tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi...

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

Oleh :

EVARINI U.K, SE, .M.Si

DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2020

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PP 55 TH 2016

JENIS PAJAK DAERAH

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB)

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (PBBKB)

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok (2014)

Pajak Kabupaten / Kota

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DALAM PERATURAN DAERAH

ditetapkan

Ketentuan dalam Perda Pajak paling

sedikit mengatur tentang:

1. Nama, Objek Pajak, dan Subjek Pajak2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Penghitungan3. Wilayah Pemungutan4. Masa Pajak5. Penetapan6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan7. Kadaluwarsa8. Sanksi Administrasi9. Tanggal mulai berlakunya

Perda Pajak dapat juga mengatur tentang:

1. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;

2. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;3. tata cara penghapusan piutang Pajak yang

kedaluwarsa; dan/atau4. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan,

keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Pasal 4

4

JENIS PAJAK OFFICIAL ASSESSMENT DAN SELF ASSESSMENT

OFFICIAL ASSESMENT

PROVINSI

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)2. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB)3. Pajak Air Permukaan (PAP)

KABUPATEN/KOTA

1. Pajak Reklame2. Pajak Air Tanah (PAT)3. PBB P2

SELF ASSESMENT

PROVINSI

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

2. Pajak Rokok

KABUPATEN/KOTA1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Penerangan Jalan5. Pajak MBLB6. Pajak Parkir7. Pajak Sarang Burung Walet8. BPHTB

Pasal 2 & 3

5

SYARAT PAJAK:1. Objek Pajak2. Subjek Pajak3. Wajib Pajak4. Masa Pajak5. Tahun Pajak.

CARA PEMUNGUTAN PAJAK:1. Pemungutan Pajak dilarang dborongkan.

2. Berpedoman pada Peraturan perundang-undangan perpajakanyaitu PP 55 Th 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

3. Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan KepalaDaerah (Official Assessment).Dibayar dengan menggunakan:a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang

dipersamakan ( karcis dan nota perhitungan).b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

LANJUTAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK

4. Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib pajak (Self Assessment).Dibayar dengan menggunakan:1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

dan/atau3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT).

5. Tata Cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yg dipersamakandiatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengisian danpenyampaian SKPD atau dokumen lain yg dipersamakan, SPTPD,SKPDKB, SKODKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Ketentuan lebh lanjut mengenai Tata Cara pembayaran,penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaanpembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAKPENDAFTARAN WAJIB PAJAK

OFFICIAL ASSESMENT

SELF ASSESMENT

WAJIB MENDAFTARKANOBJEK PAJAK KEPADA KEPALA DAERAH

DOKUMEN

Surat Pendaftaran Objek Pajak

SPOP(PBB-P2)

Pasal 5

WAJIB MENDAFTARKANKEPADA KEPALA DAERAH

NPWPDKECUALI1. BPHTB

2. WP PBBKB DAN PEMUNGUT PBBKB

BUMN/BUMD

3. PENYEDIA TENAGA LISTRIK

BUMN/BUMD

YA

TIDAK

NPWPD(ditetapkan secara

jabatan)

WP

WP

8

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAKMASA PAJAK

Pasal 6

Masa Pajak

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Rokok

PROVINSI

1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Penerangan Jalan5. Pajak MBLB6. Pajak Parkir7. Pajak Sarang Burung Walet

KABUPATEN/KOTA

9

PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPENETAPAN PAJAK

Pasal 7

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Pemberitahuan PajakTerutang

Diterbitkan dalam hal:1. WP tidak

menyampaikan SPOP2. Hasil Pemeriksaan

1. Pajak Kendaraan Bermotor2. Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor3. Pajak Air Permukaan

PROVINSI

1. Pajak Reklame2. Pajak Air Tanah

KABUPATEN/KOTA

PBB-P2

10

11


Pasal 8

Besarnya Pajakterutang

Dasar Pengenaan Pajak (DPP):a. nilai jual kendaraan bermotorb. nilai perolehan air permukaanc. nilai sewa reklamed. nilai perolehan air tanahe. NJOP

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Air Permukaan

PROVINSI

1. Pajak Reklame2. Pajak Air Tanah

KABUPATEN/KOTA

PBB-P2

Tarif x DPP

Tarif x (DPP – NJOP tidak kena pajak)

OFFICIAL ASSESMENT

12


Pasal 9

Besarnya Pajakterutang

Dasar Pengenaan Pajak (DPP):a. nilai jual bahan bakar kendaraan

bermotor sebelum PPNb. cukai yang ditetapkan oleh

Pemerintah terhadap rokokc. jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada hoteld. jumlah pembayaran yang diterima

atau yang seharusnya diterimae. jumlah uang yang diterima atau

yang seharusnya diterima olehpenyelenggara hiburan

1. Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

2. Pajak Rokok

PROVINSI

1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Penerangan Jalan5. Pajak MBLB6. Pajak Parkir7. Pajak Sarang Burung Walet

KABUPATEN/KOTA

BPHTB

Tarif x DPP

Tarif x (DPP – nilaiperolehan objekPajak tidak kenaPajak)

SELF ASSESMENT

f. nilai jual tenaga listrikg. nilai jual hasil pengambilan MBLBh. jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepadapenyelenggara tempat parkir

i. nilai jual sarang burung waletj. nilai perolehan objek Pajak

13

PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 13

1. 1 (satu) bulan sejaktanggal dikirimnya SKPD

2. 6 (enam) bulan sejakditerimanya SPPT

OFFICIAL ASSESMENT

30 (tiga puluh) hari kerjasetelah saat terutangnyapajak

SELF ASSESMENT

jangkawaktu

bayar/setormenggunakan

SSPDWP

14

PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKPELAPORAN PAJAK

Pasal 14 & Pasal 15

untuk jenis Pajakyang dibayar sendiri

(self assessment)

paling sedikit memuatomzet dan jumlah Pajak

terutang dalam satu masaPajak

mengisi

SPTPD

dilampiri

SSPD

disampaikan ke

WP KepalaDaerah/Pejabat

yg ditunjuk

15

PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK

Pasal 16 & Pasal 17

Paling lama 5tahun sejakterutangnyapajak

- Berdasarkan hasilpemeriksaan

- SPTPD tidak disampaikan- Tidak mengisi SPTPD

Jumlah Pajak terutang=

jumlah kredit Pajak

Ditemukan hal baru yang menyebabkan oenambahan

pajak terutang

Sanksi adm:- bunga 2%/bln, maks. 24 bulan- Tidak mengisi SPTPD: kenaikan 25%

+ bunga 2%/bln

Sanksi adm:- Kenaikan 100%

dapatmenerbitkan

SKPDKB

SKPDKBT

SKPDN

KepalaDaerah

16

PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAKKETETAPAN PAJAK

Pasal 18

KepalaDaerah

WP

mengajukan

Permohonanpengembalian

keputusan

12 bln

Ya

>12 bln

SKPDLB diterbitkan

Permohonandianggap

dikabulkan danSKPDLB

diterbitkan maks. 1 bulan

17

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKPENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

KepalaDaerah

dapatmenerbitkan

STPD

Jumlahtagihan:+ bunga

2%/bulan

Pajak terutangdalam

SKPD/SPPT tidak/kurang

dibayar

Jumlahtagihan:+ bunga

2%/bulanmaks. 15

bulan

SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan

Banding tidak/kurang

dibayar

WP dikenakansanksi

administratif

untuk jenis Pajak yang ditetapkan Kepala

Daerah(official assessment)

Pasal 21:Pajak terutang yang tidak/kurang dibayar ditagihdengan Surat Paksa

Dlm hal

18

KepalaDaerah

dapatmenerbitkan

STPD

Hasil penelitianSPTPD

SKPDKB, SKPDKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan

Putusan Banding tidak/kurang dibayar

WP dikenakan sanksiadministrative

(berupa bunga ataudenda)

dalam hal

untuk jenis Pajakyang dibayar

sendiri(self assessment)

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKPENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

Pasal 21:Pajak terutang yang tidak/kurang dibayar ditagihdengan Surat Paksa

Jmltagihan =

pokokpajak yg

krgdibayar +

bunga2%/bln

maks 15 bln.

19

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKPENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 22

PiutangPajak

Kadaluwarsatidak dapat

ditagih

dapat ditangguhkan jika

Terbit SuratTeguran dan/atau

Surat Paksa

Adanya pengakuanutang pajak dari WP

(langsung/tidaklangsung)

20

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKKEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

KepalaDaerah

WP

mengajukan

Keberatan

SPPT

SKPD

SKPDKB

SKPDN

SKPDLB

Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga

Waktu pelunasanjumlah Pajak yang belum dibayar padasaat pengajuankeberatantertangguh s.d. 1 bulan sejak tanggalSK KeberatanPaling lama 3

bulan

Minimal sudahmembayar jumlah yg

telah disetujui

SKPDKBT

21


Pasal 24

KepalaDaerah

memberikan Keputusanatas

keberatan

berupa

Menerima

Menerima sebagian

Menolak

Menambah besarnyajumlah pajak terutang

Dapatmelakukan

Pemeriksaan

Maks. 12 bulansejak surat

keberatan diterima

Lebih dari 12 bulan dianggap

diterima

22


Pasal 25 dan Pasal 26

WP

dapatmengajukan Keberatan

Menangguhkan kewajibanmembayar pajak s.d. 1 bulan

sejak tanggal penerbitanPutusan Banding

maks. 3 bulan sejakkeputusanditerima

Kelebihan pembayaran dikembalikandengan ditambah imbalan bunga

2%/bulan maks 24 bulan

Dikabulkan sebagianatau seluruhnya

Sanksi administratif denda 50% darijumlah pajak berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi pajak yang sudah dibayar

Dikabulkan sebagianatau ditolak

23



WP

dapatmengajukan

Banding

Sanksi administratifdenda 50% tidak

dikenakan

Jika menolakKeputusan Keberatan

Dikabulkansebagian atau

seluruhnya

Sanksi administratif denda100% dari jumlah pajakberdasarkan keputusanbanding dikurangi pajak

yang sudah dibayar sebelummengajukan keberatan.

Ditolak ataudikabulkansebagian

Kelebihanpembayaran

pajakdikembalikandg ditambah

imbalanbunga

sebesar 2% se bln utk

jangka waktupaling lama

24 bln.

24

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN


WP

wajib Pembukuanatau

Pencatatan

melakukanPemeriksaan

Kepala Daerah/ Pejabat yang berwenang

Usaha denganomzet >Rp300

juta

Paling sedikit memuatdata penjualan beserta

data pendukungnya

Untuk mengujikepatuhan pemenuhankewajiban perpajakandaerah dan tujuan lain

- Memperlihatkan dan/atau meminjamkanbuku/catatan, dokumen yang menjadi dasardan dokumen lain yang berhubungan dg objek pajak yg terhutang.

- Memberikan kesempatan untuk memasukitempat/ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan.

- Memberikan keterangan yang diperlukan.

wajib

Bmemenuhi kewajibanesarpajak terutang ditetapkansecara jabatan.

Tdk memenuhi

kewajiban

Pedoman pemeriksaan diatur dg PMK setelah mendapat

pertimbangan dari Kemendagri.

25

PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

Pasal 29

PenelitianSSPD

BPHTB

Kesesuaian nomorobjek Pajak

Kesesuaian NJOP bumi/m2

Kesesuaian NJOP bangunan/m2

Kebenaranpenghitungan BPHTB

Kebenaranpenghitungan BPHTB

yang disetor

Paling lama 1 hari kerja

sejak SSPD BPHTB diterima

Jml pajak ygdisetorLebih kecil

darijumlahpajakterutang

WP membayar

selisihkekurangantsb.

26

PENILAIAN PBB-P2

Pasal 30

KepalaDaerah

menetapkan

NJOP

tidakdiperolehrata-rata

Penghitungan dilakukandengan metode:a. Perbandingan harga

dengan objek lain yang sejenis

b. Nilai perolehan baruc. Nilai jual penggantiDilakukan

setiap 3 tahunkecuali objekpajak tertentu

Dihitungberdasarkan

rata-rata harga jual-beli

Pajak Galian Gol.C Pajak Restoran

Perda ttg Pajak……………

- Tarif Rp………….

- Potensi ……………… Realisasi ……………. Los Potensi………?

Pajak Sarang B.Walet Pajak Air Tanah

Perda ttg Pajak……………

- Tarif Rp………….

- Potensi ……………… Realisasi ……………. Los Potensi………?

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

DAERAH BERDASARKAN UU 28 TH 2009.

RETRIBUSI DAERAH

Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu

1. Yan Kesehatan

2. Yan Persampahan

3. Ganti Biaya Cetak KTP dan

Akta Capil

4. Yan Pemakaman

5. Yan Parkir di tepi jalan umum

6. Yan Pasar

7. Pengujian Kendaraan

Bermotor

8. Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran

9. Ganti Biaya CetakPeta

10. Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus

11. Pengolahan Limbah Cair

12. Yan Tera/Tera Ulang

13. Yan Pendidikan

14. Pengendalian Menara

Telekomunikasi

15. Pengend Lalu Lintas

1. Pemakaian Kekayaan

Daerah

2. Pasar

Grosir/Pertokoan

3. Tempat Pelelangan

4. Terminal

5. Tempat Khusus Parkir

6. Tempat

Penginapan/Villa

7. Rumah Potong Hewan

8. Kepelabuhanan

9. Tempat Rekreasi dan

Olahraga

10.Penyeberangan di air

11.Penjualan Produksi

Usaha Daerah

1. Izin Mendirikan Bangunan

2. Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol

3. Izin Gangguan

4. Izin Trayek

5. Izin Usaha Perikanan

6. Izin Perpanjangan

IMTA

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan

PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DALAM PERATURAN DAERAH

ditetapkan

Ketentuan dalam Perda Pajak paling

sedikit mengatur tentang:

1. Nama, Objek , dan Subjek Retribusi;2. Golongan Retribusi;3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ybs;4. Prinsip yg dianut dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif Retribusi;5. Wilayah pemungutan.6. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran,

angsuran dan penundaan pembayaran;7. Saksi adminsitratif;8. Penagihan.9. Penghapusan piutang Retribusi yg kadaluwarsa;

dan ;10. Tgl mulai berlakunya.

Perda Retrubsi dapat juga mengatur tentang:1. Masa Retribusi;2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan

pembebasan dalam hal-hal tertentu atas Pokokretribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

3. Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

Pasal 4

31

Rp

Retribusi

SYARAT RETRIBUSI:1. Objek Retribusi.2. Subjek Retribusi.3. Wajib Retribusi.4. Masa Retribusi.

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI:a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yangdipersamakan (karcis, kupon dan kartu langganan).

b. Dalam hal WR tertentu tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupabunga sebesar 2%/bln dari Retribusi yg terutang yg tdk ataukurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

c. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud padahuruf b didahului dg Surat Teguran.

d. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan model transaksi non tunaiyang diterapkan oleh PemerintahDaerah, seperti Samsat Online Nasional,dapat mencegah kebocoran kebocoranpenerimaan pendapatan daerah,mempermudah, mempercepat danmemberikan rasa aman kepadamasyarakat sekaligus meningkatkanakuntabilitas .

3535

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAHDIREKTORAT PENDAPATAN DAERAHJl. Veteran No.7 Jakarta PusatTelp/Fax 021 - 3501161www.keuda.kemendagri.go.id

tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi...

Documents