teal simple modern teacher newsletter kliping...c o u r t e s y c a l l d e n g a n d i r e k t u r...
TRANSCRIPT
C O U R T E S Y C A L L D E N G A ND I R E K T U R J E N D E R A L
M I N E R A L D A N B A T U B A R AAso s i a s i Pe r t ambangan Ba t uba r a I n done s i a
(APB I - I CMA )
T A N G G A L 1 F E B R U A R I 2 0 1 8
P
Pengurus APBI-ICMA melakukan courtesy call ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bapak Bambang Gatot Ariyono pada tanggal 1 Februari 2018 terkait dengan agenda 24th Coaltrans Asia dan beberapa isu yang sedang hangat dibicarakan di industri pertambangan batubara. Pada pertemuan tersebut, Bapak Dirjen mengkonfirmasi kehadiran di acara Coaltrans dan memberikan paparan mengenai outlook industri pertambangan batubara di tahun 2018. Selain itu, Bapak Dirjen juga mendesak APBI-ICMA untuk menyiapkan simulasi harga yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha pertambangan batubara terkait dengan isu harga domestik batubara sebagai solusi alternatif terkait polemik penentuan harga batubara domestik yang diajukan oleh PT PLN (Persero).
HARGA JUAL BATUBARA KE PT PLN (PERSERO)
A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A
Prinsip fairness pemberlakuan aturan, potensi
terjadinya kerawanan pada ketahanan
pasokan batubara (security of supply) dalam
negeri, dan potensi terjadinya kerentanan
harga dan ketidakstabilan pada industri
batubara. APBI-ICMA juga berharap adanya
keterbukaan informasi dari PT PLN (Persero)
Tbk. terkait dengan kebutuhan jumlah dan
kualitas batubara untuk setiap pembangkitnya
untuk mempermudah pelaku usaha
pertambangan batubara untuk memasok
batubara. Selain itu, usulan mengenai harga
batubara masuk sebagai komponen dalam
penentuan tariff adjustment bagi pengguna
listrik non-subsidi perlu dipertimbangkan oleh
pemerintah. APBI-ICMA berharap kebijakan
terkait harga batubara domestik tidak akan
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan
negara, khususnya bagi PNBP Sektor Minerba.
Pihak Kantor Staf Presiden (KSP), yaitu Tim
Kedeputian I Bidang Pengendalian,
Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi
Program Prioritas, mengundang APBI-ICMA
terkait dengan penetapan harga batubara untuk
keperluan domestik. Pertemuan yang
diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2018
tersebut bertujuan untuk mendapatkan
masukan dari pelaku usaha pertambangan
batubara agar kebijakan yang dihasilkan
pemerintah terkait harga batubara domestik
tidak menimbulkan pro dan kontra yang dapat
berdampak negatif bagi pemerintah maupun
pelaku usaha. Terkait dengan formula harga
batubara yang pernah diajukan PT PLN (Persero),
mulai dari metode floor and ceiling, metode
progressive discount, maupun metode cost plus
margin, APBI-ICMA menyatakan
keberatan. Pertimbangan dari APBI-ICMA
terkait dengan beberapa hal, yaitu faktor
efisiensi internal pada PT PLN (Persero),
RAPAT DI KANTOR STAF
PRESIDEN (KSP)
RAPAT ANGGOTA TERKAITHARGA BATUBARADOMESTIK
Terdapat masukan dari anggota APBI-ICMA bahwa harga batubara acuan sudah tepat digunakan karena mengacu pada mekanisme pasar. yang akan digunakan untuk kebutuhan domestik. Pembahasan harga batubara domestik Jika memang diharuskan terdapat penurunan harga batubara untuk keperluan domestik, maka yang mungkin dilakukan adalah adjustment terhadap komponen penyusun harga patokan batubara (HPB). Transparansi terkait kinerja internal PT PLN (Persero) juga perlu diperjelas untuk menilai efektivitas kinerja PT PLN (Persero). Selain itu perlu dipertimbangkan juga kesesuain kebijakan penentuan harga batubara domestik terhadap prinsip konservasi sumber daya alam untuk penggunaan batubara di masa yang akan datang.
Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan hargajual batubara domestik di Kantor Staf Presiden(KSP) dan Kementerian ESDM, APBI-ICMAmelakukan rapat anggota untuk menyampaikanhasil rapat dan meminta masukan dari anggotaterkait dengan isu harga batubara domestiktersebut. Sampai saat ini belum ada kepastianterkait formula harga selanjutnya akan dilakukansecara business to business, antara pelaku usahapertambangan batubara dengan PT PLN(Persero).
PERMENDAG NO. 82 TAHUN 2017
A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A ( A P B I - I C M A )
Ketentuan penggunaan kapal laut nasional dan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor batubara yang terdapat dalam Permendag No. 82 Tahun 2017 menjadi salah satu isu yang paling hangat dibicarakan di tahun 2018 ini. Kebijakan yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2017 ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Perekonomian Jilid XV tentang “Pengembangan Usaha dan Tingkatkan Daya Saing Penyedia Logistik Nasional” yang mulai diberlakukan secara efektif mulai 26 April 2018. Sehubungan dengan kemungkinan disruption yang dapat terjadi akibat diterbitkannya kebijakan tersebut, APBI – ICMA secara inisiatif mengawali pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk mebahas kejelasan pelaksanaan Permendag No. 82
Tahun 2017 pada tanggal 22 Januari 2018. Bapak Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan value yang dapat diperoleh dari kegiatan logistik nasional yang memiliki potential value sebesar Rp 2.400 T serta sebagai trigger untuk memberdayakan angkutan kapal laut nasional. Bpk. Oke Nurwan juga berkomitmen bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu ekspor batubara yang sudah berlangsung sampai saat ini dan tidak akan menimbulkan beban biaya tinggi bagi pelaku usaha pertambangan batubara. Bpk. Oke Nurwan juga berkesempatan hadir pada acara CEO Gathering 2018 untuk menjelaskan secara langsung perihal pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017.
CEO GATHERING 2018, 24 JANUARI 2018
AUDIENSI DENGAN BAPAK OKE NURWAN, 22 FEBRUARI 2018
Oleh karena itu, pemerintah akan memfasilitasi pertemuan bagi semua stakeholder yang
terlibat dalam kebijakan tersebut, seperti APBI-ICMA, GAPKI, INSA, ALFI, dan kementerian
terkait, untuk membahas dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Permendag No. 82
Tahun 2017. Sampai saat ini, pemerintah tetap berkeinginan agar peraturan ini dapat
berjalan pada tanggal 26 April 2018 sesuai dengan rencana awalnya. Menindaklanjuti
komitmen Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menyusun petunjuk teknis
terkait pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017, telah dilakukan rapat perdana pada
tanggal 5 Februari 2018 dengan agenda pembentukan tim teknis terkait dengan penyusunan
juknis Permendag No. 82 Tahun 2017. APBI-ICMA mengajukan adanya penundaan terhadap
pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017 dengan berbagai pertimbangan, yaitu belum
adanya roadmap yang jelas terkait penggunaan angkutan kapal nasional dalam kegiatan
ekspor komoditas batubara dan CPO, adanya kemungkinan peraturan tersebut bertentangan
dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah ditanda tangani pemerintah
Indonesia, dan juga faktor kesiapan dari armada kapal laut nasional terkait dengan jumlah
kapal, kapasitas angkut kapal, dan kualitas kapal. Bpk. Oke Nurwan juga menegaskan
berulang kali bahwa peraturan tersebut dapat diubah sewaktu-waktu apabila memang tidak
mungkin dilaksanakan dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan setelah dilakukan
pertemuan secara intensif antara semua stakeholder yang terlibat. Untuk mengawal proses
penyusunan juknis dan roadmap pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017, maka
dibentuklah tim teknis yang beranggotakan APBI-ICMA, GAPKI, INSA, ALFI, SBI,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan
(Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan BKF). Pemerintah berharap tim teknis ini dapat
berkontribusi sepenuhnya dalam penyusunan roadmap dan juknis supaya pelaksanaan
Permendag No. 82 Tahun 2017 nantinya dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya
bagi semuastakeholder yang terlibat.
PERMENDAG NO. 82 TAHUN 2017
Rapat Perdana Tim Teknis Permendag No. 82 Tahun 2017,
5 Februari 2018
ASOS IAS I PERTAMBANGAN BATUBARA INDONES IA (APB I - ICMA)
FESTIVAL IKLIM 2018
Festival Iklim 2018 adalah salah satu kegiatan pertanggungjawaban, paparan, dan diskusi terkait dengan 3 tahun pencapaian pengendalian perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 16 – 17 Januari 2018.
FESTIVAL IKLIM 2018,
16 JANUARI 2018
Tujuan dari acara ini adalah untuk menyampaikan ke masyarakat umum tentang progress implementasi Paris Agreement dan NDC serta peluncuran produk dan rencana pengendalian perubahan iklim dari KLHK. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari BAU dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional serta menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 menjadi 834 – 1081 juta ton CO2 dengan menunjuk 5 kementerian sektor untuk melaksanakan mitigasi perubahan iklim, yaitu Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian. Dari sektor energi, Kementerian ESDM telah menargetkan mitigasi gas rumah kaca (target NDC sektor energi) sebesar 314 – 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. Kebijakan Kementerian ESDM terkait pencapaian NDC sektor energi adalah dengan peningkatan ketahanan energi nasional melalui upaya percepatan pembangunan infrastruktur energi, pemanfaatan energi setempat yang berkelanjutan, dan peningkatan cadangan operasional yang tertuang dalam Prioritas Nasional V mengenai Ketahanan Energi
Tentang Tata Cara Penyiapan Penetapan dan / atau Pemberian Wilayah serta Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Konsultasi Publik Rancangan Permen ESDM
A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A ( A P B I - I C M A )
Rapat di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Perubahan UU No. 4 Tahun 2009
Konsultasi publik rencana Permen ESDM tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan batubara diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2018. Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen dari Kementerian ESDM untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan perizinan sektor minerba terkait dengan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan investasi di sektor minerba sebagai amanat dari Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017. Upaya Kementerian ESDM untuk melakukan penyederhanaan regulasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti integrasi beberapa jenis perizinan dan persetujuan dalam RKAB, pelimpahan kewenangan Kepala Inspektur Tambang ke Kadis ESDM Provinsi, simplifikasi persyaratan IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian, pengaturan tentang perizinan bidang pengangkutan dan penjualan minerba, dan lain sebagainya.
Pada tanggal 31 Januari 2018 APBI-ICMA yang diwakili Bapak Suharsono menghadiri Undangan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Ham dalam rangka membahas rancangan naskah akademis terkait perubahan UU N0.4 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari aspek HAM.
SHUTTER SPEED
SOSIALISASI KODE KCMI
ada kesempatan kali ini pihak LSM dari ELSAM ( Institue for Policy Research and Advocacy ) Bapak Wahyu Wagiman menyampaikan materi presentasi , pihak ELSAM menyinggung adanya beberapa kasus terkait pelanggaran HAM dalam industri pertambangan. Pertambangan Ilegal di daerah di picu oleh beberapa hal, dimana yang paling menentukan karena rendahnya pengawasan dari pihak aparat dan disinyalir adanya kerjasama oknum keamananan dalam beberapa praktik pertambangan illegal. APBI-ICMA menambahkan bahwa seluruh anggota utama APBI-ICMA ( 86 perusahaan ) merupakan perusahaan yang taat terhadap semua peraturan yang telah di tetapkan oleh KESDM. Seruan APBI-ICMA untuk memberantas PETI telah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah . Saat ini pemerintah terus berbenah dalam pengelolaan pertambangan , sehingga membuahkan hasil yang positif, dimana nilai PNBP pertambangan pada tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar 40,6 T dari nilai target 32,7 T. Sungguh suatu prestasi yang sangat membanggakan .
Pada tanggal 18 Januari 2018, APBI-ICMA hadir dalam sosialisasi Kode KCMI 2017 ( revisi dari Kode KCMI 2011). Diharapkan Kode yang diadopsi dari Kode JORC 2004 ini dapat menjadi panduan pelaporan publik untuk hasil eksplorasi, sumberdaya, dan cadangan minerba di Indonesia; serta mampu melindungi kepentingan investor dan para stakeholders. Kode KCMI tersebut telah diterima oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperlukan untuk penawaran IPO, namun belum untuk pelaporan publik berikutnya. Pada rapat tersebut, Bpk. Sri Raharjomenekankan apresiasi kementerian atas kode KCMI ini. Pengembangan kode, bersama dengan program kementerian seperti CnC, dipandang sebagai bagian dari pematangan industri pertambangan dan eksplorasi yang lebih luas. Beliau mengungkapkan hal tersebut termasuk dalam upaya berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan sektor sumber daya, termasuk melihat validasi dan penyimpanan data, meninjau Sumber Daya Nasional dan memperbarui Standar Nasional (NSI) yang berkaitan dengan definisi sumber daya dan cadangan bijih.Kode KCMI 2017 secara nominal berlaku mulai 1 November 2017, dan wajib mulai 1 November 2019 dan seterusnya.
FGD BANK INDONESIA
COAL OUTLOOKCONFERENCE -PETROMINDO
PERMENDAG NO. 82 TAHUN 2017 CONFERENCE - PETROMINDO
FGD BANK INDONESIAASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA
Pada tanggal 31 Januari 2018 APBI - ICMA diundang oleh Bank Indonesia dalam kegiatan FGDRapat Evaluasi Ekonomi Keuangan Daerah (REKDA)untuk mendapatkan masukan dari pelaku usaha. Peserta yang hadir adalah perwakilan BI dari wilayah Indonesia Timur yang perekonomiannya banyak tergantung komoditas pertambangan seperti misalnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dalam diskusi tersebut APBI menyampaikan prospek dan outlook sektor pertambangan batubara di 2018 serta potensi hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan dan regulasi yang berpotensi menghambat. Dalam acara tersebut pihak APBI juga menyampaikan kendala- kendala yang dihadapi terkait dengan regulasi/kebijakan seperti antara lain penetapan harga jual batubara ke PLN, aturan yang mewajibkan penggunaan kapal dan asuransi nasional dan peraturan lain yang akan berdampaik terhadap kepastian investasi batubara kedepan.
APBI - ICMA
Pada tanggal 30 Januari 2018 Bpk PanduSjahrir Ketua Umum APBI-ICMA menjadipanelis di acara Coal Conference yangdiadakan oleh Petromindo di JW MarriottJakarta. Ketuaumum APBI menyampaikanbeberapa pandangannya tentang coal outlookdi 2018 serta beberapa isu yang menjadi isuprioritas bagi pelaku usaha batubara ditahun 2018 yaitu tentang Permendag 82 /2017, harga jual batubara ke PLN, danrencana pemerintah mengkonversi PKP2Bmenjadi IUPK pada saat berakhirnyaperjanjian PKP2B. Dalam paparannya, KetuaAPBI-ICMA melihat potensi sektor batubaranasional sebagai sumber energi primer bagiketahanan energi nasional masih pentinguntuk beberapa tahun kedepan.
Coal Outlook Conference
"PETROMINDO EVENTS"
Pada tanggal 31 Januari 2018 Bpk. Hendra Sinadia sebagai Direktur Eksekutif APBI - ICMA menjadi narasumber dalam Petromindo Conference yang membahas mengenai Permendag No. 82 Tahun 2017. Pada konferensi tersebut, hadir pula beberapa narasumber dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, PT Asuransi MSIG, INSA, UMBRA, dan AKSET. Pada konferensi tersebut, APBI - ICMA sebagai perwakilan dari industri batubara menyatakan perlu adanya penundaan terhadap kebijakan tersebut dan perlu adanya technical guidance yang jelas serta road map penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor batubara dalam jangka waktu yang panjang.
Permendag No. 82 Tahun2017 Conference
J - COAL SEMINARHigh Efficiency and Low Emission Coal Utilization Technology
Towards Sustainable, Stable, and Low-Carbon Electricity Generation
A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A ( A P B I - I C M A )
E V E N T S
1) J-COAL
SEMINAR
2) DJAKARTA
MINING CLUB
JCOAL bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan seminar mengenai Clean Coal Technology (CCT) yang bertemakan “High Efficiency and Low Emission Coal Utilization Technology Towards Sustainable, Stable, and Low-Carbon Electricity Generation". Teknologi pengolahan batubara kalori rendah yang ramah lingkungan (penggunaan USC Boiler dan CFBC Boiler pada pembangkit listrik tenaga uap), kebijakan lingkungan pada penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, teknologi pengukuran kriteria lingkungan dan upaya mitigasi dampak lingkungan, serta penggunaan teknologi coal ash di Jepang. Seminar yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Januari 2018 tersebut memberikan penjelasan bahwa batubara, yang merupakan sumber energi murah namun kurang environmentalfriendly, dapat menjadi sumber energi primer utama bagi pembangkit listrik tanpa perlu khawatir akan dampak negatifnya apabila dimanfaatkan dengan berbagai teknologi prevensi dan mitigasi batubara yang tepat dan efisien.
DJAKARTA MINING CLUBASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA
BY MS . M ILLER
global yang dapat menekan
kondisi oversupply komoditas
batubara di dunia. Sedangkan
penurunan harga batubara di
tahun 2018 diperkirakan karena
penurunan konsumsi batubara
secara global yang disebabkan
karena isu lingkungan, prioritas
penggunaan batubara domestik,
serta peningkatan investasi sektor
energi terbarukan di beberapa
negara importir batubara, seperti
Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
Selain itu, hambatan yang akan
dihadapi oleh industri
pertambangan batubara pada
tahun ini juga terkait dengan
konsumsi listrik Indonesia yang
mengalami pelemahan serta
kondisi financial loan perusahaan
pertambangan yang buruk.
24th Djakarta Mining Club yang
diselenggarakan pada tanggal 25
Januari 2018 membahas mengenai
outlook industri pertambangan
batubara Indonesia di tahun 2018.
Paparan mengenai peluang dan
hambatan yang akan dialami
sektor pertambangan batubara
Indonesia di era ketidakpastian
saat ini disampaikan oleh Bapak
Scott Dendy (IHS Markit) dan
Bapak Dendi Ramdani (PT Bank
Mandiri). Harga batubara yang
beberapa waktu terakhir ini
mengalami peningkatan justru
diprediksi akan mengalami
penurunan pada tahun
ini. Peningkatan harga batubara
pada beberapa waktu yang lalu
lebih disebabkan oleh kebijakan
sektoral dan kondisi geopolitik
KUNJUNGAN
DARI J-COAL
RAPAT
MENGENAI IEU -
CEPA
RAPAT PENGURUS
KUNJUNGAN DARI J-COALASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA
Pada tanggal 19 Januari 2018 APBI - ICMA menyambut hangat kedatangan
JCoal (Japan Coal Energy Center) yang diwakili oleh Masahiro Yoshida (Senior
Engineer), Masamichi Hasguchi (Senior Executive Director), dan Masafumi
Uehara (Assistant Secretary General). Agenda ini memberikan paparan
tentang peran Jepang untuk mewujudkan Clean Coal Technology terutama
untuk pengurangan zat SOx dan NOx, bahkan pemanfaatan untuk
menggunakan abu batubara. Pihak Jcoal mengapresiasi dukungan APBI
dalam terhadap pelaksanaan acara FGD Clean Coal Technology yang
diselenggarakan oleh Jcoal tanggal 18 Januari 2018. Dalam pertemuan
tersebut dibahas rencana ini pun menghasilkan MoU baru antara APBI -
ICMA dan Jcoal membuat suatu kesepakatan dalam bentuk memorandum of
understanding (MoU) mengenai pengembangan teknologi batubara bersih
(clean coal technology). .
RAPAT MENGENAI IEU - CEPAPerundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah bentuk kerjasama perdagangan
bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa yang bertujuan untuk
meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antara kedua belah pihak
secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama. Di dalam
perundingan IEU CEPA, terdapat pembahasan mengenai Energy and Raw
Materials (ERM) yang sebelumnya dibahas pada working group Trade in
Goods (TIG). Oleh karena itu, diadakanlah rapat untuk membahas masalah
terkait pelaksanaan IEU CEPA di sektor Energy and Raw Materials (ERM) yang
dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2018. Kementerian ESDM, mengajak
semua asosiasi terkait yang akan menerima dampak dari pemberlakuan IEU
CEPA tersebut untuk dapat memberikan masukan terkaitpelaksanaan IUE
CEPA di bagian Energy and Raw Materials. Dengan adanya hubungan
kerjasama perdagangan ini, pemerintah Indonesia berharap makin banyak
peluang investasi di Indonesia, khususnya investasi di sektor pertambangan
dan energi. Terkait dengan permohonan Uni Eropa untuk menghapus bea
keluar untuk Raw Materials, APBI-ICMA menyatakan keberatan dan
mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan legal issue. APBI-
ICMA juga memberi masukan kepada pemerintah untuk melakukan review
kebijakan yang dapat berpotensi menghambat pelaksanaan kerjasama
perdagangan antara Indonesia – Uni Eropa, yaitu misalnya kebijakan
penggunaan kapal dan asuransi nasional dalam kegiatan ekspor komoditas
tertentu.
RAPAT PENGURUS APBI - ICMA
A SO S I A S I P E R T AMBANGAN B A T U B A RA I N DON E S I A
PEMBAHASAN
MENGENAI AGENDA
KEPENGURUSAN
TAHUN 2018
Pengurus APBI-ICMA memulai tahun 2018 dengan mengadakan Rapat Bulanan Rapat pengurus APBI – ICMA diadakan pada tanggal 19 Januari 2018, yang dihadiri oleh pengurus inti seperti Pak Pandu S. , Pak Dharma D., Pak Haryanto, Pak Iwan, Pak Hendra dan Seluruh staff Sekretariat. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam membahas beberapa agenda prioritas APBI - ICMA pada tahun 2018 seperti pembahasan isu mengenai kewajiban penggunaan kapal dan asuransi nasional yang diatur dalam 4
Permendag No. 82/2017 serta isu mengenai kebijakan harga jual listrik dalam negeri, khususnya untuk keperluan PT PLN (Persero). Selain itu, rapat pengurus ini juga membahas mengenai agenda - agenda penting yang akan dilakukan pada tahun 2018, seperti penyelenggaraan Coaltrans di tahun 2018.