TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJA DANTRANSMIGRASI

BAB XII

TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. TENAGA KERJA

1. Pendahuluan

Situasi tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia berkaitan sangat erat dengan masalah-masalah kependudukan. Masalah-masalah kependudukan tersebut adalah jumlah dan per-tumbuhan yang relatif tinggi, susunan umur, penyebaran antar pulau yang tidak seimbang, kurangnya ketrampilan tenaga ker-ja, dan situasi pasar kerja yang belum berfungsi sepenuhnya sebagaimana diharapkan. Hasil sensus 1980 menunjukkan, bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 148,040 juta orang. Seba-gian besar dari penduduk bermukim di pulau Jawa yang luasnya hanya 7 persen dari luas wilayah Indonesia. Pertumbuhan pen-duduk dalam kurun waktu 1971 - 1980 adalah 2,34 persen. Ting-ginya tingkat pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk oleh karena struktur umur penduduk yang relatif muda. Tenaga kerja yang berusia muda pada umumnya kurang atau belum trampil dan kurang ber-pengalaman

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat selama Pelita ke III masih belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup untuk menyerap sepenuhnya seluruh angkatan kerja yang ada, terutama dikalangan pencari kerja pertama kali dan separoh penganggur. Disamping itu pasar kerja belum berfungsi dengan baik dalam menyebarkan tenaga kerja. Belum terserapnya seluruh tenaga kerja yang tersedia, menimbulkan masalah sam-pingan pada bidang perburuhan seperti adanya syarat kerja, kondisi kerja dan upah yang kurang layak.

Dalam rangka menanggulangi masalah ketenaga kerjaan, maka dalam Pelita ke III telah ditempuh kebijaksanaan dan langkah langkah yang bersifat menyeluruh di semua sektor. Dalam hu-bungan ini telah dirumuskan empat bentuk kebijaksanaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja produktip.Pertama,kebi-jaksanaan umum di bidang ekonomi dan sosial.Di bidang ekono-mi, kebijaksanaan mencakup langkah-langklah di bidang fiskal,

XII/3

moneter dan investasi; di bidang sosial diadakan kebijaksa-naan kependudukan yang bertujuan mewujudkan masyarakat berke-luarga kecil, sehat dan sejahtera. Kedua, kebijaksanaan,sek-toral di berbagai sektor yang mengusahakan terciptanya per-luasan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan produksi. Ketiga, kebijaksanaan daerah yang berupa pengerahan tenaga kerja dari daerah yang berlebihan ke daerah yang membutuhkan, misalnya melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Keempat, kebijaksanaan khusus yang dalam waktu relatif pendek menye-diakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak lang-sung bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah khususnya di pedesaan, misalnya waktu sepi kerja di sektor pertanian.

Kebijaksanaan khusus bidang ketenaga kerjaan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dengan langkah-langkah se-bagai berikut.

a. Mengurangi pengangguran di daerah-daerah padat penduduk, miskin, dan rawan terhadap bencana alam melalui Program Pembangunan Desa.

b. Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan te-naga kerja melalui Program Penggunaan dan Penyebaran Te-naga Kerja.

c. Meningkatkan ketrampilan yang pada gilirannya akan me-ningkatkan produktivitas, terutama tenaga kerja usia muda dan wanita pedesaan melalui Program Latihan dan Ketrampi-lan Tenaga Kerja.

d. Meningkatkan hubungan perburuhan yang sesuai, mantap dan dinamis, dan membina kesejahteraan serta ketenangan buruh dalam kegiatan pembangunan melalui Program Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Pembangunan Desa

Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan maka pembangunan pedesaan terus ditingkatkan. Daerah pedesaan yang dijadikan sasaran adalah daerah-daerah yang padat penduduknya, rawan terhadap bencana alam dan ter-batas sumber alamnya, yang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dan relatif tingginya tingkat pengangguran. Masalah tersebut amat dirasakan pada waktu musim paceklik. Untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan seperti proyek-proyek padat karya gaya baru, bantuan daerah tingkat dua, dan reboi- sasi dan penghijauan.

XII/4

1). Proyek Padat Karya Gaya Baru

Dalam tahun ke-empat Repelita III usaha perluasan kesem-patan kerja terus ditingkatkan melalui proyek padat karya ga-ya baru (PPKGB). Jenis proyek maupun kawasan yang dicakup ju-ga dikembangkan. Pelaksanaan kegiatan PPKGB dalam tahun-tahun sebelumnya sebagian besar dikonsentrasikan pada pembangunan/ rehabilitasi jalan desa dan irigasi, tetapi dalam Pelita ke III sudah makin berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya membangun tambak ikan kembung (penampungan air hujan) untuk mengairi persawahan di sekitar-nya, dan perbaikan lingkungan di kawasan perkotaan. Dengan demikian kegiatan PPKGB, disamping dapat memanfaatkan tenaga penganggur juga telah dapat membantu memecahkan masalah-masa-lah setempat serta memanfaatkan potensi alam yang ada. Para pekerja yang bekerja pada PPKGB di samping dapat dimanfaat-kan, juga diberi imbalan jasa yang besarnya mendekati upah minimum yang berlaku setempat.

Dalam tahun 1982/83 PPKGB dilaksanakan di 1.096 kecamatan relatif miskin dan padat penduduk dan daerah-daerah yang di-landa puso/kekeringan. Selain itu di daerah pengairan telah dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi saluran tersier yang meliputi areal seluas 59.116 Ha. Jumlah tenaga kerja yang ikut serta melaksanakan proyek padat karya mencapai 266.591 orang setiap hari (lihat Tabel XII-1) dengan imbalan jasa ra-ta-rata Rp.800,- sehari. Jumlah imbalan jasa per hari mening-kat 6,7 persen bila dibandingkan dengan tahun 1981/82, yaitu Rp.750,-.

Hasil-hasil fisik yang dicapai dalam tahun 1982/83 dapat dilihat pada Tabel XII-2. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, perbaikan/pembuatan saluran pengairan tersier dari tahun ke tahun selalu memperlihatkan volume pisik yang lebih besar dibandingkan dengan perbaikan dan pembuatan jalan desa.

Dalam rangka perluasan lapangan kerja produktif dan pe-ningkatan mutu produksi, maka kegiatan perbaikan dan penyeba-ran teknologi tepat guna yang selama ini dilaksanakan terus dikembangkan pada tahun 1982/83. Jenis teknologi tepat guna yang diperbaiki dan dikembangkan meliputi teknologi air pede-saan, pembuatan bata, pendaya gunaan ubi kayu, pendaya gunaan ikan laut/tambak, anyaman, pengolahan kedelai, pendaya gunaan semen, pendaya gunaan kelapa, pembuatan krupuk, dan pembuatan gerabah. Dalam tahun 1982/83 teknologi tepat guna dikembang-kan di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur,

XII/5

TABEL XII - 1

JUMLAH KECAMATAN DAN PENGERAHAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA PROYEK PADAT KARYA GAYA BARU,

1978/79 – 1982/83

1) Pengerahan tenaga kerja rata-rata per hari di semua kecamatan, daerah irigasi dan daerah yang ditimpa bencana alam

2) Termasuk penanggulangan bencana alam/puso

XII/6

GRAFIK XII - 1JUMLAH PENGERAHAN TENAGA KERIA

DALAM RANGKA PROYEK PADAT KARYA GAYA BARU,1978/79 - 1982/83

XII/7

TABEL XII - 2

HASIL PELAKSANAAN FISIK PROYEK PADAT KARYA GAYA BARU,1978/79 - 1982/83

No. Kegiatan Fisik Satuan 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 Jumlah

1. Perbaikan/pembuatan jalan desa km 2.030,8 1.970,6 2.556,6 2.910,2 3.578,0 11.015,4

2. Perbaikan/pembuatan salurankm 7.914,9 8.632,4 15.007,0 6.238,3 5.911,6 35.789,3pengairan tersier

3. Pembuatan sawah baru, penghijauan,ha 245,0 - 30,0 15,0 272,0 317,0terasering dan lain-lain

XII/8

Bali dan di Nusa Tenggara Barat. Untuk menyebarkan teknologi tepat guna ditatar para TKS-BUTSI yang berlatar belakang pen-didikan teknis dan telah selesai menunaikan tugas dua tahun di pedesaan. Setelah ditatar TKS-BUTSI diberi tugas sebagai penyuluh lapangan Sistem Teknologi Padat Karya (STPK).

2). Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat Dua

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II yang dikenal dengan program INPRES Daerah Tingkat II juga merupakan salah satu program khusus yang diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja. Dana yang disediakan per kapita bagi setiap Daerah Tingkat II dalam tahun 1982/83 adalah Rp. 1.150,-. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum seperti pasar, terminal angkutan umum, jalan, saluran pengairan, jem-batan dan sebagainya. Kegiatan program INPRES Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan mempergunakan bahan dan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin yang secara langsung meningkatkan ke-sempatan kerja.

Perkiraan kesempatan kerja yang tercipta dalam 100 hari kerja dalam tahun 1982/83 terlihat pada Tabel XII-3, yaitu 589.000 dalam 100 hari kerja.

3). Reboisasi dan Penghijauan

Usaha reboisasi dan penghijauan ditujukan untuk pelesta-rian hutan,tanah dan air serta memperluas kesempatan kerja. Masyarakat setempat dan sekitarnya yang pada umumnya ketram-pilannya rendah dapat dimanfaatkan dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan. Hasil reboisasi dan penghijauan memberikan dampak positif kepada usaha pengendalian banjir, pencegahan erosi serta kekeringan, dan sekaligus peningkatan potensi produksi tanah dan air.

Dalam tahun 1982/83 realisasi luas areal yang di reboisa-si dan dihijaukan masing-masing adalah 35.397,0 Ha dan 214. 463,0 Ha. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah tercipta kesempatan kerja masing-masing 5.698,9 dan 12.010,0 dalam "100 hari kerja" (lihat Tabel XII-4).

b. Penggunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja

Usaha meningkatkan penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja merupakan salah satu kebijaksanaan yang ditempuh dalam bidang ketenaga kerjaan selama Repelita III. Dalam

XII/9

TABEL XII - 3

JUMLAH KESEMPATAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDALAM PROGRAM INPRES KABUPATEN/KOTAMADYA,

1978/79 - 1982/83

TABEL XII – 4

JUMLAH KESEMPATAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDALAM PROGRAM REBOISASI DAN PENGHIJAUAN,

1978/79 - 1982/83

1) Angka sementara2) Tidak termasuk 1978/79

XII/10

GRAFIK XII – 2

JUMLAH KESEMFATAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDALAM PROGRAM INPRES KABUPATEN/KOTAMADYA,

1978/79 - 1982/83

XII/11

rangka kebijaksanaan tersebut, maka ditingkatkan daya guna dan hasil guna informasi pasar kerja, dan ketrampilan tenaga kerja.

Dalam tahun 1982/83 dilanjutkan kegiatan-kegiatan penge-rahan Tenaga Kerja Sukarela Pelopor Pembaharuan dan Pembang-unan. Demikian juga terus ditingkatkan kegiatan ekstra kuri-kuler perguruan tinggi yang dikenal sebagai Kuliah Kerja Nya-ta (KKN), pengumpulan dan penyebaran informasi pasar kerja dan penyaluran tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja.

1). Tenaga Kerja Sukarela - BUTSI

Tenaga kerja terdidik, khususnya pemuda, sarjana muda, dan sarjana disebarkan dan dimanfaatkan melalui proyek Tenaga Kerja Sukarela Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan. Mereka diberi kesempatan ikut serta berperan dalam pembangunan di daerah pedesaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi perbaikan administrasi desa, peningkatan pemasukan IPEDA, menjadi tenaga pengajar pada program kerja sambil belajar (KEJAR) paket A, penyuluhan dibidang kesehatan, gizi dan ke-luarga berencana, penyebaran sistem teknologi tepat guna, pembinaan koperasi, pembinaan transmigran, pembantu perenca-naan pembangunan di kecamatan-kecamatan UDKP dan kegiatan-ke-giatan lainnya yang menunjang pembangunan di pedesaan.

Dalam rangka pengerahan TKS-BUTSI, maka dalam tahun 1982/ 83 telah ditugaskan 3.325 orang TKS-BUTSI baru (lihat Tabel XII-5). Dengan demikian jumlah TKS-BUTSI yang dikerahkan me-ningkat 22 persen dibandingkan dengan tahun 1981/82 yang ber-jumlah 2.724 orang. Secara bertahap lulusan SLTA sudah di-ikut sertakan dalam kegiatan TKS-BUTSI. Sebelum ditugaskan di pedesaan, para TKS-BUTSI yang baru terlebih dahulu mengikuti penataran, khususnya mengenai usaha-usaha pembangunan di pe-desaan. Setelah setahun bertugas di pedesaan mereka ditatar kembali dan sebagai bahan latihan dan penataran dimanfaatkan masalah yang mereka hadapi dilapangan serta kemungkinan-ke-mungkinan pemecahannya. Setelah menunaikan tugas selama dua tahun, kepada TKS-BUTSI masih diberi,kesempatan mengikuti la-tihan ketrampilan tambahan untuk menunjang bakat dan ke-inginannya. Dengan latihan ketrampilan tambahan diharapkan para TKS-BUTSI yang telah selesai bertugas dapat disalurkan ke berbagai bidang pekerjaan baik di sektor Pemerintah maupun non Pemerintah. Latihan-latihan yang dapat diikuti antara lain latihan untuk menjadi petugas lapangan proyek (PLP) pa-dat karya, pembina lapangan BUTSI (PLB), pembina daerah

XII/ 12

transmigrasi, dan pembantu camat dalam perencanaan pembangun-an di tingkat kecamatan, khususnya kecamatan UDKP. TKS-BUTSI yang telah dilatih dan ditempatkan dalam tahun 1982/83 ber-jumlah 266 orang untuk membantu camat dalam kegiatan perenca-naan pembangunan.

2). Kuliah Kerja Nyata

Mahasiswa tingkat terakhir diikutsertakan dalam proses pembangunan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), sebagai salah satu kegiatan ekstra kurikuler. Sasaran kegiatan ini adalah untuk melibatkan para mahasiswa yang akan menyelesaikan pen-didikannya dalam proses pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan. Para mahasiswa dikelompokkan dalam regu-regu antar disiplin ilmu pengetahuan dan ditugaskan sebagai suatu kesa-tuan dalam usaha meningkatkan pembangunan di pedesaan selama 3 - 6 bulan. Dengan demikian mahasiswa diharapkan menjadi ka-der perencana dan pelaksana kegiatan-kegiatan pembangunan pe-desaan untuk waktu yang akan datang. Para mahasiswa diharap-kan akan lebih matang dalam berpikir dan bertindak dalam me-laksanakan tanggung jawab pembangunan yang sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam tahun 1982/83 telah dikerah-kan 15.906 orang mahasiswa tingkat terakhir dari universitas dan institut negeri. Dibandingkan dengan tahun 1981/82 ter-jadi kenaikan hampir 58 persen.

3) Informasi Tenaga Kerja dan Antar Kerja

Dalam rangka meningkatkan mobilitas tenaga kerja baik an-tar jabatan maupun antar daerah, maka usaha pengumpulan dan penyebaran informasi pasar kerja terus dilaksanakan. Informa-si pasar kerja disebarkan dalam bentuk bursa tenaga kerja me-lalui media massa seperti radio dan bulletin informasi pasar kerja. Bursa tenaga kerja memberikan informasi mengenai lowo-ngan atau permintaan tenaga kerja yang tersedia menurut jaba-tan, jenis pekerjaan, dan ketrampilan yang dibutuhkan di wi-layah tertentu.

Lowongan yang tersedia dalam tahun 1982/83 meningkat men-Jadi 233.669 orang dibandingkan dengan tahun 1981/82 yang berjumlah 140.638 orang. Pencari kerja yang termasuk "pengha-pusan" baik disebabkan karena telah mendapat lapangan kerja maupun berusaha sendiri juga bertambah jumlahnya, dari 353.003 pada tahun 1981/82 menjadi 529.480 pada tahun 1982/ 83, atau meningkat hampir 50 persen. (lihat Tabel XII - 6).

XII/13

TABEL XII - 5

PENGERAHAN TENAGA KERJA SUKARELA - BUTSI,

1978/79 - 1982/83

1) Tidak termasuk 1978/79

XII/ 14

GRAFIK XII - 3PENGERAHAN TENAGA KERJA SUKARELA - BUTSI,

1978/79 - 1982/83

XII/15

TABEL XII - 6

JUMLAH PENDAFTARAN, PERMINTAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJAMELALUI DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ,

1978/79 - 1982/83(orang)

Jenis Kegiatan 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 Jumlah

Pendaftaran 221.525 348.3121)642.4432) 749.3653) 986.8184) 2.726.9386)

Permintaan 36.305 52.404 111.478 140.638 233.669 538.189

Penempatan 29.923 42.040 71.702 91.666 84.417 289.825

Penghapusan 138.972 190.607 311.578 353.003 529.480 1.384.668

Sisa Pendaf-taran 5) 52.630 115.665 259.163 304.696 372.921 1.052.445

1)Termasuk s isa pendaftaran tahun 1978/792)Termasuk sisa pendaftaran tahun 1979/80 3]Termasuk s i sa pendaftaran tahun 1980/81 4)Termasuk sisa pendaftaran tahun 1981/825)Sisa Pendaftaran = Pendaftaran - Penempatan – Penghapusan6)Jumlah kumulatif, khususnya "Pendaftaran".

XII/ 16

GRAFIK XII - 4

JUMLAH PENDAFTARAN, PERMINTAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJAMELALUI DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

1978/79 - 1982/83

XII /17

Informasi mengenai "permintaan" tenaga kerja memberi gam- -

baran tentang jenis tenaga kerja yang dibutuhkan menurut ja-batan dan tingkat pendidikan. Selain itu informasi pasar ker-ja dimanfaatkan untuk bahan penyuluran bimbingan jabatan di lembaga-lembaga pendidikan dan latihan dalam rangka penyajian prospek jabatan yang perlu diketahui oleh calon pencari ker-ja. Demikian juga informasi pasar kerja digunakan untuk me-lengkapi jenis-jenis jabatan dan isi keahlian atau ketrampi-lan yang dicakup oleh jenis jabatan dalam kamus jabatan yang sedang disusun.

Usaha penyaluran dan penyebaran tenaga kerja melalui me-kanisme antar kerja dalam tahuN 1982/83 terus ditingkatkan. Jumlah tenaga kerja yang disalurkan sebanyaK 133.549 orang (lihat TabeL XII-7) Dari jumlah 133.549 orang tersebut sebagian besar di salurkan melalui mekanisme Antar Kerja Lo-kal(AKL), yaitu sebanyak 84.471 orang. Lainnya disalurkan melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 31.758 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sejumlah 17.374 orang. Sebagian besar tenaga kerja yang disalurkan melalui mekanisme AKAN dimanfaatkan untuk mengisi kesempatan kerja di Timur Tengah. Sebelum disalurkan ke Timur Tengah tenaga kerja yang belum/kurang trampil dilatih di, Balai-Balai Latihan Ke-juruan yang ada sesuai dengan prioritas.

4) Pembatasan Penggunaan Tenaga Asing

Sejalan dengan kebijaksanaan perluasan kesempatan kerja, maka pembatasan penggunaan tenaga asing yang dilaksanakan ta-hun-tahun sebelumnya terus dilanjutkan dalam tahun 1982/83 sesuai dengan KEPPRES No. 23 Tahun 1974. Ada tiga bentuk pem-batasan yang berlaku bagi warga negara asing pendatang. Per-tama, jabatan yang tertutup dan hanya terbuka bagi warga ne-gara Indonesia, khususnya jabatan-jabatan yang tidak membu-tuhkan ketrampilan atau keahlian tinggi. Kedua, jabatan yang diijinkan untuk waktu tertentu, terbatas pada jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, karena belum tersedianya tenaga kerja Indonesia yang berketrampilan tinggi atau ahli. Untuk jenis-jenis jabatan yang membutuhkan ketram-pilan/keahlian yang tinggi, perusahaan-perusahaan yang mempe-kerjakan warga negara asing pendatang diwajibkan melatih te-naga kerja Indoneaia yang pada waktunya dapat menggantikan tenaga asing. Ketiga, jabatan yang terbuka untuk sementara waktu, yaitu jenis-jenis jabatan yang umumnya erat kaitannya dengan kepercayaan penanam modal, misalnya manajer keuangan dan jenis jabatan lainnya.

XII/18

TABEL XII - 7

JUMLAH TENAGA KERJA YANG DISALURKAN DALAMRANGKA AKAD, AKAN, DAN AKL, )

1978/79 - 1982/83(orang)

*) AKAD = Antar Kerja Antar DaerahAKAN = Antar Kerja Antar NegaraAKL = Antar Kerja Lokal

XII/19

GRAFIK XII - 5JUMLAH TENAGA KERJA YANG DISALURKAN DALAM

RANGKA AKAD, AKAN, DAN AKL,1978/79 - 1982/83

XII/20

Sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 23/1974 tersebut, dalam tahun 1982/83 diterbitkan peraturan pelaksanaan pemba-tasan penggunaan warga negara asing pendatang di dua lapangan usaha, yaitu lapangan usaha ketenagaan dan pelayanan kesehat-an. Sejak diterbitkannya KEPPRES No. 23 Tahun 1974 telah di-laksanakan pembatasan bagi warga negara asing pendatang di 23 lapangan usaha (Tabel XII - 8 dan 9). Jumlah keseluruhan ja-batan yang dikenakan pembatasan telah mencapai 3.722 jenis. Dibandingkan dengan tahun 1981/82 yang berjumlah 2.642 jenis jabatan terdapat kenaikan 40,9 persen.

c. Latihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja

Latihan mempunyai peranan penting didalam meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. La-tihan-latihan ditujukan untuk memberi ketrampilan yang bersi-fat kejuruan sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan, baik oleh instansi swasta maupun oleh pemerintah. Latihan kepemim-pinan dan kewiraswastaan juga diberikan, khususnya bagi tena-ga kerja golongan ekonomi lemah.

Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut diatas usaha perluasan/rehabilitasi Balai-balai Latihan Kejuruan (BLK) yang ada, pembangunan BLK Industri (BLKI) serta BLK Industri Pertanian (BLKIP) terus dilanjutkan dalam tahun 1982/83. De-mikian pula pembinaan kursus-kursus swasta yang merupakan bagian dari sistem latihan nasional melalui kontak latihan dan penataran-penataran terus digalakkan.

1). Latihan Tenaga Kerja

Latihan kejuruan di bidang-bidang industri, pertanian, ke-hutanan dan manajemen diadakan baik untuk tenaga kerja yang sudah bekerja dan ingin meningkatkan ketrampilan, maupun un-tuk tenaga kerja pencari kerja yang pada umumnya belum memi-liki sesuatu ketrampilan. Latihan yang diberikan ditekankan kepada kelompok tenaga kerja usia muda dan wanita yang belum trampil dan kurang pengalaman.

Penambahan bengkel kerja praktek (workshop), dan ruangan teori latihan BLK-BLK juga terus dilanjutkan. Demikian juga pembangunan BLK-BLK baru dan penggantian peralatan latihan yang sudah terlalu tua. BLK Industri yang baru diresmikan penggunaannya telah mulai melaksanakan latihan. BLK Industri tersebut berlokasi di Padang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, dan di Samarinda yang khususnya melatih di bidang

XII/21

TABEL XII - 8

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJAWARGA NEGARA ASING PENDATANG MENURUT LAPANGAN USAHA,

1978/79 - 1982/83

TahunJumlah

LapanganUsaha

Jumlah JenisJabatan Yang

Tertutup

Jumlah JenisJabatan Yang

Diijinkan untukWaktu Tertentu

Jumlah JenisJabatan YangTerbuka untuk

Sementara Waktu

JumlahKaseluruhan

Jenis Jabatanyang dibatasi

1978/79 12 513 939 418 1.870

1979/80 14691 1.265 474 2.430

1980/8119 1.050 1.298 172 2.520

1981/82 211.093 1.506 180 2.779

2.105 233 3.722

XII/22

GRAFIK XII – 6

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJAWARGA NEGARA ASING PENDATANG MENURUT LAPANGAN USAHA,

1978/79 - 1982/83

XII/23

(Lanjutan Grafik XII – 6

XII/24

(Lanjutan Grafik XII - 6)

XII/25

TABEL XII - 9

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN PENGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANGMENURUT LAPANGAN USAHA,KEADAAN TAHUN 1982/83

XII/26

Industri dan Manajemen Kehutanan. BLK lainnya yang telah men-dekati penyelesaian pembangunan fisiknya telah mulai melak-sanakan pemasangan mesin-mesin peralatan latihan.

Pembangunan gedung-gedung utama 60 buah BLKIP di 60 ibu kota Kabupaten di seluruh Indonesia seperti bengkel kerja praktek, dan ruang teori telah mendekati penyelesaian. Seja-lan dengan bertambahnya fasilitas latihan, telah dilatih 140 orang asisten instruktur dalam tahun 1982/83.

Jumlah tenaga kerja yang dilatih selama tahun 1982/83 di Balai-Balai Latihan Kejuruan, Balai Pengembangan Manajemen dan Produktivitas, dan Mobile Training Unit (MTU) mencapai 79.326 orang, meningkat 61% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diantara tenaga kerja yang dilatih tercatat 54.600 orang pemuda dan wanita desa melalui MTU (lihat Tabel XII-10).

2). Latihan Swasta

Kursus-kursus swasta yang merupakan bagian dari sistem latihan nasional ditingkatkan peranannya. Dalam tahun 1982/83 para pengelola latihan swasta diberikan bimbingan yang menca-kup bimbingan metodologi latihan dan teknik/administrasi la-tihan yang masing-masing berjumlah 75 orang dan 100 orang.

Selain bimbingan, diadakan juga kontak latihan dengan 85 buah perusahaan dalam tahun 1982/83. Melalui kontak latihan perusahaan-perusahaan didorong untuk memberikan latihan bagi karyawannya dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada khususnya, dan perusahaan pada umumnya.

d. Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Adanya kelebihan tenaga kerja secara umum, dan terbatas-nya kesempatan kerja, serta belum berfungsinya informasi pasar kerja dalam penyebaran tenaga kerja, telah mengakibat-kan timbulnya masalah-masalah di bidang hubungan dan perlin-dungan tenaga kerja. Selain itu masuknya teknologi baru ada kalanya menimbulkan keadaan semakin lemahnya kedudukan buruh di pasar kerja. Hal ini berperanan dalam meningkatnya fre-kuensi dan intensitas pemogokan buruh yang dalam tahun 1982/ 83 mencapai jumlah 142 kali dengan melibatkan 49.525 orang buruh. Sebab langsung terjadinya pemogokan pada umumnya sa-ngat erat hubungannya dengan persoalan upah, tunjangan hari raya dan masalah lainnya yang berkelanjutan dengan pemutusan

XII/27

GRAFIK XII – 7JUMLAH TENAGA KERJA YANG TELAH DILATIH

DIBERBAGAI BALAI LATIHAN KERJA,1978/79 – 1982/83

XII/29

hubungan kerja (PHK). Sebagian besar pemogokan terjadi di daerah-daerah pemusatan buruh industri seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Industri yang dilanda pemogokan meliputi industri tekstil, logam, keramik, farmasi, bangunan dan perbengkelan/perakitan kendaraan bermotor. Oleh karena itu usaha pembinaan hubungan perburuhan dan perlindungan te-naga kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan dan hubungan kerja terus dilanjutkan dalam tahun 1982/83. Usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan buruh berupa jaminan sosial melalui asuransi ketenaga kerjaan dan pengisian waktu senggang dengan kegiatan produktif bagi buruh dan keluarganya terus ditingkatkan dalam tahun 1982/83. Di bidang perlindung-an tenaga kerja, usaha-usaha yang dilancarkan mencakup pembe-rian hak-hak dasar, perlindungan norma umum, dan norma-norma fisik tenaga kerja.

Usaha perlindungan tenaga kerja dilaksanakan melalui ke-giatan-kegiatan pengawasan dan keselamatan kerja, pengaturan pengupahan/penetapan upah minimum, perluasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan pembinaan lembaga-lembaga ketenaga kerjaan. Di bidang hubungan perburuhan, kebijaksanaan ditekankan pada peningkatan operasionil Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP).

1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijaksanaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan ker-ja ditujukan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (professional risk), maupun terhadap pencemaran ling-kungan (environmental hazards) yang pada gilirannya akan me-ningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Sehubungan dengan itu dilaksanakan "law enforcement" oleh petugas-petugas Pengawas. Perburuhan di tempat-tempat kerja. Kegiatan pengawasan mencakup pengawasan terhadap keracunan, pengaruh radiasi, dan penggunaan bahan kimia. Usaha perlin-dungan tenaga kerja anak dan wanita dilaksanakan melalui pe-nyediaan Wisma-wisma dan Tempat Penitipan Anak (TPA) oleh perusahaan, peningkatan gizi anak, dan menggalakkan program bekerja sambil belajar (KEJAR) di perusahaan-perusahaan bagi tenaga kerja yang masih buta aksara.

Dalam rangka peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan pelayanan dan pengujian hygiene perusahaan dan

XII/30

kesehatan kerja (hyperkes) yang meliputi pengujian iklim ker-ja dan kebisingan. Selain itu diadakan pemeriksaan-pemeriksa-an paru-paru, tumor, kelainan kulit akibat kerja, pengujian kesesuaian pekerjaan, pengukuran produktivitas tenaga kerja wanita, penilaian tingkat keracunan kimia dan lain-lain. Se-jalan dengan meningkatnya kegiatan hyperkes, maka telah di-bangun laboratorium di Palembang, Banjarmasin, Padang, Den Pasar, dan Yogyakarta. Selain itu peralatan laboratorium hyperkes di Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang dan Me-dan setahap demi setahap diperlengkapi.

Untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku telah dibentuk Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tingkat na-sional dan di 19 propinsi yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur tripartite, yaitu dari instansi pemerintah, PUSPI/KA-DIN, dan FBSI. Selain itu di tingkat perusahaan telah diben-tuk pula Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang beranggotakan unsur bipartite, yaitu buruh dan pengusaha.

2). Pengaturan Pengupahan

Salah satu unsur utama yang menyebabkan timbulnya perse-lisihan adalah upah. Sehubungan dengan hal tersebut agar bu-ruh dilindungi dan pemenuhan kebutuhan pokok dapat ditingkat-kan, maka perlu adanya pengaturan upah minimum. Terlaksananya sasaran upah minimum ditekankan pada sektor-sektor dengan upah yang masih berada di bawah tingkat kelayakan. Dalam rangka pengaturan upah minimum, Dewan Pengaturan Pengupahan Daerah bertugas mengkaji data upah yang berlaku di wilayah masing-masing, baik yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statis-tik, maupun dari hasil pengecekan di perusahaan-perusahaan. Pengaturan pengupahan yang bersifat nasional dibahas oleh De-wan Pengaturan Pengupahan Pusat. Kebijaksanaan pokok yang mendasari pengaturan pengupahan adalah agar upah untuk jaba-tan yang sama tidak jauh berbeda, baik antar sektor maupun antar wilayah dan juga agar perbedaan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan tidak menyo-lok. Upah pekerja di pedesaan dan upah pekerja di perkotaan juga diusahakan agar jangan sampai terjadi perbedaan yang terlalu besar.

Dalam rangka pengaturan pengupahan, sejak tahun 1979/80 dikumpulkan data tentang tingkat upah minimum dan maksimum pada sektor-sektor industri, konstruksi/bangunan, angkutan dan kehutanan menurut golongan jabatan di 10 propinsi. Survai pertama pada tahun 1981, disebut survai tolok ukur dengan

VXII/31

menggunakan daftar terperinci mengenai keadaan karyawan dan besarnya upah yang dibayarkan kepada karyawan. Survai triwu-lanan sesudah itu diarahkan untuk mengumpulkan tingkat upah karyawan produksi yang digunakan untuk menyusun indeks upah. Untuk menyusun pengaturan pengupahan, maka survai upah terus dilaksanakan setiap tahun dengan memperluas liputan, baik sektor maupun wilayahnya.

Secara kumulatif telah ditetapkan 11 upah minimum regio-nal, 55 upah minimum sektoral regional, dan 291 upah minimum sub-sektoral regional.

3). Jaminan Sosial

Dalam rangka melanjutkan kesejahteraan buruh, jaminan so-sial merupakan faktor penting dalam bidang perburuhan. Salah satu kebijaksanaan dalam jaminan sosial ialah dilaksanakannya asuransi kecelakaan kerja dan tabungan hari tua yang dikait-kan dengan tunjangan kematian. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut kepada badan-badan swasta yang melaksanakan asuransi tenaga kerja diberikan bimbingan agar pada gilirannya juga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk lebih meningkatkan jaminan sosial didirikan Perum ASTEK. Asuransi yang ditangani adalah asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua yang dikaitkan dengan tunjangan ke-matian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.33 dan No.34 Ta-hun 1977. Sejak pembentukan Perum ASTEK, telah berhasil dii-kutsertakan lebih dari 1,5 juta tenaga kerja yang bekerja pa-da 7945 perusahaan. Pelayanan asuransi telah diberikan oleh Perum ASTEK kepada 46.515 tenaga kerja dengan uang santunan sebesar Rp.6.534.562.757,31 sebagai akibat terjadinya 48.080 kecelakaan kerja.

Dalam kurun waktu yang sama pelayanan telah diberikan ke-pada 25.824 orang keluarga karyawan dengan jumlah santuan Rp.1.069.177.999,00 sebagai tabungan hari tua (THT) dan kepa-da 8.219 orang keluarga/karyawan dengan jumlah santunan Rp 1.445.270.000 bagi jaminan asuransi kematian (AK). Dana yang terhimpun dari penerimaan iuran program ASTEK sejak ber-dirinya telah mencapai Rp.97,169 milyar.

Kegiatan lain yang diarahkan untuk meningkatkan kesejah-teraan buruh serta keluarganya adalah dengan cara mendorong dan memberikan kesempatan kerja produktif dengan memanfaatkan

VXII/32

waktu terluang bagi buruh dan keluarganya di perkebunan-per-kebunan dan perusahaan perkayuan. Untuk mendapatkan tambahan penghasilan, kegiatan yang serupa juga telah dirintis bagi buruh tani dan nelayan di pedesaan untuk mengisi waktu musim sepi kerja. Usaha produktif yang dilaksanakan adalah beternak domba, beternak ayam, memelihara ikan, membudidayakan kerang hijau dan udang, menanam jamur merang, beternak itik dan lain-lain. Para peserta kegiatan produktif tersebut terlebih dahulu ditatar tentang cara beternak/bertanam, mencegah hama/ penyakit dan juga tentang hal koperasi.

4). Perjanjian Perburuhan

Penciptaan hubungan yang serasi antara buruh dan pengusa-ha memerlukan satu pengertian mengenai hak dan kewajiban ma-sing-masing dalam hubungan kerja. Untuk menciptakan hubungan perburuhan tersebut, maka salah satu alat yang penting adalah adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dan peng-usaha. Dengan adanya PKB, sekurang-kurangnya dapat dicip-takan kepastian tentang aspek-aspek utama dalam hubungan ker-ja seperti upah, lembur, jam kerja dan lain-lain. Kehadiran PKB juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan timbulnya per-selisihan antara buruh dan pengusaha. Sejalan dengan pemikir-an tersebut, maka usaha-usaha penyebar luasan dan penyempur-naan PKB yang sudah kadaluarsa terus ditingkatkan dalam tahun 1982/83. Berlandaskan Keppres No. 2 Tahun 1978, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan 25 orang tenaga kerja atau le-bih dan belum mampu mengadakan PKB diharuskan menerbitkan peraturan perusahaan (PP) yang memuat berbagai petunjuk me-ngenai hak dan kewajiban karyawan perusahaan yang bersangkut-an.

Sasaran utama yang diprioritaskan membuat PKB adalah perusahaan-perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja, penghasil devisa dan perusahaan-perusahaan yang telah memili-ki basis Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP). Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, maka terus digalakkan penyu-luhan dan dorongan untuk mevujudkan PKB. Dari Tabel XII-11 terlihat bahwa sasaran kumulatif jumlah PKB dalam tahun 1982/ 83 telah mencapai 2.972 PKB yang mencakup 4.671 buah perusa-haan. Jumlah peraturan perusahaan (PP) setiap tahun meningkat dan tahun 1982/83 telah mencapai 10.778 buah. Perusahaan-per-usahaan yang telah mempunyai peraturan perusahaan dan basis SBLP diwajibkan membuat PKB dan tidak dibenarkan lagi memper-panjang peraturan perusahaan.

VXII/33

TABEL XII - 11

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB),1978/79 - 1982/83

Tahun Jumlah PKB Jumlah perusahaanyang dicakup

1978/79 696 1.900

1979/80 1.106 2.377

1980/81 1.6253.200

1981/82 2.319 3.992

1982/83 2.972 4.671

VXII/34

Perjanjian kerja tradisional yang umumnya tidak tertulis secara bertahap dirintis untuk dimantapkan secara tertulis. Sejalan dengan usaha tersebut telah dibuat perjanjian kerja di sektor tradisional, khususnya antara buruh nelayan pengga-rap dan pemilik sarana usaha perikanan. Perjanjian Kerja ter-tulis tersebut antara lain memuat masa berlakunya perjanjian kerja, bagi hasil, pembiayaan, uang muka dan tata cara menga-khiri perjanjian kerja sebelum habis masa berlakunya. Dengan usaha ini perlindungan tenaga kerja khususnya penciptaan hu-bungan kerja yang serasi secara bertahap akan dapat di ting-katkan di kalangan nelayan penggarap.

5) Lembaga Ketenagakerjaan

Lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan perburuhan sangat penting dalam rangka meningkatkan pelaksanaan opera-sional Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) di perusahaan-per-usahaan. Sehubungan dengan itu pertumbuhan organisasi buruh lapangan terus dibantu dalam tahun 1982/83. Demikian juga pendidikan perburuhan bagi pimpinan buruh, pengusaha dan pe-jabat-pejabat pemerintah yang menangani masalah perburuhan dilanjutkan. Pendidikan perburuhan juga diarahkan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan kerja.

Sejak berdirinya FBSI dalam tahun 1973, secara kumulatif telah terbentuk 10.088 buah basis Serikat Buruh Lapangan Pe-kerjaan (SBLP) dari sejumlah perusahaan yang diperkirakan memperkerjakan buruh lebih dari 25 orang (lihat Tabel XII-12). Selain dari pembentukan PKB dan PP, di perusahaan-perusahaan juga digalakkan pembentukan koperasi buruh dan pe-laksanaan pungutan iuran serikat buruh. Koperasi buruh yang telah terbentuk berjumlah 157 buah dengan jumlah anggota 18.910 orang. Demikian juga pembentukan Badan Kerjasama Tri-partite terus didorong. Dalam tahun 1982/83 tercatat 23 BKS Tripartite Daerah Tingkat I, 101 BKS Tripartite Daerah Ting-kat II, dan 41 buah BKS Tripartite Sektoral Daerah Tingkat II. Pada tingkat perusahaan telah dibentuk Badan Kerja Sama Bipartite di 2.282 perusahaan.

Sejalan dengan pembinaan lembaga ketenagakerjaan, pendi-dikan perburuhan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan buruh, pengusaha dan pejabat pemerintah mengenai peraturan perundangan perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila. Da-lam tahun 1982/83 telah dididik sekitar 21.052 orang peserta. Isi mata pelajaran pendidikan perburuhan ini selalu diusaha-kan agar memberikan gambaran yang seimbang antara hak dan ke-wajiban semua pihak serta sikap sosial dan mental pembangunan.

VXII/35

TABEL XII - 12

PERKEMBANGAN ORGANISASI FEDERASI BURUH SELURUH INDONESIADAN SERIKAT BURUH LAPANGAN PEKERJAAN,

1978/79 -1982/83

1) Federasi Buruh Seluruh Indonesia 2) Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan 3) Angka diperbaiki.

VXII/36

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Daerah (P4P dan P4D) menga-lami beberapa penyempurnaan antara lain yang menyangkut pro-sedur kerjanya. Untuk mempercepat pengambilan keputusan misa-lnya dilaksanakan angket , baik oleh P4P ke wilayah-wilayah maupun oleh P4D ke perusahaan-perusahaan yang sedang berseli-sih. Panitia angket P4P/P4D bertugas melengkapi informasi yang belum tersedia dan atau belum jelas, agar dapat memper-cepat persidangan. Selain itu, dilaksanakan juga sidang keli-ling di tempat terjadinya perselisihan perburuhan.

Agar keputusan P4P/P4D dapat cepat diberlakukan maka bagi keputusan-keputusan P4P/P4D yang digugat sebagai masalah per-data oleh pihak-pihak yang tidak dapat menerimanya dilaksana-kan pembelaan. Sebagian besar gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan, sehingga keputusan P4P/P4D dapat diberlakukan de-ngan segera.

Selain itu untuk menambah pengetahuan anggota-anggota P4P/P4D, secara periodik diadakan ceramah dan diskusi menge-nai peraturan perundangan perburuhan, khususnya yang berkai-tan dengan.masalah perselisihan perburuhan.

B. TRANSMIGRASI

1. Pendahuluan

Program transmigrasi ditujukan untuk menunjang usaha-usa-ha pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan pembagian pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Dalam hubungan ini, transmigrasi akan membantu dan merangsang peningkatan pembangunan di daerah-daerah yang relatif masih terbelakang, sehingga menjamin adanya keserasian dalam laju pertumbuhan antar daerah. Program transmigrasi, selain akan mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu juga akan mem-perluas landasan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan sektor-sektor lain, sehingga hasil pembangunan yang diperoleh dapat dibagi lebih merata. Dengan makin meluasnya usaha pembangunan di bidang-bidang lain seperti pertanian, industri, perhubung-an, perdagangan dan lain-lain, maka transmigrasi turut mem-perluas kesempatan bekerja, khususnya bagi golongan masyara-kat yang berpenghasilan rendah. Di samping itu, transmigrasi juga menunjang usaha-usaha pembinaan pemukiman dan lingkungan hidup, peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, dan pem-bauran bangsa.

XII/37

Usaha pembangunan di bidang transmigrasi erat hubungannya dengan pembangunan daerah, baik di daerah asal maupun daerah penerima. Bagi daerah asal yaitu Jawa, Bali dan Lombok, transmigrasi dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan memindahkan mereka dari daerah-daerah tertentu sehingga memungkinkan dilaksanakannya usaha-usaha rehabilitasi daerah. Bagi daerah penerima, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya, transmigrasi dimaksudkan untuk memban- tu memenuhi sebagian kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah yang penduduknya relatif tipis sehingga sumber-sumber alam yang tersedia, khususnya di sektor pertanian, dapat dimanfa-atkan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, transmigrasi melibatkan banyak ins- tansi fungsional. Oleh karena itu, kordinasi antara instansi yang menangani transmigrasi baik di pusat, di daerah maupun di lapangan perlu dipelihara. Keserasian kegiatan antara satu instansi dengan instansi lainnya merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan transmigrasi.

2. Kebijaksanaan Transmigrasi dalam Repelita III

Sasaran pembangunan di bidang transmigrasi dalam Repelita III adalah mengusahakan pemindahan dan penempatan 500.000 ke-pala keluarga transmigran dari daerah-daerah asal yaitu Jawa, Bali dan Lombok ke daerah-daerah penerima yaitu Sumatera, Ka-limantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Selain peningkatan jumlah yang cukup besar, maka mutu pelaksanaan transmigrasi dalam Repelita III ditingkatkan pula, baik pelaksanaan di da-erah asal maupun pelaksanaan di daerah penerima.

Kebijaksanaan di daerah penerima diarahkan kepada usaha untuk mewujudkan pusat-pusat pembangunan baru di daerah-dae- rah sehingga menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat setempat. Untuk maksud itu dilakukan pemilihan lo-kasi sebaik-baiknya, penyiapan dan pembangunan fasilitas pe-mukiman yang memadai, dan pembinaan kegiatan ekonomi masya-rakat transmigran.

Pemilihan lokasi yang akan dibuka dan dikembangkan bagi daerah transmigrasi didasarkan pada kemampuan daerah tersebut untuk menampung tambahan penduduk, tingkat kesuburan tanah yang minimal untuk usaha tani, terpeliharanya kelestarian alam, menghindari penempatan pada hutan primer, serta kaitan lokasi dengan usaha pembangunan daerah bersangkutan.

XII/38

Tersedianya fasilitas pemukiman yang memadai mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan di daerah pemukiman baru. Oleh karena itu, sebelum transmigran didatangkan, terlebih dahulu dilakukan pembukaan dan pem-bangunan pemukiman. Dalam hubungan ini dilaksanakan pembukaan lahan, pembangunan jaringan jalan, perkaplingan lahan, pem-bangunan rumah transmigran berikut jamban keluarga, pemba-ngunan fasilitas umum (gedung SD, balai pengobatan, gudang pangan dan saprodi, rumah ibadah, kantor, dan rumah petugas), serta penyediaan sarana air bersih. Lahan yang disediakan un-tuk setiap kepala keluarga transmigran adalah seluas 2 ha. Dari luas tersebut 1,25 ha (0,25 ha untuk pekarangan dan 1,0 ha untuk lahan usaha) dibuka terlebih dahulu sampai siap ta-nam. Sisa seluas 0,75 ha lagi disediakan dalam bentuk lahan yang sudah dikapling. Selain dibuka lahan untuk transmigran, dibuka pula tanah untuk kebutuhan bangunan fasilitas umum rata-rata 0,25 ha untuk setiap kepala keluarga.

Setelah fasilitas fisik yang penting tersedia, barulah transmigran dipindahkan dan ditempatkan di pemukiman baru. Dalam hubungan ini maka pola penempatan di suatu proyek pemu-kiman transmigrasi menganut asas "tripartial", yaitu: sebagi-an untuk transmigran umum, sebagian untuk transmigran swakar-sa, dan sebagian lagi untuk penduduk setempat.

Sejak para transmigran tiba di pemukiman baru, bagi setiap kepala keluarga, selain didirikan sebuah rumah tempat tinggal, disediakan pula bantuan pangan untuk memenuhi kebu-tuhan sehari-hari. Bantuan yang disediakan untuk jangka waktu 12 sampai 18 bulan ini merupakan jaminan bagi transmigran be-serta keluarganya sampai usaha tani mereka memberikan hasil.

Dalam melakeanakan usaha tani, para petani transmigran mendapat bantuan paket sarana produksi pertanian (saprotan) selama 3 tahun berturut-turut. Paket ini terdiri dari bibit - bibitan, pupuk, peatisida dana rodentisida. Selain itu, masih tersedia pula bantuan berupa paket peralatan, baik peralatan pertanian seperti penyemprot hama, cangkul, parang, linggis, sekop dan lain-lain, maupun peralatan non-pertanian seperti alat pertukangan, sandang, alat dapur dan sebagainya.

Agar sarana produksi dan peralatan yang ada digunakan dan dimanfaatkan secara tepat, sehingga memberi hasil yang opti-mal, dilakukan kegiatan penyuluhan oleh petugas penyuluh la-pangan. Penyuluhan ini dilaksanakan melalui pembuatan petak

XII/39

percontohan, bimbingan teknis, latihan, pendidikan, dan lain lain.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup petani transmigran, maka pembinaan di bidang-bidang lain seperti kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan koperasi, kelembagaan desa, generasi muda dan peranan wanita, dan sebagainya juga dilak-sanakan. Dalam hal ini masyarakat transmigran diberi bantuan berupa penyediaan fasilitas fisik, peralatan, bahan, dan te-naga penyuluh atau pembimbing lapangan.

Kebijaksanaan transmigrasi di daerah asal ditujukan untuk memungkinkan dilaksanakannya usaha-usaha rehabilitasi daerah. Untuk maksud tersebut dilakukan pemilihan daerah prioritas, pemilihan calon transmigran, serta penyediaan sarana dan fa-silitas sarana angkutan, termasuk angkutan udara. Dalam Repe-lita III, prioritas daerah asal transmigran diarahkan untuk mengurangi kepadatan penduduk daerah aliran sungai yang perlu dihijaukan, daerah yang terkena dan terancam bencana alam, daerah yang akan tergenang karena pembangunan waduk, daerah yang akan dijadikan proyek pembangunan, dan daerah yang perlu dijaga kelestarian lingkungannya, serta daerah yang kepadatan penduduknya melebihi daya dukungnya. Kepada masyarakat di da-erah-daerah ini diberikan penerangan dan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung yang menyangkut usaha pembangunan di bidang transmigrasi.

Dalam memilih calon transmigran ditetapkan beberapa kri-teria utama, yaitu: (a) penghasilan rendah, (b) relatif muda, (c) petani atau mempunyai ketrampilan khusus, (d) sudah ber-keluarga dan (e) sehat fisik dan mental. Sesuai dengan krite-ria tersebut maka diutamakan keluarga petani yang termiskin, keluarga petani yang relatif berumur muda, keluarga yang ter-didik dan mempunyai ketrampilan khusus seperti pengolahan ha-sil pertanian, pertukangan, tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, manajer koperasi, dan sebagainya. Karena daerah transmigrasi merupakan daerah yang baru dibuka maka diperlu-kan keuletan dan ketabahan untuk mencapai keberhasilan. Untuk itu calon transmigran haruslah kuat fisik maupun mentalnya dan mempunyai dedikasi tinggi untuk bertransmigrasi.

Penyediaan sarana dan fasilitas untuk kegiatan di daerah asal merupakan hal yang penting pula. Sarana dan fasilitas ini meliputi bangunan transito, penyediaan makanan dan obat-obatan untuk selama dalam perjalanan, dan pengadaan alat ang-kutan. Peningkatan angkutan transmigrasi melalui udara dimak-sudkan untuk memungkinkan pemindahan transmigran dalam jumlah yang besar secara cepat, sehat dan aman.

XII/40

3. Pelaksanaan kegiatan Transmigrasi

Pada Tabel XII - 13 terlihat jumlah transmigran umum yang betul-betul dipindahkan menurut daerah asal, sedang Tabel XII - 14 memuat jumlah transmigran yang ditempatkan di masing-ma-sing propinsi daerah penerima.

Secara keseluruhan selama tahun 1982/83 telah dilaksana-kan pemindahan dan penempatan sebanyak 120.353 KK transmigran atau rata-rata tiap bulannya sebesar 10.029 KK. Dengan demi- kian pelaksanaan pemindahan tahun 1982/83 sedikit dibawah sa-saran pada tahun tersebut yaitu sejumlah 125.000 KK. Jumlah tersebut mencakup lanjutan pemindahan tahun 1979/80 sebanyak 397 KK, lanjutan pemindahan tahun 1980/81 sebanyak 4.461 KK, lanjutan pemindahan tahun 1981/82 sebanyak 56.234 KK, dan se-lebihnya adalah pelaksanaan pemindahan tahun 1982/83 sebanyak 59.261 KK. Jadi, selama 4 (empat) tahun pelaksanaan Repelita III, jumlah transmigran umum yang telah berhasil dipindahkan dan ditempatkan dipemukiman baru adalah sebanyak 304.546 KK. Disamping itu, dalam waktu yang sama, telah terlaksana pula transmigrasi swakarsa sebanyak 154.630 KK. Dengan demikian, jumlah pelaksanaan transmigrasi, selama empat tahun Repelita III, adalah 459.176 KK.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan dalam tahun 1981/ 82 maka jumlah pelaksanaan dalam tahun 1982/83 telah meningkat hampir 1,5 kali lipat yaitu dari 88.066 KK pada tahun 1981/82 menjadi 120.353 KK pada tahun 1982/83. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik berbagai kegiatan di lapangan beserta koordinasi penanganannya disemua tingkatan telah sema-kin baik dari waktu ke waktu. Pada uraian berikut dikemukakan kemajuan berbagai bidang kegiatan transmigrasi yang angkaangkanya dapat diikuti pada Tabel XII - 15, Tabel XII 16, Tabel XII - 17 dan Tabel XII - 18.

Panjang jalan yang dibangun, selama tahun 1982/83, terca-tat sepanjang 10.935 km, sedangkan selama tahun 1981/82 hanya sepanjang 3.447 km.

Luas pembukaan lahan untuk pekarangan dalam tahun 1982/83 telah mencapai 31.188 Ha atau ekuivalen dengan 124.752 KK transmigran. Di samping itu telah pula dibuka lahan usaha I seluas 112.056 Ha. Dengan demikian luas lahan yang dibuka da-lam tahun 1982/83 telah meningkat hampir 2 kali dibandingkan tahun 1981/82.

XII/41

TABEL XII - 13

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIPINDAHKAN,1978/79 - 198 /83

(dalam KK)1)

1) Angka diperbaiki2) Alokasi Pemukiman bagi Penduduk Daerah Transmigrasi3) Angka tidak tercatat

XII/42

TABEL XII – 14

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN,1978/79 - 1982/83

(dalam KK) 2)

1) Data tidak tercatat 2) Angka diperbaiki

XII/43

TABEL XII - 15PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI,

1978/79 - 1982/83(dalam Km)

TABEL XII - 16PEMBUKAAN LAHAN UNTUK TRANSMIGRAN,

1978/79 - 1982/83

XII/44

TABEL XII – 17

PELAKSANAAN PERKAPLINGAN UNTUK TRANSMIGRAN,1978/79 - 1982/83

(dalam ha)

Tahun Lahan Pekarangan Lahan Usaha Jumlah

1978/79 4.164,25 16.994,00 21.158,25

1979/80 10.351,00 37.639,00 47.990,00

1980/81 18.941,75 54.027,00 72.968,75

1981/82 18.686,25 98.215,25 116.901,50

1982/83 30.600,00 63.277,00 93.877,00

TABEL XII - 18

PEMBUATAN BANGUNAN*) DI DAERAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI,1978/79 - 1982/83

(dalam unit)

*) 1 unit rata-rata untuk 4 KK

XII/45

Pengukuran dan perkaplingan lahan untuk transmigran dalam tahun 1982/83 tercatat seluas 93.877 Ha yang terdiri dari la-han pekarangan seluas 30.600 Ha (ekuivalen dengan 122.400 KK) dan lahan usaha I seluas 63.277 Ha.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan perkaplingan adalah pem-buatan fasilitas dan bangunan yaitu rumah transmigran, sarana air bersih, balai pengobatan, gedung sekolah, rumah ibadah, gudang saprotan dan gudang pangan, serta kantor dan rumah pe-tugas. Pelaksanaan pembuatan bangunan umum dalam tahun 1982/ 83 meningkat secara berarti dibandingkan tahun 1981/82. Dalam tahun 1981/82 jumlah rumah transmigran yang dibangun adalah 85.053 unit, dan dalam tahun 1982/83 jumlah ini adalah 121.205 unit yang berarti terjadi peningkatan hampir 1,5 kali lipat. Pelaksanaan fisik bangunan lainnya juga mengalami ke-majuan dibandingkan dari tahun-tahun lalu.

Setelah transmigran berada di lokasi pemukiman, maka ke-giatan selanjutnya adalah membina dan mengembangkan daerah tersebut. Tabel XII - 19 menyajikan jumlah transmigran yang dibina dari tahun ke tahun. Jumlah transmigran yang dibina dalam tahun 1982/83 adalah 311.452 KK, yang terdiri dari transmigran yang ditempatkan tahun 1982/83 yaitu sebanyak 120.353 KK ditambah transmigran lama sebanyak 191.099 KK. Di-bandingkan dengan jumlah transmigran yang dibina pada tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah transmigran yang dibina terse-but menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pembinaan ma-syarakat transmigran meliputi berbagai bidang diantaranya bi-dang produkai pertanian, koperasi dan pemasaran, pendidikan, kesehatan, organisasi desa, generasi muda dan peranan wanita. Tujuan pembinaan adalah untuk membimbing masyarakat transmi-gran agar dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 tahun setelah mereka datang ke lokasi pemukiman, dapat melanjutkan pembangunan tanpa bantuan khusus dari pemerintah.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para peta-ni transmigran telah dilakukan berbagai latihan dan pendidik-an, baik di bidang pertanian maupun di bidang non pertanian. Dalam Tabel XII - 20 terlihat jumlah transmigran yang dilatih dan dididik, baik di daerah penerima maupun di daerah asal. Selama tahun 1982/83, jumlah transmigran yang dilatih di bi-dang pertanian di daerah asal adalah 1.200 orang, sedang di daerah penerima adalah 5.920 orang. Jumlah transmigran yang dilatih di bidang non pertanian di daerah asal sebanyak 800 orang, sedangkan di daerah penerima sebanyak 1.100 orang.

XII/46

TABEL XII - 19

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIBINA,1978/79 - 1982/83

(dalam kk)

TahunTransmigran

LamaTransmigran

BaruJumlah

yang dibina

1978/79 75.874 14.421 90.295

1979/8057.706 22.469 80.175

1980/81 57.683 73.435 131.118

1981/82103.033 88.066 191.099

1982/83 191.099 120.353 311.452

TABEL XII - 20

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DILATIH DAN DIDIDIK MENURUTDAERAH DAN JENIS KETRAMPILAN,

1978/79 - 1982/83(orang)

XII/47

Latihan dan pendidikan non pertanian mencakup segi-segi ketrampilan di bidang industri kecil, pertukangan, koperasi, kepemimpinan desa dan lain-lain.

Perkembangan produktivitas usaha tani transmigran dalam tahun 1982/83 dapat dilihat pada Tabel XII - 21, Tabel XII - 22 dan Tabel XII - 23.

Produktivitas padi sawah turun dari 2,75 ton/Ha pada ta-hun 1981/82 menjadi 1,90 ton/Ha pada tahun 1982/83, sedang untuk padi ladang turun dari 1,25 ton/Ha pada tahun 1981/82 menjadi 1,15 ton/ha pada tahun 1982/83.

Produksi kacang-kacangan turun dari 0,90 ton/ha pada ta-hun 1981/82 menjadi 0,79 ton/Ha pada tahun 1982/83 atau turun sekitar 12%. Hasil tanaman singkong juga turun dari 7,50 ton/Ha. pada tahun 1981/82 menjadi 5,88 ton/Ha pada tahun 1982/83 yang berarti ada penurunan sebesar 21,6%.

Menurunnya produktivitas tanaman pangan dalam tahun 1982/83 disebabkan adanya musim kemarau yang panjang.

Dalam tahun 1982/83, bagi setiap keluarga transmigran ra-ta-rata diberikan paket bibit tanaman perkebunan yaitu kelapa 10 batang dan cengkeh 10 batang. Bibit ini diperuntukkan bagi lahan pekarangan seluas 0,25 ha. Jadi untuk setiap ha dise-diakan 40 batang bibit kelapa dan 40 batang bibit cengkeh.

Populasi ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak sedang (kambing) menurun dari 474 ekor pada tahun 1981/82 menjadi 453 ekor pada tahun 1982/83 untuk setiap 1 ..000 KK transmi-gran. Ternak unggas (ayam, dan itik) untuk setiap 1.000 KK transmigran populasinya bertambah dari 5.763 ekor pada tahun 1981/82 menjadi 6.644 pada tahun 1982/83.

Berkurangnya populasi ternak besar dan sedang, disamping pengaruh dari keadaan iklim, juga disebabkan pertambahan jum-lah ternak tidak sebanding dengan pertambahan jumlah keluarga transmigran.

4. Peningkatan Kegiatan Koordinasi

Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Penge-lolaan usaha transmigrasi menghendaki adanya kerjasama yang erat antar inatansi pelaksana transmigrasi.

XII/48

TABEL XII - 21

PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS PADA BEBERAPA JENISTANAMAN PERTANIAN DI DAERAH TRANSMIGRASI,

1978/79 – 1982/83

TABEL XII – 22

PERKEMBANGAN TANAMAN KERAS DAERAH TRANSMIGRASI,1978/79 – 1982/83

(batang/ha)

XII/49

TABEL XII - 23

PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DAERAH TRANSMIGRASIUNTUK SETIAP 1.000 KK,

1978/79 - 1982/83

(ekor)No. Jenis Ternak 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83

1. Ternak besar dan sedang(Sapi, Kerbau dan Kambing) 210 288 309 474 453

2. Ternak Unggas(Ayam dan Itik)

4.890 4.837 5.675 5.763 6.644

XII/50

Melalui Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1978, aparat koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, struktural maupun fungsional, telah disempurnakan lagi. Aparat koordinasi di tingkat pusat, dinamakan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi, disingkat BAKOPTRANS, yang anggota-anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Pener-tiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Muda Urusan Transmigrasi, Menteri Muda Urusan Produksi Pangan, Menteri Muda Urusan Koperasi, dan Menteri Menteri lain yang dipandang perlu oleh Badan Koordinasi.

Di tingkat Propinsi Badan ini disebut Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat I, disingkat SAT-BIN I, dan ditingkat Kabupaten, Satuan Pembinaan Penyelengga-raan Transmigrasi Daerah Tingkat II, disingkat SATBIN II, ma-sing-masing di ketuai oleh Gubernur dan Bupati dan anggota-anggotanya terdiri dari instansi sektoral.

Sebagai pelaksana harian dari BAKOPTRANS, ditingkat pusat dibentuk Satuan Pengendali Transmigrasi yanng anggota-anggota-nya adalah para Direktur Jenderal dan pimpinan instansi lain-nya yang setingkat, yang tugasnya berkaitan dengan pelaksana- an transmigrasi. Ketua dan Sekretaris Satuan Pengendali ma-sing-masing adalah Menteri Muda Urusan Transmigrasi dan Di-rektur Jenderal Transmigrasi. Di daerah, aparat Satuan pe-ngendali pada tingkat wilayah dinamakan Satuan Pembantu Pe-ngendali dan Koordinator Wilayah, sedang ditingkat lapangan disebut Koordinator Lapangan. Koordinator Lapangan mengkoor-dinasikan kegiatan-kegiatan sektoral secara fisik di lapangan.

Dalam usaha meningkatkan saling pengertian dan keserasian kerja antar departemen di atas, maka dalam tahun 1982/83, te-lah dilaksanakan berbagai kegiatan. Ditingkat pusat, secara teratur diadakan rapat dan konsultasi melalui Tim Teknis, Satdaltrans dan Bakoptrans. Di tingkat daerah, selain rapat dan konsultasi melalui Satbin, telah dilaksanakan pula kon-gultasi secara regional.

XII/51