Mata Kuliah : Tata Guna Lahan & PeranahanDosen : Esli. Takumansang, ST.MT

“TATA GUNA LAHAN-SISTEM TRANSPORTASI SEBAGAI SUBSISTEM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

YANG BERKELANJUTAN”

O L E H :

SARINA TOGUBU

(090215039)

PROG. STUDY PERENCANAAN WILAYAH & KOTAJURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK

UNVERSITAS SAM RATULANGGIMANADO

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,

taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas “Tata Guna Lahan-

Sistem Transportasi Sebagai Subsistem Dalam Perencanaan Pembangunan Yang

Berkelanjutan”. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses

pengerjaannya, tapi penulis berhasil menyelesaikannya dengan baik. Sebagai tugas yang di

berikan oleh dosen Esli. Takumansang, ST.MT, untuk meningkatkan pengetahuan dan

keahlian bagi para mahasiswa. Juga mengucapkan terima kasih kepada teman – teman

mahasiswa yang juga sudah memberikan tribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam

pembuatan tugas ini.

Tugas ini diharapkan mampu membantu penulis dalam memperdalam mata kuliah

Tata Guna Lahan & Pertanahan dalam kegiatan belajar. Selain itu, tugas ini diharapkan agar

dapat menjadi bacaan para pembaca agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung

jawab karena tugas ini disajikan mengarah pada Sistem Transportasi Sebagai Subsistem

Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada para pembaca yang sudah berkenan

membaca tugas ini dengan tulus ikhlas. Seperti kata pepatah, “takan ada gading yang retak”

maka penulis sadari masih banyak kekurangan yang ada dalam tugas ini, penulis akan

mengulas tentang berbagai masukan dan pendapat dari orang – orang yang ahli di bidangnya,

karena itu semoga artikel ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca. Amin

Manado, 28 Juni 2013

Penulis

i

DAFAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar ISI ii

A. Istilah Wilayah, Daerah dan Kota 1

B. Pengertian Tata Guna Tanah 2

C. Interaksi Desa – Kota 3

D. Aspek Pola Tata Guna Lahan (Land use) 6

E. Urbanisasi dan Permasalahannya 9

F. Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Guna Lahan 10

G. Pendekatan Sistem Jaringan 11

H. Pendekatan Sistem Pergerakan 12

I. Transportasi dan Dampak Lingkungan 13

J. Studi Kasus Permasalahan Transportasi akibat perubahan guna lahan di Jakarta 14

K. Kesimpulan 15

Daftar Pustaka 16

ii

A. Istilah Wilayah, Daerah dan Kota

Istilah Tata Kota dan Daerah menunjuk kepada keadaan suatu kota atau daerah yang

telah hadir sebagaimana adanya, padat bangunan, padat lalu lintas, padat penduduknya atau

sebaliknya, dsb. Pengertian “Ruang” (space) menunjuk kepada “rongga” berdimensi tiga;

yang dimaksud ialah rongga atau wadah berbagai kegiatan manusia di permukaan tanah, di

atas dan dibawahnya, dan dengan demikian terkait pengertian atau makna “fisik”. Maka

secara umum definisi “rencana tata ruang” tersebut dapat dikatan yakni suatu upaya memberi

wujud fisik berdasarkan pembangunan ekonomi dan sosial. Rencana fisik ini mengutamakan

upaya secara realistic menciptakan lingkungan yang mengandung kulitas hidup, seraya

memperhitungkan potensi atau kemungkinan-kemungkinan sumber daya secara efisien.

Dengan demikian lahan dan penggunaan lahan mempunyai arti penting dalam Tata

Ruang dan memiliki nilai ekonomi dan sosial yang harus diperhitungkan. Undang - undnag

penataan ruang No. 26 Tahun 2007, menentukan bahwa penataan ruang terdiri atas 3

kegiatan yaitu Perencanaan Ruang Dilanjutkan Dengan Pemanfaatan Ruang dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang.penataan ruang secara geografis menjangkau 4 (empat)

tingkatan, yaitu tingkat Nasional, Wilayah atau Daerah, Kota dan Desa.

Pengertian istilah “wilayah” dan “daerah” dapat dikatakan yakni “wilayah” atau “daerah”

merupakan suatu luasan geografis yang dibatasi oleh kebutuhan fisik dan atau ekonomi dan

atau sosial dan atau administrasi (kepemerintahan) dan atau beberapa kebutuhan tersebut dan

atau keempat-empatnya sekaligus.

Wilayah merupakan kesatuan geografis yang direncanakan berdasarkan berbagai potensi

atau permasalahan (terutama yang dominan) yang terkandung di dalamnya, atau dengan kata

lain berdasarkan tujuan pemecahan permasalahan tersebut misalnya dikenal “wilayah

budaya”, “wilayah terbelakang”, “wilayah transmigrasi”. “wilayah industry”, “wilayah aliran

sungai”, dsb.

Beberapa istilah lain yang sering dipakai dan perlu diketahui, ialah :

Kota (city, town): (City merupakan kota yang cukup besar, dan Town dipakai dalam arti

kota kecil) adalah daerah terentu yang berpenduduk dalam jumlah relatif besar dengan

kepadatan relatif tinggi (dibanding dengan daerah luar kota), dengan mata pencaharian

yang dominan bukanpertanian; gaya hidup perkotaan cenderungindividualistik, rasional,

dan daerah kota perencanaan tahap awal, maka lingkup geografisnya mencakup apa yang

1

disebut Daerah Perkotaan, yaitu Daerah Kota berikut daerah sekitarnya yang terkena

pengaruh kehidupan kota.

Daerah (region) adalah menunjuk kepada wilayah administrative yang lebih luas

dibanding dengan kota. Daerah ini dapat berupa Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten,

Daerah Kecamatan, atau Daerah Desa. Daerah juga yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek fungsional. Contoh, bagian dari daerah aliran sungai yang gundul

harus segera dihijaukan kembali.

Wilayah adalah suatu daerah geografis yang mempunyai luas tertentu tanpa dengan/ada

batas administratif; batas ini ditentukan berdasar pertimbangan tujuan rencana tata ruang

yang bersangkutan, misalnya wilayah pengembangan kepariwisataan, pengembangan

wilayah sungai, wilayah pengembangan perekonomian daerah belakang, dsb.

B. Pengertian Tata Guna Tanah

Yang dimaksud dengan tata guna tanah (land use) adalah pengaturan penggunaan tanah

(tata = pengaturan). Dalam tata guna tanah dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan

permukaan bumi di saratan, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan.

Dalam tata guna tanah terdapat istilah-istilah : penggunaan, aguna (tidak digunakan),

wyaguna (penggunaan yang salah) atau alpaguna, dan tunaguna (penggunaan yang kerang

benar). Yang harus dipelajari dalam tata guna tanah ialah tanah dengan unsur alam lain,

yaitu : tubuh tanah (soil), air, iklim, dan sebagainya. Juga kegiatan manusia penting untuk

dipelajari, baik dalam kehidupan social, maupun dalam kehidupan ekonomi. Jadi dalam tata

guna tanah itu diperlukan sumber daya alam lainnya dan sumber daya manusia.

Tata guna tanah terdiri dari : (1) Tata guna, yang berarti penataan atau pengatuan

penggunaan; hal ini merupakan sumber daya manusia. (2) Tanah, yang berarti ruang

(permukaan tanah serta lapisan bantuan di bawahnya dan lapisan udarah di atasnya), yang

merupakan sumber daya alam lain, seperti: air, iklim, tubuh, tanah, hewan, vegetasi, mineral,

dan sebagainya. Jadi dalam tata guna tanah itu diperhitungkan factor geografi budaya (factor

geografi social) dan factor geografi alam serta relasinya.

Tata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) berarti aturan; peraturan dan

susunan; cara susunan; atau sistem. Lahan menurut Jayadinata (2002) berarti tanah yang

sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Lebih

2

spesifik lagi, lahan (land) berarti tempat tertentu di permukaan bumi yang mempunyai batas

batas tertentu. Sedangkan tanah (soil) berarti bahan atau material di permukaan atau di bawah

permukaan yang menyusun dan membentuk lahan di permukaan bumi. Berdasarkan

pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tata guna lahan adalah rangkaian

kegiatan penataan, pengaturan, peruntukan, penggunaan tanah secara berencana untuk

kegiatan manusia berdasarkan aturan dan sistem yang berlaku.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor PP No. 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan

tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. pemanfaatan tanah adalah

kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Penatagunaan tanah bertujuan untuk: a) Mengatur penguasaan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b) Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRW; c) Mewujudkan

tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk

pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah; d) Menjamin kepastian hukum

untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai

hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.

Guna lahan berdekatan dapat saling menunjang dan guna lahan tertentu berlokasi lebih

tepat (misal: perdagangan di pusat kota, sedangkan permukiman di sekitarnya agar belanja

sama dekatnya dari semua asal perjalanan). Pengaturan sebaran guna lahan sedemikian rupa

sehingga mempunyai pengaruh (beban) terbaik bagi transportasi.

C. Interaksi Desa – Kota

Pengertian Desa

Desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia

dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan

di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik

dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam

hubungannya dengan daerah-daerah lain.

3

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953:2), dinyatakan bahwa: “desa ialah suatu

kesatuan hokum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa

mengadakan pemerintahan sendiri. Unsur-unsur desa adalah :

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif da yang tidak, beserta

penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan

lingkungan geografis setempat.

b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan persebaran

dan mata pencarharian penduduk desa setempat.

c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan

warga desa. Jadi, menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa (rural

society).

Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri,

melainkan merupakan satu kesatuan.

Pengertian Kota

Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan

paling kompleks, karena perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas pengguna

perkotaan yang menyesuaikan perkembangan zaman dan tuntutan hidup.

Di dalam istilah ‘kota’ secara arsitektural masih banyak aspek yang perlu

diperhatikan, dan masing-masing aspek berbeda dari satu tempat dengan tempat

yang lainnya. Kota adalah pertemuan semua kepentingan manusia dalam sebuah

kolase ruang besar, sehingga kota dapat dikatakan sebagai sebuah organisme, yang

merupakan sebuah pusat industry, perdagangan, pendidikan, pemerintahan, atau

mencakup semua kegiatan tersebut. Dengan demikian, terlihat bahwa koa-kota

cenderung menjadi besar bila dasar ekonominya luas. Kota-kota kecil biasanya

merupakan satelit-satelit yang bergantung pada kota besar untuk mempertahankan

kehidupan ekonominya.

Penggolongan ini yang sifatnya nonnumeric adalah penggolongan menurut

fungsi, antara lain : kota-kota sebagai pusat produksi perdagangan, pusat

pemerintahan, pusat kebudayaan, pusat kesehatan, dan pusat rekreasi.

Kota pusat produksi, biasanya terletak dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil

bumi atau hhasil tambang, sehingga dapat terjadi dua macam kota, yaitu kota-kota

4

penghasil bahan mentah dan kota-kota yang mengubah bahan mentah tersebut

menjadi barang-barang jadi.

Kota pusat perdagangan, sebenarnya menjadi sifat umum dari kota-kota tetapi

tidak semua kota didominasi oleh kegiatan perdagangan. Ada yang hanya

merupakan penyalur kebutuhan sehari-hari warga kota, ada yang merupakan

perantara bagi perdagangan nasional ataupun internasional yang sering disebut

dengan ‘enterpot’.

Kota pusat pemerintahan, ini pada umumnya banyak dijumpai pada zaman

revolusi industri. Banyak kota-kota pada waktu itu berfungsi sebagai pusat-pusat

politik atau pusat-pusat pemerintahan, misalnya saja di asia seperti Bangkok, Saigon

dan Rangoon; di Eropa antara lain London, Paris, Berlin; di Timur Tengah Teheran,

Bagdad, Kairo, dan Istambul.

Kota pusat kebudayaan yag terkenal di Indonesia antara lain adalah Yogyakarta,

Surakarta, dan beberpa kota di Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan

sebagainnya. Selain sebagai daerah-daerah yang memiliki seni dan budaya, banyak

kota-kota di Indonesia menjadi tempat rekreasi atau pusat-pusat wisata.

Kota-kota pusat kesehatan, biasanya terdapat di daerah pengunungan yang

memiliki udara yang bersih dan suhu yang sejuk. Kota-kota seperti ini pada musim

tertentu banyak yang menarik wisatawan dalam dan wisatawan luar negeri.

(Bintarto, 1977:17-18).

Struktur Kota

Struktur penduduk kota dari segi umur menunjukkan bahwa mereka lebih

banyak tergolong dalam umur produktif. Perkembangan yang terjadi di dalam kota

terutama dalam inti kotanya menyebabkan daerah tersebut menjadi pusat kerja

penduduk yang masih berumur produktif baik di bidang perdagangan maupun

pendidikan dan sebagainya.

Struktur kota dapat dilihat dari jenis-jenis mata pencaharian penduduk atau

warga kota. Sudah jelas bahwa jenis mata pencaharian penduduk kota di bidang non

agraris seperti pekerjaan-pekerjaan di bidang perdagangan, kepegawaian,

pengangkutan dan di bidang jasa serta lain-lainnya. Dengan demikian struktur dari

segi jenis-jenis mata pencaharian akan mengikuti fungsi dari sesuatu kota, misalnya

5

saja : kota yang dibangun adalah kota industry, maka dapat dikatakan bahwa struktur

penduduk kota tersebut dari segi ini akan mengarah atau cenderung ke jenis-jenis

kegiatan industri, tetapi meskipun demikian jarang sekali sesuatu kota dagang, kota

pemerintahan, kota kebudayaan, dan sebagainya. Dalam keadaan tersebut struktur

penduduk kota dari segi mata pencaharian akan mengalami berbagai variasi.

D. Aspek Pola Tata Guna Lahan (Land use)

Konsolidasi Tanah di Wilayah Perkotaan

Tujuan konsolidasi tanah adalah mengembangkan kota secara lebih terkontrol

dan meningkatkan cara pengembangan kota dengan lebih adil dan bernilai sosial.

Konsolidasi tanah perkotaan meliputi aturan-aturan berikut:

a. Pemetaan kembali secara wajib (compulsory reparcelation) atau disebut juga

penyesuaian kembali, yaitu pengaturan bentuk dan luas (petak) yang disesuaikan

dengan lokasi dan rencana local.

b. Penjualan tanah bertahap (interim) secara wajib (compulsory interim purchase).

Pemerintah membeli tanah dari pemilik, dan setelah diadakan pengaturan petak,

tanah itu dijual kembali kepada orang/badan yang membutuhkan.

c. Konsolidasi tanah pertanian dan kehutanan bagi pengembangan kota. Tanah

pertanian atau tanah kehutanan, dengan persetujuan pemiliknya, dijual dan

digunakan bagi fungsi perkotaan.

Kemudian dalam segi ekonomi, konsolidasi tanah dapat merupakan alat pembantu

dalam:

a. Meringankan pembiayaan pemerintah dalam pengembangan kota;

b. Usaha untuk tidak mengeluarkan biaya dalam mematangkan tanah secara khusus

bagi pemilik tanah;

c. Memberikan kemungkinan kepada penduduk kota dari berbagai lapisan, untuk

dapat membangun menurut kemampuan masing-masing;

d. Meningkatkan frekuensi kegiatan perekonomian rakyat, karena tersedianya jalan

dan prasarana perangkutan;

e. Mengumpulkan dana pembangunan dan meningkatkan ‘modal’ pemerintah dalam

bentuk tanah, serta membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah;

f. Memudahkan tata usaha pajak tanah bagi Bapeda;

6

g. Memudahkan pemerintah melakukan investasi maupun menghadapi investor

swasta atau investor asing dalam penyediaan lokasi industry;

h. Menghambat terjadinya spekulasi tanah di wilayah yang akan dikembangkan oleh

golongan orang yang perekonomiannya kuat, melalui pengendalian penyedian

tanah menurut luas, lokasi kualitas, harga serta waktu, yang sesuai dengan

pentahapan perencanaan kota.

Pengendalian Penggunaan Lahan

Cara-cara pengendalian penggunaan lahan pada suatu kota sebagai berikut:

a. Peraturan bangunan, melalui penetapan persyaratan atas dasar keamanan dan

kesehatan, berpengaruh terhadap biaya pembangunan, dan selanjutnya akan

memengaruhi jenis dan lokasi bangunan baru maupun maupun bangunan yang

mengalami perubahan model.

b. Pembagian kewajiban, yaitu penentuan perbaikan yang harus dilakukan dan

dibiayai oleh pelaku pembagian, dan perlengkapan yang harus dipasang oleh

pelaku pembagian, dan perlengkapan yang harus dipasang oleh pemerintah kota,

ditentukan pada proses pemberian persetujuan.

c. Upaya-upaya terus dilakukan oleh para perencana kota untuk mengurangi

overzoning pemintakan yang lebih tinggi dari persyaratan yang semestinya).

Dwonzoning (pemintakan yang lebih rendah dari persyaratan yang semestinya),

merupakan suatu keberhasilan ketika rencana induk kota telah diterima oleh

dewan kota dan mendapatkan dukungan secara politis.

d. Klasifikasi kawasan merupakan bentuk pemintakan yang tertuah dan paling

banyak diterapkan. Pementakan ini membagi komunitas kedalam beberapa

wilayah atau distrik dengan pemintakan atas dasar kategori penggunaan lahan

tertentu yaitu meliputi: pertanian, permukiman, komersial, parker, dan industri.

e. Di dalam pemintakan klasifikasi kawasan, kategori utama mungkin bersifat

kumulatif atau eksklusif. Sifat kumulatif diartikan bahwa mintakat yang memiliki

kedudukan yang “lebih rendah”, memiliki dampak negatif paling kecil terhadap

lahan-lahan di sekitarnya, dapat masuk ke kawasan dengan mintakat “yang lebih

tinggi”.

7

f. Pemintakan eksklusif, merupakan lahan yang terbatas bagi golongan tertentu, yaitu

orang-orang kaya.

g. Pemintakan kelompok (cluster zoning) memungkinkan lahan yang lebih luas untuk

memusatkan pembangunan hanya pada bagian kecil suatu persil.

h. Performance zoning atau pemintakan menurut kinerja, pertama kali diusulkan

sebagai suatu cara pemberian izin bagi beberapa kegiatan untuk menepati lokasi di

manapun dalam suatu komunitasm sejauh kegiatan tersebut memenuhi

serangkaian standar kinerja yang memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak

menimbulkan dampak negative ke persil di dekatnya.

i. Managed growth zoning atau pemintakan atas dasar pertumbuhan terarah

menyangkut rencana induk yang dimiliki komunitas, program peningkatan

prasarana, peraturan pemintakan, dan implementasi dengan cara-cara khusus.

j. Menurutnya nilai tanah, akan meningkatkan kerawanan tanah terhadap kerusakan,

dan konflik funsional diperkirakan akan terjadi apabila kategori-kategori

penggunaan lahan yang berbeda diletakkan secara berdekatan satu sama lain,

mengilhami konsep guna lahan campuran (mixed land use) antara permukiman,

komersial, bahkan penggunaan lahan untuk industri ringan.

k. Pajak tanah mempengaruhi guna lahan dapat digunaka untuk mengedalikan atau

merangsang pembangunan. Pajak yang dikenakan terlalu rendah pada lahan

kosong akan berakibat pada spekulasi tanah bahwa pada masa yang akan dating

nilainya akan meningkat, atau dapat bertahan pada fungsinya saat ini apabila

dikembangkan.

l. Garis pantai dianggap penting, baik secara geografis, politis dan ekonomis.untuk

alas an yang berbeda dan dalam cara-cara yang berbeda, daerah pantai mempunyai

daya tarik bagi kegiatan rekreasi, permukiman, komersial, dan industri. Oleh

karenanya berbagai sarana dan prasarana harus dibangun di sepanjang garis

pantai.

8

E. Urbanisasi dan Permasalahannya

Pemekaran Fisik Kota

Kota-kota yang sudah maju, kota tidak hanya luas secara mendatar tetapi juga

menegak. Gedung-gedung bertingkat merupakan ciri-ciri khas untuk kota yang

modern.

Masalah-masalah yang ditimbulkan sebagai akibat pemekaran kota adalah

masalah perumahan, masalah sampah, masalah dibidang kelalulintasan, masalah

kekurangan gedung sekolah, masalah terdesaknya daerah persawahan di perbatasan

luar kota dan masalah administratif pemerintahan. Masalah-masalah yang banyak ini

kemudian mendesak para perencana dan pengatur kota untuk segera dapat mengatasi

masalah-masalah tersebut. Masalah yang bersifat fisis ini ternyata juga bersangkutan-

paut dengan masalah sosial ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang diakibatkan pemekaran kota peranan

aparatur kota sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunannya.

Pemekaran kota mempunyai arah yang berbeda-beda tergantung pada kondisi kota

dan kondisi sekitarnya. Daerah perbukitan, lautan dan rintangan-rintangan alam

lainnya dapat menghentikan laju pemekaran kota. daerah-daerah ini dianggap sebagai.

“daerah lemah”.

Daerah lemah pemekaran ini merupakan tempat-tempat dimana proses

pemakaran kota tidak dapat berkembang atau boleh dikatakan berhenti. Daerah-daerah

yang memiliki potensi ekonomi yang baik akan merupakan daerah yang mempunyai

daya tarik yang kuat untuk pemekaran kota.

Daerah-daerah yang dapat dikatakan sebagai “daerah kuat” pemekaran ini

merupakan

(1) Daya tarik luar kota adalah pada daerah-daerah dimana kegiatan ekonomi banyak

menonjol, yaitu di sekitar pelabuhan impor-ekspor dan sekitar hinterland yang

subur.

(2) Pusat-pusat kota lain yang mempunyai fungsi sebagai kota industry dan dagang

mempunyai daya tarik dibidang usaha. Disamping itu juga daerah-daerah di

sekitar daerah atau pusat-pusat rekreasi tidak kalah pula dalam hal ini menarik

penduduk kota luar.

9

(3) Pemekaran kota berjalan ke segala arah. Kota-kota semacam ini cepat menjadi

kota besar atau metropolitan. Di sana-sini juga dapat timbul kota-kota sateli, tentu

saja tidak hanya kondisi fisis yang berpengaruh dalam hal ini, tetapi keuangan

Negara dan modal penduduk sangat menentukan cepat lambatnya proses

pemekaran. (Bintarto, 1977:68-69).

Sumber penyebab pencemaran lingkungan hidup kota ternyata tidak dapat lepas

dari akibt adanya perkembanga kota dan kemajuan teknologi. Aktivitas manusia

dengan teknologi sederhana, tradisional ataupun teknologi jenis yang maju telah

banyak menggoyahkan lingkungan dalam arti negatif, karena kurangnya kesadaran

dan kurangnya perhitungan manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

F. Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Guna Lahan

Faktor kependudukan

a. Tingginya aktifitas perkotaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah

penduduk;

b. Perkembangan jumlah penduduk tidak saja dipengaruhi oleh natural growth, akan

tetapi arus masuk (pergerakan penduduk) in migration

c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sangat berpengaruh pada spasial perkotaan.

Faktor kegiatan penduduk

kegiatan-kegiatan penduduk seperti ekonomi, industry, perkantoran yang

esensinya menggunakan lahan sangatlah mempengaruhi tata guna lahan.

Pola penggunaan lahan di kawasan perkotaan, umumnya terbentuk polarisasi yaitu

munculnya kutub-kutub pertumbuhan, atau meningkatnya daerah lain akibat dari aktifitas

yang berbeda dalam sebuah kota sehingga pergerakan penduduk di dasari kebutuhan akan

pekerjaan, tempat tinggal, fasilitas, dll.

Jika manfaat lahan di setiap daerah untuk suatu kota telah diketahui, maka ini

memungkinkan kita untuk memperkirakan lalu lintas yang dihasilkan (Blunden dan Black,

1984 dalam Khisty dan Lall, 2003: 74). Dari hal tersebut maka kita dapat mengetahui sejauh

mana tingkat kebutuhan akan jasa transportasi yang merupakkan masukan yang berguna

untuk merencanakan sampai tingkat mana fasilitas-fasilitas transportasi akan disediakan.

10

Keterkaitan guna lahan dengan arus lalu lintas (Menhein, 1979 dalam Miro, 2004: 45)

adalah sebagai berikut:

Arus lalu lintas ditentukan menurut pola tata guna lahannya dan tingkat pelayanan

system transportasinya.

Kalau arus lalu lintas dalam jangka waktu yang lebih lama (panjang) semakin

bertambah, hampir pasti bahwa pola tata guna lahan dan tingkat pelayanan

transportasinya mengalami perubahan.

Pengaturan tata guna lahan di kota-kota saat ini memang menjadi suatu permasalahan

yang sangat sulit dan rumit mengingat pertumbuhan dan perkembangan nilai lahan yang

sedemikian tinggi serta kepadatan bangunan yang sangat tinggi pula.

G. Pendekatan Sistem Jaringan

Jaringan transportasi adalah jaringan prasarana trasnportasi (lintasan jalan, lintasan

penyeberangan, lintasan transportasi laut, lintasan rel) dan simpul sarana transportasi

(terminal, pelabuhan, bandara). Dalam hal ini akan dibahas mengenai system transportasi

darat, sistem jaringan (prasarana) meliputi jalan dan terminal.

Jaringan jalan merupakan suatu kesatuan jalan yang mengikat dan menghubungkan

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam

suatu hubungan hirarki. System jaringan jalan dengan peranan pelayanan, jasa distribusi

untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan simpul jasa distribusi disebut

jaringan jalan primer, dan system jaringan jalan dengan pelayanan jasa distribusi untuk

masyarakat di dalam kota membentuk system jaringan jalan sekunder.

Transport jalan raya seringkali dikatakan sebagai urat nadi bagi kehidupan dan

perkembangan ekonomi, social, dan mobilitas penduduk yang tumbuh mengikuti maupun

mendorong perkembangan yang terjadi pada berbagai sector dan bidang kehidupan tersebut.

Dalam hubungan ini transportasi khususnya transportasi jalan raya, menjalankan dua fungsi,

yaitu sebagai unsur penting yang melayani kegiatan-kegiatan yang sudah/sedang berjalan (the

servicing function) dan sebagai unsur penggerak penting dalam proses pembangunan (the

promoting function). (Kamaluddin, 2003: 53).

Dalam angkutan jalan raya, system jaringan jalan dan kendaraan bermotor tidak dapat

dipisahkan. Dimana dalam pembangunan jaringan jalan harus memperhatikan jumlah

11

kendaraan yang akan melewatinya. Permasalahan yang muncul, kondisi system transportasi

yang memburuk akibat meningkatnya motorisasi yang diperparah akibat lebih tingginya

kenaikan jumlah kendaraan bermotor dibanding kecepatan pembangunan jalan. Hal ini

menggambarkan bahwa system penyediaan dan system permintaan terdapat ketimpangan

sehingga system transportasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu contoh dari

permasalahan yang ditimbulkannya yaitu dapat menimbulkan kemacetan diakibatkan

kapasitas jaringan jalan tidak sesuai dengan kendaraan yang ada.

H. Pendekatan Sistem Pergerakan

Transportasi yang baik yaitu transportasi yang dapat memberikan kenyamanan, biaya

murah dan efesiensi waktu. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

flow/jaringan transportasi untuk mengurangi masalah yang muncul yaitu dengan melakukan

intervensi pada sarana transportasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberlakukan

system angkutan massal, dimana dengan hal tersebut kita dapat mengurangi system

pergerakan pada jalan raya, juga sebagai suatu langkah antisipasi dalam peningkatan

kepadatan lalu lintas.

Sebaran geografis antara tata guna tanah (sistem kegiatan) serta kapasitas dan lokasi

dari fasilitas transportasi (sistem jaringan) digabung untuk mendapatkan volume dan pola lalu

lintas (sistem pergerakan). Volume dan pola lalu lintas pada jaringan transportasi akan

mempunyai efek feedback atau timbal balik terhadap lokasi tata guna tanah yang baru dan

perlunya peningkatan prasarana.

Ada 2 masalah dalam meminimalkan pergerakan akibat land use yaitu

a. Bangkitan lalulintas, Bangkitan lalu lintas tergantung dari land use sebuah daerah

(permukiman, perkantoran, industry, perdagangan, dll) mempunyai karakteristik

bangkitan lalu lintas maupun pergerakan yang berbeda-beda. Beberapa tipe antara

lain :

Tipe land use yang menghasilkan lalu lintas yang berbeda dengan land use

lainnya

Land use yang berbeda menghasilkan tipe lalu lintas yang berbeda (pejalan

kaki, truk, mobil)

Land use yang berbeda menghasilkan lalu lintas pada waktu yang berbeda.

12

b. Jarak yang terlalu jauh yang mengakibatkan land use yang jauh jaraknya bakal

ditinggalkan dan akan beralih fungsi, sehingga alih fungsi ini akan menimbulkan

masalah baru.

Dalam hal ini perlunya dalam rencana tata guna lahan memperhatikan zona-zona

pembagian berdasarkan aktivitas penduduk yang saling berkaitan juga dalam rencana kota

distribusi penduduk juga harus diperhatikan agar distribsi ruang dan distribusi .

I. Transportasi dan Dampak Lingkungan

Kemacetan, polusi, konservasi energy dan penurunan kesehatan masyarakat adalah

beberapa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pergerakan kendaraan bermotor.

Kemacetan lalu lintas tidak hanya mengurangi efisiensi pengoperasian transportasi, tetapi

juga membuang waktu dan energy, menimbulkan polusi yang berlebihan, membahayakan

kesehatan masyarakat dan mempengaruhi ekonomi masyarakat.

Kemacetan lalu lintas juga dapat membahayakan kesehatan.Konsentrasi Karbon

monoksida yang tinggi pada jalan yang padat akan menghalangi aliran oksigen untuk para

pengemudi, sehingga akan mempengaruhi kinerja pengemudi. Hal ini akan berakibat pada

menipisnya lapisan ozon yang selanjutnya mengakibatkan sesak napas, batuk, sakit kepala,

penyakit paru-paru, penyakit jantung,dan kanker. Tingkah laku agresif dan reaksi psikologis

juga berhubungan dengan kondisi kemacetan lalu lintas

Dari tinjauan masalah transportasi dan dampaknya pada lingkungan, maka dapat

dilihat kontribusi yang sangat besar dari masalah transportasi terhadap kenyamanan dan

kelestarian lingkungan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan yang

berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu pola

pembangunan yang bertujuan untuk mencukupi /memenuhi kebutuhan generasi penduduk

masa kini tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan dating untuk mencukupi

/memenuhi kebutuhannya. (World Comission on Environment and Development/WCED

(1987) dalam Yunus, 2005:141). Untuk mengatasi permasalahan ini sedikitnya terdapat tiga

konsep yang dapat diberikan. Konsep yang pertama adalah usaha untuk mengurangi jumlah

kendaraan bermotor yang ada, hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan sarana transportasi

massal yang nyaman, sehingga dapat menjadi alternative terbaik bagi masyarakat dan dapat

mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Konsep kedua adalah perbaikan mutu gas buangan

dari kendaraan bermotor, baik dari segi desain, perawatan maupun pemakaian bahan bakar

13

yang seminimal mungkin dapat memberikan pencemaran terhadap lingkungan. Konsep yang

ke tiga adalah usaha mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan sehingga pemborosan energy

dan pencemaran lingkungan dapat dikurangi.

J. Studi Kasus Permasalahan Transportasi akibat perubahan guna lahan di Jakarta

Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia, sebagai ibukota Negara, posisi Jakarta

memegang posisi sangat penting dalam hal; politik, ekonomi, dan perdagangan. Tidak salah,

kalau akhirnya Jakarta diserbu oleh pendatang (urban) yang berdatangan dari berbagai

wilayah di Indonesia. berdasarkan catatan resmi catatan sipil, tahun 2007, jumlah penduduk

Jakarta adalah 7.706.392 jiwa, sedangkan berdasarkan perkiraan, pada siang hari, penduduk

Jakarta bisa mencapai 12 juta jiwa. Yang menjadi persoalan dimana lahan yang tersedia tidak

bertambah akan tetapi jumlah penduduknya semakin hari semakin meningkat, dengan kata

lain maka kebutuhan akan lahan pun semakin meningkat.

Pengaturan tata guna lahan di Jakarta ini memang menjadi suatu permasalahan yang

sangat sulit dan rumit mengingat pertumbuhan dan perkembangan nilai lahan yang

sedemikian tinggi serta kepadatan bangunan yang sangat tinggi pula. Pengaturan ini sudah

diarahkan, baik dalam Jakarta 1965-1985 Master Plan, maupun Jakarta 1985-2005 Structure

Plan, namun implementasi-nya masih seringkali berubah dan tidak sesuai karena adanya

berbagai kebutuhan dan kendala.

Sebagai contoh adalah kasus di Kuningan, pada awalnya wilayah ini dalam Jakarta

Struktur Plan 2005 diarahkan untuk pengembangan kawasan campuran, dengan sebagian

besar untuk pemukiman kelas atas yang disediakan untuk para diplomat serta perkantoran.

Tetapi sekarang kawasan ini tumbuh menjadi kawasan perkantoran kelas satu termasuk

kantor-kantor komersial. Hal ini terjadi karena lokasi tersebut  yang sangat strategis

dibandingkan lokasi lain.

Dari aspek accessibility kawasan ini mudah dicapai dari segala arah, tetapi pelayanan

transportasi tidak cukup baik. Jalur lalu lintas sangat padat terutama pada jam-jamsibuk.

Dengan kondisi ini maka kebijaksanaan tata guna lahan di kawasan ini dirumuskan kembali

dengan konsep superblock system dan high rise building. Sebagai dampaknya kebutuhan

transportasi meningkat pesat sedangkan sarananya sangat terbatas, akibatnya kemacetan dan

kepadatan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.

14

Dengan luas area 325 ha dan lebih dari setengah juta pekerja, maka kawasan ini

sangat memerlukan alat dan sarana transportasi baru. Namun dalam realitanya, walau terjadi

perubahan fungsi kegiatan (tata guna lahan), kebijaksanaan transportasi masih mengacu pada

Jakarta Struktur Plan 2005, yang jelas-jelas sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi

perkembangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan penggunaan lahan

belum didukung dengan kebijaksanaan pengembangan transportasi.

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa kebijaksanaan tata guna lahan yang baik

belum tentu dapat mendukung pemecahan masalah transportasi, Karena masih ditentukan

oleh implementasi-nya yang banyak dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang dianggap lebih

penting dan mendesak dari penataan guna lahan itu sendiri.

K. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat saya simpulkan bahwa wilayah atau daerah

merupakan suatu luasan geografis yang dibatasi oleh kebutuhan fisik dan atau ekonomi dan

atau sosial dan atau administrasi (kepemerintahan) dan atau beberapa kebutuhan tersebut dan

atau keempat-empatnya sekaligus.

menurut Peraturan Pemerintah Nomor PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui

pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem

untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Sistem transportasi merupakan suatu sistem dalam pengembangan perkotaan.

Permasalahan system transportasi tersebut merupakan masalah yang kompleks yang

melibatkan banyak aspek, pihak dan sistem yang terkait maka diperlukan pendekatan sistem

yang tepat pula yang mencakup aspek yang terkait. Sebagaimana interaksi tata guna lahan

dan sistem transportasi merupakan indikator yang mesti diperhatikan dalam melakukan

perencanaan sistem jaringan transportasi guna terciptanya pembangunan yang berkelanjutan

tanpa merusak ekologi yang ada.

15

Daftar Pustaka

Buku:

Adisasmitha, R., 2010. Pegembangunan Kawasan dan Tata Ruang: Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mulyandari, H., 2010. Pengantar Arsitektur Kota: Penerbit Andi, Yogyakarta.

Tondobala, L., 2009. Pertanahan dan Tata Guna Lahan, Bahan Ajar, Manado.

Undang-undang, Peraturan Pemerintah.

Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang - undnag No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang. .

Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

16