OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34/POJK.04/2014

TENTANG

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU

PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip

tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan transparansi

proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan

kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris, perlu menetapkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4756);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,

Tambahan...

-2-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU

PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite

yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan

fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait

Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk

diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi

atau anggota Dewan Komisaris.

3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan

diberikan kepada anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran

yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung

jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris.

4. Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan

Publik yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan

Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan

Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten

atau...

-3-

atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau

Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar.

5. Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau

Perusahaan Publik yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat

kepada Direksi.

6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan

Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau

Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan

sebagai komisaris independen.

Pasal 2

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki

fungsi Nominasi dan Remunerasi.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat

membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

(4) Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk secara

terpisah.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang

terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan

ketentuan:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota,

yang merupakan Komisaris Independen; dan

b. anggota...

-4-

b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:

1. anggota Dewan Komisaris;

2. pihak yang berasal dari luar Emiten

atau Perusahaan Publik yang

bersangkutan; atau

3. pihak yang menduduki jabatan

manajerial di bawah Direksi yang

membidangi sumber daya manusia.

(2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang

menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi

yang membidangi sumber daya manusia.

(3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang

berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

angka 2 wajib memenuhi syarat:

a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan

Emiten atau Perusahaan Publik, anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau

Pemegang Saham Utama Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut;

b. memiliki pengalaman terkait Nominasi

dan/atau Remunerasi; dan

c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota

komite lainnya yang dimiliki Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut.

(4) Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik

tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi.

Pasal 4

(1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

diangkat...

-5-

diangkat dan diberhentikan berdasarkan

keputusan rapat Dewan Komisaris.

(2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat

kembali.

(3) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan

Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran

dasar.

(4) Penggantian anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan

Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam

puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi

melaksanakan fungsinya.

Pasal 5

Emiten atau Perusahaan Publik wajib

mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1).

Pasal 6

Ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan

anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis

berlaku bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang

dibentuk secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak

independen...

-6-

independen dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi

dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris.

Pasal 8

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas

dan tanggung jawab paling kurang:

a. terkait dengan fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai:

a) komposisi jabatan anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan

dalam proses Nominasi; dan

c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris;

2. membantu Dewan Komisaris melakukan

penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok

ukur yang telah disusun sebagai bahan

evaluasi;

3. memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai program pengembangan

kemampuan anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris; dan

4. memberikan usulan calon yang memenuhi

syarat sebagai anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris kepada Dewan

Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai:

a) struktur...

-7-

a) struktur Remunerasi;

b) kebijakan atas Remunerasi; dan

c) besaran atas Remunerasi;

2. membantu Dewan Komisaris melakukan

penilaian kinerja dengan kesesuaian

Remunerasi yang diterima masing-masing

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Komite Nominasi dan

Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan

dalam proses Nominasi calon anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris;

c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris;

d. menyusun program pengembangan kemampuan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris; dan

e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi

syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada RUPS.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib

melakukan prosedur sebagai berikut:

a. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota

Direksi...

-8-

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris; dan

c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris.

(2) Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. gaji;

b. honorarium;

c. insentif; dan/atau

d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau

variabel.

(3) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memperhatikan:

a. Remunerasi yang berlaku pada industri

sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau

Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha

dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam

industrinya;

b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris dikaitkan dengan pencapaian

tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan

Publik;

c. target kinerja atau kinerja masing-masing

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris; dan

d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat

tetap dan bersifat variabel.

(4) Struktur...

-9-

(4) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan

Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat

(1) wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 12

(1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

diselenggarakan secara berkala paling kurang 1

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

(2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya

dapat diselenggarakan apabila:

a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dimaksud pada huruf a

merupakan Ketua Komite Nominasi dan

Remunerasi.

Pasal 13

(1) Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan

berdasarkan suara terbanyak.

(3) Jika dalam pengambilan keputusan yang

dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi

suara...

-10-

suara yang sama banyaknya, keputusan diambil

melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman

Komite Nominasi dan Remunerasi.

(4) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat

perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut

wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan

perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 14

(1) Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib

dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan

Publik.

(2) Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

disampaikan secara tertulis kepada Dewan

Komisaris.

Pasal 15

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan

Remunerasi, rapat dengan agenda tentang Nominasi

dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh

Dewan Komisaris.

Pasal 16

(1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

diselenggarakan secara berkala paling kurang 1

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

(2) Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau

Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:

a. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota

Dewan Komisaris; dan

b. salah satu dari mayoritas anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf

a merupakan Komisaris Independen.

Pasal...

-11-

Pasal 17

(1) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 dilakukan berdasarkan musyawarah

mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak tercapai, pengambilan keputusan

dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat

perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut

wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat

beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 18

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

wajib dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB V

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pasal 19

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun

pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap

anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

(2) Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

kurang memuat:

a. tugas dan tanggung jawab;

b. komposisi dan struktur keanggotaan;

c. tata cara dan prosedur kerja;

d. penyelenggaraan rapat;

e. sistem pelaporan kegiatan;

f. tata cara penggantian anggota; dan

g. masa...

-12-

g. masa jabatan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 20

(1) Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan

Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi

Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan

Komisaris dengan ketentuan memuat paling

kurang:

a. tugas dan tanggung jawab terkait Nominasi

dan Remunerasi;

b. tata cara dan prosedur kerja;

c. penyelenggaraan rapat; dan

d. sistem pelaporan kegiatan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dituangkan dalam pedoman Dewan

Komisaris.

BAB VI

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) Komite Nominasi dan Remunerasi harus

melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab,

dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang

dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Pasal 9, dan Pasal 10 kepada Dewan Komisaris.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas

Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham.

Pasal 22

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib

mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait

Nominasi dan Remunerasi dalam:

a. laporan...

-13-

a. laporan tahunan; dan

b. situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

(2) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait

Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan

dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan

Publik paling kurang memuat:

a. pernyataan bahwa Emiten atau Perusahaan

Publik telah memiliki pedoman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal

20 ayat (1); dan

b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Komite Nominasi dan

Remunerasi dalam tahun buku.

(3) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait

Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan

dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling kurang meliputi:

a. pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (1); dan

b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Komite Nominasi dan

Remunerasi dalam tahun buku.

Pasal 23

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan

Remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik wajib

mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan

situs web Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang

meliputi:

a. penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite

Nominasi dan Remunerasi; dan

b. uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan

Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

BAB VII...

-14-

BAB VII

LARANGAN

Pasal 24

(1) Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

dilarang mengambil keuntungan pribadi baik

secara langsung maupun tidak langsung dari

kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain

penghasilan yang sah.

(2) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau

anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak

diberikan penghasilan tambahan selain

penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di

bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan

berwenang mengenakan sanksi administratif

terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang

menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut,

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar

sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan kegiatan usaha;

e. pencabutan izin usaha;

f. pembatalan persetujuan; dan

g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi...

-15-

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,

atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi administratif berupa

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan

secara tersendiri atau secara bersama-sama

dengan pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 26

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat

melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak

yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 27

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1) dan tindakan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada

masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan

dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB X...

-16-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain

yang mengatur mengenai Komite Nominasi dan

Remunerasi tetap berlaku bagi Emiten atau Perusahaan

Publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014.NOMOR 376……

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34 /POJK.04/2014

TENTANG

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN

PUBLIK

I. UMUM

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ Emiten atau

Perusahaan Publik memiliki kewenangan dalam pengawasan secara

umum dan/atau khusus terhadap jalannya Emiten atau Perusahaan

Publik dan memberi nasihat kepada Direksi. Untuk membantu

pelaksanaan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk

komite, di antaranya yakni Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal

ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Emiten atau

Perusahaan Publik memiliki kewajiban terhadap pengurusan dan

pengawasan jalannya Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana

diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan

yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

dengan baik, dibutuhkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris dengan kriteria yang sesuai dengan usulan dan keinginan

pemegang saham, serta sejalan dengan kebutuhan Emiten atau

Perusahaan Publik. Atas pemenuhan pelaksanaan kewajiban, tugas,

dan tanggung jawab tersebut melahirkan hak bagi anggota Direksi

atau anggota Dewan Komisaris berupa kompensasi atau

Remunerasi. Remunerasi yang diberikan tersebut sewajarnya sesuai

dengan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kondisi Emiten

atau Perusahaan Publik. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi

Nominasi dan Remunerasi penting dilakukan.

Perkembangan...

-2-

Perkembangan ekonomi saat ini menuntut peningkatan

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance) diantaranya melalui keterbukaan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan (accountable) terkait dengan proses

Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris sehingga kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab

Direksi dan Dewan Komisaris yang meningkat dapat terwujud.

Transparansi ini sangat penting sebagai salah satu informasi bagi

pemegang saham atau pemodal dalam mengambil keputusan

investasinya dalam Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui

penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang berdampak

peningkatan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris, diharapkan akan lebih meningkatkan

kepercayaan pemegang saham atau pemodal terhadap Emiten atau

Perusahaan Publik yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan

terhadap industri Pasar Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk secara terpisah”

adalah dapat dibentuk komite Nominasi yang menjalankan

fungsi Nominasi terpisah dengan komite Remunerasi yang

menjalankan fungsi Remunerasi.

Pasal 3...

-3-

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat lagi

melaksanakan fungsinya apabila anggota komite Nominasi

dan Remunerasi diberhentikan berdasarkan keputusan

rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan

tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat

melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan

berturut-turut.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertindak independen” adalah

menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan

mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

Ayat (2)...

-4-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah imbalan

yang diberikan atas prestasi kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Target kinerja ditujukan untuk Direksi atau Dewan

Komisaris yang baru menjabat pertama kali,

sedangkan kinerja ditujukan untuk Direksi atau

Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Huruf (d)...

-5-

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh rapat Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain

rapat tentang rekomendasi atau evaluasi terkait Nominasi

dan Remunerasi dan rapat tentang penyusunan laporan

pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 1/2

(satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Komite

Nominasi dan Remunerasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suara terbanyak” adalah apabila

disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite

Nominasi dan Remunerasi yang hadir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16...

-6-

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 1/2

(satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan

Komisaris.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suara terbanyak” adalah apabila

disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan

Komisaris yang hadir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam praktiknya pedoman dimaksud dikenal juga dengan

sebutan piagam (charter).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

-7-

Ayat (2)

Dalam praktiknya pedoman dimaksud dikenal juga dengan

sebutan piagam (charter).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat

berupa:

a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya

pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan

usaha; dan

b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan

bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka

penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30...

-8-

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5646..