah meningkatnya bidang layanan dan hukum dengan Indikator kinerja
kegiatan Perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan organisasi
ada dua yaitu:
1) Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasipengawasan dan penyidikan yang diselesaikanJumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan
dan penyidikan yang diselesaikan meliputi:
a. Jumlah Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah/
Rancangan Peraturan/ Keputusan Presiden
b. Jumlah Permenkes/ Kepmenkes
c. Jumlah Perjanjian Kerjasama dan MoU
d. Penanganan Kasus Hukum
e. Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan
f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan
2) Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksanaJumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana, meliputi :
a. Penataan Organisasi, Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan, Analisa
Jabatan dan Analisa Beban Kerja
b. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi.
A. CAPAIAN KINERJAPencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada
kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan
nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada
dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Secara keseluruhan capaian sasaran dan
tujuan dari Indikator kegiatan perumusan peraturan perundang-undangan telah
Laporan Kinerja (LKJ)77
tercapai baik target per tahun maupun target akumulatif bahkan dapat dikatakan
jauh melebihi jumlah yang ditargetkan. Hal ini dapat menggambarkan kinerja
organisasi yang cukup bagus, namun demikian perlu dievaluasi kembali karena
deviasi antara target dan capaiannya terlalu tinggi. Hal ini dapat dijadikan
pertimbangan dalam perencanaan target periode Renstra berikutnya.
Sasaran Indikator Kinerja2015 2016 2017 2018 2019
T R % T R % T R % T R % T R %
meningkatnyabidanglayanan danhukumdenganIndikatorkinerjakegiatanPerumusanperaturanperundang-undangan danpembinaanorganisasi
Jumlah produkhukum,penangananmasalah hukumdan fasilitasipengawasan danpenyidikan yangdiselesaikan4
215
399
233 410 234 407 233 404
232 486 209,48
Jumlah produklayananorganisasi dantatalaksana
27 37
22 34 15 15 15 15
15 18 120
Gambar 3.13Grafik Kumulatif target dan capain kinerja Tahun 2015-2019
Jika melihat grafik diatas, maka nampak bahwa target akhir tahunan
Renstra hampir mendekati 2 (dua) kali lipat. Hal ini dapat dijadikan bahan
evaluasi dalam penentuan target periode Renstra 2020-2024.
242 255 249 248 247
436 444422 419
050
100150200250300350400450500
2015 2016 2017 2018 2019
Target Kumulatif
Realisasi Kumuliatif
Laporan Kinerja (LKJ)78
1. Pencapaian indikator tahun 2019Sebagai gambaran capaian kinerja tahun 2019 , berikut disampaikan
tabel besaran target dan realisasi masing-masing indikator.
Target dan Realisasi Tahun 2018 Biro Hukum dan Organisasi.
Sasaran Indikator Kinerja Target2019
Realisasi2019 Persentase
MeningkatnyaLayanan BidangHukum danOrganisasi
1. Jumlah produkhukum, penangananmasalah hukum danfasilitasi pengawasandan penyidikan yangdiselesaikan
232 486 209,48%
2. Jumlah produklayanan organisasidan tatalaksana
15 18 120%
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator Jumlah produk hukum,
penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang
diselesaikan sebanyak 486 produk hukum dari target yang ditetapkan sebanyak
232 produk hukum dengan prosentase sebesar 209,48 %, sedangkan untuk
indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana dapat diselesaikan
sebanyak 18 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 15 dokumen
dengan prosentase sebesar 120 %. Dari data tersebut dapat digambarkan kedua
indikator tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan di tahun 2019.
1) Indikator jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum danfasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan :Definisi operasional dari “jumlah produk hukum, penanganan masalah hukumdan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan“ adalah
sejumlah produk hukum yang dapat berupa peraturan, proses penanganan
masalah hukum serta fasilitasi pelaksanaan tugas hukum yang diselesaikan dan
atau dilimpahkan sesuai kewenangan.
Untuk mengukur keberhasilan dari indikator tersebut, produk kegiatan yang
dihasilkan sebagai berikut:
a. Rancangan Undang Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) dan Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden (R.Perpres/R.Keppres) Bidang Kesehatan.Keputusan/Peraturan Meteri Kesehatan/Perjanjian Kerja Sama Kondisi yangdicapai :
Laporan Kinerja (LKJ)79
Dalam penyusunan RUU, RPP dan R.PerPres bidang kesehatan
ditargetkan 8 buah sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, dan
dihasilkan 1 RUU yaitu RUU Kebidanan, 1 RPP tentang Pengelolaan Tenaga
Kesehatan, 1 Peraturan Presiden tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan
1 Inpres yaitu Inpres Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi
dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi, Global, dan Kedaruratan Nuklir,
Biologi dan Kimia. Total Output yang dihasilkan sebanyak 4
RUU/RPP/R.Perpres/Inpres dari 8 RUU/RPP/R.Perpres/Inpres yang ditargetkan.
Beberapa capaian tersebut bukan merupakan target yang diusulkan di tahun
2019, namun dalam perkembangannya memerlukan penyelesaian yang lebih
cepat dan mendesak. Untuk RPP Peraturan Pelaksanan Undang-Undang
Kekarantinaan, RPP Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Tenaga Kesehatan
dan Fasyankes. Namun keduanya sedang dalam tahap pembahasan antar
Kementerian sedangkan RPP Pembiayaan belum dapat di bahas karena sampai
saat ini draft belum dikirimkan ke Biro Hukum dan Organisasi, masih di bahas di
unit teknis terkait dalam hal ini adalah Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan (PPJK). Sedangkan Perpres Dokter Layanan Primer masih dibahas
dan telah diusulkan ke dalam program penyusunan rancangan Peraturan
Presiden tahun 2020. Dengan demikian, capaian dari
RUU/RPP//R.Perpres/Inpres sebanyak 50% dari yang telah ditargetkan
b. Keputusan/Peraturan Meteri Kesehatan/Perjanjian Kerja Sama
Kondisi yang dicapai:
Penyusunan Kep/PerMenkes pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 99
(Sembilan puluh sembilan) dan telah terealisasi sebanyak 289 (dua ratus
delapan puluh sembilan) Kep/PerMenkes dengan prosentase 2291,92%. Hal ini
dipengaruhi karena capaian Keputusan Menteri Kesehatan.
Perjanjian Kerja Sama pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh) dan
telah terealisasi sebanyak 9 (sembilan) Perjanjian Kerja Sama dan MoU dengan
prosentase 90%. Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan MoU tidak mencapai target
tahunan karena bergantung pada jumlah usulan yang masuk.
Jika diakumulasikan produk hukum tersebut mencapai jumlah 302 (tiga ratus
dua) produk hukum dari target 117 (Seratus tujuh belas) atau setara
258,12%.Pencapaian pada tahun 2019, apabila dibandingkan dengan
pencapaian tahun 2018, prosentase pencapaian selalu diatas 100%. Dengan
Laporan Kinerja (LKJ)80
demikian bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu
maksimal.
c. Penanganan Masalah Hukum dan Fasilitasi Pengawasan danPenyidikan
Kondisi yang dicapai:
Kegiatan penanganan masalah dan kasus hukum terkait kepegawaian, asset,
pelayanan kesehatan serta judicial review serta fasilitasi pengawasan dan
penyidikan dengan target sebanyak 115 kasus telah terealisasi sebanyak 184
produk dengan prosentase sebesar 160%. Kontribusi capaian tertinggi adalah
pengananan terkait asset Kementerian Kesehatan. Justifikasi realisasi output
lebih besar dari pada target adalah dikarenakan jumlah kasus dan permasalahan
yang akan masuk tidak dapat diprediksi secara akurat, selain itu banyak kasus
dan permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih berproses.
Kasus yang tertangani terdiri dari:
1) 21 kasus perdata;
2) 4 kasus TUN;
3) 5 kasus judicial review;
4) 152 penanganan permasalahan asset Kementerian Kesehatan.
Selain penanganan kasus tersebut juga telah disusun kurikulum dan moduk
Pendidikan dan pelatihan tenaga pengawas bidang kesehatan.
Dari penanganan masalah dan kasus hukum di atas, Biro Hukum dan Organisasi
berhasil memenangkan kasus antara lain :
1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan rumah
negara milik BBLK Palembang (inkracht pada tingkat Pertama)
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah di Jl.
Kimia No. 12 Jakarta Pusat antara RSCM dengan Sdr. Moenzir Hoesein (inkracht
pada tingkat Kasasi)
3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa penguasaan tanah dan
bangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 3 Jakarta Pusat (inkracht pada tingkat
Pertama).Gugatan sengketa kepemilikan tanah di jl. Sumatera No. 50
Laporan Kinerja (LKJ)81
Gondangdia Jakarta Pusat (Puskesmas Gondangdia) (inkracht pada tingkat
Peninjauan Kembali)
4. Gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 374/Gunung
tanggal 10 Agustus 1999, luas 6.322 m² yang terletak di jalan Hang Jebat III/F3,
Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan (Menang
pada tingkat Pertama, saat ini dalam proses Banding)
5. Gugatan Melawan Hukum atas penguasaan 8 (delapan) unit tanah dan
bangunan rumah negara Golongan II Poltekkes Kemenkes Bandung (Menang
pada tingkat Pertama dan Banding)
6. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pidato politik Prabowo Subianto
terkait alat pencuci ginjal di RSCM (inkracht pada tingkat Pertama)
7. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kelalaian dalam
memproses pembuatan penetapan angka kredit (PAK) jenjang utanma jabatan
Fungsional dokter a.n. dr. Amir Siddik (inkracht pada tingkat Pertama dan
Banding)
8. Gugatan Perbuatan melawan hukum atas penghunian tanpa izin rumah
negara di lingkungan Poltekkes Surabaya yg berlokasi di Jalan Pucang Jajar
Timur II/6, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya (Menang
pada tingkat Pertama dan Banding)
9. Gugatan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 374 tahun 1999 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Menang pada tingkat Pertama, saat ini dalam proses Banding)
10. Gugatan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 2014 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Menang pada tingkat Pertama dan Banding)
11. Gugatan pembatalan SK Menkes tentang Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun a.n. dr. Yohona dan Jawaban Somasi Dir.
SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudrohusodo Makassar (inkracht pada
tingkat Pertama)
12. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kesalahan diagnosa
oleh dokter di RS Harum Sisma Medika (Menang pada tingkat Pertama dan
Banding).
Laporan Kinerja (LKJ)82
2) Indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksanaDefinisi operasional dari “jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana“
adalah sejumlah pengorganisasian dan tatalaksananya serta produk reformasi
birokrasi yang dihasilkan dan atau dievaluasi.
Indikator kedua ini merupakan sejumlah kegiatan, dimana produknya diarahkan
untuk menata organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Kondisi yang dicapai :
Target pada tahun 2019 sebanyak 15 dokumen organisasi dan tatalaksana dan
telah dapat dihasilkan sebanyak 18 dokumen atau setara dengan 120%.
Selain Organisasi dan Penatalaksanaanya, kegiatan lainnya yang mendukung
pencapaian indikator ini adalah terkait implementasi reformasi birokrasi. Kegiatan
ini menjadi pendukung peningkatan kualitas dan capaian kinerja terhadap 8
(delapan) area perubahan.
Capaian indikator jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana selama
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. RPMK Kriteria Klasifikasi KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Hasil evaluasi kelembagaan Kementerian Kesehatan
3. Pengaturan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Pengaturan Organisasi
Puskesmas dan Revisi PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Johanes Leimena
Ambon
5. Evaluasi pelaksanaan RB Kemenkes berupa subin PMPRB Online, Survei
dan Evaluasi
6. RPMK Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian
Kesehatan
7. RPMK 34 Rumah Sakit UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Pemetaan jabatan eselon III dan IV di lingkungan Kantor Pusat Kementerian
Kesehatan
9. SOP Penyusunan Laporan Persediaan
10. SOP Penyusunan Dokumen Catatan Atas Laporan BMN
11. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. SOP Penyusunan Reancana Aksi Kinerja (RAK)
13. Penyelesaian usulan Rancangan Permenkes Pedoman Penataan Organisasi
dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenkes
Laporan Kinerja (LKJ)83
14. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
15. Rancangan Kepmenkes Proses Bisnis Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia
16. Rancangan Kepmenkes tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
17. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
18. Rancangan Kepmenkes tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2018a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian targetBeberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tahun 2019 terdapat faktor
yang menjadi pendukung namun juga terdapat faktor yang menghambat. Berikuti
ini merupakan yang mempengaruhi pencapaian target baik yang berdampak
positif maupun negatif antara lain adalah sebagai berikut;
1) SDM yang kompeten dan SDA yang mencukupi. Namun demikian secara
kuantitas jumlahnya masih kurang.
2) Komitmen / dukungan pimpinan serta perubahan kebijakan dalam
penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelesaian kasus,
dan penataan organisasi dan tatalaksana
3) Distribusi / pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kompetensi masing-
masing.
4) Kebutuhan akan jabatan fungsional dan banyaknya jabatan fungsional yang
baru.
5) Kurangnya peran counterpart dalam hal ini Hukormas Unit Utama dalam
penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelesaian kasus,
dan penataan organisasi dan tatalaksana
6) Kebijakan KemenPANRB belum terstandar dan Rancangan RPJMN serta
Renstra Kemenkes 2020-2024 belum final sehingga berpengaruh dalam
penataan organisasi maupun penyusunan konsep proses bisnis kemenkes.
7) Beberapa SOP sudah disusun sebelum ada Proses Bisnis, sehingga sedikit
menghambat dalam penyusunan konsep proses bisnis yang ideal.
Laporan Kinerja (LKJ)84
8) Kurangnya pemahaman dan konsep yang pasti dalam penataan OTK
Kemenkes sampai dengan UPT dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
9) Pelaksanaan RB di Kemenkes belum dilakukan secara rutin dan terkoordinir
dengan baik.
Selain hal-hal tersebut dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan
kegiatan-kegiatan pendukung yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut
adalah sebagai berikut:
1) Pengumpulan dan Kajian Perundangan Bidang Kesehatan
Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan
perundang–undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
2) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan ProdukHukum Lainnya.
Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain
seperti Perjanjian kerjasama dan MoU.
3) Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan BidangKesehatan
Tertanganinya kasus dan permasalahan hukum terkait Kepegawaian, Aset,
Pelayanan Kesehatan serta Jucicial Review, penanganan pengurusan
penyelesaian kekayanan intelektual, serta fasilitasi pelaksanaan pengawasan
dan peyidikan bidang kesehatan.
4) Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Terselenggaranya sosialisasi dan penguatan peraturan perundang–undangan di
bidang kesehatan baik di daerah sekitar Jakarta maupun di provinsi/kabupaten
kota dengan sasaran petugas dinas kesehatan, biro/bagian hukum pemda,
organisasi profesi, rumah sakit, organisasi fasilitas kesehatan, dan institusi
pendidikan.
5) Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak
Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari
Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan dengan adanya
Laporan Kinerja (LKJ)85
kemajuan dalam bidang medis dan kesehatan perlu disesuaikan
implementasinya dengan mempertimbangkan suatu keyakinan tertentu
mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim.
6) Dokumentasi dan Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Terpantaunya pengelolaan, pengklasifikasian, pengelopokan, pengarsipan, dan
dokumentasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ke dalam
buku himpunan peraturan perundang-undangan.
7) Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) dan Publikasi PeraturanPerundang-Undangan
Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-
undangan Biro Hukum dan Organisasi media secara online melalui website
hukor.kemkes.go.id sehingga setiap orang dapat mengakses, memberikan
masukan, dan pertanyaan terkait peraturan perundang-undangan bidang
kesehatan yang diterbitkan.
8) Pengembangan Aplikasi SMART HOUR
Aplikasi SMART HOUR dibentuk sebagai upaya dalam penataan administrasi
pembentukan peraturan perundang-undangan seperti: inventarisir kelengkapan
administrasi usulan peraturan perundang-undangan, tracking proses verbal,
penyampaian masukan dan kendala melalui sistem aplikasi terorganisir.
9) Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Legislasi Kesehatan
Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan 5 tahunan pada setiap periode
RPJMN dan Renstra sedangkan program legislasi kesehatan dilakukan setiap
tahun. Seperti proses perencanaan pada umumnya kegiatan ini dilakukan n-1.
Dengan adanya perencanaan regulasi diharapkan dalam penyusunan produk
hukum sudah dapat direncanakan sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan
evaluasi terkait progress penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.
10) Penataan Organisasi
Penyusunan desain organisasi Kementerian Kesehatan dilakukan dengan
menggunakan pendekatan holistik, berupa pemetaan mandat peraturan
Laporan Kinerja (LKJ)86
perundang-undangan, pertimbangan arahan Presiden, isu strategis, arah
kebijakan pembangunan bidang kesehatan. Saat ini, sedang berproses
penyederhanaan birokrasi sesuai dengan mandat Presiden, Hal ini akan
berdampak pada pergeseran jabatan-jabatan struktural ke dalam jabatan
fungsional.
11) Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan
Kerangka kelembangaan yang telah disusun (desain organisasi) telah dijabarkan
dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan, yang bertujuan untuk
memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan, sekaligus akan dipetakan keterlibatan dan peran dari
lintas sektor/pemangku kepentingan/ masyarakat dalam pelaksanaan alur proses
kegiatan di bidang kesehatan. Selain itu juga disusun SOP terkait alur
penyelesaian pekerjaan.
12) Penyusunan Analisis Jabatan
Dengan adanya kebijakan baru mengenai penyederhanaan birokrasi akan
berdampak pada pergeseran jabatan-jabatan struktural ke dalam jabatan
fungsional. Pemetaan Jabatan sangat diperlukan untuk mewadahi peralihan
jabatan tersebut.Selain itu juga perlu adanyanya penataan jabatan baik jabatan
pelaksana maupun jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan.
13) Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi
Biro Hukum dan Organisasi Sebagai Sekretariat bertugas memfasilitasi
Pelaksanaan Refomasi BIrokrasi Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut
antara lain submit PMPRB Online, Survei pelaksanaan RB di lingkungan
Kemnekes dengan metode SMS Blast, dan Evaluasi Penilaian RB di lingkungan
Kemenkes tahun 2019.
b. PermasalahanDalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa permasalahan,
antara lain sebagai berikut :
1) Permasalahan yang ditemui dalam penyusunan produk hukum :
1. kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait masih
menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU, RPP dan R Perpres.
Laporan Kinerja (LKJ)87
Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor penghambat karena
terdapat beberapa materi yang harus mendapatkan klarifikasi dari kementerian
yang menjadi penanggungjawabnya;
2. masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk Permenkes dan atau
Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi belum
jelas secara substansi sehingga harus lakukan gelar substansi kembali. Hal ini
tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya;
3. khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya melebihi
target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan banyak draf yang
diajukan secara cito;
4. belum adanya konsistensi antara perencanaan yang telah diusulkan dalam
program legislasi kesehatan dengan realisasi usulan yang masuk.
5. belum ada kesiapan unit teknis untuk pembahasan rancangan peraturan
(RPP tentang Pelaksanaan UU Karkes dan RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa)
dan terdapat peraturan yang ditunda pembahasannya karena bersinggungan
dengan regulasi lain (RUU tentang Wabah)
2) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penanganan masalah dankasus hukum terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan sertajudicial review dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasanbidang kesehatan:
1. kesulitan dari Bagian Hukormas unit Utama dalam penanganan masalah
dan perkara hukum.
2. pendokumentasian yang kurang baik sehingga menghambat pengumpulan
bukti dalam penanganan perkara.
3. perhatian terhadap pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah baik di UPT
maupun Unit Utama masih kurang sehingga menimbulkan masalah yang
seharusnya dapat dicegah menjadi masalah yang dibawa ke ranah peradilan.
4. penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan Kementerian
Kesehatan banyak yang bergantung pada Kementerian/ Lembaga/ Pihak lain
yang tidak bisa dikendalikan progressnya oleh Kemenkes namun Kemenkes
tetap memantaunya.
Laporan Kinerja (LKJ)88
5. draft Permenkes terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kemenkes telah diserahkan ke Bagian Peraturan Perundang-undangan II,
namun sampai saat ini masih belum selesai.
3) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan layanan organisasi dantatalaksana:
1. Kebijakan pimpinan yang berubah-ubah menyebabkan kesulitan dalam
memutuskan penetapan OTK UPT
2. Kesulitan dalam pengumpulan data hasil kinerja UPT yang akan menjadi
kriteria penilaian dalam penataan UPT
3. Pemberlakuan penyederhanaan birokrasi memerlukan pemetaan dan
analisis terhadap 52 satker kantor pusat dan 166 satker UPT
4. Pelaksanaan RB di level eselon I terlambat dilakukan, karena adanya
perubahan kebijakan KemenPANRBusulan/masukan substansi dan tindak lanjut
dari unit sangat lama, tidak komprehensif dan sering berubah-ubah/tidak sesuai
substansi;
5. Konsep proses bisnis yang disusun masih berubah-ubah mengikuti
perubahan penyusunan RPJMN dan Renstra Kemenkes 2020-2024.
6. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan masukan unit teknis dalam
penyusunan Proses Bisnis UPT, sehingga perlu konfirmasi masukan langsung
dari UPT terkait untuk penyusunan SOP UPT.
7. Penyusunan SOP masih dilakukan masing-masing satker berdasarkan apa
yang selama ini dilaksanakan, sehingga SOP sejenis yang ada belum terstandar
rmasih diperlukan pemahaman yang kuat terkait pembentukan UPT untuk
seluruh unit di lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Kementerian Dalam Negeri belum dapat memberi rekomendasi
pembentukan UPT dengan nomenklatur Balai mengingat balai belum termasuk
dalam kategori Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasar Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Peta jabatan terus-menerus berubah
10. Perubahan kebijakan menyebabkan pengelolaan organisasi dan
kepegawaian menjadi terhambat.
Laporan Kinerja (LKJ)89
c. Pemecahan MasalahUpaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
adalah sebagai berikut :
1) Upaya Pemecahan Masalah dalam penyusunan produk hukum :
1. Dalam menyusun usulan perencanaan program legislasi kesehatan,
sebaiknya unit teknis perlu kematangan konsep sehingga pada saat pelaksanaan
usulan yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi tidak jauh berbeda dengan
apa yang telah direncanakan demikian pula perlu dilakukan penyaringan yang
lebih ketat terhadap usuluna regulasi;
2. membuat sistem uji kelayakan pembentukan peraturan menteri kesehatan
untuk menyaring peraturan menteri kesehatan yang akan ditetapkan;
3. ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali dengan
masukan materi yang akan dibahas;
4. pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I untuk
peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan terhadap SOP;
5. melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan pendampingan
penyusunan rancangan awal produk peraturan.
2) Upaya pemecahan masalah dalam dalam penanganan masalah dankasus hukum terkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan sertajudicial review dan fasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasanbidang kesehatan:
1. mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana tindak lanjut
penyelesaian kasus dan permasalahan di lingkungan Kementerian Kesehatan
dengan Unit terkait;
2. melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi hal-hal yg
berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum;
3. Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang terkait
dengan aset BMN;
4. meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan
5. tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di luar
Kemenkes dengan berkordinasi secara intensif dengan K/L terkait dan
Laporan Kinerja (LKJ)90
Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya hukum di jalur litigasi sehingga
ada progres yang konkrit terhadap penanganannya
3) Upaya penyelesaian masalah dalam kegiatan layanan organisasi dantatalaksana:
1. koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian PAN dan RB,
Kementerian Dalam Negeri untuk penyamaan persepsi kegiatan organisasi dan
tata laksana;
2. penguatan dan pembagian peran yang jelas dengan Sekretariat Unit Eselon
I dalam penyelesaian permasalahan kegiatan;
3. menstandarkan output/produk/tahapan kegiatan untuk satuan kerja yang
sejenis;
4. membangun aplikasi SOP AP untuk memudahlan pengumpulan data dari
unit dan untuk menjadi data base untuk evaluasi SOP AP Kementerian
Kesehatan;
5. penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan dan
implementasi konsep organisasi dan tatalaksana.
d. Rencana Tindak LanjutSebagai upaya tindak lanjut dari pemecahan masalah perlu dilakukan langkah-
langkah konkrit yang harus dilakukan antara lain :
1) Rencana tindak lanjut dalam penyusunan produk hukum antara lain :1. Memperbaiki atau menyempurnakan program kerangka regulasi legislasi
kesehatan n-1 (untuk tahun berikutnya) dengan menambahkan persyaratan
urgensi dan kesiapan rancangan peraturan;
2) Rencana tindak lanjut dalam penanganan masalah dan kasus hukumterkait kepegawaian, asset, pelayanan kesehatan serta judicial review danfasilitasi pelaksanaan penyidikan dan pengawasan bidang kesehatan:
1. Mendorong Hukormas untuk berperan aktif dalam penanganan kasus dan
masalah di lingkungan Kementerian kesehatan melalui rapat-rapat koordinasi
2. Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang terkait
dengan aset BMN
3. Meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan
Laporan Kinerja (LKJ)91
4. membuat matrik prioritas penyelesaian dan penanganan kasus hukum dan
aset. Terdapat 4 prioritas kasus dan masalah yang harus diselesaikan tahun
2020 yaitu; persiapan gugatan kepada ahli waris dr. Anantyo Muchtar dengan
objek gugatan rumah negara di Jl. Karang Anyar Gunung, Semarang, Persiapan
gugatan kepada penghuni rumah negara Jl. Tjik Di Tiro No. 3 dan 7 Jakarta
Pusat, Persiapan gugatan kepada penghuni rumah negara milik Poltekkes
Bandung, Persiapan gugatan kepada penghuni rumah negara milik Poltekkes
Semarang.
3) Tindak lanjut dalam kegiatan layanan organisasi dan tatalaksana:
1. Penyusunan OTK Unit Eselon I segera diusulkan ke KemenPANRB
2. Melakukan pembahasan penyederhanaan birokrasi dengan Kementerian
PANRB
3. Melakukan pertemuan rutin dan berkala dengan Tim POKJA RB Kemenkes
dan Tingkat Eselon I.
4. Menguraikan Konsep proses Bisnis yang telah disetujui Pimpinan menjadi
sub-sub proses hingga ke level (n)
5. Memproses Penetapan Rancangan Peta Proses Bisnis UPT.
6. Memfasilitasi penyusunan SOPT yang terstandard.
7. Mendorong unit pembina JF segera menetapkan formasi JF
8. Memproses penetapan peta jabatan kantor pusat dan UPT di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
B. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN
1. Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi
didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dimana bekerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya karena setiap SDM telah ditetapkan sesuai dengan
jabatan dan keahliannya serta memiliki dedikasi yang baik. Jumlah SDM Biro
Hukum dan Organisasi tahun 2019 sebanyak 61 (Enam puluh satu) orang
pegawai aktif, 2 (dua) orang tugas belajar, 2 (dua) orang Cuti di Luar
Tanggungan Negara (CLTN)
Laporan Kinerja (LKJ)92
2. Sumber Daya AnggaranPada Tahun 2019 alokasi awal anggaran Biro Hukum dan Organisasi
sebesar Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya
mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan
yaitu terdapat penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan
untuk kegiatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi Kementerian Kesehatan sehingga total anggarannya menjadi Rp.
17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan 31
Desember 2019 sebesar Rp 16.554.469.015,00 atau 93,28%.
Alokasi Angaran sebesar Rp. 17.512.388.000,00 memiliki andil yan besar
terhadap capaian kinerja yang telah direalisasikan. Terdapat efisiensi
penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat
digambarkan bahwa dengan capaian realisasi anggaran 93,28%, Biro Hukum
dan Organisasi dapat menyelesaikan capaian kinerja yang ditargetkan. Efisiensi
penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.191.923.985 atau sekitar 6,72% dari total
anggaran tahun 2019.
Berikut ini adalah gambaran alokasi anggaran, realisasi dan capaian kinerja yang
dihasilkan :
Tabel 4
Alokasi Anggaran, Realisasi dan Capaian Kinerja yang dihasilkan per Output
(dalam ribuan)
No Output Anggaran Realisasi % Capaian Utama/Pendukung
1 Produk dan LayananHukum yang akanmendukungpembangunan bidangkesehatan
10.214.695 9.762.336 95.57 486Dokumen
Utama
2 Layanan Organisasidan Tatalaksana
2.514.355 2.421.364 96.30 18Layanan
Utama
3 Layanan Sarana danPrasarana Internal
940.000 803.446 85.47 1Layanan
Pendukung
4 Layanan DukunganManajemen Satker
1.540.661 1.335.041 86.65 1Layanan
Pendukung
Laporan Kinerja (LKJ)93
5 Layanan Perkantoran 2.536.682 2.232.281 88 1Layanan
Pendukung
17.512.388 16.526.459 94,37
Dari tabel diatas tergambar bahwa selain output utama dalam mendukung
pencapaian indikator kinerja juga terdapat output layanan sarana dan prasarana
internal, layanan dukungan manajemen Satker, dan layanan perkantoran. Ketiga
output pendukung tersebut tidak dapat terserap secara maksimal dan masih
dibawah 90% dikarenakan berbagai faktor antara lain: beberapa spesifikasi
pengadaan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan tidak terdapat di dalam e-
katalog sehingga harus dilakukan secara custom sehingga memerlukan waktu
lebih lama, layanan dukungan manajemen Satker sangat bergantung pada
kegiatan yang diinisiatif oleh Satker lain, sedangkan layanan perkantoran tidak
terserap maksimal karena stok barang persediaan awal tahun cukup banyak
sehingga pengadaan 2019 tidak banyak. Berikut ini adalah gambaran realisasi
anggaran Biro Hukum dan Organisasi tahun 2015-2019.
Grafik 7:Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran
Biro Hukum dan OrganisasiTahun 2015-2019
Dari grafik tersebut, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 maka
terdapat penurunan prosentase penyerapan dari 94,35% menjadi 93,28%.
Namun demikian, secara rupiah mengalami peningkatan dari Rp.
16.523.604.199,00 menjadi Rp. 16.554.469.015,00. Hal ini berbanding lurus
dengan peningkatan anggaran dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari Rp.
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
19,06
24,76
10,10
17,51 17,7514,34
16,03
9,85
16,53 16,55
Pagu Realisasi
Laporan Kinerja (LKJ)94
17.512.388.000,00 menjadi Rp. 17.746.393.000,00. Dapat disimpulkan bahwa
selama tahun 2015-2019 anggaran yang proporsional untuk Biro Hukum dan
Organisasi berada di range empat belas milyar sampai dengan tujuh belas milyar
rupiah. Selama periode Renstra 2015-2019 anggaran paling rendah pada tahun
2017 dengan anggaran 10.099.587.000 sedangkan alokasi anggaran tertinggi
pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 24.761.232.000. Untuk realisasi anggaran
tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 97,50 % sedangkan realisasi terendah
pada tahun 2016 yaitu sebesar 64,73 %.
Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan
Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan
anggaran kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.
3. Sumber Daya Sarana dan PrasaranaDalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Hukum di dukung dengan Sarana
dan Prasarana antara lain seperti :
Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor digunakan sebagai saran dan prasarana penunjang
kemudahan mobilitas dalam pelaksanaan tugas. Kendaraan operasional yang
dimiliki Biro Hukum dan Organisasi berupa Mobil Eselon II sebanyak 1 unit dan
mobil operasional sebanyak 5 unit, sedangkan motor operasional sebanya 9 unit.
Personal Computer (PC)
Salah satu sarana prasarana yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan
tugas pengolahan data. PC yang tercatat dalam SIMAK BMN Tahun 2019
sebanyak 85 unit, akan tetapi akan dihapuskan sebanyak 15 unit karena rusak
berat.
Laptop
Laptop yang dimiliki sebanyak 62 unit dan akan dihapuskan sebanyak 6 unit
karena rusak berat
Printer dan LCD Proyektor
Printer yang dimiliki sebanyak 64 unit dan akan dihapuskan sebanyak 15 unit
karena rusak berat sedangkan LCD Proyektor yang ada sebanyak 10 unit.
Selain sarana dan prasarana diatas juga terdapat sarana dan prasarana lain
seperti lemari arsip, meja dan kursi kerja, 5 (lima) ruang rapat, sofa tamu, dan
sebagainya.
Laporan Kinerja (LKJ)95
C. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYAa. Efisiensi atas Penggunaan Anggaran
Dalam penyusunan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2019 telah
menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses penyusunannya
telah melalui proses sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah
ditetapkan;
b. perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator
kinerja yang telah ditetapkan;
c. usulan kegiatan dan penganggarannya sudah sesuai ketentuan yang
berlaku.
Setiap bagian di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam melakukan
penyusunan usulan kegiatan berdasarkan fungsinya sesuai dengan Permenkes
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan. Usulan anggaran juga disesuaikan dengan target indikator kinerja
organisasi yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2015-2019 Nomor HK.01.07/Menkes/422/2019. Selain
itu kegiatan sudah mengikut petunjuk penelitian dan reviu RKA K/L alokasi
anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan untuk usulan
anggaran kegiatan telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
Pada Tahun 2019 alokasi awal anggaran Biro Hukum dan Organisasi
sebesar Rp.15.243.338.000,00. Alokasi anggaran dalam perjalanannya
mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan
yaitu terdapat penambahan sebesar Rp. 2.503.055.000,00 yang dimaksudkan
untuk kegiatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Praktik
Kedokteran, Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Kesehatan, Jasa Konsultan Proses Bisnis, dan Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi Kementerian Kesehatan sehingga total anggarannya menjadi Rp.
17.746.393.000,00. Total anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan 31
Desember 2019 sebesar Rp 16.554.469.015,00 atau 93,28%.
Alokasi Angaran sebesar Rp. 17.512.388.000,00 memiliki andil yan besar
terhadap capaian kinerja yang telah direalisasikan. Terdapat efisiensi
Laporan Kinerja (LKJ)96
penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dapat
digambarkan bahwa dengan capaian realisasi anggaran 93,28%, Biro Hukum
dan Organisasi dapat menyelesaikan capaian kinerja yang ditargetkan. Efisiensi
penggunaan anggaran sebanyak Rp. 1.191.923.985 atau sekitar 6,72% dari total
anggaran tahun 2019.
Berdasarkan aplikasi SMART DJA tergambar bahwa pencapaian kinerja
Biro Hukum dan Organisasi sebesar 98,33%. Hal ini dilihat dari berbagai faktor
yaitu realisasi anggaran, konsistensi dengan RPD awal, konsistensi dengan RPD
akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi yang semua diformulasikan
dengan suatu rumus oleh Kementerian Keuangan. Namun demikian data
tersebut belum optimal, hal ini tergambar dari prosentase realisasi anggaran
masih di angka 86,68% sedangkan berdasarkan data aplikasi OM SPAN sebesar
93,28%
Pencapaiaan Kinerja berdasarkan Aplikasi SMART DJA
Realisasi Anggaran berdasarkan Aplikasi OM SPAN DJPB
Laporan Kinerja (LKJ)97
b. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia
Bila melihat kajian Analisis Beban Kerja dan kebutuhan pegawai Biro
Hukum dan Organisasi membutuhkan kecukupan beberapa pegawai, sebagai
berikut:
a. 1 (satu) orang kepala Subbagian Advokasi Hukum II
b. 5 (lima) orang perancang perundang-undangan
c. 3 (tiga) orang pengelola keuangan
d. 1 (satu) orang sekretaris
Untuk mengisi kekosongan sementara, Biro Hukum dan Organisasi
mempekerjakan tenaga non PNS untuk membantu pekerjaan teknis perancang
peraturan perundang-undangan, sekretaris, dan tenaga supporting lainnya
sebanyak 11 orang sebagai pramubakti dan 1 orang pengemudi kendaraan dinas
untuk Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
5. KEGIATAN PENGELOLAAN URUSAN TATA USAHA, KEPROTOKOLAN,RUMAH TANGGA, KEUANGAN DAN GAJI
Target dan capaian indikator kegiatan pengelolaan urusan tata usaha
keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji dapat dijelaskan melalui tabel
berikut ini :
Capaian Kinerja 5 (Tiga) Tahun TerakhirMatrik Data Target dan Capaian Periode Tahun 2015 s.d. 2019
Sasaran Indikator Kinerja2015 2016 2017 2018 2019
T R % T R % T R % T R % T R %
Terlaksananya urusanketatausahaan,keprotokolan,kerumahtanggaan,keuangandan gaji
Persentaseterselenggaranyaadministrasikorespondensi,pengaturan acaradan kegiatanpimpinan denganbaik dan lancarsesuai aturan
91 92,5 102
92 96,83 105
Persentasepelayanandokumenperjalanan dinasluar negeri tepatwaktu
91 91,45 100
92 92,98 101
Persentase 80 85,25 107 82 92,65 113
Laporan Kinerja (LKJ)98
Sasaran Indikator Kinerja2015 2016 2017 2018 2019
T R % T R % T R % T R % T R %
pembinaankearsipan dantata naskah dinas
60 67,66 11365 77,77 120
Persentasetersedianyasarpras kantor
100 96,55 97100 99,22 99
Persentasepembayaran gajidan/atau insentiftenaga kesehatandtrategis tepatsasaran
92 98 107
93 99,5 107
Persentaseterselenggaranyaadministrasikorespondensi,pengaturan acaradan kegiatanpimpinan sesuaidengan SOP
93 95 102 94 96
102
95 96,56
101,64
PersentasepengelolaankearsipanKemenkes
2020,09
100 25
25,11
100
30 30,14
100,4
Persentasepelayanandokumenperjalanan dinasluar negeri tepatwaktu
93 97,1
104 94 98
,2
105
95 100 105,26
Persentaseterpeliharanyaprasarana kantor
96 96 100 97 97
100
98 98 100
Persentasepembayaran gajidan/atau insentiftenaga kesehatanstrategis tepatwaktu
9797,65
101 98
98,04
100
99 99,33
100,33
A. Capaian Kinerja1. Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan
acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOPCapaian kinerja Bagian TU Pimpinan dan Protokol berdasarkan penyerapan
anggaran pada tahun 2016 yaitu tercapai sebesar 85%, kemudian meningkat
menjadi 97% di tahun 2017, dan pada tahun 2018 mencapai sebesar 92,76%,
dan serta tahun 2019 mencapai sebesar 90,93%. Sedangkan apabila ditinjau
berdasarkan IKK, pada tahun 2016 sebesar 97%, tahun 2017 sebesar 95%,
tahun 2018 sebesar 96%, dan pada tahun 2019 mencapai sebesar 96,56%.
Laporan Kinerja (LKJ)99
2. Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian KesehatanCapaian indikator pada Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan sesuai
dengan pedoman kearsipan yaitu mencapai 30,14% dari target yang ditetapkan
pada tahun 2019 sebesar 30%. Berikut grafik persentase pengelolaan kearsipan
Kementerian Kesehatan di bawah ini:
3. Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan
Target Indikator pada Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar
negeri tepat waktu pada Tahun 2018 adalah 94%, sedangkan hasil capaian dari
kegiatan tersebut melebihi dari target yang direncanakan yaitu 98,42%. Berikut
rincian capaian indikator setiap bulan yaitu :
Grafik 3.2Capaian IKK
Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan
Laporan Kinerja (LKJ)100
4. Persentase Pelayanan Dokumen Perjalanan Dinas Luar NegeriTarget Indikator pada Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar
negeri tepat waktu pada tahun 2019 adalah 95%. Hasil capaian dari kegiatan
tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Berikut rincian
capaian indikator setiap bulan yaitu :
Grafik 3.3Persentase Pelayanan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Persentase Terpeliharanya Prasarana KantorTarget Indikator pada Persentase Terpeliharanya Prasarana Kantor pada Tahun
2019 adalah 98%, sedangkan hasil capaian dari kegiatan tersebut adalah sesuai
target yang direncanakan yaitu 98%.
Grafik 3.4
Capaian IKK Terpeliharanya Prasarana Kantor
Laporan Kinerja (LKJ)101
1. Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatanstrategis tepat waktuTarget indikator kinerja dari pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan
strategis tepat waktu tahun 2019 adalah 99%, realisasi yang dicapai sampai
dengan akhir tahun anggaran 2019 adalah sebesar 99,33%. Pembayaran gaji
dan insentif tenaga kesehatan terdiri dari Gaji CPNS dan PNS Sekretariat
Jenderal, PNS DPK, serta tenaga kesehatan strategis yang meliputi tenaga PTT,
Nusantara Sehat (NS), Residen, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).
Target dan hasil capaian dari kegiatan tersebut dapat dilihat di dalam diagram
dibawah ini yaitu:
Grafik 3.5Capaian IKK
Persentase Pembayaran Gaji dan /atau InsentifTenaga Kesehatan Strategis Tepat Waktu
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2018Untuk Indikator Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi,pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP sebagaiberikut :
1. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Komitmen dari pimpinan maupun staf dalam menjalankan setiap tugas untuk
menyukseskan target yang telah ditetapkan;
Kualitas dan kemampuan SDM dalam menjalankan tugas sehari hari;
Laporan Kinerja (LKJ)102
Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang cukup untuk menunjang
setiap kegiatan Pimpinan;
Terjalinnya komunikasi yang baik dan perbaikan terus menerus dalam satu
bagian maupun dengan luar bagian;
2. Permasalahan
Bahan untuk acara yang mendadak sifatnya akan bersifat kurang maksimal
karena waktu penyiapan yang sangat singkat;
Bahan masuk yang terlalu dekat dengan hari acara, tidak ideal dengan yang
seharusnya yaitu H-7 acara harus diterima oleh Menteri;
Komunikasi yang dilakukan membutuhkan dukungan peralatan komunikasi
baik pengolah data maupun alat komunikasi yang mobile seperti smart phone
dan laptop yang mendukung kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian
informasi, sedangkan sarana yang ada masih kurang mendukung;
Jam kerja yang melebihi 8 jam dalam sehari bahkan sering kali bekerja di
hari libur, disesuaikan dengan kebutuhan penyiapan kegiatan pimpinan;
Respon unit terkait seringkali lambat dan tidak sesuai dengan target waktu;
Penyerapan dana anggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang sangat
tinggi dikarenakan Pimpinan juga harus menyesuaikan jadwal kunjungan kerja
Presiden RI yang tidak bisa diprediksi (diluar perencanaan) dengan jumlah lokasi
lebih dari satu serta jaraknya yang cukup berjauhan sehingga memerlukan
personil protokol lebih banyak di tiap lokasi sedangkan alokasi anggaran yang
tersedia dalam DIPA terbatas;
Aplikasi EFS masih perlu perbaikan karena kesulitan dalam proses input
surat masuk, disposisi dan pencarian terutama surat-surat terkait Pimpinan;
Masih terdapat Unit Kerja yang membuat verbal surat keluar belum sesuai
dengan Tata Naskah Dinas;
Masih terdapat Unit Kerja yang tidak berkoordinasi dengan Sub Bagian TU
Sekretaris Jenderal terkait verbal surat keluar yang sifatnya segera;
3. Pemecahan Masalah Biro Umum perlu lebih mensosialisasikan Tata Naskah Dinas ke semua Unit
Kerja;
Perlu pendampingan dalam pengelolaan kearsiapan;
Laporan Kinerja (LKJ)103
Biro umum perlu mneyempurnakan aplikasi EFS untuk kelancaran
persuratan di Kementerian Kesehatan;
4. Rencana Tindak Lanjut
Mengadakan rapat koordinasi penyiapan bahan melibatkan team speech
writer dari setiap unit;
Membuat aplikasi acara yang lebih mudah digunakan dan juga lebih aman
dikarenakan Google Calender mudah diubah baik sengaja mau pun tidak
sengaja sehingga history acara yang terjadwal bias hilang dari database;
Perlu dilakukan manajemen piket untuk hotline tersendiri terkait dengan
acara Menteri Kesehatan sehingga satu pintu untuk berkoordinasi terkait acara
Menteri Kesehatan;
Perlu adanya PIC (menjadi anggota WAG) disetiap unit kerja yang dapat
membantu menyampaikan informasi kepada pimpinan terkait dengan
pendampingan kegiatan Menteri Kesehatan;
Penunjukan dalam penugasan harus lebih efektif dan efisien dengan tetap
mempertimbangkan semua kegiatan bisa terakomodir dengan baik sesuai
dengan jenis acara dan jumlah titik lokasi yang dikunjungi oleh Menteri
Kesehatan;
Mengajukan permohonan permintaan perlengkapan kantor ke bagian
rumah tangga dengan spesifikasi yang lebih detail;
Perlu dilakukan Pembinaan teknis (Bimtek) Keprotokolan ke daerah daerah
untuk sosialisasi mengenai keprotokolan di kalangan internal Kemenkes agar
dapat membantu tugas protokol di daerah.
Indikator Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan danPersentase Pelayanan Dokumen Perjalanan Dinas Luar NegeriUntuk Indikator Persentase Pengelolaan Kearsipan Kementerian Kesehatan dan
Persentase Pelayanan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut :
1. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Komitmen dan peran serta pimpinan dalam mensukseskan dan
menggalakkan program-program Bagian Kearsipan dan Admnistrasi Biro Umum
dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor :
Laporan Kinerja (LKJ)104
HK.02.01/Menkes/231/2017 tentang Pengelolaan Arsip pada Satker dan UPT
Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan;
Telah diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor
HK.02.02/III/121/2018 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan Biaya APBN di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
menunjang pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
Kualitas SDM Kearsipan (Arsiparis dan Pengelola Arsip);
Komitmen dan Kerjasama Satuan Kerja dan UPT Kementerian Kesehatan
dalam melakukan Pengelolaan Arsip;
Membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian
Kesehatan dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
Proporsi anggaran yang cukup baik;
Telah ditetapkannya pedoman-pedoman kearsipan di tahun 2017-2019;
2. Permasalahan Belum optimalnya penguatan pengelolaan arsip di Lingkungan Unit Utama
sehingga masih banyak satker dan UPT yang melakukan pengelolaan arsip
belum sesuai pedoman kearsipan;
Belum semua Satker dan UPT mempunyai Fungsional Arsiparis serta belum
optimalnya pengetahuan Fungsional Arsiparis dalam melaksanakan pengelolaan
arsip di era industri 4.0;
Belum terencana dan terarah peta jalan kearsipan sehingga pengelolaan
arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan masih belum terkoordinasi dengan
baik;
Masih terdapat permohonan pengusulan Administrasi PDLN dari Unit yang
mendekati waktu keberangkatan dan dokumen persyaratan belum lengkap
sesuai SOP;
Para pelaksana PDLN belum semuanya melaporkan hasil penugasan;
Masih terdapat kendala teknis di pihak eksternal Kemenkes (Setneg,
Kemenlu);
3. Pemecahan Masalah
Penguatan pengelolaan arsip di Unit Utama dengan melakukan koordinasi
dan pendampingan pengelolaan arsip di Unit Utama, dan diharapkan dapat
diterapkan di satker dan UPT di Unit Utama masing-masing;
Laporan Kinerja (LKJ)105
Penambahan jumlah arsiparis dengan melakukan inpassing arsiparis,
sedangkan untuk peningkatan pengetahuan bisa melalui sertifikasi, pelatihan,
work shop, dan lain-lain bekerjasama dengan ANRI, Universitas maupun asosiasi
arsiparis Indonesia;
Membuat peta jalan dengan berkoordinasi dengan ANRI, Biro Hukum dan
Organisasi Kementerian Kesehatan serta Unit Utama dibantu oleh konsultan dari
praktisi kearsipan;
Melakukan sosialisasi mengenai sistematika pembuatan laporan PDLN
berdasarkan Surat Edaran Sekjen;
Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara mengenai rencana
integrasi sistem PDLN online Kemenkes dengan SIMPEL Setneg;
Membuat Surat edaran Sekretaris Jenderall untuk mendorong seluruh Unit
Utama dan satker untuk mengajukan permohonan PDLN melalui aplikasi e-office;
Penambahan SDM dengan kualifikasi menguasai Programming
4. Rencana Tindak Lanjut
Pendampingan pengelolaan arsip meliputi pemberkasan arsip aktif,
penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan penyusutan
arsip dengan metode pelatihan dan on job training;
Melakukan inpassing, sertifikasi, pelatihan yang mendukung dan menunjang
peningkatan kapasitas SDM Kearsipan;
Mengirimkan surat tanggapan yang menginfokan tentang batasan waktu dan
persyaratan dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dapat diproses;
Meningkatkan Koordinasi dengan Tim Koordinator Unit yang merupakan
Pengelola administrasi PDLN di Sekretariat Unit Utama, Biro, Pusat dan
Sekretariat KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Tim Sekretariat di Biro
Umum;
Meningkatkan koordinasi dengan para pihak di Kementerian terkait PDLN;
Mendorong seluruh unit utama dan satker untuk mengajukan permohonan
PDLN melalui aplikasi e-office;
Indikator Persentase Terpeliharanya Prasarana Kantor1. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Kegiatan kerumahtanggaan lebih bersifat situasional terutama pada bulan
Agustus sampai dengan November 2019 sedangkan bulan Januari sampai
dengan Juli pelaksanaan kegiatan masih bersifat normatif;
Laporan Kinerja (LKJ)106
Proses pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yaitu lebih banyak
dilakukan pada triwulan ketiga dan empat;
Belum tersosialisasinya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa
berbasis elektronik bagi para Penyedia dan Pengguna;
2. Permasalahan Masih terdapatnya gagal lelang pada proses pengadaan kegiatan
management building pada saat lelang Pra DIPA sehingga tidak dapat dilakukan
penunjukkan pada awal tahun anggaran;
Keterlambatan dalam proses penyampaian dokumen tagihan pekerjaan;
Kurangnya kompetensi SDM dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
Ketidaksesuaian perencanaan awal dengan pelaksanaan pada tahun
berjalan akibat dari kebutuhan yang mendesak untuk operasional perkantoran;
3. Pemecahan Masalah Melakukan koordinasi dengan pihak ULP dan membuat suatu kesepakatan
pemecahan masalah terhadap terjadinya gagal lelang;
Pejabat Pembuat Komitmen diminta untuk membuat surat teguran jika
Penyedia belum menyampaikan penagihan setelah 5 (lima) hari kerja setelah
pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012;
Melakukan reviu kegiatan yang terdapat dalam DIPA dan menyesuaikan
kembali perencanaan sesuai kebutuhan yang bersifat mendesak untuk
operasional perkantoran agar target capaian indikator kinerja tetap tercapai;
4. Rencana Tindak Lanjut Merencanakan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa serta
administrasi kerumahtanggan untuk pegawai;
Monitor dan evaluasi secara berkala agar kegiatan berjalan sesuai
RPK/RPD;
Indikator Persentase Pembayaran Gaji dan/atau Insentif Tenaga KesehatanStrategis Tepat Waktu1. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Kesesuaian data pengangkatan dengan data pembayaran Tenaga
Kesehatan Strategis;
Laporan Kinerja (LKJ)107
Pengajuan pembayaran gaji dan insentif Tenaga Kesehatan Strategis ke
KPPN dilakukan setiap tanggal 21 - 26 di bulan sebelum pencairan sehingga
dapat dibayarkan tepat waktu di awal bulan berikutnya;
Dukungan sarana prasarana kerja memadai, sistem informasi/aplikasi gaji
berfungsi optimal;
Kemampuan dan integritas SDM sangat baik;
Jadwal pencairan dipatuhi dan dikawal secara ketat;
2. Permasalahan
Masih terdapat permasalahan pembayaran insentif terhadap tenaga
kesehatan Nusantara Sehat yaitu:
1. Ketidaksesuaian data yang meliputi nomor dan nama rekening Bank, lokus
penempatan serta jenjang Pendidikan di dalam SK;
2. Keterlambatan penetapan SK pengangkatan yang mengakibatkan
keterlambatan dalam pengajuan Insentif;
3. Penyesuaian potongan pajak dalam Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)
pada akhir tahun yang tidak sesuai dengan perhitungan perpajakan dalam kasus
tertentu;
4. Pengangkatan NS aktif sebagai CPNS mempengaruhi pembayaran gaji dan
insentif sehingga berakibat pada kelebihan pembayaran. Hal tersebut
dikarenakan belum adanya regulasi dalam sistem pengendalian dan monitoring;
Terdapat permasalahan pembayaran insentif PTT:
1. Belum ada regulasi pengangkatan atau pemberhentian untuk 55 orang
tenaga PTT yang masih bertugas;
2. Masih dilakukannya pembayaran gaji dan insentif untuk tenaga PTT yang
berusia diatas 58 tahun;
Terdapat permasalahan pembayaran insentif terhadap tenaga kesehatan
WKDS /PGDS yaitu:
1. Adanya Gugatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2017
sehingga menyebabkan penyelenggaraan WKDS tidak dapat dilanjutkan dan
menunggu Peraturan Presiden pengganti WKDS yaitu Peraturan Presiden
Nomor 31 tahun 2019 yang baru terbit pada tanggal 14 Mei 2019 tentang
Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
Laporan Kinerja (LKJ)108
2. Penyesuaian potongan pajak dalam Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)
pada akhir tahun yang tidak sesuai dengan perhitungan perpajakan dalam kasus
tertentu;
Terdapat permasalahan pembayaran insentif terhadap tenaga kesehatan
Residen yang disebabkan karena:
1. Terlambatnya SK diterima di Biro Umum;
2. Sulitnya menghubungi pihak Perguruan Tinggi untuk mendapatkan data
dukung untuk diterbitkannya SPMT oleh Rumah Sakit;
3. Pemecahan Masalah
Melakukan komunikasi intensif untuk saling korektif terhadap kekeliruan atas
ketidaksesuaian data penugasan Nusantara Sehat;
Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait;
Mengingatkan kepada pengelola WKDS Pusat Perencanaan dan
Pemberdayagunaan SDM Kesehatan untuk mengirimkan dokumen yang belum
lengkap;
4. Rencana Tindak Lanjut Melakukan perencanaan penganggaran berdasarkan kebijakan
pengangkatan NS;
Mengusulkan kepada Biro Kepegawaian terkait tindak lanjut terhadap tenaga
PTT yang sudah memasuki usia 60 tahun berikut dengan batas waktu
pemberhentian pembayaran tenaga PTT yang tersisa;
Melakukan Koordinasi dengan Pusrengun dan Biro Kepegawaian terkait
mekanisme dan cara pembayaran Jaminan Kecelekaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) PGDS
Perlu melakukan review kembali terhadap Permenkes nomor 33 tahun 2018
terkait dengan mekanisme NS yang mengikuti CPNS pada saat masih bertugas
A. Sumber Daya/Realisasi Anggaran1. Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia (SDM) di Biro Umum tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)109
Dengan rincian
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah
sebanyak 200 orang
b. Tenaga Honorer (Pramubakti, Pengemudi, Pengamanan) adalah sebanyak
66 orang
Tenaga Outsourcing adalah sebanyak 376 orang
Rincian PNS/CPNS adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1Keadaan Pegawai Menurut Jabatan (Struktural dan Fungsional)
No Jabatan Jumlah
1 Jabatan Struktural 22
2A. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 16B. Jabatan Fungsional Umum (JFU) 162
Jumlah Seluruh Pegawai 200
Komposisi berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :
31%
10%
59%
PNS
Honorer
Outsourcing
Laporan Kinerja (LKJ)110
Gambar 3.6Grafik Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan
Komposisi menurut golongan:
Tabel 4.2Keadaan Pegawai Menurut Golongan Di Biro Umum Tahun 2019
No Golongan Jumlah1 Golongan I 62 Golongan II 553 Golongan III 1244 Golongan IV 15
Jumlah Seluruh Pegawai 200
Gambar 3.17Grafik Perbandingan keadaan pegawai menurut golongan
Laporan Kinerja (LKJ)111
Komposisi menurut pendidikan:
Tabel 3.24Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan Di Biro Umum Tahun 2019
No Pendidikan Jumlah1 Sekolah Dasar 6
2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 11
3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 81
4 Diploma III 26
5 Strata I 50
6 Strata II 25
7 Strata III 1
Jumlah 200
Tabel dan Grafik di atas menggambarkan kekuatan Sumber Daya Manusiayang ada di Biro Umum.
Berdasarkan proporsi berdasarkan jenis pendidikan, Sumber Daya Manusia
yang ada dirasakan belum memadai mengingat Biro Umum masih akan terus
meningkatkan kualitas pelayanan yang bersifat teknis maka diperlukan
peningkatan kualifikasi pendidikan yang memadai, minimal pada tingkat diploma.
Tingkat pendidikan SDM di Biro Umum paling banyak adalah lulusan Sekolah
Menengah Atas (SMA).
Dalam rangka memetakan potensi dan kondisi SDM di Biro Umum, telah
dibuatkan sebuah pemetaan Table Need Analysis Biro Umum. Hasil pemetaan
tersebut digunakan sebagai dasar dalam memetakan pegawai sesuai dengan
kompetensi jabatan, promosi jabatan pegawai, serta rencana
pelatihan/peningkatan kompetensi pegawai.
Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, serta
guna ketepatan jumlah, pendidikan, dan ketepatan penempatan SDM agar
sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi telah dialokasikan anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan setiap tahun. Daftar pelatihan peningkatan kompetensi
selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)112
Tabel 3.5Tabel Pelatihan Pegawai Biro Umum Pada Tahun 2019
No Jenis Pelatihan Jumlah
1 Pelatihan Penunjang Jabatan 22
2 Pelatihan Teknis 9
Jumlah 31
Dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi menuju Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang lebih profesional, di tahun 2019 ada delapan pegawai Biro
Umum yang telah mengikuti uji kompetensi berkaitan dengan salah satu syarat
dalam pengangkatan inpassing jabatan fungsional. Berdasarkan hasil uji
kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019, Biro Umum
telah mengusulkan 9 pegawai untuk dilakukan inpassing dan telah menjadi
pejabat fungsional. Sementara pegawai lainnya yang telah mengikuti dan lulus uji
kompetensi akan diusulkan setelah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait inpassing2019 Kementerian Kesehatan dan revisi Peta Jabatan Kementerian Kesehatan.
Dalam rangka tertibnya administrasi kepegawaian Biro Umum, di tahun 2019 Biro
Umum telah mengusulkan 17 usulan Kenaikan Pangkat Otomatis, 7 usulan
Kenaikan Pangkat Pilihan, 22 usulan Pemberhentian PNS Karena Mencapai
Batas Usia Pensiun, 1 usulan Pemberhentian PNS Karena Tewas, 1 usulan
Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri, 1 usulan Pemberhentian PNS
Karena Meninggal Dunia, 1 usulan Hukuman Disiplin Berat, dan telah turunnya 2
Surat Keputusan Menteri Kesehatan terkait penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat
Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun
berdasarkan usulan di tahun 2018.
2. Sumber Daya AnggaranAlokasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan,
Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji lebih kepada Belanja Operasional untuk
pembayaran gaji dan tunjangan/insentif serta Operasional Perkantoran. Postur
alokasi anggaran Satuan Kerja Biro Umum adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja (LKJ)113
Diagram 3.1Perkiraan Kebutuhan Alokasi Anggaran 2015 s.d. 2019
(Renstra Kementerian Kesehatan)
Tren Anggaran 2015 s.d. 2019 (dalam Ribu Rupiah)
Grafik diatas merupakan tren Pagu dan Realisasi anggaran Satker Biro Umum sejak
tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada grafik tersebut terlihat bahwa dalam kurun
waktu lima tahun, realisasi Biro Umum berada pada kisaran 47,43 % sampai
98.09 %. Realisasi terendah terdapat pada tahun 2017 dan tertinggi pada tahun
2019. Rendahnya penyerapan anggaran Biro Umum pada tahun 2017 secara
umum dipengaruhi oleh adanya akun 51 (dana transito). Selain itu, Nusantara
Sehat (NS) Individu mulai diberlakukan pada tahun 2017 dan anggaran di drop
-
1.000.000,0
2.000.000,0
3.000.000,0
4.000.000,0
2015 2016 2017 2018 2019
3.008.954,73.449.619,9
2.237.111,11.805.698,3
1.093.122,0
BIRO UMUM
2015 2016 2017 2018 2019*) PAGU 3.008.954.731 3.123.267.237 2.237.111.150 1.752.685.749 1.287.832.659 REALISASI 2.273.542.676 2.930.305.553 1.061.000.063 1.144.761.251 1.265.341.046
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
Laporan Kinerja (LKJ)114
87%
12%1%
Pagu Awal
Belanja Pegawai Belanja Barang90%
9% 1%
Pagu Akhir
Belanja Pegawai Belanja Barang
langsung dari Pusrenggun. Namun demikian, proses rekruitmen NS Individu baru
dimulai pada bulan Oktober sehingga penyerapan NS Individu pada tahun 2017
sangat rendah.
Sampai dengan Desember 2019, realisasi anggaran Biro Umum TA 2019
dapat terserap sebesar 98.09%. Selain dikarenakan tidak adanya dana transito,
memperbaiki kinerja anggaran pada tahun - tahun sebelumnya, pada tahun 2019
Biro Umum melakukan beberapa upaya penyerapan anggaran seperti:
1. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai RPK /RPD sehingga tidak
terjadi penumpukan di akhir tahun;
2. Menjaga konsistensi pembayaran gaji dan insentif tenaga kesehatan penugasan
khusus;
3. Melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala melalui Rapat
Koordinasi Bagian Paripurna; dan
Percepatan proses buka blokir anggaran. Diagram 3.3Komposisi Pagu Alokasi Awal dan Akhir Tahun Anggaran 2019
Untuk menunjang kinerjanya, pada tahun 2019 Biro Umum mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp.1.213.807.939.000,- (satu triliun dua ratus tiga
belas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah) sesuai petikan DIPA Satker Biro Umum Tahun Anggaran 2019 nomor :
DIPA-024.01.1.465930/2019 tanggal 5 Desember 2018. Selama tahun berjalan,
telah terjadi tiga kali perubahan jumlah anggaran sehingga total anggaran Satker
Biro Umum pada akhir tahun 2019 menjadi Rp1 .287.832.659.000,- (satu triliun
dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus
lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
1. Pengurangan anggaran Satker Biro Umum tahun 2019 sejumlah
Rp2.197.669.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus
Laporan Kinerja (LKJ)115
enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disebabkan pergeseran anggaran antar
program ke Direktorat Pelayanan Kesehatan sesuai Surat Direktur Anggaran
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-1515/AG/2019
Tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penambahan alokasi Belanja Pegawai anggaran Satker Biro Umum tahun 2019
sejumlah Rp75.470.689.000,- (tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta
enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari BA BUN
sesuai Surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor S-1903/AG/2019 Tanggal 4 Oktober 2019; dan
3. Penambahan anggaran Satker Biro Umum tahun 2019 sejumlah
Rp751.700.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang
berasal dari dana insentif Kementerian Kesehatan TA 2019 sesuai Surat
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-
2141/AG/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 yang kemudian dialokasikan untuk
penyediaan dukungan sarana area publik dan pengembangan aplikasi EFS.
4. Tabel 3.65. Sandingan RKA-K/L DIPA Awal dan DIPA Revisi 6 Satker Biro Umum
KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
PAGU DIPA AWAL TAHUN 2019 PAGU DIPA REVISI 7 TAHUN 2019VOLUME
/TARGET
SATUAN ALOKASI 2019(RP RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN ALOKASI 2019
(RP RIBU)
ProgramProgram DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya KementerianKesehatanKegiatanPengelolaan Urusan TataUsaha, Keprotokolan,Rumah Tangga, Keuangan,dan Gaji
1,213,807,939 1,287,832,659
OutputLayanan Umum[Base Line]
27,634,356 28,386,056
KomponenPelayanan PengelolaanGaji dan/atau InsentifTenaga KesehatanStrategis
1 layanan 1,388,880 1 layanan 1,506,115
Pelayanan PengelolaanGaji dan Tunjangan PNSdan CPNS Kemenkes
1 layanan 1,064,685 1 layanan 947,450
Laporan Kinerja (LKJ)116
KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
PAGU DIPA AWAL TAHUN 2019 PAGU DIPA REVISI 7 TAHUN 2019VOLUME
/TARGET
SATUAN ALOKASI 2019(RP RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN ALOKASI 2019
(RP RIBU)
Pelaksanaan LayananAdministrasi,Korespondensi dan AcaraPimpinan
1 layanan 3,286,074 1 layanan 3,286,074
Pengelolaan LayananKearsipan dan TataPersuratan Kementerianserta AdministrasiPerjalanan Dinas LuarNegeri Pimpinan
1 layanan 5,850,710 1 layanan 5,850,710
Pelaksanaan Urusan danPembinaanKerumahtanggaan
1 layanan 5,028,237 1 layanan 5,028,237
Pengadaan PerangkatPengolah Data danKomunikasi
5 paket 573,388 6 paket 703,796
Pengadaan Peralatan danFasilitas Perkantoran
1 paket 1,032,000 3 paket 2,137,342
Pembangunan danRenovasi Gedung danBangunan
2500 m2 8,201,382 2681 m2 7,717,332
Pengadaan KendaraanBermotor
2 unit 1,209,000 2 unit 1,209,000
OutputLayanan DukunganManajemen Satker[Base Line]
1 layanan 3,943,516 1 layanan 3,943,516
KomponenPenyusunan rencanaprogram dan Penyusunanrencana anggaran
1 dokumen 310,200 1 dokumen 310,200
Pelaksanaan pemantauandan evaluasi
1 dokumen 161,210 1 dokumen 264,110
Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
1 dokumen 1,500,820 1 dokumen 1,556,410
Pengelolaan kepegawaian 1 dokumen 1,660,906 1 dokumen 1,502,416Pelayanan umum,Pelayanan rumah tanggadan perlengkapan
1 dokumen 310,380 1 dokumen 310,380
OutputLayanan Perkantoran[Base Line]
1 layanan 1,182,230,067 1 layanan 1,255,503,087
Sub OutputPembayaran Gaji danTunjangan / Insentif SertaOperasional PemeliharaanKantor
1,182,230,067 1,255,503,087
Komponen
Laporan Kinerja (LKJ)117
KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
PAGU DIPA AWAL TAHUN 2019 PAGU DIPA REVISI 7 TAHUN 2019VOLUME
/TARGET
SATUAN ALOKASI 2019(RP RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN ALOKASI 2019
(RP RIBU)
Pembayaran Gaji danTunjangan
12 bulan 1,057,597,380 12 bulan 1,154,790,934
Operasional danPemeliharaan Kantor
12 bulan 124,632,687 12 bulan 100,712,153
Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Biro Umum setidaknya telah
melakukan tujuh kali revisi DIPA dengan kronologis sebagai berikut:
Diagram 3.4Revisi Anggaran TA 2019
Dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, realisasi
anggaran dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)118
Tabel 3.7Alokasi dan Realisasi Anggaran TA 2019
NO URAIAN JENIS BELANJA ALOKASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN % REALISASI
1 BELANJA PEGAWAI 1.154.790.934.000 1.143.013.310.950 11.777.623.050 98,98%
2 BELANJA BARANG 121.274.255.000 114.293.921.062 6.980.333.938 94,24%
3 BELANJA MODAL 11.767.470.000 8.033.813.742 3.733.656.258 68,27%
TOTAL 1.287.832.659.000 1.265.341.045.754 22.491.613.246 98,25%
Data berdasarkan Data Surat Perintah Membayar (SPM)Diagram 3.5
Dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, realisasianggaran dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)119
Pada tahun 2019, terdapat pekerjaan Pergantian dan Peremajaan Instalasi Listrik
Gedung Adhyatma total anggaran adalah sebesar Rp2.818.000.000 dengan
rincian Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000, Konsultan Pengawas
sebesar Rp50.000.000, pekerjaan fisik sebesar Rp2.700.000.000, dan penunjang
lainnya sebesar Rp18.000.000. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019,
yang terealisasi hanya sebesar Rp47.419.500 terdiri dari Konsultan Perencana
sebesar Rp39.908.000 dan penunjang lainnya sebesar Rp7.511.500.
Sedangkan Konsultan Pengawas sebesar Rp50.000.000 dan pekerjaan fisik
sebesar Rp2.700.000.000 gagal terlaksana dikarenakan gagal pada saat proses
tender pengadaan (gagal lelang). Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan tersebut
menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan direncanakan akan
dialokasikan kembali tahun pada 2021, tetapi jika pada tahun 2020 terdapat
APBN-Perubahan pekerjaan tersebut diprioritaskan diusulkan kembali.
Laporan Kinerja (LKJ)120
Tabel 3.8Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen
Kode Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %
2037 1.287.832.659.000 1.265.341.045.754 98,25%
962 28.386.056.000 23.551.120.038 82,97%
051 1.506.115.000 1.476.565.100 98,04%
052 947.450.000 911.129.292 96,17%
053 3.286.074.000 2.996.023.557 91,17%
054 5.850.710.000 5.687.444.839 97,21%
055 5.028.237.000 4.446.143.508 88,42%
056 703.796.000 661.959.957 94,06%
057 2.137.342.000 2.069.246.685 96,81%
058 7.717.332.000 4.248.542.100 55,05%
059 1.209.000.000 1.054.065.000 87,18%
970 3.943.516.000 3.594.541.986 91,15%
051 310.200.000 302.517.900 97,52%
052 264.110.000 251.909.456 95,38%
053 1.556.410.000 1.353.478.109 86,96%
054 1.502.416.000 1.390.196.121 92,53%
055 310.380.000 296.440.400 95,51%
994 1.255.503.087.000 1.238.195.383.730 98,62%
001 1.154.790.934.000 1.143.013.310.950 98,98%
002 100.712.153.000 95.182.072.780 94,51%
12.933.077.000 11.746.082.211 90,82%
Output / Komponen
Pelayanan Pengelolaan Gaji dan/atau InsentifTenaga Kesehatan Strategis
Pelaksanaan Layanan Administrasi,Korespondensi dan Acara Pimpinan
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga danperlengkapan
Bagian TU Pimpinan dan Protokol
Pengelolaan kepegawaian
Pembayaran Gaji dan/atau Insentif
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Layanan Perkantoran
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan,Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Penyusunan rencana program dan Penyusunanrencana anggaran
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
Pelaksanaan Urusan dan PembinaanKerumahtanggaan
Pengadaan Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Layanan Umum
Pembangunan dan Renovasi Gedung danBangunan
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Pelayanan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSdan CPNS Kemenkes
Pengelolaan Layanan Kearsipan dan TataPersuratan Kementerian serta AdministrasiPerjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan
Hal-hal yang mempengaruhi serapan realisasi anggaran pada belanja pegawai
antara lain :
Laporan Kinerja (LKJ)121
1.PengelolaanUP
2. DataKontra
k
3.Kesala
hanSPM
4.ReturSP2D
5. HalIII
DIPA
6.RevisiDIPA
7.PenyelesaianTagiha
n
8.Rekon
LPJ
9.Renka
s
10.Realisa
si
11.PaguMinus
12.Dispen
sasiSPM
% 100% 93% 80% 99% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%Capaian 10 13,95 4,80 5,96 4,94 5,0 14,87 5 5 20 4 4Bobot 10 15 6 6 5 5 15 5 5 20 4 4
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
a. Pengalokasian Anggaran Nusantara Sehat dilakukan berdasarkan tren
pengangkatan tahun 2017 dan 2018 serta didukung oleh kebijakan perencanaan
dan penganggaran dari Kementerian Keuangan.
b. Adanya monitoring dan Evaluasi secara periodik dilakukan terhadap belanja
pegawai dan belanja barang
c. Komitmen semua penanggung jawab program terhadap pelaksanaan
kegiatan dan mengacu kepada RPK dan RPD.
Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode Tahun Anggaran 2019 yang
terdiri dari 12 indikator instrumen pelaksanaan anggaran secara umum
mendapatkan hasil yang baik dengan nilai sebesar 97,52 (berdasarkan data
SPAN per tanggal 31 Desember 2019). Rincian 12 indikator tersebut dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut ini:
Diagram 3.6Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Dari diagram diatas dapat dilihat hasil nilai komulatif IKPA TA 2019 yang masih
belum maksimal, yaitu:
1. “Data Kontrak”, penyampaian data kontrak berupa kartu pengawas (karwas)
sebanyak 109 dengan keterlambatan penyampaian sebanyak 8 yang terjadi pada
triwulan pertama;
2. “Kesalahan SPM”, jumlah SPM yang dihasilkan sebanyak 2.785 dengan
jumlah kesalahan sebanyak 151. Kesalahan tersebut mayoritas merupakan
Laporan Kinerja (LKJ)122
supplier baru pada belanja pegawai untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan
strategis, dimana Sistem SPAN mencatat data baru/data perubahan sebagai
penolakan, namun SPM tetap berlanjut sampai dengan SP2D;
3. “Retur SP2D”, dari jumlah 2.785 SP2D yang terbit terdapat 16 yang
mengalami pengembalian atau retur dikarenakan data rekening berbeda atau
tidak sesuai;
4. “Hal III DIPA”, terjadi karena adanya deviasi Rencana Pencairan Dana
(RPD) dengan Realisasi;
5. “Penyelesaian Tagihan”, jumlah tagihan pekerjaan kontraktual sebanyak 161
kali dengan tagihan tepat waktu sebanyak 159 kali.
3. Sumber Daya Sarana dan Prasaranaa. Kantor BERHIASb. Penggolongan Gedung, Bangunan dan Kendaraan Dinasc. Pengelolaan Records Centerd. Penggunaan dana insentif dari Kemenkeu untuk pengembangan TataNaskah Dinas secara Elektronik (TNDE)e. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biro Umum
B. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya EnergiDengan penerapan Program Kantor Berhias akan memberikan dampak dan
implikasi terhadap penggunaan anggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan
rendahnya pemakaian energi listrik yaitu 7.831.480 KWh di tahun 2018 menjadi
sebesar 4.022.320 KWh di tahun 2019, cukup fantastis mengingat di tahun 2019
terjadi perpindahan 600 pegawai dari Ditjen P2P ke Kantor Pusat Kementerian
Kesehatan. Hal ini pula yang pada akhirnya berujung pada penghargaan dari
Kementerian ESDM yaitu juara I Hemat Energi tingkat Kementerian tahun 2019.
6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kearsipana. Records Center
Dengan adanya penambahan luas dari records center Kementerian akan
mengurangi anggaran sewa gedung untuk penyimpanan arsip inaktif dari Unit
Utama. Arsip inaktif Unit Utama dapat dipindahkan ke records center
Kementerian yang kemudian akan dilakukan pemusnahan arsip apabila pada
Jadwal Retensi Arsip berketerangan musnah.
Laporan Kinerja (LKJ)123
b. Aplikasi TNDE
Penggunaan disposisi online melalui gadget dengan tanda tangan digital oleh
pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan, akan memudahkan dan
mempercepat instruksi dari atasan kebawahan sehingga meningkatkan kinerja
Kementerian Kesehatan.
A. PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANDAN UPAYA PELAYANAN YANG DILAKUKAN BIRO UMUMPRESTASI1. Peringkat I Pengawasan Kearsipan tingkat Kementerian/Lembaga
2. Satker terbaik untuk Pengelolaan Anggaran Kategori Pagu Besar Triwulan II
2019
3. Apresiasi TL LHP Itjen TA 2019
4. IKPA Kemenkes juara III TA 2019
5. Penghargaan Bidang Kearsipan
Biro Umum selaku koordinator Kearsipan di Lingkungan kementerian Kesehatan
mulai dari tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan Pemberian Penghargaan
Bidang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2019 Biro
Umum mendapat Penghargaan Bidang Kearsipan dengan beberapa kategori
sebagai berikut:
a. Juara I Unit Pengolah Kearsipan
b. Juara 1 dan 2 Arsiparis Kategori Keahlian
c. Juara 1 Arsiparis Kategori Keterampilan
d. Juara 3 pengelola Arsip
6. Juara 1 Hemat Energi tingkat Kementerian/Lembaga tahun 2019
7. Juara II Gerakan Kantor BERHIAS
INOVASI1. Pameran Kearsipan
2. Pengawasan Internal Kearsipan
3. Pengajuan Uang Makan dan Uang Lembur Setjen melalui e-Monev Belanja
Pegawai
4. Menyusun Table Need Analysis pegawai Biro Umum
5. Pembuatan Jaringan Lintas dan Tampung Air Hujan
6. Aplikasi Gerakan Kantor BERHIAS berbasis Android
Laporan Kinerja (LKJ)124
7. Aplikasi Peminjaman Ruang Rapat
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan
9. Newsletter Biro Umum
10. Pertemuan Forum Komunikasi Sekretaris Unit Utama tema “Keamanan Data
dan Informasi dalam menghadapi Era R.I 4.0”
11. Pertemuan Forum Komunikasi Sekretaris Unit Utama tema Sosialisasi dan
Workshop Sistem Informasi Verbal Menkes Terintegrasi (SI-VEREN)
12. Pertemuan Forum Koordinasi Sekretaris Pimpinan Kementerian dan
Lembaga tema Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
13. Forum Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor/ Lintas Program Staf Ahli
6 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASIA. CAPAIAN KINERJA
Tabel 3.27Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015-2019
Realisasi IKK 1 tahun 2015 dan 2016 mencapai target (206% dan
175,77%) sedangkan tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak mencapai target
(86,36%; 87,14% dan 79,70%). Terlihat capaian IKK 1 terus menurun.
Capaian IKK 2 tahun 2017 melebihi target (121,43%), lebih tinggi dari
capaian tahun 2016 (105,05%) dan tahun 2015 (105,20%). Capaian tahun 2018
mencapai target (102,09%), walaupun menurun bila dibandingkan tahun 2017.
Capaian IKK 3 tahun 2017 sebesar 479,69%, tahun 2018 sebesar
93,19% dan tahun 2019 sebesar 97,28% (data sementara). Target tahun 2018
dan 2019 tidak tercapai.
Capaian IKK 4 tahun 2017 sebesar 141,29%, tahun 2018 sebesar 110,11%
dan tahun 2019 sebesar 92,31% (data sementara). Target tahun 2019 tidak
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian1 Persentase kabupaten/kota
yang melaporkan datakesehatan prioritas
30% 61,70% 206% 40% 70,31% 175,77% -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 Persentase tersedianyajaringan komunikasi datayang diperuntukkan untukpelaksanaan e-kesehatan
10% 10,52% 105,20% 20% 21,02% 105,05% -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 Jumlah kabupaten/kota yangmelaporkan data kesehatanprioritas
154 317 206% 206 361 175,77% 308 266 86,36% 412 359 87,14% 463 369 79,70%
4 Jumlah kabupaten/kotadengan jaringan komunikasidata untuk pelaksanaan e-kesehatan
51 54 105,20% 103 108 105,05% 154 187 121,43% 206 212 102,90% 257 219 85,21%
5 Jumlah kabupaten/kota yangmelaksanakan pemetaankeluarga sehat
-- -- -- -- -- -- 64 307 479,69% 514 479 93,19% 514 500 97,28%
6 Jumlah provinsi dankabupaten/kota yangmenyampaikan laporancapaian SPM
-- -- -- -- -- -- 310 438 141,29% 386 425 110,10% 494 456 92,31%
Tahun 2019No Tahun 2018Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017Indikator Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ)125
tercapai. Selengkapnya capaian indikator kinerja kegiatan Pusat Data dan
Informasi tahun 2015-2019 terdapat pada Tabel 3.1.
B. Analisis Capaian Kinerja 2018Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi
selama tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritasa. Definisi Operasional Indikator
Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
2015-2019, indikator ini yaitu jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data
kesehatan prioritas. Definisi operasional indikator ini yaitu kabupaten/kota
dinyatakan melapor secara lengkap jika mengirimkan data kesehatan prioritas
periode bulanan dengan keterisian variabel sekurang-kurangnya 80%, melalui
aplikasi Komunikasi Data. Target pada tahun 2019 yaitu 463 kabupaten/kota
melaporkan data kesehatan prioritas.
Data kesehatan prioritas adalah sekumpulan data kesehatan yang
menjadi prioritas kebutuhan informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria
tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global bidang kesehatan.
Data kesehatan prioritas terdiri atas sejumlah elemen data yang dikelompokkan
menjadi data derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan,
determinan kesehatan atau terkait lainnya. Data kesehatan prioritas dilaporkan
melalui Aplikasi Komunikasi Data. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 92 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem
informasi kesehatan terintegrasi, data kesehatan prioritas merupakan muatan
data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data.
Aplikasi Komunikasi Data adalah suatu aplikasi sistem informasi
kesehatan yang digunakan untuk pertukaran data dalam rangka
konsolidasi/integrasi data kesehatan prioritas yang dikirimkan dari dinas
kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan provinsi dalam rangka
penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi. Aplikasi ini dapat
diakses di www.komdat.kemkes.go.id dan tampilan muka seperti terlihat pada
Gambar 3.5.
Laporan Kinerja (LKJ)126
Gambar 3.5Tampilan Muka Aplikasi Komunikasi Data
Sumber : www.komdat.kemkes.go.id
Pelaporan data kesehatan prioritas yang diisikan pada aplikasi
Komunikasi Data memiliki batas waktu untuk pengiriman dari berbagai level
pelapor. Untuk data dari Puskesmas disampaikan ke dinas kesehatan
kabupaten/kota pada tanggal 5 setiap bulannya. Untuk pelaporan dari dinas
kesehatan kabupaten/kota ke provinsi maksimal disampaikan pada tanggal 10
setiap bulan untuk dilakukan verifikasi oleh dinas kesehatan provinsi. Data
yang telah diverifikasi akan disampaikan ke Pusat pada tanggal 15 setiap
bulannya untuk diverifikasi pada aplikasi Komunikasi Data. Tahun 2019
variabel data bulanan pada Aplikasi Komunikasi Data berjumlah 34 variabel,
terdiri atas data kesehatan ibu dan anak, data gizi, data imunisasi dan data
beberapa penyakit. Gambar 3.2 menampilkan absensi keterisian data/variabel
dan Gambar 3.6 memperlihatkan salah satu laporan data bulanan.
Laporan Kinerja (LKJ)127
Gambar 3.6Tampilan Absensi Keterisian Data/Variabel Bulanan
pada Aplikasi Komunikasi Data
Sumber : www.komdat.kemkes.go.id
Gambar 3.7Tampilan Laporan Data Bulanan pada Aplikasi Komunikasi Data
Sumber : www.komdat.kemkes.go.id
b. Analisis Kegagalan Pencapaian IndikatorIndikator ini bergantung dengan kepatuhan dinas kesehatan kabupaten/kota
dalam penyampaikan data kesehatan dan kehandalan aplikasi. Adapun upaya
yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan data kesehatan prioritas:
1. mereviu dan merevisi indicator/variabel data kesehatan prioritas;
Laporan Kinerja (LKJ)128
2. memfasilitasi pendanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi melalui
dana dekonsentrasi provinsi, menu kegiatan sebagai berikut:
a. pertemuan pemutakhiran data kesehatan tingkat provinsi (dihadiri pengelola
SIK dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola program dinas kesehatan
provinsi);
b. honorarium pengelola SIK dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota;
c. bimbingan teknis/pendampingan SIK pengelola SIK dinas kesehatan provinsi
ke dinas kesehatan kabupaten/kota;
d. konsultasi petugas SIK dinas kesehatan provinsi ke pusat.
3. membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan
pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan
provinsi;
4. memberikan umpan balik keterisian dan analisis data ke dinas kesehatan
provinsi;
5. pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau
pertemuan;
6. pemeliharaan dan pengelolaan akun Aplikasi Komunikasi Data;
7. menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta
8. menyediakan jaringan komunikasi data melalui Dana Alokasi Khusus Non
Fisik untuk dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas.
Kondisi Capaian Indikator
Pada tahun 2019 target jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data
kesehatan prioritas ditetapkan sebesar 463 kabupaten/kota atau 90% dari 514
kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang dikategorikan melapor apabila
kabupaten/kota tersebut mengirimkan laporan data prioritas kesehatan minimal
80% variabel data bulanan. Realisasi indikator ini yaitu 369 kabupaten/kota atau
79,70%. Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi tahun 2019 mengalami
penurunan.
Angka capaian akhir tahun 2019 tiap kabupaten/kota didapatkan dengan
cara menghitung jumlah variabel bulanan bulan Desember 2018 sampai dengan
November 2019 yang terisi pada aplikasi Komunikasi Data dibagi dengan jumlah
variabel bulanan selama satu tahun dikali 100%. Gambar 3.8 memperlihatkan
angka capaian per bulan.
Laporan Kinerja (LKJ)129
24 3441
129
117
153
203
170
203 247
369
050
100150200250300350400450500
capaian
target :463kab/kota
Gambar 3.8Capaian Indikator Jumlah Kabupaten Kota yang Melaporkan
Data Kesehatan Prioritas Tahun 2019
Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2020
Analisis Kegagalan Capaian Indikator
Kendala/hambatan yang dihadapi sehingga pencapaian indikator tidak sesuai
target yaitu:
1. perubahan struktur organisasi di dinas kesehatan provinsi dan
kabupaten/kota menyebabkan perubahan personil pengelola data (Permenkes
Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota);
2. mutasi pegawai yang sangat cepat tanpa adanya kaderisasi yang memadai;
3. kurangnya SDM pengelola data dan beban pengumpulan data yang banyak;
4. masih perlu ditingkatkan kapasitas tenaga pengolah data/pengelola SIK di
daerah;
5. data dari Puskesmas setiap bulannya sering terlambat untuk disampaikan ke
dinas kesehatan kabupaten/kota.
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan, diantaranya (1)
menjalin komunikasi intensif dengan pengelola SIK di tingkat provinsi melalui
group komunikasi (whatsapp); (2) memberikan umpan balik (feedback) terhadap
data kesehatan prioritas yang telah dilaporkan.
Laporan Kinerja (LKJ)130
2. Kabupaten/Kota dengan Jaringan Komunikasi Data untuk Pelaksanaane-Kesehatana. Definisi Operasional Indikator
Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
2015-2019, indikator ini yaitu jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi
data untuk pelaksanaan e-kesehatan. Definisi operasional indikator yaitu
kabupaten/kota dinyatakan tersedia jaringan komunikasi data dan melaksanakan
e-kesehatan jika di wilayah kabupaten/kota terdapat Puskesmas yang
melaksanakan sistem informasi Puskesmas dan melaporkan datanya secara
online ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Target pada tahun 2019 yaitu 257
kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-
kesehatan.
Jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan adalah
jaringan komputer WAN dalam lingkup ekosistem kesehatan yang digunakan
sebagai media koneksi pertukaran data pada penyelenggaraan sistem elektronik
kesehatan seperti aplikasi sistem informasi Puskesmas, aplikasi sistem informasi
rumah sakit (RS), pembelajaran kesehatan jarak jauh, telemedicine,
telediagnostik, teleradiologi, dan sebagainya. Bentuk fisik jaringan komunikasi
data untuk pelaksanaan e-Kesehatan yaitu jaringan internet atau jaringan intranet
(VPN) untuk menyambungkan kantor dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota,
Puskesmas, RS, atau lainnya.
Salah satu model pelaksanaan e-kesehatan di puskesmas yang
dikembangkan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi yaitu
Aplikasi SIKDAGenerik. Aplikasi SIKDAGenerik versi 1.4 terus dikembangkan
menyesuaikan dengan kebutuhan program. Aplikasi ini terintegrasi dengan p-
Care BPJS Kesehatan, ditjen kependudukan dan catatan sipil untuk data NIK
dan sistem informasi SDM kesehatan (SI SDMK). Aplikasi ini mencatat semua
pelayanan kesehatan dalam gedung puskesmas, mulai dari pendaftaran,
pelayanan kesehatan poli umum, poli gigi, poli KIA, transaksi obat/apotek hingga
pembayaran, maupun data ketenagaan dan sumber daya puskesmas. Laporan
yang dapat dihasilkan diantaranya laporan harian berupa jumlah kunjungan,
laporan bulanan 5 diagnosa terbanyak, laporan 5 kunjungan poli terbanyak.
Dinas kesehatan kabupaten/kota memantau secara online data dari puskemas
Laporan Kinerja (LKJ)131
yang menggunakan aplikasi SIKDA Generik. Tampilan muka Aplikasi
SIKDAGenerik akses puskesmas terlihat pada Gambar 3.9, sedangkan tampilan
akses dinas kesehatan kabupaten/kota terlihat pada Gambar 3.10.
Gambar 3.9Tampilan Muka Aplikasi SIKDAGenerik Akses Puskesmas
Sumber: www.e-sikda.kemkes.go.id
Gambar 3.10Tampilan Muka Aplikasi SIKDAGenerik
Akses Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Sumber: www.e-sikda.kemkes.go.id
Laporan Kinerja (LKJ)132
b. Analisis Kegagalan Pencapaian IndikatorIndikator ini bergantung dengan komitmen dinas kesehatan
kabupaten/kota dan puskesmas dalam implementasi sistem informasi dalam
pencatatan dan pelaporan kegiatan serta kehandalan aplikasi. Upaya yang telah
dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator ini, yaitu:
1. sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi daerah yang
akan dan telah mengembangkan aplikasi tersebut;
2. menyelenggarakan kegiatan orientasi/workshop sistem informasi puskesmas
(SIP) / SIKDA Generik menggunakan dana dekonsentrasi;
3. advokasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK melalui Dana
Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan pengadaan internet melalui
DAK non fisik bidang kesehatan;
4. berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
penyediaan internet sampai ke puskesmas;
5. berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam proses bridging dengan
Aplikasi PCare BPJS;
6. sewa jaringan (intranet, internet), operasional dan pemeliharaan jaringan
sistem informasi.
Kondisi Capaian Indikator
Target kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan
e-kesehatan tahun 2019 ditetapkan sebesar 257 kabupaten/kota atau 50% dari
514 kabupaten/kota. Kabupaten/kota dikategorikan tersedia jaringan komunikasi
data dan melaksanakan e-kesehatan jika di wilayah kabupaten/kota terdapat
puskesmas yang melaksanakan sistem informasi puskesmas dan melaporkan
datanya secara online ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil
pendataan tahun 2019 terdapat 219 kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi
SIKDAGenerik di puskesmas. Angka ini tidak mencapai target yang telah
ditetapkan (85,21%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi
tahun 2019 mengalami penurunan.
Analisis Kegagalan Capaian Indikator
Kendala/hambatan yang dihadapi sehingga pencapaian indikator tidak sesuai
target yaitu:
Laporan Kinerja (LKJ)133
1. Menurunnya komitmen pimpinan dalam implementasi Aplikasi
SIKDAGenerik di puskesmas.
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga pengelola teknologi informasi di
daerah khususnya di puskesmas, juga sering terjadi rotasi petugas yang sudah
dilatih sebelumnya.
3. Masih terbatasnya anggaran di daerah dalam penyediaan infrastruktur SIK
dan belum menjadi prioritas dalam pengajuan anggaran DAK fisik dan non fisik.
4. Jaringan internet di puskesmas yang belum stabil (bandwith kecil) atau
belum terjangkau internet.
5. Cukup pesat pengembangan aplikasi/sistem informasi lain di daerah,
mengingat tidak ada keharusan penggunan Aplikasi SIKDAGenerik.
6. Kesulitan koordinasi antara dinas kesehatan dengan BPJS wilayah yang
menyebabkan bridging dengan Aplikasi PCare BPJS terhambat.
Adapun solusi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan,
diantaranya:
1. Melakukan advokasi melalui berbagai pertemuan kepada Pemerintah
Daerah agar menyediakan anggaran SIK, khususnya dalam penyediaan
infrastruktur SIK.
2. Mengupayakan fasilitasi dana hibah untuk penyediaan perangkat atau
infrastruktur SIK.
3. Terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
penyediaan internet sampai ke puskesmas.
3. Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemetaan Keluarga Sehata. Definsi Operasional Indikator
Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
2015-2019, indikator ini yaitu jumlah kabupaten/kota yang Melaksanakan
Pemetaan Keluarga Sehat. Definisi operasional indikator ini yaitu kabupaten/kota
dinyatakan melaksanakan pemetaan keluarga sehat jika terdapat data keluarga
sehat di wilayah kabupaten/kota dan data keluarga sehat dipantau melalui
aplikasi Keluarga Sehat. Target pada tahun 2019 yaitu 514 kabupaten/kota
melaksanakan pemetaan keluarga sehat.
Laporan Kinerja (LKJ)134
Dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga, salah satu upaya yaitu pendataan keluarga, dimana datanya
dimaksimalkan diinput melalui Aplikasi Keluarga Sehat. Aplikasi Keluarga Sehat
merupakan bentuk dukungan teknologi informasi terhadap proses pengambilan
data lapangan, pengolahan dan analisis data, penyajian data agregat Indeks
Keluarga Sehat (IKS), dengan memanfaatkan akses Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga dari Dukcapil, serta membuat
Nomor Register Rumah Tangga untuk kepentingan pendataan kesehatan
keluarga di lapangan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
menetapkan 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah
keluarga, yaitu (1) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); (2) ibu
melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) bayi mendapat imunisasi dasar
lengkap; (4) bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; (5) balita mendapatkan
pemantauan pertumbuhan; (6) penderita tuberkulosis paru mendapat
pengobatan sesuai standard; (7) penderita hipertensi melakukan pengobatan
secara teratur; (8) penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan secara
teratur; (9) anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) keluarga sudah
menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) keluarga mempunyai
akses sarana air bersih; dan (12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan
jamban sehat. Informasi mengenai Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga terdapat pada www.kemkes.go.id dan
www.pispk.kemkes.go.id seperti terlihat pada Gambar 3.11.
Gambar 3.11Pojok Informasi Keluarga Sehat pada Website Kementerian Kesehatan
Sumber: www.kemkes.go.id
Laporan Kinerja (LKJ)135
b. Analisis Kegagalan Pencapaian IndikatorIndikator ini bergantung pada komitmen dinas kesehatan kabupaten/kota
dan puskesmas dalam melaksanakan pemetaan keluarga sehat dan kepatuhan
mengisikan datanya ke aplikasi KS, serta diperlukan kehandalan aplikasi.
Adapun upaya dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sehat, yaitu:
(1) memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis implementasi aplikasi dan
pengelolaan data keluarga sehat pengelola SIK dinas kesehatan provinsi ke
dinas kesehatan kabupaten/kota melalui dana dekonsentrasi provinsi; (2)
bersama Ditjen Yankes dan Badan PPSDMK melakukan pelatihan pendataan
dan penggunaan aplikasi keluarga sehat untuk dinas kesehatan provinsi, dinas
kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas; (3) pemberian akses admin
puskesmas; (4) pendampingan penggunaan aplikasi dan pendataan keluarga
sehat; (5) pengembangan aplikasi dan meningkatkan infrastruktur teknologi
informasi keluarga sehat; (6) feedback dan evaluasi pendataan; serta (7) analisis
dan diseminasi hasil pendataan keluarga sehat. Gambar 3.12 memperlihatkan
tampilan website PIS-PK www.pispk.kemkes.go.id.
Gambar 3.12
Website Informasi Program Keluarga Sehat dengan PendekatanKeluarga
Sumber: www.pispk.kemkes.go.id
Laporan Kinerja (LKJ)136
Kondisi Capaian Indikator
Sampai dengan 27 November 2019 terdapat 44.122.609 keluarga yang
telah terdata kondisi kesehatannya. Sejumlah 500 kabupaten/kota yang telah
mendata lebih dari 1.000 keluarga pada tahun 2019. Angka ini belum mencapai
target tahun 2019 dengan capaian sebesar 97,28%. Dibandingkan dengan tahun
2018, capaian indikator ini meningkat karena target di tahun 2018 sama dengan
2019.
Analisis Kegagalan Capaian IndikatorKendala/hambatan yang dihadapi sehingga pencapaian indikator tidak sesuai
target yaitu:
1. Semua kabupaten/kota tercatat sudah melaksanakan pemetaan keluarga
sehat namun masih terdapat 14 kabupaten mendata kurang dari 1.000 keluarga.
2. 9 kabupaten di Provinsi Papua (Tolikara, Yahukimo, Lanny Jaya, Supiori,
Nduga, Puncak Jaya, Deiyai, Intan Jaya dan Paniai; 3 kabupaten di Provinsi
Papua Barat (Pegunungan Arfak, Maybrat dan Tambrauw), dimungkinkan
mengalami hambatan dalam akses geografis ataupun kendala jaringan, misalnya
sudah dilaksanakan pemetaan keluarga sehat namun data yang dikumpulkan
belum dientri ke aplikasi Keluarga Sehat karena kendala akses internet
3. 2 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta Barat dan Kepulauan
Seribu juga sudah melaksanakan pemetaan keluarga sehat namun masih
menggunakan Aplikasi Ketuk Pintu Layani Dengan Hati/KPLDH dan masih
proses integrasi data ke Aplikasi Keluarga Sehat.
Solusi yang dilakukan untuk menjawab kendala yaitu:
1. melakukan pendampingan dan bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi
dan pemetaan keluarga sehat juga kepada tim Nusantara Sehat yang akan
ditempatkan di lokus-lokus;
2. melakukan advokasi dan sosialisasi dalam pemanfaatan DAK fisik dan DAK
non fisik bidang kesehatan untuk pengadaan infrastruktur dan jaringan teknologi
informasi;
3. terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
penyediaan internet sampai ke puskesmas;
4. advokasi kepada daerah manfaat Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga melalui Satker Pembina Wilayah (Binwil);
Laporan Kinerja (LKJ)137
5. melakukan pengembangan (update) Aplikasi Keluarga Sehat dan
peningkatan kapasitas server untuk aplikasi dan database agar dapat diakses
oleh banyak pengguna/user dan menampung banyak data;
6. membentuk tim pendampingan aplikasi berdasarkan provinsi.
4. Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Capaian SPMa. Definisi Operasional Indikator
Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
2015-2019, indikator ini yaitu jumlah kabupaten/kota yang menyampaikan
laporan capaian SPM. Definisi operasional indikator ini yaitu provinsi dan
kabupaten/kota dinyatakan melapor capaian SPM jika mengirimkan capaian SPM
dengan keterisian variabel sekurang-kurangnya 70% dan pemantauannya
dilakukan melalui aplikasi Komunikasi Data. Provinsi akan disertakan menjadi
target setelah SPM provinsi ditetapkan. Target pada tahun 2019 yaitu 494
kabupaten/kota menyampaikan laporan capaian SPM. Provinsi tidak dihitung
dalam capaian karena SPM provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 dilaksanakan tahun 2019, sedangkan yang menjadi
capaian IKK ini yaitu data SPM tahun 2018.
SPM bidang kesehatan tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat
12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota,
yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita,
anak pada usia pendidikan dasar, penduduk usia 15-59 tahun, penduduk diatas
usia 60 tahun, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ), orang dengan TB dan orang berisiko terinfeksi HIV.
b. Analisis Kegagalan Pencapaian IndikatorSama halnya dengan 3 IKK sebelumnya, indikator ini bergantung pada
komitmen dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mengisikan melaksanakan 12
layanan dasar dan kepatuhan mengisikan datanya ke aplikasi Komunikasi Data,
serta diperlukan kehandalan aplikasi. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk
mendukung indikator yaitu:
Laporan Kinerja (LKJ)138
1. membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan
pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan
provinsi;
2. memberikan umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi;
3. pendampingan pengisian data SPM melalui pelatihan dan atau pertemuan;
4. update Aplikasi Komunikasi Data; serta
5. menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013.
Kondisi Capaian Indikator
Sampai dengan November 2019 terdapat 456 kabupaten/kota yang
menyampaikan laporan capaian SPM tahun 2018. Angka ini tidak mencapai
target tahun 2019 dengan capaian sebesar 92,31%, namun angka ini masih
sementara karena pemantauan terakhir masih akan dilaksanakan pertengahan
bulan Januari 2020. Capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018.
Gambar 3.13 memperlihatkan salah satu tampilan laporan capaian SPM
kabupaten/kota.
Gambar 3.13Tampilan salah Satu Laporan Capaian SPM Kabupaten/Kota
pada Aplikasi Komunikasi Data
Sumber : www.komdat.kemkes.go.id
Laporan Kinerja (LKJ)139
Analisis Kegagalan Capaian Indikator
Kendala/hambatan yang dihadapi sehingga pencapaian indikator tidak sesuai
target yaitu:
1. mutasi pegawai yang sangat cepat tanpa adanya kaderisasi yang memadai;
2. kurangnya SDM pengelola data dan beban pengumpulan data yang banyak;
3. masih perlu ditingkatkan kapasitas tenaga pengolah data/pengelola SIK di
daerah;
4. data dari Puskesmas setiap bulannya sering terlambat untuk disampaikan ke
dinas kesehatan kabupaten/kota.
Solusi yang dilakukan untuk menjawab kendala yaitu:
1. menjalin komunikasi dan diskusi aktif dengan pengelola SIK di tingkat provinsi
melalui group komunikasi (whatsapp)
2. memberikan umpan balik (feedback) terhadap data SPM yang telah dilaporkan.
Selain capaian indikator, kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan
yang berhasil dicapai pada tahun 2019, yaitu:
1. Mempertahankan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan
Sistem Informasi, dimana di tahun 2019 merupakan tahun ke-7 pelaksanaan
Implementasi ISO 27001:2013
2. Juara II Kompetisi Terbitan Berkala Katerori Bulletin Tahun 2019, INFODATIN
Edisi Oktober 2018, judul Kesehatan Keluarga Nasional
3. Kementerian Kesehatan meraih dua penghargaan TOP IT & TELCO 2 tahun
berturut-turut tahun 2018 dan 2019 dari Majalah It Works.
4. Peluncuran Aplikasi Satu Data Kesehatan dan penerapan Tanda Tangan Digital
(tanda tangan elektronik yang tersertifikasi) dalam aplikasi layanan perkantoran
(e-Office), Aplikasi SILK Jabfung, Aplikasi Electronic Filling System (EFS)
Android dan Aplikasi e-Regalkes.
5. Telah diterbitkan regulasi tentang Sistem Informasi Puskesmas (Permenkes
Nomor 31 tahun 2019)dan data puskesmas per akhir Juni tahun 2019.
6. Telah dilaksanakan pembinaan penyusunan website melalui workshop dan
pelaksanaan e-Aspirasi (Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia) ke 6 yang
Laporan Kinerja (LKJ)140
menilai website di lingkungan Kementerian Kesehatan dan ke 4 yang menilai
website kesehatan provinsi.
7. Telah dihasilkan berbagai analisis dan penyajian data kesehatan diantaranya
Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018; Info Datin; Bulletin dan Infrografis
Kesehatan.
A. Sumber Daya/Realisasi AnggaranDalam mencapai kinerjanya, Pusat Data dan Informasi menggunakan
Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran serta Sumber Daya Sarana dan
Prasarana.
1. Sumber Daya Manusia (SDM)Jumlah SDM di Pusat Data dan Informasi per 31 Desember 2019
berjumlah 85 orang, terdiri atas 71 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 14
orang pegawai honorer. Distribusi ASN Pusat Data dan Informasi menurut
golongan kepangkatan sebagian besar berada pada golongan III sejumlah 55
orang (77,46%), golongan IV sejumlah 14 orang (19,72%) dan golongan II
sejumlah 2 orang (2,82%). Distribusi ASN menurut jenis jabatan, yaitu sebagian
besar atau 41 orang menduduki jabatan fungsional umum, 14 orang menduduki
jabatan struktural dan 16 orang menduduki jabatan fungsional tertentu (7 orang
statistisi, 8 orang pranata komputer dan 1 orang analis kepegawaian). Tahun
2019 jumlah pegawai yang menjabat fungsional tertentu meningkat dengan
dilaksanakan inpassing. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan 3.3.
Tabel 3.2Distribusi ASN Pusat Data dan Informasi
Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2019
No Golongan Kepangkatan Jumlah Persentase
1 Golongan I 0 0
2. Golongan II 2 2,82
3. Golongan III 55 77,46
4. Golongan IV 14 19,72
Jumlah 71 100
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2020
Laporan Kinerja (LKJ)141
53%37%
3%7% Pasca Sarjana
(S2)Diploma IV danSarjana (S1)Diploma III
Tabel 3.3Distribusi ASN Pusat Data dan Informasi
Menurut Jenis JabatanTahun 2019
No Jenis Jabatan Jumlah Persentase
1 Struktural 14 19,72
2. Fungsional Tertentu 16 57,75
3. Fungsional Umum 41 22,54
Jumlah 71 100
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2020
Menurut tingkat pendidikan, 36,62% ASN berpendidikan Diploma IV
hingga sarjana strata-1; 44,71% sarjana strata-2, 7,04% berpendidikan SLTA dan
2,82% berpendidikan Diploma III. Jenis kemampuan/bidang keahlian pegawai
Pusat Data dan Informasi didominasi keahlian statistik, manajemen informatika
dan sistem informasi, teknik informatika dan teknik komputer, informatika
kesehatan, ilmu komputer dan epidemiologi. Kondisi ini sejalan dengan
kebutuhan sumber daya manusia SIK. Gambar 3.14 memperlihatkan distribusi
pegawai menurut tingkat pendidikan.
Gambar 3.14Distribusi ASN Pusat Data dan InformasiMenurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2020
Laporan Kinerja (LKJ)142
- 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000
Total KantorPusat Hibah DekonAnggaran 108.923.022 92.759.095. 611.764.000 15.552.163.Realisasi 105.256.323 90.241.965. 611.764.000 14.402.593.
Rupi
ah
Selain ASN, Pusat Data dan Informasi juga memiliki tenaga honorer
sebanyak 14 orang yang terdiri dari 13 orang pramubakti dan 1 orang
pengemudi, dengan distribusi tingkat pendidikan 8 orang Diploma III, 2 orang
sarjana strata-1dan 4 orang SLTA.
SDM di Pusat Data dan Informasi cukup dapat diandalkan dan memadai
namun masih perlu peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan dan
diarahkan menjadi jabatan fungsional tertentu, sehingga diharapkan akan lebih
berdaya guna.
2. Sumber Daya AnggaranDalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, alokasi anggaran yang dimiliki
Pusat Data dan Informasi pada awal tahun 2019 sejumlah Rp. 72.759.095.000,-
(APBN). Selama tahun 2019 terdapat penambahan dana APBN sebesar Rp.
20.000.000.000,-; dan penambahan dana hibah WHO sebesar Rp. 611.764.000,-
sehingga total anggaran akhir tahun 2019 sebesar Rp. 93.370.859.000,-
Kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan juga didukung dengan dana
dekonsentrasi sebesar Rp. 15.552.163.000,-
Gambar 3.15Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2019
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, & Monev DJA 2020
Laporan Kinerja (LKJ)143
Realisasi penggunaan anggaran seluruh sumber anggaran tahun 2019
sebesar Rp. 105.256.323.750,- atau sebesar 96,63%. Perbandingan jumlah
alokasi dan realisasi anggaran tahun 2019 menurut sumber dana dapat dilihat
pada Gambar 3.15. Realisasi penggunaan dana dekonsentrasi tahun 2019
sebesar Rp. 14.402.593.863 atau sebesar 92,61%. Pada Gambar 3.16
memperlihatkan penggunaan dana dekonsentrasi oleh 34 provinsi per 31
Desember 2019. Sejumlah 24 provinsi menggunakan dana lebih dari 90%,
selebihnya menggunakan dana kurang dari 90%, yaitu Provinsi Papua, Bangka
Belitung, Kalimantan Timur, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Di.
Yogyakarta, Papua Barat, Maluku Utara dan Banten.
Gambar 3.16Persentase Penggunaan Dana Dekonsentrasi
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi KesehatanMenurut Provinsi Tahun Anggaran 2019
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, & Aplikasi SERAP, 2020
56,1875,0875,61
81,4186,4987,2587,4187,4289,1789,18
94,7994,8195,0495,0695,3295,8696,2796,3996,7696,7896,9597,0897,2297,3197,5597,9498,2698,3698,5898,6798,7799,0699,1099,77
0 5 101520253035404550556065707580859095100105
BANTENMALUKU UTARA
PAPUA BARATD.I. YOGYAKARTA
KALIMANTAN TENGAHSUMATERA UTARA
MALUKUKALIMANTAN TIMUR
BANGKA BELITUNGPAPUA
BALISUMATERA SELATAN
KEPULAUAN RIAUNUSA TENGGARA BARAT
NANGGROE ACEH DARUSSALAMSUMATERA BARAT
KALIMANTAN BARATRIAU
KALIMANTAN SELATANJAWA TIMUR
KALIMANTAN UTARADKI JAKARTA
JAWA TENGAHSULAWESI UTARASULAWESI BARAT
SULAWESI TENGGARASULAWESI TENGAHSULAWESI SELATAN
JAMBIBENGKULU
JAWA BARATGORONTALO
NUSA TENGGARA TIMURLAMPUNG
Laporan Kinerja (LKJ)144
3. Sumber Daya Sarana Dan PrasaranaSumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat
Data dan Informasi sampai dengan 30 Juni 2019 bernilai Rp. 51.709.440.845,-.
Rincian sumber daya sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Pusat Data dan Informasi Tahun 2019No Uraian Kuantitas Nilai
1 Barang konsumsi Rp. 367.820.816,-
2. Peralatan dan Mesin Rp. 79.576.164.457,-
3. Aset Tetap Lainnya 2 buah Rp. -
4. Aset Tak Berwujud (software) 1.113 buah Rp. 25.860.534.001,-
5. Aset Tetap yang Tidak Digunakan 3.428 buah Rp. 17.175.983.868,-
6. Aset Tak Berwujud yang Tidak
Digunakan
1.743 buah Rp. 8.684.410.180,-
7. Akumulasi Penyusutan Peralatan
dan Mesin
(-) Rp. 49.913.725.047,-
8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
yang Tidak Digunakan
(-) Rp. 10.377.461.901,-
9. Akumulasi Amortisasi Software (-) Rp. 10.979.875.349,-
10. Akumulasi Amortisasi Aset Tak
Berwujud yang Tidak Digunakan
(-) Rp. 8.694.410.180,-
Total Rp. 51.709.440.845,-
Sumber : Bagian Tata Usaha, Pusdatin, Tahun 2020
Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat
Data dan Informasi tahun 2019 cukup memadai dalam melaksanakan upaya
pencapaian indikator kinerjaa.
Laporan Kinerja (LKJ)145
7. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATANKEGIATAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN MEMILIKISASARAN YAITU MENINGKATNYA UPAYA PENGURANGAN RESIKOKRISIS KESEHATAN.Perbandingan target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Krisis
Kesehatan tahun 2015 sd 2019 dapat dilihat pada table berikut :
IndikatorKinerja
2015 2016 2017 2018 2019T R T R T R T R T R
: Jumlahprovinsi dankabupaten/kotayangmendapatkandukungan untukmelaksanakanupayapenguranganrisiko krisiskesehatan
41 40 69 69 84 84 84 84 83 105
: Jumlahdukunganyangdiberikanuntukpenguatan provinsidankabupaten/kotadalampenanggulangankrisiskesehatan
24 59 24 45 24 46
1) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan dukunganuntuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan.
Definisi operasional : jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah
mendapatkan advokasi, sosialisasi dan pendampingan melalui kegiatan ;
- Assessment kapasitas daerah dalam penerapan manajemen
penanggulangan krisis kesehatan di Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Pendampingan penyusunan peta respon, pelatihan sistim informasi
penanggulangan krisis kesehatan; peningkatan kapasitas dalam manajemen
penanggulangan krisis kesehatan
- Pendampingan penyusunan rencana kontijensi;
- Geladi posko (table top exercise) penerapan manajemen
penanggulangan krisis kesehatan dan
- Penyelenggaraan geladi penanggulangan krisis kesehatan.
Laporan Kinerja (LKJ)146
2) Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dankabupaten/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Definisi operasional : mendapatkan dukungan tim bantuan kesehatan dan
logistik dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan dan dukungan
perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan.
A. CAPAIAN KINERJA
Tabel 3.33Kegiatan Utama Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019
IKK RenjaIndikator Kinerja I
Jumlah Provinsi Dan Kabupaten/Kota YangMendapatkan Dukungan Untuk MelaksanakanUpaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
Nama Kegiatan TargetKinerja
Nama Kegiatan TargetKinerja
- Assesment Kapasitas DaerahDalam Penerapan ManajemenPenanggulangan KrisisKesehatan Di 14 Provinsi Dan34 Kabupaten/Kota TargetRenstra Tahun 2017.
- Penyusunan PetaRespon.
- Peningkatan KapasitasDalam ManajemenSistem InformasiPenanggulangan KrisisKesehatan.
34Kab/Kota
- Assesment Kapasitas Daerah DalamPenerapan Manajemen PenanggulanganKrisis Kesehatan Di 14 Provinsi Dan 34Kabupaten/Kota Target Renstra Tahun2017.
- Penyusunan Peta Respon.- Peningkatan Kapasitas Dalam
Manajemen Sistem InformasiPenanggulangan KrisisKesehatan.
51 Kab/Kota
- Workshop PenyusunanRencana Kontijensi.
- Workshop ManajemenPenanggulangan KrisisKesehatan Pada KlasterKesehatan.
- Workshop PenyusunanPeta Respon.
7 Provinsi - Workshop Penyusunan RencanaKontijensi.
- Workshop ManajemenPenanggulangan Krisis KesehatanPada Klaster Kesehatan.
- Workshop Penyusunan PetaRespon.
7 provinsi
Penyusunan RencanaKontijensi
19 Kab/Kota Penyusunan Rencana Kontijensi 37 kab/ kota
Table Top Exercise PenerapanManajemen Penanggulangan KrisisKesehatan Di 15 Kabupaten/KotaTarget Renstra Tahun 2017.
15 Kab/Kota Table Top Exercise Penerapan ManajemenPenanggulangan Krisis Kesehatan Di 15Kabupaten/Kota Target Renstra Tahun 2017.
15 kab/kota
Penyelenggaraan SimulasiPenanggulangan KrisisKesehatan.
8 Kab/Kota 10 kab/kota
Jumlah 83 Lokasi Jumlah 105lokasi
Indikator Kinerja II
Jumlah Dukungan Yang DiberikanUntuk Penguatan Provinsi DanKabupaten/Kota DalamPenanggulangan Krisis Kesehatan
24 kali Indikator Kinerja II
Jumlah Dukungan Yang Diberikan UntukPenguatan Provinsi Dan Kabupaten/KotaDalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
24 kali
1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019
1.1 Indikator Kinerja Pertama
Laporan Kinerja (LKJ)147
1.1.1 Assesment Kapasitas Daerah Dalam Penerapan ManajemenPenanggulangan Krisis Kesehatan
Assesment dalam penerapan manajemen penanggulangan krisis
kesehatan merupakan langkah awal dalam memetakan risiko krisis
kesehatan di wilayah/lokasi yang menjadi target kinerja Pusat Krisis
Kesehatan tahun 2019. Hasil assesment tersebut dikaji untuk selanjutnya
disusun menjadi profil krisis kesehatan kabupaten/kota yang
menggambarkan risiko krisis kesehatan di wilayah tersebut.
Tabel 3.21Pencapaian Kegiatan Assesment Kapasitas Daerah Tahun 2019
Kegiatan IKK RenjaTarget Capaian Target Capaian
Assesment KapasitasDaerah DalamPenerapan ManajemenPenanggulangan KrisisKesehatan di 12Provinsi dan 51Kabupaten/Kota TargetRENSTRA Tahun 2019
34 Kab/Kota 51 Kab/Kota(150%)
51 Kab/Kota 51 Kab/Kota(100%)
a) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target
Pelaksanaan kegiatan ini dikatakan berhasil apabila kegiatan ini
dilaksanakan di 51 Kabupaten/Kota target kinerja. Pada tahun 2019,
Pusat Krisis Kesehatan telah berhasil melakukan assesment sesuai target
yang ditetapkan.
b) Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target:
- Adanya komitmen dari seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan, serta dukungan lintas sektor (Provinsi, Kabupaten/Kota dan stake
holder terkait);
- Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota mendapatkan manfaat dari
kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas petugas dan perbaikan manajemen
penanggulangan krisis kesehatan.
- Efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga target kabupaten/kota
yang memiliki risiko tinggi dapat disertakan tahun 2019
c) Permasalahan
Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan rangkaian
kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Kegiatan Assesment
Laporan Kinerja (LKJ)148
dilakukan melalui metode wawancara dengan pejabat struktural dan staf
pengelola program penanggulangan krisis kesehatan di dinas kesehatan
provinsi dan kabupaten/kota, kemudian dilakukan pengamatan lapangan
serta studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan
pada saat wawancara seperti dokumen peta risiko bencana, rencana
kontinjensi dan dokumen lainnya. Wawancara dilakukan berdasarkan
kuesioner yang telah disusun. Data - data yang didapat kemudian diolah
dengan menggunakan teknologi informasi berupa decision support system
untuk menilai kesenjangan berdasarkan suatu standar. Hasil kajian ini
disampaikan pada kabupaten/kota dan provinsi target kinerja serta lintas
program, lintas sektor serta organisasi terkait melalui pengiriman pos dan
disebarluaskan di website Pusat Krisis Kesehatan
www.pusatkrisis.kemkes.go.id .
- Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah data yang diberikan
oleh nara sumber tidaklah lengkap dan terbaru. Beberapa data yang diminta
dalam kuesioner dimiliki oleh program atau SKPD lain di daerah, sehingga
dalam melengkapinya memerlukan waktu yang lama;
- Jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan mengalami
perubahan karena ada beberapa persiapan 4th Reginal Collaboration Drill
ARCH Project 2019 yang perlu dilaksanakan dengan segera. Perubahan
jadwal tersebut juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan prioritas program
pengurangan risiko krisis kesehatan;
- Kurangnya komitmen petugas pelaksana dalam penginputan hasil
assessment ke dalam aplikasi.
d) Pemecahan Masalah
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan lebih awal dan menginformasikan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten/kota untuk menyiapkan data
dukung/dokumen yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan assessment
untuk penginputan dan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi
sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam menghasilkan informasi yang
dibutuhkan;
- Data - data terkait hazard, kerentanan dan gambaran umum diinput oleh
tim khusus sebelum asistensi melalui pencarian data sekunder. Sehingga
petugas pelaksana hanya fokus pada data-data terkait kapasitas;
Laporan Kinerja (LKJ)149
- Menyiapkan alternatif sumber daya manusia yang melaksanakan
kegiatan assessment, sehingga jadwal kegiatan dapat dilaksanakan tepat
waktu;
- Mengingatkan pelaksana kegiatan untuk segera melakukan penginputan
hasil assessment ke dalam aplikasi , secara lisan mapun melalui group WA
(Whats App).
e) Rencana Tindak Lanjut
- Komunikasi yang intensif dengan Provinsi, Kabupaten/Kota agar
kebutuhan data dan informasi dibutuhkan dapat dihimpun untuk
memudahkan penginputan data;
- Membuat komitmen bersama seluruh pejabat dan staf pusat krisis
kesehatan terkait pelaksanaan kegiatan.
1.1.2 Penyusunan Peta ResponPeta Respon dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa peta yang
dikembangkan untuk memudahkan upaya penanggulangan suatu bencana.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas
petugas kesehatan dan terkait lainnya di Kabupaten/Kota dalam menyusun
suatu peta respon sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi
potensi krisis kesehatan akibat bencana dan mempercepat upaya
penanggulangan krisis kesehatan.
a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Pada tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan telah melaksanakan kegiatan ini di
51 Kabupaten/Kota rawan bencana. Berhasil mencapai target fisik 100%.
b) Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target :
- Adanya komitmen dari seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan, serta dukungan lintas sektor (provinsi, kabupaten/kota dan stake
holder terkait);
- Adanya data dan informasi yang disiapkan oleh lintas sektor terkait yang
berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan peta respon;
- Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota mendapatkan manfaat dari
kegiatan ini untuk penyiapan kesiapsagaan penanggulangan krisis
kesehatan dan peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan krisis
kesehatan;
Laporan Kinerja (LKJ)150
- Efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga target kabupaten/kota
yang memiliki risiko tinggi dapat disertakan tahun 2019.
c) Permasalahan
Jumlah fasilitator yang memahami peta respon digital masih perlu
ditingkatkan. Sehingga jadwal pelaksanaan penyusunan peta respon dapat
dilaksanakan sesuai perencanaan awal.
d) Pemecahan Masalah
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan lebih awal dan menginformasikan
kepada dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota untuk menyiapkan data
dukung/dokumen yang dibutuhkan di sesuai dengan karakteristik wilayah
masing-masing;
- Menyiapkan sumber daya manusia (fasilitator) yang memiliki kemampuan
dalam penyusunan peta respon digital.
e) Rencana Tindak Lanjut
- Komunikasi yang intensif dengan Provinsi, Kabupaten/Kota agar kebutuhan
data dan informasi dibutuhkan dapat di himpun untuk memudahkan
penginputan data;
- Melakukan peningkatan kapasitas internal untuk penyiapan fasilitator
penyusunan peta respon digital;
1.1.3 Penyusunan Rencana Kontijensi
Rencana kontinjensi merupakan rencana penanggulangan bencana untuk
satu jenis ancaman (single hazard) yang dibuat pada situasi terdapat potensi
bencana (fase kesiapsiagaan). Apabila bencana benar-benar terjadi, maka
Rencana Kontinjensi menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi
Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (Operational Plan) setelah terlebih
dahulu disesuaikan melalui suatu kaji cepat kondisi di lapangan (rapid
assessment).
a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
- Pada tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan telah melaksanakan kegiatan
di 37 kabupaten/kota rawan bencana yang menjadi target kinerja;
- Adanya komitmen dari seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan, serta dukungan lintas sektor (Provinsi, Kabupaten/Kota dan stake
holder terkait);
Laporan Kinerja (LKJ)151
- Peserta penyusunan rencana kontijensi dari lintas sektor hadir dan
berkontribusi dengan melengkapi data dukung yang dibutuhkan.
- Rencana kontijensi bidang kesehatan yang dihasilkan dapat digunakan
sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis kesehatan akibat
bencana di wilayahnya.
b) Permasalahan
- Peserta yang yang mengikuti kegiatan ini sebagian bukan
penanggungjawab atau pelaksana program penanggulangan krisis
kesehatan;
- Petugas yang sudah dilatih dimutasikan ke posisi lain yang tugasnya
tidak berkaitan sama sekali dengan penanggulangan krisis kesehatan;
- Dokumen rencana kontijensi bidang kesehatan belum dimanfaatkan
menjadi dokumen operasional penanggulangan bencana daerah.
c) Pemecahan Masalah
Rencana kontijensi yang dibuat perlu dilakukan evaluasi dan diperbaharui
secara berkelanjutan sesuai dengan kejadian bencana yang sering terjadi
diwilayahnya.
d) Rencana Tindak Lanjut
- Memberikan pembekalan kembali (knowledge refreshment) kepada
fasilitator sehingga nantinya dapat memfasilitasi kegiatan ini secara optimal;
- Dinas kesehatan dapat mengesahkan rencana kontijensi yang sudah
dibuat menjadi kebijakan daerah sebagai upaya program pengurangan risiko
krisis keseahatan;
- Dinas kesehatan kab/kota melakukan advokasi kepada BPBD di
daerahnya renkon yang telah disusun dapat dijadikan bagian dari dokumen
rencana kontijensi BPBD;
- Dinas kesehatan kabupaten/kota jika diperlukan dapat membuat
rencana kontijensi dengan kejadian bencana sesuai potensi yang ada.
1.1.4 Pelatihan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan(SIPKK)Untuk merespon upaya penanggulangan krisis kesehatan perlu didukung
oleh adanya informasi yang cepat, tepat dan akurat, yang disampaikan mulai
dari lokasi bencana, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat pusat. Untuk
mendapatkan informasi yang memadai pada saat kejadian bencana
Laporan Kinerja (LKJ)152
merupakan tantangan tersendiri karena infrastruktur telekomunikasi
mengalami kerusakan sehingga sulit dalam berkomunikasi.
Kendala lain yang dihadapi adalah kemampuan petugas yang belum
memadai dalam hal pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan
krisis kesehatan dalam situasi bencana. Berdasarkan hal tersebut, perlu
dilakukan kegiatan Workshop Sistem Informasi Penanggulangan Krisis
Kesehatan untuk petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam
pengelolaan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan.
a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Pada tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan telah melaksanakan kegiatan ini
dengan peserta yang berasal dari 91 dinas kesehatan kabupaten/kota rawan
bencana yang menjadi target kinerja tahun 2018 dan tahun 2019.
b) Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target :
- Mendapatkan dukungan dan komitmen dari Lintas Sektor terkait sebagai
narasumber dan fasilitator;
- Adanya aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
berbasis website dan android yang mudah digunakan oleh peserta;
- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mendapatkan manfaat dari kegiatan
ini untuk penyiapan kesiapsiagaan penanggulangan krisis kesehatan dan
peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan krisis kesehatan,
utamanya dalam hal pelaporan krisis kesehatan.
c) Permasalahan
- Peserta yang diharapkan mengikuti kegiatan ini adalah petugas / staf
pelaksana di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tugas sehari-harinya
sebagai pengelola data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan.
Permasalahan yang dihadapi adalah sebagian peserta yang mengikuti
kegiatan ini tidak berasal dari unit pengelola data dan informasi
penanggulangan krisis kesehatan (misalnya dari bagian Program);
- Sistim informasi penanggulangan krisis kesehatan yang sudah ada (baik
website maupun aplikasi android) belum dimanfaatkan secara optimal oleh
petugas pengelola yang sudah dilatih;
- Adanya kebijakan rotasi/mutasi pegawai pemerintah daerah, yang
menyebabkan petugas yang sudah dilatih dimutasikan ke posisi lain yang
Laporan Kinerja (LKJ)153
tugasnya tidak berkaitan sama sekali dengan penanggulangan krisis
kesehatan dan yang bersangkutan belum sempat melakukan transfer
knowledge.
d) Pemecahan Masalah
- Melakukan advokasi dalam setiap kesempatan pada kegiatan bimbingan
teknis kepada pimpinan Dinas Kesehatan agar petugas yang sudah dilatih
dapat ditugaskan untuk mengelola sistim informasi penanggulangan krisis
kesehatan dan memberikan in-house training kepada rekan-rekan di
bidangnya;
- Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Krisis
Kesehatan yang lebih mudah digunakan (user friendly).
e) Rencana Tindak Lanjut
- Komunikasi yang intensif dengan petugas pengelola yang sudah dilatih
sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan dan kepada pejabat yang
membidangi agar memanfaatkan secara optimal sehingga memudahkan
dalam penyampaian informasi secara cepat, tepat dan akurat;
- Melakukan pembaharuan (update) dan pemeliharaan software sistim
informasi penanggulangan krisis kesehatan agar mudah dimanfaatkan oleh
petugas pengelola di dinas kesehatan kabupaten/kota.
1.1.5 Gladi Posko (Table Top Exercise (TTX)) Penerapan ManajemenPenanggulangan Krisis KesehatanGladi posko (Table Top Exercise (TTX)) dilaksanakan untuk mencapai
peningkatan kemampuan fungsi komando, koordinasi dan komunikasi dari
koordinator klaster kesehatan maupun anggota sub-klaster. Pada gladi
posko, peserta diberikan serangkaian keadaan dan kejadian tanggap darurat
bencana yang sambung-menyambung dan mengandung persoalan yang
harus dipecahkan dan dibuatkan keputusan, rencana, perintah dan tindakan
dari peserta yang berperan sebagai koordinator klaster/subklaster
kesehatan. Peserta gladi posko (table top exercise) ini adalah :
1. Koordinator klaster kesehatan;
2. Koordinator sub-subklaster kesehatan;
3. Anggota sub-subklaster kesehatan.
a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Laporan Kinerja (LKJ)154
Pada tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan telah melaksanakan kegiatan ini di
15 kabupaten/kota rawan bencana yang menjadi target kinerja.
- Mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait daerah untuk terlibat dalam
pelaksanaan kegaiatan;
- Telah tersusunnya rencana kontijensi dengan satu jenis/kejadian bencana.
b) Permasalahan
- Skenario yang telah disusun pada rencana kontijensi sebelumnya belum
didukung data yang rinci sehingga memerlukan waktu tambahan untuk
mereview dan memperbaikinya;
- Peserta gladi posko bukan petugas yang ikut menyusun peta respond dan
rencana kontijensi bidang kesehatan.
c) Pemecahan Masalah
- Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan review dan dilakukan perbaikan
atas rencana kontijensi yang telah disusun sebelumnya untuk mendekati
kondisi sesungguhnya dari suatu kejadian bencana;
- Menyempurnakan skenario dari rencana kontijensi yang telah disusun untuk
dijadikan dasar kegiatan gladi posko (Table Top Exercise).
d) Rencana Tindak Lanjut
- Membentuk Klaster Kesehatan secara difinitif melalui penetapan Kepala
Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
- Setelah pelaksanaan gladi posko diharapkan Dinas Kesehatan Kab/Kota
dapat memahami dan menerapkan sistem klaster kesehatan (koordinasi,
kolaborasi dan integrasi) dalam penanggulangan krisis kesehatan dengan
lintas sektor terkait.
1.1.6 Penyelenggaraan Gladi/Simulasi Penanggulangan KrisisKesehatanSituasi krisis kesehatan seringkali timbul secara tiba-tiba dan sulit diprediksi
sehingga membutuhkan kemampuan manajemen penanganan yang baik,
tantangan terberat yang muncul dalam teknis penanggulangan krisis
kesehatan adalah koordinasi dengan lintas program serta lintas sektor
terkait. Banyaknya pihak yang terlibat serta beragamnya Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki harus dapat dikomunikasikan
secara baik agar hasil penanganan dapat maksimal. Salah satu teknik untuk
menguji baik tidaknya SOP adalah dengan menyelenggarakan geladi.
Laporan Kinerja (LKJ)155
Geladi adalah salah satu bentuk latihan untuk memberikan pengetahuan dan
meningkatkan keterampilan melakukan suatu kegiatan yang telah dipelajari
atau dilakukan sebelumnya. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Pada tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan telah melaksanakan kegiatan ini di
10 kabupaten/kota rawan bencana yang menjadi target kinerja, penetapan
Kabupaten/kota yang dilakukan gladi/simulasi berdasarkan tingginya indeks
risiko bencana yang dimiliki sesuai data IRBI (Indeks Rawan Bencana
Indonesia) yang dibuat oleh BNPB dan karakteristik sosio ekonomi dan
geografisnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah tertinggal,
perbatasan dan kepulauan) serta berdasarkan profil kesehatan daerahnya
(diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah bermasalah kesehatan).
Adapun hal yang mempengaruhi pencapaian target kegiatan:
- Mendapatkan dukungan pimpinan daerah serta lintas sektor terkait untuk
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- Telah dilaksanakan kegiatan gladi lapang (table top exercise) sebelumnya;
- Adanya dokumen rencana kontijensi yang telah di susun;
- Adanya peta respon yang telah di susun.
a) Permasalahan
- Petugas yang dilatih selama program peningkatan kapasitas sering berganti
sehingga di beberapa daerah cukup kesulitan saat melakukan simulasi dan
banyak persoalan yang tidak mampu direspon peserta, serta sarana
prasarana pendukung yang tidak tersedia;
- Penyampaian informasi kegiatan simulasi/gladi terlalu singkat kepada dinas
kesehatan kabupaten/kota;
- Setelah TTX tahun kedua, daerah cenderung tidak merevisi rencana
kontijensi secara memadai. Sehingga menjelang simulasi terjadi kesulitan
dalam Penyusunan Rencana Informasi Gladi (RIG) dan Rencana Operasi
Gladi (ROG). Selain itu dalam rencana kontijensi belum tergambar tahapan
penanggulangan bencana mulai dari siaga darurat, tanggap darurat hingga
transisi darurat;
b) Pemecahan Masalah
- Memperbaiki persiapan dan koordinasi dengan dinas kesehatan
kabupaten/kota untuk pelaksanaan simulasi/gladi, termasuk penyediaan
sarana prasarana, lokasi, sarana prasarana, HT dan dokumen simulasi;
Laporan Kinerja (LKJ)156
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk
menetapkan peserta gladi adalah petugas/orang yang sudah pernah ikut
serta dalam kegiatan gladi posko;
- Merencanakan penyampaian pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik lagi;
c) Rencana Tindak Lanjut
- Koordinasi yang lebih baik antara Pusat Krisis Kesehatan dengan dinas
kesehatan kab/kota dan dinas kesehatan kab/kota dengan lintas sektor
terkait di wilayah masing-masing untuk kebutuhan pelaksanaan
simulasi/gladi;
- Peserta yang dilibatkan tetap ikut kegiatan drill dari awal sampai akhir, dan
adanya komitmen dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kab/kota;
Pertemuan koordinasi para fasilitator tiap tim sebelum pelaksanaan kegiatan
simulasi/gladi.
1.2 Indikator Kinerja KeduaIndikator Kinerja Pusat Krisis Kesehatan yang ke dua adalah jumlah
dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam
penanggulangan krisis kesehatan.
Dukungan Pusat Krisis Kesehatan dalam upaya penanggulangan krisis
kesehatan pada fase tanggap darurat adalah dengan memobilisasi tim
bantuan kesehatan pusat serta pemberian bantuan logistik kesehatan ke
wilayah terdampak bencana. Tim ini terdiri dari sub-sub klaster kesehatan
yang merupakan unit kerja lintas program Kementerian Kesehatan. Tim yang
di kirim bertujuan untuk melakukan Penilaian Cepat Kesehatan/Rapid Health
Assessment (RHA) dan pendampingan manajemen krisis kesehatan di Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah terdampak bencana.
Penilaian Cepat Kesehatan/Rapid Health Assessment (RHA) adalah
kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai
kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera
sebagai respon dalam suatu kejadian bencana (definisi WHO).
Hal - hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target
Pada tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan telah melaksanakan upaya
penanggulangan krisis kesehatan pada fase tanggap darurat dengan
memobilisasi tim bantuan kesehatan pusat serta pemberian bantuan logistik
Laporan Kinerja (LKJ)157
kesehatan ke wilayah terdampak bencana, sebanyak 45 tim/paket. Ini
melampaui target indikator yang ditetapkan 24 Tim/Paket.
Adapun hal yang mempengaruhi pencapaian target kegiatan:
- Koordinasi Klaster Kesehatan Nasional berjalan dengan baik, sehingga
pelaksanaan mobilisasi tenaga bantuan kesehatan pusat, organisasi Profesi
dan LSM dapat dilakukan secara cepat dan tepat untuk upaya
penanggulangan krisis kesehatan di wilayah terdampak bencana;
- Komitmen untuk dukungan bantuan kesehatan melalui mekanisme Klaster
Kesehatan Nasional sangat baik.
a) Permasalahan
- Petugas yang sudah dilatih manajemen penanggulangan krisis kesehatan,
karena kebijakan pemerintah daerah sudah di rotasi/mutasi ke program lain,
sementara petugas pengelola program krisis kesehatan pengganti belum
memperoleh transfer ilmu pengetahunan manajemen krisis kesehatan;
- Petugas kesehatan yang dibutuhkan untuk upaya penanggulangan krisis
kesehatan di Dinas Kesehatan kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan ikut
terdampak bencana sehingga pelayanan kesehatan mengalami kelumpuhan
- Kecepatan respon Klaster Kesehatan Nasional terhambat karena sulitnya
sarana transportasi dan jalan ke lokasi bencana akibat terkena dampak
bencana.
b) Pemecahan Masalah
- Melaksanakan kegiatan pendampingan ke dinas kesehatan provinsi,
kab/kota untuk memperkuat manajemen penanggulangan krisis kesehatan;
- Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota terdekat dan
lintas sektor terkait, serta organisasi profesi dan LSM untuk mobilisasi
sumber daya kesehatan;
- Melakukan evaluasi pasca penanggulangan krisis kesehatan untuk
pembelajaran atas upaya yang dilakukan untuk perbaikan dimasa yang akan
datang.
- Penyegaran pengetahuan sumber daya manusia dalam manajemen
penanggulangan krisis kesehatan
c) Rencana Tindak Lanjut
Laporan Kinerja (LKJ)158
- Koordinasi yang lebih baik antara Pusat Krisis Kesehatan dengan dinas
kesehatan kab/kota dan dinas kesehatan kab/kota dengan lintas sektor
terkait di wilayah masing-masing untuk manajemen penanggulangan krisis
kesehatan;
- Merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan
bencana bagi sumber daya manusia Dinas Provinsi, Kab/Kota.
A. Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai yang bekerja di Pusat Krisis Kesehatan per 31 Desember
2019 adalah sebanyak 51 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 orang
merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang adalah tenaga
pramubakti. Dari jumlah 51 orang PNS tersebut, sebanyak 14 orang
menduduki jabatan struktural (Pejabat Eselon II, III dan IV) dan 37 orang
menduduki Jabatan Fungsional Umum. Sebanyak 18 orang ditugaskan di
Bagian Tata Usaha, 6 orang di Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis
Kesehatan, 5 orang di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan dan
8 orang di Bidang Evaluasi dan Informasi. Kepangkatan pegawai di Pusat
Krisis Kesehatan antara lain, sebanyak 1 orang termasuk dalam Golongan II,
37 orang Golongan III, dan 13 orang Golongan IV.
Jenis pendidikan pegawai di Pusat Krisis Kesehatan terbagi menjadi 2
kelompok besar yaitu kelompok kesehatan sebanyak 29 pegawai dan
kelompok non kesehatan sebanyak 23 orang. Jumlah pegawai berlatang
belakang kesehatan (dokter umum, kesehatan masyarakat dan gizi) hampir
sebanding dengan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan
non kesehatan (psikologi, manajemen, hukum, sastra Inggris, akuntansi,
sekretaris, teknik informatika, teknik elektro, administrasi pemerintahan dan
komunikasi). Dilihat dari jenjang pendidikannya, sebanyak 1 orang pegawai
memiliki jenjang pendidikan akhir SMA, 5 orang dengan pendidikan Diploma,
24 orang dengan pendidikan Sarjana dan sebanyak 22 orang dengan
pendidikan Pascasarjana dan 1 orang dengan pendidikan S3.
Sedangkan dari sisi gender, perbandingan antara jumlah pegawai pria dan
jumlah pegawai wanita tidak jauh berbeda. Terdapat 29 orang pegawai pria
Laporan Kinerja (LKJ)159
dan 23 orang pegawai wanita. Semua keterangan di atas dirangkum dalam
tabel berikut ini :
Latar belakang pendidikan pegawai di Pusat Krisis Kesehatan sangat
beragam. Hal ini mendukung keberhasilan upaya penanggulangan krisis
kesehatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Dari sisi
jumlah SDM yang ada, dirasakan telah cukup untuk mendukung upaya
pencapaian target kinerja organisasi tahun 2019.
Pusat Krisis Kesehatan menyadari bahwa seiring dengan perubahan
dinamika yang terjadi di berbagai Negara dan perubahan iklim sebagai
dampak adanya pemanasan global, telah berdampak terhadap
kelangsungan hidup manusia, kejadian bencana alam dan non alam yang
belakang terjadi hampir di seluruh dunia harus disikapi dengan memperkuat
upaya pengurangan risiko. Berbagai negara sepakat untuk saling
bekerjasma untuk meningkatkan kompetensi petugas. Dalam kaitan tersebut
Pusat Krisis Kesehatan sepanjang tahun 2019 telah menugaskan sumber
daya manusia untuk mengikuti pelatihan, pertemuan, workshop dan seminar
baik nasional maupun internasional. Tabel berikut merupakan kegiatan-
kegiatan yang diikuti di luar negeri, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.28Pelatihan, Pertemuan, Workshop dan Seminar di Luar Negeri
yang Diikuti Pegawai Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019No Nama Kegiatan Lokasi Waktu
1 The Eighth Meeting of Project WorkingGroup (PWG) 1 and the Sixth Meeting ofProject Working Group (PWG) 2 in thExtension Phase - the Project forStrenghening the ASEAN RegionalCapacity on Disaster HealthManagement (ARCH Project)
Bangkok, Thailand 9-11 Juli2019
2 Brainstorming Workshop forOperationalization of the Organization ofIslamic Coorperation (OIC) MedicalCorps
Ankara, Turki 17 – 18Juli 2019
3 World Association for Disaster andEmergency Medicine (WADEM) 2019 -Congress on Disaster Medicine
Brisbane, Australia 6-11 Mei2019
4 the 14th ASEAN Health MinistersMeeting (AHMM)
Siem Reap, Kamboja 26-30Agustus
2019
Laporan Kinerja (LKJ)160
5 the 15th Meeting of ASEAN HealthCluster 2 : Responding to all Hazard andEmerging Threats
Nay Pyi Taw, Myanmar 29-31Oktober
2019
6 The ASEAN Strategic Policy Dialogue onDisaster Management
Singapura 20-21Agustus
20197 Seventy Second of the WHO Regional
Committee for South East Asia Region(RC 72
New Delhi, India 2-6September
20198 Fourth Global Emergency Medical
Teams (EMT) Meeting and establishmentof Regional EMT Working Group
Bangkok, Thailand 12 - 14June,
9 ASEAN SOMHD ke 14 Siem Reap, Kamboja 2-5 April2019
10 WHO Public Health EmergencyOperation Center Network (EOC-NET)Annual Meeting
Chiang Mai 23-25September
201911 Regional training workshop on IHR
Monitoring & evaluation - after actionreview & simulation exercise
New Delhi, India 17-19september
2019
12 Event based survelillance (EBS) training CDC atlanta 14-18oktober
201913 the 3rd ASEAN risk assesment and risk
communication workshopKuala Lumpur, Malaysia 5-6
November2019
14 The 33rd International Conference of theRed Cross and Red Cresent Movement(ICRC-33)
Genave, Swiss 9-13Desember
2019
2. Sumber Daya Anggaran
Pusat Krisis Kesehatan memperoleh anggaran yang berasal dari APBN tahun
2019 yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun
2019 sejumlah Rp. 43.712.508.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus dua
belas juta lima ratus delapan ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut di atas,
realisasinya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 42.703.807.541,- (97,69 %).
Jika dibandingkan dengan alokasi akhir anggaran tahun 2018
( Rp. 41.988.806.000,) maka alokasi akhir anggaran tahun 2019 secara
persentase terjadi peningkatan sebanyak 2,07%.
Berikut ini perbandingan alokasi dan realisasi anggaran tahun 2017 dengan
tahun 2018 :
Laporan Kinerja (LKJ)161
Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Pusat Krisis Kesehatan Berdasarkan Indikator Kinerja
Pada tahun 2018 dan 2019
Tahun 2018 Tahun 2019Alokasi Realisasi Persentase Alokasi Realisasi Pers
entase
41.988.806.000 40.151.573.835 95,62 % 43.712.508.000 42.703.807.541 97,69%
Secara garis besar, alokasi anggaran di Pusat Krisis Kesehatan
dikelompokkan dalam lima output kegiatan yaitu :
(1) Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan;
(2) Penanggulangan Krisis Kesehatan;
(3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
(4) Layanan Dukungan Manajemen Satker;
(5) Layanan Perkantoran.
Kegiatan - kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai target Indikator
Kinerja Kegiatan Pusat Krisis Kesehatan tahun 2018 terdapat pada output
Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan. Berikut ini alokasi dan realisasi
anggaran untuk setiap output:
Tabel 3.29
Alokasi dan Realisasi Anggaran per Output Pusat Krisis Kesehatan
Tahun 2019
NO Output Alokasi Realisasi Persentase1 Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 25.659.308.000 25.430.888.797 99,112 Penanggulangan Krisis Kesehatan 4.463.250.000 4.442.055.550 99,533 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.572.524.000 1.459.498.600 92,814 Layanan Dukungan Manajemen Satker 4.997.418.000 4.781.517.240 95,685 Layanan Perkantoran 7.020.008.000 6.589.847.354 93,87
Jumlah 43.712.508.000 42.703.807.541 97,69
Laporan Kinerja (LKJ)162
Gambar 3.6 Diagram Alokasi dan Realisasi Anggaran per
Output tahun 2019
Jika data pada tabel di atas diamati, maka terlihat alokasi anggaran
terbesar terdapat pada output Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan.
Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam output ini adalah kegiatan-kegiatan
prabencana. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan paradigma
penanggulangan krisis kesehatan bahwa upaya penanggulangan krisis
dititikberatkan pada upaya sebelum terjadinya krisis kesehatan dengan tetap
melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, anggaran Pusat Krisis Kesehatan
mengalami 5 kali revisi DIPA.
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
Alokasi Realisasi
OUTPUT ALOKASI TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 JUMLAH
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
PenguranganRisiko KrisisKesehatan
25.659.308.000 3.553.120.900 13,85 5.493.223.900 21,41 6.268.292.000 24,43 10.116.251.997 39,4325.430.888.797
99,11
PenanggulanganKrisis Kesehatan 4.463.250.000 1.503.738.600 33,69 611.949.500 13,71 1.514.040.000 33,92 812.327.450 18,20
4.442.055.55099,53
Layanan Saranadan PrasaranaInternal
1.572.524.000- - - - - -
1.459.498.600 92,811.459.498.600
92,81
LayananDukunganManajemenSatker
4.997.418.000 1.478.224.857 29,58 823.168.231 16,47 1.177.091.452 23,55 1.303.032.700 26,074.781.517.240
95,68
LayananPerkantoran 7.020.008.000 756.380.245 10,77 2.187.471.004 31,16 1.742.207.449 24,82 1.903.788.656 27,12
6.589.847.35493,87
43.712.508.000 7.291.464.602 16,68 9.115.812.635 20,85 10.701.630.901 24,48 15.594.899.403 35,6842.703.807.541
97,69
Laporan Kinerja (LKJ)163
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Per Output Per TriWulan 2019
Gambar 3.7 Diagram Realisasi Anggaran per Output per TW tahun
2019
Bila dilihat dari Realisasi masing-masing output per tri wulan, realisasi
tertinggi terdapat di tri wulan ke empat, hal ini menandakan bahwa
pelaksanaan kegiatan masih menumpuk di akhir tahun. Pada output layanan
sarana dan prasaran Internal, baru direalisasikan di tri wulan ke empat
dikarenakan adanya proses revisi untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja
Pusat Krisis Kesehatan di Gedung Sujudi yang memerlukan waktu yang
lama.
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
ALOKASI TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Realisasi Anggaran Per Output dan per TW
Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
Laporan Kinerja (LKJ)164
Gambar 3.7 Diagram Capaian IKK per TW tahun 2019
Untuk capaian indikator kinerja Pusat Krisis Kesehatan per tri wulan,
kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan yang menjadi target kinerja
Pusta Krisis Kesehatan menjadi kegiatan prioritas dalam pelaksanaannya hal
ini dapat dilihat capaian kinerja IKK I di tri wulan 1 dan 2 sangat tinggi
sehingga dapat mencapai target lebih dari 100%. Sedangkan untuk capaian
target IKK 2 menyesesuaikan dengan kejadian bencana. Terdapat
peningkatan mobilisasi tenaga kesehatan untuk mendukung upaya
penanggulangan krisis kesehatan di tri wulan ke 4 dikarenakan adanya
kejadian bencana gempa bumi di provinsi Maluku dan kebakaran
hutan/lahan di beberapa provinsi.
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) tahun anggaran 2019,
tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan
di Pusat Krisis Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2019 bernilai Rp
1.008.320.601.356,-. Aset BMN ini tersebar di kantor Pusat Pusat Krisis
Kesehatan, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 (dua)
Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional. Sumber daya sarana dan
prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Krisis Kesehatan tahun 2019
83
5045
19
105
24
123
15 16
46
0
20
40
60
80
100
120
Target TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 JUMLAH
Capaian target IKK per Tri Wulan tahun 2019
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakanupaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalampenanggulangan krisis kesehatan
Laporan Kinerja (LKJ)165
telah memadai dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan.
Rincian sumber daya sarana dan prasarana adalah sebagai berikut
Tabel 3.31Rincian Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat Krisis Kesehatan
Tahun 2019KODE AKUN NERACA SALDO PER 31
DESEMBER 2019117111 Barang konsumsi 70.089.625117126 Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat-
117127 Asetl Lain-lain untuk diserahkan masyarakat 184.933.326117128 Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan
ke masyarakat130.538.077
117131 Bahan baku -117191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 2.572.878.372131111 Tanah 607.755.546.000132111 Peralatan dan mesin 268.288.984.115133111 Gedung dan bangunan 29.561.639.000134113 Jaringan 618.331.000135111 Aset tetap dalam renovasi -135121 Aset tetap lainnya 32.515.670136111 Konstruksi dalam pekerjaan -162151 Sofware 1.090.030.000166112 Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi
pemerintah98.015.116.171
J U M L A H 1.008.320.601.356B. Analisa Atas Efisiensi Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya yang dimiliki suatu organisasi merupakan faktor
penentu dalam keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.
Demikian halnya dengan Pusat Krisis Kesehatan sebagai salah satu
organisasi dalam struktur Kementerian Kesehatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya menetapkan sasaran kerja yang dituangkan dalam Target Kinerja
yang ditetapkan setiap tahun. Untuk pencapaian target kinjera tersebut
didukung dengan sumber daya yang ada terdiri dari sumber daya manusia
dan sarana prasarana (alat, dana dan metode (peraturan/pedoman).
Untuk pencapaian target kinerja disusunlah dalam program-program yang
saling berkait. Oleh karena itu, setiap sumber daya yang ada harus mampu
dikelola sebaik baiknya dengan cara efektif, efisien dan akuntabel.
Saat ini Pusat Krisis Kesehatan didukung sumber daya manusia
sebanyak 65 orang terdiri dari 51 orang berstatus ASN dan 14 orang tenaga
kontrak (pramubakti). Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan
pengendalian tugas sehari-hari di dukung oleh pejabat struktural 14 orang
Laporan Kinerja (LKJ)166
(Pejabat Eselon II, III dan IV) dan 37 orang menduduki Jabatan Fungsional
Umum. Apabila dilihat dari Jenis pendidikan pegawai terbagi menjadi 2
kelompok besar yaitu kelompok kesehatan sebanyak 28 pegawai dan
kelompok non kesehatan sebanyak 23 orang. Jumlah pegawai berlatang
belakang kesehatan (dokter umum, kesehatan masyarakat, gizi, dan lain-
lain) hampir sebanding dengan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang
pendidikan non kesehatan (psikologi, manajemen, hukum, sastra Inggris,
akuntansi, sekretaris, teknik informatika, teknik elektro, administrasi
pemerintahan dan komunikasi).
Jumlah ASN Pusat Krisis Kesehatan yang memiliki pendidikan
Sarjana (S1) dan Magister (S2) hamper sama yaitu 23 orang berpendidikan
S1 (45%) dan 22 orang (43%) berpendidikan S2. Sedangkan yang
berpendikan SMA dan Doktoral (S3) masing-masing berjumlah 1 orang (2%).
Sedangkan dari sisi gender, perbandingan antara jumlah pegawai
pria dan jumlah pegawai wanita tidak jauh berbeda. Terdapat 28 orang
pegawai pria (55,8%) dan 23 orang pegawai wanita (44,2%). Kondisi ini tidak
menyebabkan terjadinya perbedaan dalam sistem pembinaan yang saat ini
berjalan, seluruh staf memiliki kompetensi yang sama untuk menjalankan
tugas kedinasan, baik di kantor maupun khususnya pada kondisi bencana.
Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan
kesehatan dan non kesehatan yang hampir sebanding jumlahnya dan jumlah
ASN wanita yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan ASN pria, hal
ini merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Pusat Krisis Kesehatan.
Kondisi ini di satu sisi jelas memiliki kelebihan dan kekurangan dengan
melihat tugas pokok dan fungsi organsisasi Pusat Krisis Kesehatan dalam
mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
Pemanfaatan sumber daya manusia bagi Pusat Krisis Kesehatan bukan
merupakan penghambat untuk dalam mencapai target kerja. Kebijakan dan
sistim yang dibangun dalam peningkatan kapasitas petugas dalam berbagai
pelatihan merupakan upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi yang diharapkan.
Laporan Kinerja (LKJ)167
Hal ini sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara yang menyatakan bahwa “Pengembangan PNS harus sejalan
dengan perubahan dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan”. Merujuk
pada undang-undang tersebut secara jelas mengamanatkan bahwa setiap
sumberdaya manusia yang berada disuatu organisasi, termasuk Pusat Krisis
Kesehatan perlu mendapat perhatian secara khusus, selain melalui jenjang
formal dan pelatihan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada
standar kompetensi merupakan suatu syarat agar menghasilkan sumber
daya manusia yang siap menghadapi segala perubahan internal maupun
external organisasinya. Pusat Krisis Kesehatan secara periode memberikan
kesempatan kepada staf untuk meningkatkan kapasitas melaui pendidikan
formal baik dengan mekanisme tugas belajar, izin belajar maupun secara
mandiri. Secara informal kegiatan peningkatan kapasitas untuk mengurangi
kesenjangan dilakukan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga dengan
melibatkan dalam setiap kegiatan lapangan. Dari pengalaman yang sudah
dilakukan, perbedaan latar belakang pendidikan kesehatan dan non
kesehatan bukan merupakan suatu masalah akan tetapi saling melengkapi.
Gambar 3.8 Grafik Jumlah ASN Pusat Krisis Kesehatan tahun
2015-2019
Jumlah pegawai Pusat Krisis Kesehatan sejak tahun 2015 sampai
dengan 2019 mengalami pergerakan berkurang dan bertambah yang
46
48
50
52
54
56
58
2015 2016 2017 2018 2019
58
54
51
53
51
Laporan Kinerja (LKJ)168
0
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
Alokasi Realisasi
disebabkan adanya pegawai yang mengalami mutasi pegawai dari Dinas
Kesehatan Provinsi ke Pusat Krisis Kesehatan dan memasuki masa purna
bakti. Secara umum dengan jumlah pegawai yang saat ini ada masih
memadai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Sumber Daya Anggaran
Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Organisasi
Penanggulangan Krisis Kesehatan didukung dengan anggaran yang berasal
dari APBN.
Dari rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat
digambarkan perbandingan besaran anggaran yang telah digunakan,
sebagai berikut:
Tabel 3.32Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Pusat Krisis Kesehatan
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019No Tahun
AnggaranAlokasi Realisasi Persentase
RealisasiCapaian IKK
1. 2015 60.998.712.000 33.700.663.662 55,25% 97,6%
2. 2016 55.795.030.000 36.756.700.534 65,88% 100 %
3. 2017 28.204.081.000 28.011.901.578 99,32% 100%
4. 2018 41.988.806.000 40.151.573.835 95,62% 100%
5. 2019 43.712.508.000 42.703.807.541 97,69% 100%
Gambar 3.9 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2015, 2016,
2017, 2018 dan 2019
Laporan Kinerja (LKJ)169
Jika dilihat dari data pada tabel di atas, dalam kurun waktu 2015
sampai dengan 2019 Pusat Krisis Kesehatan mendapat alokasi anggaran
terbesar pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 60.998.712.000,- namun dari
realisasinya paling rendah yaitu sebesar 55,25%. Alokasi anggaran paling
kecil terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 28.204.081.000 akan
tetapi merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar 99,32%. Sementara tahun
2018 meskipun alokasi anggaran yang diperoleh lebih besar daripada tahun
2017, yakni Rp. 41.988.806.000,- namun realisasinya mencapai 95,62 %.
Sedangkan untuk tahun 2019, realisasi mencapai 97,69% naik sebesar
2,07% dibandingan realisasi tahun sebelumnya.
Jika dilihat dari capaian IKK dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
secara fisik telah memenuhi target yakni 100% kecuali capaian IKK di tahun
2015 sebesar 97,6%.
Perbedaan pada capaian realisasi anggaran dapat dijelaskan karena:
a. Pada tahun 2015, secara keseluruhan capaian fisik adalah 87% dan
pencapaian indicator kinerja belum memenuhi target yang disepakati sesuai
dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu 97,6%. Hal ini disebabkan adanya revisi
anggaran yang baru selesai pada bulan Agustus 2015;
b. Pada tahun 2016 terjadi 7 kali revisi anggaran yang disebabkan oleh adanya
kebijakan terkait dengan efisiensi anggaran tahap I dan II, perubahan
nomenklatur organisasi, penghapusan output cadangan, pergeseran
anggaran antar kode akun dan pencatatan hibah luar negeri. Revisi yang
terjadi secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, karena
prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun proses revisi
tersebut tidak mengubah target kinerja sehingga meskipun serapan yang
terjadi rendah, tetapi capaian fisik sesuai target yakni mencapai 100%.
c. Untuk tahun 2017, alokasi anggaran Pusat Krisis Kesehatan lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2016, yakni sebesar Rp. 38.460.976.000,-
Dengan alokasi yang tersedia di fokuskan pada output pengurangan risiko
krisis kesehaan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan paradigma
penanggulangan krisis kesehatan bahwa upaya penanggulangan krisis
dititikberatkan pada upaya sebelum terjadinya krisis kesehatan dengan tetap
melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan. Dan implementasinya
Laporan Kinerja (LKJ)170
dilakukan dengan penambahan indikator target dari sebelumnya 1 indikator ,
yakni Jumlah Provinsi,Kab/kota yang mendapat dukungan untuk
melaksanakan program pengurangan risiko krisis kesehatan dengan target
84 lokasi , ditambah dengan 1 indikator, yaitu jumlah dukungan yang
diberikan untuk penguatan provinsi, kab/kota dalam penanggulangan krisis
kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, anggaran Pusat Krisis Kesehatan mengalami
beberapa kali revisi DIPA, antara lain; revisi dalam rangka pergeseran
anggaran antar output; karena ada penambahan indikator dan revisi II dalam
rangka efisiensi anggaran.
Meskipun terjadi revisi karena adanya efisiensi anggaran, namun
alokasi yang digunakan untuk capaian target indikator tidak berpengaruh.
Capaian realisasi anggaran dan fisik tahun 2017 sebesar 99,32 % dengan
serapan Rp. 28.204.081.000,- sedangkan capaian fisik mencapai 100 %.
d. Pusat Krisis Kesehatan pada tahun 2018 memperoleh alokasi melalui
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 sejumlah Rp Rp
40.785.956.000,- dan mengalami revisi hingga alokasi akhirnya sejumlah Rp
41.988.806.000,-. Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.202.850.000,- diterima Pusat Krisis Kesehatan karena adanya kebijakan
pimpinan untuk percepatan pemulihan kasus gizi buruk dan campak di
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Dalam perjalanan tidak terjadi revisi yang menyebabkan
berkurangnya alokasi anggaran yang sudah ditetapkan, namun ada terjadi
revisi yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. kegiatan yang semula
diperuntukkan renovasi ruang kerja karena adanya kebijakan pimpinan harus
pindah gedung kantor dari yang semula di Gedung Adhiatma ke Gedung
Sujudi, anggaran semula di relokasi ke dukungan manajemen. Penambahan
untuk anggaran dukungan manajemen mempertibangkan kebutuhan untuk
penanggulangan krisis kesehatan akibat kejadian bencana di Provinsi
Sulawesi Tengah yang membutuhkan dukungan untuk pelayanan kesehatan.
Dari alokasi anggaran tersebut di atas, realisasinya pada tahun 2018
adalah sebesar Rp 40.151.573.835,- (95,62 %) dengan capaian fisik
memenuhi target melampaui 100%. Hal ini dimungkinkan karena adanya
efesiensi dalam pengelolaan anggaran dan mempetimbangkan adanya
potensi krisis kesehatan di 6 kabupaten/kota yang berdasarkan ancaman
Laporan Kinerja (LKJ)171
risiko diwilayah tersebut sangat besar berdasarkan 3 (tiga) faktor yaitu
bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity).Risiko bencana di suatu wilayah berbanding lurus dengan tingkat bahaya
dan kerentanan di wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat bahaya dan
kerentanan, semakin tinggi risiko bencananya. Sebaliknya, semakin tinggi
kapasitas menanggulangi bencana, akan semakin rendah risiko bencananya.
Oleh karena itu, prinsip pengurangan risiko bencana adalah bagaimana
menurunkan tingkat bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas
sehingga dampak dari suatu bencana dapat diminimalisir semaksimal
mungkin. Pencapaian target indikator kinerja 2018 melebihi dari target yaitu;
- Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan
untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan yang
semula di tetapkan 84 lokasi dalam realisasinya mencapai 84 lokasi (100%);
- Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan
kabupaten/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan, dengan target awal
adalah 24 Tim/paket pada realisasinya mencapai 45 tim/paket (187,5%).
Untuk indikator kedua capaian melebihi target terjadi karena adanya kejadian
bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan gempa dan
tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah , yang berdampak pada kehidupan
masyarakat. Sehingga dukungan yang diberikan untuk penguatan
percepatan pelayanan kesehatan dan pemulihan darurat membutuhkan
sumber daya kesehatan dalam jumlah besar.
e. Alokasi anggaran Pusat Krisis Kesehatan pada tahun 2019 lebih besar
dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2018. Hal ini dikarenakan
adanya penambahan target lokasi pada indikator IKK 1 (Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya
pengurangan risiko krisis kesehatan) dari 83 lokasi menjadi 105 lokasi.
Penambahan target pada IKK 1 bertujuan untuk mempercepat cakupan
lokasi (kabupaten/kota) yang mendapatkan dukungan dalam melakukan
upaya pengurangan risiko krisis kesehatan.
Pencapaian target indikator kinerja tahun 2019 dapat melebihi dari target
yaitu;
Laporan Kinerja (LKJ)172
- Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan untuk
melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan yang semula di
tetapkan 83 lokasi dalam realisasinya mencapai 105 lokasi (126,5%);
- Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan
kabupaten/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan, dengan target awal
adalah 24 kali pada realisasinya mencapai 46 kali (191,67%). Untuk indikator
kedua capaian melebihi target terjadi karena adanya bebrapa kejadian
bencana yang cukup besar yang memerlukan mobilisasi tenaga kesehatan
ke lokasi terdampak, antara lain gempa bumi di Provinsi Maluku dan Maluku
Utara, dan kebakaran hutan dan lahan di beberpa provinsi (Kalimantan
Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Selatan), yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Sehingga dukungan
yang diberikan untuk penguatan percepatan pelayanan kesehatan dan
pemulihan darurat membutuhkan sumber daya kesehatan dalam jumlah
besar.
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Dalam prinsip manajemen, sumber daya sarana dan prasarana merupakan
semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang
pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pusat
Krisis Kesehatan sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas pokok dan
fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut
maka sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki dapat disebut
sebagai Barang Milik Negara. Secara garis besar BMN yang berada di
bawah pengelolaan Pusat Krisis Kesehatan dapat di kategorikan sarana dan
prasarana untuk kegiatan penunjang tugas sehar-hari dan penunjang tugas
penanggulangan krisis kesehatan.
Berdasarkan Neraca Barang Milik Negara (BMN) tahun anggaran 2019,
tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan
di Pusat Krisis Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2019 bernilai Rp
1.008.320.601.356,-. Aset BMN ini tersebar di kantor pusat Pusat Krisis
Kesehatan, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 (dua)
Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional. Aset tahun 2019 nilainya lebih
Laporan Kinerja (LKJ)173
tinggi dari aset tahun 2018 yaitu berjumlah Rp. 636.515.878.515,-
.Perubahan nilai aset tersebut karena adanya penambahan dan serah
terima beberapa aset BMN Pusat Krisis Kesehatan kepada Dinas Kesehatan
Provinsi, Kabupaten/Kota, berupa barang bergerak dan barang habis pakai.
Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Krisis
Kesehatan tahun 2019 telah memadai dalam mendukung pencapaian
Indikator Kinerja Kegiatan.
4. Kegiatan Penunjang di Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019
Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai target Indikator
Kinerja
Kegiatan (IKK), Pusat Krisis Kesehatan juga melaksanakan kegiatan-
kegiatan lain yang mendukung pencapaian target IKK tersebut. Dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Krisis Kesehatan tahun 2019, kegiatan-
kegiatan utama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimasukkan
dalam output “Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan”. Selain kegiatan utama,
dalam output tersebut juga terdapat kegiatan-kegiatan penunjang
pencapaian target IKK. Kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang bersifat
dukungan layanan manajemen perkantoran, dimasukkan ke output-output
yang lain.
Jika ditinjau dari konsepsi siklus penanggulangan bencana, kegiatan
utama yang diuraikan sebelumnya merupakan kegiatan-kegiatan yang
termasuk dalam upaya prabencana. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam
upaya tanggap darurat maupun pascabencana juga dilaksanakan oleh Pusat
Krisis Kesehatan dan dimasukkan ke output "Penanggulangan Krisis
Kesehatan".
Tabel berikut ini menguraikan output-output yang terdapat pada
Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Krisis Kesehatan tahun 2019 beserta
pencapaiannya:
Tabel 3.33
Output Kegiatan Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019
No.
NamaOutput
TargetOutput
Capaian
Persentase Keterangan
1.
Pengurangan RisikoKrisis
105 105Lokasi
100 % Kegiatan utamamaupun penunjangterdapat dalam
Laporan Kinerja (LKJ)174
No.
NamaOutput
TargetOutput
Capaian
Persentase Keterangan
Kesehatan output ini dansemuanyamerupakankegiatan-kegiatanprabencana.
2.
Penanggulangan KrisisKesehatan
24 kali 46 kali 191,67 % Berisi kegiatanpenunjang dansemuanyamerupakankegiatan-kegiatantanggap daruratdanpascabencana.
3.
LayananSarana danPrasaranaInternal
1layanan
1layana
n
100% Berisi kegiatanpengadaan saranadan prasaranayang dibutuhkandalampelaksanaanuopayapenanggulangankrisis kesehatan
3.
LayananDukunganManajemenSakter
1Layanan
1Layana
n
100 % Berisi kegiatanpenunjang yangsifatnyamendukungpelaksanaanmanajemen danadministrasiperkantoranseperti kearsipan,rapat-rapat teknis,kegiatanperencanaan,penganggaran,evaluasi dan lainsebagainya.
4.
LayananPerkantoran
1Layanan
1Layana
n
100 % Berisi kegiatanpenunjang yangjenis belanjanyasudah ditentukanbesaranalokasinyamaupunperuntukannya danbersifat tidakflexibel (belanjamengikat).
Pada laporan ini, kegiatan penunjang tidak akan diuraikan satu
persatu. Namun, beberapa kegiatan penunjang unggulan dan kegiatan yang
Laporan Kinerja (LKJ)175
spesifik terkait penanggulangan krisis kesehatan, akan diuraikan sebagai
berikut :
a) Kegiatan-kegiatan Terkait Penetapan Pusat Krisis Kesehatan
sebagai World Health Organisation Collaborating Centre for Training and
Research on Disaster Risk Reduction
Pusat Krisis Kesehatan telah menyandang predikat sebagai World
Health Organization Collaborating Centre (WHO CC) untuk Pelatihan dan
Penelitian dalam Pengurangan Risiko Bencana pada bulan November tahun
2012. Penunjukan sebagai WHO CC ini berlaku hingga bulan November
tahun 2016. Pada tahun 2016 Pusat Krisis Kesehatan berhasil
memperpanjang predikat ini untuk masa kerja 4 (empat) tahun hingga bulan
November tahun 2020.
WHO CC merupakan institusi yang ditunjuk oleh WHO Director
General untuk bersama-sama membentuk jaringan kolaborasi internasional
serta menjalankan aktivitas yang mendukung program-program WHO. Kerja
sama awal berakhir setelah 4 tahun dan setelah itu dapat dilakukan proses
penunjukan ulang atau re-designation. Dengan adanya kolaborasi tersebut,
WHO mendapatkan manfaat karena telah dibantu oleh institusi-institusi
terbaik di seluruh dunia untuk menjalankan program-program yang telah
dimandatkan pada WHO. Begitu pula dengan institusi-institusi yang
berkolaborasi, penunjukan sebagai WHO CC membuat program kesehatan
institusi-institusi tersebut semakin mendapatkan perhatian dari para
pemegang kebijakan dan masyarakat, juga mendapatkan kesempatan untuk
bertukar informasi serta mengembangkan kerjasama teknis dengan insitusi-
institusi lainnya di seluruh dunia. Keuntungan lainnya adalah institusi
tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan sumber-sumber
daya yang dibutuhkan dari pihak donor
Saat ini terdapat lebih dari 800 institusi di lebih dari 80 negara yang
telah menjadi WHO CC. Di Indonesia terdapat 2 WHO CC yang masih aktif
yaitu WHO CC untuk Pencegahan Ketulian serta Gangguan Pendengaran
(Institusi : Universitas Indonesia serta WHO CC untuk Pelatihan dan
Penelitian dalam Pengurangan Risiko Bencana (Institusi : Pusat Krisis
Kesehatan Kementerian Kesehatan) yang merupakan bagian dari subjek
kedaruratan dan upaya kemanusiaan.
Laporan Kinerja (LKJ)176
Kegiatan-kegiatan terkait WHO CC mengacu pada workplan yang
disepakati PKK dan WHO untuk kegiatan tahun 2016 – 2020 yaitu :
1. Memperkuat manajemen risiko di wilayah risiko tinggi bencana;
2. Memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan untuk bencana;
3. Memperkuat koordinasi klaster/sektor kesehatan dan mobilisasi sumber daya
untuk program pengurangan risiko bencana;
4. Memperkuat Sistem informasi dan komunikasi untuk kedaruratan;
5. Program pelatihan pengurangan risiko bencana baik nasional maupun
internasional.
Tabel 3.34
Pencapaian Pokja WHO CC tahun 2019
No Kegiatan Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1 Lokakarya Akreditasi danPendampingan/Mentoring EMT Nasional
Bogor, 27-28 Februari 2019
2 Lokakarya PenyusunanPedoman Nasional EMT
Bali, 5 - 6 April 2019
3 Lokakarya Lanjutan Penyusunan PedomanNasional Emergency Medical Team (EMT)
Bogor, 27 - 29 Agustus 2019
4 Lanjutan Pengisian Narasi Pedoman EMT Padang, 11 - 13 September 2019
5 Finalisasi Pengisian Narasi Pedoman EMT Mataram, 24 - 26 September 2019
Pada tahun 2019 terdapat kegiatan rapat konsultasi dan kunjungan dari luar
negeri untuk belajar pengalaman Kementerian Kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan, yaitu :
Tabel 3.5 Kunjungan dari Luar Negeri tahun 2019
Kegiatan Tanggal1 Kunjungan World Health Organization (WHO) Headquarters
dan SEARO5 Mei 2019
2 Kunjungan Airbus Helicopter, Prancis 7 Mei 2019
3 Kunjungan tim Japan International for CooperationAgency (JICA)
14 Mei 2019
b) Kegiatan ARCH Project
Tahun 2019, Indonesia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Regional
Collaboration Drill ke 4. Pelaksana kegiatan ini adalah Kementerian Kesehatan
Laporan Kinerja (LKJ)177
c.q Pusat Krisis Kesehatan. 4th RCD bertujuan untuk menguji mekanisme
Indonesia tentang Reception and Departure Center serta SOP Indonesia tentang
Composite Team. Selain itu juga menguji SOP ASEAN. Ini dilakukan melalui
simulasi-simulasi yaitu sebagai berikut :
a. Predeployment practice (melibatkan BNPB & AHA Center):
b. Reception and Departure Center
c. Field Exercise
d. Demobilisasi
Kegiatan ini dihadiri 10 negara ASEAN dan para speaker & fasilitator dari WHO
SEARO, SEARO, AHA CENTER, BNPB, KKP Bali, JICA, NIEM, PKK,
Universitas Gajah Mada, Pusdikkes TNI, Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan
Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi Indonesi. Tim Observer terdiri WHO
Indonesia, ASEAN Secretariat, IDI, PPNI, Beberapa Dinkes Provinsi, lintas
program Kemenkes, dsb.
Kegiatan 4th RCD (Regional Collaboration Drill) meliputi :
Predeployment Practice (simulasi melalui website AHA Center ): 18 – 22
November 2019
Preworkshop tanggal 25 November 2019
RCD tanggal 26 - 28 November 2019
Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari negara-negara ASEAN serta para
mentor & observer dengan hasil penilaian para mentor dan observer (44 orang)
sebagai berikut ( 1 buruk – 5 bagus sekali):
Gambar 3.10 Grafik Penilaian Pelaksanaan RCD ke 4
2,3%7,1%
2,3%
11,4%
21,4%
11,4%
38,6%45,2%
38,6%
47,7%
26,2%
47,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Manajemen Drill Logistik & SaranaPrasarana
Kepuasan OverallDrill
1 2 3 4 5
Laporan Kinerja (LKJ)178
Berdasarkan hasil penilaian para mentor, Indonesia paling unggul
dibandingan dengan 4 RCD sebelumnya di Thailand, Vietnam dan Filipina.
Kelebihan Indonesia yaitu kesuksesan pre deployment process, composite team
& quality assurance. Untuk composite team yang merupakan inisiasi Indonesia
akan dikembangkan menjadi SOP ASEAN dan akan dimainkan dalam RCD
berikutnya.
Rincian penilaian sbb :
Gambar 3.11 Gambar hasil Penilaian Pelaksanaan Kegiatan RCD ke 4
Gambar 3.12 Gambar hasil Penilaian Pelaksanaan Kegiatan RCD ke 4
Laporan Kinerja (LKJ)179
5th RCD Tahun 2020 akan diadakan di Myanmar dan Indonesia diminta untuk
menjadi salah satu tim Mentor
c) Kegiatan Piket Pemantauan Krisis Kesehatan
(1) Hasil Yang Dicapai
Dengan adanya kegiatan pemantauan krisis kesehatan, diperoleh database
penanggulangan krisis kesehatan yang meliputi :
- Jumlah kejadian krisis kesehatan, korban meninggal, luka berat/dirawat
inap, luka ringan/dirawat jalan, korban hilang dan pengungsian berdasarkan
jenis kejadian bencana (bencana alam, bencana non alam dan bencana
sosial);
- Jumlah kejadian krisis kesehatan, korban meninggal, luka berat/dirawat
inap, luka ringan/dirawat jalan, korban hilang dan pengungsian berdasarkan
provinsi;
- Jumlah kejadian krisis kesehatan, korban meninggal, luka berat/dirawat
inap, luka ringan/dirawat jalan, korban hilang dan pengungsian berdasarkan
provinsi dan jenis bencana;
- Jumlah kejadian krisis kesehatan, korban meninggal, luka berat/dirawat
inap, luka ringan/dirawat jalan, korban hilang dan pengungsian berdasarkan
provinsi dan waktu kejadian bencana;
- Kerusakan fasilitas pelayanan kesehatan akibat bencana;
- Gambaran 10 penyakit terbanyak yang timbul pada tiap kejadian krisis
kesehatan;
- Upaya yang dilakukan oleh klaster kesehatan di daerah dan pusat untuk
merespon kejadian krisis kesehatan.
(2) Data Pemantauan Krisis Kesehatan
Data - data hasil pemantauan krisis kesehatan kemudian diolah sehingga
dapat dihasilkan produk-produk informasi yang digunakan untuk
pengembangan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan dan pengambilan
keputusan. Produk-produk informasi yang dimaksud antara lain :
- Infografis upaya penanggulangan krisis kesehatan;
- Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan penanggulangan krisis
kesehatan;
- Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan.
Laporan Kinerja (LKJ)180
Berdasarkan data dari system informasi penanggulangan krisis kesehatan
(SIPKK) pada tahun 2019 terdapat 2.967 kejadian bencana. dan 445
kejadian berdampak krisis kesehatan.
Gambar 3.13 Diagram kejadian Bencana tahun 2019
Tabel 3.36
Rekapitulasi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2019
No. Uraian Jumlah
1. Krisis Kesehatan 445 kali
2. Korban meninggal 796 jiwa
3. Luka berat/dirawat inap 2486 orang
4. Luka ringan/dirawat jalan 1.240.613 orang
5. Pengungsi 465.306 orang
6. Kerusakan fasilitas pelayanan
kesehatan251 faskes
d) Penghargaan Yang diterima di Tahun 2019
Tahun 2019, Pusat Krisis Kesehatan kembali memperoleh juara dalam
perlombaan e-ASPIRASI. Jika tahun sebelumnya mendapat juara II, kali ini Pusat
Laporan Kinerja (LKJ)181
Krisis Kesehatan mendapat juara III. e-ASPIRASI adalah singkatan dari
Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia dan merupakan kegiatan penilaian
website yang berhubungan dengan kesehatan dan berada dalam naungan
Kementerian Kesehatan RI.
8. Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan MasyarakatSasaran pengelolaan komunikasi publik adalah meningkatnya pengelolaankomunikasi publik, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu :1. Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskankepada masyarakat.2. Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduanmasyarakat) yang diselesaikan.3. Jumlah Kementerian Lain yang mendukung pembangunan kesehatan.
A. CAPAIN KINERJABesaran target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera padatabel berikut ini:
Tabel 3.52Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2015-2019
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR T2015
R2015
T2016
R2016
T2017
R2017
T2018
R2018
T2019
R2019
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PengelolaanKomunikasiPublikdanPelayananMasyarakat
Meningkatnyapengelolaankomunikasidan pelayananmasyarakat
1
Jumlah publikasikesehatan yangdisebarluaskan kepadamasyarakat
7499 11374 8744 9884
2
Persentase pelayananpermohonan informasidan pengaduan yangtelah diselesaikan
90% 95% 95% 97%
1
Jumlah publikasiprogram pembangunankesehatan yangdisebarluaskan kepadamasyarakat
9000 8794 9500 16881 9850 17.266
2
Persentase layananmasyarakat(permohonan informasidan pengaduanmasyarakat) yangdiselesaikan
96% 98,25% 97% 97,52% 98% 97,98%
MeningkatnyajumlahKementerianLain yangmendukungPembangunan
1
PresentaseKementerian Lain yangMendukungPembangunanKesehatan
30% 41,17% 40% 44,11% 50% 53%
Laporan Kinerja (LKJ)182
Kesehatan
MeningkatnyaKoordinasipelaksanaantugas,pembinaan danpemberiandukunganmanajemenKementerianKesehatan
1Jumlah KebijakanPublik BerwawasanKesehatan
3 3 3 4
Peningkatan output pada indikator I dikarenakan beberapa hal antara lain:
1. Adanya isu terkait kampanye isi piringku, bencana, JKN, dan stunting
2. Penerbitan foto berita
3. Ekspose hasil-hasil pembangunan kesehatan yang disebarkan melalui
media cetak, media social dan elektronik.
4. Publikasi Kebijakan program kesehatan melalui IG dan FB.
Indikator II peningkatan dikarenakan adanya pertanyaan mengenai
Alkes,JKN,CPNS,STR tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan.
Indikator III merupakan indikator yang di terima oleh Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat di bulan Juni 2017 dari Biro Perencanaan dan Anggaran.
Dalam penentuan indikator I dan II Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
terlalu rendah dalam penentuan target.
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2019
Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2019, Biro Komunikasi
dan Pelayanan Masyarakat dapat melaksanakan sasaran kinerja dengan baik.
Capaian indikator kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat adalah
sebagai berikut:
1. Indikator Pertama : Jumlah Publikasi Program Pembangunan KesehatanYang Disebarluaskan Kepada Masyarakat
a) Diseminasi Publikasi Kebijakan Program Pembangunan KesehatanMelalui Media Elektronik
Diseminasi dan publikasi kebijakan program pembangunan kesehatan bertujuan
untuk:
1. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program
Kemenkes.
Laporan Kinerja (LKJ)183
2. meningkatkan interaksi dan partisipasi publik dalam pembangunan
kesehatan.
3. meningkatkan citra dan reputasi organisasi Kementerian Kesehatan.
Tahun 2019 salah satu bentuk publikasinya dilakukan melalui beberapa kanal,
diantaranya adalah melalui media cetak, radio dan televisi.
Publikasi melalui televisi berupa talkshow di Metro TV, MNC TV dan
talkshow bersama wakil rakyat/DPR dan narasumber Dinkes Kab/Kota di Stasiun
TVRI Daerah dan TVOne, sedangkan talkshow di radio: elshinta, RRI dan Siaran
Radio Kesehatan (SRK). Untuk media cetak bentuknya berupa berita tulisan, foto
dan gambar.Topik-topik yang dibahas antara lain, meliputi Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga, Stunting, Imunisasi, Kesehatan Ibu dan Anak, Nusantara Sehat,
Pembangunan Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, Kesehatan Jiwa,
Bebas TB,Gizi SeimbangBeberapa publikasi melalui Televisi, radio dan media cetak: Talkshow TV diMetro TV, Talkshow di Radio, Talkshow di MNC TV, Talkshow TV Lokal,Advertorial Cetak, Running Text, Siaran Radio Kesehatanb) Situs Sehatnegeriku dan Situs Resmi Kementerian Kesehatan
Publikasi informasi kepada masyarakat telah dikembangkan melalui situs resmi
Kemenkes www.kemkes.go.id&sehatnegeriku.kemkes.go.id.
Publikasi ini menyebarluaskan informasi terkini dalam bentuk teks atau rilis, foto
yang diunggah ke Flickr (www.flickr.com/sehatnegeriku) dan video yang
diunggah ke Youtube :
Laporan Kinerja (LKJ)184
(http://www.youtube.com/user/sehatnegeriku).Untuk tahun 2019, telah diunggah
672 rilis, dengan 4955 foto tayang dan 120 video mengenai program
pembangunan Kesehatan.
c) Kompetisi FotoUpaya melibatkan masyarakat dalam program pembangunan kesehatan, Biro
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat pada tahun 2019 telah mengadakan
kegiatan kompetisi fotografie, yaitu:
1. Kompetisi Foto dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan tema
“Hidup Sehat, Cegah PTM dengan Germas”.
2. Kompetisi Video PendekKegiatan lain dari kompetisi fotografi ditahun 2019 adalah lomba video pendek
dengan tema Hidup sehat, cegah PTM dengan Germas.
d) PameranPameran dilakukan dalam bentuk kegiatan Pameran Foto dan Stan/gerai.
e) Narasi TunggalPresiden melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik mengintruksikan kepada Kemenkominfo untuk
menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya
yang terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Birokom Yanmas telah
menerbitkan Narasi Tunggal sebanyak 2 kali. Nartung ini telah tayang di kanal
GPR Widget baik di Pusat maupun Daerah
f) Media Briefing, dan Jumpa Pers
Pertemuan dengan para wartawan media cetak dan elektronik dilakukan secara
rutin setiap Jumat melalui media briefing/ media dialog.
g) Kunjungan Lapangan Tematik Media MassaDalam rangka memperkenalkan program kebijakan pembangunan kesehatan di
daerah, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan
kegiatan bersama para wartawan media cetak, online dan elektronik ke provinsi
yang telah sukses melaksanakan kebijakan Kementerian Kesehatan
h) ReportaseReportase merupakan kegiatan unggulan di Birokom Yanmas. Di tahun 2019,
Birokom Yanmas mengajak media massa untuk melihat pembangunan
kesehatan
Laporan Kinerja (LKJ)185
i) Temu Blogger dan Meet up HealthiesBlogger merupakan salah satu komunitas yang berpotensi membentuk publik
opini. Untuk itu kelompok ini perlu dirangkul dan diberikan informasi yang tepat
agar tulisan yang dihasilkan benar dan sesuai. Tahun ini Birokom Yanmas
meluaskan kegiatan Temu blogger menjadi Meet up Healthies (MuH). Melalui
MuH, sasaran menjadi lebih luas untuk menyebarkan informasi melalui media
social, bukan hanya pada komunitas blogger tetapi juga kpn komunitas lain
seperti anak sekolah dan kelompok olehraga .
j) Diklat Pelatihan Menulis Berita bagi Petugas Teknis Humas KesehatanPusat
k) Peliputan Haji di Arab SaudiPeliputan Haji di Arab Saudi
Pelaksanaan haji tahun 2019 menyertakan Birokom Yanmas untuk
mempublikasikan upaya pengendalian kesehatan haji baik di Tanah Air maupun
di Tanah Suci.
Selain mengeluarkan rilis selama pelaksanaan haji juga dilaksanakan 1 kali
jumpa pers di Jakarta
l) Kompetisi Penulisan Berita KesehatanTahun 2019 Birokom Yanmas menyelenggarakan kompetisi penulisan berita
kesehatan. Kompetisi dilakukan untuk kategori media massa yaitu media cetak,
media radio, dan televisi. Kompetisi penulisan juga dilakukan untuk kategori
media social yaitu blog dan vlog.
m) Majalah MediakomMediakom merupakan majalah resmi Kementerian Kesehatan RI yang
dikelola oleh Tim Redaktur Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.
Mediakom disebarluaskan ke seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, RS Vertikal, RS di Jabodetabek,
UPT Kemenkes, seluruh Kementerian/Lembaga dan unit utama di Kemenkes RI.
Setiap tahunnya, jumlah produksi Mediakom sebanyak 12 edisi. Total Mediakom
yang sudah terbit sejak 2006 hingga 2019 adalah 113 edisi. Untuk tahun 2019,
Majalah Mediakom terbit dalam versi cetak dan online magazine. Terbit 12 edisi
versi e-magazine, 5 edisi diantaranya dicetak dan didistribusikan dengan oplah
11.000 eksemplar per edisi. Majalah Mediakom versi cetak sudah mendapatkan
International Standard Series Number(ISSN). Mediakom di-online-kan efektif per
Januari 2015.
Laporan Kinerja (LKJ)186
Tahun 2019 Mediakom mendapatkan 2 penghargaan dari ajang Indonesia
Inhouse Magazine Awards (InMa) 2019 yang diselenggarakan oleh Serikat
Perusahaan Pers (SPS), antara lain Mediakom edisi 94 meraih penghargaan
GOLD WINNER The Best of E-Magazine Government dan Mediakom edisi 100
meraih penghargaan SILVER WINNER The Best of Government Inhouse
Magazine.
Selain mendapatkan penghargaan dari ajang Indonesia Inhouse
Magazine Awards (InMa) 2019, Mediakom juga memperoleh 3 penghargaan dari
ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2019 yang juga diselenggarakan oleh Serikat
Perusahaan Pers (SPS). Tiga penghargaan tersebut meliputi : SILVER WINNER
- Kategori E-Magazine (Mediakom edisi 92 Maret 2018); SILVER WINNER -
Kategori Media Cetak (Mediakom edisi 95 Juli 2018); dan SILVER WINNER -
Kategori Media Cetak (Mediakom edisi 100 November 2018).
n) Pelatihan Menulis Majalah MediaKomMajalah Mediakom terbit 12 edisi setiap tahunnya dan dalam satu edisi terdiri
dari 80 halaman. Penyusunan materi majalah Mediakom dilakukan secara
swakelola oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Karena majalah
Mediakom merupakan majalah internal Kemenkes maka Mediakom
membutuhkan kontribusi tulisan dari pegawai Kemenkes, khususnya pranata
humas/calon pranata humas.
Di sisi lain, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat juga menjalankan fungsi
sebagai pembina pranata humas di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam
Permenpan RB Nomor 6 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Hubungan Masyarakat dan
o) Digitalisasi MediakomSebagai Upaya menjangkau publik yang lebih luas, dilaksanakan upaya sejak
tahun 2015 diterbitkannya mediakom edisi digital. Edisi digital akan dilaksanakan
dengan maksud penyebaran dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas
tanpa batas, menjangkau masyarakat digital, tidak memerlukan biaya kirim dan
laporan kirim balik (kirbal) yang sulit kembali 100%. Namun pada prosesnya
website yang sebelumnya ada sudah out off date dan dibutuhkan peremajaan.
Sehingga pada tahun 2019 dibuat kembali redesign website mediakom dengan
tujuan:
1. Tampilan baru yang segar dan up to date
2. Jangkauan website dapat Terukur
Laporan Kinerja (LKJ)187
Sementara website mediakom dapat diakses melalui http://epaper.media-
phonix.co.id
p) Media SosialTahun 2019, akun media sosial Kemenkes RI semakin banyak memiliki pengikut.
Adapun akun twitter @KemenkesRI sampai akhir 2018 memiliki 228.000
followers dengan Isu terbanyak dibahas adalah kampanye isi piringku, JKN,
Stunting, dan Bencana Alam. Akun Facebook Kementerian Kesehatan RI
memiliki 101.000 followers dengan isu terbanyak yang dibahas adalah Nusantara
Sehat dan Germas.
Sementara akun instagram @Kemenkes_RI memiliki 514.000 followers dengan
isu terbanyak yang dibahas adalah JKN, Nusantara Sehat, tips kesehatan dan
pergantian Menkes.
q) Buku Kinerja dan Direktori Pejabat Kementerian Kesehatanr) Buku 5 Tahun Merengkuh Asa, Prof. Nila F Moeloeks) Kompetisi Terbitan Berkala Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian
Kesehatan
Laporan Kinerja (LKJ)188
t) Perpustakaan Kementerian Kesehatan RIKOMUNIKASI ANTAR LEMBAGADalam penyelenggaraan komunikasi dengan Lembaga Pemerintah dan non
Pemerintah, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat memiliki peran sebagai
penghubung (liasson) dengan kementerian dan lembaga maupun dengan non
Pemerintah.
Kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2019:
Pendampingan Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI.
Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai provinsi.
Penyiapan bahan pimpinan
Salah satu tugas dalam Komunikasi antar Lembaga adalah penyiapan bahan
pimpinan (Menteri Kesehatan dan Sekretaris Jenderal) dalam Rapat Kerja DPR
RI, Rapat Tingkat Menteri, Sidang Kabinet, Rapat Terbatas Kabinet, dan acara
kelembagaan lainnya. Subbagian Komunikasi antar Lembaga bertugas untuk
melakukan kompilasi dan standarisasi bahan sesuai dengan standar bahan
pimpinan. Pada tahun 2019 Subbagian Komunikasi antar Lembaga telah
memproses 112 bahan telah disiapkan.
Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas)Bakohumas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 31 /
KEP / MENPEN / 1971. Lahirnya SK Menpen dalam rangka Pembentukan
Bakohumas yang merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah antar humas -
humas Departemen / Lembaga Negara pada tanggal 6 Desember 1967.
Kegiatan bakohumas merupakan kegiatan koordinasi humas-humas pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga negara, BUMN dan BUMD, serta Perguruan Tinggi
Negeri seluruh Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi memberikan kontribusi
kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Sebagai salah satu anggota
Bakohumas, Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan
pertemuan Bakohumas dalam rangka membagikan informasi atas program yang
dimiliki Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui Biro
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (Subbag Komunikasi antar Lembaga).
Laporan Kinerja (LKJ)189
Pertemuan Kehumasan Kesehatan Tahun 2019 diselenggarakan di Kota
Denpassar pada tanggal 18 s.d 20 September 2019 dengan mengangkat tema
“Humas Kesehatan Handal dan Bijak dalam Media Sosial dan PelayananPublik”. Berbeda dengan penyelenggaraan di tahun sebelumnya, Pertemuan
Kehumasan Kesehatan Tahun 2019 akan mengajak para peserta untuk melihat
langsung inovasi di bidang kehumasan dan pelayanan publik dari Pemerintahan
Kota Denpasar berupa Damamaya Denpasar Cyber Monitor dan Mal Pelayanan
Publiknya.
Analisa KeberhasilanAnalisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019
1. Hal- Hal yang mempengaruhi pencapaian target
1. Sumber Daya Manusia
Pada Tahun 2019, Subbag Penerbitan dan Perpustakaan, khususnya
Penerbitan tidak lagi dibantu oleh Tenaga Humas Pemerintah (Menjadi
CPNS Di Komnas HAM), berkurangnya jumlah SDM juga menentukan
kecepatan Penyelesaian Pekerjaan. Selain itu juga terjadi tumpeng tindih
antara staf yang mengerjakan pekerjaan fungsional humas di satu sisi
juga disibukkan dengan urusan administrative. Dan SDM perpustakaan
Tiga Orang SDM, 2 orang SDM Pensiun dan 1 Orang SDM Meninggal
Dunia. Ketiganya adalah Pustakawan dan tidak ada regenerasi.
keterbatasan SDM dalam mengelola publikasi, baik jumlah maupun
kemampuan juga menjadi kendala
2. Time Schedule, Semua pekerjaan memiliki deadline waktu
3. Anggaran
4. Dukungan pimpinan terhadap kegiatan yang direncakan oleh Biro
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
2. Permasalahan1. Mediakom yang terbit 12 edisi setiap tahun (Terbit setiap Bulan) belum
bisa terbit tepat waktu
2. Digitalisasi Mediakom sudah selesai dilaksanakan, namun baru bisa
running di tahun 2020
Laporan Kinerja (LKJ)190
3. Sebagai Pelayanan Publik, ISO 9001:2015 tentang manajemen Mutu yang
dilaksanakan oleh Perpustakaan Kementerian Kesehatan dirasakan kurang tepat
untuk mengakomodir peningkatan kualitas pelayanan di Perpustakaan. Karena
ada standar yang lebih dekat yaityu Akreditasi Perpustakaan
4. Aplikasi E-PAK Pustakawan belum dapat Operasional di Tahun 2019
5. Kegiatan publikasi melalu media televisi dan radio, di tahun 2019 bentuknya
masih berupa talkshow, sedangkan artikel tulisan hanya ke media cetak,
sedangkan media online hanya sebagian kecil saja.
3. Pemecahan Masalah1. Dilaksanakan Pelatihan Mediakom untuk menjaring kontributor baru dan
membantu menyelesaikan satu edisi Mediakom
2. Sebagai persiapan dalam menjalankan akreditasi, pada tahun 2019
dilaksanakan Pra Akreditasi yang juga berperan sebagai self Assesment
sebelum menjalankan Akreditasi yang sesungguhnya. Selain itu juga
dilaksanakan bimbingan teknis asesor untuk mempersiapkan SDM
Pustakawan mengikuti diklat Asesor Perpustakaan.
3. Diperlukan metode lain untuk publikasi program kesehatan melalui TV
dan Radio, apakah bentuk sinetron atau drama kesehatan lainnya.
Namun tantangannya adalah membutuhkan dana besar.
4. Pemecahan masalah dari SDM adalah meningkatkan kapasitas petugas/
staf
4. Rencana Tindak Lanjut1. Tahun 2020 akan diatasi dengan dibuatkan PJ untuk setiap rubrik, Dari
20 Rubrik yang saat ini ada, dikelompokkan kedalam empat rubric besar,
dan setiap rubriknya akan dipasang satu orang pranata humas sebagai
Penanggung Jawab
2. Proses Digitalisasi Mediaom akan Running di tahun 2020
3. Tahun 2020, hasil Pra Akreditasi akan ditindaklanjuti sebagai upaya
perbaikan. Perpustakaan Kemenkes juga akan mengikuti Akreditasi
Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI
4. Dilaksanakan operasional E-PAK Pustakawan sebagai upaya
peningkatan efektifitas dan Efisiensi Penilaian Angka Kredit bagi
Pustakawan
Laporan Kinerja (LKJ)191
5. Diperlukan penambahan metode lain untuk publikasi program kesehatan
melalui tv dan radio, apakah bentuk sinetron atau drama kesehatan lainnya.
Namun tantangannya adalah membutuhkan dana besar.
6. Dilakukan pelatihan singkat untuk staf di internal Birokom Yanmas dan unit
utama lain serta Dinas Kesehatan yang berkontribusi kuat terhadap capaian
indicator Birokom Yanmas
2. INDIKATOR KEDUA : Persentase layanan masyarakat (permohonaninformasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Jenis Pelayanan PublikYang diberikan
Total PelayananPublik YangMasuk
Total PelayananPublik Yang TelahDiselesaikan(Close)
% PelayananPublik YangTelahDIselesaikan
Pojok Info 2019 2019 100
Halo Kemenkes 14742 14742 100
Email 1212 1212 99,96
LAPOR! 119 119 100
PPID/Form SIAP 330 306 92,72
SMS 223 223 100
Surat 26 20 76,92
WhatsApp 973 973 100
Jumlah 19644 19614 99,98
Telah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No.
1625/Menkes/SK/VIII/2011, dimana PPID Utama adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI.
Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik telah
dilaksanakan melalui:
Laporan Kinerja (LKJ)192
Target dan realisasi Persentase Indikator II dari tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
No. Tahun Target % Realisasidalam %
1 2019 98% 99,98%
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di
Kemenkes, yaitu: Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan
informasi publik diKemenkes, yaitu: Halo Kemenkes 1500567, SP4N LAPOR,
Email ([email protected]), WhatsApp (081260 500 567), Pelatihan Call Center,
Kompetisi Call Center, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Kemenkes
Laporan Kinerja (LKJ)193
1) Data Rekapitulasi Permohonan Informasi Sepanjang Tahun 2019
Penjaringan Kunjungan di Pojok Informasi Januari s.d Desember 2019 sebanyak
2026 orang.
Laporan Hasil Survei Kepuasan Pelanggan yang dilaksanakanPT.
Idekami Riset Komunika pada tanggal 17 Oktober s.d 15 November 2019, hasil
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap Pojok Informasi mencapai 100%
(Indek Prima).
DAFTAR REGISTRASI
lgs Web Email WA Pos
1 07/01/2019 Irvan Zaky Salinan dokumen surat Menkes No.HK.03.01/Menkes/18/2019
Untuk referensi kebijakan BPJSdi USAID Lestari √ 08/01/2019 (Selesai)
2 15/01/2019 Lembaga Komunitas PengawasKorupsi
Permintaan dokumen buku pedomanpelaksanaan dan penjelasan program : PIS-PK, PHBS, JKN, dan NS
dalam menjalankan tugas fungsisebagai kontrol sosial
√ 16/01/2019 (Selesai)
3 09/02/2019 Khairul Fikri
Permohonan data 5 tahun terakhir untukkasus penyakit : TBC, DBD, Stroke,Diabetes Melitus, Hepatitis, dan Jantungper bulan, perKabupaten di Indonesia
Data akan digunakan sebagaibahan kajian untuk tesis √ 11/02/2019 (Selesai)
4 19/02/2019 Brando Harison SigalinggingPermohonan data rumah sakit berkategorirumah saki ramh lingkungan (greenhospital) yang ada di Indonesia
Data digunakan untuk melengkapitugas akhir (thesis)
√ 20/02/2019 (Selesai)
5 18/03/2019 HerryInformasi perizinan tenaga kerja asinguntuk profesi dokter, terlebih khusus asaldari India
Untuk keperluan penelitianpribadi √ 18/03/2019 (Selesai)
6 27/03/2019 Sjahril Sjafri Penjabaran UU No.44 Tahun 2009 tetangRumah Sakit Sebagai bahan referensi √ 27/03/2019 (Selesai)
7 14/05/2019 Aurora Aldwita MarielInformasi terkait kebijakan e-Kesehatanterhadap aplikasi pencatatan siklusmenstruasi
Sebagai bahan referensi √ 14/05/2019(Selesai)
8 17/05/2019 Juni Widiyastuti Rincian Anggaran Terpadu Kemenkestahun 2019
Sebagai bahan referensipenulisan tugas mata kuliahkebijakan dan manajemenkeuangan publik
√ 29/5/2019 (Selesai)
9 28/05/2019 Ahmad Faiz IPKM Tahun 2017 Sebagai bahan untuk kebutuhanpenulisan skripsi √ 31/5/2019 (Ditolak)
10 12/06/2019 Sinodi Nasrani DaeliData jumlah penderita PPOK, diabetes,jantung / kardiovaskule, kanker periode2015 -2018
Sebagai bahan skripsi √ 13/06/2019 (Selesai)
11 24/06/2019 Diah Nikmahayati Kebijakan terkait pelarangan iklan rokokdaring
Memonitor isu terkaitkepentingan publik √ 24/06/2019 (Selesai)
12 08/07/2019 Zalyaleolita Yuliandhani HelmiZakaria
Data prevalensi perilaku self-injury tingkatSMA di Jakarta Sebagai bahan skripsi √ 08/07/2019 (Ditolak)
13 12/07/2019 Fransisca Harefa Kebijakan outsorcing untuk tenagakesehatan di rumah sakit Untuk keperluan membuka usaha √ 18/07/2019 (Selesai)
14 14/08/2019 Salsabila Multazam Data hepatitis A, B, C, D, E Untuk keperluan penelitian danpembuatan skripsi
√ 14/08/2019 (Selesai)
15 16/08/2019 Fransisca Harefa Informasi perizinan alat kesehatan danregulasi pendukungnya Untuk keperluan membuka usaha √ 16/08/2019 (Selesai)
16 18/09/2019 Anityo PermadiInformasi terkait rekomendasi Kemenkesatas penolakan pembuatan permohonannama perkumpulan oleh Kemenkumham
Untuk keperluan administrasipembuatan nama perkumpulan √ 20/9/2019 (Selesai)
17 23/09/2019 Suryati S. Peraturan terkait pembatasan obatKlopidogrel oleh BPJS Kesehatan Untuk sendiri √ 24/09/2019 (Selesai)
TanggalNo. StatusCara Mengajukan
Alasan Penggunaan InformasiInformasi Yang DimintaPemohon
Laporan Kinerja (LKJ)194
Konsep penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan penggolongan
sebagai berikut: ▫ INDEKS BAIK : nilairata-rata 3.75 –4.00 atau TOP 2 BOXES
75% -80% ▫
INDEKS SANGAT BAIK : nilai rata-rata 4.01 –4.89 atau TOP 2 BOXES 81% -
97% ▫
INDEKS PRIMA : nilai rata-rata 4.90 –5.00 atau TOP 2 BOXES 98% -100%
Unit Layanan Terpadu (ULT)Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan implementasi dari Undang Undang RI
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian dibentuk Unit
Layanan Terpadu (ULT) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.
509/MENKES/SK/2010 pada tanggal 26 April 2010. Unit ini terletak di gedung
Prof. Dr. Sujudi lantai 1 dengan tujuan mempermudah penyelenggaraan
pelayanan perizinan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan serta memotong
birokrasi yang panjang di bidang kesehatan.
Jenis layanan yang ada di ULT termuat dalam tabel berikut:
Tabel I. Jenis Layanan Loket ULT
No Jenis Layanan Loket PJ
1 Perizinan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Izin Prinsip Industri Farmasi Izin Industri Farmasi (IF) Izin Prinsip Industri Obat Tradisional Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Izin Prinsip Industri Ekstrak Bahan Alam Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Izin Produksi Kosmetika IT/IP/EP/ET Narkotika, Psikotropika dan
Prekusor Farmasi SPI/SPE Narkotika, Psikotropika dan
Prekusor Farmasi
Loket 1
Loket 2
Direktorat Produksidan DistribusiKefarmasian
2 Pengurusan Surat Keterangan Alkes
Pengurusan Izin Edar Alkes dan PKRT (registrasiAlkes dan PKRT)
Loket 3
Loket 4
Direktorat PenilaianAlkes dan PKRT
3 Pengurusan Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK),dan
Perizinan Sertifikasi Produksi Alkes dan PKRT
Loket 5 DirektoratPengawasan Alkesdan PKRT
Laporan Kinerja (LKJ)195
4 Administrasi Surat Tanda Registrasi Apoteker(STRA)
Loket 6 Sekretariat DitjenFarmalkes
5 Layanan DUPAK Jabatan Fungsional TenagaKesehatan
Input Administrasi DUPAK Jabatan FungsionalTenaga Kesehatan dari persuratan (pos)
Loket 7
Loket 13
Sekretariat DitjenPelayananKesehatan
6 Layanan Kepegawaian Kemenkes Loket 8 dan
Loket 9
Biro Kepegawaian
7 Konsultasi tentang Alkes dan PKRT serta
Konsultasi IPAK
Loket 10&
Loket 11
Dit. Penilaian dan
Dit. Pengawasan
8 Konsultasi tentang Alkes Dalam Negeri Loket 12 Direktorat PenilaianAlkes dan PKRT
9 Loket Pengambilan (STRA) Loket 14 Biro Kom Yanmas
Pada tahun 2019 ULT telah melakukan pelayanan dengan total sebanyak27.831 layanankepada pelanggan dengan rincian per bulan sebagaimanaditampilkan pada grafik di bawah ini:
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesJumlah 4171 2863 2380 2401 1291 1346 2657 2270 2080 2372 2267 1733
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Rekapitulasi Jumlah Layanan Tahun 2019
Laporan Kinerja (LKJ)196
Pelatihan Petugas ULT.Tahun 2019, ULT mengadakan pelatihan Peningkatan Kualitas Komunikasi
Layanan yang dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 13 – 15 Maret 2019 dan 8
– 10 April 2019, diikuti oleh 60 peserta yaitu petugas ULT dan yang terlibat dalam
penyelenggaraan ULT.
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kedua:
Permasalahan:
Dalam Indikator ke 2 ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar
puas sering kali kesulitan saat harus berhubungan dengan Unit Satker lain.
Dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga akan
menimbulkan kekurangpuasan masyarakat
Pemecahan Masalah :
Koordinasi dengan unit-unit teknis lainnya dengan melakukan pertemuan untuk
membahas semua permasalahan yang dihadapi selama pelayanan
Rencana Tindakl Lanjut
Sebagai realisasi UU Keterbukaan Informasi Publik, PPID akan melakukan
internalisasi Permenkes No 37 tahun 2019 tentang Pedomman Permohonan
Informasi Publik di lingkungan Kemenkes.
Untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah diakses masyarakat. ULT
akan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak
berbelit, mempercepat respon terhadap masyarakat, seperti halnya mengacu
pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas untuk
melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintutetapi di lingkup
kerja Kementerian Kesehatan.
Selain itu contact center Halo Kemenkes yang pada tahun 2019 pindah ke
Gedung P2P Jl. Percetakan Negara akan kembali ke Kemenkes Pusat Jl.
Rasuna Said dan bergabung satu lantai dengan layanan lainnya seperti Pojok
Informasi dan Unit Layanan Terpadu sehingga mempermudah koordinasi dengan
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.
Laporan Kinerja (LKJ)197
3. INDIKATOR KETIGA : Jumlah Kementerian Lain yang mendukungpembangunan KesehatanDari total 34 kementerian, sebanyak 18 Kementerian yang telah mendukung
pembangunan kesehatan pada tahun 2019. Daftar kementerian tersebut
sebagai berikut :
NO KEMENTERIAN DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
1 KementerianKetenagakerjaan
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Bidang Ketenagakerjaan, Pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja, Pencegahandan deteksi dini kanker Rahim pada tenaga kerja perempuan
2
KementerianPerencanaanPembangunanNasional(BAPPENAS)
Gerakan Masyarakat Sehat
3 KementerianKeuangan
Dana Alokasi Khusus (DAK)bidang Kesehatan dan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)
4Kementerian Desa,Perbatasan danDaerah Tertinggal
Sosialisasi kompetensi pencegahan stunting di desa dan DanaDesa ( pemanfaatan Dana Desa untuk membangun saranasosial dasar di pedesaan, misal polindes,poskesdes,MCK,dll)
5
KementerianPekerjaan Umumdan PerumahanRakyat
Peningkatan kualitas permukiman, sanitasi, akses air
6 KementerianPerdagangan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
7 Kementerian Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
8 KementerianPertahanan Nusantara Sehat
9 KementerianPerhubungan Keselamatan Berkendaraan
10 Kementerian Agama Kesehatan Haji
11KementerianKoordinator danPerekonomian
Poliklinik Umum dan Gigi, Papsmear (pemeriksaan gratis untukpegawai) sosialisasi penyalagunaan narkoba (seminar,dll)senam peregangan
12 Kementerian Program Gizi anak sekolah dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
Laporan Kinerja (LKJ)198
Pendidikan danBudaya
dan penyediaan sarana sanitasi sekolah
13 Kementerian DalamNegeri Advokasi penyusunan kebijakan germas di daerah
14 BPOM GERMAS SAPA ( Gerakan Masyarakat Hidup Sehat SadarPangan Aman)
15 KementerianPerindustrian
Pangan Olahan (Peningkatan gizi masyarakat melaluipeningkatan konsumsi pangan olahan)
16KementerianPemuda danOlahraga
Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini dan Lansia,Olahraga Penyandang Cacat, Dan Olahraga Di LembagaKemasyarakatan
17KementerianKelautan danPerikanan
Kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan MakanIkan)
18 BPJS Kesehatan Sosialisasi JKN
Jumlah Kementerian yang mendukung program pembangunan kesehatan pada
tahun 2019 telah melebihi target. Hal ini akan terus ditingkatkan kedepannya
untuk menjadikan pembangunan nasional yang berorientasi kesehatan.
A. Indikator Penunjang Renstra :1. Langganan Media Monitoring Online (Media Massa & Media Sosial)dan Analisis Berita dengan tujuan Melakukan monitoring dan analisis isu dan
berita yang dimuat/ ditayangkan/diunggah di media massa dan media sosial.
Berita dan isu yang termonitor kemudian diolah, dianalisis dan dilaporkan secara
berkala (harian, mingguan/dwi mingguan, dan bulanan) melalui
http://kemenkes.binokular.net/ dan http://monitoring.mediawave.co.id/login.
Dengan Waktu pelaksanaan: Januari-Desember 2019.
Laporan Kinerja (LKJ)199
2. Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Kesehatan dalamPenanganan Isu Publik di Media yang bertujuan Mengetahui dan
meningkatkan kapasitas pejabat di lingkungan Kemenkes, baik Menkes,
Eselon I, dan II dalam menghadapi jurnalis/media.
Laporan Kinerja (LKJ)200
Tabel Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Kesehatandalam Penanganan IsuPublik di Media
Tanggal Peserta Penyedia Jasa Narasumber
19 Februari2019
1. Kepala Biro Kepegawaian
2. Direktur Penilaian Alkes & PKRT
3. Kepala Pusdik SDM Kesehatan
4. Direktur Mutu & Akreditasi Yankes
5. Direktur P2PTVZ
6. Direktur Gizi Masyarakat
Indo-AD (Ogilvy) 1. Johan Budi
2. Misty Maitimoe
28 Mei 2019 1. Direktur Kesehatan Keluarga
2. Kepala Pusrengun SDM Kesehatan
3. Kepala Pusat Litbang Sumberdaya dan
Yankes
4. Kepala Pusat Litbang Upaya Kesehatan
Masyarakat
5. Direktur Pelayanan Kefarmasian
6. Sesditjen P2P
7. Inspektur Investigasi
Alvin Adam
Communication
School
1. Alvin Adam
2. Desi Anwar
19Desember2019
1. Menteri Kesehatan Alvin Adam
Communication
School
1. Alvin Adam
2. Ayu Dyah Pasha
3. Koordinasi Pengawasan Iklan Bidang Kesehatan dan PenangananKasus Komunikasi Krisis Bidang Kesehatan yang bertujuan Melakukan
pembinaan, pengawasan, pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran
regulasi iklan dan publikasi bidang kesehatan di media massa, khususnya di
media elektronik seperti stasiun televisi.
4. Komunikasi Risiko Bidang Kesehatan yang bertujuan untuk Pengajuan
regulasi rancangan Pedoman Komunikasi Risiko Bidang Kesehatan sebagai
Prolegkes 2019-2020, Diseminasi informasi komunikasi risiko bidang kesehatan
terhadap rancangan pedoman maupun hal-hal yang terkait pelaksanaan
komunikasi risiko bidang kesehatan yang melibatkan lintas program lintas sektor.
5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Isu Publik bertujuan Mengukur
persepsi dan pengetahuan publik terhadap kebijakan, program dan kinerja dari
Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Riset ini menggunakan metode
penelitian dengan teknik kuantitatif (survei).
Laporan Kinerja (LKJ)201
6. Penulisan Bayangan Artikel Opini Kesehatan di Media denganPenyusunan artikel opini terkait isu kesehatan yang sedang hangat
diperbincangkan di publik.
7. Workshop Strategi Komunikasi Kemenkes.Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan,serta dapat menghasilkan output berupa program-program kerja
kehumasan yang lebih tajam, sistematis, dan komprehensif di UPT
masing-masing.
8. Koordinasi Tim Media Sosial KemenkesPada tanggal 9 Juni 2017, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor
HK.02.02/III/160/2017 tentang Tim Media Sosial Bidang Kesehatan, yang
terdiri dari 114 anggota. Sebagai Koordinator adalah Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat.Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan
konsolidasi tim dan admin media sosial Kemenkes sekaligus
meningkatkan kapasitasnya.
9. Workshop Peningkatan Kapasitas “Public Speaking” Pejabat:Pelatihan singkat yang diberikan kepada para pejabat Eselon III dan IV di
lingkungan Setjen dan Set Ditjen/Badan/Itjen Kemenkes untuk
meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik.
Permasalahan dan Usulan Pemecahan Masalah:1. Indikator kinerja
Pemanfaatan dan dukungan tools media monitoring, baik media massa
maupun media sosial dalam manajemen isu belum optimal.
Agenda setting dan strategi komunikasi belum berjalan dengan
semestinya.
Kurangnya dukungan unit teknis dalam penyiapan bahan analisis
manajemen isu publik.
Pengawasan iklan dan publikasi kesehatan kurang mendapat
dukungan yang kuat dari instansi/organisasi lain.
Jumlah dan kapasitas SDM yang tidak memadai/sesuai kebutuhan.
Subbag OP terdiri dari 1 Kasubbag (pendidikan S2 IKM), 2 fungsional
umum (pendidikan S2 IKM), dan 2 fungsional umum-teknis (pendidikan
D3).
Laporan Kinerja (LKJ)202
2. Rencana Tindak Lanjut
Memaksimalkan penggunaan tools media monitoring berkoordinasi dengan
Humas unit utama melalui WA Group.
Meningkatkan koordinasi dengan bagian lain dan unit kerja lain, khususnya
melalui integrated communication center.
Memperkuat koordinasi dengan unit kerja/instansi lain dalam hal penyediaan
informasi dan pelaksanaan pekerjaan.
Meningkatkan ketrampilan SDM sesuai kebutuhan seperti: MS.Power Point,
content analysis dan ilmu komunikasi lainnya.
C.SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Keadaan Pegawai Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat
Jenderal sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 56 Orang, dengan rincian
sebagai berikut :
a. Menurut Jabatan:
Jabatan Struktural : 13 orang
Jabatan Fungsional Tertentu : 19 orang
Pranata Humas : 15 orang
Pustakawan : 4 orang
Jabatan Pelaksana : 24 orang
b. Menurut Golongan:
Golongan II : 7 orang
Golongan III : 39 orang
Golongan IV : 10 orang
c. Menurut Pendidikan:
SLTA : 5 orang
D3 : 9 orang
S1 : 31 orang
S2 : 11 orang
Laporan Kinerja (LKJ)203
2. SUMBER DAYA ANGGARANDalam mencapai kinerjanya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA
Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-024.01.1.477136/2019 tanggal 05 Desember
2018, dengan alokasi sebagai berikut:
Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2019
Pagu Awal(Rp.)
Pagu Revisi(Rp.)
SelfBlocking(Rp.)
Realisasi
Anggaran(Rp.) %
49.017.348.000 0 0 45.776.021.010 93.88
Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,
proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk alokasi sasaran
indikator publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat yaitu
sekitar 50% dari alokasi anggaran.
Dukungan manajemen administrasi perkantoran
Kegiatan dalam rangka dukungan manajemen administrasi perkantoran yang
berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2019 adalah sebagaimana diuraikan
dalam tabel berikut.
Tabel Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran
No. Jenis Kegiatan/Sub kegiatan
thn2019
Target Realisasi Persentase
1 Perbaikan/maintenance peralatan
kantor
1 PT 1 PT 100%
2 Perawatan kendaraan bermotor 1 PT 1 PT 100%
3 Pemeliharaan jaringan sistem
informasi
1 PT 1 PT 100%
4 Langganan daya dan jasa 1 PT 1 PT 100%
Sasaran kegiatan:Tujuan dari indikator/kegiatan ini adalah terselenggaranya dukungan manajemen
administrasi bagi pimpinan dan operasional Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat.
Laporan Kinerja (LKJ)204
Hasil yang diharapkan:Target tahun 2019 adalah terselenggaranya 4 kegiatan dan telah terealisasi 4
kegiatan (100%). Dengan demikian penyelenggaraan manajemen administrasi
bagi pimpinan dan operasional telah sesuai dengan target.
REALISASI ANGGARANBiro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat tahun 2019 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi Rp. 49.017.348.000,-. Berikut tabel
realisasi anggaran dan persentase terhadap pagu:
Tabel Realisasi Anggaran tahun 2018 - 2019N
o.
Uraian
kegiatan
2018 2019
Pagu
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
% Pagu
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
%
A. Program
Dukungan
Manajeme
n dan
Pelaksana
an Tugas
Teknis
Lainnya
50.338.535.000
45.374.006.263
90.1
4
49.017.34
8000
45.776.02
1.010
93.88
Tabel Rincian realisasi anggaran per output
Output Alokasi Dana Realisasi Realisasi
Komunikasi Publik 33.547.184.000 31.360.858.656 9.850
Publikasi
Layanan Publik 7.875.790.000 7.408.281.433 10.800
Layanan
Dukungan Layanan
Manajemen
4.721.778.000 4.436.952.752 12 bulan
Layanan Perkantoran 2.872.596.000 2.679.036.352 12 bulan
Laporan Kinerja (LKJ)205
Tabel Perbandingan Kinerja Antara Tahun 2018 – 2019
PROGRAM SASARAN INDIKATORKINERJA
TARGET REALISASI
2018 2019 2018 2019
PengelolaanKomunikasiPublik danPelayananMasyarakat
Meningkatnyapengelolaankomunikasidan pelayananmasyarakat
1. Jumlahpublikasiprogrampembangunankesehatan yangdisebarluaskankepadamasyarakat
9.500Publikasi
9.850Publikasi
16.881Publikasi
17.266Publikasi
2. PersentaseLayananMasyarakat(permohonaninformasi danpengaduanmasyarakat)yangdiselesaikan
97% 98% 97,52% 99,98 %
MeningkatnyajumlahKementerianLain yangmendukungPembangunanKesehatan
3. PersentaseKementerian lainyang mendukungPembangunanKesehatan
40% 50% 44,11% 53%
Untuk indikator pertama, “Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan
yang disebarluaskan kepada masyarakat.” pada tahun 2019 dari target 9850
publikasi,realisasi sebanyak 16.919 publikasi. Kelebihan target tersebut dikarena
adanya beberapa isu seperti bencana, JKN, adanya penerbitan foto
berita,adanya kebijakan kesehatan yang di sebarkan melalui IG serta adanya
kegiatan Ekspose hasil pembangunan.
Untuk indikator kedua, “Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi
dan pengaduan masyarakat) yang di selesaikan” dari target 98% , realisasi
99,98%.
Untuk indikator ke tiga,”Persentase Kementerian lain yang mendukung
Pembangunan Kesehatan” untuk tahun 2019 target 50 %, realisasi 52 %.
Laporan Kinerja (LKJ)206
3.SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan Prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan
pelaksanan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan
dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan
komunikasi public dan pelayanan masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana kantor.
Berdasarkan Data pada Neraca Laporan Barang Milik Negara tahun 2019, nilai
sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam akun neraca dapat dijelaskan
melalui tabel 3.20 dibawah ini:
Tabel 3.20
Neraca BMN Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
TA. 2019
Sedangkan Pengadaan sarana dan prasarana berupa aset tetap (peralatan dan
mesin) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat untuk periode 1 Januari s/d
31 Desember 2019 dapat disajikan pada Tabel berikut dibawah ini:
Laporan Kinerja (LKJ)207
Tabel 3.21
REKAPITULASI RINGKASAN BELANJA ASET TETAP
PERIODE: 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019
NO Nama Aset Jumlah
1 AC 1
2 Rak Besi 1
3 CCTV 1
4 TV LED 43 Ich 2
5 Printer Injek Multiuction 2
6 PC.Unit 28
7 Printer Mobile 2
8 Voice Recorder 6
9 Printer LaserjetT Pro 4
10 Scaner 1
11 PC.Unit AIO 1
12 Notebook 9
13 PDA 1
14 Tripod 3
15 Tripod 1
16 Lori Dorong 1
17 Lori Dorong 1
18 Lemari Besi/Metal 10
19 Lemari Besi/Metal 2
20 Camera Film 2
21 Camera Digital 1
Laporan Kinerja (LKJ)208
22 Lighting Head Body 1
23 Micropone 2
24 Microphone Wireles 1
25 Lensa Kamera 1
26 Tripod 1
27 Rak Kayu 4
JUMLAH 90
Sedangkan Pengadaan sarana dan prasarana berupa aset tetap lainya (Koleksi
Buku/Monografi) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat untuk periode 1
Januari s/d 31 Desember 2019 dapat disajikan pada Tabel berikut dibawah ini:
Tabel 3.22
REKAPITULASI RINGKASAN BELANJA ASET TETAP LAINYA (MONOGRAFI )
PERIODE: 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019
NO Judul Buku Pengarang JML
1 Tajuk Subjek LOC Alvarendra Yuki 3
2 Kamus Dorland Dorland 3
3 Ternyata Melahirkan itu mudah danmeyenangkan Wenny Artanty Nisman 3
4 Kamus Ingris Indonesia John M Echols, Hasan Shadily 3
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia
badan Pengembangan danpembinaan Bahasakementerian Pendidikan danKebudayaan
3
6 Nursing Intervention ClassificationEdisi Keenam Sue Morhead 3
7 Nursing Ioutcomes Classification Sue Morhead 3
Laporan Kinerja (LKJ)209
Edisi Kelima
8 Komunikasi Kesehatan : SebuahPengantar Komprehensif Fajar Junaidi 3
9 Komunikasi Kesehatan : Pemikirandan Penelitian Deddy Mulyana 3
10 Buku Ajar Komunikasi Kesehatan Reni Agustina Harahap 3
11 Promosi Kesehatan dan PrilakuKesehatan Prof. Dr.Soekodjo Notoatmojo 3
12 Tuntunan Praktis MenhitungKebutuhan Gizi dr Betty Yosepin 3
13 Imunologi Gizi Harry Freitag Lugilo 3
14 Dari Diabetes Menuju Ginjal Hans Tandra 3
15 Buku manajemen Rekam Medis diLayanan Kesehatan Rina Gunarti 3
16 The Lawa Of Medicine Siddhartha Mukherjee 3
17 Literasi Informasi 7 langkahKnowladge Management Diad AL Lien 3
18
Manajemen Kearsipan untkOrganisasi Publik,Bisnis,Sosial,Politik danKemasyarakatan
Sambas Ali Muhidin 3
19 Ilmu Meracik Obat Moh.Anief 3
20 Metode PenilitianKuantitatif,Kualitatif dan R&D Prof Dr.Sugiyono 3
21 Metode Penilitian Pendidikanpendekatan Kuantitatif Prof Dr.Sugiyono 3
22 First Aid Pertolongan Pertama EdisiKelima Alton Thygerson 3
23 Buku Ajar Ilmu Penyakit DalamEdisi 6 Jilid 1,2 dan 3
Ari Fahrial Syam, Aru WSudoyo,Bambang Setyohadi,Idrus Alwi, MarcellusSimadibrata, Siti Setiati
3
24 7 Pilar Utama Ilmu Kesehatan Ida Untari 3
Laporan Kinerja (LKJ)210
Masyarakat
25 Kesehatan Masyarakat di Indonesia Adik Wibowo 3
26Mommyclopedia: Tanya-Jawab ttgNutrisi di 1000 hari 1 KehidupanAnak
Meta Hanindita 3
27 Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3Tahun Tiga Generasi 3
28 Anti Panik Menjalani Kehamilan Tiga Generasi 3
29 The Awakened Family : Revolusidalam Pola Asuh Shefali Tsabary, P.hd 3
30 Ilmu Kesehatan Masyarakat Lud Waluyo 3
31 Mengenal Alergi Pada Anak Zakiudin Munasir 3
32The Food Allergy Mama's Easy,Fast Family Meals, Dairy Egg, andNut Free Recipes For Evey Day
Kelly Rudnici 3
33 Public Health law and Ethics Gostin ,Lawrance O.,ed. 3
34 Drug Information Handbook 28thEdition
American PharmacietsAssociation 3
35Auditing: Petunjuk PraktisPemeriksaan Akuntan oleh AkuntanPublik
Sukrisno Agoes 3
36 Audit Internal Berbasis Resiko Theodorus M Tuanakotta 3
37 Audit Kontemporer Theodorus M Tuanakotta 3
38 Akuntansi Forensik & amp ; AuditInvestigatif Theodorus M Tuanakotta 3
39 Mendeteksi Manipulasi LaporanKeuangan Theodorus M Tuanakotta 3
40Korupsi;membuka Pandora BoxPerilaku korup dari dimensi etika,Budaya dan Keprilakuan
Ardeno Kurniawan 3
41 Audit Sistem Informasi +Pendekatan CobIT Sanyoto Gondodiyoto 3
Laporan Kinerja (LKJ)211
42 Auditing Proyek-Proyek Kontruksi Hendra Susanto & amp;Hadiana Mamur 3
43 Audit Sektor Publik Indra Bastian 3
44 Menghitung Kerugian Negaradalam tindak Pidana Korupsi Theodorus M Tuanakotta 3
45Fraud danKorupsi;Pencegahan,Pendeteksian,dan Pembrantasanya
Bona P Burba 3
46 Tanya Jawab Seputar AuditOperasional Amin Widjaja Tunggal 3
47 Aspek-Aspek Audit Kecurangan Amin Widjaja Tunggal 3
48 Tanya Jawab Audit 1 Amin Widjaja Tunggal 3
49 Tanya Jawab Audit 2 Amin Widjaja Tunggal 3
50Cara Praktis Memahami danMenyusun Legal Audit dan LegalOpinion
Hamzah Halim 3
51 Audit Komunikasi Burhan Bungin 3
52 Politik Pembarantasan Korupsi Rizki Febari 3
53 Hukum Administrasi dalam PraktikTindak Pidana Korupsi Abdul Latif 3
54 Perampasan Harta Hasil Korupsi Supardi 3
55 Korupsi dan Pembuktian Terbalik Mansur Keertayasa 3
56Pertangungjawaban PidanaKorporasi pada Tindak PidanaKorupsi
Hasbullah F Sjawie 3
57
Pertanggungjawaban PidanaKorporasi dan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Barang danJasa pemerintah di BidangKontruksi
Russel Butarbutar 3
58 Forensic Fraud Drs Karyono AK MM 3
59 Manajemen Program Kesehatan Yodi Mahendradata 3
Laporan Kinerja (LKJ)212
60Manajemen Keperawatan : Konsepdan Aplikasi dalam PraktikKeperawatan Profesional
Maria H Bakri 3
61 Teori-teori Manajemen SumberDaya Manusia Dr.Muhammad Busro 3
62 Perencanaan dan PengembanganSDM
Donni JuniPiansa,SPd,SE,MM 3
63Prilaku dan Softskills Kesehatan ;Panduan Untuk Tenaga Kesehatan( Perawat dan Bidan )
Elisabeth Siwi Walyani, ThEndang Purwoastuti 3
64 Etika Profesi dan HukumKesehatan Masrudi Muchtar 3
65
Kode Etik Profesi TentangKesehatan ; Kedokteran,Psikologi,Kebidanan,Keperawatan,Apoteker dan Rumah Sakit
As Ad Sungguh 3
66
Penelitian Desain danPengembangan Kependidikan (Konsep, Prosedur, dan SintesisPengetahuan Baru )
Prof Dr.M Rusdi S.Pd,M.Sc 3
67 Evidence Based Practice dalamPelayanan Kesehatan Dina Alfiana Ikhwani 3
68Etika Keperawatan ; PeraturanKebiajakan dan Undang-UndangPraktik Keperawatan
Kartini Massa ,S.Kep,M.Kes 3
69 Etika Profesi dan HukumKeperawatan Dra.Ni Ketut Mendiri 3
70 Kepemimpinan, manajemen danteamwork dalam Keperawatan Shirley Bach 3
71 Perencanaan dan PengambilanKeputusan dalam manajemen J.a.f Stoner 3
72 Si Anak Kuat Tere Lie 3
73 Kisah Sang penandai Tere Lie 3
74 Harry potter Full Chapter JK Rowling 3
Laporan Kinerja (LKJ)213
75 Orang-Orang Biasa Andrea Hirata 3
76 Hukum Administrasi Negara Prof.Dr H Dedy Ismatullah,SH 3
77 Hukum Perdata PNH Simanjutak,SH 3
78 Hukum Acara Perdata M Yahya Harahap,SH 3
79 Keuangan Negara M Suparmoko 3
80 Aparatur Sipil Negara Dr,H Mumuh Muna'im M,MPd 3
81 Pengelolaan Manajemen Konflik W Hendrick 3
82 Manajemen Perkantoran Prof.Dr.H M Ali RamdhaniSTP,MT 3
83 Hukum Tata Negara Fajlurrahman Jurdi 3
84 Kesehatan Lingkungan Edisi Revisi Juli Soemirat 3
85 Manajemen Program Kesehatan Yodi Mahendradata, AriNatalia Probandari 3
86 Kenali Kanker usus Besar (Kolorektal ) Sejak Dini Dr.Sony Prabowo 3
87 Manajemen Stoma DgPsikoneuroimunologi
Erfandi Eka Putra danProf.Nursalam 3
88 Kontroversi Vaksin Dr.Piprim B Yunarso 3
89 Remaja Indonesia Jauhi Rokok Hartanto,Faisal Anam, TriSkhamto 3
90 Kami (bukan) Jongos berdasi J.S Khairen 3
91 The Power Of Habit;Mengapa KitaMekakukan apa yang Kita Mau Charles Duhigg 3
92 The One Thing ; Kekuatan Fokusuntuk Mendorong Produktifitas Gary Keller dan Jas Papasan 3
93 Kami Bukan Sarjana Kertas (NOVEL ) J.S Kheiren 3
94Bacaan Wajib Para PraktisiPengadaan Barang dan JasaPemerintah
Samsul Pemerintah 3
95 Buku Ajar Terminologi Medis Widi Astuti 3
Laporan Kinerja (LKJ)214
96 Jurus-Jurus dan Tips-tips MenjadiTKHI Yunanthan Ika Wicaksono 3
97 Pengantar Hukum Media Ahmad Riyadh 3
98 Principle Of Health and Safety atWork Allan St Jhon Holt 3
99 Manajemen Sumber DayaManusia Drs.Sukrispiyanto,MM 3
100 Komunikasi Suara Media Siaran Lala Hazilah 3
101 Hukum Media Massa Ahmad Riyadh 3
102 Jangan Cuman Omong, Nulis Dong Zaenudin HM 3
103 Manajemen SDM dan ErnogomiUnit Kerja rekeam Medis Eka Wilda Faida 3
Total 309
Sumber: Laporan BMN Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Tahun 2019.
Jumlah Pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan Biro Komunikasidan Pelayanan MasyarakatDalam pencapaian sasaran strategi, yang menjadi indikator penunjang adalah
dukungan dalam pengadaan.
Tabel Dukungan Kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
No Nama Paket
1 Pengelolaan Konten Digital
2 Outsourcing Tenaga Penyiar SRK
3 Langganan Tools Media massa Monitoring 2019
4 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIAP tahun 2019
5 Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Dalam Penanganan Isu PublikFebruari 2019
6 Maintenance Jaringan dan Konten Media Informasi Elektronik (TV Signage)
Laporan Kinerja (LKJ)215
7 Pelatihan Bagi Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan
8 Outsourcing Petugas Operator Layanan Contact Center Halo Kemkes BulanMaret Tahun 2019
9 Jasa Pembuatan Mediakom Tahun 2019
10 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Isu Publik
11 Fullboard Meeting Workshop Implementasi Layanan Prima Petugas ULT
12 Fullboard Meeting Workshop Standar Service Excellence Pelayanan Publik
13 Pelatihan Standar Service Excellence Pelayanan Publik
14 Workshop Peningkatan Kualitas Komunikasi Petugas Unit Layanan Terpadu
15 Pengadaan Pencetakan Buku Kinerja 2015 - 2018
16 Pertemuan Nasional Perpustakaan Kesehatan Tahun 2019
17 Advertorial Media Indonesia Maret 2019
18 Advertorial Jakarta Post
19 Jasa Digitalisasi Bahan Pustaka
20 Advertorial Koran SINDO
21 Pengembangan Website PPID
22 Outsourcing Petugas Operator Layanan Contact Center Halo Kemkes BulanApril Tahun 2019
23 Fullboard Meeting Workshop Inovasi Pelayanan Publik
24 Fullboard Meeting Workshop Layanan Prima Petugas ULT tahap 2
25 Pemeliharaan Siaran Radio Kesehatan
26 Full Board Meeting Pertemuan Forum tematik BAKOHUMAS KementerianKesehatan
27 Advertorial Rakyat Merdeka
28 Pengadaan Bahan Kontak Publikasi HEALTHIES
Laporan Kinerja (LKJ)216
29 Video Menkes
30 Cetak Buku Direktori
31 Fullboard Meeting Workshop Perpustakaan
32 Advertorial Cetak Republika
33 Outsourcing Petugas Operator Layanan Contact Center Halo Kemkes BulanMei Tahun 2019
34 Pembuatan Video Sekjen
35 Pembuatan Video Profile Ancaman Penyakit Infeksi
36 Media Coaching Pejabat bulan Mei
37 Langganan E-Journal Perpustakaan Kementerian Kesehatan
38 Pengadaan Bahan Kontak Kaos
39 Pengadaan Souvenir Kesehatan
40 Advertorial Cetak TEMPO
41 Advertorial Cetak TEMPO
42 Outsourcing petugas operatoer Layanan Contact Centre Halo Kemenkes
43 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
44 Fullboard Meeting Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DiLingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019
45 Penilaian Kepatuhan Standar Layanan Interaksi di Rumah Sakit VertikalKemenkes Tahun 2019
46 advertorial di media online
47 Fullboard Meeting Service Excellence Pelayanan Publik
48 Pelatihan Standar Service Excellence Pelayanan Publik
49 Kegiatan Partisipasi Event Pameran Perpustakaan Kongres IkatanPustakawan Indonesia tahun 2019
50 Assesment 33 Rumah Sakit UPT Vertikal dengan metode Mistery Guest
Laporan Kinerja (LKJ)217
51 Advertorial cetak media daerah (pacitan)
52 Penayangan ILM Radio Spot di RRI PRO3 FM
53 Advertorial Media Indonesia Juli 2019
54 Fullboard Meeting Pengembangan SDM Perpustakaan
55 Pengembangan perpustakaan
56 Penyelenggaraan kompetisi BLOG dan VLOG dan Media Cetak
57 Penyelenggaraan Kompetisi Jurnalistik TV dan RADIO
58 Advertorial Gatra
59 Advertorial Tempo
60 Jasa Sosialisasi Pengolahan Data dan Survey Kepatuhan Standar LayananInteraksi
61 advertorial kemerdekaan RI
62 Fullboard Meeting Penyusunan Strategi Komunikasi
63 Jasa Dekor Ruang Acara Malam Anugerah
64 Jasa Event Organizer Acara Malam Anugerah
65 Jasa Penyediaan Konsumsi Malam Anugerah
66 Advertorial Cetak Rakyat Merdeka Agustus
67 Fullboard Meeting Workshop PPID
68 Fullboard Meeting SDM Fotografer Kesehatan
69 Partisipasi Event Pameran Indonesia Internasional Book Fair
70 Fullboard Meeting pelatihan pengelolaan media sosial
71 Pengadaan Souvenir HEALTHIES RUN
72 Pertemuan Humas Kesehatan
73 Advertorial Kick Andy
74 Penayangan ILM Radio Spot diRadio Elshinta
Laporan Kinerja (LKJ)218
75 Advertorial Kompas
76 Pelatihan Jurnalistik Radio
77 Jasa Design dan Layout Buku Menkes
78 Media Coaching Pejabat Teknis Kemenkes
79 Digitalisasi Mediakom
80 Jasa Design dan Layout Buku Kinerja 2019
81 Pengelolaan Acara HEALTHIES RUN
82 Pengadaan Kaos Healthies Run
83 Penayangan ILM Radio RRI bulan Oktober
84 Partisipasi Event Pameran Perkemahan Nasional Kesehatan
85 Penilaian Kepuasan Pelanggan layanan Publik
86 Advertorial Bisnis Indonesia
87 Video Penguatan Arus Utama Kemenkes
88 Pembuatan Video Kinerja Kemenkes
89 Pembuatan Video Capaian Kemenkes 2014-2019
90 Pengadaan Pencetakan Buku Capaian 5 Tahun Kemenkes
91 Pembuatan Booth Pameran HKN
92 Pameran Foto Pembangunan Kesehatan
93 Cetak Buku Biografi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019
94 Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik
95 Jasa Registrasi Contact Center World 2019
96 Renovasi Ruang Monitoring Media
97 Renovasi Ruang PERS
98 Renovasi Ruang Perpustakaan
99 Pencetakan Kalender Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Tahun2020
Laporan Kinerja (LKJ)219
100 Advertorial Media Indonesia desember 2019
Tabel Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP dan E-Catalog
No. Jenis Pengadaan
1 Paket pekerjaan Variety Show di Media Penyiaran TV
2 Produksi dan Talkshow di Media Penyiaran TV Daerah
3 Paket pekerjaan Talkshow di Media Penyiaran TV dan Radio
4 Paket pekerjaan Pencetakan dan distribusi Majalah Internal KementerianKesehatan Tahun 2019
5 Paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengolah Data
6 Placement Talkshow Daerah di TV Nasional
7 Paket pekerjaan Outsourcing Petugas Operator Layanan Contact CenterHalo Kemenkes Tahun 2019
9. PENINGKATAN ANALISIS DETERMINAN KESEHATANKegiatan peningkatan analisis determinan kesehatan dapat dicapaidengan satu indikator yaitu Hasil Analisis Kebijakan yang Disusun untukPeningkatan Pembangunan Kesehatan. Capaian indikator diperoleh
dengan mendata jumlah hasil analisis kebijakan pembangunan kesehatan dari
sejumlah dokumen analisis kebijakan pembangunan kesehatan yang disusun.
Berikut capaian kinerja Pusat Analisis Determinan Kesehatan 5 tahun terakhir:
Laporan Kinerja (LKJ)220
Tabel 3.64Capaian Kinerja Pusat Analisis Determinan Kesehatan 2015-2019
No. IndikatorKinerja
2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R1 Jumlah
KebijakanYangDisusunUntukPeningkatanPembangunan Kesehatan
- - 9 9
Hasil analisiskebijakanyang disusununtukpeningkatanpembangunan kesehatan
- - 9 9 10 10 10 10
Tabel 3.63Penjabaran Hasil Kerja tahun 2019
Pusat Analisis Determinan Kesehatan
NO KEGIATAN INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFIT IMPACT
1 2 3 4 5 6 71. Peningkatan
AnalisisDeterminanKesehatan
Sumberdayayangdigunakandalammenghasilkan outputberupa hasilanalisisdeterminankesehatanadalah :AnggaranDIPASatuanKerja PADKdandilaksanakan olehseluruh staf
Produk akhiryangdihasilkanPADK adalahberupa hasilAnalisisDeterminanKesehatan ,dokumenhasil analisisKebijakanPembangunan Kesehatan,bukupedoman,buku profil
DokumenHasil Analisisyang dapatdimanfaatkandalam tahunberjalan(2019) bagiLS/LP,Pimpinan,Pusat danDaerah,OrganisasiProfesi, LSM.
Manfaatyangdiperolehpada tahun2019 untukLS/LP,Pimpinan,Pusat danDaerah,OrganisasiProfesi,LSM.
Hasil Analsisyang dapatmeningkatkanataumemperbaikikebijakanstrategis,manajerial,teknis
Laporan Kinerja (LKJ)221
PADK danjejaringnya
Pada tahun 20019, Pusat Analisis Determinan Kesehatan telah
menetapkan target untuk menghasilkan 10 (sepuluh) hasil analisis kebijakan
pembangunan kesehatan. Hasil analisis yang telah dihasilkan oleh Pusat
Analisis Determinan Kesehatan, yaitu:
1. ANALISIS REGULASI TENTANG PELAYANAN KESEHATANBERBASIS SISTEM ELEKTRONIK ATAU DIGITAL DIINDONESIA
Pada tahun
2018
diperkirakan
sebanyak 3,6 miliar
manusia di dunia
mengakses internet
setidaknya sekali tiap
satu bulan. Penetrasi
pengguna internet di Indonesia juga
terus tumbuh seiring dengan adanya peningkatan variasi konten
internet. Hal ini mendorong sektor pemerintah maupun swasta semakin
tertarik dalam melakukan investasi pembangunan infrastruktur berupa
jaringan pendukung bagi para penyedia internet. Di zaman milenial ini
juga terjadi perubahan perilaku konsumen digital dalam melakukan
aktifitas yang terkait sistem elektronik, dimana saat ini cenderung ingin
mendapatkan informasi dan produk secara cepat, banyak pilihan,
mudah dan murah.
Laporan Kinerja (LKJ)222
Berdasarkan data survey dari Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2016, dari 256,2 juta
total penduduk Indonesia, sebanyak 132,7 juta jiwa merupakan pengguna
internet aktif (52,58%). Pada tahun 2017, sebanyak 143,16 juta jiwa pengguna
internet dari 262 juta total penduduk Indonesia (54,64%). Pada tahun 2018,
sebanyak 171,17 juta jiwa merupakan pengguna internet dari 264,15 juta total
penduduk Indonesia, (60,80%). Tren ini menunjukkan persentase pengguna
internet semakin meningkat per tahunnya. Lokasi pengguna internet sebagian
besar berada di pulau Jawa dan di wilayah urban. Dengan perkembangan
tersebut, secara tidak langsung akan mengubah gaya dan pola hidup masyarakat
terutama di wilayah perkotaan.
Berdasarkan hasil survey tersebut juga (APJII,
2017), pemanfaatan internet bidang
kesehatan, sebanyak
51,06% mencari
informasi tentang
kesehatan, dan 14,05%
melakukan konsultasi
dengan ahli kesehatan.
Saat ini sudah berjalan berbagai provider startup bidang
kesehatan yang ada di Indonesia, dengan jumlah puluhan
juta pengguna aktif, dan yang telah menjalin kemitraan dengan berbagai Rumah
Sakit, klinik, apotik dan layanan kesehatan digital lainnya, serta nilai bisnis
teknologi kesehatan digital yang diperkirakan bernilai puluhan juta dolar,
pendanaan berasal dari dalam dan luar negeri.
Kemajuan yang terjadi di bidang teknologi informatika menyebabkan
penggunaan internet yang awalnya digunakan untuk tujuan paling sederhana
berupa searching data dan informasi, namun saat ini yang telah terjadi di
Indonesia adalah digunakan untuk proses transaksi, interaksi, kolaborasi, dan
mendekatkan pelayanan (internet of things) dalam kehidupan sehari-hari.
Laporan Kinerja (LKJ)223
Kondisi tersebut akan menciptakan multiplier effect bagi peningkatan
pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kemudahan akses terhadap berbagai
kebutuhan esensial setiap warga
negara. Sektor industri teknologi
informatika akan terus
menciptakan dan
mengembangkan inovasi di
berbagai bidang, salah satunya
adalah bidang pelayanan
kesehatan, dimana demand
untuk bidang ini sangat tinggi.
Masyarakat ingin mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan informasi
kesehatan dalam waktu cepat, mudah, dan murah. Hanya dengan mengakses
layanan kesehatan digital melalui perangkat seluler yang setiap hari digunakan
oleh masyarakat, maka akses masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan
inovasi aplikasi pelayanan kesehatan ini sangat diminati.
Saat ini telah berjalan begitu banyaknya aplikasi layanan kesehatan digital yang
dikelola oleh industri sektor bisnis. Inovasi bidang pelayanan kesehatan ini
memberikan manfaat yang besar untuk memperluas akses pelayanan kesehatan
dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kesehatan yang terbatas.
Walaupun telah ada sebagian regulasi untuk pengelolaan startup yang telah
diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun saat ini pemerintah
masih belum memiliki peraturan yang memadai yang mengatur tentang layanan
kesehatan digital yang diberikan oleh provider aplikasi digital.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, kesehatan sebagai hak asasi
manusia harus diwujudkan dalam bentuk
pemberian berbagai upaya kesehatan
kepada seluruh masyarakat melalui
penyelenggaraan pembangunan kesehatan
yang berkualitas dan terjangkau oleh
masyarakat.
Proyeksi pelayanan kesehatan di masa
Laporan Kinerja (LKJ)224
depan yang semakin canggih dalam penggunaan teknologi informatika sebagai
media virtual, diprediksi dapat menimbulkan resiko terjadinya kesenjangan
kebijakan (policy gap).
Menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :
1. Revisi Permenkes 2052/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran
- Pelayanan kesehatan secara digital bersifat konsultatif, edukatif, promotif
dan preventif, yang mengakomodir dan mendukung inovasi dalam
perkembangan teknologi, serta tindakan medis yang diperbolehkan dan diatur
dalam standar pelayanan kesehatan berbasis sistem elektronik.
- Mengutamakan prinsip patient safety.
- Perlu pengaturan izin praktik dan konsep lokasi pelayanan kesehatan
berbasis sistem elektronik.
- Perlu pengaturan mekanisme dan persyaratan dokter dalam memberikan
konsultasi apabila dokter memberikan layanan di luar lokasi izin tempat
praktiknya.
2. Revisi Permenkes 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Pelayanan praktik kedokteran berbasis digital mempertimbangkan jenis
tindakan medis yang diperbolehkan dan diatur dalam standar pelayanan
kesehatan berbasis sistem elektronik.
3. Revisi Permenkes 11/2017 tentang Keselamatan Pasien
- Perlu pengaturan untuk mengatur konsultasi dokter-pasien yang
diselenggarakan dalam layanan kesehatan digital dalam aspek keselamatan
pasien.
- Perlunya mengedepankan patient safety. Layanan kesehatan digital
diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi insiden yang mungkin terjadi.
4. Revisi Permenkes 269/2008 tentang Rekam Medis
- Perlu pengaturan untuk mengatur substansi privasi, kerahasiaan, dan
keamanan data rekam medis elektronik, perlu diperkuat dengan melibatkan
Kemenkominfo.
- Perlu penyusunan standar aplikasi rekam medis berbasis elektronik.
- Perlu pengaturan vendor IT yang menawarkan aplikasi rekam medis
elektronik ke faskes agar memiliki standarisasi untuk rekam medis dan memiliki
kemampuan interoperabilitas.
Laporan Kinerja (LKJ)225
- Perlu mengatur tentang jaminan data security.
- Penempatan server harus di dalam negeri.
- Perlu mengatur institusionalisasi pengawas data security rekam medis
pelayanan kesehatan berbasis sistem elektronik.
5. Penerbitan Regulasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Sistem Elektronik atau
Digital
- Perlu disusun standar pelayanan kesehatan berbasis elektronik.
- Perlu inisiasi regulasi yang mengatur mekanisme, prosedur syarat, cara,
dan kriteria pendirian pelayanan kesehatan digital untuk memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi masyarakat, penyedia layanan atau provider, dan
tenaga kesehatan yang memberikan layanan.
- Perlu adanya Unit Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk
melakukan pengawasan seluruh konten provider pemberi pelayanan kesehatan
berbasis elektronik.
- Perlu pengaturan batasan pemberian layanan hanya untuk konsultasi,
menitikberatkan pada pelayanan KIE, dan upaya promotif preventif.
- Perlu pengaturan dasar penentuan lokasi SIP untuk layanan kesehatan
digital.
- Perlu pengaturan tenaga kesehatan yang direkrut memiliki kompetensi dan
dokumen persyaratan untuk melakukan layanan kesehatan.
- Perlu pengaturan mengenai pasien yang melakukan konsultasi sesuai
dokumen identitas kependudukannya.
- Perlu pengaturan standarisasi konten artikel kesehatan yang ditulis dokter
(syaratnya seperti sudah berdasarkan evidence based, lolos uji klinis, dsb).
- Perlu pengaturan standarisasi dan registrasi provider yang melakukan
layanan kesehatan digital.
- Perlu adanya KPI dan standar kualitas provider sebagai syarat agar provider
memberikan jaminan mutu berkualitas untuk masyarakat.
6. Penerbitan Regulasi tentang Penjualan Obat melalui Apotek Online dan
Resep Elektronik
- Mendorong finalisasi Rancangan Permenkes tentang Penyelenggaraan
Sistem Elektronik Farmasi yang sedang berproses di Ditjen Farmalkes.
- Apotek online hanya melayani pembelian obat golongan DOWA, bebas,
bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetik, tidak diperbolehkan melayani
resep obat golongan narkotika/psikotropika.
Laporan Kinerja (LKJ)226
- Aplikasi layanan online kesehatan hanya sebagai penyedia jasa informasi
layanan Apotek/Apoteker yang sudah berjalan secara offline (sudah memiliki ijin)
bagi masyarakat/konsumen
- Pemilihan layanan Apotek/Apoteker dilakukan oleh masyarakat/konsumen,
bukan oleh Aplikasi
- Aplikasi layanan hanya bisa dibuka oleh Apoteker dengan authentification
system, hanya melayani resep dokter yang dibuat secara elektronik dalam
aplikasi (e-prescription), tidak melayani resep dokter dengan metoda upload
dokumen resep.
7. Penerbitan Regulasi tentang Pemeriksaan Laboratorium melalui Media
Digital
- Perlu pengaturan konsultasi pemeriksaan laboratorium dan mekanisme
home visit laboratorium.
- Siklus pelayanan pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan secara
digital, hanya proses administrasi atau pendaftaran, dan pelaporan hasil
pemeriksaan.
- Laboratorium klinik harus berbadan hukum, kredensial, dan memiliki
perizinan pelaku pelayanan, serta dilakukan audit berkala.
- Perlu adanya badan/institusi pengaduan klinis/awam atau unit pengawas
untuk pemeriksaan laboratorium.
8. Penerbitan Regulasi tentang Pengawasan dan Pencegahan
- Perlu pengaturan tentang mekanisme untuk monitoring pasien setelah
pulang menggunakan teknologi digital agar lebih efisien.
- Perlu pengaturan feedback yang dilakukan oleh provider jika terjadi
complain.
- Perlu pengawasan penjualan obat golongan narkotika/psikotropika melalui
media online.
- Perlu monitoring dan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Unit Pengawas di
lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap penyedia layanan atau provider
untuk menjamin keselamatan pasien.
- Perlu standarisasi SNI sebagai dasar monitoring kualitas penyedia layanan
sebagai perangkat komunikasi dan informasi.
- Aplikasi cek dokter yang dimiliki oleh KKI dapat dipergunakan sebagai dasar
untuk mengawasi keabsahan SIP dokter praktek.
Laporan Kinerja (LKJ)227
2. DUKUNGAN PENYUSUNANDOKUMEN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024
Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap
komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka
melaksanakan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya perencanaan
pembangunan nasional yang ditujukan agar kegiatan pembangunan berjalan
efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan
sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 kemudian
dituangkan dalam dokumen
RPJPN, RPJMN, dan RKP.
RPJMN Tahap IV (2020-2024)
akan disusun sesuai dengan visi-
misi program prioritas Presiden terpilih untuk periode pemerintahan 2020-2024.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan bahwa setiap
kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
dan menjadi acuan dalam penyusunan
perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra
Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui
pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif,
atas-bawah (top-down),dan bawah-atas
(bottom-up).
Kegiatan Dukungan Penyusunan Dokumen Renstra Kementerian Kesehatan
2020-2024 dilaksanakan dalam upaya mewujudkan SDM berkualitas dan
Laporan Kinerja (LKJ)228
berdaya saing dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
menuju cakupan kesehatan semesta.
Menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L
memiliki posisi yang sangat
strategis. Renstra K/L
berkedudukan sebagai penjabaran
dari RPJMN, di mana dalam
penyusunan Renstra K/L harus
berpedoman pada RPJMN. Selain
itu, Renstra K/L juga digunakan
sebagai pedoman dalam
penyusunan rancangan Renja K/L.
Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Visi Misi Presiden yaitu bahwa dalam
penyusunan Renstra K/L harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi
(platform) Presiden terpilih.
Arahan Presiden terpilih 2020-
2024 yaitu fokus pada
pengelolaan JKN, pengendalian
stunting, mengendalikan mahalnya
harga obat, serta kesediaan
produk farmasi dan alat kesehatan
dalam negeri.
Dalam penyusunan Renstra K/L, pimpinan Kementerian/ Lembaga harus
berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan himpunan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan
kewenangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, serta memperhatikan
aspirasi Masyarakat.
Sementara sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
Laporan Kinerja (LKJ)229
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.
3. KESIAPAN DAERAH DALAM IPLEMENTASI STANDARPELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DIKABUPATEN / KOTA
SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan pada pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Bidang Kesehatan
kabupaten/kota terdiri dari: 1) pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) pelayanan
kesehatan ibu bersalin; 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) pelayanan
kesehatan balita; 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6)
pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) pelayanan kesehatan pada usia
lanjut; 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) pelayanan kesehatan
penderita diabetes melitus; 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan
jiwa berat; 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12)
pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), bersifat
peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
Laporan Kinerja (LKJ)230
Penguatan Sistem Kesehatan di
seluruh pemerintah daerah adalah
salah satu modalitas untuk
memperkuat input penyediaan
pelayanan dasar bagi setiap
warga negara untuk mencapai
target SPM bidang kesehatan
secara nasional. Hal itu
diamanatkan dalam Peraturan
Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN
adalah landasan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat secara berkelanjutan, sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan
dengan menjaga kemajuan,
kesatuan, dan ketahanan nasional
untuk menjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. SKN terdiri dari
7 sub sistem yaitu: 1) Upaya
Kesehatan; 2) Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan; 3)
Pembiayaan Kesehatan; 4) Sumber Daya Manusia Kesehatan; 5) Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan; 6) Manajemen, Informasi dan Regulasi
Kesehatan; dan 7) Pemberdayaan Masyarakat.
Namun demikian, penerapan SPM didaerah sangat dipengaruhi oleh dinamika
determinan kesehatan lain seperti determinan politik, sosial, ekonomi, agama,
budaya, pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan
dan lain - lain yang secara
langsung mempengaruhi kinerja
kepemimpinan para kepala daerah
kabupaten/kota dalam mencapai
ke 12 target jenis pelayanan
dasar. Terdapat confounding
Laporan Kinerja (LKJ)231
factor atau determinan lain yang mempengaruhi antara modalitas dasar (input
dalam SKN) dengan capaian SPM. Ketika confounding factor dilakukan
intervensi, maka dapat mendongkrak pencapaian target pada tiap layanan dasar
SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dijelaskan pada teori prinsip paretto yang
menyatakan bahwa pada banyak kejadian, sekitar 80% fenomena dari suatu
akibat disebabkan oleh 20% dari penyebabnya.
Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya seluruh
tujuan pembangunan kesehatan tidak cukup hanya
dengan melakukan penguatan Sistem Kesehatan
Nasional di kabupaten/kota dan pengendalian
lingkungan strategis determinan kesehatan. Akan
tetapi unsur terpenting yang perlu menjadi fokus utama
adalah mengupayakan terciptanya kepemimpinan
sosial dan politik yang memiliki inovasi dalam
manajemen tata kelola administrasi pembangunan
pemerintah yang efektif dan efisien sehingga mampu menjamin perlindungan
faktor resiko sosial dan faktor resiko penyakit, mampu menjamin kecepatan
dalam mengadministrasikan penyediaan akses pelayanan dasar yang memenuhi
standar, dan adanya komitmen pemimpin dalam meningkatkan kualitas dalam
setiap tingkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata.
4. ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATANSetelah terjadinya wabah penyakit seperti Sindrom Pernafasan Akut
Parah (SARS), infeksi virus Nipah, avian influenza A (H5N1) dan A
(H7N9), Ebola dan wabah Zika Virus; negara-negara di dunia
menyepakati komitmen global baru untuk memperkuat kesiapsiagaan
pandemi dan membangun
kapasitas inti (core capacity)
untuk meningkatkan ketahanan
kesehatan (health security) yang
efektif mampu mengatasi potensi
ancaman kesehatan.
Upaya berkelanjutan untuk
memperkuat ketahanan
kesehatan dan penanganan ancaman kesehatan dengan lebih baik berfokus
Laporan Kinerja (LKJ)232
pada kolaborasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas yang lebih besar di
tingkat nasional, regional, dan global tiap negara. Selain pengembangan
kapasitas dan pencegahan dan pengendalian penyakit. Sebagian besar negara
memiliki komitmen untuk mengkolaborasikan upaya peningkatan akses dan mutu
kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Namun tantangan utama adalah
bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan untuk mengkolaborasikan
seluruh komponen lintas sektor dalam rangka menghadapi ancaman kesehatan
dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.
Pada tahun 2016, bertolak dari latar belakang inilah pertemuan tingkat
tinggi tentang pembiayaan berkelanjutan dan integrasi regional untuk
meningkatkan keamanan kesehatan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi
diadakan di Bali, Indonesia. Pertemuan dihadiri dari delegasi pemerintah, dari
kementerian kesehatan, pertanian / peternakan, dan keuangan; perwakilan
organisasi regional; lembaga multilateral dan mitra pembangunan. Rekomendasi
utama dari pertemuan tersebut adalah pengembangan alat penilaian pembiayaan
keamanan kesehatan yang mencakup satu pendekatan kesehatan dari semua
ancaman kesehatan dan dibangun dengan alat dan mekanisme yang ada. Tools
yang kemudian disebut Health Security Financing Assessment Tools (HSFAT) ini
memberikan informasi dalam pembiayaan holistik ketahanan kesehatan,
berfungsi sebagai alat advokasi untuk meningkatkan pembiayaan domestik dan
eksternal, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta menjadi
dasar dalam menyusun kebijakan pembiayaan ketahanan kesehatan di
Indonesia. Penilaian pembiayaan ketahanan kesehatan saat ini sedang
diujicobakan di Vietnam dan akan dilaksanakan masing-masing di Indonesia,
Kamboja, Myanmar, dan Laos, dengan dukungan dari Bank Dunia dan para
mitra.
Tujuan dari Health Security
Financing Assessment Tools
(HFSAT) adalah untuk mendukung
pemerintah nasional dalam
mengembangkan strategi
keuangan yang terkait dengan
rencana aksi nasional yang
diprioritaskan untuk Keamanan Kesehatan dan memampukan negara-negara
untuk memiliki sistem pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan menuju
Laporan Kinerja (LKJ)233
keamanan kesehatan yang efektif. Tools ini dirancang untuk mendorong dialog
kebijakan nasional mengenai pembiayaan keamanan kesehatan baik untuk
kesehatan manusia maupun hewan dan sektor-sektor lain yang relevan dengan
keamanan kesehatan. Tools ini juga menginformasikan penyempurnaan strategi
dan instrumen pembiayaan keamanan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas
regulasi ketahanan kesehatan nasional.
Pada tahun 2017, Indonesia sebagai negara anggota World Health
Organization (WHO) telah bernisiatif melakukan Joint External Evaluation (JEE)
untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas kesiapan kesehatan dan
kesiapsiagaan menghadapi pandemi namum tools untuk memandu penyusunan
baseline investasi negara dalam pengembangan kapasitas menyusul diluncurkan
pada tahun 2018 yakni National Action Plan for Health Security (NAPHS). Tools
ini berupa pemetaan pembiayaan ketahanan kesehatan secara nasional yang
dibutuhkan lima tahun ke depan. Manfaat tools adalah memetakan sumber daya
serta mencegah terjadinya kekurangan dana dalam implementasi ketahanan
kesehatan. Gambaran rencana nasional ini akan dipublish terbuka sehingga
mitra donor dapat membantu.
Sejalan dengan hal tersebut, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
kesehatan menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan
Daerah Provinsi terdiri atas: pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak
krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan b.
pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
Data dan informasi dari
kedua tools ini (HSFAT dan
NAPHS), serta perhitungan biaya
yang dibutuhkan menggunakan
tools penghitungan biaya SPM
(Siskobikes) akan menjadi data
yang digunakan sebagai dasar
analisis penyusunan evidence
based policy. Kesenjangan, tumpang tindih, dan kebutuhan kebijakan menjadi
hal prioritas yang akan dianalisis dari hasil analisis belanja ketahanan kesehatan,
kebutuhan ketahanan kesehatan, serta standar biaya SPM kebencanaan dan
KLB. Rekomendasi berupa kebijakan pembiayaan ketahanan kesehatan nasional
Laporan Kinerja (LKJ)234
diharapakan dapat disusun dan menjadi input strategis kepada pengambil
kebijakan
KESIMPULAN
Pada tingkat pusat, pemahaman tentang ketahanan kesehatan sudah
mulai tumbuh namun belum cukup baik dan dipahami secara meluas. Sedangkan
pada tingkat daerah, ketahanan
kesehatan masih merupakan hal
baru dan belum dipahami oleh
stake holder terkait. Sehingga
pada saat melakukan penilaian
pembiayaan ketahanan kesehatan
masih menemukan banyak
kendala teknis seperti definisi
operasional ketahanan kesehatan,
baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dari hasil asesmen dan analisis yang telah dilakukan, ketiga instrumen
pembiayaan ketahanan kesehatan (HSFAT, REMAP, dan SISCOBIKES) memiliki
persamaan dan perbedaan. Semuanya sama-sama bertujuan untuk menjamin
ketersediaan pembiayaan dalam menangani kondisi kedaruratan kesehatan
masyarakat. Namun, hal yang membedakan adalah ruang lingkup, struktur
instrumen, proses, data atau input yang dibutuhkan mekanisme pengumpulan
data, dan luaran / pemanfaatan hasil instrumen.
Tabel 6
Laporan Kinerja (LKJ)235
Analisis Pembiayaan Kesehatan
SPM REMAP HSFA
Tujuan Penghitunganpembiayaan daerah(sub nasional) untukmenerapkan SPMKesehatan(Permenkes 4/2019)
Mendapatkan gambaraninvestasi yang dibutuhkanuntuk mengikutirekomendasi JEE danTujuan Fungsi JEE yangingin dicapai olehPemerintah
REMAP: mengidentifikasiinvestasi (Anggaran)pemerintah dan donor untukkegiatan ketahanankesehatan
• Penentuan baselineAnggaran/belanja untuk KK
• Input untuk mengembangkandata/informasiAnggaran/belanja KK yangkonsisten
• Sebagai benchmark lintaswaktu dan antar negara
RuangLingkup
Kegiatan SPM terkaitdengan Pelayanankesehatan
(i) KrisisKesehatanakibat bencanaatau berpotensibencana, dan
(ii) KondisiKejadian LuarBiasa
• Pemetaan/Mappingpendanaan antar pemberidana, berbagai rencanakegiatan ketahanankesehatan
• Monitor dan mengikuti(track) progress
• Mengukur efek/dampak(analisis dampak)
• Belanja 19 area teknisPencegahan, Deteksi,Respon, Area Lain, danPemulihan
• Pemetaan/Mapping sumberpembiayaan, aliran dana,tingkat pembiayaan, danpenggunan dana terkait KK
• Peran organisasi terkait danbagaimana sistem koordinasiMekanisme RenGar,pelaksanaan dan monitoring-evaluasi
StrukturInstrumen
InstrumenPenghitunganPembiayaan(Costing)
• Dashboard,• Lembar Peta/Mapping• Lembar Data entry• Lembar Setting• Lembar Kinerja NAPHS• Lembar Kegiatan NAPHS• Lembar Situasi
Pembiayaan• Lembar Skor/Nilai JEE• Mitra berdasarkan Area
Teknis• Detail Mitra• Lembar Prioritisasi
1) Tata HubunganOrganisasi danHubungan Kerja
2) Situasi Makrofiskal3) Proses RenGar4) Pembiayaan
(mapping, besaran,distribusi)
5) Efisiensi dankeberlangsungan
Laporan Kinerja (LKJ)236
Proses • MappingKegiatan SPMKegiatan ProgramLain
• DefinsiKegiatan
• Technical WorkingGroup berdasar pilarJEE (Prevent, Detect,Response, Other IHR)termasuk konsensusuntuk kuesioner/tool
• Pengisian data keREMAP Tool
• Training -untuk FocalPoint
• Update danPemanfaatan untukKoordinasi Donor
• Monitoring kemajuandan koordinasi antarkegiatan/technicalareas
• Analisis Dampak
• Technical Working Group• Penyesuaian instrument
kondisi dan kebutuhanlokal
• Kesepakatan Ruanglingkup, jadwal,
• Identifikasi sumber data• Desk review• Wawancara mendalam• Analisis data dan ekstraksi
data
Dataatauinputyangdibutuhkan
Unit dan VolumeKegiatan, SatuanBiaya
• Identitas,• Pendanaan• Proyeksi• Sarpras• Target• SPM• Kinerja
• Datainvestasi/Anggaranpemerintah dan donor
• Skor JEE• Detail Technical Areas• Detail Mitra/Partners• NAPHS – Rencana
kegiatan/aksi
• Dokumen: Peraturanperundangan yang berlaku,Pedoman PelaksanaanProgram/Juknis/Manual KK
• Data Kualitatif: Interviewpemahaman, komitmen,proses
• Data Kuantitatif:Anggaran, RealisasiAPBN & APBD sampaidengan RKA KL, dansumber dana lain termasukswasta dan donor
Mekanismepengumpulandata
SISCOBIKES (Excelbased)
REMAP Tool (Excel base) Intrumen Wawancara
Analisis data anggaran
Luaran(PemanfaatanHasil)
Estimasi KebutuhanBiaya SPM
Dashboard (Monitoring Datavisualization)
- GambaranAnggaran KK,distribusi
- Anggaran NAPHS
• GambaranAnggaran/belanja KK
• Proses pengambilankeputusan, pengaliran danpemanfaatan dana
Laporan Kinerja (LKJ)237
dan peta sumberdaya daripemerintah danpartner/mitra(Ke dua point diatas dihasilkan GapKebutuhanAnggaran)
- Prioritisasi Aktivitas- Kinerja Rencana
Aksi
REKOMENDASI
1. Diperlukan sosialisasi secara intensif Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2019
tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan
Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi,
dan Kimia, baik di tingkat pusat, dan khusunyanya di tingkat pemerintah daerah.
2. Diperlukan peraturan teknis melengkapi Inpres 4 / 2019 yang memuat
definisi operasional ketahanan kesehatan.
3. Ketiga instrumen penilaian pembiayaan ketahanan kesehatan ini bersifat
partial dan saling melengkapi satu dengan lainnya, maka pemanfaatannya hanya
dapat digunakan sesuai ruang lingkup instrumen tersebut.
4. Siscobikes digunakan untuk Estimasi Kebutuhan Biaya SPM,
5. Remap menggambarkan Anggaran NAPHS dan peta sumber daya dari
pemerintah dan partner/mitra (Ke dua point di atas dihasilkan Gap Kebutuhan
Anggaran)
6. HSFAT digunakan untuk menggambarkan Anggaran/belanja ketahanan
kesehatan dan proses pengambilan keputusan, pengaliran dan pemanfaatan
dana
5. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA KEBUGARANDAN JAMU PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
Diperkirakan wisata (tourism) sudah ada sejak peradaban manusia itu
ada. Pemahaman wisata menjadi sedikit lebih jelas saat para pedagang,
petualang atau peziarah melakukan perjalanan antar wilayah dengan
Laporan Kinerja (LKJ)238
motivasi dan juga tujuan yang jelas. Wisata pada jaman dahulu tak lepas dari
jalur perdagangan atau juga peziarahan melintasi daratan dan lautan. Beberapa
catatan menyebutkan bahwa para penguasa, orang kaya atau tuan tanah
melakukan “tetirah”, yaitu pergi dan menetap di tempat lain untuk sementara
waktu untuk memulihkan kesehatan atau sekedar beristirahat. Kegiatan wisata
menjadi semakin jelas saat kota-kota industri mulai bermunculan di akhir abad
ke-19, di mana kelompok pekerja dan keluarganya melakukan aktifitas rekreasi di
akhir pekan. Wisata menjadi industri yang masif kala wisatawan memerlukan
dukungan dari agen atau operator perjalanan.
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, orang
kemudian tidak lagi berwisata hanya untuk beristirahat semata. Semakin banyak
orang yang melakukan perjalanan untuk menemukenali nilai-nilai baru dan
berbeda dari kehidupan sehari-hari. Orang mulai mencari ketenangan agar bisa
lepas sesaat dari hingar bingar kehidupan kota. Aktifitas yang lebih menguatkan
sisi kejiwaan pun menjadi gaya hidup baru. Bahkan tak sedikit wisatawan
kekinian yang melakukan perjalanan untuk berkontribusiatas isu-isu
keberlanjutan lingkungan. Motivasi wisatawan mulai bergeser pada eksplorasi
pengalaman dan pencarian makna kehidupan (wanderlust) yang mendorong
lahirnya genre-genre wisata dengan minat khusus. Bahkan dalam satu dekade
terakhir ini semakin banyak wisatawan yang melakukan perjalanan dengan
tujuan mendapatkan keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind) dan jiwa
(spirit).
Pada akhir era tahun 1970-an, wisata kesehatan (health tourism)
mengalami perkembangan secara signifikan dan menjadi bagian penting dari
industri pariwisata dunia. Pada beberapa dekade berikutnya wisata kebugaran
(wellness tourism) menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan seiring dengan
munculnya “gerakan kebugaran” pada perbagai penjuru dunia. Wisata kesehatan
(health tourism) lebih ditujukan kepada individu yang memiliki kondisi medis
tertentu yang mendorong perjalanan yang bertujuan untuk memulihkan atau
mendapatkan pengobatan yang lebih baik bagi kesehatannya. Sedangkan wisata
kebugaran (wellness tourism) lebih diperuntukkan bagi individu yang sehat tetapi
mencari metode terapi kesehatan tertentu untuk mendapatkan kualitas hidup
yang lebih baik, serta juga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran dalam
perjalanan wisatanya.
Laporan Kinerja (LKJ)239
Beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai dikenal sebagai salah satu
destinasi wisata kebugaran kelas dunia. `Retreat yoga atau wellness resort di
beberapa tempat Bali sudah dikenal mempunyai reputasi bai kdi industry
kebugaran. Sebagian besar dari destinasi wisata di Indonesia juga sudah
merespon kebutuhan atas kebugaran, berupa spa, makanan sehat, pengobatan
holistik hingga perawatan kesehatan dengan peralatan berteknologi canggih.
Indonesia juga dikenal sebagai negeri yang subur. Diperkirakan sekitar
7.000 jenis tanaman rempah dan herbal yang tumbuh di Indonesia. Sebagian
kecil saja –atau kurang dari 200 jenis– yang dibudayakan dan menjadi bagian
dari kekayaan rempah dan herbal Indonesia. Indonesia juga mempunyai
kekayaan tradisi setempat dan pengetahuan lokal berbasis rempah dan herbal
untuk kebugaran dan juga penyembuhan.
Memerhatikan hal tersebut, Indonesia dinilai telah siap melaksanakan
wisata kebugaran dan jamu, sehingga Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Pariwisata telah sepakat untuk mengembangkan wisata kebugaran sebagai
merekomendasikan 3 (tiga) destinasi wisata yang akan menjadi ujung tombak
pengembangan wisata kebugaran di Indonesia. Ketiga destinasi wisata tersebut
adalah: Joglosemar (Jogjakarta, Solo dan Semarang), Bali, serta Jakarta dan
sekitarnya.
Rekomendasi
1. Destinasi Wisata Kebugaran dan Jamu (Wellness and Herbal Tourism) telah
siap diimplementasikan. Diperlukan upaya kolaboratif, strategis dan
komprehensif agar penyelenggaraan wisata Kebugaran dan Jamu (Wellness and
Herbal Tourism) bisa berdampak terhadap peningkatan perekonomian negara
dan masyarakat.
2. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang
Penyelenggaraan Wisata Kebugaran dan Jamu, misalnya : Tax insentif untuk
pelaksanaan wisata kesehatan, mereviu Kebijakan Penyelenggaraan SPA
(pendirian, penguatan pembinaan dan pengawasan).
Laporan Kinerja (LKJ)240
6. ANALISIS PERILAKU MILENIAL DALAM MENDUKUNGPERCEPATAN GERMAS DAN PIS-PK PADA 5 PROGRAM PRIORITASNASIONALKegiatan Analisis Perilaku Milenial dalam Mendukung Percepatan
Germas dan PIS-PK pada 5 Program Prioritas Nasional telah
dilaksanakan seluruh tahapannya dan menghasilkan out put kegiatannya berupa
policy paper yang berisi pendahuluan, analisis, diskusi, kesimpulan dan
rekomendasi. Dengan tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Rapat Persiapan, dilakukan sebanyak dua kali:
b. Rapat Forum Dialog Analisis dilaksanakan pada hari Kamis - Sabtu/ 12 –
14 September 2019
c. Kegiatan Asesmen Lapangan dilaksanakan di Dinkes Provinsi Jawa Barat,
tgl 10 - 12 Oktober 2019
d. Rapat Penyusunan Dokumen Analisise. Rapat Finalisasi,
Rekomendasi yang Dihasilkan:
1. Kebijakan Germas bidang Promosi selama ini masih EIC seharusnya sudah
BCC dengan memilih “Agen Perubahan” di UKS, Posyandu Remaja, dan Saka
bhakti Husada
2. Penguatan PKPR dalam Anggaran dan SDM, anggaran dalam bentuk
BOK/DEKON, sedang SDM rekrutmen “Kader Cerdas/Kader Milenial” (minimal
lulusan S1 yang di gaji) untuk mengkomunikasikan program program Kemenkes
dengan memperluas area cakupanya bukan hanya KIA dan Napza tetapi juga
disesuaikan dengan Germas
3. Pembatasan makanan dan minuman berkadar GGL (Gula, Garam, Lemak)
tinggi dengan menaikan tax/pajak.
4. Setiap indikator PIS-PK di urai menjadi beberapa komponen dan
diterjemahkan dalam Bahasa Milenial, sehingga milenial sebagai Subjek
tertantang memilih salah satu komponen tersebut untuk di buat Vlog, youtube,
Instagram, face book dan disebarkan ke komunitasnya.
5. Bekerja sama dengan kementerian pendidikan murid bersama dengan guru
membaca Literasi kesehatan (PHBS) minimal tiap bulan 3 kali
Laporan Kinerja (LKJ)241
6. Perlunya di buat sarana kesehatan/ Posyandu milenial di lingkungan 3F
(Fun, Food, Fashion) contoh bangunan sarana kesehatan ramah selfi, dan diberi
lukisan Destinasi wisata setempat, kantin ditaruh di depan atau di samping.
7. Perlunya kerjasama Kemendikbud, Kemenkes dan ibu orang tua siswa
untuk membawa bekal ke sekolah (modeling sekolah) sekaligus edukasi tentang
gizi seimbang
8. Membuat kerjasama dengan para Stake holder di daerah tempat ngumpul
milenial 3F (Food: café/tempat makan, Fun: pertandingan olah raga, Fashion:
Mall) bila ada milenial yang terjaring obesitas ada penawaran diskon 5% setiap
ada aktifitas fisik misal push-up dan squat jump untuk perempuannya di arahkan
ke senam Zumba, atau K-Pop
9. Membuat kerjasama dengan Kemenpora, Kemendagri, dan Pemda untuk
mengadakan Movement Car Free Day dengan Flashmob, line-dance, K-Pop,
Zumba, bersepeda sehat dan makan buah dan sayur tiap hari Sabtu atau
Minggu.
7. ANALISIS PERILAKU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN diDAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN dan KEPULAUAN TERLUARKegiatan Analisis Perilaku Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah
Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) telah
dilaksanakan seluruh tahapannya dan menghasilkan out put kegiatannya
berupa policy paper yang berisi pendahuluan, analisis, diskusi,
kesimpulan dan rekomendasi. Dengan tahapan kegiatan yang telah dilakukan
adalah :
a. Rapat Persiapan, dilakukan sebanyak dua kali:
b. Forum Dialog, dilaksanakan pada tanggal 12 sd 14 Agustus 2019 di Hotel
Mercure Sabang – Jakarta (full board).
c. Rapat Penyusunan, dilaksanakan pada tanggal 6 November 2019 di ruang
rapat PADK Kemenkes
d. Asesmen Lapangan, dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Oktober 2019 di
Dinas Kesehatan Propinsi Jambi dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Muaro
Jambi yakni Puskesmas Pondok Meja.
e. Finalisasi, dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 di RR PADK
Kemenkes lantai 9 Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Upaya Kesehatan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber
Laporan Kinerja (LKJ)242
Daya dan Pelayanan Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Humaniora dan Manajemen Kesehatan, dan analis kebijakan ahli utama.
Rekomendasi yang Dihasilkan:
Rekomendasi analisis perilaku sumber daya manusia kesehatan di daerah
terpencil, perbatasan dan kepulauan, sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan Program Innovation Award sebagai langkah strategis dalam
meningkatkan aktualitas dan semangat untuk terus berpikir inovatif bagi para
SDM Kesehatan penugasan di daerah terpencil
2. Perlu dilakukan intervensi program lanjutan dengan menjadikan alumni
Nusantara Sehat sebagai Coach atau mentor bagi tenaga Nusantara Sehat yang
baru dan selanjutnya.
3. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dan pengembangan diri bagi Sumber
Daya Manusia Kesehatan untuk mengurangi gap kompetensi antara SDM
kesehatan di kota dan di daerah terpencil.
4. Menyediakan sarana dan prasarana di daerah seperti daerah asal tenaga
kesehatan tersebut (misal penyediaan wifii, sarana air bersih, lingkungan yang
aman dan nyaman)
5. Ada kepastian masa depan bagi tenaga kesehatan yang dikirim ke DTPK,
seperti selesai penugasan akan diangkat menjadi PNS.
8. ANALISIS KEBIJAKAN MEWUJUDKAN LANJUT USIA SEHATMENUJU LANJUT USIA AKTIF (ACTIVE AGEING)Kegiatan Analisis Kebijakan Mewujudkan Lanjut Usia Sehat Menuju
Lanjut Usia Aktif (Active Ageing) telah dilaksanakan seluruh tahapannya
dan menghasilkan out put kegiatannya berupa policy paper yang berisi
pendahuluan, analisis, diskusi, kesimpulan dan rekomendasi. Dengan
tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah
a. Rapat Persiapan, dilakukan sebanyak dua kali:
b. Rapat Forum Dialog Analisis dilaksanakan tanggal Kamis - Sabtu/
15 – 17 Agustus 2019 tempat : Hotel Dafam Teras Kita,c. Kegiatan Asesmen Lapangan dilaksanakan di Dinkes Provinsi Bali, tgl 21 –
23 Oktober 2019,
Laporan Kinerja (LKJ)243
d. Rapat Penyusunan Dokumen Analisis dilaksanakan di ruang rapat lantai
3 Gedung Sujudi Kemenkes, pada tanggal 18 November 2019.
e. Rapat Finalisasi dokumen Analisis dilaksanakan di Ruang rapat PADK
Kemenkes pada tanggal 9 Desember 2019.
Rekomendasi yang Dihasilkan:
1. Mewujudkan lanjut usia sehat menuju lanjut usia aktif maka diperlukan
kebijakan dan program antara lain:
a. Mengurangi beban kelebihan disabilitas, terutama pada populasi miskin dan
terpinggirkan
b. Mengurangi faktor risiko yang terkait dengan penyebab penyakit utama dan
meningkatkan faktor yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan sepanjang
hidup
c. Mengembangkan sistem perawatan kesehatan primer yang menekankan
promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan penyediaan perawatan jangka
panjang yang bermartabat.
d. Mengadvokasi dan bekerja sama dengan sektor-sektor lain (seperti
pendidikan, perumahan dan pekerjaan) untuk memengaruhi perubahan perilaku
positif dalam mengembangkan faktor-faktor yang mendukung lanjut usia menuju
hidup sehat dan aktif.
2. Strategi dan Arah Kebijakan
a. Perlindungan sosial melalui pembekalan pendidikan dan pemberdayaan bagi
lanjut usia.
b. Populasi lanjut usia yang sehat dimulai dari gaya hidup sehat, mengurangi
faktor risiko penyakit dengan penedekatan siklus hidup dimulai dari janin sampai
lanjut usia dan perawatan jangka panjang.
c. Membangun kesadaran masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia
d. Pendamping perawatan (caregiver) melalui pengaturan kelembagaan
dengan memerhatikan standar mutu dan sistem pendidikan caregiver. Hormati
dan penuhi kebutuhan lanjut usia penguatan kebijakan - kebijakan serta
perlindungan terhadap kekerasan pada lanjut usia.
Laporan Kinerja (LKJ)244
9. ANALISIS KEBIJAKAN PENGANEKARAGAMANPANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYAMANUSIA
Kegiatan Analisis Kebijakan Penganekaragaman Pangan dalam
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan seluruh
tahapannya dan menghasilkan out put kegiatannya berupa policy paper
yang berisi pendahuluan, analisis, diskusi,kesimpulan dan rekomendasi. Dengan
tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah :
a. Rapat Persiapan, dilakukan sebanyak dua kali:
b. Forum Dialog, dilaksanakan pada tanggal 28 sd 30 Agustus 2019
di Hotel Dafam Teraskita
c. Rapat Penyusunan, dilaksanakan pada tanggal 18 oktober 2019
di ruang rapat PADK Kemenkes lantai 9
d. Asesmen Lapangan, dilaksanakan pada tanggal 24 – 26
Oktober 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan 4 Puskesmas di
wilayah Kabupaten Sukoharjo yakni Puskesmas Polokarto, Sukoharjo, Bendosari
dan Weru.
e. Finalisasi, dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019 di RR
PADK Kemenkes lantai 9
Rekomendasi yang Dihasilkan:
Rekomendasi analisis kebijakan penganekaragaman pangan dalam
meningkatkan kualitas SDM”
1. Perlu dilakukan kesinergian Pemerintahan Pusat dan Daerah baik dari
tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat Desa.
2. Perlu kerja sama lintas program dan sektor diberbagai pemangku
kepentingan termasuk dalam mengatasi permasalahan penganekaraman
konsumsi pangan disesuaikan dengan menu gizi seimbang (isi piringku)
3. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas penganekaragaman konsumsi
pangan masyarakat, melalui :
a. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
sesuai menu gizi seimbang (isi piringku)
Laporan Kinerja (LKJ)245
b. Pemerintah Pusat perlu mengembangkan penganekaragaman
pangan melalui implementasi isi piringku menurut kelompok umur, khususnya
anak usia 6-23 bulan dan 24-59 bulan (1000 HPK).
c. Pengembangan pangan pokok lokal
d. Promosi sosialisasi percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan di masyarakat/keluarga dengan “food model”
e. Peningkatan pangan segar yang aman, sehat dan bermutu
f. Peningkatan efektivitas dan kesamaan koordinasi penanganan
penganeka ragaman konsumsi pangan masyarakat di tingkat Pemerintah Pusat
dan Daerah baik kabupaten maupun kota.
10. ANALISIS KEBIJAKAN PERAN FILANTROPI UNTUKPEMBANGUNAN KESEHATAN
Kegiatan Analisis Kebijakan Peran Filantropi untuk Pembangunan
Kesehatan telah dilaksankan seluruh tahapannya untuk menghasilkan
out put kegiatannya berupa Policy Paper yang berisi Pendahuluan,
Analisis, Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi. Adapun tahapan
kegiatan yang telah dilakukan adalah:
a. Rapat Persiapanb. Rapat Forum DialogRapat Forum Dialog Analisis dilaksanakan tanggal 2 – 4 September 2019
di Hotel Ibis Cawang Jakarta
c. Rapat PenyusunanRapat penyusunan dokumen Analisis dilaksanakan tgl 20 Oktober 2019
pukul 16.00 sd 19.00 wib di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Sujudi Kemenkes
d. Asesmen LapanganKegiatan asesmen lapangan dilaksanakan di Dinkes Kabupaten Bekasi,
Perusahaan Yutaka Manufacturing Indonesia, dan Perusahaan Indofood pada
tanggal 28 – 30 Oktober 2019
e. FinalisasiDilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 di ruang rapat PADK
Kemenkes lantai 9.
Laporan Kinerja (LKJ)246
Rekomendasi yang Dihasilkan:
Kementerian Kesehatan :
1. Pemerintah membuat mapping Peluang Kontribusi Filantropi untuk
mendukung Kesehatan, yang di upragde secara berkala dan di share di
organisasi Filantropi
2. Pemerintah harus bisa mengidentifikasi dimana kebutuhannya dan dimana
kemitraan bisa dilakukan (dan kemitraan harus menyepakati manfaat yang
dikejar, risiko yang ditanggung bersama, dan indikator yang disepakati bersama).
3. Perlu ada forum komunikasi antara Kemenkes, filantropi, dan lintas sektor
untuk koordinasi.
Filantropi :1. Filantropi mempunyai visi yang semakin besar di sektor kesehatan
2. Filantropi melakukan komunikasi secara teratur dan sistematis dengan
pemerintah
3. Filantropi melakukan Inovasi yang bisa diadopsi oleh pemerintah
4. Filantropi melakukan peningkatan pemanfaatan bantuan
A.2. Capaian Kinerja Pusat Analisis Determinan Kesehatan lainnya:
1. ADVOKASI HASIL ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN DALAMMENDUKUNG PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA (PERTEMUANKOORDINASI IMPLEMENTASI INPRES 4 TAHUN 2019 TENTANGPENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DANMERESPONS WABAH PENYAKIT PANDEMI GLOBAL, DAN KEDARURATANNUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA)
Dari hasil pertemuan diperoleh kesimpulan bahwa pada tingkat pusat
(Kementerian dan Lembaga), pemahaman tentang ketahanan kesehatan sudah
mulai tumbuh namun belum cukup baik dan dipahami secara meluas. Masih
ditemukan kendala teknis seperti perbedaan pandangan penetapan Definisi
Operasional Ketahanan Kesehatan yang akan dijadikan rujukan.
Belum ditunjuk Unit teknis di Kementerian dan Lembaga masing-masing
terkait dalam hal implementasi Inpres 4 / 2019 sehingga program belum dapat
sustain dan tepat sasaran.
Laporan Kinerja (LKJ)247
REKOMENDASI
a) Pusat Analisis Determinan Kesehatan bersurat kepada kementerian dan
lembaga yang tercantum dalam Inpres 4/2019 agar masing-masing instansi
dapat menunjuk key person pada unit perencanaan dan teknis K/L masing-
masing untuk berkoordinasi lebih lanjut.
b) Mendorong diluncurkannya Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan
(NAPHS), agar dapat diimplementasikan dan dikolaborasikan dengan hasil
pengisian instrumen pembiayaan ketahanan kesehatan.
2. JEJARING PENINGKATAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN :
PENYUSUNAN NASKAH KAJIAN PEMBENTUKAN BADAN NASIONALPARIWISATA KESEHATAN
Rekomendasi
a) Badan Nasional Wisata Kesehatan diperlukan untuk mengefektifkan
koordinasi lintas sektor penyelenggara wisata kesehatan yang menjalankan
fungsi secara komprehensip (memfasilitasi kolaborasi sektor publik-swasta dalam
skema PENTAHELIX) yang terpadu untuk industri perjalanan terkait kesehatan (4
konsep wisata kesehatan), untuk promosi, pengembangan bisnis, fasilitasi,
jejaring, regulasi, dan sebagai pusat untuk menangani semua pertanyaan
tentang wisata kesehatan serta untuk secara efektif mengatasi masalah yang
mempengaruhi industri wisata kesehatan.
b) Diperlukan kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang
Penyelenggaraan Wisata Kesehatan
3. PENGUATAN ANALISIS DAN PENYUSUNAN REKOMENDASIKEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (GERMAS)
Kegiatan penguatan ini berupa belanja jasa konsultan analisis kebijakan
pembangunan kesehatan. Jasa konsultan dialokasikan untuk dapat memberikan
pengayaan pada analisis kebijakan dan rancangan kebijakan yang disusun
PADK dengan memberikan sudut pandang yang berbeda dan objektif sehingga
hasil analisis maupun rancangan kebijakan yang disusun menjadi semakin
Laporan Kinerja (LKJ)248
komprehensif dalam menjawab berbagai isu, permasalahan kesehatan dan
program prioritas.
Pada tahun 2019, analisis yang difokuskan pada topik Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Germas sudah dicanangkan sejak tahun
2017 dan ditetapkan dalam payung hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017. Pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Germas
juga masih menjadi program besar dalam hal promotif dan preventif bidang
Kesehatan melalui indikator target Pembudayaan Germas. Akan tetapi, gema
dari program Germas di tengah masyarakat masih dirasa belum maksimal.
Kajian eksternal oleh konsultan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya
melihat permasalahan melalui perspektif berbeda dan memperkaya alternatif
intervensi serta solusi.
Proses penunjukkan konsultan dilakukan sesuai aturan pengadaan jasa
konsultan. Adapun tema-tema analisis kebijakan Germas yang disusun adalah:
1) Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
2) Peningkatan Aktivitas Fisik
3) Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat
4) Peningkatan Kualitas Lingkungan
5) Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
4. ANALISIS PENGUATAN SISTEM KESEHATANNASIONAL DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANGKESEHATAN
Penguatan Sistem Kesehatan di seluruh pemerintah daerah
adalah salah satu modalitas untuk memperkuat input penyediaan
pelayanan dasar bagi setiap warga negara untuk mencapai target SPM
bidang kesehatan secara nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN adalah
landasan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat secara berkelanjutan, sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga
kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Laporan Kinerja (LKJ)249
Terbitnya PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang
dimaknai sebagai tanggung jawab Provinsi maupun Kabupaten/Kota,
memberikan amanah kepada kementerian penyelenggara urusan pemerintah
terkait untuk menyusun standar teknis pelaksanaan SPM. Peraturan Pemerintah
ini maka secata otomatis menggantikan Permenkes No. 43/ 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 layanan. Maka
penyusunan ulang standar teknis menjadi sesuatu yang penting, agar standar
dapat dilaksanakan dengan baik di semua daerah.
Berikut gambaran pemetaan Sistem Kesehatan Nasional di 10
kabupaten/kota pilot project yang dipilih berdasarkan dari hasil capaian SPM
serta fiskal pada suatu provinsi:
No Provinsi
Upa
yaKe
seha
tan
Pene
litia
n da
nPe
ngem
bang
anKe
seha
tan
Pem
biay
aan
Sum
ber D
aya
Man
usia
Farm
alke
s
Man
ajem
enKe
seha
tan
Pem
berd
ayaa
nM
asya
raka
t
1 Kota Pekanbaru 51 25 35 39 79 30 0
2 Kabupaten KuantanSingingi 64 0 18 29 59 95 0
3 Kota Bogor 74 25 0 50 61 20 32
4 Kabupaten Cianjur 43 0 0 21 86 35 21
5 Kabupaten Gresik 71 0 18 4 53 30 16
6 Kabupaten Jombang 73 50 24 71 93 30 26
No Provinsi
Upa
yaKe
seha
tan
Pene
litia
n da
nPe
ngem
bang
anKe
seha
tan
Pem
biay
aan
Sum
ber D
aya
Man
usia
Farm
alke
s
Man
ajem
enKe
seha
tan
Pem
berd
ayaa
nM
asya
raka
t
7 Kabupaten Buleleng 77 0 18 50 70 0 32
8 Kabupaten Bangli 89 0 6 32 89 30 37
9 Kota Makassar 70 25 12 21 76 33 21
10 Kota Pare Pare 81 0 0 21 71 63 5
Laporan Kinerja (LKJ)250
Ket:
Sangat Baik76 -
100% Cukup26 -50%
Baik 51 -75% Kurang 0 -
25%
Ketika hasil pemetaan diatas disandingkan dengan pencapaian target per
jenis layanan pada Sistem Kesehatan Daerah pada kabupaten/kota yang sama
dan pada bulan Oktober 2019, membuktikan bahwa pemerintah daerah
kabupaten kota belum siap dalam mengadministrasikan sistem kesehatan dalam
menerapkan standar pelayanan minimal kabupaten/kota.
Capai
an
SPM
di daerah tidak hanya dipengaruhi
oleh Sistem Kesehatan Nasional
No Provinsi SPM 2019
1 Kota Pekanbaru 0
2 Kabupaten Kuantan Singingi 0
3 Kota Bogor 0
4 Kabupaten Cianjur 0
5 Kabupaten Gresik 44
6 Kabupaten Jombang 39
7 Kabupaten Buleleng 44
8 Kabupaten Bangli 45
9 Kota Makassar 0
10 Kota Pare Pare 0
Ket:
Baik 100%
Sedang 51 - 99%
Kurang 0 - 50%
Laporan Kinerja (LKJ)251
namun juga sangat dipengaruhi oleh dinamika determinan kesehatan lain seperti
determinan politik, sosial, ekonomi, agama, budaya, pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan dan lain - lain yang secara langsung
mempengaruhi kinerja kepemimpinan para kepala daerah kabupaten/kota dalam
mencapai ke 12 target jenis pelayanan dasar.
Penyusunan Analisis dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu rapat persiapan,
rapat penyusunan instrumen, pelaksanaan asesmen lapangan pada 2
kabupaten/kota di 5 provinsi pilot project, pembahasan hasil asesmen lapangan.
Pembiayaan untuk pelaksanaan Penyusunan Instrumen Penguatan Sistem
Kesehatan Nasional dalam Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
bersumber pada dana hibah WHO Biennium 2018-2019.
Rekomendasia) Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang merevisi Permendagri No. 100
tahun 2019 tentang Penerapan SPM, sehingga Kemneterian Kesehatan perlu
untuk mengawal masuknya detil-detil yang ada pada Permenkes No. 4 tahun
2019 pada lampiran Permendagri yangs edang di revisi.
b) Agar evaluasi capaian tidak terlalu rigid dan langsung menjatuhkan sanksi
kepada kepala daerah mengingat sedang disusunnya Permendagri No. 90 tahun
2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Perencanaan Daerah.
c) Mendorong pemerintahan daerah untuk menyusun regulasi tingkat daerah
dalam mendukung pelaksanaan SPM.
d) Mendorong Permendagri untuk mengeluarkan Surat Edaran kepada kepala
daerah terkait dengan pembentukan Sekretariat Bersama Pelaksanaan SPM
A.3. UPT VETIKAL YANG DIBINA DALAM RANGKA INTERNALISASIREVOLUSI MENTAL BIDANG KESEHATAN
Kegiatan yang dilaksanakan pada UPT Vertikal yang dibina dalam rangka
Internalisasi Revolusi Mental Bidang Kesehatan merupakan kegiatan besar yang
terdiri dari raangkaian kegiatan sebagai bentuk outcome pelaksanaan Roadmap
Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019. Roadmap Reformasi
Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan Dokumen Revolusi Mental
Bidang Kesehatan diharmonisasikan dalam satu kesatuan outcome yaitu
perubahan mindset dan mental model/perilaku seluruh ASN dan jajaran
kesehatan lainnya untuk mendorong terciptanya budaya kerja baru yang positif
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mendorong
Laporan Kinerja (LKJ)252
perubahan mindset dan culture set berdasarkan program manajemen perubahan
dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan
Internalisasi Revolusi Mental Bidang Kesehatan, Pusat Analisis Determinan
Kesehatan selaku Pokja Manajemen Perubahan melaksanakan rangkaian
kegiatan antara lain:
a. Sosialisasi Nilai-Nilai Revolusi Mental Bidang Kesehatan
b. Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
c. Pembinaan dan Pembekalan Agent of Change, Pembinaan dan Pembekalan
Revolusi Mental Bidang Kesehatan
d. Konsolidasi Internal Kementerian Kesehatan AoC
e. Pengembangan dan Pemanfaatan Executive Brain Assessment (EBA),
Penyelenggaraan EBA LS/LP/UPT
f. Pengembangan Instrumen Executive Brain Assessment (EBA) dan Siklus
Hidup
g. Penyusunan Norma EBA
A.4. Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan
Fungsional Administrator Kesehatan:
Sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.60 tahun 2016
Pusat Analisis Determinan Kesehatan diberi amanat menjadi unit pembina
jabatan fungsional kesehatan Administrator Kesehatan (Adminkes) dan jabatan
fungsional non kesehatan Analis Kebijakan (Anjak).
Adapun tugas sebagai unit pembina dalam hal pembinaan jabatan fungsional
kesehatan adalah:
a) Mengusulkan materi kebijakan teknis tentang Jabatan Fungsional Kesehatan
yang menjadi binaannya untuk disampaikan kepada Unit yang membidangi
Pengembangan Jabatan Fungsional;
b) Menyusun usulan pedoman formasi Jabatan Fungsional yang menjadi
binaannya;
c) Melakukan identifikasi dan pengkajian serta pengusulan tunjangan Jabatan
Fungsional yang menjadi binaannya;
d) Mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya
secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan;
e) Mengusulkan bahan kurikulum pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional yang menjadi binaannya dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
Laporan Kinerja (LKJ)253
f) Mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional berdasarkan usulan dari unit kepegawaian Eselon I yang menjadi
binaannya;
g) Melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pejabat fungsional yang
menjadi binaannya;
h) Mengusulkan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional yang akan ditetapkan
oleh Pimpinan Unit Utama Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
i) Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi
binaannya;
j) Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional yang
menjadi binaannya;
k) Memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional yang
menjadi binaannya;
l) Melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya
setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang,
riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel
lainnya yang diperlukan;
m) Melakukan pemantauan, evaluasi Jabatan Fungsional yang menjadi
binaannya; dan
n) Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional kepada
Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional, paling sedikit 1
(satu) kali dalam setahun.
Tugas Pusat Analisis Determinan Kesehatan sebagai unit pembina jabatan
fungsional non kesehatan adalah:
a) Mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya
secara berkesinambungan;
b) Mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional yang menjadi binaannya;
c) Melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
d) Menetapkan Tim Penilai Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi
binaannya;
f) Mengusulkan peserta uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi
binaannya;
Laporan Kinerja (LKJ)254
g) Melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya
setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang,
riwayat pendidikan, riwayat pelatihan Jabatan Fungsional terkait dan variabel
lainnya yang diperlukan;
h) Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara
berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Unit
yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional dengan tembusan
Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait;
i) Memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya; dan
j) Melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi
binaannya.
A.4.1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Pengertian Jabatan Fungsional Analis Kebijakan menurut Permenpan No.45
tahun 2019 adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis
kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Analis Kebijakan adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan
Daerah.
Jabatan fungsional Analis Kebijakan di atur di dalam Permenkes No.45 tahun
2013 tentang Jabatan Fungsional Analis kebijakan dan Angka Kreditnya.
Instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah Lembaga
Administrasi Negara (LAN), PADK menjadi unit pembina jabatan fungsional
Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Di tahun 2019 terkait dengan pembinaan jabatan fungsional Analis Kebijakan
adalah:
a) Inpassing Jabatan fungsional Analis Kebijakan
b) Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
c) Pengangkatan dan Pelatikan jabatan fungsional Analis Kebijakan
➢ Inpassing Jabatan Fungsional Analis Kebijakan:
Selama tahun 2019 Penyelenggaraan uji kompetensi inpassing jabatan
fungsional Analis Kebijakan telah dilakukan selama 3 kali yaitu :
Laporan Kinerja (LKJ)255
No. TanggalPenyelenggaraan
LokasiPenyelenggaraan Jumlah Peserta
1. 18 Juni 2019 Kantor LAN Jakarta 12 orang
2. 1 Agustus 2019 Kantor LAN Jakarta 4 orang
Rekapitulasi Jumlah yang sudah lulus uji kompetensi inpassing Analis Kebijakan
tahun 2019:
NO SATKER JUMLAHUSULAN BATAL LULUS TIDAK
LULUS
Sekretariat Jenderal
1 Pusat Analisis DeterminanKesehatan 3 /3
2 Biro Hukum dan Organisasi 2 2
3 Biro Umum 2 1/1
4 Pusat Data dan Informasi 2 1 1
Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan
5 Sekretariat Badan Litbangkes 2 1 1
Direktorat JenderalPencegahan danPengendalian Penyakit
6 Sekretariat Ditjen. Pencegahandan Pengendalian Penyakit 1 1
7 Direktorat P2 MasalahKesehatan Jiwa dan NAPZA 3 3
Direktorat JenderalKesehatan Masyarakat
8 Direktorat Promosi Kesehatandan Pemberdayaan Masyarakat 2 2
Laporan Kinerja (LKJ)256
Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan
9 Direktorat Fasilitas PelayananKesehatan 2 2
Inspektorat Jenderal
10 Sekretariat Inspektorat Jenderal 1 1
Jumlah 20 4 10 2
Jumlah pejabat fungsional Analis Kebijakan yang sudah menerima SK
pengangkatan sebagai Analis Kebijakan melalui proses inpassing:
No Jenjang Jumlah
1 Analis Kebijakan Ahli Utama 2
2 Analis Kebijakan Ahli Madya 1
3 Analis Kebijakan Ahli Muda 18
4 Analis Kebijakan Ahli Pertama 17
Jumlah 38
Keberadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian
Kesehatan:
No. Unit Utama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
Laporan Kinerja (LKJ)257
A.4.2. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan (Adminkes)
Pengertian Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan (Adminkes) menurut
Kepmenpan No.42 tahun 2000 adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas,
wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan,
akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan;
Tahun 2019 Pembinaan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan yang
dilakukan Pusat Analisis Determinan Kesehatan adalah:
a) Pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di
kantor pusat dan daerah
b) Rakor pembinaan jabatan fungsional Administrator Kesehatan wilayah
Barat,Tengah dan Timur
c) Peningkatan kompetensi jabatan fungsional Administrator Kesehatan
d) Pembentukan organisasi jabatan fungsional Administrator Kesehatan
e) Rapat Revisi Kurikulum, tunjangan jabatan fungsional Administrator
Kesehatan.
1 Sekretariat Jenderal 1 11 1 1
2 Inspektorat Jenderal 1 1 0 0
3 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3 0 0 0
4 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 0 0 0
5 Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
0 0 0 0
6 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
0 0 0 0
7 Badan Litbangkes 1 0 0 0
8 Badan PPSDM Kesehatan
9 16 2 1
Total 16 28 3 2
Laporan Kinerja (LKJ)258
Rapat Koordinasi pembinaan Jabatan Fungsional Administrator
Kesehatan terbagi dalam 3 wilayah yaitu wilayah barat, wilayah tengah dan
wilayah timur yang berlangsung di 3 kota yaitu:
Wilayah barat di jakarta, wilayah tengah di yogyakarta, wilayah timur di
Surabaya yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota,
Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit vertikal Kementerian Kesehatan,
Balai Besar Kesehatan serta Balai Pelatihan Kesehatan di Indonesia.
Selama tahun 2019 Pusat Analisis Determinan Kesehatan telah
mengeluarkan surat Rekomendasi Usulan Kebutuhan/ formasi Administrator
Kesehatan :
NO INSTITUSI ADMINKESPERTAMA
ADMINKESMUDA
ADMINKESMADYA TOTAL
1Dinas Kesehatan KabupatenSukabumi 10 17 0 27
2 Dinas Kesehatan Kota Pariaman 13 9 1 23
3 Dinas Kesehatan ProvinsiSumatera Selatan 2 2 0 4
4 Dinas Kesehatan Kota Pekan Baru 8 9 0 17
5 Dinas Kesehatan KabupatenWonosobo 3 0 0 3
6 Dinas Kesehatan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung 0 2 0 2
7 Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 4 5 0 9
8 Dinas Kesehatan KabupatenBandung 3 12 3 18
NO INSTITUSI ADMINKESPERTAMA
ADMINKESMUDA
ADMINKESMADYA TOTAL
9 Sekretaris Daerah ProvinsiKalimantan Barat 0 0 1 1
10 RSUD Mandau 1 2 0 3
11 Dinas Kesehatan Kota Jambi 0 0 1 1
12 RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi 3 0 2 5
Laporan Kinerja (LKJ)259
13 Dinas Kesehatan Kota Solok 5 7 0 12
14 Dinas Kesehatan ProvinsiSumatera Selatan 1 2 0 3
15 Dinas Kesehatan ProvinsiSumatera Selatan
1 1 0 2
16 Dinas Kesehatan ProvinsiSumatera Selatan 0 4 0 4
17 Dinas Kesehatan ProvinsiSumatera Selatan 0 1 0 1
18 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak 1 0 0 1
19 Dinas Kesehatan Provinsi SulawesiSelatan 0 5 2 7
20 Lubuklinggau 1 4 0 5
21 Dinas Kesehatan ProvinsiSumatera Barat
3 6 0 9
22 Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 5 12 1 18
23 Dinas Kesehatan Kota Depok 1 1 1 3
24 Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas 4 6 6 16
25 Badan Kepegawaian DaerahSidoarjo 6 0 0 6
26 Dinas Kesehatan Kota Dumai 5 7 0 12
27 Dinas Kesehatan Purworejo
28 Dinas Kesehatan KabupatenGrobogan 0 3 2 5
29 Dinas Kesehatan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung 1 3 1 5
81 120 21 222
Jumlah pejabat fungsional Administrator Kesehatan yang sudah diangkat melalui
proses inpassing di Lingkungan Kementerian Kesehatan:
No Jenjang Jumlah
Laporan Kinerja (LKJ)260
B. Analisis Capaian Kinerja 20191. Definisi Operasional Indikator
Berdasarkan Dokumen RENSTRA/Perjanjian Kinerja, Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan, menetapkan 2 (dua) indikator dalam mencapai
sasaran hasil programnya, yaitu:
a) Hasil kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
b) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya.
Pusat Analisis Determinan Kesehatan dalam mendukung program
Kementerian Kesehatan mempunyai indikator yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA, yaitu: Hasil Analisis Kebijakan Yang Disusun Untuk Peningkatan
Pembangunan Kesehatan”
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019
a) Hal-hal yang yang mempengaruhi pencapaian target- Adanya tugas lain yang mendesak diluar output PADK sesuai arahan
dari pimpinan.
- Penyerapan kegiatan paket meeting yang tidak sesuai dengan
perencanaan (undangan peserta dll), penyerapan belanja modal tidak
maksimal karena gagal lelang, revisi anggaran yang menyesuaikan
dengan situasi yang ada
b) Permasalahan
- Ketidaksesuaian antara jadwal dengan RPK/RPD
- Kurang dukungan Lintas Sektor/Program
c) Pemecahan Masalah
- Fokus dalam mengerjakan output
- Kerjasama antar lintas program/sektor yang mendukung pelaksanaan
1. Administrator Kesehatan Ahli Pertama 2 orang
2. Administrator Kesehatan Ahli Muda 11 orang
3. Administrator Kesehatan Ahli Madya 5 orang
Total 18 orang
Laporan Kinerja (LKJ)261
penyerapan anggaran
- Arahan pimpinan yang mendukung penyerapan belanja barang sesuai
dengan ouput dan kegiatan PADK. Kerjasama antar lintas program/sektor
yang mendukung pelaksanaan penyerapan anggaran
- Fleksibilitas regulasi dalam pencapaian kinerja terkait anggaran
d) Rencana Tindak Lanjut
- Menyesuaikan jadwal dengan RPK/RPD
C. Sumber Daya/Realisasi Anggaran
Pusat Analisis Determinan Kesehatan didukung oleh beberapa sumber daya
dalam mencapai kinerjanya. Sumber daya tersebut, antara lain adalah
Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana Prasarana.
1. Sumber Daya ManusiaPusat Analisis Determinan Kesehatan memiliki jumlah personil pegawai 56
orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 47 orang dan pegawai
honorer 8 orang, dengan rincian sebagai berikut:
a) Menurut Jabatan
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Grafik 1.
b) Menurut Pendidikan:
Jumlah pegawai berdasarkan golongan, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
AnalisKebijakan
Ahli Utama
AnalisKebijakan
Ahli Madya
AnalisKebijakanAhli Muda
Jumlah 1 1 4
012345
JABATAN
Laporan Kinerja (LKJ)262
Grafik 2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
c) Berdasarkan Golongan
Jumlah pegawai
berdasarkan golongan,
dapat dilihat pada
grafik di bawah ini:
Grafik 3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
d) Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu, dapat dilihat pada
grafik di bawah ini:
Grafik 4.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu
AnalisKebijakan
AhliUtama
AnalisKebijakan
AhliMadya
AnalisKebijakan
AhliMuda
AnalisKebijakan
AhliPertama
Administrator
Kesehatan Ahli…
Jumlah 1 1 4 1 2
012345
Pendidikan
Bendahara25%
PenataLaporan
Keuangan75%
Golongan
Laporan Kinerja (LKJ)263
e) Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum (JFU)
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu, dapat dilihat pada
grafik di bawah ini:
Grafik 5.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Umum
2. Sumber Daya AnggaranPada tahun 2019 DIPA Pusat Analisis Determinan Kesehatan sebesar
Rp.18.366.405.000,- yang bersumber dari APBN.
Tabel 6
Sumber daya anggaran (dalam ribuan)
1 3 3 3 2 2
10
1 1
Jabatan Fungsional Umum
No. IndikatorKinerja
Anggaran2016 2017 2018 2019
0
2
4
6
8
10
12
Bendahara
Penata LaporanKeuangan
Analis Kepegawaian
Perencana
Pranata Komputer
Arsiparis
Laporan Kinerja (LKJ)264
Realisasi Anggaran
Alokasianggaran
sesuai DIPA
2016 2017 2018
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
[5831.001]
KebijakanPembangunanKesehatanBerdasarkanAnalisisDeterminanKesehatan [HasilAnalisis]
22.577.836.000 19.640.942.202 6.603.352.000 6.304.527.940 10.948.660.000 9.206.818.705
[5831.002]
RS Vertikal yangmelaksanakanRevolusi MentalBidangKesehatan
1.636.373.000 1.501.137.963 2.066.560.000 1.677.379.738
[5831.951]
Layanan Internal(Overhead)[Bulan Layanan]
3.239.700.000 1.980.172.300 2.400.071.000 2.333.338.450 4.513.832.000 2.823.271.565
[5831.994]
LayananPerkantoran[Bulan Layanan]
1.941.042.000 1.742.471.444 1.528.942.000 1.502.123.806 1.858.640.000 1.609.730.299
TOTAL 27.758.578.000 23.363.585.946 12.168.738.000 11.641.128.159 19.387.692.000 15.326.200.307
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Hasil analisis
kebijakanyang disusununtuk peningkatanpembangunankesehatan
27.758.578 12.168.738 19.387.692 18.366.405
Laporan Kinerja (LKJ)265
Alokasi anggaran sesuai DIPA2019
Anggaran Realisasi
[5831.001]
10.122.699.000 8.235.784.728Kebijakan Pembangunan Kesehatan Berdasarkan Analisis Determinan Kesehatan[Hasil Analisis]
[5831.002]1.826.646.000 1.588.357.963
RS Vertikal yang melaksanakan Revolusi Mental Bidang Kesehatan
[5831.951]1.904.352.000 1.653.069.517
Layanan Sarana dan Prasaranan Internal
[5831.951]
2.452.160.000 1.962.113.717Layanan Internal (Overhead)
[Bulan Layanan]
[5831.994]
2.060.548.000 1.863.491.419Layanan Perkantoran
[Bulan Layanan]
TOTAL 18.366.405.000 15.302.817.344
No Kode & Nama(Kegiatan dan OutputKegiatan)
TAHUN 2016
Vol AlokasiAnggaran
Anggaran Fisik KinerjaTotalRealisasi Kinerj
aRealisasi Kinerja
1 5831Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan5831.040Analisis KebijakanPembangunanKesehatan
9 22.577.836.000 19.640.942.202 86,99% 9 9 100
5831.041Dukungan LayananManajemen (BulanLayanan)
1 3.239.700.000 1.980.172.300 61,12% 1 1 100
5831.994Layanan Perkantoran
1 1.941.042.000 1.742.471.444 89,77% 1 1 100
Total 27.758.578.000 23.363.585.946
84,17%
Laporan Kinerja (LKJ)266
No Kode & Nama(Kegiatan dan OutputKegiatan)
TAHUN 2017
Vol AlokasiAnggaran
Anggaran Fisik KinerjaTotalRealisasi Kinerja Realisasi Kinerja
1 5831Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
5831.001Analisis KebijakanPembangunanKesehatan
9 6.603.352.000 6.304.527.940 95% 9 9 100
5831.002RS Vertikal yangmelaksanakanRevolusi MentalBidangKesehatan
10 1.636.373.000 1.501.137.963 92% 10 10 100
5831.951Dukungan LayananManajemen (BulanLayanan)
1 2.400.071.000 2.333.338.450 97% 1 1 100
5831.994Layanan Perkantoran
1 1.528.942.000 1.502.123.806 98% 1 1 100
Total 12.168.738.000 11.641.128.159 96%
NoKode & Nama(Kegiatan dan OutputKegiatan)
TAHUN 2018
VolAlokasiAnggaran
Anggaran Fisik KinerjaTotalRealisasi Kinerja Realisa
siKinerja
1 5831Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan5831.001Analisis KebijakanPembangunanKesehatan
10 10.948.660.000 9.206.818.705 84% 10 10 100
5831.002RS Vertikal yangmelaksanakanRevolusi MentalBidang Kesehatan
10 2.066.560.000 1.677.379.738 81% 10 10 100
5831.970Dukungan LayananManajemen(Bulan Layanan)
1 4.513.832.000 2.832.271.565 63% 1 1 100
5831.994Layanan Perkantoran
1 1.858.640.000 1.609.730.299 87% 1 1 100
Total 19.387.692.000
15.326.200.307
79%
Laporan Kinerja (LKJ)267
No Kode & Nama(Kegiatan dan OutputKegiatan)
TAHUN 2019
Vol AlokasiAnggaran
Anggaran Fisik KinerjaTotalRealisasi Kinerja Realisasi Kinerja
1 5831Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan5831.001Analisis KebijakanPembangunanKesehatan
10 10.122.699.000 8.235.784.728 81% 10 10 100
5831.002RS Vertikal yangmelaksanakanRevolusi MentalBidang Kesehatan
13 1.826.646.000 1.588.357.963 87% 13 13 100
5831.951Layanan Prasarana danPrasarana Internal
1 1.904.352.000 1.653.069.517 87% 1 1 100
5831.951Layanan DukunganManajemen(Bulan Layanan)
1 2.452.160.000 1.962.113.717 80% 1 1 100
5831.994Layanan Perkantoran
1 2.060.548.000 1.863.491.419 90% 1 1 100
Total 18.366.405.000
15.302.817.344
83,32%
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Berdasarkan neraca Barang Milik Negara (BMN) tahun 2019,
sumber daya sarana dan prasarana di Pusat Analisis Determinan
Kesehatan adalah sebagai berikut:
Tabel 7
Sumber daya sarana dan prasarana Tahun 2019
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN1 2 3
117111 Barang Konsumsi 203.629.515
132111 Peralatan dan Mesin 5.931.324.061
135111 Aset Tetap dalam Renovasi 0
135121 Aset Tetap Lainnya 6.325.000
Laporan Kinerja (LKJ)268
136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 49.280.000
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (4.384.832.486)
162121 Hak Cipta 1.875.000.000
162151 Software 1.269.672.545
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 0
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasipemerintahan
1.191.161.800
169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidakdigunakan dalam operasi
(1.190.751.800)
169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta (94.923.135)
169315 Akumulasi Amortisasi software (896.783.858)
J U M L A H 3.959.101.642
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pusat Analisis Determinan Kesehatan sebagai satuan kerja dibawah
Sekretariat Jenderal dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama kinerja
Pusat Analisis Determinan Kesehatan dalam meningkatkan hasil analisis
kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan akan
sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Pusat Analisis Determinan
Kesehatan. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan
penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu
sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap
pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Pusat Analisis Determinan Kesehatan
melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan
sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan
sumber daya manusia, secara umum Pusat Analisis Determinan Kesehatan
langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan
dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai
tupoksi masing-masing, dimana setiap harinya Pegawai di Pusat Analisis
Determinan Kesehatan membuat Laporan Kinerja. Sedangkan untuk analisis
atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Pusat Analisis
Determinan Kesehatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan
kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efesien.
Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang
hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efesien terlihat dari adanya penghematan
Laporan Kinerja (LKJ)269
anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau
outcome yang dihasilkan. Penggunaan Sumber Dana tidak terlepas dari
pemenuhan sumber dana. Pusat Analisis Determinan Kesehatan terus
berinovasi untuk pemenuhan sumber dana. Pengukuran tingkat capaian kinerja
Pusat Analisis Determinan Kesehatan tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Determinan Kesehatan
dengan realisasinya.
Sandingan Realisasi Anggaran dengan Alokasi Anggaran
- Harga penyelengaraan paket meeting dapat ditekan
-Ketidakhadiran peserta sesuai undangan dalam acara paket meeting,
menambah sisa mati yang terjadi pada akhir tahun anggaran
sehingga tidak dapat dioptimalisasi menjadi kegiatan lain.
10. PENINGKATAN KESEHATAN JEMAAH HAJICapaian kegiatan kesehatan jemaah haji dapat dijelaskan melalui
gambaran capaian satu indikator yaitu Persentase Jemaah Haji yangMendapatkan Pembinaan Istithaah (kemampuan) Kesehatan Haji. Caraperhitungan yaitu dari jumlah jemaah haji yang telah mendapat penilaianistithaah kesehatan haji paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pertamajemaah tiba di embarkasi dibagi kuota jemaah haji tahun berjalan dikali100% berdasarkan data siskohatkes.
Perbandingan target dan capaian tahun 2015 sd 2019 dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel 3.69Target dan Capaian IKK Persentase Jemaah Haji
Yang Mendapatkan Pembinaan Istithaah Kesehatan HajiTahun 2015 -2019
No IKK 2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R1. Persentase
Jemaah HajiyangMendapatkanPembinaanIstithaahKesehatanHaji
60%
60%
65%
65,68%
70%
84,90%
75%
102,90%
80%
95,13
Laporan Kinerja (LKJ)270
Berdasarkan Renstra Kemenkes Indikator Target kinerja Pusat
Kesehatan Haji adalah Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan
Istithaah kesehatan haji dengan cara perhitungan Jumlah jemaah haji yang telah
mendapat penilaian istithaah kesehatan haji paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum hari pertama jemaah tiba di embarkasi dibagi quota jemaah haji tahun
berjalan dikali 100% berdasarkan data Siskohatkes. Dimana target tahun 2019
adalah 80%.
Dari jumlah total jemaah haji regular Indonesia 214.000 orang, sehingga
penghitungan jemaah yang mendapat penilaian istithaah kesehatan haji paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pertama jemaah tiba di embarkasi pada tahun
2019 adalah 80% x 214.000 = 171.200 jemaah.
Tabel Error! No text of specified style in document..1. Cakupan Entry
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
Per-Tanggal 6 Juni 2019 (satu bulan sebelum operasional)
Laporan Kinerja (LKJ)271
Berdasarkan data diatas 32 Propinsi sudah mencapai angka lebih dari
100%, hal ini disebabkan banyak jemaah yang melakukan pemeriksaan di luar
provisi asal jemaah. Selain itu jemaah cadangan juga sudah melakukan
pemeriksaan kesehatan haji Tahap II. Sehingga total pemeriksaan melebihi kuota
jemaah asal propinsi tersebut.
1 2 3 4 5
1 JATIM 36789 35706 103,03%
2 JABAR 40205 39198 102,57%
3 SUMSEL 7238 7115 101,73%
4 MALUT 1336 1321 101,14%
5 BANTEN 9906 9818 100,90%
6 JATENG 31102 30860 100,78%
7 SUMUT 8577 8531 100,54%
8 PAPUA 1397 1395 100,14%
9 LAMPUNG 7363 7355 100,11%
10 SULSEL 7734 7759 99,68%
11 NTB 4894 4912 99,63%
12 ACEH 4630 4651 99,55%
13 RIAU 5325 5359 99,37%
14 KALTENG 1907 1920 99,32%
15 DKI 8215 8302 98,95%
16 SULTENG 2222 2250 98,76%
17 MALUKU 1255 1272 98,66%
18 KALBAR 2718 2763 98,37%
19 DIY 3479 3537 98,36%
20 KALTIM 2784 2843 97,92%
21 SULTRA 2279 2341 97,35%
22 SUMBAR 4834 5005 96,58%
23 JAMBI 3156 3273 96,43%
24 KEPRI 1451 1505 96,41%
25 SULBAR 1706 1773 96,22%
26 GORONTALO 1123 1178 95,33%
27 BENGKULU 1848 1940 95,26%
28 KALSEL 3953 4155 95,14%
29 BABEL 1255 1335 94,01%
30 PAPUA BARAT 887 951 93,27%
31 SULUT 819 882 92,86%
32 NTT 858 965 88,91%
33 BALI 924 1054 87,67%
34 KALTARA 567 776 73,07%
214736 214000 100,34%
214736 214000 100,34%TOTAL
NASIONAL
NO PROVINSI JEMAAHPEMERIKSAAN
KESEHATANKUOTA SESUAI PMA CAKUPAN ENTRY
Laporan Kinerja (LKJ)272
Gambar Error! No text of specified style in document..1. Cakupan
Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Reguler Tahun 2019/1440 H
Dari data grafik diatas Pusat Kesehatan Haji sudah mencapai indikator dalam
Renstra dengan angka 100,34%. Dengan demikian capaian sudah melebihi
target yang ditetapkan yakni 80%.
Capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2019 ini tidak terlepas dari dukungan
seluruh tenaga pemeriksa kesehatan jemaah haji di setiap Puskesmas, Rumah
Sakit di Tiap Kabupaten/ Kota di Indonesia, Selain itu dukungan dibidang teknis
maupun non teknis serta adanya dukungan dari stakeholders/mitra kerja dengan
Kementerian Agama. Dimana hasil pemeriksaan ke dua, yakni penetapan
Istithaah Kesehatan pada Jemaah menjadi dasar dalam pelunasan biaya ibadah
jemaah haji.
Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Hajia. Sosialisasi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji
Hal-hal yang mempengaruhi Pencapaian Target
Laporan Kinerja (LKJ)273
Pelaksanaan Sosialisasi Istitha’ah tahun 2019 awalnya direncanakan
di 20 lokasi (dengan sasaran jemaah sebanyak 3.000 orang) bersama Komisi
IX DPR-RI direvisi menjadi 18 lokasi. Target dari 18 lokasi adalah 2.700
jemaah haji namun setelah dilaksanakan kegiatan, Jemaah haji yang hadir
sebanyak 2.930 orang (melebihi target). Pengurangan jumlah lokasi dari 20
lokasi menjadi 18 lokasi ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
Permasalahan:
1) Anggaran yang terbatas dalam menjalankan program kesehatan haji
terutama untuk pembinaan kesehatan jemaah haji.
2) Penetapan waktu pelaksanaan yang menyesuaikan jadwal Komisi IX
DPR-RI sehingga jadwal yang sudah disusun dapat berubah sewaktu-
waktu.
3) Mengumpulkan calon jemaah kabupaten/kota dengan alamat tinggal
berjauhan.
4) Pelaksanaan kegiatan bertepatan pada hari kerja sehingga beberapa
Jemaah Haji datang terlambat dan tidak sempat melakukan pengukuran
kebugaran.
5) Lokasi untuk pengukuran kebugaran tidak luas sehingga tim kesjaor
dinkes kab/kota tidak bisa mengerjakan secara serentak dan memerlukan
pengulangan yang memakan waktu yang lama.
6) Beberapa Jemaah haji tidak bersedia dilakukan pengukuran kebugaran
karena sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran kebugaran di
Puskesmas.
7) Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target semula.
Pemecahan Masalah:
1) Dukungan dan komitmen yang kuat dari Kementerian Kesehatan dalam
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji
2) Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Komisi IX DPR-RI.
3) Berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota dan KBIH.
4) Berkoordinasi dengan pengelola haji di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Rencana Tindak Lanjut:
1) Melakukan Sosialisasi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji di seluruh
kabupaten/kota dengan prioritas kabupaten/kota yang memiliki jemaah
haji risiko tinggi kesehatan terbanyak.
Laporan Kinerja (LKJ)274
2) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola haji di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
3) Berkoordinasi lebih awal dengan lintas program terkait dengan Biro
Perencanaan dan Anggaran terkait kegiatan Kemitraan dengan Komisi IX
DPR-RI.
4) Melakukan Advokasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk menyediakan anggaran dan melaksanakan
pembinaan kesehatan Jemaah Haji secara terpadu.
5) Membuat media promosi dan edukasi kesehatan bagi Jemaah haji.
6) Membuat buku manasik kesehatan haji.
b. Pemantauan Hygiene Sanitasi Asrama Haji dan Katering Bagi Jemaah Haji
Permasalahan:
Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat
dan Kementerian Agama yang mengurus Katering dan Asrama Haji.
Pemecahan Masalah:
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah
setempat dan Kementerian Agama yang mengurus Katering dan Asrama
Haji.
Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan pertemuan koordinasi dan monitoring evaluasi dengan melibatkan
institusi terkait.
c. Kemitraan dengan Asosiasi dan atau praktisi Haji Umrah (Sosialisasi Hasil
Ijtima MUI).
Hal-hal yang mempengaruhi Pencapaian Target :
1) Ketersediaan anggaran.
2) Koordinasi dengan instansi terkait.
3) Peningkatan pemahaman masyarakat
Permasalahan :
Sosialisasi Ijtima belum dilaksanakan
Pemecahan Masalah
Laporan Kinerja (LKJ)275
1. Mewajibkan dokter PIHK untuk melakukan pembinaan terhadap jemaah
haji PIHK sejak awal.
2. Menyiapkan pelatihan untuk dokter PIHK.
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji pada
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Rencana Tindak Lanjut
Memperkuat dukungan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji dari
organisasi profesi, ulama, organisasi masyarakat dan akademisi melalui
pertemuan koordinasi lebih lanjut.
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan KesehatanHaji.
Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target:
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2018 tentang Rekrutmen TKHI,
PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, dan TPK dalam Penyelenggaraan
Kesehatan Haji.
2) Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rekrutmen TKHI.
3) Sistem pengelolaan obat dan perbekkes haji di Arab Saudi menggunakan
sistem push distribution. Obat dan perbekalan kesehatan disiapkan dalam
bentuk paket untuk kloter, sektor, apotek KKHI, tim mobile/bandara, Tim
Promotif dan Preventif (TPP), dan tim gerak cepat (TGC). Obat dan
perbekalan kesehatan didistribusikan tanpa harus menunggu permintaan
terlebih dahulu.
Permasalahan.
1) Adanya beberapa petugas yang gagal berangkat karena hamil atau
kepentingan pribadi (melanjutkan Pendidikan).
2) Penambahan kuota Jemaah Haji sebanyak 10.000 orang yang berimplikasi
terhadap penambahan petugas.
3) Adanya pengajuan obat di luar formularium obat kesehatan haji.
Pemecahan Masalah.
1) Mengganti petugas yang gagal berangkat dengan petugas yang pernah
bertugas sebelumnya.
2) Menambah sumber daya sesuai penambahan jumlah kuota Jemaah Haji.
Laporan Kinerja (LKJ)276
3) Sosialisasi formularium obat-obatan kesehatan haji dan kebijakan pembelian
obat di Arab Saudi secara langsung.
Rencana Tindak Lanjut.
1) Surat pernyataan bersedia dikenakan sanksi bila melanggar surat pernyataan
tidak hamil.
2) Sosialisasi formularium obat-obatan kesehatan haji dalam workshop
kesehatan haji.
Sumber Daya/Realisasi Anggaran1.1.Sumber Daya Manusia1.1.1.
Profil Sumber Daya Manusia Pusat Kesehatan Haji1.1.2.
Pada tahun 2019 jumlah pegawai Pusat Kesehatan Haji mengalami
peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya (tabel 3.19). Peningkatan ini
disebabkan karena adanya tambahan personil pegawai dalam rangka
percepatan program kesehatan haji.
Tabel Error! No text of specified style in document..2. Komposisi PegawaiPusat Kesehatan Haji tahun 2018 – 2019
No Jenis Pegawai 2018 2019
1 PNS 60 63
2 Pegawai Pemerintah Non PNS/Honorer diIndonesia
5 8
3 Pegawai Pemerintah Non PNS/Honorer diArab Saudi
6 6
Total 71 77
Gambar Error! No text of specified style in document..2. Komposisi PegawaiPusat Kesehatan Haji tahun 2018 – 2019
Tabel Error! No text of specified style in document..3. Komposisi PegawaiBerdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2019
Laporan Kinerja (LKJ)277
No Jenjang Pendidikan PNSHonorer
Indonesia Arab SAudi
1 SMP/SMA - 4 5
2 Akademi/Diploma 6 - -
3 S1 18 2 1
4 S2 35 2 -
5 S3 4 - -
Jumlah 63 8 6
Gambar Error! No text of specified style in document..3. Komposisi PegawaiBerdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2019
Tabel Error! No text of specified style in document..4. Komposisi PegawaiBerdasarkan Jabatan tahun 2019
No Jenis Jabatan Jumlah
1 Jabatan Struktural 11
2 Jabatan Fungsional 3
3 Jabatan Pelaksana 59
Total 63
Tabel Error! No text of specified style in document..5. Komposisi PegawaiBerdasarkan Jenis Kelamin tahun 2019
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 37 58,73%
2 Perempuan 26 41,27%
Total 63 100%
Tabel Error! No text of specified style in document..6. Komposisi Pegawai(PNS) Pusat Kesehatan Haji Berdasarkan Kategori Usia
Laporan Kinerja (LKJ)278
No Kelompok Usia 2019
1 < 31 tahun 0
2 31 – 40 tahun 22
3 41 – 50 tahun 25
4 51 – 58 tahun 16
Total 63
Perencanaan Sumber Daya Manusia Pusat Kesehatan Haji.1.1.3.
Pusat Kesehatan Haji merencanakan jumlah pegawai dengan
mempertimbangkan strategi, kebijakan program kesehatan haji, jumlah pegawai
yang akan pensiun dan kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan di Pusat
Kesehatan Haji. Pada Tahun 2019 terdapat 4 orang pegawai baru yang berasal
dari Instansi dan unit utama Kementerian Kesehatan dan instansi daerah.
Komposisi pegawai baru tahun 2019 adalah:
Tabel Error! No text of specified style in document..7. Komposisi PegawaiBaru Pusat Kesehatan Haji Tahun 2019
No PegawaiBaru
Pendidikan Asal Instansi
D3 S1 S2 S3 Pusat UPT.Pusat
DinasKesehatan
RumahSakit
Daerah
1 PNS 0 1 2 1 1 1 1 1
Total 0 1 2 1 1 1 1 1
Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusat Kesehatan Haji1.1.4.
Pengembangan kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan pegawai Pusat Kesehatan Haji. Adanya program
inpassing Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) juga mewajibkan adanya pelatihan
kompetensi. Adapun pengembangan kompetensi yang terlah dilaksanakan
selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)279
Tabel Error! No text of specified style in document..8. Pelatihan/WorkshopKompetensi Fungsional dan Teknis Pegawai Pusat Kesehatan Haji tahun 2019
Adanya rencana penataan ASN ke dalam jabatan fungsional Pusat Kesehatan
Haji telah menyusun matriks rencana penempatan berdasarkan Analisa Beban
Kerja (ABK) dan peta jabatan mengacu pada syarat kualifikasi pendidikan D3
dan S1. Adapun distribusi rencana penempatan ASN dapat dilihat pada tabel
berikut:
NO NAMA Diklat PELAKSANA DIKLAT
1 Dian Yudianto,S.Si,Apt.Mkes Administrator Kesehatan Ahli BBPK Batam
2 dr. Enny Nuryanti,MKM Administrator Kesehatan Ahli BBPK Batam
3 dr.Agus Sultoni,MMRS Administrator Kesehatan Ahli BBPK Batam
4 dr.Karmijono Pontjo W,MPH Administrator Kesehatan Ahli BBPK Batam
5 Maman Haerurohman,SKM,MKM Administrator Kesehatan Ahli BBPK Batam
6 dr. Novitasari Nurlaila Administrator Kesehatan Ahli BBPK Batam
7 Tri Widiyani, SKM, M.Kes Administrator Kesehatan Ahli BBPK Batam
8 H.Abdul Hafiz,SKM,Mkes. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli BBPK Cikarang
9 Esny Burase,SKM. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli BBPK Cikarang
10 Hj. Siti Kunjanaeni,S.Kep.Ns,Mkes Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli BBPK Cikarang
11 Elvi Puriatarza,SKM. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli BBPK Cikarang
12 Dian Septika Sari,SKM,MM Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli BBPK Cikarang
13 dr. Ade Irma Rosiani,MKM Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli BBPK Cikarang
14 Alfred A.M.Saleh, SKM, MPH Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli BBPK Cikarang
15 Najmi Komariyah,SKM,MKM Epidemiolog Kesehatan Ahli BBPK Ciloto
16 Dedy Kurniawan,SKM,MKM. Epidemiolog Kesehatan Ahli BBPK Ciloto
17 Endah Gina Faziah, SKM, M.Kes. Epidemiolog Kesehatan Ahli BBPK Ciloto
18 Arif Budiarto,A.Md. Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) Gel 2 dan 3 BBPK Ciloto
19 dr. Novitasari Nurlaila Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) Gel 2 dan 3 BBPK Ciloto
20 Harun Al Rasid Sulaiman,SKM Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) Gel 2 dan 3 BBPK Ciloto
21 Sri Dalyanti,SKM Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) Gel 2 dan 3 BBPK Ciloto
22 Arif Budiarto,A.Md. Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) Gel 2 dan 3 BBPK Ciloto
23 Dian Septika Sari,SKM,MM Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) Gel 2 dan 3 BBPK Ciloto
24 Elvi Puriatarza,SKM. Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK) Gel 2 dan 3 BBPK Ciloto
Laporan Kinerja (LKJ)280
Selain pelatihan kompetensi dan workshop, program pengembangan lain adalah
dengan mengikutsertakan pegawai Pusat Kesehatan Haji pada program Tugas
Belajar, adapun Pegawai yang mengikuti Tugas belajar tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
Tabel Error! No text of specified style in document..9. Daftar Pegawai TugasBelajar Tahun 2019
No Jenjang pendidikan Jurusan TahunMasuk Tahun Lulus Jumlah
1 S2 Gizi klinik 2018 Sedangberlangsung
1 orang
Untuk meningkatkan pengetahuan pegawai Pusat Kesehatan Haji juga telah
melaksanakan beberapa pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman pegawai pusat kesehatan haji mengenai peraturan, hukum sebagai
ASN, etika berorganisasi dll. Adapun kegiatannya antara lain:
1) Pertemuan penyusunan SKP Pusat Kesehatan Haji tahun 2019.
Pertemuan dilaksanakan pada 16 s/d 17 Januari 2019 dengan jumlah
peserta sebanyak 56 orang.
2) Pertemuan progress pengadaan barang/jasa Pusat Kesehatan Haji, pada
11 Januari 2019 di Hotel Puri Denpasar dan 26 Januari 2019 hotel Santika
Jakarta dengan jumlah peserta 25 orang
3) Pertemuan dalam rangka orentasi pegawai pusat kesehatan haji di Hotel
sentul Bogor pada 16 s/d 18 Maret 2019 dengan jumlah peserta 70 orang.
4) Pertemuan Tindak lanjut LHP Itjen di Hotel Puri denpasar Jakarta pada Mei
2019 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
5) Pertemuan SIHARKA di Hotel Wyndham Jakarta pada Juni 2019 dengan
jumlah peserta 30 orang
6) Pertemuan Pengelolaan Arsip dalam rangka GNSTA Pusat Kesehatan Haji
di Hotel Salak Bogor pada 7 s/d 9 Agustus 2019 dengan jumlah peserta 30
orang.
7) Pertemuan Analisis Beban Kerja Pusat Kesehatan Haji di Hotel RA
Simatupang Jakarta pada 11 s/d 13 September 2019 dengan jumlah
Laporan Kinerja (LKJ)281
peserta 25 orang.Pertemuan dilaksanakan pada 6 Februari 2018 dengan
jumlah peserta sebanyak 56 orang.
Sumber Daya Anggaran1.1.5.
Sumber daya anggaran Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2019
bersumber dari DIPA APBN dengan sumber dana adalah rupiah murni yang
terdapat pada 2 (dua) kantor bayar yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta VII dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPH).
Anggaran Pusat Kesehatan Haji tahun 2019 sebesar Rp.302.664.672.000,-.
dipergunakan untuk kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji. Pembiayaan
tersebut diantaranya untuk biaya operasional pelayanan kesehatan haji,
penyediaan sarana dan prasarana Klinik Kesehatan Haji, serta penugasan 2.027
tenaga kesehatan jemaah haji termasuk tenaga pendukung kesehatan yang di
rekrut di Arab Saudi. Selain itu pagu anggaran dipergunakan untuk Pembinaan
Kesehatan Haji, Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Perkantoran.
Realisasi anggaran s/d 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp
283.984.894.663,- atau 93.83% dari total pagu anggaran, pagu anggaran terdiri
dari 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja barang dan modal. Realisasi belanja
barang sebesar Rp 279.793.256.443 atau 93.86% dari total pagu anggaran dan
realisasi belanja modal sebesar Rp 4.191.638.220, - atau 91.31% dari total pagu
anggaran. Uraian pagu dan realisasi per komponen kegiatan disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
Laporan Kinerja (LKJ)282
Tabel Error! No text of specified style in document..10. Realisasi AnggaranPusat Kesehatan Haji Tahun 2019
Laporan Kinerja (LKJ)283
Terlihat dari tabel diatas bahwa sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi
terdiri dari sisa pelaksanaan kegiatan dan sisa kegiatan pengadaan barang/jasa.
Anggaran dekonsentrasi digunakan untk kegiatan surveilans kesehatan
haji dan orientasi pemeriksaan dan pembinaan Jemaah haji. Surveilans
kesehatan haji terdiri dari kegiatan rekrutmen TKHI, pengadaan seragam TKHI,
cetak K3JH, honor petugas siskohatkes dan pembinaan kabupaten/kota.
Orientasi pemeriksaan dan pembinaan Jemaah haji berupa kegiatan pertemuan
pilot pembinaan kesehatan haji dengan pengukuran kebugaran pada Jemaah
haji. Anggaran dekonsentrasi tahun 2019 sebesar RP 11.999.999.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 10.988.271.626 atau sebesar 91,65%. Realisasi
tertinggi terdapat pada Provinsi Papua dengan serapan 100% dan terendah pada
Provinsi Jawa Barat sebesar 82,79%.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana1.1.6.
Pusat Kesehatan Haji merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Kesehatan dalam melaksanakan program-program
Kesehatan Haji.
Tugas dan Fungsi tersebut perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana seperti ruang kerja dan perangkat kerja yang
memadai dengan mengacu pada Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yaitu
penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kenyaman kepada
pegawai dalam bekerja secara optimal.
Sarana di ruang kerja Puskeshaji harus mendukung konsep hemat energy
(go green) Kementerian Kesehatan yaitu seperti penggunaan AC Inverter/hemat
energi, yaitu penggunaan AC Standing pada saat AC Central sudah mati (off).
Begitu juga pembentukan perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik
saat diperlukan, secara bergantian, dan tidak berlebihan, mematikan televisi,
kran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan, serta perangkat
elektronik sudah dilengkapi hemat energy.
Sarana dan Prasarana yang tersedia meliputi meubelair, perangkat
elektronik dan perangkat kerja yang di design sesuai dengan kebutuhan Sumber
Daya Manusia (SDM). Berikut Sarana dan Sarana yang tersedia di Pusat
Kesehatan Haji, sepert pada table dibawah ini :
Laporan Kinerja (LKJ)284
Tabel Error! No text of specified style in document..11. Sarana Kantor PusatKesehatan Haji tahun 2019.
NO SARANA PRASARANA JUMLAH KONDISI KETERANGAN
A SARANA
Perangkat Kerja
1 Meja Kerja 70 Unit Baik
2 Meja Rapat 3 Unit Baik
3 Meja Bar 1 Unit Baik
4 Kursi 115 Unit Baik
5 Kursi Bar 3 Unit Baik
6 Lemari 36 Unit Baik
7 Loker 59 Unit Baik
Alat-alat Elektronik
1 Komputer 36 Unit Baik
2 Laptop 28 Unit Baik
3 Printer 42 Unit Baik
4 AC 5 Unit Baik
5 CCTV 1 Unit Baik
6 Mesin Fotocopy 1 Unit Baik
7 Dispenser 2 Unit Baik
Meubelair
1 Meja Tamu 3 Unit Baik
2 Sofa Tamu 3 Unit Baik
3 Kitchen Set 1 Unit Baik
4 Lemari/Rak Sepatu 2 Unit Baik
Laporan Kinerja (LKJ)285
Lain-lain
1 APAR 2 Unit Baik
2 Tempat Sampah 10 Unit Baik
B PRASARANA
1 Ruang Kapus 1 Unit Baik
2 Ruang Resepsionis 1 Unit Baik
3 Ruang Rapat 2 Unit Baik
4 Pantry 1 Unit Baik
Total Aset yang dimiliki Pusat Kesehatan Haji
Pada tahun 2019, Pusat Kesehatan Haji memiliki total nilai aset sebesar
Rp.71.564.614.141,- terdapat kenaikan nilai aset apabila dibandingkan tahun
2018, kenaikan nilai aset pada tahun 2019 diperoleh dari realisasi belanja modal
sebesar Rp.4,191,638,220,-. Total aset Pusat Kesehatan Haji tertuang dalam
Laporan Barang Milik Negara.
Regulasi dan Dokumen Kerja Sama Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
Dua dokumen penting yang telah dihasilkan oleh Pusat Kesehatan Haji dalam
meningkatkan posisi penyelenggaraan haji secara Nasional dan Internasional
adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah.
Dalam UU tersebut posisi kesehatan semakin kuat, karena sudah menjadi
syarat dalam proses berhaji. Selain itu kegiatan pembinaan, pelayanan
dan perlindungan kesehatan juga sudah termaktub dalam UU ini.
2. Implementing Arrangement tentang Kerja Sama di Bidang Layanan
Kesehatan untuk Jemaah Haji dan Umrah Tahun 2019.
Laporan Kinerja (LKJ)286
Implementing Arrangment ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of
Understanding antara Menteri Kesehatan Arab Saudi dengan Menteri Kesehatan
Arab Saudi. Dokumen ini adalah dasar dari peningkatan kegiatan kesehatan haji
antara kedua negara yang sebelumnya belum pernah ada. (Implementing
Arrangment terlampir)
11. PENINGKATAN KERJA SAMA LUAR NEGERICapaian kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri dapat dijelaskan
melalui gambaran capaian indikator Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri
di bidang kesehatan. Capaian diperoleh dari jumlah dokumen kesepakatan
internasional yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam
persidangan internasional yang bersifat kepemerintahan dan telah
diimplementasikan oleh Kementerian kesehatan untuk mendukung sasaran
strategis pembangunan kesehatan yang diukur dengan pelaporan monitoring dan
evaluasi secara berkala dan komprehensif dalam satu tahun.
A. Capaian Kinerja
Wujud dari pelaksanaan misi pembangunan Presiden dan Sasaran
Strategis Kementerian Kesehatan, dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, Biro
Kerja Sama Luar Negeri mempunyai 1 (satu) Sasaran Strategis/Kegiatan dan 1
(satu) Indikator Kinerja dengan target kinerjanya adalah 8 dokumen kesepakatan
kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Hasil yang dicapai sampai dengan
akhir tahun 2019 sebanyak 8 dokumen atau 100% dari target.
Adapun hasil dari pengukuran kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun
2019 disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.82Pengukuran Kinerja
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019
No Sasaran Strategis/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya perandan posisi Indonesiadalam kerja sama luarnegeri di bidangkesehatan /Peningkatan
Jumlahkesepakatan kerjasama luar negeridi bidangkesehatan
8 Dokumen 8 Dokumen 100
Laporan Kinerja (LKJ)287
kerja sama luar negeri
Berdasarkan tabel tersebut di atas, pada tahun 2019 telah dihasilkan 8
dokumen kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Adapun rincian
8 dokumen tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :Tabel 6
Capaian KinerjaBiro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019
No. Nama Output Target Capaian % Keterangan
1 Kesepakatan
kerja sama
luar negeri
bilateral
bidang
kesehatan
(Dokumen
kesepakatan)
4 4 100% 1. MoU Kesehatan RI – Republic
Democratic Timor Leste(RDTL) : Pertemuan Pertama
Joint Working Group (JWG) on
Health RI-RDTL dan
Pertemuan Kedua Cross
Border Meeting on
Communicable Diseases
Control between Indonesia and
Timor Leste (18 – 20 Februari
2019)
2. MoU Kesehatan RI – Kerajaan
Arab Saudi : Joint Working
Group on Health Cooperation
Republik Indonesia - Kerajaan
Arab Saudi (4 Maret 2019)
3. MoU Kesehatan RI – Korea
Selatan : Joint Working Group
on Health Cooperation
Republik Indonesia – Korea
Selatan (30 Agustus 2019)
4. MoU Kesehatan RI – Iran : 1st
Joint Working Group on Health
Cooperation RI - Iran dan 2nd
Iran - Indonesia Health
Business Forum (14 – 16
September 2019)
2 Kesepakatan 2 2 100% 5. 22nd BIMST Public Health
Laporan Kinerja (LKJ)288
No. Nama Output Target Capaian % Keterangan
kerja sama
luar negeri
regional
bidang
kesehatan
(Dokumen
kesepakatan)
Conference (30 – 31 Juli 2019)
6. Regional Consultative Meeting
on the Development of ASEAN
Framework on Health Coverage
for Documented Migrants
including Migrant Workers and
Special Population (e.g. Mother
and Child) and ASEAN
Regional Situationer on Migrant
Health (10-12 September 2019)
3 Kesepakatan
kerja sama
luar negeri
multilateral
bidang
kesehatan
(Dokumen
kesepakatan)
2 2 100% 7. Pertemuan the 44th Meeting of
the Programme Coordinating
Board (PCB) UNAIDS (25 – 27
Juni 2019)
8. Pertemuan the 6th Meeting of
the OIC Lead Country
Coordinators’ Group (LCCG)
dan the 13th Meeting of the OIC
Steering Committee on Health
(SCH) (7-8 Oktober 2019)
Total 8 8 100%
Perbandingan capaian kinerja kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
tahun dari 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.81Capaian Target Kinerja Tahun 2015 – 2019
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
No IKK 2015 2016 2017 2018 2019T R T R T R T R T R
1. Jumlahkesepakatankerja sama luarnegeri bidangkesehatan
8 8 9 9 8 8 7 7 8 8
Berikut rincian capaian kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 :
Laporan Kinerja (LKJ)289
A. Kesepakatan kerja sama luar negeri bilateral bidang kesehatan
1. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Republic Democratic
Timor Leste (RDTL)
2. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Kerajaan Arab Saudi
(KAS)
3. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Korea Selatan
4. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Iran
B. Kesepakatan kerja sama luar negeri regional bidang kesehatan
5. 22nd Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Singapore-Thailand(BIMST) Public Health ConferencePertemuan menyepakati beberapa rekomendasi pertemuan sebagai
berikut:
a. Seluruh negara anggota sepakat untuk kelanjutan BIMST Public Health
Conference dengan pengembangan beberapa aspek yang disusun dalam ToR
(Terms of Referrence). Kelanjutan forum mi diharapkan tetap mempertahankan
keunikan format BIMST, sebagai platform konsultasi yang informal untuk sharing
mengenai public health, termasuk berbagi best practices, dan pengalaman.
b. Brunei dan Indonesia sepakat menyusun draft Terms of Reference (ToR)
dan mendistribusikannya kepada negara anggota untuk memperoleh saran dan
pendapat. Draft TOR meliputi: tujuan; peran dan tanggungjawab partisipan/tuan
rumah/observer; pengaturan tuan rumah yaitu dalam hal penentuan topik (terkait
communicable dan non-communicable disease) sebelum penyelenggaraan
pertemuan dan mekanisme dalam mengundang negara lain sebagai observer
atas dasar voluntary basis. Selain itu, diharapkan juga kepatutan dan konsistensi
kehadiran delegasi yang hadir, dengan menyesuaikan topik yang menjadi fokus
pembahasan, sehingga delegasi yang hadir siap dan menguasai isu yang
dibahas. Terkait delegasi, disarankan pula adanya gabungan delegasi tingkat
senior (decision-making) dan tingkat yunior/teknis.
c. BIMST ke-22 juga merekomendasikan pertimbangan penamaan baru BIMST
Public Health Conference setelah 3 tahun, misal BIMST-Plus, yang membuka
kesempatan bagi negara lain untuk bergabung berdasarkan voluntary principle.
6. Regional Consultative Meeting on the Development of ASEANFramework on Health Coverage for Documented Migrants including Migrant
Laporan Kinerja (LKJ)290
Workers and Special Population (e.g. Mother and Child) and ASEANRegional Situationer on Migrant HealthDari pertemuan ini dicapai kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :
a. Keluaran kegiatan ini akan dikenal sebagai the ASEAN Framework on the
Health Coverage of Documented Migrants including Migrant Workers and Special
Populations
b. Judul Publikasi Analisis Situasi berubah menjadi the ASEAN Situational
Analysis on Migrants’ Health
c. Electronic Working Group (EWG) on Migrants’ Health yang terdiri dari 2
(dua) orang perwakilan dari setiap ASEAN Member States (AMS) yaitu 1 (satu)
orang peserta workshop di Surabaya dan atau Contact Points on Migrants’
Health yang ditunjuk dan ASEAN Health Cluster 3 Country Coordinator dari
masing-masing AMS.
d. Kesepakatan RTL disertai timeline untuk framework dan Analisis Situasi
C. Kesepakatan kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan7. Pertemuan the 44th Meeting of the Programme Coordinating Board
(PCB) UNAIDSPertemuan ke-44 Programme Coordinating Board (PCB) United Nations
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dilaksanakan tanggal 25-27 Juni 2019 di
Jenewa, Swiss. Pertemuan dihadiri oleh organisasi co-sponsor (UNHCR,
UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO dan
the World Bank), perwakilan NGO serta 22 negara anggota PCB UNAIDS
termasuk Indonesia yang diwakili oleh Delegasi Kementerian Kesehatan dan
Perutusan Tetap RI Jenewa.
Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah RI telah
mengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan untuk memastikan kelompok
masyarakat atau populasi kunci beresiko tinggi penularan HIV AIDS dapat
menjalani screening HIV secara berkala diikuti dengan pengobatan yang
diperlukan tanpa biaya apa pun. Namun, tantangan besar masih tetap ada,
antara lain koherensi kebijakan antara lembaga pemerintah, masih adanya
stigmatisasi oleh petugas kesehatan, kurangnya kewaspadaan dan komitmen di
antara orang yang hidup dengan HIV untuk mengikuti pengobatan. Indonesia
menyampaikan komitmennya untuk mengatasi tantangan ini dengan dukungan
dari komunitas internasional.
Laporan Kinerja (LKJ)291
8. Pertemuan the 6th Meeting of the OIC Lead CountryCoordinators’ Group (LCCG) dan the 13th Meeting of the OIC SteeringCommittee on Health (SCH)
Pertemuan the 6th Meeting of the OIC Lead Country Coordinators’ Group
(LCCG) dan the 13th Meeting of OIC the Steering Committee on Health (SCH)
telah diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 Oktober 2019 di Abu Dhabi, Persatuan
Emirat Arab. Delegasi RI dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang
Hukum Kesehatan, dengan didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
dan Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, serta unsur dari Biro Kerja
Sama Luar Negeri Kemenkes, Direktorat Sosial Budaya dan OINB Kemlu serta
KBRI Riyadh selaku perwakilan tetap Indonesia untuk OKI.
Pertemuan Lead Country Coordinators’ Group (LCCG) merupakan forum
reguler bidang kesehatan dalam forum OKI yang bertujuan untuk mengevaluasi
implementasi kegiatan prioritas 6 thematic area dalam Strategic Health
Programme of Action (OIC SHPA) 2024-2013 (dokumen rencana strategis OKI di
bidang kesehatan). Pertemuan ke-6 LCCG OKI mendiskusikan implementasi
kegiatan yang telah dikomitmenkan pada pertemuan LCCG ke-5 periode 2017-
2019 serta mengidentifikasi kegiatan prioritas untuk periode 2019-2021.
Pertemuan Steering Committee on Health (SCH) adalah Platform
pertemuan OKI setingkat Eselon I yang berfungsi untuk mempersiapkan
pertemuan the Islamic Conference of Health Ministers (ICHM) serta
menindaklanjuti implementasi resolusi yang telah dihasilkan dari pertemuan
ICHM. Pertemuan ke-13 OIC SCH membahas penyiapan agenda, rancangan
resolusi, serta rekomendasi isu prioritas untuk pertemuan ICHM ke-7 pada
tanggal 15-17 Desember 2019 di Abu Dhabi. Selain itu pertemuan juga akan
mengevaluasi terhadap implementasi beberapa resolusi yang telah dihasilkan
pada ICHM ke-6 tahun 2017 di Jeddah.
Laporan Kinerja (LKJ)292
Gambar 16The 6th Lead Country Coordinators’ Group (LCCG) OKI
Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat ArabPada tanggal 7 Oktober 2019
Pertemuan ke-6 LCCG OKI dihadiri oleh perwakilan 4 (empat) dari 7
(tujuh) negara yang menjadi lead country coordinators (LCC) dari 6 (enam)
thematic area OIC SHPA 2024-2013 untuk periode 2017-2019 yaitu Turki selaku
LCC tematik area 1, Arab Saudi LCC tematik area 3, Malaysia selaku LCC
tematik area 4, dan Indonesia selaku Co-LCC tematik area 4. Bahrain, Sudan
dan Maroko selaku LCC tematik area 2, 5, 6 tidak hadir pada pertemuan
dimaksud. Pertemuan dihadiri pula oleh perwakilan dari Persatuan Emirat Arab
selaku tuan rumah, perwakilan dari Badan Subsider OKI terkait yaitu
COMSTECH, SESRIC, IDB dan ISESCO.
Pertemuan ke-6 LCCG OKI dipimpin Dr. Mohammed Yahya Saeed selaku
Advisor at Public Health Institute, Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan
Hussein Abdul Rahman Al-Rand selaku Assistant Undersecretary for Health
Centers and Clinics and Public Health menjadi wakil pimpinan pertemuan. Pada
sesi pembukaan, pimpinan dan wakil pimpinan sidang menyampaikan
pentingnya peran LCC dalam implementasi OIC SHPA 2014-2023. Sekretariat
OKI yang diwakili oleh Dr. Irfan Shaukat selaku Direktur Jenderal Sains dan
Teknologi menegaskan kembali komitmen Sekretariat OKI beserta badan
subsider OKI terkait untuk memperluas cakupan program dan kegiatan mereka di
bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan prioritas yang telah ditentukan di
masing-masing tematik area.
Laporan Kinerja (LKJ)293
Masing-masing negara LCC menyampaikan laporan implementasi kegiatan
prioritas termasuk Indonesia selaku LCC tematik area 3 (tematik area kesehatan
ibu dan anak) periode 2015-2017. Indonesia menyampaikan laporan terkait
penyelenggaraan pelatihan Maternal and Child Health Handbook yang
merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan dari sejak tahun 2007
dalam kerangka kerja sama selatan-selatan bekerja sama dengan Japan
International Cooperation Agency (JICA). Dengan mempertimbangkan besarnya
manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut, Indonesia akan memberikan
kesempatan lebih banyak kepada negara anggota OKI.
Pada kesempatan tersebut Indonesia juga menyampaikan paparan terkait
rencana pelaksanaan kegiatan prioritas pada area tematik 4 untuk periode 2019-
2021. Paparan tersebut untuk menguatkan indikasi Indonesia untuk menjadi LCC
area tematik 4 menggantikan Malaysia.
Pertemuan menyepakati Pertemuan LCCG diselenggarakan secara
regular setiap 1 (satu) tahun sekali pada bulan September/Oktober agar
memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi OIC SHPA 2014-
2023.
Pertemuan ke-13 SCH OKI berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2019.
Pertemuan ke-13 SCH OKI dihadiri oleh lead country dari area tematik (Turki,
Arab Saudi, Malaysia, Indonesia), Uganda dan Mauritania selaku perwakilan dari
regional afrika, Arab Saudi selaku tuan rumah sidang ICHM petahana, serta
Persatuan Emirat Arab selaku tuan rumah ICHM mendatang. Pertemuan juga
dihadiri badan subsider OKI terkait (COMSTECH, SESRIC, IDB dan ISESCO)
serta mitra pembangunan OKI (WHO, Global Fund dan GAVI).
Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dukungan terhadap OIC Medical Corps terutama di kawasan Negara-negara
OKI, dengan saran agar operasionalisasi OIC Medical Corps dapat berbeda
dengan Emergency Medical Team yang telah terlebih dahulu didirikan oleh
WHO.
b. Presentasi terkait pengembangan IOC-COE termasuk hasil pertemuan OIC
Workshop on Cold Chain Management di Bandung pada awal Oktober 2019.
c. Indonesia menyampaikan bahwa Sekretariat OIC-COE telah berdiri dan
menjadi bagian dari Gedung Kemenkes RI. Lebih lanjut disampaikan bahwa
informasi mengenai OIC-COE dan potensi kerjasama dapat diperoleh melalui
portal OIC-COE atau menghubungi Sekretariat OIC-COE.
Laporan Kinerja (LKJ)294
d. Menanggapi laporan Sekretariat OKI terkait pertemuan 1st meeting of
OIC-NMRA yang diselenggarakan di Jakarta pada November 2018, Indonesia
mengusulkan rancangan resolusi yang intinya meminta; (a) SCH untuk
mengesahkan Jakarta Declaration, outcome document 1st meeting of OIC-NMRA
untuk masuk dalam resolusi pertemuan ICHM ke-7; (b) mengusulkan agar
pertemuan NMRA menjadi bagian dari pertemuan ICHM; dan (c) agar pertemuan
NMRA dilaksanakan secara rutin setiap 2 tahun sekali, bergantian dengan
pertemuan ICHM.
Terkait kebutuhan terhadap vaksin halal dan adanya black campaign terhadap
penggunaan vaksin halal di Indonesia, Islamic Advisory Group (IAG)
menyampaikan tawaran untuk memfasiitasi pertemuan antara religious leaders di
Indonesia dengan Imam Besar Al-Azhar. Indonesia menanggapi secara positif
inisiatif tersebut dan akan menindaklanjuti tawaran tersebut baik melalui
pertemuan di Mesir maupun di Indoneisa.
Pada mata agenda pembahasan keanggotaan baru di Lead Country
Coordinators Group (LCCG), Indonesia menyampaikan kesiapan dan
menominasikan diri sebagai Lead Country untuk Tematik 4: Medicines, Vaccines,
and Medical Technologies periode berikutnya. Indonesia telah menjadi Co-Lead
Country bersama Malaysia pada periode sebelumnya dan pada kesempatan
tersebut meminta Negara-negara SCH untuk dapat mendukung nominasi
Indonesia tersebut.
Pertemuan Bilateral dengan Burjeel Hospital dan KBBO Group
Disela-sela pertemuan OIC-LCCG dan OIC-SCH, atas fasilitasi dan rekomendasi
KBRI Abu Dhabi, telah berlangsung pertemuan dengan pihak Burjeel Hospital
dan KBBO Group dalam rangka penjajakan kerja sama kesehatan bidang
farmasi dan kesehatan.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Indonesia menjelaskan mengenai
Program Pembangunan Indonesia Sehat dan upaya-upaya Pemri dalam
meningkatkan produksi dan akses farmasi dalam negeri maupun ekspor ke luar
negeri.
Disampaikan pula bahwa beberapa produk farmasi dan alat kesehatan Indonesia
telah memiliki kualitas untuk dipakai di dalam negeri maupun kualitas ekspor
keluar negeri.
Laporan Kinerja (LKJ)295
Gambar 17Bilateral Meeting dengan Burjeel HospitalDi Abu Dhabi, Persatuan Emirat ArabPada tanggal 8 Oktober 2019
Indonesia menyampaikan undangan kepada pihak Burjeel Hospital dan KBBO
Group untuk hadir pada Pameran Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia 2019
yang akan berlangsung di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD pada
tanggal 7-9 November 2019. Terhadap undangan tersebut, pihak Burjeel Hospital
dan KBBO Group menyatakan minat untuk hadir pada Pameran dimaksud.
Gambar 18Bilateral Meeting dengan KBBO Group
Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat ArabPada tanggal 8 Oktober 2019
B. REALISASI ANGGARANAnggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri pada awal tahun 2019 sebesar
Rp19.883.332.000,00 sesuai dengan DIPA Biro Kerja Sama Luar Negeri No.SP
DIPA-024.01.1.648428/2019 dengan rincian belanja barang sebesar
Rp19.383.332.000,00 dan belanja modal sebesar Rp500.000.000,00.
Laporan Kinerja (LKJ)296
Sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari Kementerian Keuangan, Biro
Kerja Sama Luar Negeri mendapat tambahan anggaran sebesar
Rp3.000.000.000,00 sehingga anggaran yang pada akhir tahun 2019 menjadi
sebesar Rp22.883.332.000,00.
Tabel 8Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 - 2019
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri(dalam rupiah)
Tahun Anggaran DIPA Realisasi PresentaseTahun 2015 12.145.931.000 8.366.939.371 68.89 %
Tahun 2016 10.369.663.000 9.029.049.328 87.07 %
Tahun 2017 9.502.055.000 9.395.889.481 98.88 %
Tahun 2018 25.103.545.000 22.473.883.189 89.52 %
Tahun 2019 22.883.332.000 21.640.881.514 94.57 %
Sumber : Aplikasi eMonev Anggaran Kementerian Keuangan dan Renstra
Kemenkes 2015-2019
Grafik 2Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 – 2019
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
Sesuai dengan Laporan Keuangan Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun
2019, realisasi anggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri sampai dengan 31
Desember 2019 sebesar 94.57% dari pagu Rp22.883.332.000,00. Sisa anggaran
Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2019 sebesar Rp1.054.933.486,00 atau
sebesar 4.61% dari total pagu Rp22.883.332.000,00.
Berdasarkan capaian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2019, Biro
Kerja Sama Luar Negeri telah mencapai 100%. Pada monitoring evaluasi kinerja
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
DIPA
Realisasi
Laporan Kinerja (LKJ)297
penganggaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan dalam aplikasi e-monev anggaran PMK 248, dinyatakan
bahwa dari 4 output beserta keluarannya sesuai DIPA/POK Biro Kerja Sama
Luar Negeri Tahun Anggaran 2019, telah mencapai 100% dengan nilai kinerja
sebesar 96.23%. Keempat output tersebut adalah :
1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Kerja Sama Internasional
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker
4. Layanan Perkantoran
Tabel 9Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019
No.Nama
OutputPagu (Rp) Realisasi (Rp) % Target Capaian %
1 Layanan
Sarana dan
Prasarana
Internal
500.000.000 419.077.660 83,82% 1 1 100%
2 Layanan
Kerja Sama
Internasional
19.937.350.000 18.895.856.753 94.78% 8 8 100%
3 Layanan
Dukungan
Manajemen
Satker
931.450.000 812.946.962 87.28% 5 5 100%
4 Layanan
Perkantoran
1.514.532.000 1.513.000.139 99.90% 12 12 100%
C. Analisa KeberhasilanPencapaian kinerja tersebut di atas, terkait langsung dengan sumber daya
yang tersedia di Biro Kerja Sama Luar Negeri, khususnya pembiayaan
pelaksanaan kegiatan.
Laporan Kinerja (LKJ)298
Seperti diuraikan sebelumnya, dibalik terpenuhinya target jumlah
kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan
pada tahun 2019, terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan
sebagai pendukung keberhasilan tersebut, yaitu :
a. Keberhasilan Indonesia atau Kementerian Kesehatan menyelenggarakan
pertemuan internasional.
b. Komitmen pimpinan nasional dan Kementerian Kesehatan untuk mengikuti
perkembangan isu-isu internasional, terutama terkait bidang kesehatan.
c. Tersedianya dukungan pembiayaan yang cukup.
Meskipun hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan/permasalahan masih
perlu menjadi perhatian Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah :
1) Dinamika internasional berlangsung dengan sangat cepat, khususnya
perkembangan isu-isu politik dan ekonomi. Kesehatan merupakan isu yang
tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan isu-isu lainnya di
dunia internasional.
2) Sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi
untuk berkontribusi di forum internasional masih terbatas. Ini akan
berpengaruh pada mutu kesepakatan internasional yang dihasilkan.
3) Masih belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait
kerja sama internasional di bidang kesehatan.
4) Pada saat proses penyusunan kertas posisi, khususnya terkait pengumpulan
bahan-bahan kertas posisi dimaksud masih sulit didapatkan. Hal ini
dikarenakan Biro Kerja Sama Luar Negeri memiliki akses yang terbatas
terhadap data dan informasi terkini yang hanya dapat diperoleh dari unit
teknis terkait.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut :
1) Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan kementerian atau
lembaga terkait, terutama Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui peta
politik dan ekonomi di dunia internasional.
2) Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia di Kementerian
Kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya, termasuk melalui pemberian
kesempatan mengikuti kegiatan internasional.
Laporan Kinerja (LKJ)299
3) Terus meningkatkan koordinasi, baik di internal Kementerian Kesehatan
maupun di lingkup nasional.
D. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya : Anggaran dan SumberDaya Manusia
Dari segi anggaran dan sumber daya manuasi, Kementerian Kesehatan
dalam kerja sama internasional telah melakukan efisiensi tanpa mengurangi
capaian kinerja, diantaranya dengan cara :
1) Disela-sela menghadiri pertemuan internasional, Kementerian Kesehatan
menyelenggarakan pertemuan Side-Event Bilateral dengan negara-negara
sahabat, untuk membicarakan kemungkinan kerja sama yang bisa dijalin
antara Indonesia dan negara sahabat. Hal ini dapat menghemat anggaran,
karena tidak perlu menyelenggarakan pertemuan bilateral tersendiri yang
membutuhkan anggaran tidak sedikit.
2) Mengurangi jumlah delegasi pada pertemuan internasional, dengan
menyusun delegasi pada setiap pertemuan internasional yang hanya
mengikutsertakan unit kerja yang terkait.
12. PENGELOLAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Capaian kegiatan pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia dapatdijelaskan melalui gambaran capaian dua indikator sebagai berikut:
Tabel 3.86Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama KKI 2015-2019
Laporan Kinerja (LKJ)300
Sasa
ran
Indi
kato
rTa
hun
2017
Tahu
n 20
18Ta
hun
2019
TC
%T
C%
TC
%
Ters
elen
gga
ra n
yare
gist
rasi
dr/d
rg,
pend
idik
an
prof
esi,
pem
bina
an
serta
pena
ngan
an k
asus
pela
ngga
raa
ndi
splin
dokt
er &
dokt
ergi
gi
1.Ju
mla
hpe
nang
anan
kasu
spe
lang
gara
ndi
sipl
in d
r &dr
g ya
ngte
rsel
esai
kan
3965
166.
6741
4911
9.5
4345
104.
65
2.Ju
mla
hSu
rat T
anda
Reg
istra
si(S
TR)
dokt
er d
ando
kter
gig
iya
ngte
rreg
istra
sida
nte
rsel
esai
kan
tepa
tw
aktu
35.0
0052
.780
150.
8020
.000
47.4
0323
7.02
20.0
0049
.646
248.
23
Laporan Kinerja (LKJ)301
Pencapaian kinerja Utama dari dua indikator tersebut pada tahun 2019,digambarkan dengan tabel di bawah ini.
A. CAPAIAN KINERJA 2019
1. Definisi Operasional IndikatorDefinisi Operasional Indikator Kinerja Sekretariat KKI adalah:
a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg yang terselesaikan
yaitu: Pengaduan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin
dokter/dokter gigi yang tertangani sampai dengan dikeluarkannya
surat/keputusan dari Majelis Kehormatan
b. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang
teregristrasi dan terselesaikan tepat waktu yaitu:
Penerbitan STR sebagai bukti tertulis pengakuan negra terhadap
kewenangan dan kompetensi dr/drg yang akan menjalankan praktik
kedokteran di Indonesia yang dapat diselesaikan.
Tabel 3.87.Pencapaian Kinerja Utama Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2019
Sasaran IndikatorTahun 2019
Target Capaian %
Terselenggaranyaregistrasi dr/drg,pendidikan, profesi,pembinaan sertapenanganan kasusdugaan pelanggarandisiplin dokter dan doktergigi
Jumlah penanganankasus pelanggarandisiplin dr & drg yangterselesaikan
43 45 104,65
Jumlah Surat TandaRegistrasi (STR) dokterdan dokter gigi yangteregristrasi danterselesaikan tepatwaktu
20.000 49.646 248,23
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2019
Pengukuran keberhasilan kinerja Utama Sekretariat KKI didasarkan dengan
membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan target dengan
pencapaian selama 2 (dua) tahun sebelumnya melalui pembandingan jumlah
penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dan jumlah
Laporan Kinerja (LKJ)302
Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang teregistradi dan
terselesaikan tepat waktu.
Pencapaian kinerja Utama dari dua indikator tersebut pada tahun 2019,
digambarkan dengan tabel di bawah ini.
Tabel 6.Pencapaian Kinerja Utama Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2019
berdasarkan Renstra Tahun 2019
Sasaran IndikatorTahun 2019
Target Capaian %
Terselenggaranya
registrasi dr/drg,
pendidikan, profesi,
pembinaan serta
penanganan kasus dugaan
pelanggaran disiplin dokter
dan dokter gigi
Jumlah penanganan kasus
pelanggaran disiplin dr &
drg yang terselesaikan
43 45 104.65
Jumlah Surat Tanda
Registrasi (STR) dokter
dan dokter gigi yang
teregristrasi dan
terselesaikan tepat waktu
20.000 49.646 248.23
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigiyang terselesaikanTarget indikator “Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan
Dokter Gigi yang terselesaikan” di tahun 2019 ditargetkan sebanyak 43 kasus
dan telah terselesaikan sebanyak 45 kasus atau sebesar 104.7%.
Target indikator “Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan
Dokter Gigi yang terselesaikan” berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2015-
2019 telah ditetapkan sebanyak 197 kasus sampai dengan akhir tahun 2019.
Akhir tahun 2019 total kasus yang telah selesai sebanyak 229 kasus atau
sebesar 116.2% dari 197 Kasus yang ditargetkan. Hal ini menegaskan bahwa
target 5 tahun dari penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter dan
dokter gigi tercapai, yaitu dari target 197 Kasus berhasil melewati target yaitu
tercapai 229 kasus yang berhasil diselesaikan.
Laporan Kinerja (LKJ)303
Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target indikator Jumlah penanganan
kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan adalah
sebagai berikut:
Analisa Manajemen
a. Komunikasi, koordinasi dan hubungan antar anggota MKDKI, fasilitator
persidangan (Sekretariat KKI), dan unsur-unsur terkait berjalan dengan baik
dan lancar.
b. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan satu bulan kedepan disusun
pada minggu kedua bulan berjalan kegiatan sidang MKDKI.
c. Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilakukan setiap hari Rabu
pada Rapat Pleno MKDKI.
d. Seluruh kegiatan persidangan dilaksanakan sesuai sesuai prosedur.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya antara lain yaitu:
1. Fleksibilitas SDM anggota Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) dalam memenuhi
kuorum sidang.
2. Sidang dilakukan secara paralel.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaiantarget kinerja yaitu:
1. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan dan Implementasi
dilaksanakan secara konsisten.
2. Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilaksanakan secara
konsisten.
3. Identifikasi masalah dan alternative solusi dilakukan setiap hari Rabu pada
Rapat Pleno MKDKI.
4. Pembekalan dan optimalisasi anggota MKDKI diawal penugasan dan
fasilitator persidangan.
5. Kerjasama antar anggota MPD dan fasilitator persidangan.
6. Kerjasama antara MKDKI, Sekretariat KKI dan sektor terkait.
Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasiTarget indikator “Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi
yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu” merupakan target pertahun di
Laporan Kinerja (LKJ)304
tahun 2019, target yang ditetapkan adalah sebanyak 20.000 STR dan telah
terealisasi sebanyak 49.646 STR atau sebesar 248.23%.
Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target indikator Jumlah Surat Tanda
Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat
waktu adalah sebagai berikut:
Analisa Manajemen1. Meningkatnya kesadaran dokter dan dokter gigi terhadap pentingnya
registrasi.
2. Penyempurnaan sistem registrasi online.
3. Responsif melalui Sistem Komunikasi Cepat (SMS gateway).
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan
yang terkait dengan penjagaan mutu pendidikan profesi dan pembinaan
praktik kedokteran.
5. Reviu regulasi tentang registrasi agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
6. Melakukan harmonisasi regulasi dibidang pendidikan, registrasi dan
pembinaan.
7. Menjaga mutu pelayanan registrasi untuk mempertahankan ISO 9001:2008.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerjaadalah sebagai berikut
1. Adanya kesepakatan interoperabilitas data Registrasi dengan Organisasi
Profesi.
2. Pemutakhiran dan pengembangan Sistem Informasi Registrasi dan Website
KKI.
3. Paper less system yang sudah dijalankan sejak Juli tahun 2019
4. Pelayanan satu pintu (mencakup semua kegiatan divisi)
5. Keterpaduan pelaksanaan program KKI dan MKDKI.
Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian targetkinerja yaitu:
1. Peningkatan kapasitas SDM.
2. Mempertahankan mutu SOP.
3. Pemutakhiran dan pengembangan sistem interoperabilitas registrasi online
yang terintegrasi dengan sistem ijazah dan sertifikat kompetensi.
Laporan Kinerja (LKJ)305
4. Harmonisasi dalam penyusunan regulasi antara KKI dengan pemangku
kepentingan.
5. Penyampaian produk KKI kepada masyarakat dan para stakeholder melalui
pertemuan koordinasi, website, Buletin KKI, dan media lainnya.
C. Sumber Daya1. Sumber Daya ManusiaPelaksanaan kegiatan dan program KKI 2019 tidak terlepas dari upaya-upaya
seluruh personel di KKI. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam organisasi KKI yaitu
anggota Konsil Kedokteran Indonesia, anggota Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia, dan staf Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Berikut
sumber daya manusia yang ada di KKI tahun 2019:
a. Sumber Daya Manusia Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Tabel 14.
Susunan Anggota KKI Periode ke-3 Tahun 2014-2019
NO NAMA JABATAN
1 Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) Ketua KKI
2 Dr. drg. Laksmi Dwiati, MHA Wakil Ketua I
3 Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro Wakil Ketua II
4 Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM,
FACLM
Ketua Konsil Kedokteran
5 Prof. drg. Armasastra Bahar, Ph.D Ketua Konsil Kedokteran
Gigi
6 Dr. dr. Meliana Zailani, MARS Ketua Divisi Pembinaan
Konsil Kedokteran
7 Dra. Sri Haruti Indah Suksmaningsih, MPM Anggota Divisi
Pembinaan Konsil
Kedokteran
8 Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS Ketua Divisi Pembinaan
Konsil Kedokteran Gigi
9 Dr. Leila Mona Ganiem, S.Pd, M.Si Anggota Divisi
Pembinaan Konsil
Kedokteran Gigi
Laporan Kinerja (LKJ)306
NO NAMA JABATAN
10 Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P
(K)
Ketua Divisi Registrasi
Konsil Kedokteran
12 Prof. drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K),
Ph.D
Ketua Divisi Registrasi
Konsil Kedokteran Gigi
13 drg. Astuty, MARS Anggota Divisi Registrasi
Konsil Kedokteran Gigi
14 Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K),
FACC, FESC
Ketua Divisi Pendidikan
Konsil Kedokteran
15 Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta,
Sp.An, KIC, KNA
Anggota Divisi Pendidikan
Konsil Kedokteran
16 Prof. Dr. drg. Eky Soeria Soemantri, Sp.Ort
(K)
Ketua Divisi Pendidikan
Konsil Kedokteran Gigi
17 drg. Grace Virginia Gumuruh, MM, Sp.KG Anggota Divisi Pendidikan
Konsil Kedokteran Gigi
b. Sumber Daya Manusia Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MDKI)
Tabel 15.
Susunan Anggota MKDKI Periode 3 Tahun 2016-2020
NO NAMA JABATAN
1 Dody Firmanda, dr., Sp.A., M.A. Ketua
2 Akhiar Salmi, S.H., M.H. Wakil Ketua
3 Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros, PhD Sekretaris
4 Johan Akbari, dr., Sp.S., S.H. Anggota
5 Bulan Rachmadi, drg, M.Kes Anggota
6 Gregorius Maubili Fernandez, drg., DDPH Anggota
7 Dr. Harum Sasanti, drg., Sp.PM. Anggota
Laporan Kinerja (LKJ)307
8Prof. Dr. Agus Purwadianto, dr., Sp.F., S.H.,
M.Si.Anggota
9 H. Slamet Supriatna, S.H, M.H. Anggota
10 Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H. Anggota
11 dr. Wahyu Widodo, Sp.OT(K) Anggota
c. Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/ Per/X/2005
tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI
setingkat Eselon II dengan struktur organisasi sebagai berikut :
Sumber daya manusia Sekretariat KKI selama tahun 2019 sebanyak 110
(seratus sepuluh) orang seperti tabel berikut :
Tabel 16.
SDM Sekretariat KKI
NO TENAGA JUMLAH
I Menurut Jabatan
A. Struktural
Eselon I
Eselon II 1
Eselon III 4
Eselon IV 12
B. Fungsional 1
C. Staf 47
D. Tenaga Kontrak 28
Jumlah 93
II Menurut Golongan
Golongan IV 10
Golongan III 45
Golongan II 10
Golongan I -
III Menurut Pendidikan
Laporan Kinerja (LKJ)308
NO TENAGA JUMLAH
S3 1
S2 18
S1 25
Sarjana Muda/D3 7
SLTA 13
d. Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/
Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat KKI setingkat Eselon II.
2. Sumber Daya Anggarana. Alokasi dana
Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh
anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2019 yang telah direvisi.
Ada dua sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat KKI
Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :
Tabel 17.
Sumber Daya Anggaran
NO SUMBER DANA JUMLAH PAGU
1 Rupiah Murni 23.188.969.000
2 PNBP 9.009.161.000
TOTAL 32.198.130.000
b. Perbandingan Pencapaian Target Kinerja denganSerapan/penggunaan anggaranDari total dana di atas, dialokasikan untuk 4(empat) pokok kegiatan
yaitu; Investigasi Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan
Persidangan Pelanggaran Disiplin dokter dan dokter Gigi; Investigasi
Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Persidangan Pelanggaran
Disiplin dokter dan dokter Gigi ; Dukungan Layanan Internal; Layanan
Perkantoran. Alokasi pagu kegiatan dan perbandingan pencapaian
Laporan Kinerja (LKJ)309
target kinerja di tahun 2019 beserta serapannya dapat dilihat pada
tabel di bawah ini .
Tabel 18.
Perbandingan pencapaian Program/kegiatan anggaran di tahun 2019
NOProgramKegiatan
Capaian 2019 Anggaran 2019
Target Capaian % Pagu Realisasi %
1
Putusan
Pengaduan
Pelanggaran
Disiplin Dokter
dan Dokter Gigi
43 Kasus 45 104.7% 3.111.933.000 2.977.842.415 95.69
2
Penerbitan
Surat Tanda
Registrasi (STR)
Dokter dan
Dokter Gigi
20.000
STR49.646 248.23 9.906.333.200 9.508.208.837 95.99
3 Layanan Sarana
dan Prasarana
Internal
1
Layanan
1
Layanan100 2.242.000.000 1.891.249.034 84.36
4 Layanan
Dukungan
Manajemen
Satker
1
Layanan
1
Layanan100 2.147.139.000 1.938.343.875 90.28
5 Layanan
Perkantoran
Satker
12 Bln
Layanan
12 Bln
Layanan100 14.791.662.000 13.805.558.744 93.33
32.198.130.000 30.121.202.905 93.55
Dari tabel di atas menunjukan bahwa capaian serapan anggaran sekretariat
KKI tahun 2019 sudah sangat baik yaitu sebesar 93.55%. Dari empat pokok
Laporan Kinerja (LKJ)310
kegiatan /output, sebanyak 4 output capaian serapan melebihi 90% dan
hanya satu pokok kegiatan dengan capaian dibawah 90%.
3. Sumber Daya Sarana dan PrasaranaAset Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia berdasarkan Neraca per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Tabel 19.
Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia
AKUN NERACAJUMLAH
KODE URAIAN
117111 Barang Konsumsi 2.079.197.425
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 0
117128 Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan
ke masyarakat
0
117131 Bahan Baku 0
131111 Tanah 113.300.000.000
132111 Peralatan dan Mesin 16.763.792.483
133111 Gedung dan Bangunan 42.044.050.774
134113 Jaringan 0
135121 Aset Tetap Lainnya 69.761.780
136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (11.631.500.932)
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1.378.509.932)
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0
162151 Software 4.936.696.020
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 0
166112 Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi
pemerintahan
347.157.000
169112 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak
digunakan dalam operasi
(181.541.000)
169315 Akumulasi amortisasi software (4.029.378.057)
JUMLAH 157.383.029.541
Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ)311
II. PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATANNASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Sasaran Program adalah Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Indikator tercapainya sasaran
adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS) sebanyak 107.2 juta jiwa
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan KesehatanNasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)Sasaran kegiatan ini adalah:
a. Perumusan pedoman penguatan secondary prevention pelayanan
kesehatan dalam JKN yang ditetapkan.
b. Perumusan pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber
dana untuk mendukung upaya promotif dan preventif di Puskesmas.
c. Skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di
bidang kesehatan.
d. Dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan
kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS).
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a. Perumusan pedoman penguatan secondary prevention pelayanan
kesehatan dalam JKN yang ditetapkan sebanyak 2 dokumen.
b. Jumlah pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana
untuk mendukung upaya promotif dan preventif di Puskesmas sebanyak
1 dokumen.
c. Jumlah skema pembiayaan melalui PPP kerjasama pemerintah dan
swasta (KPS) di bidang kesehatan sebanyak 1 dokumen.
d. Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan
JKN/KIS sebanyak 35 dokumen.
e. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang
disampaikan kepada Menteri Kesehatan sebanyak 16 dokumen.
Laporan Kinerja (LKJ)312
1. Capaian KinerjaPPJK pada tahun 2019, telah melakukan perjanjian kinerja untuk 3 (tiga)
indikator dan besaran targetnya. Adapun indikator dan besaran target
pada perjanjian kinerja tersebut telah disesuaikan dengan indikator dan
target pada revisi RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019.
Pengukuran capaian kinerja PPJK dilakukan dengan cara
membandingkan realisasi capaian target dari masing-masing indikator.
Berikut rincian capaian target dari masing-masing indikator yang disajikan
pada tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja (LKJ)313
Tabel 3.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian KinerjaPusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 2019
Berdasarkan tabel di atas diketahui telah tercapai Indikator kinerja untuk 2 (dua)indikator yaitu Jumlah pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatandalam JKN (100%) dan Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaankesehatan dan JKN/KIS dengan capaian sebesar 140%. Sedangkan untuk 1 (satu)Indikator Kinerja tidak dapat tercapai, indikator tersebut adalah Jumlah dokumen hasilHealth Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatandengan target 8 dokumen dan capaiannya hanya 3 dokumen atau sebesar 37,5%.
Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019, RPJMN 2015-2019 danRENSTRA 2015-2019
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2015-2019. RPJMN tahun 2015-2019 ini merupakan acuan bagiKementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Walaupun demikian dalampejalannya terjadi perubahan/revisi RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019,sehingga terjadi penyesuaian jumlah target capaian Indikator pada Perjanjian Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja 2019Target Realisasi %
1 Perumusan pedomanpenguatan secondaryprevention pelayanankesehatan dalam JKNyang ditetapkan
Jumlah pedomanpenguatan secondaryprevention pelayanankesehatan dalam JKN
2 Dok 2 Dok 100
2 Dihasilkannya bahankebijakan teknisPengembanganPembiayaanKesehatan danJaminan KesehatanNasional (JKN)/KartuIndonesia Sehat (KIS)
1 Jumlah hasilkajian/monevpengembanganpembiayaankesehatan danJKN/KIS
5 Dok 7 Dok 140
2 Jumlah dokumenhasil HealthTechnologyAssessment (HTA)yang disampaikankepada MenteriKesehatan
8 Dok 3 Dok 37,5
Laporan Kinerja (LKJ)314
PPJK di Tahun 2019. Pada tabel 3.2 terlihat bahwa terdapat perbedaan targetindikator RPJMN 2015-2019 dengan RENSTRA maupun Perjanjian Kinerja di Tahun2019.
Tabel 3.2 Perbedaan Target Indikator RPJM 2019, RENSTRA 2019, danPerjanjian Kinerja PPJK 2019
No Indikator TargetRPJMN
2019
TargetRENSTRA
2019
TargetPerjanjian
Kinerja 2019
1 Jumlah penduduk yang menjadi pesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) melaluiJaminan Kesehatan Nasional (JKN)/KartuIndonesia Sehat (KIS)
107,2JutaJiwa
- -
2 Jumlah pedoman penguatan secondaryprevention pelayanan kesehatan dalamJKN
2 Dok 2 Dok 2 Dok
5 1 Jumlah hasil kajian/monevpengembangan pembiayaankesehatan dan JKN/KIS
4 Dok 5 Dok 5 Dok
2 Jumlah dokumen hasil HealthTechnology Assessment (HTA) yangdisampaikan kepada MenteriKesehatan
4 Dok 8 Dok 8 Dok
3 Jumlah dokumen kebijakan realisasiiuran peserta Penerima Bantuan Iuran(PBI) JKN/KIS
3 Dok - -
Penjelasan terkait perbedaan tersebut, disampaikan sebagai berikut:
1. Indikator Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidakdimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan RENSTRA PPJK di tahun 2019sedangkan dalam RPJMN, indikator Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBImasuk menjadi Indikator Kinerja PPJK di tahun 2019.
2. Dalam Perjanjian Kinerja maupun RENSTRA, indikator Jumlah penduduk yangmenjadi peserta PBI masuk ke dalam Kinerja Sekretaris Jenderal. Walaupundemikian pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian indikator PBItersebut dilaksanakan oleh PPJK.
3. Adapun perbedaan lainnya adalah besaran target indikator Jumlah hasilkajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS dan indikatorJumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) di tahun 2019.Kenaikan target RENSTRA/Perjanjian Kinerja bila dibandingkan target RPJMN padakedua indikator tersebut merupakan hasil pembahasan pada pertemuan Trilateral
Laporan Kinerja (LKJ)315
Meeting antara BAPPENAS, Kementerian Keuangan dengan KementerianKesehatan.
4. Terdapat penghapusan indikator dokumen kebijakan realisasi iuran peserta penerimabantuan iuran JKN/KIS pada target RENSTRA dan Perjanjian Kinerja. Hal itudikarenakan secara otomatis dokumen terkait pembayaran PBI pada berjalantersebut pasti akan selalu dilaksanakan dan tidak memerlukan anggaran dalamproses pencapaian.
Pencapaian Indikator Kinerja Selama 5 Tahun (2015-2019)
Gambaran yang disajikan pada tabel 3.3 di bawah dapat disimpulkan kecuali padatahun 2019 (realisasi pencapaian indikator tidak tercapai seluruhnya), pencapaiantarget dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja PPJK tahun 2015-2018 dapatdicapai seluruhnya (100%). Selain itu pada tabel 3.2 terlihat target Indikator KinerjaPPJK mengalami beberapa perubahan indikator ditahun 2016-2018, antara lain:
1. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2016-2017.a) Terdapat penambahan 3 (tiga) indikator baru yang merupakan indikator prioritas
nasional di tahun 2017, yaitu: 1) indikator Jumlah pedoman penguatansecondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN; 2) Jumlah skemapembiayaan melalui ppp kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidangkesehatan yang dihasilkan dan 3) Jumlah pedoman untuk optimalisasipemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif danpreventif di puskesmas. Ketiga indikator prioritas nasional tersebut merupakanhasil dari pertemuan Trilateral Meeting antara BAPPENAS, KementerianKeuangan dengan Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 yang kemudiandisesuaikan ke dalam perubahan RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019.
b) 2 (dua) indikator yang sudah tidak lagi masuk ke dalam Perjanjian Kinerjaadalah: 1) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran(PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);2) indikator terkait dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima BantuanIuran (PBI) JKN/KIS. Tidak masuknya indikator kinerja PBI dikarenakan indikatortersebut menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Eselon I Sekretaris Jenderal.Walaupun Indikator PBI tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja PPJK namunkegiatan pelaksanaan dan anggaran untuk pencapaian indikator PBIdilaksanakan oleh PPJK. Sedangkan tidak masuknya indikator dokumenkebijakan realisasi iuran peserta penerima bantuan iuran JKN/KIS PerjanjianKinerja 2017 dikarenakan secara otomotis dokumen terkait pembayaran selamatahun berjalan tersebut pasti akan selalu dilaksanakan dan tidak memerlukananggaran dalam proses pencapaian.
2. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2017-2018.
Laporan Kinerja (LKJ)316
Jumlah target pada indikator Skema pembiayaan melalui ppp kerjasama pemerintahdan swasta dan pedoman optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untukmendukung upaya promotif dan preventif di Puskesmas sudah tidak ada dalamindikator Perjanjian Kinerja di tahun 2019. Tidak masuknya target dalam indikatorkinerja tersebut disebabkan ke-2 indikator telah diselesaikan/tercapai di tahun 2017
Laporan Kinerja (LKJ)325
Tabel 3.3 Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK tahun 2015-2019
No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019T R % T R % T R % T R % T R %
1 Jumlah penduduk yang menjadi pesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JaminanKesehatan Nasional (JKN)/Kartu IndonesiaSehat (KIS)
88,2Juta
87,8Juta
99,5 92,4Juta
91,1Juta
98,6 - - - - - - - - -
2 Jumlah pedoman penguatan secondaryprevention pelayanan kesehatan dalam JKN
- - - - - - 2Dok
2Dok
100 2Dok
2Dok
100 2Dok
2Dok
100
3 Jumlah pedoman untuk optimalisasipemanfaatan berbagai sumber dana untukmendukung upaya promotif dan preventif diPuskesmas
- - - - - - 1Dok
1Dok
100 - - - - - -
4 Jumlah skema pembiayaan melalui pppkerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dibidang kesehatan yang dihasilkan
- - - - - - 1Dok
1Dok
100 - - - - - -
5 1 Jumlah hasil kajian/monev pengembanganpembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
10Dok
10Dok
100 10Dok
10Dok
100 5Dok
10Dok
>100 5Dok
7Dok
>100 5Dok
7Dok
140
2 Jumlah dokumen hasil Health TechnologyAssessment (HTA) yang disampaikankepada Menteri Kesehatan
2Dok
2Dok
100 2Dok
2Dok
100 2Dok
2Dok
100 2Dok
2Dok
100 8Dok
3Dok
37,5
3 Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuranpeserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)JKN/KIS
3Dok
3Dok
100 - - - - - - - - -
Laporan Kinerja (LKJ)327
Pencapaian IKP PBI melalui Jaminan Kesehatan NasionalIndikator PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional ini masuk ke dalam
perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal. Walaupun demikian dalam pelaksanaan
kegiatan dan anggaran untuk pencapaian indikator PBI tersebut dilaksanakan
oleh PPJK sebagai satker dalam lingkup Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2019
terdapat perbedaan target indikator PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional
antara RPJMN, Renstra dan Perjanjian Kinerja, perbedaan tersebut disajikan
pada tabel berikut di bawah ini:
Tabel 3.4 Target Indikator PBI
IndikatorTargetRPJMN
2019
TargetRENSTRA
2019
TargetPerjanjian
Kinerja 2019
Jumlah penduduk yang menjadipeserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)melalui Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
107,2JutaJiwa
107,2Juta Jiwa
96,8Juta Jiwa
Perbedaan tersebut berdasarkan hasil trilateral meeting antara
Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan yang
menyepakati anggaran PBI yang disediakan untuk jumlah peserta PBI JKN
sebesar 96,8 juta jiwa atau tidak sama dengan target dalam RPJMN dan
Renstra. Selain itu komisi IX dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Kementerian Kesehatan menyetujui alokasi anggaran Kementerian Kesehatan di
tahun 2019 sebesar Rp 58,74 triliun yang di dalamnya terdapat alokasi anggaran
Sekretariat Jenderal sebesar Rp 28,76 triliun termasuk anggaran untuk Program
Penguatan JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI.
Dalam proses pencapaian
indikator tersebut
berdasarkan penetapan
kriteria peserta PBI oleh
Kementerian Sosial tentang
Penetapan Penerima
Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Tahun 2019,
Laporan Kinerja (LKJ)327
setelah itu dilakukan Pendaftaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh
Kementerian Kesehatan. Perhitungan dalam menentukan realisasi angka
capaian tersebut didapatkan dari besaran jumlah peserta yang terdaftar dan
dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP). Pencapaian PBI JKN PBI pada tahun 2015-2019 menunjukkan
hanya pada tahun 2018 dapat tercapai seluruhnya 100% dengan capaian
terendah di tahun 2016 yaitu sebesar 98,63%.
Berdasarkan realisasi anggaran
PBI tahun 2015-2019 menunjukkan
bahwa rata-rata persentase
realisasi anggaran sebesar 99%.
Pada tahun 2019 terjadi kenaikan
tren anggaran menjadi Rp 35,91
triliun bila dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya hal ini
dikarenakan adanya kenaikan
iuran PBI yang merupakan
implementasi Perpres 75 tahun
2019 yang mengamanahkan kenaikan iuran PBI yang semula Rp 23.000
orang per bulan menjadi Rp 42.000 orang per bulan.
Dalam proses pelaksanaannya terdapat faktor-faktor dan permasalahan
yang mempengaruhi tidak tercapainya seluruhnya (100%) atas Indikator
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
di tahun 2019. Penjabaran mengenai identifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi pencapaian indikator kinerja, masalah yang timbul, serta
tindak lanjut terhadap permasalahan sebagai berikut:
a. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
1. Arah Kebijakan penganggaran dan ketersediaan dana
pembayaran iuran PBI.
Laporan Kinerja (LKJ)327
2. Kebijakan penetapan jumlah peserta PBI yang ditetapkan oleh
Menteri Sosial seperti SK penetapan peserta PBI awal, SK Menteri
Sosial tentang pergantian peserta PBI
3. Kebijakan pendaftaran peserta PBI oleh Menteri Kesehatan
4. Kebijakan yang berkaitan dengan PBI .
b. Permasalahan berupa penetapan jumlah peserta PBI yang oleh
Menteri Sosial seperti pemadanan data yang dilakukan Kementerian
Sosial ditemukan antara lain : peserta yang meninggal dunia, peserta
yang tercatat ganda, peserta yang telah berubah segmentasi peserta,
sehingga SK penetapan peserta yang dikeluarkan oleh Kementerian
Sosial tidak semuanya dapat masuk dalam database BPJS
Kesehatan sebagai peserta yang terdaftar dan dibayarkan kapitasi
oleh BPJS Kesehatan ke FKTP sehingga timbul perbedaan antara
peserta PBI yang ditetapkan dengan peserta yang terdaftar, sehingga
berdampak pada jumlah capaian indikator PBI.
c. Pemecahan masalah dan tindaklanjut berupa koordinasi intensif
dengan Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk dilakukan
pemadanan peserta yang didaftarkan sehingga dapat tercapai sesuai
yang target yang telah ditetapkan.
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR 2019
Definisi operasional Indikator pencapaian kinerja PPJK Tahun 2019 adalah
sebagaimana terlihat pada tabel 3.
Tabel 3.4 Definisi Operasonal Indikator Pencapaian Kinerja PPJK Tahun 2019
No Indikator Kinerja Definisi Operasional Dokumen yang Dihasilkan 2019
1 Jumlah pedomanpenguatansecondarypreventionpelayanankesehatan dalamJKN
Jumlah KebijakanTeknis/Rancangan /Draft yangdisusun tentang PedomanDeteksi dini/ Penemuan Dini/Skrining Program JKN
Cara Perhitungan, yaituJumlah Dokumen KebijakanTeknis/Rancangan /Draft
1. Pedoman Penemuan Dini PenyakitKanker Dalam Program JKN
2. Pedoman Skrining Faktor RisikoPembawa Sifat Penyakit ThalasemiaDalam Program JKN
Laporan Kinerja (LKJ)327
tentang Pedoman Deteksi dini/Skrining Program JKN yangdihasilkan selama 5 tahun dandijabarkan pada tiap tahunnya.
2 Jumlah bahankebijakan teknisPengembanganPembiayaanKesehatan danJaminan KesehatanNasional(JKN)/KartuIndonesia Sehat(KIS)
1 Jumlah rancangan /DraftDokumen monitoring-evaluasiJKN yang disusun dalamrangka pengembanganpembiayaan kesehatan danJKN/KIS
Cara Perhitungan, yaitujumlah dokumen rancanganperaturan pemerintah,peraturan presiden, peraturanMenteri Kesehatan,Keputusan MenteriKesehatan, Kajian/studi,Kebijakan Teknis, Dokumenmonitoring-evaluasi JKN yangdihasilkan dalam rangkapengembangan pembiayaankesehatan dan JKN/KISselama 5 tahun dandijabarkan pada tiaptahunnya.
1. Permenkes Nomor 17 Tahun 2019tentang Pertimbangan Klinis dalamProgram Jaminan Kesehatan
2. Analisis Dampak DAK FisikAfirmasi Bidang KesehatanTerhadap Akses PelayananKesehatan di Puskesmas
3. National Health Account (NHA)4. Evaluasi Nasional Pelaksanaan
Program JKN5. Pedoman Petunjuk Pengisian Tools
Perhitungan KebutuhanPendanaan Program SPM BidangKesehatan
6. Pengembangan Tarif KapitasiDalam Program JaminanKesehatan Nasional
7. Pengembangan-Reklasifikasi INA-CBG
2 Jumlah dokumen hasilkajian/studi HealthTechnology Assessment(HTA)
Cara Perhitungan, yaituJumlah dokumen hasilkajian/studi HealthTechnology Assessment(HTA) yang dihasilkan selama5 tahun dan dijabarkan padatiap tahunnya
1. Evaluasi Ekonomi PenambahanTrastuzumab pada Kemoterapiuntuk Pasien Kanker Payudara(MBC) dengan Her-2 Positif
2. Evaluasi Ekonomi KombinasiRutuximab dan Kemoterapi untukPasien Limfoma Malignum Non-Hodgkins (LNH).
3. Evaluasi Ekonomi dan reviewutilisasi pemberian kombinasilapatinib dan kapesitabindibandingkan kapesitabin padapasien metastatik HER2 Positifyang gagal dengan Trastuzumab
Pencapaian atas Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2019
yang dijabarkan dalam dokumen indikator kinerja dalam proses untuk
mencapai Indikator tersebut terdapat faktor-faktor dan permasalahan yang
dapat mempengaruhi pencapaian target Indikator Kinerja. Identifikasi atas
faktor-faktor dan masalah yang mempengaruhi capaian kinerja ini menjadi
penting agar diperoleh solusi atas permasalahan dan upaya tindaklanjut
yang efektif agar target indikator kinerja dapat tercapai seluruhnya pada
tahun ini dan menjadi upaya yang efektif dalam pencapaian kinerja PPJK
Laporan Kinerja (LKJ)327
ditahun yang akan datang. Penjabaran atas dokumen-dokumen yang
dihasilkan oleh PPJK sebagai dasar penetapan capaian Indikator Kinerja
dan analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di tahun
2019 sebagai berikut:
a. Indikator 1: Jumlah pedoman penguatan secondary preventionpelayanan kesehatan dalam JKNIndikator Jumlah pedoman penguatan secondary prevention pelayanan
kesehatan dalam JKN merupakan indikator yang menjadi Prioritas
Nasional (PN). Capaian indikator Jumlah pedoman penguatan secondary
prevention pelayanan kesehatan dalam JKN pada tahun 2019 dapat
tercapai seluruhnya, yaitu dari 2 (dua) target dokumen yang ditetapkan
diperoleh realisasi capaian sebanyak 2 (dua) dokumen, sehingga capaian
kinerja sebesar 100%. Berikut 2 (dua) dokumen tersebut, yaitu:
ii. Pedoman Penemuan Dini Penyakit Kanker Dalam Program JKN
Pedoman ini secara umum sebagai acuan untuk melaksanakan
Penemuan dini penyakit kanker pada program JKN.
2. Pedoman Skrining Faktor Risiko Pembawa Sifat PenyakitThalasemia Dalam Program JKN
Pedoman ini secara umum sebagai acuan untuk melaksanakan
skrining faktor risiko pembawa sifat penyakit Talasemia pada program
JKN.
b. Indikator 2: Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaankesehatan dan JKN/KIS
i.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2019.
Pengaturan Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)
dalam program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk terselenggaranya
pertimbangan klinis agar pelayanan kesehatan yang diberikan dalam
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Pelaksanaan pemberian pertimbangan klinis
sebelum Permenkes ini terbit, telah diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory), namun dalam
Laporan Kinerja (LKJ)327
perkembangannya perlu penyesuaian terutama dengan ditetapkan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan. Dalam Permenkes ini mengatur tentang Tata cara
Penyelesaian Sengketa Klinis, yang dibagi menjadi: 1) Ketentuan
umum; 2) Mekanisme Pengaduan; 3) Mekanisme Penghentian Aduan;
4) Mekanisme Persidangan; 5) Pelaporan; dan 6) Format Keputusan
Tim Pertimbangan Klinis (TPK).
2. Analisis Dampak DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan TerhadapAkses Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
Tujuan dari pelaksanaan analisis dampak DAK fisik afirmasi bidang
kesehatan terhadap akses pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah
menilai implikasi atau dampak DAK fisik afirmasi bidang kesehatan
dalam menunjang akses pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah
perbatasan dan tertinggal. Analisis dampak DAK in dilakukan di enam
kabupaten/kota, yaitu kab. Lampung Barat, kab. Kupang, kab. Lombok
Timur, kab. Serdang Bedagai, kota Sabang, dan kota Dumai.
Hasil dari Analisis ini adalah DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan
terbukti meningkatkan kunjungan rawat jalan Puskesmas, tetapi tidak
berdampak pada peningkatan rawat inap dan persalinan di
Puskesmas. Akses pelayanan kesehatan di Puskesmas juga banyak
dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat pada kuintil 1 (20% terbawah
dari kelompok pengeluaran), baik di kabupaten/kota penerima dan
bukan penerima DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan.
3. National Health Account (NHA).
Pemerintah Indonesia terutama Kementerian Kesehatan cq. Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan telah berkomitmen untuk
melakukan produksi NHA secara rutin setiap tahunnya. Tim NHA yang
diharapkan akan meningkatkan peran serta berbagai pemangku
kepentingan dalam proses pengumpulan data hingga diseminasi hasil
NHA dalam proses produksi di tahun 2019. Penyusunan NHA di tahun
2019 menghasilkan gambaran belanja kesehatan tahun 2017 dan
estimasi belanja kesehatan tahun 2018.
Laporan Kinerja (LKJ)327
Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, total belanja kesehatan
Indonesia terus mengalami peningkatan. Gambaran belanja kesehatan tahun
2017 dan estimasi belanja kesehatan tahun 2018 menujukan total belanja
kesehatan Indonesia di tahun 2017 sebesar Rp 423,9 triliun dan meningkat di
tahun 2018 menjadi Rp 455,54 triliun. Total belanja kesehatan terhadap PDB di
tahun 2017 cenderung relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila jumlah
tersebut dibagi dengan jumlah penduduk menghasilkan nilai sebesar Rp 1,7
juta/kapita
Gambaran skema pembiayaan Belanja kesehatan di Indonesia 2010-
2018 menunjukkan khusus di tahun 2017-2018, bahwa pengeluaran tunai
langsung dari rumah tangga (OOP) sebesar 32,7% (2017) dan sedikit menurun
menjadi 32,2% ditahun 2018, diikuti dengan kenaikan skema asuransi sosial di
tahun 2018 bila dibandingkan pada tahun 2017 (23,1% v 22%), sehingga dapat
disimpulkan bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan memberi
kontribusi penurunan atas pembiayaan Rumah Tangga (OOP).
4.Evaluasi Nasioanal Pelaksanaan Program JKN
Latar belakang dilaksanakan kegiatan ini sebagai jalan untuk mencapai Universal
Health Coverage (UHC) dengan menjamin seluruh warga Indonesia pada
JKN/KIS pada tahun 2019. Sebagai salah satu program kesehatan prioritas di
Indonesia dan juga merupakan salah satu sasaran dalam tujuan pembangunan
nasional, maka aspek monitoring dan evaluasi penting dalam penyelenggaraan
JKN/KIS dalam rangka menyongsong UHC 2019. Tinjauan monitoring dan
evaluasi program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama yakni:
Kementerian Kesehatan, DJSN, BPJS Kesehatan, Kementerian dan Lembaga
Laporan Kinerja (LKJ)327
terkait, Development Partner/NGO, Pakar/Akademisi, perhimpunan profesi,
asosiasi fasilitas kesehatan, dan lain-lain perlu dilakukan, agar dari berbagai
pandangan konstruktif yang dikemukakan dapat disarikan upaya-upaya
perbaikan di berbagai area untuk pencapaian Universal Health Coverage di
tahun 2019.
5. Pedoman Petunjuk Pengisian Tools Perhitungan KebutuhanPendanan Program SPM Bidang Kesehatan
Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan maka diperlukan tools
perhitungan pembiayaan SPM. Dengan adanya tools ini dapat membantu pihak
pemerintah daerah secara terstandar mengidentifikasi layanan SPM yang harus
disediakan sesuai amanah permenkes Nomor 4 tahun 2019, termasuk besaran
kebutuhan anggaran dan sumber pendanaannya, serta upaya monitoring dan
evaluasinya bila program SPM telah dijalankan pada tahun depannya. Tools
perhitungan biaya SPM ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada
pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk
pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Penghitungan pembiayaan tools SPM bidang kesehatan merujuk pada
Permenkes No. 4 tahun 2019, bahwa setiap layanan minimal yang harus
disediakan pemerintah daerah merujuk pada petunjuk teknis atau pernyataan
standar yang tertuang di dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, perhitungan
pada tools ini merujuk pada bagian Teknik penghitungan pembiayaan (Bagian F)
Permenkes No. 4 tahun 2019.
5. Pengembangan Tarif Kapitasi Dalam Program Jaminan KesehatanNasional
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan, mengamanatkan bahwa standar tarif pelayanan kesehatan
bagi pelaksanaan JKN ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan
memperhitungkan kecukupan iuran dan kesinambungan program yang dilakukan
bersama dengan BPJS Kesehatan, DJSN dan Kementerian Keuangan. Tim
teknis telah menyelesaikan pengumpulan data pada 106 FKTP yang tersebar di
Laporan Kinerja (LKJ)327
wilayah Indonesia barat dan tengah dan menyelesaikan pengolahan data pada
tahun 2018. Sehingga proses perbaikan tarif pada tahun 2019 fokus pada :
a. Pengolahan data costing menggunakan data utilisasi BPJS
Kesehatan berdasarkan variabel yang berpengaruh terhadap
biaya
b. Pengumpulan data costing pelayanan non-kapitasi yang meliputi :
pelayanan persalinan, ANC, PNC dan protesa gigi
c. Pengumpulan data costing kapitasi dan non kapitasi di daerah
terpencil perbatasan dan kepulauan
d. Evaluasi pembiayaan pelayanan kesehatan peserta JKN di FKTP
berdasarkan masukan dari profesi dan BPJS Kesehatan, antara
lain : scaling gigi, protesa gigi dan pelayanan kacamata
7. Pengembangan-Reklasifikasi INA-CBG
Kegiatan ini dilakukan sebagai proses pengembangan INA-CBG
melalui reklasifikasi yang sesuai dengan kondisi penyakit di Indonesia
sehingga mempunyai grouper baru (local norm) yang mandiri yang
melibatkan Perhimpunan Dokter Spesialis dalam pengklasifikasian
penyakit. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengembangan INA-CBG
pada aspek pengelompokkan kasus (reklasifikasi INA-CBG) yang
sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam
kegiatan ini melibatkan organisasi profesi kedokteran untuk mapping
dan partitioning ICD, FKRTL serta Expert dari Thailand.
c. Indikator 3: Jumlah dokumen hasil Health TechnologyAssessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
Pada tahun 2019 indikator ini tidak tercapai sebagaimana target yang
ditetapkan, dari target yang direncanakan sebanyak 8 dokumen
realisasi yang dihasilkannya 3 (tiga) dokumen studi Penilaian
Teknologi Kesehatan (PTK).
1. Evaluasi ekonomi penambahan trastuzumab pada kemoterapiuntuk pasien kanker payudara metastasis (MBC) dengan HER-2positif
Penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu (1) evaluasi
efikasi/efektivitas klinis dan (2) evaluasi ekonomi. Evaluasi efikasi klinis dilakukan
melalui telaah sistematik terhadap literatur yang relevan, sedangkan efektivitas
Laporan Kinerja (LKJ)327
klinis dievaluasi melalui penelitian observasional dengan rancangan kohort
retrospektif. Telaah sistematik dilakukan pada literatur yang ditelusuri di database
Pubmed, Cochrane Library, dan EMBASE, dengan perluasan menggunakan
Google Scholar, untuk menemukan studi klinis dengan randomisasi yang
membandingkan trastuzumab plus kemoterapi vs kemoterapi saja, dengan
batasan bahwa penelusuran dilakukan hanya pada penelitian berbahasa Inggris,
bisa diakses secara lengkap, terbit di atas tahun 2000, dan disain uji klinis.
Output yang diukur adalah overall survival (OS) dan progression-free survival
(PFS). Penilaian validitas studi dilakukan dengan menggunakan Modified Jadad
scale. Penelitian kohort retrospektif dilakukan menggunakan data rekam medis
pasien kanker payudara metastasis di 4 rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta, RSUP Sanglah Denpasar, RS Kanker Dharmais Jakarta, dan RSUD
Ulin Banjarmasin, untuk membandingkan manfaat klinis terapi pada kelompok
pasien yang mendapatkan trastuzumab plus kemoterapi vs kemoterapi saja,
dengan luaran klinis utama OS dan PFS.
Hasil evaluasi ekonomi menunjukkan bahwa berdasarkan studi pada
pasien yang menerima trastuzumab plus kemoterapi (n = 51) vs kemoterapi saja
(n = 35), penambahan trastuzumab pada kemoterapi tidak menunjukkan manfaat
yang baik berdasarkan pertimbangan biaya-efektivitas (CEA). Analisis CUA
memberikan nilai ICER untuk trastuzumab plus kemoterapi vs kemoterapi
sebesar Rp 250.630.968 per QALY (perspektif rumah sakit), atau sebesar Rp
290.707.803 per QALY (perspektif societal). Nilai-nilai ICER ini berada di atas
nilai 3 GDP per kapita Indonesia tahun 2017 (Rp 167.029.590), sehingga
penambahan trastuzumab pada kemoterapi untuk pasien kanker payudara
metastasis dengan HER-2 positif tidak cost-effective. Berdasarkan hasil BIA,
penambahan trastuzumab pada kemoterapi untuk seluruh pasien kanker
payudara metastasis HER-2 positif di Indonesia selama 5 tahun ke depan akan
membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp 3.606.350.412.954 (3,6 triliun rupiah)
2. Evaluasi Ekonomi Kombinasi Rutuximab dan Kemoterapi untuk PasienLimfoma Malignum Non-Hodgkins (LNH).
Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya program jaminan
kesehatan dalam hal ini khususnya pada penatalaksanaan kanker LNH, Komite
Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) melalui agen PTK menyelenggarakan
kajian dengan judul “Evaluasi Ekonomi Kombinasi Rituximab dan Kemoterapi
Laporan Kinerja (LKJ)327
Dibandingkan dengan Kemoterapi pada Pasien Limfoma Malignun Non-Hodgkins
(LNH) tipe Diffuse Large B Cell.” Kajian ini diharapkan mampu memberikan
masukan sebagai salah satu dasar penyusunan rekomendasi kepada Menteri
Kesehatan, terkait apakah Rituximab merupakan pilihan yang tepat guna (value
for money) bagi pasien dengan kanker LNH tipe DLBCL.
Dalam studi ini mengunakan pemodelan Markov model yang dibangun
untuk menganalisis biaya dan benefit dengan mengunakan Incremental Cost
Effectiveness Ratio (ICER) dan Quality Adjusted Life Years (QALYs). Parameter
yang dimasukkan adalah angka ketahanan hidup pasien, transisi probabilitas,
biaya, utilitas dan efektivitas klinis. Data biaya dan utilitas didapatkan baik secara
prospektif maupun retrospektif, biaya yang dihitung adalah biaya langsung dan
tidak langsung. Sumber data berasal dari billing RS dan juga wawancara pasien.
Selain itu data utilitas/kualitas hidup didapatkan dengan mewawancarai pasien
secara langsung
Hasil penilaian dalam studi ini menunjukkan bahwa penggunaan terapi
Rituximab+CHOP pada pasien LNH sub-tipe DLBCL CD20+ potensial cost-
effective atau merepresentasikan value for money. Namun demikian dampak
pembiayaan terapi ini selama lima tahun ke depan mencapai hampir satu Triliun
Rupiah. Hal ini juga mengindikasikan kebutuhan dalam efisiensi prosedur
pelayanan, oleh karena tingginya biaya perawatan (non-obat) yang cukup
signifikan mempengaruhi dampak pembiayaan kesehatan
3. Evaluasi Ekonomi dan review utilisasi pemberian kombinasilapatinib dan kapesitabin dibandingkan kapesitabin pada pasien metastatikHER2 Positif yang gagal dengan Trastuzumab
Studi ini dilakukan untuk menilai value for money dari pemberian
kombinasi lapatinib dan kapesitabin atau menerima kapesitabin saja pada pasien
kanker payudara metastasis (KPDM) dengan HER-2-positif yang telah gagal
dengan terapi sebelumnya. Desain penelitian ini adalah kohort retrospektif
dengan menggunakan pendekatan evaluasi ekonomi berbasis pemodelan
menggunakan perspektif masyarakat (societal perspective) Indonesia. Analisis
dilakukan dengan cost-utility analysis (CUA) menggunakan model Markov untuk
menghitung biaya dan luaran kesehatan pada pasien kanker payudara metastatik
(metastatic breast cancer/ MBC) dengan HER2+ yang gagal dengan
trastuzumab, kemudian mendapatkan kombinasi lapatinib dan kapesitabin
(LAP/CAP) atau menerima kapesitabin saja (CAP).
Laporan Kinerja (LKJ)327
Hasil studi ini menunjukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penambahan lapatinib dan kapesitabin pada pasien MBC dengan HER2 +3
yang telah progress dengan trastuzumab tidak menambah overall survival
dibandingkan dengan yang hanya mendapat kapesitabin saja
2. Hasil studi cost-effectiveness di berbagai negara memperlihatkan bahwa
penambahan lapatinib dan kapesitabin pada pasien MBC dengan HER2 +3 yang
telah progres dengan trastuzumab tidak cost-effective jika dibandingkan dengan
yang hanya mendapat kapesitabin saja
3. 85% penggunaan lapatinib tidak didasarkan pada indikasi yang sesuai
dengan ketentuan dalam Fornas dan NCCN
Pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK 2019
menunjukan realisasi pencapaian indikator Jumlah dokumen hasil Health
Technology Assessment (HTA) tidak tercapai seluruhnya dari yang ditargetkan 8
dokumen dengan capaian hanya 3 dokumen. Sedangkan untuk Indikator jumlah
pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN dan
jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
pencapaian indikator kinerja dapat tercapai seluruhnya.
Keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan pada tahun 2019 akan dijelaskan sebagai berikut:
I. Keberhasilan1. Arahan pimpinan yang jelas untuk proses pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik antara unit satuan kerja PPJK dengan
narasumber/konsultan/stakeholders terkait lainnya. Sebagai contoh bentuk
koordinasi yang telah dilakukan, di antaranya dalam bentuk rapat rutin
pembahasan topik HTA oleh tenaga teknis yang telah ditunjuk setiap
minggunya, rapat Dewan Pertimbangan Teknologi Kesehatan yang
dilakukan setiap bulan, koordinasi kegiatan NHA dengan Tim NHA
Universitas Indonesia, dan rapat tim tarif.
3. Perencanaan kegiatan yang sudah terorganisir dengan baik, yaitu dengan
membuat time line kegiatan per bulannya untuk setiap bidang dan bagian
sehingga terjadi akselerasi antar kegiatan di bidang dan bagian.
Laporan Kinerja (LKJ)327
4. Komitmen pegawai Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk
pencapaian kinerja tahun 2019.
II. Kegagalan (Pencapaian Dokumen HTA)a) Proses pengambilan keputusan anggota komite PTK yang lama dalam
studi PTK/HTA.
b) Kurangnya SDM teknis dalam pelaksanaan PTK/HTA
c) Terdapat hambatan dalam koordinasi dengan pihak terkait pengumpulan
data (BPJS Kesehatan dan RS)
d) Target Indikator yang terlalu besar yaitu 8 dokumen (tren capaian 2015-
2018 menunjukkan hanya 2 dok HTA)
e) Waktu yang panjang dalam untuk menghasilkan 1 dokumen studi
PTK/HTA.
Dalam melakukan analisis atas capaian kinerja perlu dilakukan identifikasi atas
faktor-faktor dan masalah yang mempengaruhi capaian kinerja. Identifikasi ini
menjadi penting untuk memperoleh solusi permasalahan yang ada dan upaya
tindaklanjut yang efektif agar target indikator kinerja dapat tercapai. Penjabaran
mengenai identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator
kinerja, masalah yang timbul, serta tindak lanjut terhadap permasalahan
sebagai berikut:
1. Indikator 1: Jumlah pedoman penguatan secondary preventionpelayanan kesehatan dalam JKNa. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
1. Koordinasi dengan organisasi profesi terkait (PHTDI, IDAI, KPKN,
HOGI); Direktorat PTM (Subdit. kanker dan kelainan darah, serta
Subdit. Penyakit DM dan Gangguan Metabolik) terkait instrumen dan
draf pedoman; dan BPJS Kesehatan
2. Dukungan dan penerimaan Dinkes kabupaten/ kota dalam
melaksanakan uji coba instrumen pada posbindu PTM di empat lokasi
(Jawa Barat, Jawa Tengah Lampung dan Banten).
3. Perkembangan pelaksanaan Posbindu PTM dalam rangka deteksi dini
b. Permasalahan dalam proses kegiatan berupa terdapat perubahan dalam
implementasi pelaksanaan yang awalnya akan diintegrasikan dalam
instrumen BPJS Kesehatan menjadi Posbindu PTM.
Laporan Kinerja (LKJ)327
c. Pemecahan masalah dan tindaklanjut:
1. Instrumen akan diintegrasikan pada instrumen Posbindu PTM
2. Koordinasi Direktorat P2PTM, Direktorat PKP, dan BPJS Kesehatan
untuk menyamakan persepsi metode deteksi dini.
3. Bersurat kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular terkait pengusulan integrasi instrumen deteksi dini penyakit
Kanker dan Talasemia.
2. Indikator 2: Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaankesehatan dan JKN/KIS
a. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
1. Koordinasi antara Lintas Sektor/Lintas Program, profesi,
pakar/akademisi terkait penyusunan kebijakan pengembangan
pembiayaan dan JKN.
2. Arah kebijakan dalam penetapan tariff INA CBG dan komitmen
organisasi profesi kedokteran yang terlibat dalam penyusunan
reklasifikasi INA CBG
3. Tenaga/ kapasitas tim teknis pelaksanaan kegiatan terkait capaian
indikator kinerja.
4. Ketersediaan data publik di bulan Juli setelah keluar LRA audit,
Ketersediaan data non publik (BPS) setelah Oktober, Ketersediaan
data DHA/PHA sebagai dasar pemecah belanja kesehatan tingkat
subnasional dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan BPS pada
penyusunan dokumen NHA.
5. Perubahan situasi di K/L lain, seperti: Perubahan situasi di K/L lain,
seperti: perubahan kuesioner Susenas MKP oleh BPS; Kemendagri
sedang menyusun perubahan regulasi nomenklatur bidang kesehatan
BPS terjadi ; Kemendagri sedang menyusun perubahan regulasi
nomenklatur bidang kesehatan pada penyusunan dokumen NHA.
6. Koordinasi pihak terkait untuk kebutuhan data baik kuantitatif maupun
kualitatif, serta data kuantitatif dan kualitatif yang lengkap dan valid
pada pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak DAK Fisik Afirmasi
Bidang Kesehatan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas
7. Koordinasi dengan unit teknis /kementerian dan lembaga terkait
penyusunan aplikasi Siscobikes
Laporan Kinerja (LKJ)327
8. Koordinasi antara Lintas Sektor/Lintas Program, profesi,
pakar/akademisi terkait penyusunan kebijakan pengembangan
pembiayaan dan JKN.
b. Permasalahan dalam proses kegiatan:
1. Koordinasi dengan Organisasi Profesi Kedokteran membutuhkan
waktu yang cukup lama dalam melakukan pengelompokkan
diagnosis dan prosedur serta membuat algoritma grouper dan
pengumpulan data billing RS belum sesuai sehingga dapat
meghambat pelaksanaan kegiatan Reklasifikasi INA-CBG.
2. Data yang terfragmentasi dan tidak tersedia secara detil
sebagaimana yang dibutuhkan untuk klasifikasi SHA yang
merupakan proses diselesaikannya dokumen NHA.
3. Penyusunan PKS dengan BPS dalam penyusunan dokumen NHA ,
yang telah diinisiasi dari awal tahun, baru dapat ditandatangani di
bulan Juli.
4. Petugas daerah yang melaksanakan DHA di kab/kota mengalami
pergantaian/mutasi sehingga terkendala untuk keberlanjutan
penyusunan.
5. Recall bias pada saat pengumpulan data kualitatif karena analisis
dilakukan untuk data tahun 2017, serta adanya rolling tenaga
ditempat pengambilan data pada kegiatan Analisis Dampak DAK
Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan Terhadap Akses Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
6. Terbatasnya tenaga/ Narasumber yang menguasai analisis
efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan.
7. Belum fokusnya metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan
studi-studi khusus.
8. Jadwal pertemuan yang kadang masih menyesuaikan dengan
jadwal narasumbernya dan keterbatasan Hotel daerah yang
memiliki daya tampung dengan peserta dengan jumlah besar pada
kegiatan Pertemuan Evaluasi Nasioanal Pelaksanaan Program
JKN.
Laporan Kinerja (LKJ)327
c. Pemecahan masalah dan tindaklanjut:1. Melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan untuk pengumpulan
data untuk kegiatan INA CBG’s dan Melakukan koordinasi
dengan BPJS Kesehatan terkait data individual peserta JKN
2. Melakukan uji coba grouper INA CBG, membuat manual coding
serta melakukan sosialisasi grouper.
3. Koordinasi berkelanjutan antar K/L penyedia data belanja
kesehatan.
4. Update data terbaru dan juga sumber potensial data untuk
memperbaiki kualitas data sebagaimana dibutuhkan klasifikasi
SHA.
5. Percepatan proses pembentukan tim NHA di tahun selanjutnya.
6. Dukungan kegiatan dari pusat untuk fasilitasi penyusunan
DHA/PHA, perbaikan modul dan juknis DHA/PHA, peningkatan
kapasitas pelaksana DHA/PHA dan menambah kab/kota yang
membuat DHA/PHA.
7. Pendampingan pada provinsi dan kab/kota yanb belum
mengirimkan hasil perhitungan aplikasi SPM Kesehatan dan
memberikan feedback terhadap daerah yang telah
mengirimkan hasil perhitungan SPM Kesehatan pada web
siscobikes.
8. Diseminasi hasil perlu diperluas kepada para pemangku
kepentingan agar dapat menjadi umpan balik peningkatan
kualitas produksi dokumen NHA.
9. Mencari alternatif data dari sumber lain di luar Kemkes RI.
10. Membuat susunan tim penyusun kegiatan agar diperoleh suatu
keterikatan kerjasama dalam mencapai output kegiatan.
Pembuatan tim ini juga sebagai untuk mengatasi agar peserta
atau pembahas pada kegiatan tersebut tetap orang yang sama
dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga
capaian outputnya dapat optimal.
11. Penajaman metodelogi membutuhkan pelaksanaan studi-studi
khusus yang perlu didukung dengan kecukupan anggaran di
tahun selanjutnya
Laporan Kinerja (LKJ)327
12. Koordinasi lebih lanjut dan intensif dalam penyesuaian jadwal
kegiatan, materi yang dibawakan oleh narasumber
pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Nasioanal Pelaksanaan
Program JKN. Serta untuk mengantisipasi hotel yang dapat
menampung jumlah peserta yang besar, maka pelaksanaan
evaluasi dibagi dalam beberapa lokasi/regional pertemuan
3. Indikator 3: Jumlah dokumen hasil Health TechnologyAssessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
a. Hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian:
1. Target HTA dalam Rencana Strategis Kemenkes RI tahun
2015-2019.
2. Koordinasi dengan Komite PTK, organisasi profesi terkait studi
PTK, akademisi, unit-unit terkait di Kemenkes (Direktorat
Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Pelayanan Kesehatan,
Badan Litbangkes), BPJS Kesehatan, tim pelaksana studi PTK.
3. Koordinasi dan penerimaan RS sebagai tempat pengumpulan
data primer studi PTK
4. Panduan pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesehatan
(PTK)/HTA
5. Kapasitas SDM pelaksana PTK dan Regulasi/ kebijakan Rumah
Sakit.
b. Permasalahan dalam proses kegiatan:
1. Proses pelaksanaan studi PTK yang masih berlanjut dan
adanya beberapa perubahan judul/topik studi PTK
2. Waktu yang cukup lama dalam mendapatkan persetujuan etika
penelitian dan ijin penelitian RS sebagai syarat sebelum
dilakukan pengumpulan data di RS tersebut, sehingga untuk
menghasilkan 1 dokumen studi PTK/HTA memerlukan waktu
yang panjang.
3. Validitas data RS (Ketidak lengkapan data yang dibutuhkan
dalam proses penyusunan HTA.
Laporan Kinerja (LKJ)327
4. Terbatasnya SDM pelaksana PTK.
5. Target Indikator yang terlalu besar yaitu 8 dokumen (tren
capaian 2015-2018 menunjukkan hanya 2 dok HTA)
c. Pemecahan masalah dan tindaklanjut:
1. Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit LS/LP terkait PTK.
2. Menyusun time schedule yang dapat disepakati bersama oleh
para pelaksana PTK.
3. Melakukan lanjutan pengumpulan dan analisis data studi HTA.
4. Pelaksanaan hasil studi HTA dilakukan appraisal oleh Komite
PTK.
5. Meningkatkan kapasitas SDM PTK termasuk mengirim tenaga
SDM PTK untuk pelatihan yang berhubungan dengan HTA di
dalam negeri maupun luar negeri
6. Menetapkan topik prioritas PTK dengan melibatkan institusi dan
ahli terkait.
7. Pelaksanaan appraisal oleh Komite PTK dan melaksanakan
diseminasi hasil PTK kepada para pemaku kepentingan.
C. Sumber Daya/ Realisasi Anggaran
a. Sumber Daya ManusiaDalam menjalankan tugas dan fungsinya PPJK sesuai dengan
Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan didukung oleh sumber daya manusia yang
bekerja sesuai tugas dan fungsinya yang ditempatkan sesuai dengan
jabatan dan keahliannya serta memiliki dedikasi disiplin yang baik.
Jumlah SDM PPJK pada tahun 2019 sebanyak 74 orang.
Jumlah SDM ASN di PPJK berdasarkan jenis kelamin terbesar adalah
wanita sebanyak 39 orang (64%) dengan jumlah pria sebanyak 22
orang (36%). Distribusi ASN di PPJK berdasarkan latar belakang
pendidikan sangat beragam karena dalam melaksanakan tugasnya
Laporan Kinerja (LKJ)327
dan fungsinya dibutuhkan SDM dengan latar belakang berbeda.
Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan diperoleh gambaran PNS
dengan tingkat Pendidikan S2 atau pendidikan terakhir dokter memiliki
jumlah terbanyak di PPJK sebanyak 30 orang (49%).
b. Sumber Daya AnggaranDalam penyusunan kegiatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan pada tahun 2019 telah menerapkan anggaran berbasis
kinerja, di mana dalam proses penyusunannya telah melalui proses
sebagai berikut:
1. Perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi
yang telah ditetapkan.
2. Perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target
indikator kinerja yang telah ditetapkan
3. Usulan kegiatan dan penganggarannya sudah sesuai ketentuan
yang berlaku
Setiap subbidang dan subbagian di lingkungan Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan dalam melakukan penyusunan. usulan kegiatannya
berdasarkan fungsinya pada Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Usulan-usulan kegiatan
tersebut juga telah disesuaikan dengan target indikator kinerja organisasi yang
telah ditetapkan pada perubahan RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019.
Selain itu, setiap kegiatan sudah mengikuti petunjuk penelitian dan reviu RKA K/L
alokasi anggaran Kementerian Kesehatan TA 2019.
Pada tahun 2019 jumlah Anggaran PPJK di tahun 2019 yang bersumber dari
APBN sebesar Rp 35.944.877.528.000 dan bersumber dari hibah WHO sebesar
Rp 1.214.318.385. Dengan rincian Belanja Bantuan Sosial PBI JKN sebesar Rp
35.912.800.000.000 (99,9%); Belanja Barang sebesar Rp 31.644.917.000
(0,08%); dan Belanja Modal Sebesar Rp 1.646.937.000 (0,01%). Dari total
alokasi anggaran tersebut terdapat belanja barang masih mengalami blokir. Pada
awal diterbitkan DIPA masih terdapat belanja barang yang mengalami blokir
sebesar Rp 1.775.433.000, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 dilakukan
pemanfaatan blokir dengan melakukan pembukaan blokir di DJA, sehingga sisa
pagu alokasi blokir menjadi sebesar Rp 658.946.000 yang tercantum dalam DIPA
revisi 3.
Laporan Kinerja (LKJ)327
Gambar 3.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran PPJK TA 2019
Berdasarkan tabel 3.5 menunjukan tren kenaikan anggaran PPJK pada tahun2019, hal ini disebabkan kenaikan anggaran PBI yang merupakan implementasiPerpres 75 tahun 2019 yang mengamanahkan kenaikan iuran PBI yang semulaRp 23.000 orang perbulan menjadi Rp 42.000 orang perbulan. Penjabaranrealisasi anggaran dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja digambarkan padatabel 3.5
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran PPJK 2018-2019
No
Indikator Kinerja 2018 2019Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %
1 Jumlah penduduk yang menjadipeserta Penerima BantuanIuran (PBI) melalui JaminanKesehatan Nasional(JKN)/Kartu indonesia Sehat(KIS)
25.502.400.000 25.492.043.146,
0
99.9 35.912.800.000
35.777.142.674 99.6
2 Jumlah pedoman penguatansecondary preventionpelayanan kesehatan dalamJKN
500.000 221.669,1 44,3 336.564 287.386,3 85,4
Dalam Ribuan
Laporan Kinerja (LKJ)327
3 1 Jumlah dokumen hasilstudi/ monitoring danevaluasi pelaksanaanpengembanganpembiayaan kesehatan &JKN/KIS
20.812.700 19.699.658,6 94,8 21.528.939 19.764.439 91,8
2 Jumlah dokumen hasilHealth TechnologyAssessment (HTA) yangdisampaikan kepadaMenteri Kesehatan
2.076.650 1.797.449,0 86,6 3.987.915 3.149.076 78,9
4 Kegiatan PendukungPencapaian Indikator
26.488.273 9.441.404,1 35.6 7.438.436 6.367.205,4 85,6
TOTAL 26.288.549.168
25.431.980.010 99,6 35.946.091.854
35.806.710.781,0
99,6
Selain anggaran kantor Pusat, pada tahun 2019 PPJK mempunyai danadekonsentrasi yang disalurkan ke Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
sebesar Rp 29.832.245.000.Anggaran Dekonsentrasi inidialokasikan untuk membiayaikegiatan yang merupakankewenangan Pemerintah Pusat didaerah. Kegiatan yangdianggarkan dalam anggarandekonsentrasi dapat digunakanuntuk membiayai kegiatan: 1)Operasional Tim Monitoring danEvaluasi & Pertimbangan KlinisJKN; 2) Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS; 3) rapat LS/LP programPembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS; 4) Monev program pembiayaan danJKN/KIS; 5) Advokasi dan Sosialisasi Program JKN/KIS kepada Masyarakat; 6)Penguatan SDM Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.Anggaran dekonsentrasi PPJK sejak tahun 2015-2019 mengalami perubahandalam jumlah alokasinya di tahun 2015 sebesar Rp 34.85 milyar, kemudian naikdi tahun 2016 sebesar Rp 53,52 milyar dan turun menjadi sebesar Rp 29,83milyar di tahun 2019.
ALOKASI DEKONSENTRASI
2015-2019
Laporan Kinerja (LKJ)327
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran Dekonsentrasi PPJK TA 2015-
2019
Realisasi anggaran dekonsentrasi mengalami kenaikan/penurunan
pada kurun waktu 2015-2019. Secara umum penyerapan tertinggi
terjadi di tahun 2015 (91,92%) diikuti tahun 2017 dan 2019 (90,78%
dan 90,04%) dan yang terkecil terjadi pada tahun 2018.
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana memegang peran penting dalam
upaya pencapaian Indikator Kinerja. Ketersediaan sarana dan
prasarana yang berada diruang PPJK yang digunakan sebagai
pendukung tugas/ kerja pegawai PPJK dengan pembelian di tahun
2008-2019 seperti PC, Laptop, Printer, Scanner, LCD, dan Ruang
Rapat.
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK
tahun 2019 dengan hasil tercapai realisasi atas target kinerja seluruhnya
disebabkan oleh dukungan anggaran yang memadai, SDM PPJK yang
komitmen dan kompeten terhadap pencapaian kinerja, serta kesiapan
sarana dan prasarana pendukung kerja. Penjabaran tentang sumber daya di
atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap
pencapaian Indikator Kinerja sudah baik, hal itu tergambar dari:
Laporan Kinerja (LKJ)327
1. Hasil realisasi anggaran yang tergambar pada tabel di atas sebesar 99,6
%
2. Hasil perhitungan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) di PPJK di tahun
2018 dengan indikator penilaian adalah Penilaian Kinerja dan Perilaku
Kerja diperoleh hasil bahwa hampir keseluruhan PNS PPJK memperoleh
nilai “Baik”.
3. Distribusi PNS di Pusat PPJK berdasarkan tingkat Pendidikan dan usia
PNS didapatkan bahwa distribusi PNS terbesar memiliki Pendidikan S2
sebanyak 30 orang diikuti dengan Pendidikan S1 sebanyak 18 orang.
Tingkat pendidikan tinggi, mayoritas usia PNS PPJK masih muda,
serta PPKP pegawai memperoleh nilai baik merupakan modalitas yang
dapat mempercepat tercapainya Indikator Kinerja PPJK tahun 2018. Selain
itu untuk pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 dengan
menggunakan aplikasi online e-monev DJA dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan menggunakan
aplikasi e-monev Bappenas diperoleh hasil bahwa kepatuhan pelaporan
PPJK sudah baik dengan indikator bahwa pelaporan telah dilakukan pada
bulan Januari-Desember 2019.
E. Sumber Dana/Realisasi AnggaranBerdasarkan data Omspan, Total anggaran Sekretariat Jenderal diluar
dekon, pada tahun 2019 pagu sebesar Rp 39.971.203.438.000 dengan
realisasi 99,39% atau sebesar Rp 37.741.239.431.465. Untuk melihat data
alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015 sampai
dengan 2019 disajikan dalam table berikut :
Laporan Kinerja (LKJ)327
Laporan Kinerja (LKJ)327
Berikut Tabel Anggaran dan Realisasi Satker Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2015 sd 2019.
Tabel 3.112a Anggaran dan Realisasi Satker Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM KEGIATAN Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Tenis
Lainnya
Kementerian
Kesehatan
PUSAT DATA
DAN INFORMASI 70,616,485,000.00 61,966,032,685.00 87.75 81,948,393,000.00 63,530,785,234.00 77.53 80,388,969,314.00 76,898,181,841.00 95.66 113,476,508,000.00 108,264,687,288.00 95.41 93,370,859,000.00 90,827,290,111.00 97.28
PUSAT
KESEHATAN HAJI 196,678,110,000.00 185,347,037,187.00 94.24 268,547,558,000.00 216,143,631,886.00 80.49 280,662,792,160.00 257,787,325,442.00 91.85 307,016,647,000.00 290,328,183,466.00 94.56 302,664,672,000.00 283,903,708,254.00 93.8
PUSAT ANALISIS
DETERMINAN
KESEHATAN 15,447,957,000.00 12,282,478,926.00 79.51 37,711,192,000.00 23,351,563,796.00 61.92 12,168,744,160.00 11,554,354,152.00 94.95 19,387,692,000.00 15,179,293,306.00 78.29 18,366,405,000.00 15,302,817,344.00 83.32
SEKRETARIAT
KONSIL
KEDOKTERAN
INDONESIA 32,998,882,000.00 22,952,865,905.00 69.56 44,669,802,000.00 27,266,254,961.00 61.04 26,947,041,154.00 25,595,882,473.00 94.99 34,565,651,000.00 30,487,705,479.00 88.2 32,198,130,000.00 30,121,202,905.00 93.55
BIRO
PERENCANAAN
DAN ANGGARAN 48,348,962,000.00 39,350,748,236.00 81.39 54,465,370,000.00 46,562,405,480.00 85.49 32,363,447,776.00 31,784,509,539.00 98.21 82,005,170,000.00 69,291,767,815.00 84.5 84,209,837,000.00 63,336,005,999.00 75.21
BIRO KEUANGAN
DAN BARANG
MILIK NEGARA 26,721,658,000.00 18,641,694,371.00 69.76 28,672,687,000.00 21,487,127,991.00 74.94 14,403,478,390.00 14,280,126,662.00 99.14 26,112,081,000.00 24,467,891,455.00 93.7 31,140,631,000.00 27,490,396,182.00 88.28
BIRO UMUM
3,008,954,731,000.0
0
2,273,542,675,662.0
0 75.56 3,123,267,237,000.00 2,930,305,552,584.0093.8
2 2,237,111,159,240.001,061,000,062,9
87.00 47.431,752,685,749,000.
001,144,761,251,331.
00 65.311,287,832,659,000.
001,260,360,964,570.
00 97.87
BIRO HUKUM
DAN
ORGANISASI 19,056,980,000.00 14,340,784,828.00 75.25 24,761,232,000.00 16,026,788,205.0064.7
3 10,099,592,236.009,847,353,456.0
0 97.5 17,512,388,000.00 16,523,604,199.00 94.35 17,746,393,000.00 16,554,469,015.00 93.28
BIRO
KEPEGAWAIAN 48,001,723,000.00 39,120,511,296.00 81.5 79,121,860,000.00 40,909,236,708.0051.7
0 42,132,283,082.0041,033,108,005.
00 97.39 36,434,722,000.00 33,920,171,325.00 93.1 41,968,810,000.00 37,141,707,000.00 88.5
BIRO
KOMUNIKASI
DAN PELAYANAN
MASYARAKAT 39,013,850,000.00 36,257,353,320.00 92.93 62,379,728,000.00 52,393,119,903.0083.9
9 42,494,262,544.0039,848,836,385.
00 93.77 50,338,535,000.00 45,374,006,263.00 90.14 49,017,348,000.00 45,776,021,010.00 93.39
PUSAT KRISIS
KESEHATAN 60,998,712,000.00 32,852,552,819.00 53.86 55,795,030,000.00 36,756,700,534.0065.8
8 28,204,086,852.0028,011,901,578.
00 99.32 41,988,806,000.00 40,151,573,835.00 95.62 43,712,508,000.00 42,219,689,878.00 96.58
BIRO KERJA
SAMA LUAR
NEGERI 12,145,931,000.00 8,366,939,371.00 68.89 14,107,888,000.00 9,029,049,328.0064.0
0 9,502,059,620.009,395,889,481.0
0 98.88 25,103,545,000.00 22,236,807,314.00 88.58 22,883,332,000.00 21,494,378,169.00 93.93
Laporan Kinerja (LKJ)327
Sumber : OMSPAN 17 Januari 2020
TOTAL DUKMAN 3,578,983,981,000.00
2,745,021,674,606.0
0 930.20 3,875,447,977,000.00 3,483,762,216,610.0089.8
9 2,816,477,916,528.001,607,037,532,0
01.001,109.
092,506,627,494,000.
001,840,986,943,076.
001,061.
762,025,111,584,000.
001,934,528,650,437.
001,094.
99
ProgramPenguatanPelaksanaanJaminanKesehatanNasional
PUSATPEMBIAYAANDAN JAMINANKESEHATAN
20,410,568,355,000.00
19,919,254,732,079.00 97.59
25,559,200,639,000.00
24,847,017,645,016.00
97.21 25,516,806,688,852.00
25,431,980,010,319.00 99.67
25,552,277,623,000.00
25,523,203,326,829.00 99.89
35,946,091,854,000.00
35,806,710,781,028.00 99.61
TOTAL SETJEN23,989,552,336,0
00.0022,664,276,406,6
85.00 94.4829,434,648,616,00
0.0028,330,779,861,626.0
096.2
5 28,333,284,605,380.0027,039,017,542,
320.00 95.4328,058,905,117,000
.0027,364,190,269,905
.00 97.5237,971,203,438,000
.0037,741,239,431,465
.00 99.39
Laporan Kinerja (LKJ)327
Tabel 3.112b Anggaran dan Realisasi Dekonsentrasi Satker Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2019
Sumber : OMSPAN 17 Januari 2020
Laporan Kinerja (LKJ)327
Di tahun 2019, rincian anggaran pada Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Penguatan Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan pada masing-masing satker eselon II lingkup Sekretariat
Jenderal sebagai berikut:
Tabel 3.113 Rincian Pagu Anggaran Awal Satuan Kerja Tahun 2019
No Satuan Kerja Pagu Anggaran (Rp)
1 PUSAT DATA DAN INFORMASI 93,370,859,000.002 PUSAT KESEHATAN HAJI 302,664,672,000.003 PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN 18,366,405,000.004 SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 32,198,130,000.005 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 84,209,837,000.006 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 31,140,631,000.007 BIRO UMUM 1,287,832,659,000.008 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 17,746,393,000.009 PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN 35,946,091,854,000.0010 BIRO KEPEGAWAIAN 41,968,810,000.0011 BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT 49,017,348,000.0012 PUSAT KRISIS KESEHATAN 43,712,508,000.0013 BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI 22,883,332,000.0014 DEKON 99,707,151,000.00
Jumlah 38,070,910,589,000.00
Tabel 3.14 Pagu Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019
No Program Anggaran (Rp)1 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Kesehatan
2,094,986,490,000.00
2 Program Penguatan Pelaksanaan JaminanKesehatan Nasional (JKN)/ KartuIndonesia Sehat (KIS)
35,975,924,099,000.00
Jumlah38,070,910,589,000.00
Laporan Kinerja (LKJ)327
Tabel 3.116 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan IKPTahun Anggaran 2015
No Indikator KinerjaProgram Anggaran Realisasi %
1. Harmonisasi DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya
24,283,609,878,000.00
22,910,594,866,605.00 94.35
2. Penduduk yang menjadipeserta Penerima luran(PBI) melalu JaminanKesehatan Nasional(JKN)/ Kartu IndonesiaSehat (KIS) (dalam juta)
3,060,790,867,000.00
2,723,385,698,290.00 88.98
TOTAL 27,344,400,745,000.00
25,633,980,564,895.00 93.74
Tabel 3.116Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan IKP
Tahun Anggaran 2016
No Indikator KinerjaProgram Anggaran Realisasi %
1. Harmonisasi DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya
4,001,944,377,000.00
3,584,168,043,440.00 89.56
2. Penduduk yang menjadipeserta Penerima luran(PBI) melalu JaminanKesehatan Nasional(JKN)/ Kartu IndonesiaSehat (KIS) (dalam juta)
25,612,725,439,000.00
24,893,300,489,332.00 97.19
TOTAL 29,614,669,816,000.00
28,477,468,532,772.00 96.16
Tabel 3.117Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasar IKP
Tahun Anggaran 2017
No Indikator KinerjaProgram Anggaran (Rp) Realisasi %
1. Harmonisasi DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya
2,861,399,758,528.00
1,648,146,429,088.00 57.6
2. Penduduk yang menjadi 25,539,904,216,852. 25,452,947,205,976. 99.66
Laporan Kinerja (LKJ)327
peserta Penerima luran(PBI) melalu JaminanKesehatan Nasional(JKN)/Kartu IndonesiaSehat (KIS) (Dalam juta)
00 00
TOTAL 28,401,303,975,380.00
27,101,093,635,064.00 95.422
Tabel 3.118Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasar IKP diluar dekon
Tahun Anggaran 2018
No Indikator KinerjaProgram Anggaran (Rp) Realisasi %
1. Harmonisasi DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya
2,556,084,843,000.00
1,886,073,378,993.00 73.79
2. Penduduk yang menjadipeserta Penerima luran(PBI) melalu JaminanKesehatan Nasional(JKN)/Kartu IndonesiaSehat (KIS) (Dalam juta)
25,582,011,734,000.00
25,549,538,754,637.00 99.87
TOTAL 28,138,096,577,000.00
27,435,612,133,630.00 97.5
Sumber: OMSPAN 17 Januari 2020
Tabel 3.118Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasar IKP diluar dekon
Tahun Anggaran 2019
No Indikator KinerjaProgram Anggaran (Rp) Realisasi %
1. Harmonisasi DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya
2,094,986,490,000.00
1,998,041,308,900.00 95.37
2. Penduduk yang menjadipeserta Penerima luran(PBI) melalu JaminanKesehatan Nasional(JKN)/Kartu IndonesiaSehat (KIS) (Dalam juta)
35,975,924,099,000.00
35,833,573,015,055.00 99.60
TOTAL 38,070,910,589,000.00
37,831,614,323,955.00 99.37
Laporan Kinerja (LKJ)327
Sumber OMPSAN 17 Januari 2020
Penyerapan sebesar 99,37% masuk dalam kategori Baik (simbol warna
hijau). Pencapaian ini tidak terlepas dari proses pengawasan terpadu yang
dilakukan secara rutin baik bulanan maupun triwulanan dengan memperhatikan
segala aspek yang bisa menghambat kegiatan serta rencana tindak lanjut yang
dapat dilakukan oleh masing-masing satker.
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sekretariat Jenderal adalah unit utama yang memiliki satuan kerja
dibawahnya sebanyak 13 (tiga belas) satuan kerja. Sekretariat Jenderal berperan
dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unit di
lingkungan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu untuk mendukung hal
tersebut diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang Kinerja, Sekretariat Jenderal
melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan
sumber daya maupun sumber dana.
Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia,
Sekretariat Jenderal secara umum langsung memberi tanggung jawab kinerja
kepada Satuan Kerja yang berhubungan dengan target kinerja serta tugas pokok
dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, rencana kerja dan target
yang akan dicapai oleh seorang pegawai (PNS) dinilai dengan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP). SKP yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan penilaian
secara sistematis oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan
perilaku kerja pegawai (PNS).
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 pasal 33, mulai Tahun 2014 Kementerian Kesehatan mulai
mengimplementasikan SKP dengan berdasarkan prinsip, objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan. Dalam rangka mengukur kinerja pegawai
(PNS) sudah dibuatkan modul yang dapat mengukur aktivitas pegawai.
Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran),
Program Dukungan Manajemen dan JKN pelaksanaannya sudah menerapkan
prinsip efektif dan efisien serta money follow program terlihat pada anggaran
Laporan Kinerja (LKJ)327
pada setiap kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan anggaran
dengan program. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja pada
sasaran Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis Lainnya
Kementerian Kesehatan dan sasaran Program Terselenggaranya Penguatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Berikut tabel target dan
capaian sesuai IKP Sekretariat Jenderal tahun 2016-2018 dan tahun 2019:
Tabel 3.119Target dan Capaian IKP Sekretariat Jenderal
Tahun 2015-2019
N
oIKP
2015 2016 2017 2018 2019
T C % T C % T C % T C % T C %1 Jumlah
kebijakanpublikberwawasankesehatan
3 4 133,33% - - - 3 4 133.33 33
100 3 4 133,33
2 Persentaseharmonisasidukunganmanajemendanpelaksanaantugas teknislainnya
90 220,5 245% 92 105.3 114.5 94 124.65 132.60 96
124.50 127’92 98 124.06 126,59
3 Jumlahpendudukyang menjadipesertaPenerimaBantuan Iuran(PBI) melaluiJaminanKesehatanNasional(JKN)/KartuIndonesiaSehat (KIS)(dalam juta)
88,2 87,8 99,6 99.6 91.1 91.5 92.4 92.3 99.90 92.4
92.47 100.08 96,80
96,51 99,70
Sumber: Lampiran Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 Revisi 1
Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan dimana pengampu
sebelumnya di tahun 2015 adalah satker Promkes, kemudian seiring dengan
pemberlakuan Permenkes nomor 64 Tahun 2015 dimana Promkes pindah
dari Sekretariat Jenderal ke Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat,
maka pada tahun 2016 indikator tersebut tidak masuk dalam Renja-KL
Sekretariat Jenderal. Namun dengan adanya Renstra Kemenkes Tahun
2015-2019 Revisi 1 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017,
Laporan Kinerja (LKJ)327
dimana indikator tersebut dicantumkan kembali untuk penyesuaian dengan
RPJMN maka meskipun satker Promkes sudah pindah tetapi dicarikan jalan
tengah dengan satker Pusat Analisis Determinan Kesehatan sebagai
pengampu untuk capaian indikator jumlah kebijakan publik berwawasan
kesehatan. Dari 3 target yang ditetapkan pada tahun 2017 dapat dicapai 4
target (133,3%) sebagai realisasinya. Adapun keempat kebijakan tersebut
antara lain:
a. Inpres nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
b. Inpres nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
c. Inpres nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan JKN.
d. Permendes-PDTT nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018.
Capaian tahun 2016 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena
pada tahun 2016 indikator jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
ditiadakan seiring pindahnya Satker Promkes sebagai pengampu indikator
ini. Pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra Kemenkes
Tahun 2015-2019 Revisi 1, dimana target pada Tahun 2019 sebanyak 3
kebijakan publik berwawasan kesehatan maka Sekretariat Jenderal optimis
dapat mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut.
Pada tahun 2018, pengampu indikator kebijakan publik berwawasan
kesehatan adalah satker Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Dari
target 3 di tahun 2018, tercapai 3 atau 100 %. Kebijakan publik tersebut
adalah :
a. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Aksi Pangan dan Gizi
c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Dan pada tahun 2019, capaian sebanyak 4 dari target 3 atau 133,33%
dimana Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menjadi
pengampu.Kebijakan public yang masuk capaian tersebut adalah :
Laporan Kinerja (LKJ)327
a. Keputusan Menteri Sosial RI No 79/HUK/2019 tentang penonaktifan dan
perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan
tahun 2019 tahap ke 6
b. Peraturan Presiden RI No 75 tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
c. Instruksi Presiden RI No 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan
dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, pandemi
global, dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia
d. Peraturan Presiden RI No 21 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional
pengurangan dan penghapusan merkuri
2) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya dari target 98% tahun 2019 dapat dicapai sebesar 118,60
(121,02%). Persentase realisasi indikator tahun 2019 sedikit lebih rendah
dibandingkan tahun 2018 yang capaiannya sebesar 124,50% (129,69%). Hal
ini menunjukkan bahwa kinerja Satker Biro/Pusat/ Sekretariat (eselon II)
lingkup Sekretariat Jenderal masih cukup bagus dalam merealisasikan
kegiatan-kegiatannya. Tabel perhitungan persentase harmonisasi dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat dilihat pada
lampiran laporan LKj ini.
3) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari
target 96.800.000 jiwa di tahun 2019 dapat dicapai sebesar 96.513.114 jiwa
atau 99,70%. Capaian tahun 2019 sedikit lebih rendah bila dibandingkan
dengan capaian tahun 2018 yaitu sebanyak 92,47 juta juta jiwa (99,9%) dari
target 92,40 juta jiwa. Pada prinsipnya secara normal capaian tidak akan
pernah tercapai, karena disebabkan adanya pemadanan data yang
dilakukan terhadap peserta yang ditetapkan oleh Kemensos, dimana dalam
pemadanan tersebut ditemukan antara lain : peserta yang meninggal dunia,
peserta yang tercatat ganda, peserta yang telah berubah segmen sehingga
SK penetapan peserta yang dikeluarkan oleh Kemensos tidak semuanya
dapat masuk dalam database BPJS Kesehatan sebagai peserta yang
terdaftar dan dibayarkan kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke FKTP untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan baik timgkat FKTP maupun FKTL.
Laporan Kinerja (LKJ)327
Target tahun 2019 sebesar 96,8 juta jiwa tidak berdasarkan target renstra
sebesar 107,2 juta jiwa, sebagai hasil rapat komisi IX DPR RI tanggal 22
Oktober 2018 yang dihadiri Kemenkes, Kementerian Ketenagkerjaan RI,
Badn Kependudukann dan Keluarga Berencana Nsional, Badan Pengawas
Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimana salah satu
hasil rapat tersebut adalah ditetapkannya anggaran sebesar Rp
26.778.709.773.000 untuk Peserta Penerima Bantuan (PBI) 2019 sebanyak
96,8 juta jiwa. Anggaran PBI ini sangat ditentukan pula oleh ketersediaan
anggaran pemerintah.
Laporan Kinerja (LKJ) 352
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Jenderal Tahun 2019 ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal sekaligus sebagai informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
A. Kesimpulan
1. Pada tahun 2019, Sekretariat Jenderal dapat mencapai target pada dua indikator kinerja program yaitu meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, dimana indikator Persentase Harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya capaian sebesar 121,02% dan indikator jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan dengan capaian sebesar 113,33 %. Sedangkan indikator kinerja program terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JK)) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) capaian 99,70%
2. Dari sisi anggaran, berdasarkan data OMSPAN dimana pagu akhir alokasi anggaran Sekretariat Jenderal diluar dekon sebesar Rp. 38,070,910,589,000.00,- (tiga puluh delapan trilyun tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima taus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 37,831,614,323,955.00,- (tiga puluh tujuh trilyun delapan ratus tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas ribu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau dalam presentase realisasi sebesar 99,37%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 sebesar 97,5%. Keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam mencapai target kinerja pada tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di tahun mendatang dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Segala kekurangan dan hal-hal lain yang menjadi hambatan dalam pencapaian target yang sudah direncanakan dapat dicarikan solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Sekretariat Jenderal.
B. Tindak Lanjut 1. Indikator Renstra dijabarkan dalam indikator Renja-K/L dan tuangkan
dalam RKA-K/L sesuai dengan kebutuhan anggarannya, sehingga antara Renstra, Renja dan RKA-K/L dapat selaras dan sejalan.
2. Penetapan indikator kinerja harus dilakukan dengan cermat, menggunakan indikator yang dapat diukur, sesuai tugas pokok dan fungsinya, data dapat dipenuhi oleh unit pelaksana, serta memenuhi kaidah SMART.
Laporan Kinerja (LKJ) 353
3. Sinergi antara perencana, pelaksana, dan pemantau (monev) sehingga terjadi keterpaduan dalam menjangkau akuntabilitas kinerja, perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.
4. Advokasi ke Bappenas dan DJA terkait pengintegrasian aplikasi evaluasi.
5. Meningkatkan koordinasi terhadap pemenuhan target indikator kinerja yang melibatkan lintas sektor dan kementerian/lembaga, seperti koordinasi pemutakhiran dan validasi data PBI (Penerima Bantuan Iuran) melalui JKN/KIS.
6. Terkait indikator yang belum tercapai adalah : 1) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sehubungan tidak tercapainya indikator ketiga yaitu persentase
pengadaan barang/jasa (e-procurement) sesuai ketentuan, yang
disebabkan adanya delapan satker yang tidak memiliki belanja
modal sehingga otomatis tidak dapat melaksanakan SPSE maka
akan dilakukan upaya perbaikan pada Definisi Operasional maupun
Cara Perhitungan Renstra 2020-2024 bila indikator tersebut tetap
akan dipergunakan , yaitu pembaginya adalah jumlah seluruh satker
Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang memiliki belanja modal
2) Pusat Data dan Informasi
a. Capaian empat indikator kinerja kegiatan Pusat Data dan
Informasi sangat bergantung pada unit lain, dalam hal ini provinsi
dan kabupaten/kota. Sehingga memerlukan sinergi yang baik
antara Pusat dengan Daerah. Dipertimbangkan empat indicator
tersebut untuk tidak dimasukkan dalam Renstra 2020-2024
mengingat capaiannya sanagt tergantung unit lain.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan
Pengelola SIK di dinas kesehatan provinsi dalam
memaksimalkan upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan.
3) Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Tidak tercapaianya indikator Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan karena indikator ini juga sangat terkait dengan koordinasi dengan unit-unit LS/LP terkait PTK
Laporan Kinerja (LKJ) 354
4) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Sebagai realisasi UU Keterbukaan Informasi Publik, PPID akan melakukan internalisasi Permenkes No 37 tahun 2019 tentang Pedoman Permohonan Informasi Publik di lingkungan Kemenkes. Untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah diakses masyarakat. ULT akan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak berbelit, mempercepat respon terhadap masyarakat, seperti halnya mengacu pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintutetapi di lingkup kerja Kementerian Kesehatan.
Satker Target Capaian % % Satker
%Harmonisasi
Setjen TargetRoren 34 34 100,00 100,00 124,08 98
26 26 100,0034 34 100,00
Ropeg 90 90 100,00 100,0090 90,00 100,0094 94 100,00
Rokeu 100 100 100,00 101,00100 107 107,00100 96 96,00
Rohukor 232 487 209,91 164,9615 18 120,00
Roum 95 96,56 101,64 101,5430 30,14 100,4795 100 105,2698 98 100,0099 99,33 100,33
Pusdatin 463 369 79,70 88,62257 219 85,21514 500 97,28494 456 92,31
PPK 83 105 126,51 159,0924 46 191,67
Rokom 9850 17266 175,29 191,6598 99,98 102,0250 53 106,00
PADK 10 10 100,00 100,00PKH 80 100,34 125,43 137,20BKLN 8 8 100,00 100,00KKI 43 45 104,65 176,44
20000 49646 248,23P2JK 2 2 100,00 92,50
5 7 140,008 3 37,50
Keb Publik 3 4 133,33harmonisasi 98 124,08 126,61JKN 96800000,00 96513114 99,70
119,88
TABEL % Harmonisasi Setjen 2019
KEMENTERIAN KESEIIATAN RTPUBLIK INIX)IIIESIASEKRETARIAT JENDERAL
a?)
PER.'ANJHN KINER.'A TAIIUN 2OT9
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : drg. Oscar Primadi, MPH
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)
Jabatan : Menteri Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangkamenengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencana.rn.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Jakarta, 14 Desember 2O18
Pihak Pertama
Oscar Primadi, MPH19611O201988031013
PER..IANJIAN KINER.'A TAIIUN 2019
SEKRTTARHT JTNDERAL
1.
Program
Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan T\rgas TeknisLainnya Kementerian Kesehatan
Program Penguatan PelaksanaanJaminan Kesehatan Nasional(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Anggaran
Rp1.986.077.68 1.000,-
2. Rp26.7 7 8.7 09.7 7 3.OOO,-
Jakarta, 14 Desember 2018
Pihak Kedua,
,,",.fuua Farid
Pihak Pertama,
No, Sasaran Program / Ke giatan Indikator Klnerja Target
nl QI (3) (41
1. Meningkatnya koordinasrpelaksanaan tugas, pembinaandan pemberian dukunganmanajemen KementerianKesehatan
Jumlah kebijakan publikberwawasan kesehatan
J
Persentase harmonisasi dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya
98o/o
2. Terselenggaranya penguatanJaminan Kesehatan Nasional(JKN)/ Kartu Indonesia Sehat(Krs)
Jumlah penduduk yang menjadipeserta Penerima Bantuan Iuran(PBI) melalui Jaminan KesehatanNasional (JKN)/ Kartu IndonesiaSehat (KIS) (dalam juta)
96,8Juta
Oscar Primadi, MPH1961 1020 r988!31013
Moeloek, Sp.M (K)