TATA KELOLA PEMERINTAHAN,

KETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK

Hendra Wijayanto

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud

government ?

Apa yang dimaksud

governance ?

SEJARAH IDE GOVERNANCE

Tahap 1

Transformasi government sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai

dengan konsolidasi pemerintahan demokratis (democratic government)

di dunia Barat

Tahap 2

Pasca Perang Dunia I, menguatnya peran pemerintah. Pemerintah

mulai tampil dominan, melancarkan regulasi politik, redistribusi

ekonomi dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam

masyarakat.

Tahap 3

Tahap III, tahun 1960-1970-an, yang menggeser perhatian kepada

pemerintah2 di negara-negara Dunia Ketiga. Makin gencarnya

kapitalisme yg diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim

otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika.

Tahap 4 Adanya krisis ekonomi dan finansial di berbagai negara di dunia

th 1980-an. Pemerintah bukan sebagai solusi terhadap problem yang

dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis. Sehingga

melahirkan “penyesuaian struktural”, dalam bentuk deregulasi,

debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar.

Tahap 5

Di era 1990-an, dimana proyek demokratisasi berkembang

luas. Muncul cara pandang baru yaitu governance dan good

governance. Perspektif yang berpusat pada government

bergeser ke perspektif governance. Mulai masuknya

lembaga donor seperti IMF dan World Bank ke dunia

berkembang.

GOVERNMENT VS GOVERNANCE

Dimensi aktor.

Dimensi fungsi.

Dimensi struktur.

Dimensi konvensi dari interaksi.

Dimensi distribusi dari kekuasaan.

(Schwab dan Kubler, 2001)

DIMENSI AKTOR

Government

Peserta sangat

terbatas jumlahnya.

Umunya ada lembaga-

lembaga pemerintah

saja (eksekutif,

legislatif dan

yudikatif).

Governance

Jumlah pesertanya

yang besar.

Umunya terdiri atas

aktor-aktor publik dan

aktor privat.

DIMENSI FUNGSI

Governance

Lebiha banyak konsultasi

Adnya kemungkinan kerjasama dalam pembuatan / pelaksanaan kebijakan

Isu kebjakan menjadi sempit

Government

Sedikit atau jarangnya konsultasi.

Tidak ada kerjasama dalam pembuatan / pelaksanaan kebijakan

Isu kebijakan menjadi luas

DIMENSI STRUKTUR

Governance

Batas-batas yg sangat terbuka

Batas berdasarkan fungsi (fungsional)

Keanggotaan secara sukarela

Government

Batas-batas yg

tertutup

Batas berdasarkan

kewilayahan

(teriotori)

Keanggotaan yang

tidak sukarela

KONVENSI DARI INTERAKSI

Governance

Konsultansi horizontal,

intermobilitas

Konsensus atas nilai-

nilai teknokraik

(hubungan kerjasama)

Kontak-kontak yg sangat

informal

Keterbukaan

Government

Kewenangan yg hirarkis, kepemimpinan yg terkunci.

Interaksi yg saling berlawanan / hubungan yg cenderung konflik

Kontak-kontak formal

Kerahasian

DISTRIBUSI DARI KEKUASAAN

Governance

Otonomi yang rendah

dari negara terhadap

masyarakat (organisasi

yg mandiri / dominasi

negara yg tersebar)

Kepentingan

masyarakatdiakomodir

oleh negara

Adanya keseimbangan

atau simbiosis antar

aktor.

Government

Otonomi yang besar dr negara terhadap masyarakat (steered organizing) / dominasi negara.

Tidak ada akomodasi terhadap kepentingan masyarakat oleh Negara

Tidak ada keseimbangan / simbiosis antar aktor.

“Governance” lebih inklusif daripada “Government”.

“Government” menunjuk pada suatu organisasi

pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi

(Negara dan pemerintah).

“Governance” melibatkan tidak sekedar

pemerintah dan negara , tapi juga peran berbagai

aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga

pihak-pihak yang terlibat dalam kepemerintahan

sangat luas

(Joko Widodo, 2001)

PEMERINTAH (GOVERNMENT) “Government is a group of people that governs a community or unit. It

sets and administers public policy and exercises executive, political

and sovereign power through customs, institutions, and laws within a

state.” (Business Dictionary, 2013).

Pemerintah (Government) adalah sekelompok orang yang mengatur

sebuah komunitas atau unit. Yang menetapkan dan mengelola

kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat

melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara.

Government : sebuah lembaga atau orang yang

memiliki tujuan mengatur dan mengelola

pemerintahan (governance).

Contoh : Kepala desa, bupati, presiden, dll

GOVERNANCE

World Bank

Governance sebagai: “the way

state power is used in

managing economic and social

resources for development of

society”

Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola

sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan

masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik,

ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.

United Nation Development

Program (UNDP)

mendefinisikan governance sebag

ai: “the exercise of political,

economic, and administrative

authority to manage a nation’s

affair at all levels”.

“Includes processes of decision making that directly

or indirectly affect a country’s economic activities or

its relationships with other economics.”

artinya :

Ekonomi governance mencakup proses

pembuatan keputusan yg mempengaruhi

langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi

negara).

Economic governance memiliki pengaruh/

implikasi thdp equity (investasi yang dilakukan

pemilik perusahaan), poverty (kemiskinan) and

quality of life (kualitas hidup). (LAN, 2000)

ECONOMIC GOVERNANCE

POLITICAL GOVERNANCE

“Refers to decision making and policy

implementation of a legitimate and authoritative

state.”

artinya :

Political governance mencakup pada proses

pembuatan keputusan dan implementasi

kebijakan suatu negara yang legitimate dan

autoritatif.

Negara terdiri atas cabang pemerintahan yaitu

legislative, executive dan yudicial yang mewakili

kepentingan politik, memilih secara bebas wakil-

wakil rakyat. (LAN, 2000)

Administratif Governance

“A system of policy implementation carried out

through and efficient, independent, accountable and

open public sector.”

artinya :

Sistem implementasi kebijakan yg melaksanakan sektor

publik scr efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka.

(LAN, 2000)

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan kekuasaan (otoritas) politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa.

Konsep “government/pemerintahan” berkonotasi pada peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai kekuasaan (otoritas).

Sedangkan dalam “governance” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu bangsa

HUBUNGAN ANTAR AKTOR DALAM GOVERNANCE

1

Sektor Publik

(Governance)

2

Masyarakat

(Society)

3

Bisnis sektor

A

B C

D

G

O

V

E

R

N

A

N

C

E

G

O

V

E

R

N

A

N

C

E

Gambar 1

Keterangan

A = Interaksi 1 & 2

B = Interaksi 2 & 3

C = Interaksi 1 & 3

D = Interaksi 1 2 & 3