tentang pembenti]kan susi]nan organisasi dan tata
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KOTA BAI\DA ACEHTAHTJN 2OOO
Nomor 2C Seri D Nomor 9
PERATI'RAN DAERAII KOTA BANDA ACEHNOMOR 8 TAIIUN 2OOO
TENTANG
PEMBENTI]KAN SUSI]NAN ORGANISASI DAN TATA KERJAKECAMATAI\ tsANDA RAYA, KECAMATAN JAYA BARU,
KECAMATAN ULEE KAR.ENG, KECAMATAN KUIARAJA DA}I KECAMATAN LUENG BATA
BISI,{ILLAHIRRAHMAIIIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAIIU WATA'ALA
WALIKOTA BANDA ACEH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaranpelaksanaan tugas-tugas Aparatur Pemerintah dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang pemerintahan, pembangrman maupunpembinaan masya$kat dan sesuai denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan,maka perlu membentuk Kecamatan Banda Ray4Kecamatan Jaya Ba , Kecamatal UIee Kareng,Kecamatan Kuta Raj4 dan Kecarnatan Lueng Bata
281
yang selama inj berstatus sebagai KecamatanPembantu;
b. bahwa untuk maksud tenebut perlu diatur dengansuafu Peraturan DaeraL,
Mcngingat : 1. Undang-undang Darxml Nomor 8 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kotaBesar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumateraUtara (Lembarar Negad Tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (ImbaraD Negara Talrun1999 Nomor 60, Tambahan Lcmbaran NegaraNomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Daerah (I-embaran Negara Talrun 1999 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UDdang-uldang Nomor 8 TahunI 974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturar Pemerintah Nomor 5 tahun 19E3 tentangPerubahan Batas Wilayal Kotarnadya DaerahTingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Taiun1983 Nomor 5, Tambahan Imbaran NegamNomor 324?);
6- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun I9t8 tentangKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(I-embaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentangPenyelenggaraar Otonomi Daenh dengan TitikBerat Pada Daerah Tingkat II;
8 Keputusan Presiden Republik lndonsia Nomor zl4Tahun 1999 tenta-ng Teknik Pen),usunan Peraturan
282
Perundang-Undangan dan Bentuk RancanganUndorg-utdang- Rancangan peraiuialt pemeriniah,dan Rancangan Keputusan presiden (Lemba€nNegara Tahun 1999 Nomoi 70);
9. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor l3g_210tanggal 3 Maret 1982 tentang Tata CamPembentrkan Kecamatan dan perwakilanKecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Neged Nomor g3 Tahun1984 tentang Orgaiisasi dan Tata Kerja SekretariatWilayal Kecamatan;
I l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4g Tahun1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata KeriaPemeaintah Kecanatan:
12. Keputusan Mentei Dalam Negeri Nomor 20 Tahun1997 tentang Penetapan pola Organisasi pemerintahKecamatan Seluruh Indonesia;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Tahun2000 tentang Pedoman Pembentuka-n Kecamatan;
14. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Istimewa AcehNomor 3 Tahun 1996 tentang penegasan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Acehdan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar;
15. Keputusan Gubemu Propinsi Istimewa AcehNomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukanWilayal Kerja Kecamatan pembantu pada DaerahKabupaten Aceh Besar, Aceh Selatan dan DaerahKota Banda Aceh Dalam Propinsi Istimewa Aceh;
Dengan PcrsetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH,
283
MEMI-ITUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAE KOTA BANDA ACEHTENTANG PEMBENTUKAN SUSUNANORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMA-TAN BANDA RAYA, KECAMATAN JAYABARU, KECAMATAN ULEE KARENG,KECAMATAN KUTA RAJA DAN KECAMATANLITENG BATA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kota Banda Aceh;b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
Perangkat DaeEh Otonom yang lain sebagai BadanEksekutif Daerah Kota Banda Aceh;
c. Walikola adalah Walikota Banda Aceh;d. Kecamatan adalah Wilayah Keda Camat sebagai
Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;e. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat
Daerah Kota di Tingkat Kecanatan;f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai
Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur danmengurus K€pentrnberdasarkan asal-usuyang diakui dalam sdan berada di Daerah
I
i28,1
h Kawasan Perkotaan adalah ka*rasan yangmempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengansusunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukimanperkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasaPemerintahan, pelayanan Sosial, dan kegiatalekonomi.
BAB IIPEMBENTIJKAN
Pasal2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KecamatanBarda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatafl UleeKareng, Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan LuengBata.
BagirD PcrtamaKecamatan Banda Raya
Pssal 3
Kecamatan Banda Raya yang Pusat Pemeriniahanatau Ibukota Kecamatannya berkedudukan di DesaLhong Raya.Wilayah Ke4a Kecamatan Banda Raya meliputi :a Desa Lhong Raya;b. Desa Lampeuot;c. Desa Mibo;d. Desa Lam Ara;e. Desa Lhong Cut;f- Desa Peunyeumt;B. Desa Geuceu Kayee Jato;
( l )
(2)
2E5
h. Desa Geuceu Iniem;i. Desa Geuceu Komplek;j. Desa Lamlagang.
,/{3t Wilavah Keria Kecamatan Banda Raya- sebujuiIrralu dimalsud dalarn ayat t2) semula
merupakan bagian dari Wilayal KecamatanMeuraxa.
(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Banda Rayasebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), maka luasKecamatan Meumxa dikurangi dengan wilayahKecamatan Banda Raya.
Brgian KeduaKccamatan JaYa Baru
Pasal 4
(1) Kecamaian Jaya Baru yang Pusat Pemerintahanatau Ibukota Kecamatannya berkedudukan di DesaLampoh Daya.
(2) Wilayah Kerja Kecamatan Jaya Baru meliputi :a. Desa Lanpoh Daya;b. Desa Emperom;c- Desa l,amjarnee;d. Desa Bitai;e. Desa Lamteumen Barat;f. Desa l-amteumen Timur;g. Desa UIee Pata;h. Desa Geuceu Meunara;i. Kelurahan Punge Blang Cut.
(3) Wilayah Keda Kecamatan Jaya Baru sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) semula meruPakan bagiardari wilayah Kecamatan Meuraxa
286 g
( l )
Q)
(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Jaya Barusebagaimana dimalisud dalam ayat (1), maka luasKecamatan Meuaxa dikuangi dengan KecamatanJaya Baru.
Bngian KetigrKecamatan Ulee Ksrcng
Pasal 5
Kecamatan Ulee Kareng yang Pusat Pemerintahanatau Ibukota Kecamatannya berkedudukan di DesaCeurih.Wilayah Kerj a Kecamatan Ulee Kareng neliputi :a. Desa Ceurih;b. Desa Lamteh;c. Desa Lambhuk;d. Desa Ihe;e. Desa Pango Deah;I Desa Pango Raya;g. Desa Lamglumpang;h. Desa Ie MaseD Ulee Kareng;i. Desa Doy.Wilayah Kerja Kecarratan Ulee Kareng sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) semula merupakanbagian dari Wilayah Kecamatan Syiah Kuala.Dengan dibentuknya Kecamatan Ule€ Karengs€bagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka luaswilayah Kecamatan Syiah Kuala dikuangi denganKecamatan Ulee Kareng.
(3)
(4)
28'1
Brgian KccmpatKccamatan Kuta Raja
Pasal 6 ,r/
(1) Kecamatan Kuta Raja yang Pusat Pemerintahanaiau lbukota Kecamatan be.kedudukan diKelurahan Keudah.
(2) Wilayah Kerja Kecamat?rn Kuta Raja meliputi :a Kelurahan Keudah;b. Kelurahan PeulanggahaD;c. Desa Gampong Jawa;d Desa Gampong Pande;e Kelufthan Merduati;f. Kelurahan Lampaseh Kota.
(3) Wilayah Kerja Kecamatan Kuta Raja sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) semula merupakan bagiandai Wilayah Kecamatan Kuta Alam, KecamatanBaitunahman dan wilayah keda KecamatanMeuraxa
(4) Dengan dibentuknya Kecanatan Kuta Rajasebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka luaswilayal Kecamatan Kuta Alam, KecamaLanBaiturrahman dan Kecamatar Meuraxa dikuratgidengan Kecamatan Kuta Raja.
Bagian KelimaKccamat'an Lueng Bsta
Pasal 7
(l) Kecamatan Lueng Bata yang Pusat Pemedntahanatau Ibukota Kecamatannya berkedudukan di DesaLueng Bata
288
(2) Wilal'alr Kerja Kecamatan Lueng Bata meliputi :a. Desa Lueng Bata;b. Desa Cot Mesjid;c Desa Panteriek;d. Desa Blzng Cut;e. Desa Lamseupeung;f. Desa Batoh;g. Desa Suka Damai;h. Desa Lamdom;i. Desa Lampaloh.
(3) Wilayah kerja Kecamatan Lueng Bata sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) semula merupakan bagiandad Wilayah Kecamatan Baiturrahman.
(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Lueng Batasebagaimana dimaksud dalam ayat (1)' maka luaswilayah Kecamatan Baiturahman dikurangidengan Kecamatan Lueng Bala.
BAB IIIBATAS WILAYAH
Pasal 8
Batas Wilayal Kecamatan-kecamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2)'
Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)
dituangkan pada LamPiran I, II, m, lV dan V dalam
bentuk Peta yaig merupakan bagian tidak te+isahkandari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
Pembentukan, penghapusan atau penggabungan dan
perubahan nama dan Batas Desa atau Kelumhan dalam
289
Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalamPeraturan Daerah ini sepanjang tidat mengakibatkanperubahan Batas Wilayah Kecamatan, ditetapkandengan Keputusan Walikota sesuai dengan KetentuanPeratuan Perundang-undangan yang berlaku
BAB IVORGANISASI
Bagirn PcrtamaSusunan Organisasi
Pasal 10
(1) Susunan Organisasi Pemeintah Kecamatan terdirida.i :a. Camat;b. Sekeiariat;c. Seksi Pemerintahan;d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa atau
Kelurahan;e. Kelompok Jabatan Fungsiorlal.
(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatar sebagaimanatercarflIm dalam Lampiran VI yang merupakanbagian yang tidak terpisal*an dad PeratumnDaerah ini.
290
BagiaD KeduaKcdudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf ICamat
Pasal 11
Camat adalah Kepala Keca-rnatan yang diangkat danbertanggung j awab kepada Walikota.
Prsal l2
Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan daD pembinaan kehidupankemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan.
Pasal 13
Untuk menyelenggatakan tugas sebagaimana tersebutpada Pasal I 1, Canat mempunyai firngsi :a. penyelenggaraan tugas-tugss Pemerintahan umum
dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politikdala,rr Negeri;
b. pembinaan Pemerintalar Desa atau Kelurahan danka\rr'asan Perkotaan;
c. pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah;d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan
p€rekonomian, produksi dan distribusi sertapembinaan sosial;
e. penyusunan program, pembinaan administrasi,ketatausahaan dan rumah tangga.
291
P^r^grrf 2Sekretaritt
Pasal 14
(1) Sekretariat adalah unsu. staf.(2) Seketariat dipimpin oleh seorang Seketaris,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaCamat
Pasal 15
Sekelariat mempunyai tugas melakukan pembinaanadministrasi dar memberikal pelayanan tekrxsadministratif kepada seluruh satuan organisasiPemerintah Kecanatan-
Pasal 16
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebutpada Pasal 15. Sekrerarjal mempunyai fi[gsi :a- pen)'usuD rencana, pengendalian dan mengevaluasi
pelaksanaannya ;b. urusan administBsi keuangan;c, urusan lata usaha. admjnistrasi kepegawaian.
perlengkapan dan ruma]l tangga.
Pasal 17
(1) Sekretariat terdiri dari :a, Urusan Perencanaan;b. Urusan Umum,
(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (l) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan
292
( l )
(2)
Pasal 18
Urusa[ Perencanaan mempunyai tugas helakukanperryusunan rencana, pengendalian dan evaluasipelaksanaannya seftapenlmsunan lapor:tn.Urusan Umum mempunyai tugas melakukanurusan Ketatausahaan, Kearsipan, Kepegawarzm,Keuaflgarr, Perlengkapan dan Rumah tangga.
Paragraf 3Seksi Pemerintahan
Pasal 19
(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pcraKsruu
- Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraanpemerinrahan.
(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorarg KepalaSeksi, beEda dibau?h dan bertanggrug jawabkepada Camat.
Pasal 20
Seksi Pemerintahan mempunyai hrgas melakukanurusan pemerintahan urnum dmr pemerintahan Desaatau Kelurahan, serta Ketentaman dan Ketertiban.
Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebutpada Pasal20, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :a penyelenggaraan Pemerinlahan Umum dan
pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelumhan;b. pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
293
(r)
(2)
( t )
pembinaan Ket€Dtraman dan Ketertiban Wilayahserta pembinaan satuan Polisi Pamong Praja-
Pasal 22
Seksi PemerintahaD terdiri dari :a. Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa atau
Kelurahan ;b. Subseksi Kependudukan;c. Subseksi Ketentraman dan Ketetibai.Subseksi-subseksi lersebut pada ayal ( l) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi,berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Seksi Pemerintahan.
P^sal 23 J
Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa atauKelumhan mempunyai tugas menyiapkan bahanpembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umumdan Pemedntahan Desa atau Kelurahan, pemblnaankeagEriaan, pembinaan ideologi negara, kesatuanbangsa, organisasi sosial politik urusan pemilihanumrun, pernbinaan organisasi kemasyarakatan danlembaga kemasyarakatan lainnya.Subseksi Kependudukan mempunyai tugasmenyiapkan bahan pembinaan adminisfasikependudukan. catatan sipil dan transmigrasi.Subseksi kerentranan dan k€teniban mempunyaitugas menyiapkal bahan pembinaan ketentradandan keteniban serta Pembinaa.n Satuan PolisiPamong Praja.
(2)
(3)
294
Paragraf 4Seksi Pcmbangunan Masyarakat
Desa atsu Kelurahan.
Passl 24
(l) S€ksi Pembangunan Masyarakat Desa atauKelurahan adalah unsu pelaksana Kecamatan dibidang pembangunan Masyarakat Desa atauKelumhan.
(2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa atauKelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,berada dibawah dan bertaDggung jawab kepadaCanrat,
Pasnl 25
Seksi Pembangunan Masyamkat Desa atau Kelurahanmempunyai fugas melakukan perencanaan danpelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum,perekonomian, poduksi dan distrihusi se(akesejahteraan sosial.
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebutpada Pasal 25, Seksi Pembangunan Masyamkat Desaatau Kelurahan mempunyai fungsi :a pen)'usunarl program dan pembinaan pembangunan
sarana dan Prasarana dan pelayanal umum;b penyusunan program dan pembinaan ilalam rangka
meningkatkan pertambahan perekonomian, produksidan distribusi;
c penFsunan progran dan pembinaan kesejahteraansosial.
295
Pasal 27
(1) Seksi Pembangunan MasyarakatKelurahan terdiri dari :a. Subseksi Sarana prasarana dan
Umum;b-Subseksi Perekonomian,
Dist ibusi;
Desa atau
Pelayanan
Produksi dan
c. Subseksi Kesejahteraan Sosial dan LilgkunganHidup.
Kelurahan.
Pasrl 28
(l) Subseksi Saran4 prasarana, dan pelayanan Umun
penJrusunan program, pembinaan kesehatan.pendidikan, keluarga berenc€na, keagarnaan, sosialdan.
.budaya, bantuan dan pelayznan sosial.pembrnaan generasi muda dan kewanitaan sertapembinaan pelestarjan lingkungan hidup.
296
Paragraf 5Kelor!pok Jabatan FungsioDal
Pasal 29
Kelompok Jabatan Fungsional rnempunyai tugasmelaksanakar sebagian tugas dan fungsi Camat sesuaidengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 30
(l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlahtenaga dalam jenjang jabatan ilngsional yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keahliatury?.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpinoleh seorang tenaga Iungsional senior yangditunjuk olch Canat, dan bertanggung jawabkepada Camat.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (l),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
(4) Jenis dan jenjang Jabatan FuDgsional tersebut padaayat (l), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VTATA KERJA
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugasny4 Camat, Seketaris, paraKepala Seksi, para Kepala Ulusan, para KepalaSubseksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
297
menerapkan pdnsip koordinasi, integrasi dansingkonisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuaidengar tugas pokok masing-masing.
Prsal 32
Seliap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawaian masing-masing dan bild terjadi penyimpanganagar mengambil langkah-langkai yang diperlukansesuai dengan peratuGn yang berlaku
Pasal 33
Setiap pimpinan satuan otganisasi dalam lingkunganPemerinlah Kecamalan benanggung jawab memimpindan mengkoordinasikan bawalainya maslng-masing.memberikan bimbingan daa petunjuk bagi pelaksanaantugas bawahan.
Pesal 34
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawabkepada atasan masing-masing serta me[yampaikanlaporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VIKETENTUAN PERALIHAN
(1) Semua Peraturan Daemh dan Keputusan Walikotayang berlaku bagi Desa atau Kelurahan yangsebelum berlakunya Peraturan Daemh ini termasuk
298
dalam wilayah Kecamatan Meu.axa, BaitunahmaqKuta Alam dan Syiah Kuala sesudah berlakunyaPeraturan Daemt ini tetap berlaku bagi Desa atauKelurahan dimaksud sepanjang tidak bertentangandenganjiwa Pemturan Dae.ah ini.
(2) Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotasebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dapat diubahatau dicabut dengan Pemturan Daerah Kota BandaAceh
(3) Masalah-masalah yang menyangkut bidangkepegawaian, keuangan, peralatan, kependudukan,penghasilan daerah, dmr lain-laimya yang timbulsebagai akibat perubahan batas wilayahsebagain'nna dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan
, Daerah ini diselcsaikai oleh Walikota.
BAB \'IIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daemh ini, semuaketenhran yang mengatur batas-batas wilayahKecamatan sepanjang tidak bertcntangan denganPeraturan Daeralt ini dinyata-kan tetap berlaku.
Pasal 37
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daemh ini,akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
299
Pasal 38
Peraturan Daerah ini mr ai be.laku pada tanggaldiundangkan-Agar setiap orang mengetahuinya_ memerintahkanpenguldatgan Peraturan Daemh ini denganpetempatannya dalam Lembaran Daerah Kota BandaAceh.
Disahkan di Banda Acchpada tanggal 23 Aeustus 2000 M
23 Jumadil Awal 1421 H
WALIKOTA BANDA ACEIII
Cap/Dto
ZULKARNAINDiundangkan di Bandr Ac€hpada tanggal 23 Asustus 2000 M
23 Jumadil Awal 1421 H
Sekretaris Daemh KotaBands Aceh,
DTS.IDRUS IIAYATPEMBINA TK. INrP. 010077380
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHI'N 2OOONOMOR 20, SERI D NOMOR 9.
300
301
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAEITAH KOTA BANDA ACEHNOMOR 8 TAHI,IN 2()OO
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA ITERJAKECAMATAN BADA RAYA, KECAMATAN JAYA BARU,
KECAMATAN ULEE KARENG, KECAMATAN KIJTARAJA DAN KECAMATAN LUENG BATA
PENJELASAN UMUM
a Bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintalfpelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secaraberdaya gtma dan berhasil guna khususnya masyarakatkelurahan/pedesaan dipandang perlu membentuk KecamatallBanda Raya, Kecamatzn Jaya Barq Kecamatan UIee Kareng,Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Lueng Bata yang selamaini berstatus sebagai Kecamatan Pembantu dan merupakaipemekaran dari empat Kecamatan yang sudah ada yaituKecamatal Meura,\4 Kecamatan Syiah Kuala, Kecamata[ KutaAlam dan Kecamatan Baitunahman.Mengingat kompleksitasnya permasalahan yang b€rkembangdalam masyarakat sesuai dengan perkembangan situasi sekarangini, maka sudah sewajamya apabila Apamtur Pemerinta}l untuklebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dalambidang pemerintahan, pembangunan maupuD p€mbinaankemasyarakatan,Pemekaran Kecamatan dalam wilayah kerja Pemeintah KotaBanda Aceh ini bertujuan untuk memberikan perhatiar lebih
302
kepada rnasyarakat agar menyenhih segenap lapisan masyarakatI-_g p4iry bawah sekalipun terutama masyarakatPedesaan {Kelurahan.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal ICukujelas.
Pasal 2Penyebutan uutan pembentukan Kecamatan dalam pasal initidak berdasarkan atas pertimbargan dominasi.
Pasal 3Ayat (l)
Cukup jelasAyat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Wilayah Kerja Kecamatan Banda Raya semulamerupatan bagian dari Wilayah Kerja KecamatanMeura,\4 dengan dibentuknya Kecamatan Banda Ra}?maka sebagian Desa,/Kelulahan yang semula masukdalam wilayah Kecamakn Meura\a beralih kedalamWilayah Kecarnatan Banda Raya_
Ayat (4)Cukup jelas
( l )Cukup jelas-
Q)Cukupjelas
Ayat (3)Wilayah Kerja Kecamatan Jaya Batu semulamerupakan bagian dari wilayah Kecamatan Meumxa,
Pasal 4Ayat
Ayat
303
V ayat
Pasal 5Ayat
Ayat
Ayat
dengan dibentuknya Kecamatan Jaya Baru malasebagian Desa/Kelurahan yang semula masuk dalam\{ilayah Keda Kecamatan Meuraxa beralih kedalamwilayah Kecamatan Banda Raya.
(4)Cukup jelas.
( l )Cukupjelas
(2)Cukupjelas
(3)Wilayah Kerja Kecamata[ Ulee Kareng semulamerupalan bagian dari wilayah Kerja KecamatanSyiah Kuala, dengan dibentutnya Kecamatan UleeKareng maka sebagian Desa,4(elurahan yang semulamasuk dalarn wilayah Kecamatan Syiah Kuala beralihkedalam wilayah Kecamaran Ulee Kareng.
(4)Cukup jelas-
( l )Pasal 6
AyatCuJ<upjelas.
Ayat Q)Cukup jelas.
Ayat (3)Wilaya-h Kerja Kecamatan Kuta Raja semulamerupakan bagian dari wilayal kerja Kecamatan KutaAlam yang meliputi Kelurahan Keudah, KelurahalPeulanggahan, Desa Gampong Jawa, Desa GampongPande, dan wilayah kerja Kecamatan Baiturahmaryang meliputi Kelurahan Merduati serta wilayah ke{aKecamatan Meuraxa yang meljputi kelurahan
304
Pasal 7Ayat
Ayat
Ayat
Lampaseh Kota. Detrga[ dibentuknya KecamatanKuta Raja maka sebagian Desa /Kelurahan yangsemula masuk dalam wila)"h Kecamatan Kuta Alam,Kecamatan Baiturrahman dal Kecamatan Meumxaberalih kedalam wilayah Kecamatan Kuta Raja.
Ayat (4)Cukup jelas.
o)Cukup jelas.
(2)Cukup jelas.
(3)Wila,.ah Kerja Kecamataar Lueng Bata semulamelupakan bagian dari wilayah Keda KecamatanBaitumlmarL dengan dibentutnla Kecamatan LuengBata maka sebagian Desa4Gluahan yang semulamasuk dalam wilayah Kecamatan Baifitrmhmanberalih kedalam wilayah Kecamatan Lueng Bata
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 8Cukup jelas.
Pasal 9Dalam hal pembentukan, penghapusan dan penggabungandan perubahan na.rna darl batas Desa,4(elumhan, apabila tidakmengakibatkan berubalnya batas wilayah kecamata.n'kecamatan yang dibenhik dengan Peraturan Daerah ini akandiatur tersendiri dengan Keputusan Walikota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undan gan yang berlaku.
Pasal 10 s/d 38Cukup jelas.
305
:,Jrt.{
tD-o
m
m-rt!n la
i t
!'^"
i>t<--t
"aii,
l .
z
!$
N.oMf$l i$Bi i f f i l , , i l , , r l r r t t r i r lLt t , . Ii ir i
ilt l
;g!i l ! " ; i if ;
dJ"er-- .eN: !=
FFFFFFflflflF I
- . : "1
L' PIRAN I I :KO1'A BANDA AC!]{NOj{OR 8 TAIjIJN 2OOOTA.IIGGAL 24 A6UrrrJS 2OOO
PETA KECAMATAN JAYA BARU
KAEUPATEN ACEH BESAR
r , r{
1 oosr Lampoh Dayo
3 D6. c4e M4ntia
9 Kduahan Pl ige pang Cul
I @_l**'*"**
- -..1 "^'^""oro
I ]*r^s***,* ffi ".^*",o^* ffifig,._",",*"tndl4J4t sqa*.It,.rjffi;3^"'". i i '
=-:] l0** IERUMA rA!
I.,""i'rt>;qh" !-, 1.
PETA KECAI\,4A'TAN ULEE I(ABENG
LAMPIRAI III:-r|/aii(
P-EMTUITAN D^!fu{r';:::i]XOTA BANDA ACEH
NOIIOR 8 TNJUN 2OOOTANGGA! Z AouStr./s 2000
'"\-$
t***w*-"*
El{itfit r'DD^r^E,r\^N
H;l!t!+l rau)db$u*,e
",iltt
KABUPATEN ACETI gESAF
r-l
nr+# |] o5 Dosa Pingo Oq!,6 tu3a PanooFaya7 D.sa laLn Cru/nparu
I
II
I
i
f$iii1lwffi
I
I
LAMPI RAN IV }BRATIJRAN DABMH KoIA BANDANO{OR 8 TAHUN 2OOOTANGGAL 24 AGI.ISTUS 2OOO
AC!H
PETA KECAI'ATAN KUTA RAJA
I's
Ir
' ifl *s.*"*-, ffi "*-'^"""''"
-. ilsuilscss{A
\i)
it
s
4l'
9
2 ogsa GEmpons Pa.ao
4 x€rur.h.n PeuEngqah.n
II
. .:;.v,r:r
@"E-**.*
II
t
LAMPIM vT PEIIATURANFDAIRAII KCNA
NOilcR 8 rArruN 2OOOTANGCAI, 24 AGUSTUS 2OOO.
ii l, I
-";:/:-:iPETA KECAIVIATAN LUENG BATA
dLANG cur/
1. Desa Lueng Bata2. Desa Cot Mesj id3 Desa Pante Riek4 Desa Blang Cut5 Desa Lamseupeung6 Desa Batoh
coT []tEsJtD
.,;-1u-\r,.
str*li l
ffiW