taxation help for startups and entrepreneurs

TAXATION HELP FOR STARTUPS AND ENTREPRENEURS

A COMMON MODULE WORKSHOP By

CONGRATULATIONS!!CONGRATULATIONS!!

REANDA INTERNATIONAL TAX PANEL

MALAYSIA-CHINA-HONGKONG-JAPAN-SINGAPORE-MACAU-AUSTRALIA-CYPRUS-CAMBODIA-VIETNAM-INDONESIA-MAURITIUS-NEW ZEALAND-RUSSIA-TAIWAN-GERMANY

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK - NPWP• WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI – TIDAK MENJALANKAN USAHA1. FOTOKOPI KTP UNTUK WNI2. FOTOKOPI PASPOR, KITAS ATAU KITAP UNTUK WNA• WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI – MENJALANKAN USAHA1. FOTOKOPI KTP UNTUK WNI2. FOTOKOPI PASPOR, KITAS ATAU KITAP UNTUK WNA3. FOTOKOPI DOKUMEN IZIN KEGIATAN USAHA DITERBITKAN INSTANSI BERWENANG, ATAU SURAT TEMPAT

KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS DARI PEJABAT PEMDA, SEKURANG-KURANGNYA LURAH/KEPALA DESA ATAU LEMBAR TAGIHAN LISTRIK

4. SURAT PERNYATAAN DI ATAS MATERAI DARI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENYATAKAN BENAR-BENAR MENJALANKAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS.

• WAJIB PAJAK BADAN – PROFIT ORIENTED• FOTOKOPI AKTA PENDIRIAN/DOKUMEN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BAGI WP DALAM NEGERI, ATAU

SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN DARI KANTOR PUSAT BAGI BENTUK USAHA TETAP;• FOTOKOPI NPWP SALAH SATU PENGURUS/FOTOKOPI PASPOR DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT

TINGGAL DARI PEMDA (LURAH/KEPALA DESA) DALAM HAL PENANGGUNG JAWAB ADALAH WNA; DAN• FOTOKOPI DOKUMEN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DITERBITKAN INSTANSI BERWENANG

ATAU SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DARI PEMDA (LURAH/KEPALA DESA) ATAU LEMBAR TAGIHAN LISTRIK

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK – NPWP (lanjutan)• WAJIB PAJAK BADAN – NON PROFIT ORIENTED1. FOTOKOPI E-KTP SALAH SATU PENGURUS BADAN ATAU ORGANISASI; DAN2. SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI PENGURUS RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA• WAJIB PAJAK BADAN – JOINT OPERATION1. FOTOKOPI PERJANJIAN KERJA SAMA/AKTE PENDIRIAN SEBAGAI BENTUK KERJA SAMA OPERASI (JOINT

OPERATION);2. FOTOKOPI NPWP MASING-MASING ANGGOTA BENTUK KERJA SAMA OPERASI YANG DIWAJIBKAN

UNTUK MEMILIKI NPWP;3. FOTOKOPI NPWP ORANG PRIBADI SALAH SATU PENGURUS PERUSAHAAN ANGGOTA BENTUK KERJA

SAMA OPERASI/PASPOR DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI PEMDA (LURAH/KEPALA DESA) DALAM HAL PENANGGUNG JAWAB ADALAH WNA.

4. FOTOKOPI DOKUMEN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DITERBITKAN INSTANSI BERWENANG ATAU SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DARI PEMDA (LURAH/KEPALA DESA)

• WAJIB PAJAK – STATUS CABANG DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU2. FOTOKOPI NPWP PUSAT/INDUK;3. SURAT KETERANGAN CABANG UNTUK WAJIB PAJAK BADAN;4. FOTOKOPI DOKUMEN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DITERBITKAN INSTANSI BERWENANG

ATAU SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DARI PEMDA (LURAH/KEPALA DESA)

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK – NPWP (lanjutan)• WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI – ISTRI1. FOTOKOPI NPWP SUAMI;2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA;3. FOTOKOPI SURAT PERJANJIAN PEMISAHAN PENGHASILAN DAN HARTA, ATAU SURAT PERNYATAAN

MENGHENDAKI MELAKSANAKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK TERPISAH DARI HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI.

NOMOR POKOK PENGUSAHA KENA PAJAK- NPPKPDOKUMEN PERSYARATAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK:•WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1.Fotokopi KTP untuk WNI, atau Fotokopi Paspor, Fotokopi KITAS/KITAP bagi WNA yang dilegalisi pihak berwenang;2.Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan3.Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat Pemda (Lurah/Kepala Desa).

•WAJIB PAJAK BADAN1.Fotokopi Akta Pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.2.Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pemda (Lurah/Kepala Desa);3.Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;4.surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat (Lurah/Kepala Desa)

NOMOR POKOK PENGUSAHA KENA PAJAK- NPPKP (lanjutan)DOKUMEN PERSYARATAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK:

•WAJIB PAJAK BADAN – KERJA SAMA OPERASI/JOINT OPERATION1.Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;2.Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;3.Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing;4.Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;5.Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemda (Lurah/Kepala Desa) bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

EARNING BEFORE TAX vs EARNING AFTER TAX(EBT) (EAT)KETERANGAN JUMLAH

PENDAPATAN 5 MILIAR

BIAYA 3 MILIAR

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK (EBT) 2 MILIAR

PENGHASILAN KENA PAJAK 2 MILIAR

TARIF PPh 5%;15%;25%;30% PROGRESIF

PAJAK PENGHASILAN 545 JUTA

LABA BERSIH SETELAH PAJAK(EAT)

1,455 MILIAR

JENIS WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI (OP)

BADAN BENTUK USAHA TETAP (BUT)

BENTUK LEGAL:

PROFESI OP/ENTITAS/BADAN HUKUM

KARYAWAN CV JO KONSTRUKSI

NOTARIS FIRMA PSC OIL&GAS

DOKTER PERSEKUTUAN SHIPPING CO.

ARSITEK FIRMA PERWAKILAN DAGANG

PERUSAHAAN OP

YAYASAN

TARIF PPh 1% - FINAL(PP 46/2013)PROGRESIF:5%, (0-50 jt)15% (>50-250 jt) 25% (>250-500jt)30% (>500jt)(UU PPh Ps. 17)

1% - FINAL(PP 46/2013)12.5% - NON FINAL (UU PPh Ps. 31E)25% - NON FINAL (UU PPh Ps. 17)

12.5% - NON FINAL (UU PPh Ps. 31E)25% - NON FINAL (UU PPh Ps. 17)

Memilih bentuk usaha

IlustrasiPPh bentuk UsahaAnda

ORANG PRIBADI BADANPENDAPATAN 5 MILIAR 5 MILIAR

BIAYA 3 MILIAR 3 MILIAR

LABA BERSIH 2 MILIAR 2 MILIAR

PENGHASILAN KENA PAJAK

2 MILIAR 2 MILIAR

TARIF PPh 5%;15%;25%;30% PROGRESIF

50%x25%=12,5%

PAJAK PENGHASILAN

545 JUTA 250 JUTA

ORANG PRIBADI BADANPENDAPATAN 4,8 MILIAR 4,8 MILIAR

BIAYA 2,8 MILIAR 2,8 MILIAR

LABA BERSIH 2 MILIAR 2 MILIAR

PENGHASILAN KENA PAJAK

2 MILIAR 2 MILIAR

TARIF PPh FINAL 1% FINAL 1%

PAJAK PENGHASILAN

48 JUTA 48 JUTA

JENIS-JENIS PAJAK PAJAK PEMERINTAH PUSAT PAJAK PEMERINTAH DAERAHPAJAK PENGHASILAN (PPh)-PPh ps 21 – Penghasilan Karyawan, Non Karyawan, Tenaga ahli, dan penghasilan orang pribadi-PPh ps 22 – Impor, penyerahan barang/jasa kepada pemerintah, dan penyerahan oleh produsen industri tertentu-PPh ps 23 – Jasa, royalti, dividen, bunga, sewa selain tanah dan bangunan-PPh ps 4(2)- Persewaan Tanah&Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Peghasilan dikenakan Pajak Final-PPh ps 15 – Charter Pesawat dan Kapal Laut-PPh ps 26 – Pembayaran jasa, royalti, dividen, bunga kepada Wajib Pajak Luar Negeri-PPh ps 25/29 - Angsuran Pajak Penghasilan Badan/OP (Pajak Penghasilan Badan)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BEA PEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PAJAK HIBURAN, HOTEL DAN RESTORAN

BEA MASUK PAJAK PERTAMBANGAN, MINERAL, DAN BAHAN GALIAN

BEA MATERAI PAJAK REKLAME

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN ANGKUTAN AIR & SUNGAI

RETRIBUSI DAERAH

ALUR PPh POT-PUT DAN PPh BADAN/OP

PENDAPATAN A: JASA PERBAIKAN KENDARAAN = 100

PENDAPATAN C: JASA PERBAIKAN MESIN ES KRIM = 200

PENDAPATAN B : JASA PERBAIKAN KOMPUTER = 50

PENDAPATAN HASIL PENJUALAN ES KRIM

2 (2%)

1,25 (2,5%)

5 (2,5%)

BENGKEL – WP BADAN

WP ORANG PRIBADI

WP ORANG PRIBADI

NET = 98

NET = 48,75

NET = 195

KAS NEGARA

2 (2%)

1,25 (2,5%)

5 (2,5%)

PPh ps. 23

PPh ps. 21

PPh ps. 21

PPh BADAN/OP

A

B

C

A

B

C

D

D

OMZET = 100PPh BADAN/OP:1% X 100 = 1 1 (1%)

PT ICE CREAM(WP BADAN)

PAJAK YANG HARUS DISETOR PT ICE CREAM

BAYAR KE

PPh POT-PUT PPh BADAN

Pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara.

Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23).

Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misal: PPh Pasal 22).

PPh Potong/Pungut (withholding tax)

Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari Produsen ke Konsumen.

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya,PPajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DESKRIPSI PENJELASANWAJIB PAJAK - PRIBADI ATAU BADAN (TIDAK TERMASUK BUT)

- PEREDARAN BRUTO < Rp 4,8 MILIAR (1 THN PAJAK)TIDAK TERMASUK:+ WP YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN JASA DARI PEKERJAAN BEBAS+ WPOP MELAKUKAN PERDAGANGAN DAN/ATAU JASA YANG MENGGUNAKAN

SARANA DAPAT DIBONGKAR PASANG, BAIK MENETAP ATAU TIDAK; DAN MENGGUNAKAN TEMPAT UMUM YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN UNTUK USAHA/BERJUALAN

+ WP BADAN YANG BELUM BEROPERASI KOMERSIAL; ATAU DALAM JANGKA 1 TAHUN SETELAH BEROPERASI KOMERSIAL MEMILIKI PEREDARAN BRUTO > Rp 4,8 MILIAR

+ PENGHASILAN DARI USAHA YANG DIKENAKAN PPh FINAL+ PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

TARIFPAJAK PENGHASILANPP NO. 46

1% X PEREDARAN BRUTO DARI USAHA DALAM 1 (TAHUN) DARI TAHUN PAJAK TERAKHIR SEBELUM TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN

CATATAN - BILA PEREDARAN BRUTO KUMULATIF DALAM SUATU BULAN >4,8 MILIAR, PPh 1% TETAP BERLAKU HINGGA AKHIR TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN.

- KEMUDIAN, TAHUN PAJAK BERIKUTNYA MENGGUNAKAN TARIF Ps. 17

PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 (MULAI BERLAKU 1 JULI 2013)

KETERANGANHAL-HAL KHUSUS TENTANG PEREDARAN BRUTO

- Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya PP 46 yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya PP ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya PP 46 yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya PP ini di bulan sebelum Peraturan Permerintah ini berlaku;

- Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini

KOMPENSASI RUGI Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan PP ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:- Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;- Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud;- Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 (LANJUTAN)(MULAI BERLAKU 1 JULI 2013)

CONTOH:CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah yang berdasarkan pembukuan atau catatan pada Tahun Pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 2013), memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Andik pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1% (satu persen), karena peredaran bruto CV Andik pada Tahun Pajak 2013 tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Jika CV Andik, sebagaimana contoh di atas, pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Andik sampai dengan bulan Desember 2014 (akhir Tahun Pajak 2014) tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).

Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan di atas, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2014 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka penghasilan yang diperoleh CV Andik pada tahun 2015 (tahun berikutnya), dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (25% atau 50 X 25%).


CONTOH:Jika CV Andik, sebagaimana contoh pada penjelasan sebelumnya, pada bulan Agustus 2014 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan gerabah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2014 dihitung sebagai berikut:Pajak Penghasilan yang bersifat final = 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00

Contoh perlakuan kompensasi kerugian:

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015.

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan PP No. 46, maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap dihitung sampai dengan Tahun Pajak 2015.

Jika Wajib Pajak PT Pantang Menyerah pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan PP No. 46 dan mengalami kerugian berdasarkan pembukuan, maka atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan Tahun Pajak berikutnya.


CONTOH:PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagai Tahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan Agustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Peredaran bruto tahun 2013 disetahunkan adalah:

Rp150.000.000,00 x 12/5 = Rp360.000.000,00

Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam PP No. 46.


CONTOH:PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya PP No. 46 pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun berlakunya PP ini.

Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00

Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp 4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.


CONTOH:Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penghasilan bruto bulan November 2014 disetahunkan adalah: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00

Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.


JENIS PAJAK DEADLINE SETOR PAJAK

SANKSI TERLAMBAT SETOR

DEADLINE LAPOR PAJAK

SANKSI TERLAMBAT LAPOR SPT

Masa PPh Pasal 21 Tgl. 10 bulan berikutnya

2%X bulan terlambatXPPh terutang

Tgl. 20 bulan berikutnya

Rp 100 ribu/masa pajak

Masa PPh Pasal 23 *) Tgl. 10 bulan berikutnya




Masa PPh Pasal 4(2) *)













Masa PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikutnya




Kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak

CATATAN: *) tidak perlu dilaporkan bila tidak ada objek PPh berjumlah nihil

JENIS PAJAK DEADLINE SETOR PAJAK

SANKSI TERLAMBAT SETOR

DEADLINE LAPOR PAJAK

SANKSI TERLAMBAT LAPOR SPT

PPN DALAM NEGERI Akhir bulan berikutnya

2%X bulan terlambatXPPN terutang

Akhir bulan berikutnya


PPN JASA LUAR NEGERI/BKP TIDAK BERWUJUD LUAR DAERAH PABEAN *)


2%X bulan terlambatXPPN terutang

Akhir bulan berikutnya s.d 3 masa pajak berikutnya

Tidak dapat dikreditkan/100% dari PPN Masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan

TAHUNAN PPh BADAN Akhir bulan ke-4 setelah akhir tahun buku


Akhir bulan ke-4 setelah akhir tahun buku

Rp 1 juta/tahun pajak

TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI

31 Maret tahun berikutnya


31 Maret tahun berikutnya

Rp 100 ribu/tahun pajak

CATATAN: *) tidak perlu dilaporkan bila tidak ada objek PPh berjumlah nihil

Kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak

PASAL 28UU No. 28/2007 - KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1.Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

2.Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan-Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

PENCATATAN DAN PEMBUKUAN

PASAL 28UU No. 28/2007 - KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

4. Pencatatan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

5. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

PENCATATAN DAN PEMBUKUAN (lanjutan)

TERIMA KASIH

KONSULTASI LEBIH LANJUT:HERU PRASETYOHP: 0855-1039696EMAIL: [email protected]: www.reandabernardi.com

mailto:[email protected]

http://www.reandabernardi.com/

taxation help for startups and entrepreneurs

Documents