TENAGA KERJA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

RISANG PUJIYANTO

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak oleh tiap-tiap negara dalam

hubungannya di dunia internasional. Fakih (2004) mendefinisikan globalisasi sebagai proses

pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Globalisasi

memang tidak hanya berarti secara sempit hanya dilihat dari segi ekonomi, akan tetapi juga

mencakup penyebaran nilai-nilai yang dipandang berlaku universal, seperti hak asasi manusia,

demokratisasi, nilai-nilai kepemerintahan yang baik, dan sebagainya. Adanya globalisasi membuat

setiap negara harus mempersiapkan diri terhadap efek yang ditimbulkannya sehingga tidak berakibat

negatif, karena fakta empiris membuktikan globalisasi ternyata juga membawa efek yang buruk bagi

masyarakat di suatu negara. Contoh nyata efek negatif globalisasi itu antara lain adalah Mexico yang

memiliki ketangguhan dalam keamanan pangan mengalami kehancuran dalam perekonomian

jagungnya dan itu terjadi dalam waktu 14 tahun setelah pemberlakuan structural adjustment dan 2

tahun NAFTA di Mexico (Pramusinto, 2007).

Di Indonesia, dari sisi tenaga kerja, globalisasi memberikan kesempatan yang setara bagi

Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

Sehingga tentunya dibutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk

menghindari SDM Indonesia menjadi pengangguran di negeri sendiri. Kekhawatiran ini cukup

beralasan karena pada tataran realita dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 terjadi

peningkatan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Dari tabel 1.1 terlihat bahwa

terjadi peningkatan yang cukup tajam untuk Tenaga kerja teknisi dari 329 pada tahun 2005 menjadi

11.368 orang pada tahun 2009.

Tabel 1

Sebaran Jumlah TKA menurut Level Jabatan

2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009 (Juni)

Konsultan 15.537 21.466 3.449 3.109 3.303

1

Direktur 7.341 6.975 3.392 3.822 4.025

Komisaris - 9 283 325 373

Manajer 2.581 2.572 6.479 8.162 8.438

Profesional 8 515 15.080 14.437 15.894

Supervisor 2 569 3.194 2.984 2.825

Teknisi 329 898 3.572 9.640 11.368

Total 27.803 35.010 37.456 44.487 46.226

Sumber : kemenakertrans dalam Survey Nasional TKA 2009, BI

Gambar 1

Tren Peningkatan Tenaga Teknisi Asing

Sumber: Kemenakertrans dalam Survey Nasional TKA 2009, BI (diolah)

Peran dan fungsi pemerintah dalam ketenagakerjaan adalah menciptakan kesempatan kerja

seluas-luasnya, baik sendiri maupun bersama masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 UU

Nomor 13 Tahun 2003. Dalam kapasitasnya memperluas lapangan kerja, pemerintah harus

mendayagunakan berbagai sektor ekonomi baik berbasis sumber daya alam maupun teknologi. Selain

itu pemerintah harus meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja agar terampil, ahli dan

kompeten dalam persaingan global. Tulisan ini akan membahas keadaan tenaga kerja Indonesia

dalam menghadapi globalisasi.

2

KONDISI TENAGA KERJA DI INDONESIA

Laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di Indonesia saat ini masih relatif tinggi,

yaitu untuk periode 1971-1980 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 2,31 persen per tahun dan

mengalami penurunan dalam kurun waktu 1980-1990 menjadi sekitar 1,98 persen per tahun.

Sedangkan selama periode 1990-2000 rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 persen per

tahun dan masih sama pada periode 2000-2010 sekitar 1,49 persen per tahun. Dengan laju

pertumbuhan penduduk seperti di atas maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah

sebesar 237,641,326 jiwa.

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk maka angkatan kerja juga akan terus bertambah.

Jika dilihat menurut sektor, sektor pertanian masih menjadi penampung terbanyak tenaga kerja

sebanyak 35% atau 39,9 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor kedua yang

menyerap banyak tenaga kerja adalah perdagangan sebesar 22% atau 24,8 juta disusul oleh sektor

jasa-jasa yang menyerap 15% atau 17,5 juta. Sementara sektor industri menempati urutan keempat

penyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 13% atau 14,7 juta tenaga kerja.

Tabel 2

Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2004 – 2013 (orang)

No.

Lapangan

Pekerjaan

Utama

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Februari

1

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan,

Perburuan

dan

Perikanan

40,608,019 41,309,776 40,136,242 41,206,474 41,331,706 41,611,840 41,494,941 39,328,915 38,882,134 39,959,073

2

Pertambanga

n dan

Penggalian

1,034,716 904 924 995 1,070,540 1,155,233 1,254,501 1,465,376 1,601,019 1,555,564

3 Industri 11,070,498 11,952,985 11,890,170 12,368,729 12,549,376 12,839,800 13,824,251 14,542,081 15,367,242 14,784,843

4

Listrik, Gas

dan Air 228,297 194,642 228,018 174,884 201,114 223,054 234,070 239,636 248,927 254,528

5 Konstruksi 4,540,102 4,565,454 4,697,354 5,252,581 5,438,965 5,486,817 5,592,897 6,339,811 6,791,662 6,885,341

6

Perdagangan,

Rumah

Makan dan

Jasa

19,119,156 17,909,147 19,215,660 20,554,650 21,221,744 21,947,823 22,492,176 23,396,537 23,155,798 24,804,705

3

Akomodasi

7

Transportasi,

Pergudangan

dan

Komunikasi

5,480,527 5,652,841 5,663,956 5,958,811 6,179,503 6,117,985 5,619,022 5,078,822 4,998,260 5,231,775

8

Lembaga

Keuangan,

Real Estate,

Usaha

Persewaan

dan Jasa

Perusahaan

1,125,056 1,141,852 1,346,044 1,399,940 1,459,985 1,486,596 1,739,486 2,633,362 2,662,216 3,012,770

9

Jasa

Kemasyaraka

tan, Sosial

dan

Perorangan

10,515,665 10,327,496 11,355,900 12,019,984 13,099,817 14,001,515 15,956,423 16,645,859 17,100,896 17,532,590

10 Lainnya - - - - - - - - - -

Total

93,722,036 93,958,387 95,456,935 99,930,217 102,552,750 104,870,663 108,207,767 109,670,399 110,808,154 114,021,189

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2004 s/d 2013

Namun jika dilihat proporsi tenaga kerja di keempat sektor tersebut, sektor pertanian cenderung

mengalami penurunan sedangkan tiga sektor lainnya ada kecenderungan meningkat. Proporsi tenaga

kerja yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 43% tahun 2004 menjadi 35%

tahun 2013. Proporsi sektor perdagangan mengalami kenaikan dari 20% tahun 2005 menjadi 22%

tahun 2013. Pada kurun waktu yang sama sektor jasa meningkat dari 11% menjadi 22%, sedangkan

proporsi penyerapan tenaga kerja di sektor industri hanya meningkat tipis dari 12% menjadi 13%.

Tabel 3

Presentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja

menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2004 – 2013

No.

Lapangan

Pekerjaan

Utama

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Februari

1

Pertanian,

Perkebunan,

Kehutanan,

Perburuan

dan

Perikanan 43% 44% 42% 41% 40% 40% 38% 36% 35% 35%

4

2

Pertambanga

n dan

Penggalian 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3 Industri 12% 13% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 13%

4

Listrik, Gas

dan Air 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 Konstruksi 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

6

Perdagangan,

Rumah

Makan dan

Jasa

Akomodasi 20% 19% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22%

7

Transportasi,

Pergudangan

dan

Komunikasi 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%

8

Lembaga

Keuangan,

Real Estate,

Usaha

Persewaan

dan Jasa

Perusahaan 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3%

9

Jasa

Kemasyaraka

tan, Sosial

dan

Perorangan 11% 11% 12% 12% 13% 13% 15% 15% 15% 15%

10 Lainnya - - - - - - - - - -

Total

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2004, s/d 2013 (diolah)

Pada tahun 2013, dari jumlah 114,021,189 orang, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah

menempati posisi terbanyak dengan jumlah 54,62 juta orang atau 48 % , dan kemudian disusul yang

berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sejumlah 20,29 juta orang atau 18 %. Secara

keseluruhan, dari tahun 2008 sampai dengan 2013, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja

menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan SD ke

bawah justru mengalami penurunan dari 55,33 juta orang menjadi 54,62 juta orang .

Tabel 4

Presentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja

5

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2008 – 2013 (juta orang)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

SD Ke Bawah 55,33 55,21 54,51 54,18 53,88 54,62

Sekolah Menengah Pertama 19,04 19,39 20,63 20,70 20,22 20,29

Sekolah Menengah Atas 14,39 14,58 15,92 17,11 17,25 17,77

Sekolah Menengah Kejuruan 6,76 8,24 8,88 8,86 9,50 10,18

Diploma I/II/III 2,87 2,79 3,02 3,17 2,98 3,22

Universitas 4,15 4,66 5,25 5,65 6,98 7,94

102,55 104,87 108,21 109,67 110,81 114,02

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, berbagai tahun

Pada tahun 2013, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sejumlah 7,170,523 orang. Apabila

melihat Tabel 1.5, Lulusan SLTA Umum menempati posisi terbanyak dengan jumlah 1,841,545 orang

atau 26 %, yang kemudian disusul oleh lulusan SLTP sejumlah 1,822,395 orang atau 25 %. Dari tahun

2004 sampai dengan 2013, jumlah penggangguran dengan pendidikan SLTA Umum cenderung

mengalami kenaikan, dari 2,441,161 orang atau 24 % pada tahun 2004 menjadi jumlah 1,841,545

orang atau 26 % pada tahun 2013. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penggangguran yang

berpendidikan Universitas, dimana dari 348,107 orang atau 3 % pada tahun 2004 menjadi sejumlah

421,717 orang atau 6 % pada tahun 2013, dan bahkan pada tahun 2010 sempat mengalami kenaikan

hingga 9 % atau sejumlah 710,128 orang.

Tabel 5

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004 - 2013

No.

Pendidikan

Tertinggi

Yang

Ditamatkan

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Februari

1

Tidak/belum

pernah

sekolah

336,027 264,458 170,666 94,301 103,206 90,471 157,586 190,370 82,411 109,865

2 Belum/tidak

tamat SD 668,269 673,527 611,254 438,519 443,832 547,430 600,221 686,895 503,379 513,534

3 SD 2,275,281 2,729,915 2,589,699 2,179,792 2,099,968 1,531,671 1,402,858 1,120,090 1,449,508 1,421,653

4 SLTP 2,690,912 3,151,231 2,730,045 2,264,198 1,973,986 1,770,823 1,661,449 1,890,755 1,701,294 1,822,395

5 SLTA Umum 2,441,161 3,069,305 2,851,518 2,532,204 2,403,394 2,472,245 2,149,123 2,042,629 1,832,109 1,841,545

6 SLTA Kejuruan 1,254,343 1,306,770 1,305,190 1,538,349 1,409,128 1,407,226 1,195,192 1,032,317 1,041,265 847,052

7 Diploma

I,II,III/Akademi 237,251 308,522 278,074 397,191 362,683 441,100 443,222 244,687 196,780 192,762

8 Universitas 348,107 395,538 395,554 566,588 598,318 701,651 710,128 492,343 438,210 421,717

6

Total 10,251,351 11,899,266 10,932,000 10,011,142 9,394,515 8,962,617 8,319,779 7,700,086 7,244,956 7,170,523

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2004, s/d 2013

Tabel 6

Presentase Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004 - 2013

No.

Pendidikan

Tertinggi

Yang

Ditamatkan

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Februari

1

Tidak/belum

pernah

sekolah

3% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2%

2 Belum/tidak

tamat SD

7% 6% 6% 4% 5% 6% 7% 9% 7% 7%

3 SD 22% 23% 24% 22% 22% 17% 17% 15% 20% 20%

4 SLTP 26% 26% 25% 23% 21% 20% 20% 25% 23% 25%

5 SLTA Umum 24% 26% 26% 25% 26% 28% 26% 27% 25% 26%

6 SLTA Kejuruan 12% 11% 12% 15% 15% 16% 14% 13% 14% 12%

7 Diploma

I,II,III/Akademi

2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 3% 3% 3%

8 Universitas 3% 3% 4% 6% 6% 8% 9% 6% 6% 6%

Total

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2004, s/d 2013 (diolah)

Dari data-data tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih menjadi

penampung terbanyak tenaga kerja mengingat sifat pekerjaan di sektor pertanian yang luwes yakni

untuk bekerja di sektor pertanian tidak diperlukan keahlian atau pendidikan khusus. Selain itu

meskipun secara rata-rata terdapat kenaikan tingkat pendidikan pekerja di Indonesia, jumlah pekerja

pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi. Kenaikan tingkat pendidikan ternyata juga

tidak mempengaruhi angka pengangguran, dimana angka pengangguran terbuka pada tingkat

pendidikan SLTA Umum dan Universitas justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Apabila tenaga

kerja diletakkan sebagai faktor keunggulan komparatif, maka dengan melihat kenyataan yang ada

Indonesia masih jauh dari siap untuk berkompetisi dalam bingkai globalisasi.

7

PENDIDIKAN DI INDONESIA

Kritik yang selama ini muncul adalah kesiapan para lulusan memasuki dunia kerja, baik dari

aspek kompetensi maupun profesionalisme. Melalui Institusi Pendidikan diharapkan tenaga kerja

mendapat bekal yang cukup dalam menghadapi dunia kerja baik di tingkat nasional maupun

internasional. Untuk menjamin mutu pendidikan, pemerintah menerbitkan berbagai Perundangan

dan Peraturan Pemerintah, antara lain UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, UU No 12

Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi, PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan sebagainya.

Beberapa perubahan juga telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk dapat

mewujudkan kesesuaian antara dunia pendidikan dan lulusannya dengan kebutuhan tenaga kerja di

dunia usaha. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo (kompas, 2009) menyatakan bahwa

pada tahun 2014 rasio perbandingan jumlah SMK dengan SMA bisa mencapai 2:1 atau dengan kata

lain, setiap terdapat satu SMA di salah satu wilayah maka di wilayah tersebut harus memiliki dua

SMK. SMK merupakan lembaga pendidikan yang dimaksudkan untuk menghasilkan SDM yang

memiliki ketrampilan tertentu yang sesuai dengan sektor usaha/industri tertentu. Siswa SMK dibekali

dengan ketrampilan praktis dan pengalaman kerja dalam kekhususan tertentu seperti bangunan,

elektronika, listrik mesin, atau otomotif, bisnis manajemen dan lain-lainnya. Adanya pemberian

ketrampilan praktis dan pengalaman kerja menjadikan lulusan SMK siap pakai di dunia Industri dan

tidak menutup pula kemungkinan untuk menjadi wiraswasta.

Pada tingkat pendidikan tinggi, penguatan pendidikan vokasi menjadi fokus dalam

pembenahan pendidikan di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari Surat Edaran DIKTI Nomor

1061/E/T/2012 yang antara lain mengatur ketentuan penghentian sementara (moratorium)

pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi baru yang tekait

dengan pendidikan akademik, terhitung mulai tanggal 1 September 2012 sampai dengan paling

lambat tanggal 31 Agustus 2014. Berdasarkan data Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional,

terdapat 3081 perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari

beberapa jenis yang didasarkan pada ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Universitas,

Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik. Berikut data jumlah perguruan tinggi di Indonesia

tahun 2010 berdasarkan jenisnya

8

Tabel 7

No Jenis Jumlah Prosentase

1 Universitas 468 15,19%

2 Institut 55 1,79%

3 Sekolah

Tinggi

1.350 43,82%

4 Akademi 1.038 33,69%

5 Politeknik 170 5,52%

Jumlah 3.081 100%

Sumber : http://pdpt.dikti.go.id/

Dari data di atas, terlihat penyediaan sekolah vokasi di Indonesia sejumlah 1.208 atau 39,12%

dari total perguruan tinggi yang dibentuk sebagai sekolah vokasi (Akademi dan Politeknik) atau

sekolah keahlian. Sedangkan sebanyak 1.873 atau 60,79% perguruan tinggi dibentuk sebagai

penyelenggara sekolah akademik dan/atau sekolah vokasi (Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi).

Data tersebut menunjukkan penyediaan sekolah vokasi murni di Indonesia jauh lebih sedikit

dibandingkan dengan penyediaan sekolah akademik yang juga dapat juga menjadi sekolah vokasi.

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat seberapa besar perbandingan antara jumlah

mahasiswa sekolah vokasi dan juga jumlah mahasiswa sekolah akademik. Sebagian besar mahasiswa

83,76% atau sejumlah 3.245.013 mahasiswa Indonesia masuk dalam pendidikan akademik,

9

sedangkan sisanya 629.148 atau sekitar 16,23% dari 3.874.161 mahasiswa Indonesia masuk sekolah

vokasi.

Gambar 2

Jumlah Mahasiswa berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber : http://pdpt.dikti.go.id (diolah)

Dari data tersebut di atas terlihat adanya ketimpangan yang cukup besar antara pendidikan vokasi

dan akademik. Padahal diharapkan melalui pendidikan vokasional, perguruan tinggi dapat mencetak

lulusan profesional yang siap terjun langsung di dunia kerja. Adanya moratorium melalui Surat Edaran

DIKTI Nomor 1061/E/T/2012, diharapkan dapat mengurangi laju pertumbuhan pendidikan tinggi

akademik dan di sisi lain dapat menambah jumlah pendidikan tinggi vokasi.

Untuk membantu mengurangi angka pengangguran pada tingkat pendidikan tinggi,

Kemenakertrans membentuk Bursa Kerja Khusus atau Employment Service Center (ESC). ESC

merupakan bursa kerja secara online yang menyajikan informasi peluang dan lowongan kerja yang

disediakan perusahaan. Sementara itu, bagi lulusan pendidikan atau pencari kerja yang ingin

meningkatkan kompetensi bisa mendatangi balai latihan kerja (BLK). Saat ini BLK yang sedang

beroperasi adalah 255 buah dimana 237 BLK milik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan 18 buah

milik Kemnakertrans (suarapembaruan.com). Dari 255 buah BLK yang ada, terdapat 13 buah Kios

Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemenakertrans dan 43 buah milik Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) milik pemerintah daerah yang merupakan Kios 3 in 1. Kios 3 in 1 menyediakan layanan

khusus yang memadukan dengan lembaga pelatihan, sertifikasi dan lembaga penempatan tenaga

10

kerja yang dilayani dalam satu atap (pikiranrakyat.com). Pada akhirnya tidak ada kata terlambat

untuk memperbaiki kualitas sistem pendidikan yang ada karena dengan memiliki sistem pendidikan

yang baik, maka sistem itu akan mampu melahirkan tenaga kerja yang baik pula.

KESIMPULAN

Sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi merupakan salah

satu cara untuk dapat mengambil keuntungan dari globalisasi. Hubungan dan kerjasama yang baik

antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat dan industri menjadi suatu hal yang tak

terelakkan. Dalam hal ini, institusi pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing SDM.

Pemerintah harus mengembangkan sistem yang dapat menjamin kesetaraan akses pada pendidikan

yang berkualitas dan kemudahan investasi sehingga dapat membuka lapangan kerja. Sedangkan

Industri memberikan kesempatan dan pelatihan kerja on-the-jobtraining bagi masyarakat. Dengan

adanya sinergi pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat dan industri, diharapkan masyarakat

akan mendapatkan manfaat dari globalisasi

DAFTAR PUSTAKA

Faqih, Mansour. 2004. Runtuhnya Teori Pembangunan dan globalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan

Insist Press.

Pramusinto, Agus, 2007. Globalisasi, Pembangunan dan Administrasi Publik. Jurnal Politik dan Manajemen

Publik. http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2107211224.pdf

Bank Indonesia, 2010. Survey Nasional Tenaga Kerja Asing 2009.

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/93D0767F-D0A8-47F4-856C-

01C4F73D027E/21202/SurveiTKAIndonesia2.pdf

http://pdpt.dikti.go.id/

http://www.bps.go.id

http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/kemnakertrans-butuh-dana-rp-300-miliar/12072

http://edukasi.kompas.com/read/2009/05/22/17465232/2014.Rasio.SMK.dan.SMA.Mencapai.2.1

http://www.pikiran-rakyat.com/node/237426