tentang penataan persebaran penduduk di … · sosialisasi peraturan menteri desa, pdt dan...
TRANSCRIPT
SOSIALISASI
PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
Jakarta, 17-18 April 2018
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
(PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI, Nomor:
11/2017)
1, RUANG
3, ORANG
2, BANGUNAN
DIMENSI PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
REGULASI PENDUKUNG PROGRAM
TRANSMIGRASI
BISNIS PROSES KEMENTERIAN, DITJEN
PKP2TRANS DAN DIREKTORAT
PERTURAN MENTERI DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2017
1
2
3
OUTLINE PAPARAN
REGULASI PENDUKUNG PROGRAM TRANSMIGRASI
1
LANDASAN HUKUM DAN TUGAS POKOK KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI
LANDASAN HUKUM:
• Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 ;
• Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
TUGAS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI:
• Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1) pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 2) pemberdayaan masyarakat desa, 3) percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan 4) transmigrasi.
5
Kementerian Desa PDTT
Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PPMD)
Ditjen Pembangunan Kawasaan Perdesaan
(PKP)
Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal
(PDT)
Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
(PDTu)
Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2TRANS)
Pembangunan Kawasan
Transmigrasi (PKTRANS)
Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan
Informasi
(Balilatfo)
Itjen Setjen
SOTK KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
(Permendesa No. 6 Tahun 2015)
Staf Ahli Menteri Bidang :
1. PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
2. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
3. PENGEMBANGAN WILAYAH
4. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
5. HUKUM
DITJEN. PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DIT.BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI
DIT. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DIT. PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI
DIT. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
SET. DITJEN
SOTK KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI (Permendes No. 6 Tahun 2015) SOTK KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI (Permendes No. 6 Tahun 2015)
8
Melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyiapan perpindahan, penyiapan
calon transmigran dan penduduk
setempat, pelayanan perpindahan,
serta penataan dan adaptasi
TUGAS
TUGAS DAN FUNGSI *) DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
a. Penyiapan perumusan kebijakan
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.
FUNGSI
*)Permen Desa, PDT dan Transmigrasi RI No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi
di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran
dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan
dan adaptasi;
UU SEKTOR UU SEKTOR
1. UU No. 5/1960
tentang Pokok-
pokok Agraria
2. UU No. 41/1999
tentang Kehutanan
3. UU NOMOR 6
TAHUN 2014
TENTANG DESA
3. UU No. 26/2007
tentang Penataan
Ruang
4. UU No. 52/2009
tentang
Kependudukan
5. dll
DALAM BINGKAI
UU No. 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU NO. 17/2007 TENTANG RPJPN 2005-2025
PP No 3 Tahun 2014
DENGAN BERBAGAI PERATURAN TURUNANNYA ( PEREMENDESA NO 11/2017), NAWACITA
UU 29/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 15/1997
TENTANG KETRANSMIGRASIAN
KETENTUAN REGULASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
BISNIS PROSES KEMENTERIAN, DITJEN, DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
2
Lo Kemendesa (PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2015)
PKP2TRANS
BISNIS PROSES LEVEL 1 (L1)
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
( SK DIREKTUR JENDERAL PKP2TRANS NOMOR: 83/2016 tentang PENETAPAN BISNIS PROSES LEVEL (LI)
PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
3
SISTIMATIKA PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
BAB ISI
I KETENTUAN UMUM
II PERSYARATAN (SEBAGAI TRANSMIGRAN DAN PENDUDUK DI KAWASAN
TRANSMIGRASI)
III TAHAPAN PELAKSANAAN PENDUDUK SETEMPAT DI KAWASAN
TRANSMIGRASI
IV PELAKSANAAN FASILITAS PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN
V PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN
VI PELAPORAN
VII PENDANAAN
VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
IX KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN PERSYARATAN TRANSMIGRAN DAN PENGECUALIANNYA
( AMANAN PSL 10 AYAT 5 UU NO 15 TAHUN 1997)
KETENTUAN SELEKSI ADMINISTRASI DAN TEKNIS
( AMANAH PSL 88 PP NO 3 TAHUN 2014)
KETENTUAN FASILITASI PERPINDAHAN DAN
PENEMPATAN TRANSMIGRAAN
(AMANAH PSL 93 , PP NOMOR 3 TAHUN 2014)
BAB I Ketentuan Umum
• Transmigrasi adalah Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan
kesejahteraan dan menetap di kawasan Transmigrasi;
• KAWASAN TRANSMIGRASI adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai
permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan
berupa WPT atau LPT;
• PERMUKIMAN TRANSMIGRASI adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari
satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha
transmigran.
Kawasan Transmigrasi
tipologi penduduk
tujuan
sasaran
Pindah
menetap
dibangun dengan program
tahun jamak
Kawasan Trans berkembang
menjadi Kawasan Perkotaan
Baru
Meningkatkan
kesejahteraan
Pasal 1 s.d 3 PERMEN 11 Th. 2017
Penduduk di Kawasan Transmigrasi (SP Pugar) yang dapat memperoleh perlakuan
sebagai Transmigran
1. Warga Negara Indonesia;
2. Berkeluarga (Surat Nikah dan Kartu Keluarga), kecuali tenaga kerja yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan meliputi tenaga kependidikan, tenaga paramedik, tenaga pembina keagamaan, ASN yang dialih-tugaskan, tenaga motivator dan sejenisnya ;
3. Berusia produktif antara :
• 19 tahun sampai dengan 49 tahun.
• Usia 48 tahun sampai 55 tahun untuk anggota TNI atau Polisi yang sudah memasuki masa purnabakti sesuai dengan yang tertera dalam KTP.
4. Berbadan sehat;
5. Memiliki semangat dan tekat kuat yang dinyatakan dgn Surat Pernyataan (Pakta integritas);
6. Memiliki Sertifikat Pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang;
7. Belum pernah bertransmigrasi ;
8. Lulus seleksi.
BAB II Persyaratan
Penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah
Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah
Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah
1. Memiliki KTP di permukiman setempat
2. Berkeluarga (Surat Nikah/ Surat Keterangan Perkawinan/ Pernyataan Tokoh Adat dan Agama setempat)
3. Sudah tinggal menetap paling singkat 2 Tahun (Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa)
Pasal 4 s.d 7 PERMEN 11 Th. 2017
Lanjutan...
a. Penataan Penduduk Setempat
(1) Keseimbangan jumlah penduduk dan kualitas
penduduk dengan daya dukung alam dan daya
tampung
(2) Menjamin penduduk setempat yang bertempat tinggal
di SP-Pugar
(3) Harmonisasi hubungan sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat.
b. Tahapan Pelaksanaan Penduduk Setempat;
(1) Verifikasi
(2) Penegasan hak atas bidang tanah
(3) Penunjukan tempat tinggal dan tanah
(4) Pelatihan
Lanjutan...
BAB III
Tahapan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat di
Kawasan Transmigrasi
c. Pelatihan
(1) Dilaksanakan untuk mewujudkan kompetensi
sesuai dengan standar yang ditetapkan;
(2) Materi diberikan sesuai dengan pola usaha
pokok yang dikembangkan pada SP yang
bersangkutan.
Pasal 8 s.d 19 PERMEN 11 Th. 2017
BAB IV
Pelaksanaan Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran
Pasal 20 s.d 72 PERMEN 11 Th.2017
Lanjutan...
Tujuan
Memenuhi kebutuhan SDM guna mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan Memberi kesempatan SDM untuk memperoleh aset tempat tinggal, tempat bekerja dan peluang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan
Mendukung terwujudnya harmonisasi hubungan sosial emonomi dan budaya seluruh penduduk di kawasan transmigrasi
6. Penempatan dan Adaptasi Lingkungan
7. Kesiapan Perpindahan dan Penempatan Transmigran
1. Pelayanan Informasi
2. Pelayanan Pendaftaran
3. Pelayanan Pelatihan Calon Transmigrasi
4. Penetapan Transmigrasi
5. Pelayanan Perpindahan
FASILITASI PERPINDAHAN &
PENEMPATAN TRANSMIGRASI
& Seleksi
Pelayanan Pendaftaran
Calon Transmigran 1. Pendaftaran secara langsung melalui Kantor
Desa/ Kelurahan domisili pendaftar atau Kantor
SKPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transmigrasi Kab/ Kota
terdekat;
2.Pendaftaran secara daring melalui saluran
internet dengan mengisi format dalam sistem
daring dan mengunggah (upload) dokumen
berupa:
Formulir Permohonan Bertransmigrasi
KTP Kepala Keluarga
Kartu Keluarga
Pasal 25 s.d 31 PERMEN 11 Th. 2017
Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi
teknis dapat ditetapkan sebagai calon
transmigran dan penetapan jumlah
CaTrans sama dengan jumlah program
perpindahan dari daerah Kab/ Kota
tahun bersangkutan ditambah 10 (sepuluh) persen sebagai cadangan.
Pasal 40 PERMEN 11 Th. 2017
Penetapan calon transmigran yang mendapatkan
sertifikat pelatihan dapat ditetapkan sebagai
transmigran oleh Bupati/ Walikota berlaku paling
lama 5 (lima) tahun sejak penempatan di SP.
Pasal 45 PERMEN 11 Th. 2017
PENYIAPAN
CALON TRANS
Fasilitasi pat yang prima, catrans layak pindah (socially acceptable and
skilled)
• Pemberian informasi
• Pendaftaran
• Seleksi administrasi
• Seleksi teknis
• Pelatihan
• Penetapan trans
• Penyerasian rencana
perpindahan
• Adm perpindahan (SPP)
• Adm STP
• Pelayanan administrasi
perpindahan
• Pelayanan penampungan
• Pelayanan kesehatan
• Bantuan perbekalan
dan/atau
• Pelayanan pengangkutan
• Serah terima transmigran
• Penampungan
• Penetapan tempat tinggal
dan lahan atau ruang usaha
• Bimbingan adaptasi
lingkungan
PENYIAPAN
PERPINDAHAN
PERPINDAHAN PENATAAN & ADAPTASI
LINGKUNGAN
Catrans kompeten – pindah serasi
kompeten – siap pindah
VISI: Transmigran yang
ditempatkan berkualitas
Berita acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atau petugas yang diberi kewenangan
serta paling sedikit 3 orang wakil transmigran.
Berdasarkan berita acara, Bupati / Walikota menerbitkan Surat Keterangan Penghunian Rumah (SKPR) dan Surat Keterangan Bagi
Tanah (SKBT)
Lanjutan...
Seleksi
Teknis
Trans di SP
Pemberian informasi
Perbekalan dan Kesehatan
Seleksi
administrasi
Pendaftaran
Penetapan
Catrans
Penampungan
Trans Cadangan
ALUR UTAMA FASILITASI PEPRINDAHAN DAN
PENEMPATAN TRANSMIGRAN
Penetapan
Trans
Pelatihan
Penempatan
Pemberangkatan
Penduduk
Lanjutan...
Transmigran ditempatkan di SP dibatalkan statusnya
sebagai transmigran, jika :
(1) Tidak mengelola aset produksi bantuan
pemerintah;
(2) Meninggalkan SP selama 60 hari;
(3) Melalaikan kewajiban sebagai transmigran;
(4) Menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah;
(5) Memindah-tangankan tanah yang diberikan oleh
pemerintah.
Lanjutan...
Transmigran yang dibatalkan statusnya
akan diganti dengan transmigran
pengganti.
BAB V
PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN
TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN Pasal 73 s.d 76
PERMEN 11 Th. 2017
PEMBATALAN STATUS DITETAPKAN OLEH BUPATI/ WALIKOTA
PELAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
BUPATI/WALIKOTA
PELAPORAN
GUBERNUR PELAPORAN
MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG URUSAN KETRANSMIGRASIAN
BAB VI. PELAPORAN
SETIAP TAHUN
ATAU SEWAKTU-
WAKTU
DIPERLUKAN
SUMBER PENDANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
SUMBER PENDANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
SUMBER PENDANAAN
SUMBER-SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
BAB VII. PENDANAAN
PRINSIP : EFEKTIF, EFISIEN,
AKUNTABEL, TRANSPARAN,
BERKELANJUTAN
BAB VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi di wilayahnya.
(1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penataan persebaran
penduduk di kawasan transmigrasi kepada Gubernur paling lambat
15 hari sejak penataan persebaran penduduk selesai;
(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan persebaran penduduk
di kawasan transmigrasi kepada Menteri paling lambat 15 hari sejak diterima laporan Bupati/Walikota.
LAMPIRAN
s/d T-5 T-4 T-3 T-2
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN
Garis kegiatan Pembangunan Kawasan
Garis kegiatan Pengembangan Kawasan
KIE
1
2 CAD
TANAH 3
Studi RKT
GUB
BUPATI/
WALKOT
MEN
KONSEP
RKT KT DISYAHKAN
RR-SKP
RD-KPB
Kejelasan status
tanah
Hsl Konso-lidasi
HPL
Investasi
Konservasi
PENYELESAIAN STATUS TANAH
PENYELESAIAN STATUS TANAH
KIE
KIE KELOMPOK:
MASY SEKITAR
PEMDA
K/L
BADAN USAHA
LSM
MEDIASI KSAD KAB/KOTA
MEDIASI KSAD ANTAR PROV
PENYUSUNAN
RTSP /Pusat
SKP/SP di KPB
PENEGASAN KPD MAS TEMPATAN
LAYANAN INVESTASI
PERJANJIAN KSAD ANTA KAB/KOTA
IPT
4
5
Penilaian dan
Pengesahan
DASAR SUNGRAM
&BANG SP
Ps 15
Ps 17
Ps 34 s/d 37
T-1 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5
SUNGRAM BANGKIMKIMPAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN
Estafet dari Pembangunan ke Pengembangan
TAHAP PENYESUAIAN
(18 bln)
untuk mewujudkan masyarakat
yang mampu beradaptasi dengan
lingkungan fisik dan sosial
PENYUSUNAN DAN
PENGINTE-GRASIAN
PROGRAM
Bang Fisik SP
PAT dan
ADAPTASI
TAHAP PEMANTAPAN
(18 bln)
untuk mewujudkan masyarakat
yang mampu memenuhi kebutuhan
hidup dari hasil produksi yang
dikembangkan
TAHAP KEMANDIRIAN
(2 tahun)
untuk mewujudkan masyarakat yang sudah
terlibat secara langsung maupun tdk
langsung dalam produksi sektor unggulan
Can Bang SP
Can Bang Pst SKP
Can Bang KPB/SKP
Sungram SP tahap Pemantapan
Sungram SP tahap Kemandirian
Sungram SP tahap Penyesuaian
Sungram Bang Pst SKP
Pengembangan Pusat SKP
Pengembangan KPB
Pengembangan SKP
Pengembangan Kawasan
Sungram Bang
KPB/SKP
Can Bang Kawasan Sungram Bang
Kawasan
Pengk Kapling Sertipikasi Tanah
Mitigasi Lingk Pemantauan dan Pengembangan Kelembagaan Lingkungan
PENYUSUNAN RENCANA
PENGEMBANGAN
Perenc.Sarpras
kawasan
Perenc.Pengemb.masyarak
at
ALUR PROSES
PELAKSANAAN FASILITASI PEPRINDAHAN DAN
PENEMPATAN TRANSMIGRAN
PENDAFSI LEGITIMASI PENAMPUNGAN PENGANGKUTAN SATUAN
PERMUKIMAN
1. Memberikan layanan
pendaftaran
2. Mencatat dalam buku
pendaftaran
3. Membuat laporan hasil
pendaftaran
4. Melakukan seleksi
5. Menetapkan hasil seleksi
6. Merekomendasikan hasil
seleksi
7. Mengusulkan persetujuan
Kadinas
8. Mengesahkan hasil seleksi
PELATIHAN
Sebelum berangkat
• Penetapan status
transmigran
• Pencabutan status
Catrans
• Penetapan status trans
pengganti
Setelah di lokasi
• Penetapan status
transmigran
• Pencabutan status trans
• Penetapan trans
pengganti
1. Memeriksa ulang berkas
administrasi transmigran
2. Layanan makan 3 x sehari
& sarana air bersih
3. Memberikan layanan
kesehatan & kebersihan
4. Pembekalan akhir
5. Memberikan peralatan
perbekalan
6. Pengarahan tentang
perjalanan
1. Koordinasi dengan
pelaksana angkutan
2. Menyampaikan jadwal &
jumlah KK kepada
pelaksana angkutan
3. Mengecek jumlah/ sarana
angkutan
4. Mengecek barang bawaan
transmigran
5. Menyiapkan petugas
pengawal
6. Menyiapkan BA serah
terima trans
7. Menyusun jadwal
pengawalan
1. Menyiapkan penyambutan tokoh
masyarakat
2. Mengundi rumah
3. Pemberian alat pertanian &
pertukangan
4. Memberikan makan 3 hari masa
adaptasi
5. Dinamika kelompok Datju & Dasal
6. Memberikan bantuan saprodi
7. Menunjukan rumah hasil undian
kpd trans
8. Membantu trans menempati
rumah
9. Memberikan kartu identitas
penduduk setempat
10. Penetapan status trans
Lanjutan...
OPERASIONALISASI TRANSMIGRASI
MEMBANGUN KAWASAN
MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA
KERJASAMA DUA PEMDA DENGAN
KEPENTINGAN BERBEDA
??????????
KERJASAMA MENGELOLA SUMBER DAYA (BUMI, AIR,
DAN KANDUNGAN DIDALAMNYA) UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN,
PERSATUAN & KESATUAN BANGSA
Kemendes, PDTTrans harus menjadi regulator, mediator, pengendali , dan pengawas yang obyektif
Tersedia regulasi yang adil dan realistis (27 Permen, 2 Perber, dan 1 Perpres)
Selalu hadir setiap ada masalah antar dua pihak
Memberikan sanksi tegas kpd pihak yang melanggar kesepakatan dan memberikan penghargaan kpd yang konsisten
Koordinasi dengan K/L lain Pemprov hrs mampu koord Pemkab/Kota
HASIL CAN SKP
HASIL KONSOLIDASI
SP BARU
SP PUGAR
KIM BARU
KIM PUGAR VERIFIKASI PENEGASAN
HASIL RTSP PAT TRANS
HASIL BANG SP
STP
DA
HASIL PROSES SEBELUM KEGIATAN PENATAAN
PERSEBARAN PENDUDUK
TIDAK SESUAI
SESUAI SESUAI
BLM SESUAI
PENUN JUKAN
PELATIHAN
MUSYAWARAH
PAT PS-PIN
P4TRANS
TAHAPAN PELAKSANAAN PENATAAN PENDUDUK SETEMPAT
PROSES FASPINTRANS DIMUNGKINKAN
MUSYAWARAH PENYESUAIAN
VISI, MISI PRESIDEN & NAWACITA VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
TUJUH (7) MISI PRESIDEN
1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM;
3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4 MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA;
5 MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING;
6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
No NAWA CITA (9 AGENDA STRATEGIS PRIORITAS)
1 MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.
2 Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.
3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENG-GERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.
8 Melakukan revolusi karakter bangsa.
9 Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.
3
8
7
4
2
5
34
ARAH KEBIJAKAN BIDANG TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2015-2019 (Perpres 2/2015)
35
ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyiapan Kawasan Transmigrasi 2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi Pengembangan
TUJUAN: • pembangunan dan pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah
tertinggal, daerah terpencil dan pulau-pulau terluar serta di daerah strategis cepat tumbuh. • percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan
ekonomi wilayah untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kawasan Transmigrasi.
SASARAN STRATEGIS: • Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan
Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/ perkebunan/peternakan /perikanan serta mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, dan;
• Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.
5. 000 Desa Berkembang
2. 000 Desa Mandiri
Pelatihan Masyarakat Desa
BALI LATFO
PKTrans
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru
(Kawasan Transmigrasi) - 20 Kota Terpadu Mandiri
PPMD
74.093 Desa (20.166 Desa
Tertinggal, 51.022 Desa Berkembang, 2.905 Desa
Berkembang) - Dana Desa
-- Pendamping Desa
-- Bumdesa
57 Kab. Rawan Pangan 58 Kab. Rawan Bencana dan Pasca Konflik
29 Pulau Kecil dan Terluar -Pengembangan Aquaculture Estate
di Pulau Kecil Terluar 41 Kab. Perbatasan (187 Lokasi Prioritas)
-Pengembangan Investasi di Kawasan Perdesaaan dan Kawasan Perbatasan
PDTU
PDT
122 Kabupaten - Pengembangan Produk
Unggulan di Kawasan Perdesaan
di Daerah Tertinggal
PKP2T
Penyiapan SP (281 SP Baru, 1.874 SP Pugar,
4.237 SP Tempatan) - Pembangunan Transmigrasi di
Kawasan Perbatasan
PKP
108 Kawasan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan
- 2.000 Desa Mandiri - BUM Desa
- Pengembangan Agriculture Estate
PROGRAM UNGGULAN
UKE I, KEMENDESA
JUMLAH DESA: 74.093
PETA SEBARAN KAWASAN TRANSMIGRASI
38
KOTA-KOTA KECIL DI INDONESIA YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DARI KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
2 Ibukota Provinsi, 104 Kab/Kota, 383 Kec,
1.183 Desa definitif dari 3.053 SP.
39
64 Angkatan 1.930 Orang
64 Angkatan 1.937 Orang
50 Angkatan 1.500 Orang
44 Angkatan 1.785 Orang
68 Angkatan 2.140 Orang
55 Angkatan 2.130 Orang
BLM PEKANBARU
BBPLM JAKARTA
BBLM YOGYAKARTA
BLM DENPASAR
BLM BANJARMASIN
BLM MAKASSAR
RENCANA PELATIHAN MASYARAKAT Th. 2018
500 ANGKATAN = 16.266 ORANG
BLM AMBON
85 Angkatan 2.550 Orang
BLM JAYAPURA
71 Angkatan 2.294 Orang
40
NO PROGRAM PELATIHAN
OUTPUT T O T A L
KETERANGAN
KPMD BUMDesa CATRANS MASYARAKAT HUKUM ADAT
HIDROPONIK PRU/PRUKADES
Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta Jumlah Angktn Jumlah Peserta AKT PESERTA
1
BBPLM JAKARTA
23 685 23 690 4 135 - - 3 90 11 330 64 1.930
2 BBLM YOGYAKARTA
20 600 21 630 8 257 - - 4 120 11 330 64 1.937
3 BLM PEKANBARU
20 800 20 800 4 90 1 40 2 80 8 320 55 2.130
4 BLM BANJARMASIN
16 688 14 600 5 128 1 40 1 44 7 285 44 1.785
5 BLM MAKASSAR
23 920 16 320 18 330 - - 3 90 8 270 68 2.140
6 BLM DENPASAR
20 600 14 415 2 80 - - 5 165 8 240 49
1.500
7 BLM AMBON
50 1.500 10 300 - - - - 5 150 20 600 85 2.550
8 BLM JAYAPURA
1.040 350 140 600 704 71 2.294
T O T A L 6.833 4.105 1.160 80 1.339 3.079 500 16.266
RENCANA PROGRAM PELATIHAN MASYARAKAT DI BALAI BESAR / BALAI LATIHAN MASYARAKAT
TAHUN 2018
40
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11)
Urusan Pemerintahan Absolut, menjadi kewenangan Pem. Pusat
• Politik LN, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, Agama
Urusan Pemerintahan Umum, menjadi
kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Konkuren
• Menjadi dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah
• Urusan Pem Konkuren yg menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (UU No. 23 th 2014 Pasal 12)
Urusan Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Pek.
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kaw Permukiman, Tramtib Umum dan Linmas,
serta Sosial
Non Pelayanan Dasar:
- Tenaga Kerja, Pemberdy Perempuan & Perlind., Pangan, Pertanahan, AnakLingk Hidup,
Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masy dan Desa, Pengend Penduduk &
KB, Perhubungan, Komunikasi & Informatika, Koperasi &
UKM, ..........dst
Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan Pemerintahan Pilihan:
- Kelautan & Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan Sumberdaya Mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi
KEWENANGAN PENYUSUNAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KRITERIA (NSPK) (UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16)
Pem Pusat dlm menyelenggarakan Urs Pem Konkuren berwenang:
- Menetapkan NSPK
- Melaksanakan binwas terhadap Urs Pem yg menjadi kewenangan Drh
NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yg ditetapkan Pem Pusat sebagai Pedoman dlm penyelenggaraan Urs Pem Konkuren
TERIMA KASIH