PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4999); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

4. Undang…

SALINAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

13. Peraturan…

- 3 -

Nomor 5179); 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008

Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surakarta Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kota Surakarta. 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Surakarta bedasarkan tugas pokok dan fungsi

menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah. 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan…

- 4 -

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

11. Reklame Insidental adalah reklame yang masa pajaknya ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajak yang terutang. 15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun kalender. 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetorannya. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat…

- 5 -

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Keringanan Pajak Daerah adalah mekanisme pemberian penundaan

pembayaran pajak daerah dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron , elektronik display dan sejenisnya;

b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung;

h. reklame suara; i. reklame film/slide; j. reklame peragaan; dan

k. reklame lainnya.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 (dua) meter persegi; dan

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal…

- 6 -

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan Reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang

pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga

tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan

faktor–faktor sebagai berikut: a. jenis reklame; b. bahan yang digunakan;

c. lokasi penempatan; d. jangka waktu penyelenggaraan; e. jangka waktu penayangan;

f. jumlah reklame; dan g. ukuran media reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan

dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Reklame.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame dan komponen–komponen yang

menjadi dasar untuk mendapatkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek

Pajak (NJOP) Reklame.

(7) Penggantian visual reklame yang belum habis masa pajaknya, dikenakan pajak sebagai objek reklame baru.

Bagian…

- 7 -

Bagian Kedua Tarif Pajak

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Tata cara penghitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut : a. rumus menghitung besarnya Pajak Reklame adalah :

tarif x Nilai Sewa. b. cara menghitung Nilai Sewa adalah :

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame + Nilai Strategis.

c. khusus untuk reklame Non Board (reklame insidental) diperhitungkan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame tanpa dengan mempertimbangkan

Nilai Strategis. d. perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) berdasarkan

komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator :

1. biaya pembuatan/konstruksi; 2. biaya pemeliharaan; 3. lama pemasangan;

4. jenis reklame. e. perhitungan Nilai Strategis berdasarkan besarnya bobot dan skor dari nilai

strategis reklame dengan indikator : 1. lokasi; 2. kelas jalan;

3. sudut pandang; 4. ketinggian;

5. luas reklame. f. cara menghitung Nilai Strategis dibedakan menjadi 2 (dua) :

1. di dalam prasarana kota (tanah negara) adalah Nilai Titik x Harga Dasar

yang diperhitungkan dari 50% (lima puluh persen) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada saat membayar pajak;

2. di luar prasarana kota (tanah pribadi) adalah Nilai Titik x Harga Dasar

yang diperhitungkan dari 35% (tiga puluh lima persen) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada saat membayar pajak.

g. yang dimaksud Nilai Titik adalah hasil penjumlahan dari perkalian bobot dengan skor.

h. yang dimaksud harga dasar adalah besarnya tarif nilai strategis pertitik

Pasal 9

(1) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di dalam prasarana kota (tanah

Negara) adalah 100% (seratus persen) x Nilai Strategis.

(2) Cara…

- 8 -

(2) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame insidental adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pokok (bahan baku+biaya pemasangan) +

2% (dua persen) biaya pemeliharaan + lama pemasangan + jenis reklame.

(3) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di luar prasarana kota (tanah pribadi) adalah : a. dengan luas reklame sampai dengan 4 (empat) meter persegi sebesar

60% (enam puluh persen) x nilai strategis; b. dengan luas reklame sampai dengan 4 (empat) meter persegi sampai

dengan 10 (sepuluh) meter persegi sebesar 80% (delapan puluh persen) x

nilai strategis; c. dengan luas reklame lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi sampai

dengan 50 (lima puluh) meter persegi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) x nilai strategis;

d. dengan luas reklame lebih dari 50 (lima puluh) meter persegi sebesar

200% (dua ratus persen) x nilai strategis.

(4) Cara menghitung pajak videotron dan megatron adalah Nilai Sewa (NJOP Reklame+Nilai Strategis) x tarif 25% (dua puluh lima persen).

(5) Komponen Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame videotron dan megatron sebagaimana dimasud pada ayat (4) adalah : a. biaya pembuatan; dan

b. biaya pemeliharaan pertahun.

(6) Biaya pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah biaya konstruksi ditambah dengan biaya mechanical electrical (ME).

(7) Biaya pemeliharaan pertahun sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b adalah 2% (dua persen) dikalikan biaya pembuatan.

(8) Apabila dalam tayangan reklame menampilkan rokok, perhitungan ditambah 20% (dua puluh persen) dari nilai pajak.

Pasal 10

(1) Komponen perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Daftar penetapan nilai strategis mencakup lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian, luas reklame serta bobot dan nilai dari masing-masing faktor untuk reklame board sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Contoh perhitungan pajak reklame videotron sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB…

- 9 -

BAB IV MASA, TAHUN DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

(1) Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain

paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemasangan reklame.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 13

(1) Kepala Dinas menerbitkan SKPD pada saat diajukan permohonan dari

penyelenggara reklame yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. tahun pajak; b. identifikasi objek dan subjek pajak;

c. kode rekening; d. ketetapan pajak ; dan e. tanda tangan pejabat yang ditunjuk.

(3) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Kepala Dinas menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan

SKPD.

(2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Walikota.

(4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) Bukti pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diregister oleh Dinas.

(6) Format…

- 10 -

(6) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

(1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pengurangan dan/atau

keringanan kepada Wajib Pajak.

(2) Pengurangan dan/atau keringanan berupa penundaan pembayaran pajak

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(3) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. surat permohonan pengurangan dan/atau keringanan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan disertai alasannya;

b. fotocopy KTP; dan c. SKPD.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada

Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak

ditambah dengan denda administrasi. (3) SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 17

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

BAB…

- 11 -

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 18

(1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya.

(2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD.

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Pasal 19

(1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan; b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut

pengajuan keberatan tersebut; atau

c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.

(2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, permohonan memperoleh

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan

alasan yang mendukung permohonannya; c. permohonan harus disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk tidak

melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya

SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya;

d. melampirkan dokumen : 1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;

2. SKPD; e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

Pasal…

- 12 -

Pasal 20

(1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan

keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 21

(1) Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Dinas mengenai

alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis atas

permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 22

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKPD.

(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak

dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh

Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak

yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(4) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak

berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Walikota.

(6) Walikota menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB…

- 13 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SURAKARTA

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 59

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Tahun bulan Minggu Bersinar tdk bersinar

Bhn Baku Biaya Psng HP Th Bl Mg HP X 365 (HPX365)/12 (HPX365)/52 2 X hp 1 x hp Bersinar tidak bersinar Bersinar tidak bersinar Bersinar tidak bersinar

16.500,00 17.500,00 34.000,00

indikator 0,35 11.900,00 100.000

11.900,00 680,00 56,67 13,08 4.343.500,00 361.958,33 83.528,85 23.800,00 11.900 4.379.880,00 4.367.980,00 397.715,00 385.815,00 119.241,92 107.328,85 per Meter / minggu

5.000,00 5.000,00 10.000,00

indikator 0,35 3.500,00 30.000

3.500,00 200,00 16,67 3,85 1.277.500,00 106.458,33 24.567,31 7.000,00 3.500 1.288.200,00 1.284.700,00 116.975,00 113.475,00 35.071,15 31.567,31 per Meter minggu

5.000,00

indikator 0,35 1.750,00 600.000,00

1.750,00 100,00 8,33 1,92 638.750,00 53.229,17 12.283,65 3.500,00 1.750 644.100,00 642.350,00 58.487,50 56.737,50 17.535,58 15.783,65 per Meter /m/ th

indikator 0,35 7.000,00 2.500.000,00

20.000,00 7.000,00 400,00 33,33 7,69 2.555.000,00 212.916,67 49.134,62 14.000,00 7.000 2.576.400,00 2.569.400,00 233.950,00 226.950,00 70.142,31 63.134,62 per Meter tahun

300,00

indikator 0,35 105,00

105,00 6,00 0,50 0,12 38.325,00 3.193,75 737,02 210,00 105 38.646,00 38.541,00 3.509,25 3.404,25 1.052,13 947,02 per Muka 900,00

indikator 0,35 2.100,00

6.000,00 2.100,00 120,00 10,00 2,31 766.500,00 63.875,00 14.740,38 4.200,00 2.100 772.920,00 770.820,00 70.185,00 68.085,00 21.042,69 18.940,38 per Meter 60.000,00

/ bulan

REKLAME VIDEOTRON

Nilai NJOP Reklame dihitung berdasarkan : WALIKOTA SURAKARTA

NJOP Reklame = Biaya Pembuatan + Biaya Pemeliharaan Pertahun

Biaya Pembuatan = Biaya Konstruksi + Biaya Mecanical Elektrical ( ME ) Cap & ttd

Biaya Pemeliharaan Pertahun = 2% dari Biaya Pembuatan

FX. HADI RUDYATMO

Perhitungan Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa

Nilai Sewa = NJOP Reklame + Nilai Strategis

- NJOP Reklame terdiri dari :- Biaya pembuatan

- Biaya Pemeliharan

- Lama Pemasangan

- Jenis Reklame

- Nilai Strategis terdiri dari :- Lokasi

- Kelas Jalan

- Sudut Pandang

- Ketinggian

- Luas

KETERANGAN

hasil pembulatanBiaya PembuatanBiaya Pemeliharaan Lama Pemasangan Jenis Reklame

MMT

3 SENG

Bulan

PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO JENIS

INDIKATOR NJOP REKLAME

KET

2 KAIN

NJOP REKLAME

2 % per tahun Tahun Minggu

1

6 Balon

4 STIKER

5 SELEBARAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DAFTAR PENETAPAN NILAI STRATEGIS MENCAKUP LOKASI, KELAS JALAN, SUDUT PANDANG, KETINGGIAN, LUAS REKLAME SERTA BOBOT DAN NILAI DARI MASING-MASING FAKTOR UNTUK REKLAME BOARD

NO BOBOT

LOKASI KELAS JALAN SUDUT PANDANG KETINGGIAN LUAS REKLAME

15% 25% 15% 20% 25%

SCORE SCORE SCORE SCORE SCORE

1.

Pariwisata Budaya dan Olah Raga

10

Protokol

10

5

10

> 20

10

71 – 75

10 2. Perdagangan / perniagaan 9 Ekonomi 7 4 8 10 – 19 8 61 – 70 9 3. Perkantoran 8 Lingkungan 4 3 6 6 – 9 6 51 – 60 8 4. Pendidikan 7 2 4 < 5 5 41 – 50 7 5. Fasilitas Sosial 6 1 2 31 – 40 6 6. Fasilitas Transportasi 5 21 – 30 5 7. Pergudangan 4 16 – 20 4 8. Industri 3 11 – 15 3 9. Jasa / Industri Pariwisata 2 6 – 10 2 10. Perumahan 1 0 - 5

1

Score :

WALIKOTA SURAKARTA 1 – 4 Kurang prospektif 5 – 7 Prospektif Cap & ttd 8 – 10 Sangat Prospektif

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

->

Lokasi :

Kelas Jalan :

Sudut Pandang :

Ketinggian :

Luas Reklame :

-> Nilai Titik Videotron

a. Lokasi : 15% x 10 = 1,5

b. Kelas Jalan : 25% x 10 = 2,5

c. Sudut Pandang : 15% x 2 = 0,3

d. Ketinggian : 20% x 8 = 1,6

e. Luas Reklame : 25% x 6 = 1,5

= 7,4

Nilai Strategis =

7,4 x 1.026.240,00 = 7.594.176,00

->

= Rp330.000.000,00

= Rp705.239.279,40

= Rp1.035.239.279,40

2% x Rp1.035.239.279,40 = Rp20.704.785,59

= Rp1.055.944.064,99

-> Perhitungan

Pajak = 25% x ( NJOP Videotron + Nilai Strategis )

Pajak = 25% x Rp1.055.944.064,99 = Rp263.986.016,25

Rokok = 20% x Pajak = 20% x Rp263.986.016,25 = Rp52.797.203,25

= Rp316.783.219,50

UJB = 25% x Rp316.783.219,50 = Rp79.195.804,87

= Rp395.979.024,37

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

- Biaya Pemeliharaan = 2% x ( Konstruksi + ME )

NJOP VIDEOTRON

7,4 x Harga Dasar Tanah ( NJOP )

NJOP = Biaya Konstruksi + ME

NJOP Reklame Videotron

- Biaya Konstruksi ( RAB ) ……………………

- Biaya ME …………………………………..

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME VIDEOTRON

Nilai strategis = Nilai Titik x Harga Dasar

Nilai Titik Berdasarkan Daftar Penetapan Nilai Strategis

Kawasan pariwisata budaya dan olah raga

Protokol

1 ( satu )

8 M

4m x 8m = 32m

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET

Jl. Jend. Sudirman Nomor 2

Surakarta

Telp. 648089

S K P D

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PERIODE PAJAK

TAHUN : ………….

No. Kohir :

………………

Nomor :

NAMA

ALAMAT

NPWPD

:

:

:

Tangga Jatuh Tempo : ………………………………

No. Kode Rekening Jenis Pajak Daerah J u m l a h

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Dengan huruf :

P E R H A T I A N :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP,

PBKP, BANK).

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari

setelah SKPD diterima dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per

bulan.

Surakarta, ……………………….

An. Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kepala Bidang Penetapan

( ……………………………………….. )

NIP.

Penyetor

( ………………………………… )

Diterima oleh,

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal :

Tanda Tangan :

Nama Terang :

Ruang untuk Teraan

Kas Reg./Tanda Tangan Petugas Penerima

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

: ………………………….

Tahun Pajak : ………………………….

1 Nama Wajib Pajak : ………………………………………………………………………………………..

2 Nama Objek / Usaha : ………………………………………………………………………………………..

3 Alamat : ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

4 NPWPD :

5 Jenis Pajak : ………………………………………………………………………………………..

6 Kode Rekening :

7 Setoran Untuk :

Masa : ……………………………………………

SKPDKB : No. : ……………………………….

SKPDKBT : No. : ……………………………….

………………………. : No. : ……………………………….

8 Jumlah pajak yang harus dibayar :

Tunai / Cek / BG *) : ………………………………..

Pembayaran Pajak : Rp. …………………

Sanksi Administrasi/Bunga : Rp. …………………

Jumlah : Rp. …………………

Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Cap & ttd

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Lembar

1. untuk Wajib Pajak

Nama/Cap/Stempel

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 642020 (474), 648089

Fax (0271) 666991 Surakarta

Kas Register

Tanda tangan petugas penerima

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

( SSPD )

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENDAPATAN,

KOTA SURAKARTA

PENGELOLAAN KEUANAGN DAN ASET

Masa pajak

2. untuk Bend Penerima

3. untuk DPPKA

WALIKOTA SURAKARTA

FX. HADI RUDYATMO

Penyetor,

(…………………………………………..)

Surakarta,…………………………………..