tentang rencana kerja pemerintah daerah … · 1.3 hubungan antar dokumen ... sejalan dengan...

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten

BUKU I


NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

MATRIK

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten

BUKU II

DAFTAR ISI

Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang RKPD

Provinsi Banten Tahun 2015……………………………………………….. 1

Lampiran I. Pokok-Pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ................ 8

Bab I. Pendahuluan ......................................................................................... 8

1.1 Latar Belakang .................................................................... 8

1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... 10

1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................... 12

1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 13

1.5 Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. 14

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan .................................... 15

2.1 Kondisi Umum Daerah ........................................................................... 15

2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,

Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 ..............................................

33

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................................... 116

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah .................................................................................. 148

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................... 148

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................... 203

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 220

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................... 220

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................. 226

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ................................... 252

5.1 Rencana Program Prioritas Daerah ......................................................... 252

5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah ........................................................ 269

Bab VI. Penutup ................................................................................................. 270

6.1 Kaidah Pelaksanaan ............................................................................... 270

6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan ...................................................................... 271

Lampiran II. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi

Banten) ............................................................................ 274

Lampiran III. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN) .......................

627

- 1 -

GUBERNUR BANTEN


NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Banten Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,


Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


Nomor 4578);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



- 3 -


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


Nomor 4816);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 101);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 4);


2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

26);


2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan

Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

40);

- 4 -


2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor

4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

42);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

- 5 -

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan

dengan undang-undang.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)

tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang

mengacu pada RPJP Nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah,

lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan maksud dijadikan

sebagai:

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2015;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD

Kabupaten/Kota Tahun 2015;

c. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam

penyusunan RAPBD Tahun 2015.

(2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1

(satu) tahun anggaran bagi SKPD Provinsi Banten.

- 6 -

BAB II

RUANG LINGKUP RKPD

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang :

a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;

b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Lampiran I : Pokok-pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,

terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;

3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah;

4. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

6. Bab VI Penutup.

b. Lampiran II : Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi Banten);

c. Lampiran III: Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN).

(3) Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- 7 -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal : 28 Mei 2014

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang

pada tanggal : 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd.

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

- 8 -

LAMPIRAN I


NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN

2015

BUKU I : POKOK – POKOK RKPD PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD

Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017,

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015 dan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ini memuat hasil

evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun

lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan

daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja

dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dalam

prosesnya telah melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan

Awal, Rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD

- 9 -

Provinsi Banten Tahun 2015 yang hasilnya kemudian dituangkan dalam

Rancangan Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2015 yaitu

”Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi

Yang Berkeadilan”, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun

terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN

Ketiga.

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan

Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun

internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.

3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan

dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA

dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat.

Maka dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2015 dan guna

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan

pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,

ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu “Penguatan

Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Banten Yang Berkeadilan”. Tema ini dijabarkan kedalam 9 (sembilan)

prioritas pembangunan tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja

dan peningkatan daya saing tenaga kerja;

2. Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing

investasi dan daya saing produk/komoditas

5. Pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas dan

peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;

- 10 -

6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan

berbasis kompetensi pasar kerja

7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi

infrastruktur pelayanan kesehatan ;

8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana:

9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

- 11 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran


8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik


12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

26);


Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun

Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);

- 12 -


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten

Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013

Nomor 12).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna

melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan

perencanaan jangka pendek yang kesemuanya dituangkan kedalam

dokumen perencanaan daerah.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan

jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran

dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian

dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi

Banten Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030

yang mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional.

Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antar dokumen

perencanaan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

- 13 -

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015

dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah;

2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan

kerangka pendanaannya;

3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan

kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya.

Adapun tujuan disusunnya dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen

pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan tugas pembangunan;

2. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Renja SKPD

tahun 2015;

3. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi

Banten TA. 2015;

4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD Provinsi Banten TA. 2015;

5. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2015.

- 14 -

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disajikan dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan hal 7

1.1 Latar Belakang hal 7

1.2 Dasar Hukum Penyusunan hal 9

1.3 Hubungan Antar Dokumen hal 11

1.4 Maksud dan Tujuan hal 12

1.5 Sistematika Dokumen RKPD hal 12

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan hal 14

2.1 Kondisi Umum Daerah hal 14

2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,

Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013

hal 38

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah hal 63

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah hal 94

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah hal 94

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah hal 133

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah hal 155

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah hal 180

5.1 Rencana Program Prioritas Daerah hal 180

5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah hal 233

Bab VI. Penutup hal 234

6.1 Kaidah Pelaksanaan hal 234

6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan hal 235

- 15 -

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten, secara geografis luas wilayah Provinsi

Banten adalah 8.651,20 km2, yang terletak di

ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar

90 km dari DKI Jakarta yang terdiri dari 4

(empat) kabupaten, yaitu Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang

dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sedangkan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008

tanggal 31 Januari 2008, Provinsi Banten memiliki luas sebesar 9.662,92

km2 atau sekitar 0,51% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan,

tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kota

Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang

Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Saat ini jumlah

kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4

(empat) kota dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa

2. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia

4. Sebelah Barat dengan Selat Sunda

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi

Banten mencapai 11.248.947 jiwa yang terdiri dari 5.741.942 orang laki-

laki dan 5.507.005 orang perempuan. Laju pertumbuhan rata-rata

penduduk Banten pada tahun 2012 sebesar 2,16%.

- 16 -

Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari

kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai

sebelah utara melingkar menuju selat sunda di sebelah barat.

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di

Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan

sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan

produksi terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), di

Provinsi Banten terbagi kedalam 4 (empat) wilayah sungai, yaitu :

1. WS. Ciliwung – Cisadane;

2. WS. Cidanau – Ciujung – Cidurian;

3. WS. Ciliman – Cibungur;

4. WS. Cibaliung – Cisawarna.

Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin munson dan

gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera

hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim

kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,10C-33,70C, dengan

kelembaban udara bervariasi antara 76% - 865%. Jumlah hari dan curah

hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

penurunan angka kemiskinan dan lain sebagainya.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan

ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten

dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

- 17 -

Tabel 2.1 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten

Tahun 2009 - 2013 (%)

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila

diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran

yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari

sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut

kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.2

berikut :

Tabel 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 (%)

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi

yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan

PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di

Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

NO KABUPATEN/KOTA 2009 2010 2011 2012 2013

Kabupaten

1 Pandeglang 5,43 7,16 5,40 5,62 -

2 Lebak 5,18 6,59 6,44 5,01 -

3 Tangerang 4,41 6,71 7,35 6,22 -

4 Serang 3,18 4,15 5,67 5,10 -

Kota

5 Tangerang 5,74 6,68 7,03 6,41 -

6 Cilegon 5,08 5,32 6,53 6,82 -

7 Serang 5,74 7,69 7,87 7,06 -

8 Tangerang Selatan 8,49 8,70 8,84 8,24 -

Provinsi Banten 4,71 6,11 6,39 6,38 5,66

NO KELOMPOK

PENGELUARAN 2009 2010 2011 2012 2013

1 Bahan makanan 1,81 14,10 4,76 3,88 12,64

2 Makanan jadi, minuman, rokok dan

tembakau

8,33 3,76 2,95 8,24 9,73

3 Perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar

3,17 4,41 3,16 2,39 6,14

4 Sandang 7,16 8,37 7,02 3,93 1,12

5 Kesehatan 6,76 5,30 4,03 4,97 5,53

6 Pendidikan, rekreasi,

dan olahraga

6,13 3,64 6,44 9,11 7,59

7

Transportasi,

komunikasi dan jasa keuangan

-4,27 1,10 0,02 1,79 17,31

Provinsi Banten 2,86 6,10 3,45 4,37 9,93

- 18 -

Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Ekonomi

di Provinsi Banten Tahun 2011 - 2013

NO SEKTOR

2011 2012 TW III 2013

MILYAR

RP %

MILYAR

RP %

MILYAR

RP %

1 Pertanian 15.285,43 7,95 16.762,48 7,88 5.235,56 8,28

2 Pertambangan dan Penggalian

201,03 0,10 223,22 0,10 62,57 0,10

3 Industri Pengolahan

91.675,15 47,69 97.799,41 45,95 38.805,22 45,57

4 Listrik, Gas dan Air Bersih

6.822,95 3,55 7.830,03 3,68 2.267,32 3,59

5 Konstruksi 6.843,31 3,56 7.854,53 3,69 2.213,42 3,50

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

35.563,25 18,50 40.957,99 19,24 12.410,49 19,63

7 Pengangkutan & Komunikasi

17.638,07 9,18 20.150,70 9,47 5.967,12 9,44

8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

7.361,39 3,83 8.301,12 3,90 2.433,47 3,85

9 Jasa-jasa 10.836,87 5,64 12.977,12 6,10 3.814,83 6,04

PDRB 192.227,49 100,00 212.856,62 100,00 63.210,00 100,00

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS BPS Provinsi Banten No. 52/11/36/Th.VII, 6 November 2013, dan BI (Kajian Regional Provinsi Banten triwulan III Tahun 2013)

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat

berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang

dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan

dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas

penduduk dalam hal intelektualitas, kelangsungan hidup, dan standar

hidup layak. Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada

Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2012

NO KABUPATEN/KOTA 2009 2010 2011 2012

Kabupaten

1 Pandeglang 67,99 68,29 68,77 69,22

2 Lebak 67,45 67,67 67,98 68,43

3 Tangerang 71,45 71,76 72,05 72,36

4 Serang 68,27 68,67 69,33 69,83

Kota

5 Tangerang 74,89 75,17 75,44 75,72

6 Cilegon 74,99 75,29 75,60 75,89

7 Serang 69,99 70,61 71,45 72,30

8 Tangerang Selatan 75,01 75,38 76,01 76,61

Provinsi Banten 70,06 70,48 70,95 71,49

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2013

- 19 -

IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat pendidikan diukur

dengan kombinasi antara angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama

sekolah (RLS) pada penduduk dewasa, lamanya hidup yang diukur

dengan harapan hidup pada saat lahir (AHH), serta tingkat kehidupan

yang layak dengan ukuran daya beli masyarakat.

AMH menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang

dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). AMH mengalami

peningkatan yaitu dari 95,95% pada tahun 2009 menjadi 96,20% pada

tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 96,25%, sedangkan pada

tahun 2012 sebesar 96,51%. RLS menggambarkan lamanya penduduk

usia sekolah yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 8,15 pada

tahun 2009 dan pada tahun 2010 mencapai 8,32 dan nilai RLS pada

tahun 2011 mencapai 8,41 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,61.

AHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah sebesar 64,90

meningkat menjadi 65,05 pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada

2012 menjadi 65,23. Peningkatan AHH tersebut merupakan gambaran

kinerja pembangunan kesehatan yang meningkat.

Daya beli masyarakat Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai

angka sebesar Rp. 636,73 (dalam ribu rupiah ppp), angka ini

mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 633,64

(dalam ribu rupiah ppp). Daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan

jasa).

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode

tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan

urusan pemerintahan daerah.

Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan angka

partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,56% pada tahun

2008 menjadi 97,85% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 naik

- 20 -

menjadi 98,01%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23%

sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,29%.

Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan

guru. Pada tahun 2012, rasio ketersedian sekolah per penduduk usia

sekolah untuk pendidikan dasar adalah 43,35; SLTP 29,30 dan SLTA

501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid 457 untuk tingkat SD,

SLTP 629 dan SLTA 507.

Pada tahun 2012 jumlah guru SD/MI 77.842 orang, SMP/MTS 82.050

orang, SMA/MA 24986 orang, dan SMK 10.973 orang. Untuk total

ketersediaan guru 138.545 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa

pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta

proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut

sudah ideal.

Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut

sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi

61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukan masih diperlukan upaya

peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan

sertifikasi.

2. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan

diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor

layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:

1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas

dan balai pengobatan;

2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,

bidan dan apoteker;

3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin

luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus

dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau

masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin

besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 69

unit, Puskesmas sebanyak 222 unit, sedangkan pada tahun 2012

jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, dan jumlah

Puskesmas 228 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2012,

terdiri dari dokter sebanyak 3.949 orang (dokter umum 1.552 orang,

- 21 -

dokter ahli 1.805 orang, dokter gigi 592 orang), bidan 4.392 orang,

perawat 11.233 orang dan tenaga paramedis non keperawatan

sebanyak 1.748 orang.

Pemerataan tenaga layanan kesehatan sangat penting dalam

pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena pemerataan

distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas

pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang

umumnya tergolong dalam masyarakat miskin. Upaya layanan

kesehatan terhadap masyarakat miskin, secara berkelanjutan terus

dilakukan. Namun masih saja menghadapi masalah seperti

keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status

kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh untuk

bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan

keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung

berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu.

3. Perhubungan

Secara geografis, Provinsi Banten terletak pada jalur penghubung

darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan

jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2012 Provinsi

Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional

dan jalan provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang jalan

nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi

berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011

Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km.

Tercatat jumlah mobil penumpang, barang, dan bus pada tahun 2012

yaitu kendaraan umum 46.557 unit, kendaraan dinas (pemerintah)

23.637 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.430.713 unit.

Sedangkan pada tahun 2011 tercatat jumlah kendaraan umum 45.729

unit, kendaraan dinas (pemerintah) 19.415 unit, dan kendaraan

bukan umum sebanyak 3.136.350 unit.

Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan

Merak dengan tanah abang dan jakarta kota. Jumlah penumpang dan

barang yang diangkut oleh angkutan kereta api pada tahun 2012

mencapai 4.420.608 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan

tahun 2011 yang hanya 4.490.634 orang. Sedangkan untuk jumlah

- 22 -

barang yang diangkut oleh kereta api mengalami peningkatan dari

313.804 ton barang pada tahun 2011 menjadi 497.664 ton barang

pada tahun 2012. Ketersediaan terminal Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe

B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat

juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor.

Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi

dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di

Provinsi Banten adalah transportasi darat karena merupakan matra

yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan

dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat

pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena

menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan

pertumbuhan dan pembangunan di Provinsi Banten. Untuk melayani

pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan

jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari

wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara

radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara

horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan

agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat

kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah

wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan

cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya

menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus

sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan

nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan panjang lebih dari 90

Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan

provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses ketiga jalan itu.

Banten memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara

Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug,

Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara

Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia dan

menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Pada

tahun 2012, penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak

154.165 kedatangan pesawat, 151.741 keberangkatan pesawat dan

40.974.141 penumpang yang datang dan 19.793.308 penumpang yang

berangkat. Sedangkan, banyaknya penerbangan dan penumpang

- 23 -

internasional masing-masing sebanyak 37.729 kedatangan pesawat,

37.477 keberangkatan pesawat dan 5.920.100 penumpang yang

datang dan 5.903.868 penumpang yang berangkat.

Pada tahun 2011, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan

Merak sebanyak 29.875 trip, meningkat bila dibandingkan tahun 2010

sebanyak 27.111 trip. Meskipun demikian, volume penumpang yang

diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2010 jumlah

penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2011 jumlah

penumpang hanya mencapai 1.322.112 orang. Sedangkan untuk unit

kendaraan jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2010 total

kendaraan yang menyeberang mencapai 1.773.672 unit kendaraan,

dan pada tahun 2011 mencapai 1.964.725 unit kendaraan.

4. Perumahan

Persentase kepemilikan perumahan di Provinsi Banten mengalami

kenaikan dari 72,33% pada tahun 2010 menjadi 75,96% di tahun

2011 dan meningkat menjadi 76,98% pada tahun 2012. Sebaliknya,

persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status

sewa/kontrak pada tahun 2010 sebesar 17,68% dan pada tahun 2011

mengalami penurunan menjadi 14,88%, dan berkurang menjadi

13,94% pada tahun 2012. Untuk status lainnya juga mengalami

penurunan dari 9,99% pada tahun 2010 menjadi 9,16% pada tahun

2011 dan semakin berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar

9,08%. Sementara itu, kondisi fisik rumah yang ditempati terlihat

sedikit mengalami peningkatan. Tercatat persentase rumahtangga di

Banten pada tahun 2012 yang menempati rumah dengan lantai bukan

tanah 95,03%, berdinding tembok sebesar 82,76% dan beratap

genteng sebesar 82,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011

untuk lantai bukan tanah sebesar 94,27%, berdinding tembok sebesar

81,50% dan beratap genteng sebesar 86,04%.

Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah

yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase

rumah tangga dengan sumber air minum bersih mengalami

peningkatan, tetapi pada tahun 2011 hampir separuh dari total

rumahtangga di Banten belum mempunyai akses terhadap sumber air

minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada

tahun 2011 adalah air dalam kemasan 40,84%, air ledeng 5,13%, air

- 24 -

pompa 25,11%, air sumur 21,97% dan sumber utama air minum

lainnya sebesar 6,95%. Sedangkan pada tahun 2012 untuk air dalam

kemasan 42,72%, air ledeng 4,94%, air pompa 26,74%, air sumur

18,52% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 7,08%.

5. Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06%

terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan

satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas

tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah

mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis

di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah,

mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis

sebelumnya yaitu 117.913,29 Ha. Penurunan luas lahan kritis

tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun

kabupaten.

6. Komunikasi dan Informatika

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur

telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah,

dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani.

Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah

perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi

(>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya

masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan.

Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut

salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara

kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk

pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah

dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan

Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang

digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.

Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar

telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan data

Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam angka tahun

2010, terdapat operator seluler 7 operator, surat kabar nasional

- 25 -

yang ada berjumlah 39, sedangkan jumlah surat kabar lokal

sebanyak 6 surat kabar. Pada tahun 2012 penyiaran radio dan TV

yang telah memliki perizinan di Provinsi Banten adalah sebanyak 51

buah stasiun radio dan 11 lembaga penyiaran TV.

7. Penataan Ruang

Arahan penataan ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54

tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur

yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan

Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Banten tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan

Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan

Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah

Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,

dan kota lainnya;

2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan

radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan

untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat

perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai,

Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang;

3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas

tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah

Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dan sebaliknya;

4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan

antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan,

jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan

penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan;

5) Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang

menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-

pusat di sekitarnya;

6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian

banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :

a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan

tangkapan air;

b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;

- 26 -

c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;

d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian

situ-situ serta daerah retensi air;

e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan

f. Pembangunan prasarana drainase.

7) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur

diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar

daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.

Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan

Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume

sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor,

Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak

aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

8) Zona Penyangga dalam kawasan budidaya mempunyai potensi

untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara

bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40%-45%

dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200

(dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik

terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan

harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan

dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sedangkan provinsi

memberikan arahannya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di

daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH

Publik, dimana pemerintah yang harus mengadakan baik

pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya, dan (2)

10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di

kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah

daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di

pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain

berfungsi sebagai paru-paru kota dan bersosialisasi, juga untuk

evakuasi bencana.

8. Pemerintahan

Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat)

kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4

(empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang

- 27 -

Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155,

sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri

Dalam Negeri Nomor : 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan

Provinsi Banten selama periode tahun 2011-2012 tidak terlalu banyak

mengalami peningkatan, yaitu dari 3.868 orang menjadi 3.825 orang.

Pada tahun 2011 proporsi PNS laki-laki sebanyak 2.493 orang dan

perempuan sebanyak 1.397, sedangkan tahun 2012 jumlah laki-laki

sebanyak 2.444 orang dan perempuan sebanyak 1.381 orang.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan

terstruktur, sistematika, terorganisir, transparan dan akuntabel

diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten

yang bersinergi dengan pemerintah, pemerintah daerah

kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi

Banten pada tahun 2012 telah membentuk Peraturan Daerah

Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Banten.

9. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung

fluktuaktif. Pada Agustus 2012 TPAK mencapai 5.125.057 orang

(65,03%). Jumlah ini mengalami peningkatan pada Februari 2013

menjadi 5.475.876 (68,62%). Pada tahun 2012, Pandeglang memiliki

TPAK tertinggi 571.074 (69,02%) sedangkan Kabupaten Lebak memiliki

TPAK terendah (63.16). Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di

Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya

minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi

10,74% pada 2012 dan kembali menurun menjadi 9,9% pada tahun

2013.

Upah minimum, memiliki peranan penting dalam masalah tenaga

kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar

khususnya untuk daerah industri, seperti di Kota Serang dari Rp

1.320.500 pada tahun 2012 menjadi Rp 2.080.000 pada tahun 2013.

- 28 -

Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari

Rp 1.040.000 pada tahun 2012 menjadi 1.170.000 pada tahun 2013.

Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama,

sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga

kerja yaitu sebesar 25,84%, sedangkan pada sektor perdagangan,

rumah makan dan hotel sebesar 24,36% disusul kemudian oleh

sektor jasa-jasa 18,88%, sektor lainnya 17,83% dan sektor

pertanian sebesar 13,09%.

10. Pertanian

Produksi padi di Provinsi Banten mencapai 1.865.894 ton di tahun

2012 dengan produktivitas sebesar 51,45 kw/ha dan luas panen

sebesar 362.636 ha. Bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun

2011 produksi padi di tahun 2012 mengalami penurunan, dimana

pada tahun 2011 produksi padi sebesar 1.949.714 ton, meskipun

belum mencapai tingkat produksi 2010 yang mencapai 2.048.047 ton

dengan produktivitas sebesar 49,11 kw/ha. Sementara itu untuk

komoditas palawija, pada periode tahun 2010-2013 produksinya

menurun, yaitu dari 221.517 ton menjadi 143.307 ton.

Selain padi, Provinsi Banten juga memiliki komoditas tanaman

unggulan lain, diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat

produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman

tersebut terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu

obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor

hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di

Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat

digunakan sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten

Lebak, buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di

Kota Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan

Serang memiliki rasa yang khas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012,

mengoptimalkan peran peternakan berbasis masyarakat. Hal ini

dilakukan karena kondisi dan potensi yang dimiliki oleh peternakan

masyarakat di Provinsi Banten sangat besar dalam pencapaian

PSDSK. Selain itu, melalui optimasi peran serta peternakan

masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan peternak itu

- 29 -

sendiri. Melalui APBD dan APBN TA. 2012, Dinas Pertanian dan

Peternakan (Distanak) Provinsi Banten telah memfasilitasi dan

menstimulasi kegiatan peternakan masyarakat dalam meningkatkan

produksi peternakan di Provinsi Banten di tahun 2012.

Dapat diketahui bahwa produksi daging di Provinsi Banten di tahun

2012 mencapai 175.922.416 Kg dari target produksi sebesar

182.242.133 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan nyata dibandingkan

dengan produksi daging di tahun 2010 yang hanya mencapai

136.502.264 Kg dari target sebesar 136.502.264 Kg dan di tahun 2011

mencapai 170.195.129 Kg dari target produksi sebesar 167.214.193

Kg. Belum tercapainya target produksi di tahun 2012 dapat

disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, diantaranya

jumlah hewan ternak yang masuk ke Rumah Pemotongan Hewan/

Unggas (RPH/U), permintaan pasar akan produk daging sebagian

komoditi hewan ternak, semakin tingginya harga produk daging dan

adanya peralihan konsumsi masyarakat terhadap daging ke telur

sebagai produk subtitusi yang dapat memenuhi kebutuhan protein

hewani.

Perkembangan produksi telur di Provinsi Banten di tahun 2012 telah

mencapai sebesar 89.788.664 Kg dari target produksi sebesar

84.868.672 Kg meningkat dibandingkan dengan produksi di tahun

2010 yang hanya mencapai 56.809.969 Kg dengan target produksi

56.809.969 Kg dan tahun 2011 sebesar 82.849.803 Kg melampaui

target produksi sebesar 82.838.088 Kg.

11. Kelautan dan Perikanan

Kinerja produksi perikanan di Banten pada tahun 2012 mencapai

74,51% (target 210.033,30 ton realisasi 156.489 ton). Produksi

perikanan dibagi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi

perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap di Banten mencapai

95,50% (target 66.427 ton realisasi 60.811 ton), dengan produksi

tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk

produksi budidaya di Banten mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton

realisasi 87.134 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang

sebanyak 53.724 ton.

- 30 -

Provinsi Banten memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan

perikanan budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan

udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton

dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton.

Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi

tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng

di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten

Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang di

Banten mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten

Serang sebanyak 516 ton.

12. Pertambangan dan Energi

Banten memiliki dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan

listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang

dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten

Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan

oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN

Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2012

mencapai 18,89 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh

pelanggan industri (12,35 juta MWh). Pelanggan rumahtangga

meskipun jumlahnya lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik

hanya sebesar 20,81%. Rasio elektrifikasi di Provinsi Banten pada

tahun 2012 adalah sebesar 81,04%.

13. Industri dan Perdagangan

Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua)

tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi

terbesar yakni sebesar 46,52% dan 46,05% pada triwulan I-II tahun

2012 dan tahun 2013. Berdasarkan harga konstan 2000, Pada tahun

2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar

kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp 12.607,61 Miliar.

Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar

dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan

produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif

kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak

pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Pada triwulan III tahun 2013

- 31 -

sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4.75%

dan berandil sebesar 1.57% dari total LPE.

Sedangkan pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi

Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi

terbesar kedua yakni sebesar 19.24% dan 19,63, pada tahun 2012 dan

triwulan III tahun 2013. Sektor perdagangan mengalami penurunan

laju pertumbuhan menjadi sebesar 6,03% pada triwulan III tahun

2013 dibandingkan triwulan III tahun 2012 yang mencapai

pertumbuhan 9.94%.

14. Pariwisata

Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di

Banten pada tahun 2012 terdapat 259 usaha akomodasi dengan 7.776

kamar dan 12.657 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi

tersebut, 3.514 kamar tersedia di hotel berbintang dan 4.262 kamar

terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri

sebanyak 42 unit dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak

760.000 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian

kamar hotel non bintang yang mencapai 680.000 orang.

Secara keseluruhan pada tahun 2012 jumlah tamu yang menginap di

Hotel mencapai 1,44 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara

sebanyak 0,1 juta orang dan 1,3 juta wisatawan nusantara, di tahun

2012 wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara

menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami

penurunan dan rata-rata hanya menginap 1.15 hari dari 1.21 hari

pada tahun 2011.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah

selama periode 2010-2011 telah menunjukkan pencapaian kinerja yang

menggembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar

perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masing-

masing meningkat dari 636 unit dan 3,40 juta nasabah pada tahun 2010

menjadi 646 unit dan 3,71 juta nasabah pada tahun 2011. Disamping itu,

jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun

2011 secara total juga meningkat hingga mencapai 70,17 triliun rupiah,

padahal pada tahun 2010 masih sebesar 56,83 triliun rupiah. Adapun

- 32 -

total pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan baik

konvensional maupun syari‟ah untuk lokasi proyek di Banten sampai

akhir tahun 2011 mencapai 112,22 triliun rupiah, lebih tinggi

dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 81,71 triliun rupiah. Kredit

berdasarkan lokasi bank pada tahun 2012 mencapai angka 64,29 triliun

sedangkan kredit berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar

152,62 triliun, pada tahun 2013 keduanya mengalami kenaikan dimana

kredit berdasarkan lokasi bank menjadi 73,63 triliun dan kredit

berdasarkan lokasi proyek meningkat hingga menembus angka 172,42

triliun.

Tabel 2.6

Indikator Perbankan Provinsi Banten Tahun 2012-2013

Sumber Data: BI (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2013)

Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia,

dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung

mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri

(PMDN) di Banten pada tahun 2012 mencapai 2,5 triliun rupiah.

Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2012

mencapai 1,6 miliar US$.

Jumlah tenaga kerja pada tahun 2012 yang bekerja pada

perusahaan PMA sebanyak 19.172 orang dan pada perusahaan PMDN

sebanyak 3.710 orang, sedangkan untuk jumlah perusahaan PMA

sebanyak 72 perusahaan dan PMDN sebanyak 18 perusahaan. Rasio daya

- 33 -

serap tenaga kerja pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.7

sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten

Tahun 2010 - 2012

NO URAIAN PMA PMDN

2010 2011 2012 2010 2011 2012

1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja

pada perusahaan PMA/PMDN 13.260 9.131 19.172 5.205 4.702 3.710

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 61 56 72 15 16 18

3 Rasio daya serap tenaga kerja 191,80 163,05 266,28 193,60 293,87 206,11

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012

2.2 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 telah melaksanakan

33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan

Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang

dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu

pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahanan Daerah

Kabupaten/Kota. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh

Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan

oleh kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Kurang

- 34 -

maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih

penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan

Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar,

Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola

SMP, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan

Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang

maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang

optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran

harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab

lainnya.

3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.


Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan

Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan

Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Kegiatan

Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif

pada program dimaksud sebesar 94,57%.

4) Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, Kegiatan

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang

Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 97.49%.

5) Program Pendidikan Tinggi.


Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik


- 35 -

6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan

Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan

Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF,

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan,

Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, Kegiatan

Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk

mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%.

7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan

Pendidikan.


Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan Pilot Project

Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan

Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada

program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a). Permasalahan umum yang dihadapi SKPD Pendidikan

dalam rangka pelaksanaan program adalah : 1). Kurang

maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antara

Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan miskomunikasi

dalam menetapkan prioritas program. 2). Rendahnya

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan,

sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan

kepada pemerintah. Hal ini berdampak langsung terhadap

lambatnya kemandirian daerah dalam pembangunan

pendidikan. 3). Respon masyarakat terhadap pendidikan

rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk

investasi masa depan. Faktanya masih terdapat anak usia

sekolah di daerah yang belum bersekolah baik pada jalur

formal maupun non formal.

- 36 -

b). Permasalahan khusus berkaitan dengan pemerataan dan

perluasan akses pendidikan, 1). Distribusi daya tampung

siswa yang tidak merata (jumlah ruang kelas tidak

seimbang dengan jumlah siswa), disisi lain permasalahan

yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penyediaan lahan

untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang padat

penduduk seperti di perkotaan dan daerah industri. 2)

Perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus di

Provinsi Banten belum maksimal. 3). Berkaitan dengan

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masalahnya

adalah : belum terpenuhinya kebutuhan buku (ratio masih

dibawah ideal, 1:1), distribusi perpustakaan dan media

pendidikan masih kurang, terutama pada tingkat

pendidikan SMP, implikasinya terdapat kecenderungan nilai

rata-rata ujian belum mencapai angka target dan tingkat

kelulusan belum mencapai 100 %, terutama untuk tingkat

pendidikan setara SMP dan SMA.

c). Peningkatan mutu tenaga pendidik belum maksimal, hal ini

terlihat dengan masih banyaknya guru pada tingkat

pendidikan SD yang tidak memenuhi standar kelayakan

mengajar.

d). Kualifikasi lulusan sekolah kejuruan belum memiliki

keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

e). Manajemen dan Organisasi

f). Sistem pengawasan pendidikan terutama penjaminan mutu

pendidikan belum optimal dan dukungan terhadap

MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang.

2) Solusi

a). Perlu dilakukan maping daya tampung siswa dan

perencanaan penambahan ruang kelas baru, sekolah baru,

kelas jauh, atau sekolah satu atap.

b). Perlu dilakukan perbaikan sistem pendidikan dan

pengembangan program pendidikan non formal.

c). Perlu pengembangan sarana pendidikan seperti

perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya.

- 37 -

d). Penyesuaian kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga

pendidik, yang berimplikasi langsung pada penghargaan

(reward) terhadap tenaga pendidik.

e). Perlu ditingkatkan dan dikembangkan life skill bagi peserta

didik sekolah kejuruan melalui kerjasama yang melembaga

dengan dunia industri atau lembaga lain (dioptimalkan

kembali pola pendidikan sistem ganda).

f). Perlu pelibatan masyarakat dalam pembangunan

pendidikan, melalui peningkatan peran dan fungsi

stakeholders

g). Perlu peningkatan kemampuan manajerial sekolah melalui

perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, aktualisasi

program, monitoring dan evaluasi yang intensif dan

kontinyu, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas

pendidikan.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU

Malingping, meliputi :

1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan

Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi untuk mendorong

terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif


2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.


dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan dasar pada

Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan

Labkesda, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin, Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan

Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat,

Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan

Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan

- 38 -

Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten,

Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan,

Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan

Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan. Realisasi fisik


3) Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.


dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian

Penyakit Menular Langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan

Imunisasi dan Kegiatan Pengendalian Penyakit berbasis

lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 50,27%.

4) Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan.


dengan melaksanakan satu Kegiatan, yaitu : Kegiatan

Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada

program dimaksud sebesar 2,20%.

5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan.


dan RSU Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan,

Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di

RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan

Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan,

pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan

kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada


- 39 -

6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

RSU Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat

kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya

Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan

Pelayanan kesehatan bagi kelarga miskin, Kegiatan Peningkatan

Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan

Kerja, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi

masayarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja,

Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD

Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan

Pelaporan, dan Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi

Manajemen RS. Realisasi fisik kumulatif pada program

dimaksud sebesar 37,54%.


1) Permasalahan

a. Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan

realisasi sebesar 43,23%, dimana salah satu kegiatannya

adalah pembinaan gizi masyarakat dengan tolok ukur

pengadaan PMT untuk buffer stock dan hibah yang

penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten

Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala

dalam proses pengadaan barang dan jasa;

b. Pada program pembinaan upaya kesehatan dengan realisasi

sebesar 34,95%, terdapat beberapa kegiatan yang

realisasinya memerlukan penjelasan sebagai berikut :

a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada

masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat puskesmas

di Kabupaten Serang yang salah satunya puskesmas

Ciomas tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu

yang telah disepakati dalam kontrak kerja selama 120

(seratus dua puluh) hari. Dengan realisasi pelaksanaan

sebesar 70,00%;

b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah

Sakit dan Labkesda dengan realisasi sebesar 39,75% :

- 40 -

Pembangunan gedung manajerial dan ruang rawat

inap RSU Rujukan Provinsi Banten sampai dengan

akhir masa pelaksanaan pekerjaan hasil dari

laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan

baru mencapai 56,71%

Penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan di

RSU Rujukan Provinsi Banten telah dilaksanakan

addendum nilai kontrak disesuaikan dengan harga

yang ada pada Delivery Order item alat kesehatan

Pembangunan lanjutan gedung Laboratorium

Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten

sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan

hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi

pekerjaan baru mencapai 51,91%

c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan

dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dengan

realisasi sebesar 58,28%, pada tolok ukur penyediaan

pakaian kerja lapangan (seragam Kader) yang

pengangarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten

Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena

terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.

d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan

RSUD Banten (Dana DAK) dengan realisasi sebesar

2,33%, tolok ukur pengadaan alat-alat

kedokteran/sarana penunjang BDRS dan IGD RSUD

Banten tidak dapat direalisasikan karena terkendala

teknis pengadaan barang dan jasa.

c. Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan

mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar

pelayanan dengan realisasi sebesar 31,87%, pada tolok

ukur penyediaan sarana pendukung untuk pelatihan

tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, penyediaan

sarana dan prasarana pendukung organisasi profesi

penyedia jasa (pihak ke tiga) tidak memenuhi syarat

administrasi berupa jaminan pelaksanaan setelah

- 41 -

diumumkan pemenang pengadaan untuk diterbitkan Surat

Perintah Kerja (SPK)/Kontrak :

a) Pada kegiatan peningkatan kajian, informasi dan

pengembangan upaya kesehatan dengan realisasi

sebesar 73,48%, pada tolok ukur penyediaan master

plan pusat pengobatan dan perawatan penyakit paru,

gigi dan mulut serta master plan balai kesehatan jiwa

masyarakat yang pengangarannya pada Perubahan

APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat

direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan

barang dan jasa.

d. Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

masyarakat dengan realisasi sebesar 37,54% pada kegiatan

pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja

dan masyarakat di lingkungan kerja pada tolok ukur

perbekalan obat-obatan tidak bisa dilaksanakan

sehubungan dengan proses melalui e-catalog ketersediaan

obatnya terbatas.

e. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

dilaksanakan oleh Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan

Kesehatan dengan realisasi sebesar 2,20%, tidak dapat

direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang

dan jasa.

Dengan rendahnya capaian realisasi program tersebut diatas

berdampak pada rendahnya realisasi capaian pada indeks

kesehatan masyarakat.

2) Solusi

a. Solusi pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan :

a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada

masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat Puskesmas

Ciomas di Kabupaten Serang telah dianggarkan kembali

pada pos bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014

kepada Pemerintah Kabupaten Serang ;

b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah

Sakit dan Labkesda akan dilanjutkan kembali

Pembangunannya;

- 42 -

c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan

dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, kesda akan

dilanjutkan kembali pelaksanaannya;

d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan

RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), untuk alat

kesehatan kedokteran/sarana penunjang BDRS dan alat

IGD RSUD Banten dianggarkan kembali pengadaannya

pada Tahun Anggaran 2014.

e) Pada program pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan

ketersediaan dan mutu sumber daya manusia

kesehatan sesuai standar pelayanan akan dilanjutkan

kembali pelaksanaannya.

b. Perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan LKPP

untuk penyediaan obat-obatan.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang

dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud,

meliputi :

1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan,

Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3,

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di

Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan,

Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,

dan Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada


2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan

melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan

- 43 -

Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi

Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya

Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan

Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.


1) Permasalahan

a. Permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup

Daerah (BLHD) Provinsi Banten dalam merealisasikan

anggaran masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit

keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, dan dalam

penyerapan keuangan terdapat kegiatan yang

penyerapannya rendah, yaitu pada Kegiatan Pengadaan

Barang dan Jasa Perkantoran dengan realisasi sebesar

46,2% hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa (khususnya pengadaan komputer dan

server) setelah APBD perubahan dan harga dan spesifikasi

barang tidak sesuai lagi dengan harga kondisi aktual

dipasar sehingga untuk pengadaan barang tersebut tidak

bisa dilaksanakan.

b. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi Banten, saat ini kualitas lahan di

Provinsi Banten memiliki kecenderungan penurunan

kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan

lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya

Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi

Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan

yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan

sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila

tidak ada langkah‐langkah penanganan untuk mengelola

lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan

lahan di Provinsi Banten akan semakin turun dan

terancam.

- 44 -

2) Solusi

a). Pengadaan barang yang tidak dilaksanakan akan

ditindaklanjuti pada perencanaan program ditahun

mendatang.

b). Perlu dilakukan upaya terpadu dari Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah

tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.

Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas

Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan

Wajib Pekerjaan Umum, meliputi :

1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, Kegiatan

Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan

Jembatan, Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah

Utara, Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi

Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-Gorong Jalan, Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan

Bronjong, Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan

Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Kebinamargaan, Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur

kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, Kegiatan

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan

Kebinamargaan Wilayah Utara, Kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan

Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun

Jamak, Kegiatan Pendataan Leger Jalan, dan Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata

Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

59,13%.

- 45 -

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya

Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ

serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan

Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada

Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA

Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran,

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi

Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna,

Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada

BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan

Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air,

Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan

Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, Kegiatan

Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, dan Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi

fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%.

3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur

Permukiman.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya

Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan

Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan,

Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan,

Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan

Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Perencanaan Pengembangan

- 46 -

Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman,

Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur

Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di

KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan

Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan DED Gedung

Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan

Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif



1) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Tata

Ruang Provinsi Banten.

a. Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 ini tidak

lepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik

bersifat teknis maupun non teknis, berbagai permasalahan

tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

a) Permasalahan Personil (SDM)

Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan

sumberdaya manusia, yaitu:

Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah

maupun masyarakat jasa konstruksi dalam hal

memahami pentingnya perencanaan pembangunan

komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian

sasaran kegiatan. Diakui hal ini dapat terlihat dari

beberapa kegiatan yang masih output oriented dan

belum mengarah pada outcome oriented atau

pencapaian sasaran fungsional yang diinginkan

untuk mewujudkan manfaat serta dampak kegiatan

pembangunan yang positif.

Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil

yang tersedia di lapangan yang secara substantif

dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. Demikian

juga dengan keterbatasan tersedianya tenaga

aparatur yang berpengalaman di bidang

pemerintahan atau administrasi pembangunan.

- 47 -

Adanya keterbatasan dalam jumlah maupun

kualitas SDM yang tersedia serta penyebarannya

yang masih tidak sesuai dengan TUPOKSI-nya

menyebabkan adanya beberapa bagian atau instansi

yang mempunyai beban kerja cukup tinggi namun

tidak didukung oleh kebutuhan SDM yang

proporsional, demikian juga dalam hal rasionalisasi

jabatan yang dibutuhkan.

Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik

oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat

menyebabkan beberapa kinerja pembangunan

secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang

diinginkan bersama yaitu efisien-efektif.

b) Permasalahan Peralatan

Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan

peralatan yaitu meliputi :

Suasana kerja yang tidak nyaman dan berdesak-

desakan, menyebabkan ruang gerak karyawan

menjadi terbatas merupakan permasalahan akibat

tidak tersedianya ruang kerja atau perkantoran yang

representatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan

kualitas kerja atau kinerja dari suatu instansi.

Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin,

terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya

pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya

keterbatasan dalam sarana dan prasarana

transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah

tersebut.

Masih digunakannya teknologi konvensional yang

terkesan sederhana marupakan tantangan bagi

Provinsi Banten untuk dapat mesejajarkan dirinya

dengan propinsi lain di wilayah Indonesia yang telah

menerapkan teknologi canggih, terlebih lagi dengan

diberlakukannya pasar bebas atau globalisasi, ini

akan menjadi permasalahan di kemudian hari

- 48 -

apabila Provinsi Banten kurang siap dengan

penerapan teknologi canggih yang lebih efisien.

Tidak tersedianya instrumen pendataan yang

lengkap mengakibatkan keterbatasan dalam

penyediaan kebutuhan data pelaksanaan

pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi

Banten.

b. Solusi

a). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah

personil atau sumberdaya manusia, maka upaya yang

dilakukan adalah peningkatan kualitas sumberdaya

manusia melalui :

Peningkatan keterampilan dan kemampuan

aparatur/SDM dengan mengikuti pendidikan formal

maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan

tupoksinya;

Diperlukan upaya rekruitmen atau pengadaan

pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi

pegawai secara ketat;

Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara

internal aparatur maupun pengawasan eksternal

oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak

penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya.

b). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah

pembiayaan, maka upaya yang dilakukan adalah :

Penentuan prioritas kegiatan utama yang mendesak

untuk dibiayai, dan sifat kegiatan tersebut

mempunyai dampak yang luas untuk kepentingan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

langsung;

Perlu pelaksanaan manajemen pengelolaan

keuangan yang accountable dan penerapan good

governance secara intensif.

c). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah

peralatan, maka upaya yang dilakukan adalah:

- 49 -

Segera dibangun atau disediakan sarana dan

prasarana perkantoran yang memadai dan

representatif agar pelayanan kepada masyarakat

menjadi lebih lancar;

Perlu disediakan kendaraan operasional sesuai

kebutuhan, terutama untuk pelaksanaan

pembangunan yang daerahnya jauh terpencil;

Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengatahuan

dan teknologi maka upaya yang dibutuhkan adalah

pemahaman dan penguasaan teknologi tersebut

sesuai kebutuhan yang memberikan hasil lebih

efisien.

Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka

upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data

pembangunan yang dilanjutkan dengan sistem

pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan

akurat.

Hal lain yang sifatnya khusus dan perlu mendapat umpan

balik adalah dengan melakukan:

a). Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif

dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman

dan persepsi yang sama kepada para pengelola

kegiatan untuk memudahkan dalam operasional

kegiatan yang akan berjalan;

b). Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja

yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang

melibatkan stakeholders yang membahas perlu

tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan

mempertimbangkan constrain waktu pelaksanaan

kegiatan tahun berjalan.

c). Penjelasan secara teknis diberikan terutama untuk

memberikan pemahaman yang sama dalam

menghadapi usulan program aspiratif yang sifatnya

mendesak.

- 50 -

d). Pembagian beban kerja dan pelaksanaan TUPOKSI

dilakukan terutama untuk beberapa dinas yang

mempunyai load kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan

membentuk lembaga pengelola teknis atau unit

pelaksana teknis daerah atau dalam bentuk balai

sebagai upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi.

2) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air dan

Pemukiman Provinsi Banten.

a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 pada Dinas

Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara

lain disebabkan oleh adanya tidak terlaksananya lelang,

faktor bencana alam, curah hujan yang cukup tinggi,

adanya perubahan desain dan adanya permasalahan

internal di pihak kontraktor.

b. Solusi

Secara umum solusi yang dapat dilakukan untuk

menangani permasalahan yang terjadi antara lain :

a). Melakukan putus kontrak dan black list terhadap

penyedia yang bermasalah atau tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang

disyaratkan,

b). Melakukan lelang ulang/kontrak baru pada sisa

pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran

sebelumnya, dan

c). Meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap

program kegiatan dilingkungan SKPD.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang

Wilayah dan Kawasan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan

Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan

- 51 -

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program



1) Permasalahan

a. Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh

aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat

menyebabkan beberapa kinerja pembangunan secara

umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan

bersama yaitu efisien-efektif.

b. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan

belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini

sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan

prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke

daerah tersebut.

2) Solusi

a. Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara

internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh

masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan

terlalu jauh dari perencanaanya.

b. Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap

mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan

data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

di Provinsi Banten.

c. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan

belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini

sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan

prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke

daerah tersebut.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3

program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro

Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah :

- 52 -

1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu:

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan

Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, Kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop,

Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan,

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan

Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan

Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif

pada program dimaksud sebesar 100%.

2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan

Administrasi Pembangunan, dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu:

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan

Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya,

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dan

Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi

fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan

Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.

Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%,.

- 53 -


1). Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah pada tolok ukur

kegiatan kerjasama Banten – Jawa Barat

2). Solusi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan

pemecahan masalahnya tidak hanya ditangani melalui

sinkronisasi program, tetapi perlu dikembangkan melalui

efektifitas kerjasama antar daerah.

7. Urusan Wajib Perumahan.

Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang

dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi

Banten, yaitu Program Pembinaan dan Penataan Perumahan.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan.

Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%.

8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2

program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten, yang meliputi :

1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan

Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan

Prasarana Kepemudaan, Kegiatan Pendidikan Pelatihan

Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan

Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda,

Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan

Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif


2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan

Olahraga,


Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan

- 54 -

penyelenggara Kejuaraan Olahraga, Kegiatan Pembinaan

Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan

Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan

Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan

Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi

dan pembibitan olahraga, Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan

sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan

Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.


1) Permasalahan

Terdapat beberapa kegiatan pada tolok ukur kegiatan yang tidak

dilaksanakan sepenuhnya, karena pengadministrasian

keuangan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kembali ke

kas daerah.

2) Solusi

Dalam pengadministrasian keuangan agar dapat segera

menyesuaikan waktu.

9. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang

dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu, meliputi :

1) Program Peningkatan Iklim Investasi.


Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan

Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan

Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman

Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

83,75%.

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.


Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan

Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program


- 55 -


1) Permasalahan

a. Hambatan dan Kendala Realisasi Investasi

BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya

untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan

berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal

serta peningkatan pelayanan realisasi pelaksanaan

penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai

dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor

eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a) Regulasi Perizinan Penanaman Modal

Kewenangan perizinan penanaman modal belum

sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan tingkat

provinsi atau kabupaten/kota,

b) Ketersediaan Sumber Energi

Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan

bakar akan menghambat dan menambah resiko

produksi.

c) Dukungan Infrastruktur Daerah

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat)

dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu

tempuh dan resiko pendistribusian hasil produksi.

d) Keamanan

Masih terdapat gangguan keamanan terhadap kegiatan

investasi, baik dalam proses produksi maupun

distribusi, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi

para investor.

e) Insentif Daerah

Belum adanya suatu peraturan daerah tentang

pemberian kemudahan tertentu kepada calon investor

untuk merangsang realisasi investasi baru dan

perluasan investasi.

b. Hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2013

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung

anggaran daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013,

- 56 -

BKPMPT pada Tahun 2013 tidak dapat merealisasikan

anggaran sesuai perencanaan, disebabkan kendala sebagai

berikut :

a) Beberapa kegiatan, baik yang bersifat swakelola

maupun kegiatan pengadaan barang maupun jasa

mengalami efisiensi anggaran,

b) Efisiensi yang cukup besar pada kegiatan Belanja

Langsung, pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi

Investasi pada tolok ukur publikasi investasi melalui

media out door.

c) Pada kegiatan penyelenggaraan promosi, khususnya

dalam tolok ukur Banten Investment Forum di Jakarta,

Banten Investment Forum di Singapura dan promosi

investasi di media cetak penerbangan mengalami

perubahan target kinerja dikarenakan penyesuaian

agenda kegiatan serta kenaikan biaya pemasangan iklan

di media penerbangan sehingga anggaran pada tolok

ukur tersebut dialihkan untuk penambahan tolok ukur

baru (workshop di Kabupaten Pandeglang, FDG promosi

Investasi Sektoral dan Jakvest) dan melengkapi

kebutuhan tolok ukur lain yang belum teranggarkan.

c. Upaya Peningkatan Realisasi Investasi

Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan

realisasi investasi ditahun 2013, telah mencanangkan

program peningkatan iklim investasi dan program promosi

dan kerjasama investasi dengan PTSP sebagai ikon dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan

oleh BKPMPT Provinsi Banten selain 3 (tiga) program

penunjang lainnya. Upaya yang dilakukan dalam

meningkatkan realisasi investasi adalah :

a) Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap

pelaku usaha, khususnya para investor yang akan

menanamkan modalnya di wilayah Banten, Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten

- 57 -

telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu baik

di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan

Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu

Satu di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran

Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010,

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi

Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Untuk menyempurnakan pelayanan perizinan yang

efisien dengan pembentukan PTSP tersebut, dilakukan

penyiapan regulasi pendukung, serta pembinaan dan

advokasi terhadap SKPD kabupaten/kota penyelenggara

PTSP.

b) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman

Modal

Program ini memuat kegiatan-kegiatan berupa

pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh aspek

yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam rangka

membentuk suatu pemahaman dari seluruh stakeholder

(pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha dan

elemen masyarakat lainnya) akan pentingnya

penanaman modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah

serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Pembinaan dilakukan pula terhadap terciptanya

kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal

(masyarakat) sekitar kegiatan investasi, dengan

pengaturan pola kemitraan yang saling

menguntungkan.

Sedangkan kegiatan pengendalian penanaman modal

ditujukan untuk memantau perkembangan kegiatan

- 58 -

investasi penanaman modal asing dan penanaman

modal dalam negeri dan pelaksanaan ketentuan-

ketentuan penanaman modal serta melakukan upaya

preventif akan terjadinya permasalahan yang dihadapi

pelaku investasi dan lingkungan sekitarnya.

Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan

permasalahan investasi yang terjadi yaitu dengan

optimalisasi Task Force Penanganan Permasalahan

Investasi Provinsi Banten yang telah dibentuk pada

tahun 2011.

Tim yang beranggotakan lintas instansi ini secara aktif

akan memfasilitasi dan membantu penyelesaian

permasalahan yang dihadapi oleh para investor dan

masyarakat yang berpotensi besar mengganggu kegiatan

investasi yang telah ada maupun yang akan

direalisasikan.

c) Promosi Unggulan Daerah yang Terintegrasi

Untuk menjadikan wilayah Banten sebagai lokasi

penanaman modal yang paling diminati, BKPMPT

Provinsi Banten melaksanakan strategi promosi yang

mengintegrasikan potensi unggulan daerah, potensi

wisata, sumber daya alam dan potensi lokasi/kawasan.

Strategi promosi Trade, Tourism, and Investment (TTI)

dimaksudkan agar kegiatan yang memerlukan

dukungan anggaran yang cukup besar ini dapat lebih

tepat sasaran, yaitu informasi tentang potensi dan

peluang usaha langsung terserap oleh calon investor,

pedagang dan wisatawan secara bersamaan dalam satu

kegiatan promosi yang dilakukan baik di dalam dan luar

negeri.

Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan

realisasi penanaman modal di Provinsi Banten akan

terus meningkat dan membawa kemanfaatan yang besar

terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat

Banten.

- 59 -

2) Solusi

Upaya penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan APBD TA. 2013

a. Melakukan rapat koordinasi evaluasi bulanan kegiatan

secara intensif dengan para Koordinator PPTK, dan PPTK

terhadap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan

rencana kegiatan bulan berikutnya.

b. Terhadap adanya beberapa kegiatan yang jadwal

pelaksanaannya mengikuti instansi lain baik pusat maupun

daerah yang pelaksanaannya menunggu kepastian jadwal

yang disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan rencana

operasional kegiatan yang telah direncanakan diantaranya

kegiatan Promosi Investasi Luar Negeri adalah dengan

melakukan koordinasi yang intensif terhadap panitia

penyelenggara dan diupayakan untuk tahun yang akan

datang kondisi tersebut dapat dihindari sehingga tidak

merubah jadwal yang direncanakan serta penentuan lokasi

kegiatan agar lebih fleksibel dan perhitungan anggaran

perjalanan dinasnya mengikuti kurs dolar, tidak dapat

diprediksi dengan pasti, sehingga dalam perencanaan

kedepan diperlukan ketelitian dan proyeksi yang lebih

akurat.

c. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat jadwal

kegiatan dan diharapkan untuk tahun yang akan datang

diharapkan tidak merubah tolok ukur tetapi diusahakan

melalui pergeseran kegiatan.

10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM, meliputi :

1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.


Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro,

Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha

Koperasi bidang industri hasil pertanian, Kegiatan

Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan

Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan

- 60 -

pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program

dimaksud sebesar 100%.

2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.


Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator

teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran

produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan

usaha, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pengembangan

teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM.


94,52%.

3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan

SDM K-UMKM.


Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan

Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.


1) Permasalahan

a. Terkait dengan Peningkatan Peningkatan Daya Saing,

kapasitas kelembagaan dan SDM KUMKM masih tingginya

jumlah Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar

2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163

Koperasi.

b. Monitoring dan evaluasi terhadap program yang

dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang

dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan sulit untuk di diketahui lebih cepat.

2) Solusi

a. Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari

Kualitas SDM dan Kuantitasnya sehingga pembinaan yang

dilakukan terhadap Koperasi dapat lebih terarah.

b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early

detection harus dapat dilaksanakan secara berkala.

- 61 -

11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh

Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan

oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan,

dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi


12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten, yaitu :

1) Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja.


Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan,

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan

Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan

Fasilitasi Penetapan UMP, dan Kegiatan Peningkatan

Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.


2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan

Kerja dan Berusaha.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan

Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan

Tenaga Daerah, Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan

ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga

Kerja, dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas

dan Pelatihan Kewirausahaan. Realisasi fisik kumulatif pada


3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI

Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan

Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi

- 62 -

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 94,45%.


1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada program/kegiatan wajib yang

ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah

kepada kendala teknis pelaksanaan. seperti misalnya :

Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan waktu pelaksanaan

kegiatan, Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga ada

beberapa kegiatan yang target kinerjanya dikurangi, Kurangnya

SDM/Aparatur Dinas.

2) Solusi

Perlu adanya perencanaan yang sangat matang baik tentang

lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain

yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut. Selain itu, perlu juga adanya penambahan jumlah

personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat

berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program

Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, yang

dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan

Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan

Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan,

Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, Kegiatan

Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan,

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan, dan Kegiatan Fasilitasi Dewan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif


- 63 -


1) Permasalahan

a). Permasalahan umum terkait dengan tugas pokok BKPP

Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan

penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1). Masalah

alih fungsi lahan, menurunnya produktivitas, lambatnya

pengembangan cadangan pangan, dan peningkatan jumlah

penduduk, dan bencana alam pola konsumsi, keamanan dan

kenyamanan pangan, rendahnya tingkat pendapatan dan

distribusinya, yang menyebabkan kerawananan pangan dan

dapat mengamcam ketahanan pangan. 2). Disisi lain masih

lemahnya kelembagaan pertanian belum mendukung

pembangunan dibidang ketahanan pangan.

b). Permasalahan khusus terkait dengan tugas pokok BKPP

Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan

penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1) belum

optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait

dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, 2)

keterbatasan sarana/prasarana penunjang kegiatan

(penataan, pengaturan dan kelengkapan), yang berdampak

terhadap rendahnya pelayanan publik, 3) Terbatasnya

sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Provinsi Banten.

2) Solusi

a. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan

masalah umum, dilaksanakan melalui :

a) Meningkatkan koordinasi baik dilingkup SKPD, maupun

antar instansi terkait.

b) Mengembangkan kajian tentang ketahanan pangan di

Provinsi Banten, yang berdampak langsung terhadap

penanganan ketersediaan pangan.

c) Upaya-upaya revitalisasi organisasi/kelembagaan

pertanian.

- 64 -

b. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan

masalah khusus, dilaksanakan melalui:

a) Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi

terkait dengan bidang ketahanan pangan.

b) Optimalisasi sarana/prasarana penunjang kantor dan

kegiatan yang ada dengan segala keterbatasan secara

efisien, efektif dan berdaya guna, berorientasi pada

kepuasan pelayanan publik/masyarakat.

c) Optimalisasi sumber daya aparatur Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan

perlindungan dan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penguatan

jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha,

Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan

Organisasi Perempuan, Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja

Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran

Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup

perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.


1) Permasalahan

Masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam pelaksanaan

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak pada tahun 2013 adalah:

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi

Banten yang cukup memadai dalam menunjang

pelaksanaan kegiatan.

- 65 -

b. Sumber Daya Manusia aparatur BPPMD Provinsi Banten

masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Hal ini

disebabkan oleh cepatnya dinamika perkembangan

masyarakat yang senantiasa menuntut perbaikan

pelayanan pemerintah serta terus berkembangnya arus

ilmu dan teknologi juga menuntut kesiapan aparat untuk

memiliki kemampuan yang adaptif dengan perkembangan

IPTEK tersebut.

c. Mengembangnya tugas pokok dan fungsi pada urusan

Pemberdayaan Perempuan dan urusan Pemberdayaan

Masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak tergabung dalam

satu SKPD, sehingga menyulitkan koordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan.

d. Luasnya beban kerja pelayanan tugas pokok dan fungsi

baik urusan Pemberdayaan Perempuan maupun urusan

Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sulit ditangani oleh

satu SKPD yaitu BPPMD.

2) Solusi

a. Koordinasi yang intensif dan terencana dengan output yang

jelas.

b. Meningkatkan kualitas SDM dilingkup BPPMD.

c. Peninjauan ulang beban kerja BPPMD.

15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa Provinsi Banten yang didukung 1 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana.

Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%.

16. Urusan Wajib Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh Program Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan

Perkeretaapian. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan melaksanakan

14 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu

Lintas Jalan, Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan,

- 66 -

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas

Jembatan Timbang pada UPT Serang, Kegiatan Peningkatan

Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT

Tangerang, Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas

Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Kegiatan

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut dan

Penyeberangan, Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran

dan Pengendalian Angkutan Laut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Angkutan Barang dan Kereta Api, Kegiatan Penyelenggaraan Teknik

Sarana dan Prasarana Transportasi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Angkutan Penumpang, Kegiatan Penataan dan Peningkatan

Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, Kegiatan Penataan dan

Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, dan

Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana

DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.


1) Permasalahan

a. Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi pada masa mendatang adalah :

a) Kompetisi SDM relatif belum memadai, dalam

penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang

hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung

sumber daya manusia profesional yang mampu

mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya

sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan

yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas

sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu

selain melalui penambahan jumlah aparatur

sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan

profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa

pendidikan formal.

- 67 -

b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai,

dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana

sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk

mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja

yang memadai.

b. Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam

penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang

harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat

koordinasi yang intensif.

2) Solusi

a. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah

sebagai berikut:

a) Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi

baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai

penanggung jawab penyelenggaraan di bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

b) Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan

kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas


Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika,

c) Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran

sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang


- 68 -

d) Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi,

Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten

dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika,

e) Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan

yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika,

f) Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya,

b. Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas.

17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika yang

dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan,

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat

Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

Perizinan Penyiaran, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan

Sarana Prasarana LPSE, Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi

dan Telematika, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga

Penyiaran, Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan

Desiminasi Informatika, Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran

Radio dan Televisi, Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi, dan Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP. Realisasi

fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,09%.


1) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Biro Ekonomi dan

Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Pada Urusan Wajib

Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

- 69 -

a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala

dan hambatan pada sistem birokrasi administrasi

pelaksanaan kegiatan, sistem penjadualan pelaksanaan

kegiatan dan keterbatasan SDM. Adapun rincian

permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos

anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan

dan tolok ukur turut berubah dan adanya penerapan sistem

SIMDA yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM Biro

Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Banten.

b. Solusi

Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Banten perlu adanya Perencanaan yang matang,

sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana

dengan baik, dan perlu adanya penempatan pegawai yang

sesuai dengan bidangnya.

2) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas


Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas


yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi pada masa mendatang adalah:

a) Kompetensi SDM relatif belum memadai, dalam

penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang

hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung

sumber daya manusia profesional yang mampu

mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya

sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan

yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas

sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu

selain melalui penambahan jumlah aparatur

sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga

- 70 -

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan

profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa

pendidikan formal.

b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai,

dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana

sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk

mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja

yang memadai.

c) Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di

bidang hubkominfo. Pelayanan sektor perhubungan,

komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan

sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk

mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka

diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk

penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik

melalui APBD maupun APBN.

d) Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan

dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga

merupakan hal yang harus diselesaikan bersama

melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif.

b. Solusi

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas


Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah

sebagai berikut:

a). Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi

baku (standard operating procedure) dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas


- 71 -

Banten sebagai penanggung jawab penyelenggaraan di

bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

b). Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan

kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas


Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika,

c). Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran

sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang


d). Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi,

Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten

dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan,


e). Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan

yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan,


f). Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya,

g). Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan

berkualitas.

3) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Pada Urusan Wajib

Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

a. Permasalahan

a) Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada menjadi

tantangan yang paling utama, sehingga alokasi

- 72 -

anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

tidak terserap seluruhnya.

b) Terjadi pemindahan alat pantau siaran yang

menyebabkan terganggunya hardware alat pantau

siaran, sehingga pemantauan siaran dilakukan tidak

optimal.

c) Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap,

dikarenakan adanya pengembalian kendaraan roda

empat kepada Biro Aset dan Perlengkapan Setda

Provinsi Banten pada Bulan November 2013.

18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa

dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi

Banten, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik,

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial

Kemasyarakatan, Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan

Kewarganegaraan, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan dini dan

penanganan konflik, Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah

Perbatasan dan Orang Asing, dan Kegiatan Fasilitasi pengawasan dan

pemantauan ketahanan ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada



1). Permasalahan

Secara umum pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten sebanyak 15 kegiatan yang didanai

APBD Provinsi Banten TA. 2013 berjalan sesuai dengan rencana,

serta tidak mengalami hambatan.

2). Solusi

Bagi kegiatan yang pelaksanaanya berlokasi di Kabupaten/Kota

agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin

harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang

dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah

- 73 -

Kabupaten/Kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan

bangsa dan politik.

19. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian.

Pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi

Banten (42 SKPD), program-program dimaksud adalah :

1). Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan,

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Biro

Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol,

dan Kantor Penghubung Provinsi Banten. Pada program

dimaksud melaksanakan 42 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kegiatan Fasilitasi

Koordinasi Pusat dan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan

Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, Kegiatan Fasilitasi

Penegasan Batas Daerah, Kegiatan Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten,

Kegiatan Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat

Pemda, Pusat dan Tamu, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan

Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan

Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, Kegiatan Desk Pemilukada

Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, Kegiatan Pembinaan

dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, Kegiatan

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat

dan Lingkungan, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan

- 74 -

Kebijakan Keluarga Berencana, Kegiatan Pembinaan dan

Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi,

Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pengelolaan

Sistem layanan Informasi Promosi Banten, Kegiatan Fasilitasi

Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, Kegiatan

Partisipasi Anjungan Banten di TMII, Kegiatan Hubungan dan

Kerjasama Pers, Kegiatan Sarana Komunikasi, Kegiatan Liputan

dan Pengelolaan Dokumen, Kegiatan Pengembangan Komunikasi

dan Hubungan Antar Lembaga, Kegiatan Penerbitan Media dan

Teknologi Informasi, Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini

Publik, Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Publik, Kegiatan Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik,

Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan, Kegiatan

Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, Kegiatan Pelayanan Tamu,

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan

Jasa dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM,

Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan

Keuangan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di

Bidang Infrastuktur Perekonomian, Kegiatan Fasilitasi Penataan

Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan

Harga dan Barang Beredar, Kegiatan Fasilitasi Penataan

Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, Kegiatan

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama

Perekonomian Investasi dan Industri, Kegiatan Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu 2014, dan Kegiatan Pengadaan Data

dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah. Realisasi fisik


2). Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten

dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi

Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur,

Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat, Kegiatan Pemeliharaan

- 75 -

Trantibum di Provinsi Banten, Kegiatan Operasi Penegakan

Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Pendataan dan

Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan

Kegiatan Fasilitasi Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada


3). Program Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan

melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pencegahan dan

penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, Kegiatan

Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kegiatan

Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana, Kegiatan Fasilitsi

Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, Kegiatan

Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana,

dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca

Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.

4). Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan

dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan,

yaitu: Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, Kegiatan

Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, Kegiatan

Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, Kegiatan

Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kegiatan

Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pengadaan Sarana

dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada


5). Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan

melaksanakan 28 kegiatan, yaitu : Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah, Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande,

- 76 -

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD

Rangkasbitung, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah

UPTD Malingping, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah

UPTD Serpong, Kegiatan Ciputat, Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah Diwilayah UPTD Ciledug, Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah Diwilayah UPTD Balaraja, Kegiatan Rekonsiliasi Data

Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013,

Kegiatan Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten-Kota,

Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi

Perwakilan Wilayah, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten,

Kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi Banten dan Raper

KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA.2012, Kegiatan

Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,

Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, Kegiatan

Penyusunan Pedoman Anggaran, Kegiatan Penyusunan Raperda

dan Rapergub P-APBD 2013 dan APBD 2014, Kegiatan

Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran,

Kegiatan Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan

APBD TA 2013 dan APBD TA 2014, Kegiatan Bina Administrasi

Keuangan Daerah, Kegiatan Bina Pengendalian Keuangan

Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi

Kualitas Pelayanan, dan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak

Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 87,73%.

6). Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi

Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan

Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah

- 77 -

dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda OPD Kab-Kota,

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, Kegiatan

Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat

Daerah, Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Struktural, Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik, dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.

7). Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi

Kepegawaian Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu

: Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin

PNS Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan

Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, Kegiatan Penataan,

Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa

Purna Tugas, Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian,

Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang

Baperjakat, Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi

Banten, Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

(CPNSD), Kegiatan Pelayanan Data dan Infromasi Kepegawaian,

dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan

Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 75,38%.

8). Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan

dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan,

yaitu : Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama

Kelembagaan, Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat

Aparatur, Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi

Kepala Desa Se-Provinsi Banten, Kegiatan Diklat Struktural Bagi

PNS Daerah, Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program,

Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja,

Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur,

Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah

Daerah, dan Kegiatan Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS

- 78 -


sebesar 80,22%.

9). Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) dengan

melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan

Pembukuan Keuangan, Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah

(DRD) Provinsi Banten, dan Kegiatan Pengelolaan

Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda

Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program


10). Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD

dilingkungan Provinsi Banten dengan melaksanakan 57

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Koordinasi Konsultasi

Keluar dan Dalam Daerah, Kegiatan Operasional Balai

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK,

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan,


Budidaya Ikan Air Tawar, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan

Perikanan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura,


- 79 -

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai

Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, Kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ciledug, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan



Pandeglang, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan



Serpong, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja,

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Malingping, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Penyediaan

Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang,

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit


- 80 -

Daerah Rangkasbitung, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa


Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Penyediaan


Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol,



Daerah Cilegon, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa


Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Penyediaan


Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cileduk,



Daerah Ciputat, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa


Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Penyediaan


Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping,

Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Tugas Anggota, Kegiatan

Bina Potensi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemampuan

Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penataan

Arsip di DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penyediaan Sarana

dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan

Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten,

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Kegiatan

Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, Kegiatan Fasilitasi

Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, Kegiatan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten,

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten,

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di

Lingkungan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Penyelenggaraan

Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Dinas Pimpinan Daerah, Kegiatan Optimalisasi Pelayanan

- 81 -

Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di

Lingkungan Setda, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten, dan Kegiatan

Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,66%. Tidak

tercapai target karena terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.

11). Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat


Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan, Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan,

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif,

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,

Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program


12). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat

DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu:

Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum, Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan

Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten,

Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD

Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola

Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan

Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan

DPRD, Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten,

Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten, Kegiatan

Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan

Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif


- 82 -

13). Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk

Hukum dan HAM.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum


Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan

Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten,

Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I,

Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II,

Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan

Perjanjian, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum,

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Permasalahan

Perlindungan Hukum & HAM, dan Kegiatan Peningkatan

Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum.


90,77%.

14). Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah

dan IPTEK.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pemerintahan, Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, Kegiatan

Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial

Budaya, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Kemasyarakatan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi Pembangunan, Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi



Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten

pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

- 83 -

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian, yaitu :

a. Permasalahan dan Solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja

dan Linmas Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan, kesinkronisasian antara perencanaan

dengan hasil yang dicapai tentunya tidak selalu berjalan

dengan mudah dan tepat. Kendala atau hambatan yang

terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Koordinasi yang belum optimal,

Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai

kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah.

Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong

Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini

disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih

lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis,

Belum terselenggaranya kerjasama dalam

pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan

masyarakat/tokoh masyarakat.

b) Solusi

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, langkah-

langkah strategis yang dilakukan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman

dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan

mengamankan peraturan-peraturan kepal daerah adalah

dengan melakukan pemantapan struktur organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya

organisasi dan manajemen serta Peningkatan dan

pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama

pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan

- 84 -

Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh

melalui penetapan kebijakan sebagai berikut :

Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan

sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Banten,

Menyusun basis data, rencana, monitoring dan

evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama

dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota,

Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS,

Instansi terkait dan masyarakat.

b. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten

a) Permasalahan

Dalam bidang penanggulangan bencana terutama di

Provinsi Banten, pengurangan Risiko bencana belum

menjadi landasan dasar pembangunan daerah

meskipun Provinsi Banten masih memiliki banyak

wilayah yang rentan bencana. Salah satu isu yang

dihadapi adalah kinerja yang belum optimal serta

sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana

dari pendekatan responsive ke pendekatan yang

preventif.

Penanggulangan bencana juga masih bersifat sektoral

dan kondisional , sehingga perlu adanya sinkronisasi

program dan kegiatan terkait pengurangan Risiko

bencana. Secara umum dapat di katakan bahwa

pemerintah, masyarakat dan para pemangku

kepentingan di Provinsi Banten belum siap dalam

- 85 -

menghadapi bencana, sehingga setiap bencana dapat

mengakibatkan tingginya jumlah korban maupun

kerugian material.

Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung

bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang

besar. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum

maksimal, dimulai dari data awal tentang jumlah

korban, kerusakan infrastruktur sarana sosial dan lain-

lain masih simpang siur berbeda satu dan lainnya, hal

ini akan menyebabkan kelambatan dalam penanganan

tindak lanjut bencana. Bencana yang datang tidak

terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi

kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang

mumpuni. Laporan kejadian bencana yang masih belum

mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat

dan rehabilitasi pasca bencana.

Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah

orientasi/cara pandang para pemangku kepentingan,

umumnya masih terarah pada penanganan ke

daruratan belum pada aspek pencegahan dan

penanganan Risiko bencana, kita berharap kedepan

perlu adanya pemahaman dan kesadaran bahwa Risiko

bencana dapat di kurangi melalui intervensi

pembangunan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya isu lain dalam penanggulangan bencana

adalah masih dominannya peran pemerintah dan

peranan luar komunitas dibanding dengan peranan tim

siaga bencana dari dalam komunitas sendiri.

Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah

belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam bidang penanggulangan bencana ,

perencanaan yang komprehensip dalam penanganan

bencana maupun isu gender dan kelompok-kelompok

marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana.

- 86 -

Tantangan dan Peluang

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2010 yang memiliki tugas antara lain :

1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan

kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.

2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta

rawan bencana.

4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

penanggulangan bencana.

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta

meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke

tahun membuat penanggulangan bencana menjadi

perhatian dalam rencana pembangunan. Kelembagaan ini

masih sangat muda/baru termasuk BPBD di

Kabupaten/Kota, namun diharapkan Badan

Penanggulangan Bencana menjadi SKPD sentral dalam

upaya penanggulangan bencana.

Semakin meningkatnya kuantitas bencana maka akan

meningkatkan kompleksitasnya permasalahan dalam

pembangunan. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan

bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan

yang strategis.

Tantangannya saat ini adalah mensosialisasikan paradigma

baru merubah pendekatan responsive menjadi preventif

untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana

agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur

tetap kebencanaan sampai ke tingkat paling bawah.

“Pengurangan Risiko Bencana“ perlu terus di dorong agar

para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta

para pelaksananya memahami bagaimana paradigma baru

dan memahami mekanisme penanggulangan bencana yang

terpadu, efektif, efisien dan handal.

- 87 -

Tantangan berikutnya adalah besarannya kebutuhan

pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Jumlah penduduk yang banyak akan membawa

konsekuensi ketersediaan dukungan, baik alat maupun

dana yang besar pula. Disamping itu kearifan lokal yang

harus dibangun pada komunitas-komunitas tertentu

merupakan tantangan lain yang tidak kalah pentingnya.

peluang nampaknya cukup memadai yaitu dengan adanya

perhatian yang semakin besar baik di pemerintah maupun

masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal

pengurangan Risiko bencana, termasuk perhatian Dunia

Internasional terhadap masalah ini. Yang penting adalah

komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah,

sektor swasta maupun masyarakat menyadari bahwa hal

ini menjadi tanggung jawab bersama.

b) Solusi

Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah

kebencanaan yang spesifik di masing-masing

kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi program :

1). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif

antara provinsi dengan kabupaten/kota baik dalam

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara

berkelanjutan,

2). Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara

provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka

meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan

program pembangunan,

3). Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)

melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya

lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur

BPBD bidang kebencanaan serta pemenuhan

kebutuhan staf pegawai secara struktural dan

fungsional.

4). Perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh

karyawan dan mengaplikasikannya pada

- 88 -

pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang

dilaksanakan.

5). Menetapkan pedoman penanggulangan bencana sesuai

dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.

6). Menetapkan standarisasi serta kebutuhan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

7). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta

rawan bencana.

8). Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

penanggulangan bencana.

c. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten

a) Permasalahan

Seperti telah dinyatakan di atas bahwa pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 ini tidak

ditemui kendala atau masalah yang signifikan. Masalah

yang sering dihadapi adalah pada sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya

keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih

adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan

kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten antara lain, adanya

keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD

Perubahan TA. 2013, waktu pelaksanaan yang terkait

dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya

harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya

pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang

berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya

barang yang yang dibutuhkan sudah out of

stock/discontinue atau indent, adanya keterlambatan

penyampaian evaluasi Raperda dan Raper KDH

Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota kepada Provinsi,

- 89 -

dan juga penyampaian evaluasi APBD Kab/Kota ke

Provinsi melebihi batas waktu tahun anggaran, untuk

penyampaian laporan akhir tahun, khususnya kegiatan

yang dilaksanakan Provinsi Banten belum menyediakan

data dalam bentuk elektronik untuk di akses melalui

sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI, hal ini

memberikan dampak kepada efektifitas pelayanan

informasi dan pembuatan laporan.

b) Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut di atas antara lain :

Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam

menyampaikan progres kegiatan.

Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait

terus diperkuat.

Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan

daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan

jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD.

Secepatnya merealisasi program sistem yang

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dengan

sistem online realisasi dan laporannya, agar proses

penyusunan laporan realisasi penerimaan dan

pengeluaran dapat mudah di proses dan di akses oleh

khususnya Sub bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan

Sub Bagian Keuangan.

d. Permasalahan dan Solusi pada Biro Organisasi Provinsi

Banten

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro

Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013 secara

keseluruhan tidak ada permasalahan yang signifikan dilihat

dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah.

e. Permasalahan dan Solusi pada Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Provinsi Banten

a) Bidang Mutasi

Penempatan PNS Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi

Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur

aparatur utama memiliki peran yang penting dalam

- 90 -

menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Guna memacu PNS sebagai aparatur

Negara untuk mencapai kinerja dan prestasi kerja serta

kualitas kerja yang optimal perlu adanya pembinaan PNS

melalui system pengembangan karir pegawai yang

berbasis kompetensi. Belum adanya pola karir pegawai

yang menjamin kepastian masa depan karir pegawai.

Untuk itu perlu disusun standar kompetensi jabatan dan

pola karir pegawai yang diharapkan dapat mempermudah

dalam proses pengangkatan jabatan yang tepat, cepat,

transparan dan praktis sesuai dengan keahliannya.

Peningkatan administrasi kepegawaian yang meliputi

kenaikan pangkat, gaji berkala dal lain-lain perlu

didukung oleh pelaksana bidang kepegawaian di masing

masing satuan kerja, karena proses kenaikan pangkat

dan gaji berkala selalu mengalami keterlambatan dalam

hal pemberkasan, hal ini membuat pengurusan berkas ke

BKN menjadi terhambat.

b) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1). Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Salah satu faktor penunjang utama dalam

keberhasilan dan pencapaian kinerja sebuah

organisasi pemerintah. Kualitas dan juga kuantitas

sumber daya aparatur yang memadai memiliki

keterhubungan dengan produktivitas organisasi

instansi pemerintah perlu ditingkatkan dan

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,tuntutan

kebutuhan layanan publik serta standar kualifikasi

pegawai secara normal.

2). Rekruitment/Seleksi dan Perencanaan Pegawai

Berbasis Kompetensi.

Kebutuhan pegawai di indentifikasikan untuk saat ini

dan masa yang akan dating dengan melakukan

proyeksi kebutuhan pegawai yang sejalan dengan

arah pengembangan organisasi, perkembangan

IPTEK, perubahan peran dan fungsi organisasi

- 91 -

pemerintah maupun tuntutan masyarakat kearah

pelayanan yang lebih baik. Selain itu dilakukan

identifikasi jumlah dan kualifikasi PNS yang

memasuki usian pensiun pada setiap jabatan dalam

organisasi yang kemudian teridentifikasi kebutuhan

yang akan dibandingkan dengan ketersediaan SDM

dalam organisasi (bezzeting) baik dari aspek jumlah,

kualifikasi, komposisi serta penyebaran pada setiap

organisasi.

c) Bidang Sekretariat

Pengelolaan kinerja pegawai meliputi perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja

setiap pegawai yang ada dalam organisasi, yang

merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi dalam

bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap

pegawai yang jelas serta memiliki kontribusi dan

keterkaitan langsung untuk pencapaian tujuan

organisasi. Hal ini diperlukan beberapa hal sebagai

berikut:

Setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas,

Setiap pekerjaan harus menghasilkan output yang

dirumuskna secara jelas berupa : barang,

jasa/layanan informasi,

Setiap hasil kerja dirumuskan ukuran

keberhasilannya (kualitas, kuantitas, waktu dan

biaya.

d) Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur selain dituntut

untuk handal, professional, kreatif dan inovatif juga

harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu perlu terus

diupayakan kegiatan-kegiatan yang menunjang

peningkatan disiplin.

Salah satu sarana peningkatan disiplin adalah reward

dan punishment. Pemberian reward dapat di lakukan

dengan memberikan pujian, kenaikan pangkat pilihan,

- 92 -

promosi, penghargaan lainnya guna meningkatkan

motivasi kerja pegawai.

Punishment berupa teguran lisan, pernyataan tidak

puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan

hingga pemberhentian PNS merupakan media

peningkatan disiplin pegawai agar mentaati aturan yang

berlaku. Reward dan Punishment diberikan dengan

ukuran yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten

untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin

pegawai.

e) Bidang Data dan Informasi

Data dan informasi kepegawaian perlu didukung oleh

sarana dan prasarana yang lebih baik, kurangnya

dukungan sarana tersebut aparatur dalam mengakses

data atau informasi masih bersipat manual, hal ini perlu

didukung oleh kesiapan layanan informasi yang cepat,

tepat dan terintegrasi keseluruh SKPD.

f. Permasalahan dan Solusi pada Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

diklat tahun 2013 yaitu :

1). Kurangnya Apresiasi SKPD untuk mengikuti Diklat,

2). Kurangnya Angka Partisipasi Peserta DIklat,

3). Kurangnya SDM (Pegawai di Badan Diklat),

4). Intensitas Diklat selama 1 Tahun yang cukup tinggi

belum dapat di Akomodir oleh fasilitas Diklat

(Kurangnya Ruang Kelas Belajar dan Asrama),

5). ROK belum dapat di laksanakan Tepat waktu

6). Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan

Permintaan,

7). Pelaksanaan Pelatihan kurang hari atau terkurangi

- 93 -

b) Solusi

Upaya mengatasi permasalahan ini antara lain :

1). Di harapkan ada teguran dari BKD untuk Intansi

yang tak mengirimkan Peserta solusi yang di lakukan

melaksanakan Diklat dengan Peserta seadanya,

2). Solusinya tidak dilaksanakanya kegiatan yang sesuai

dengan Perencanaan.

3). Mohon tambahan Pegawai Solusi yang dilakukan

melibatkan tenaga Honor yang ada.

4). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain

selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan ROK.

5). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain

selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan ROK

6). Solusi yang di laksanakan dengan peserta apa

adanya.

7). Solusi yang dilakukan kegiatan tetap di laksanakan

bergantian dengan kegiatan yang lain karna

kurangnya Ruang kelas belajar dan Asrama.

g. Permasalahan dan Solusi pada Sekretariat DPRD Provinsi

Banten.

a) Permasalahan

Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran

baik, namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal

dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat

ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran kegiatan

tersebut. Hal ini mengindikasikan masih kurang tepatnya

dalam pengalokasian anggaran kegiatan.

b) Solusi

Perlu ditingkatkan peningkatan pemahaman terhadap

pengelolaan kegiatan di tataran perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan.

- 94 -

h. Permasalahan dan Solusi pada Biro Hukum Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Program dan kegiatan pada Biro Hukum yang berada

dibawah target ada 2 kegiatan yaitu kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, yaitu :

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

target kinerja secara keseluruhan tercapai pada

tahun anggaran 2013, tetapi realisasi keuangan

hanya tercapai 83,73% karena pada indikator kinerja

Perumusan Raperda di tingkat Pansus (Raperda IX)

dan Penyusunan Identifikasi Legal Drafter Raperda

(VI) telah dilaksanakan hanya menunggu

pengesahannya pada tahun 2014 sehingga tidak

dapat meyerap anggaran yang ada.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

target kinerja yang tidak sesuai dengan target ada

pada indikator kinerja Pemberian Bantuan Hukum

pada Masyarakat Miskin karena belum ada Peraturan

Daerah sebagai dasar hukum dalam pemberian

bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Sedangkan indikator kinerja dalam penyusunan

kajian naskah akademik bantuan hukum telah

memenuhi target kinerja secara keseluruhan.

b) Solusi

Solusi yang ada yaitu indikator kinerja yang belum

tercapai baik kinerja dan keuangan akan di

anggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya.

i. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana dan realisasi anggaran

program dan kegiatan Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Banten sampai dengan triwulan

IV Desember tahun 2012 terdapat beberapa

permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis

- 95 -

maupun secara administrasi, diantaranya adalah sebagai

berikut:

Belum maksimalnya dukungan sumberdaya aparatur

yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan

prasarana kerja aparatur yang belum memadai dalam

rangka memberikan kontribusi aktif terhadap

kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran

Balitbangda Provinsi Banten.

Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar

operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai

bahan perencanaan, pelaksanaan dan indikator

capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

khususnya Balitbangda Provinsi Banten.

Masih lemahnya koordinasi, baik dalam rangka

perencanaan, pengendalian dan evaluai pelaksanaan

rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten,

sehingga hasil dari kegiatan tersebut masih belum

tepat waktu.

Masih kurangnya koordinasi antar peneliti

dilingkungan Balibangda Provinsi Banten dan masih

belum tersedianya acuan/pedoman serta tim ahli

sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan

berfungsi/bermanfatnya hasil penelitian/kajian

sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan

daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat.

Belum tersedia data dan informasi yang akurat

sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian/kajian

hasil pelaksanaan penelitian.

b) Solusi

Peran penelitian dan pengembangan daerah sehingga

menghasilkan suatu rumusan kebijakan pembangunan

daerah merupakan hal yang sangat relevan karena

penelitian yang selama ini dilaksanakan sudah melalui

berbagai tahapan dan memenuhi syarat akademis, sehingga

menjadi hal yang wajar apabila seluruh elemen

- 96 -

pembangunan dapat memperhatikan hasil-hasil penelitian

tersebut.

Pelaksanaan pembangunan pada Balitbangda Provinsi

Banten sebagaimana diuraikan dalam laporan ini

dikategorikan baik, namun kami menyadari bahwa masih

terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dan dapat

memberikan informasi tentang gambaran umum capaian

kinerja kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan

daerah sehingga dapat menunjukan salah satu bentuk

transparansi dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan

rencana kegiatan sebagai instansi pemerintah berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya, beberapa hal yang perlu

peningkatan diantaranya adalah:

Perlu adanya peneliti secara fungsional yang menjadi

mitra kerja Balitbangda Provinsi Banten, yang dapat

melaksanakan berbagai penelitian di Provinsi Banten,

Perlu meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur

Balitbangda Provinsi Banten guna mendukung

pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan,

Perlu adanya komitmen bersama dalam mendukung

pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah,

Peningkatan peran lembaga-lembaga penelitian guna

percepatan pembangunan dan inovasi daerah.

Oleh karena itu, Balitbangda Provinsi Banten

mengharapkan adanya koordinasi yang baik dengan

lembaga-lembaga penelitian maupun instansi pemerintahan

dan stakeholder lainnya agar penelitian dan pengembangan

ini menjadi sumber informasi yang cukup berharga guna

percepatan pembangunan Provinsi Banten dimasa yang

akan datang.

20. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dengan melaksanakan 5

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kegiatan

- 97 -

Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan

Masyarakat, Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro

Pedesaan, Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan

Desa-Kelurahan dalam perkembangan desa-kelurahan, dan

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian

Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program


21. Urusan Wajib Sosial.

Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang

dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas

Sosial Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan

Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 4

kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan

Sosial Fakir Miskin, Kegiatan Peningkatan dan

Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, Kegiatan

Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri, dan Kegiatan Peningkatan dan

Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil.


100%.

2) Program Rehabilitasi Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial


Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia,

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks

Napza, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan

Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, Kegiatan Pelayanan

dan Perlindungan Sosial pada BPS, Kegiatan Fasilitasi

Penerimaan dan Penyaluran pada BPS, Kegiatan

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S,

dan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S.

- 98 -


100%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial


Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran

Bermasalah, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban

Bencana, dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada


4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro

Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial Provinsi Banten

dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos

Masyarakat, Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

(NK3), Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan

Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pembinaan dan

Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan

Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan

Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik

sebesar 100%.


Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten

pada Urusan Wajib Sosial, yaitu :

1) Permasalahan dan Solusi pada Dinas Sosial Provinsi

Banten.

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi

Banten, meliputi :

a) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) terus bertambah seiring dengan kemajuan

teknologi dan pembangunan

- 99 -

b) Permasalahan sosial yang cukup komplek belum

didukung oleh SDM bidang kesos yang memadai,

baik secara Kualitas maupun kuantitas.

c) Keterpaduan program dan kegiatan antara Provinsi

dengan Kabupaten/Kota belum optimal.

d) Masih belum optimalnya peran serta stakeholder,

dunia usaha atau komponen masyarakat lainnya

dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

e) Ketersediaan data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan

Kabupaten/Kota belum berdasarkan by name by

adress.

b. Solusi

a) Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan

masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di

masing-masing Kabupaten/Kota untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

b) Perlu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai

pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial,

serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara

struktural.

c) Membangun dan meningkatkan koordinasi yang

efektif antara Provinsi dengan Kabupaten/kota,

baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program secara berkelanjutan.

d) Perlu disusun mekanisme pengendalian program

antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam

rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja

pelaksanaan program pembangunan dibidang

kesejahteraan sosial.

e) Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran

pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan by

name by adress di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 100 -

22. Urusan Wajib Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung oleh Program

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan

Nilai Budaya. Pada program ini dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan

melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan

Kesenian Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni,

Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah,

Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan, dan

Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya,

Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif

pada program dimaksud sebesar 100%. Pelaksanaan urusan

ini telah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

23. Urusan Wajib Statistik.

Pada Urusan Wajib Statistik didukung oleh Program

Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Pada program ini

diimplementasikan melalui 42 kegiatan Penyediaan Data yang

dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 94,17%.

24. Urusan Wajib Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Kearsipan didukung oleh Program

Pembinaan Kearsipan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Pada

program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi

Banten, Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), Kegiatan Pembinaan

Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan


sebesar 100%.

- 101 -


1) Permasalahan

a. Kurangnya fasilitasi atau sarana dan prasarana

pengelolaan kearsipan,

b. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih relative

sedikit,

c. Kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan arsip yang

baik dan benar masih harus ditingkatkan,

d. Regulasi kearsipan masih harus dilengkapi.

2) Solusi

a. Membangun gedung Depo Arsip dan melengkapi dengan

fasilitas pendukungnya,

b. Menambah jumlah tenaga fungsional arsiparis sesuai

kebutuhan,

c. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada

semua pihak yang terkait,

d. Membuat regulasi kearsipan (Peraturan Daerah,

Peraturan Gubernur).

25. Urusan Wajib Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program

yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.


Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama

Perpustakaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan

Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah

Kuno Tentang Banten, Kegiatan Penyediaan Bahan

Pustaka Perpustakaan, dan Kegiatan Pengembangan

Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi

dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program


2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

Pelaksanaan program ini melaksakan 1 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem

- 102 -

Pengelolaan Perpustakaan. Realisasi fisik pada program



a. Permasalahan

1). Jumlah koleksi bahan pustaka masih relative

sedikit/kurang;

2). Masih relative rendahnya minat dan budaya gemar

membaca masyarakat;

3). Pelayanan perpustakaan yang masih terbatas;

4). Masih sedikitnya tenaga fungsional pustakawan.

b. Solusi

1). Menambah jumlah koleksi bahan pustaka sesuai

kebutuhan para pemustaka;

2). Meningkatkan upaya-upaya promosi perpustakaan dan

promosi untuk meningkatkan minat dan budaya gemar

membaca kepada semua kelompok masyarakat;

3). Meningkatkan profesionalisme baik dalam pengolahan

bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan, termasuk

memperbanyak frekwensi pelayanan melalui Mobil Unit

Perpustakaan Keliling,

4). Meningkatkan jumlah tenaga fungsional perpustakaan.

2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Kegiatan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Kegiatan Pengendalian

Sumberdaya Perikanan, dan Kegiatan Penanganan Pelanggaran

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada


- 103 -


1) Permasalahan

a. Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan

umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan

Kabupaten dan Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak

tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi

dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang

menanganinya secara langsung.

b. Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak

bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang

ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran

yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut, dikarenakan adanya

perubahan harga yang cukup signifikan.

2) Solusi

Keterlambatan pekerjaan dapat diantisipasi, dengan

dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan.

Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran,

kinerja keuangan dinilai sangagt lambat, terkait dengan

penggunaan sistem pengelolaan yang baru.

2. Urusan Pilihan Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program yang

dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program-program

dimaksud adalah :

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,

Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 33

kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Daya Dukung

Pembangunan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan dan

Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, Kegiatan Perlindungan

Tanaman Perkebunan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan

Peredaran Benih Tanaman, Kegiatan Pengembangan Benih Unggul

- 104 -

Bermutu, Kegiatan Peningkatan Produksi,Produktivitas Dan Mutu

Produk Serealia, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), Kegiatan

Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, Kegiatan

Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kegiatan

Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, Kegiatan

Pengembangan Varietas tanaman Pangan dan Hortikultura,

Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas, Kegiatan

Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Kegiatan

Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih Bibit Unggul,

Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, Kegiatan

Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Kegiatan

Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit

Hewan Menular, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan

Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Kegiatan Peningkatan

Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan

Biofarmaka, Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan

Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran, Kegiatan Peningkatan

Sistem Pengendalian Opt Hortikultura, Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar,

Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), Kegiatan

Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT),

Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut

(BBIP), Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP),

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada

Perikanan, Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap,

Kegiatan Pembinaan Tata Operasional Pelabuhan Perikanan

(BPPP), Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan

Perikanan (BPPP), dan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan

Tangkap (DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.

2) Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk

Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

- 105 -

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 13

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

dan Kebun, Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan

Perkebunan, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan,

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kegiatan

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Kegiatan

Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman

Pangan, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca

Panen Tanaman Hortikultura, Kegiatan Penyediaan Teknologi

Pasca Panen Peternakan, Kegiatan Pembinaan Mutu dan

Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Diversifikasi

Produk Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bisnis dan

Investasi, Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan

Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan Kegiatan Pengendalian Mutu

dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP). Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya

Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan

kelompok tani, Kegiatan Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan

Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan

Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan

Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Fasilitasi

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Penyuluhan Perhatian, Perikanan dan Kehutanan, dan Kegiatan

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya

dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.


4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan

Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan,

- 106 -

yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan

Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud

sebesar 100%.


1. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.

a. Permasalahan

a) Permasalahan pada Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas

komoditas perkebunan masih ada di bawah rata-rata

produksi dan produktivitas nasional, hal ini

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

Sistem pengusahaan budidaya tanaman

perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung

terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa

spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan

dalam pembinaan maupun secara finansial kurang

ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana

budidaya yang sulit untuk dimobilisir.

Pelaksanaan pembangunan perkebunan sangat

dipengaruhi oleh musim. Kegiatan penanaman

hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim

hujan, sehingga pelaksanaan kegiatan sering

menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki

untuk melakukan kegiatan penanaman.

Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang

sedikit, mengakibatkan sulitnya melakukan

kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu

kecilnya skala ekonomi.

b) Permasalahan pada Program Peningkatan Daya Saing

dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan,

Pertanian dan Perkebunan terhadap Pemasaran

produk kehutanan dan perkebunan akan menghadapi

persaingan yang semakin sulit, karena sudah mulai

akan diberlakukan syarat-syarat tertenu terkait

- 107 -

produk tersebut, contoh untuk produk pertanian

(perkebunan) akan diterapkan produk yang sudah

mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia). Begitu

juga untuk produk kehutanan berupa kayu harus

sudah mempunyai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas

Kayu), jadi untuk ke depannya hanya kayu-kayu yang

berasal dari hutan rakyat yang sudah bersetifikat saja

yang bisa di jual.

c) Permasalahan pada Program Pemberdayaan

Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan,

Pertanian dan Perkebunan yaitu jumlah kelompok tani

kehutanan dan perkebunan yang sudah terdaftar pada

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

adalah 898 kelompok, dari jumlah tersebut sebanyak

kurang lebih 54,6% (488 kelompok) masih ada di

tingkat pemula.

b. Solusi

a) Solusi pada Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas pada

komoditas perkebunan :

Untuk meningkatkan efisiensi dan efktifitas

pembinaan maupun skala ekonomi budidaya

tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

berusaha untuk membentuk suatu pewilayah

komoditas dalam suatu wilayah hamparan,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisensi

pengelolaan dan meningkatkan nilai ekonomi

produk. Pewilayah komoditas dilakukan dengan

membentuk suatu wilayah pengusahaan komoditas

tertentu dari hulu sampai hilir. Dua komoditas

yang sudah dimulai kegiatan pembentukan

pewilayahnnya yaitu kakao melalui tolok ukur

pembentukan kampung kakao dan akan

- 108 -

dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren

melalui pembantukan lembur aren.

Intensifikasi, ekstensifikasi dan difersifikasi

tanaman perkebunan ditingkatkan.

b) Solusi pada Program Peningkatan Daya Saing dan

Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian

dan Perkebunan terhadap Pemasaran produk

kehutanan dan perkebunan akan menghadapi

persaingan yang semakin sulit, meliputi :

Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi

Banten sebagai regulator maupun fasilitator

pembangunan kehutanan dan perkebunan terus

ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang

kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang

kehutanan dan perkebunan.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan

lingkungan, sudah saatnya ditingkatkan

pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk

menggali potensi yang dimiliki oleh Provinsi

Banten.

Solusi pada Program Pemberdayaan Kelembagaan

dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian

dan Perkebunan yaitu perlu ditingkatkan jumlah

target sasaran kelompok tani yang dibina dan

dibimbing yang semula masuk kelompok tani

pemula, menjadi kelompok tani lanjut, madya atau

utama.

2. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Pertanian

dan Peternakan Provinsi Banten :

a. Permasalahan

a) Rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme

pasar sehingga harga hasil penen cenderung fluktuatif.

b) Belum optimalnya penggunaan lahan secara baik.

b. Solusi

Meningkatkan sumberdaya petani dan aparatur maupun

pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha

- 109 -

kehutanan dan perkebunan dapat dilaksanakan secara

professional.

3. Urusan Pilihan Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Kehutanan didukung oleh Program Peningkatan

daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan dan

Pengamanan Hutan, Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan

Kawasan Hutan, Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan

Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi fisik kumulatif



1) Permasalahan

Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh

masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh

wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu

diantaranya :

a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Sertifikat di dalam

kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan

kompensasi belum selesai

b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti

diokupasi oleh masayarakat

c. Pemanfaatan Hutan Konservasi, dan Pemanfaatan illegal di

kawasan konervasi

d. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di dalam

kawasan hutan

2) Solusi

Dilakukan pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang

melibatkan seluruh stakesholders yang terlibat dengan dikawal

oleh Instansi terkait.

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh

3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

- 110 -

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten

Lebak dan Pandeglang), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan

di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota Cilegon), Kegiatan

Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang

dan Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik

Perdesaan, Kegiatan Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di

Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di

Provinsi Banten, Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Potensi

Energi Baru Terbarukan di Provinsi Banten, Kegiatan

Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan

Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.

2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral,

Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.


Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan,

Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan

Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di

Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang

Pertambangan, Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air

Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan

Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan dan

Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan Kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi


3) Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk

Pertambangan dan Energi.


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang

Pertambangan dan Energi, dan Kegiatan Promosi Potensi dan

Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan

Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.

- 111 -


1) Permasalahan

a. Adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak berijin

berupa pertambangan rakyat serta kegiatan pertambangan

yang berijin tetapi tidak menerapkan kaidah dan penanganan

yang baik dan benar merupakan salah satu penyebab

terjadinya kerusakan lingkungan.

b. Salah satu permasalahan air tanah adalah terganggunya

tatanan air tanah akibat adanya pengambilan air tanah yang

tidak berijin sehingga mengakibatkan pengambilan air tanah

yang debit dan volumenya melampaui kemampuan reservoir

air tanah serta masih terdapatnya perusahaan/industri yang

memiliki ijin pemanfaatan air tanah tetapi belum memasang

meter air sehingga menyulitkan pengendalian pengambilan air

tanah.

c. Dengan terbitnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak

berubahnya sistem pengelolaan usaha pertambangan di

daerah, tetapi peraturan yang bersifat operasional penunjang

sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga

membawa implikasi pemerintah daerah belum dapat

menerbitkan perijinan untuk kegiatan pertambangan baru

yang berakibat menghambat investasi di daerah.

d. Perencanaan penganggaran kegiatan yang belum sesuai

dengan kebutuhan operasional pelaksanaan sebenarnya

(berlebih/tidak sesuai kebutuhan/menyalahi JUKNIS),

sehingga menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran

yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

kegiatan tersebut.

2) Solusi

a. Pembinaaan terhadap para pengusaha pertambangan baik

perusahaan maupun perorangan ;

b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengambilan air

tanah serta menyusun kebijakan dan teknis dalam konservasi

air tanah.

- 112 -

c. Penyelenggaraan forum atau media untuk membahas serta

mengambil sikap bersama terhadap permasalahan-

permasalahan yang muncul atau berkembang pada kegiatan

pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan

energi

d. Rescheduling seluruh pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh

sub kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan

kegiatannya masing-masing dengan lancar sesuai dengan

target kinerja dan target waktu penyelesaian kegiatan yang

telah ditetapkan.

5. Urusan Pilihan Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.


Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Kegiatan Pengembangan

Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan

Pengembangan Standarisasi Pariwisata, Kegiatan Analisa Pasar

Pariwisata, Kegiatan Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi

kreatif, dan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,19%.

2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.


Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata,

Kegiatan Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan

Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan

Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 87,81%.


1) Permasalahan

a. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal

dari target yang telah ditetapkan yaitu :

a) Anggaran tolok ukur Revisi Dokumen Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebesar Rp.

- 113 -

108.950.000 hanya digunakan/diserap sebesar Rp.

4.850.000,- (4,45%) alasan : Anggaran ini masuk pada

anggaran perubahaan tahun anggaran 2013, perencanaan

awal pelaksanaan teknis telah disepakati dengan konsultan

dari Jakarta (Sahid Universiti)

b) namun pada tahap akhir pihak konsultan tidak bisa

menjelaskan hasil pekerjaan, sehingga batas waktu

pencairan LS dari kegiatan ini sudah terlewati jadi hal ini

tidak bisa diserap karena pihak konsultan tidak bisa

menyelesaikan hasil kajian tersebut diatas.

c) Anggaran Tolok Ukur Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan

Ekonomi Khusus Pariwisata sebesar Rp. 481.950.000

hanya digunakan/diserap sebesar Rp. 131.200.000,-

(27,22%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran

perubahan tahun 2013 hal ini tidak bisa diserap karena

tidak bisa dilaksanakanya rapat koordinasi Dewan Kawasan

Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang mengharuskan

seluruh ketua dan anggota Dewan Kawasan Ekonomi

Khusus Tanjung Lesung harus hadir, namun pada saat itu

Ibu Gubernur Banten karena keterbatasan waktu tidak bisa

hadir sehingga rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan.

b. Pada Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal

dari target yang telah ditetapkan yaitu :

a) Fasilitasi Lembaga Budaya hanya dilaksanakan

berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas,

b) Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan

berdasarkan undangan.

2) Solusi

a) Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih

optimal terhadap beberapa kegiatan sehingga kegiatan

dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.

b) Anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan

kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah.

- 114 -

6. Urusan Pilihan Industri.

Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan

Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan,

yaitu : Kegiatan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika,

Kegiatan Dukungan Pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka,

Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka

produk IKM, Kegiatan Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri, Kegiatan

Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasi

Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan

Keamanan Badan KPP Spesifik Daerah, Kegiatan Pengembangan

sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan Kegiatan Peningkatan

Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri

Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.

7. Urusan Pilihan Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Perdagangan didukung oleh Program

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan yang dilaksanakan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengawasan Barang Jasa

beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Peran

Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, Kegiatan Peningkatan

Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan

Daerah, Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama

Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi

Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, Kegiatan

Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah,

Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kegiatan Penerapan

Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif



1) Permasalahan

Permasalahan yang masih dirasakan secara objektif dalam rangka

pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana yang diharapkan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan

- 115 -

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 diantaranya adalah

sebagai berikut :

a. Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memberikan

pengaruh terhadap kelancaran dan keterarahan terhadap

kinerja pelaksanaan Kegiatan pembangunan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;

b. Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

secara maksimal belum didukung dengan tingkat

kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai.

2) Solusi

Solusi yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diantaranya

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian.

Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh Program

Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan

Transmigrasi, Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan

Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik



1) Permasalahan

a. Program transmigrasi yang selalu berubah setiap tahunnya

mengikuti program dari pusat, sehingga ada kesulitan dalam

penentuan target dan lokasi tujuan transmigrasi,

b. Perubahan program transmigrasi dari pusat mengakibatkan

berubahnya pula program transmigrasi Provinsi dan

Kab/Kota, sehingga pada tahun 2013 ada 10 KK yang tidak

terakomodir karena pusat hanya memberikan alokasi 60 KK

- 116 -

kepada Provinsi Banten dari yang sebelumnya di targetkan

oleh Provinsi Banten sebanyak 70 KK,

c. Tidak realistisnya biaya angkutan transmigrasi, sehingga

memerlukan revisi biaya.

d. Kurangnya jumlah dan mutu SDM/Aparatur Dinas.

2) Solusi

a. Perlu adanya perencanaan yang matang baik tentang lokasi

pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang

nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik

dengan provinsi daerah penerima transmigran, sehingga

pelaksanaan kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan

semestinya.

c. Terus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat dan

kab/kota agar dapat mengakomodir target yang ada di

Provinsi Banten.

d. Perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur

dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal

yang telah ditetapkan.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum

permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan

daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan

tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai

prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan

khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas

pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari

kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan

menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa

mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Isu penting dan

masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu

dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya.

- 117 -

2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional

Ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tumbuh 5,8 persen (y-o-y),

yang dipengaruhi oleh krisis utang pemerintah negara Uni Eropa dan

perlambatan ekonomi dunia, namun pertumbuhan sebesar ini jauh lebih

tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Pada tahun 2014

pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,0 persen. Inflasi pada

tahun 2013 (oktober) mencapai 8,32 persen, Jumlah penduduk miskin

tahun 2013 (maret) 28,07 juta jiwa (11,37 persen), TPT tahun 2013 7,39

Juta Jiwa (6,25 persen), RLS tahun 2012 8,1 tahun, dan AMH tahun

2012 93,3 persen.

Tantangan pembangunan nasional meliputi dua, yaitu tantangan

internal dan tantangan eksternal. Tantangan pembangunan nasional

yang sifatnya internal terdiri dari :

1. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan

terhadap gejolak global. Hal ini disebabkan struktur industri

manufaktur masih dangkal.

2. Pengetatan moneter dan fiskal memperlambat pertumbuhan ekonomi

termasuk akan terjadi penurunan investasi dan penerimaan pajak.

3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran

4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, koefisien gini:

0,41 (2012)

Sedangkan tantangan pembangunan nasional yang sifatnya

eksternal terdiri dari :

1. Pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa, akibatnya adalah:

2. Arus modal asing berbalik ke negara maju;

3. Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga

mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.

Dalam RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis

yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang

digariskan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai berikut:

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Isu Strategis Pengendalian Jumlah Penduduk

1) Pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara

merata;

- 118 -

2) Pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan

edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum

efektif;

3) Peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB,

dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan

masih belum optimal; dan

4) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan

keluarga masih lemah, sehingga pembinaan dan pelestarian

akseptor tidak optimal;

5) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72

juta akseptor;

6) Terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi

terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan

7) Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

(MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya

penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek dan

ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6

persen.

2. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Kesehatan

1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

a. Penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan,

b. Perluasan kepesertaan, termasuk proses pendaftaran dan

pengumpulan iuran,

c. Integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN,

d. Kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk distribusi dan

sistem rujukan, dan

e. Menjaga kesinambungan finansial BPJS.

2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak

c. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah

Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja

d. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat

dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina

Kesehatan, dan Kesehatan Matra

- 119 -

e. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk

Puskesmas.

3. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Pendidikan

1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh

masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama

antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk

pendidikan dasar dan menengah;

2) Masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan

masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan

kebutuhan pasar kerja;

3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing

pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi

dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan,

serta melakukan inovasi dan intervensi;

4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan

5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan

tatakelola pendidikan.

4. Isu Strategis Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

1) Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9 – 10

persen;

2) Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan

pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah

tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk

miskin dan rentan

3) Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait

dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan

wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat

kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang

dapat mengakses layanan keuangan formal

4) Terciptanya konsolidasi program penanggulangan kemiskinan

dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi

antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder

lainnya.

- 120 -

Bidang Ekonomi

5. Isu Strategis Transformasi Sektor Industri

Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar

5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan

tumbuh 6,2 persen.

6. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

1) Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi

dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di

seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia.

2) Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan

profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui

langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian

yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja.

3) Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition

arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam

MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara,

teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik,

serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati

namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian,

elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif,

produk berbasis kayu.

7. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang

ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar

3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB

sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non

migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam

investasi sebesar 8,4%.

2) Meningkatnya daya saing UMKM yang ditandai dengan

pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%;

pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0%; pertambahan jumlah

UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau

terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru

akan melakukan registrasi usaha); proporsi UMKM yang

mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi

UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM

- 121 -

yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar

15,0%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam

kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.

3) Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif

yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah

penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah

pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.

4) Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai

dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan

anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas

sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi

koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar

55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.

8. Isu Strategis Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

1) Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada

tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen;

2) Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta

3) Menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar

wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen.

9. Isu Strategis Reformasi Keuangan Negara

1) Meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan

perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai;

serta

2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

10. Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Iptek

1) Meningkatnya kapasitas Iptek nasional sehingga mampu untuk

mendukung:

a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;

b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta

c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong

kehidupan global yang maju dan modern.

2) Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana

prasarana, kelembagaan Iptek, jaringan, dan pembiayaannya.

- 122 -

Bidang Sarana dan Prasarana

11. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Air

1) Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3 akan

dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah

termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk

tersebut selain dapat meningkatkan kapasitas tampung

perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan sumber air

irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan

sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan

dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu

juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung,

dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam

kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah.

2) Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk

mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang

difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi,

Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi

tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan

sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk

mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan

irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18

ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain

itu jaringan rawa yang juga potensial sebagai lahan

pertanianakan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan

rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16

ribu hektar dan 13,80 ribu hektar.

12. Isu Strategis Penguatan Konektivitas Nasional

1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar

wilayah, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah

pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya

dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan

meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum

- 123 -

yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar

Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum

untuk sebuah kota dalam menyediakan layanan bagi

masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana

transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa.

3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

Dalam rangka menyiapkan kota-kota metropolitan dan

besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan

bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan

percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan.

Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas

Perkotaan serta penurunan angka kemacetan melalui

peningkatan pelayanan angkutan masal.

13. Isu Strategis Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan

Dasar

1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah,

terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai

dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang

berbada-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan

energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan

yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi,

sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan

air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun

kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap

air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25%

pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk

terhadap fasilitasi sanitasi layak juga diharapkan dapat

meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar.

3) Penataan Perumahan/Permukiman

Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman,

sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan

perumahan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat

- 124 -

berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog

perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta

rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah

tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta

rumah tangga.

Bidang Politik

14. Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi

1) Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan

dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada

aspek Institusi Demokrasi;

2) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyatyang

ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi

Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik;

3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

4) Terjaganya stabilitas sosial dan politik:

5) Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

15. Isu Strategis Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri

Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai

kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer

Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan

oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan

militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan

perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka

menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya.

16. Isu Strategis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam

Negeri

1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

2) Menguatnya intelijen; dan Menguatnya pencegahan dan

penanggulangan narkoba.

- 125 -

Bidang Hukum dan Aparatur

17. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Publik

1) Meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan

yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas

kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen

kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi;

2) Meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka

peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya

kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatnya

kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN;

3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan

e-government untuk mendukung bisnis proses manajemen

birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu;

4) Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem

manajemen kinerja pembangunan; dan

5) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah.

18. Isu Strategis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.

Bidang Wilayah Dan Tata Ruang

19. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

1) Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan

untuk percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan

antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan

kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan

percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan

pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah

dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan

kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan

prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan

ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai

- 126 -

tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah

tertinggal lainnya.

2) Kawasan Perbatasan

Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan

untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang

aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga

sebagaimana amanat UU No. 17/2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

20. Isu Strategis Pengelolaan Risiko Bencana

1) Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan

pembangunan di pusat dan daerah.

2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta

terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko

bencana.

4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan

bencana.

21. Isu Strategis Sinergi Pembangunan Perdesaan

1) Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di

kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen

pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;

2) Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan

ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen

pada tahun 2015.

3) Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan

pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain

dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun

2015.

22. Isu Strategis Perkuatan Ketahanan Pangan

1) Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu:

padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9

juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta

ton.

2) Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

- 127 -

3) Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan

sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar

6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton

4) Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton

5) Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 40,9

kg/kapita/tahun.

6) Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai

2.011 kkal/kapita/hari

7) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai

82,9 pada tahun 2015.

8) Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi

air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha.

23. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Energi

1) Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari.

2) Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per

hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen.

3) Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di

dalam negeri sebesar 97 juta ton.

4) Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen.

5) Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

24. Isu Strategis Percepatan Pembangunan Kelautan

Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau

Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah:

1) Terwujudnya peningkatkan kemandirian Pulau-Pulau Kecil

Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk

memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan

ekonomi;

2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra

wisata bahari;

3) Terlaksananya revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat

pengembangan ekonomi di 7 kawasan.

4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau

kecil yang tertinggal dan terpencil.

- 128 -

Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan

Wilayah Yuridiksi, termasuk Penetapan Batas Wilayah Laut

Indonesia, dengan sasaran mencakup :

1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan

Kelautan;

2) Terwujudnya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam

pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk

memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun

Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program

CTI, SSME dan lainnya;

3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia,

Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau,

Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan

diplomasi; dan

4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota.

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan

sasaran mencakup:

1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen

dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan

sumber daya sebesar 85 persen;

2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya

kelautan menjadi 12,8 persen;

3) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kelautan dan

perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen.

Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran

mencakup :

1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis;

2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis;

3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan

4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam

pendukung pelaksanaan azas cabotage.

Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan

sasaran mencakup :

- 129 -

1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan

konservasi dan pulau-pulau kecil;

2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau

menjadi 16,5 juta ha;

3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak

7 kawasan; dan

4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22

kawasan.

Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan,

Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi :

1) Terwujudnya Pengembangan pilot project pemanfaatan

sumberdaya kelautan;

2) Tersedianya tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan

sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang;

dan

3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari.

25. Isu Strategis Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati

dan Kualitas Lingkungan Hidup.

1) Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan

lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi;

2) Terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang

berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;

3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di

dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;

4) Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan

adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya di Provinsi Banten

Isu penting dan masalah mendesak lainnya di Provinsi Banten

khususnya di kabupaten/kota bila dikelompokan secara umum terdiri

infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, peningkatan

ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan

kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelolal pemerintahan. Adapun

untuk rincian dari masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai

berikut:

- 130 -

1. Kabupaten Pandeglang

1) Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air

bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau

Umang;

2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah

(PKWD) Panimbang;

3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang,

Pagelaran dan Panimbang;

4) Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan

pusat pendidikan;

5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui penyediaan

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas

serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk

mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak

6) Penguatan Inovasi Daerah

7) Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan

sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan

direplikasi kedaerah lain;

8) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di

Kecamatan Sumur dan Panimbang;

9) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata

Alam serta Wisata Religi;

10) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk

konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung

Aseupan-Gunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah

resapan air;

11) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di

Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;

12) Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung

Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;

13) Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;

14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan

balai benih ikan.

- 131 -

2. Kabupaten Lebak

1) Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan

Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;


Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah

(PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;

3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan

Cibinuangen;

4) Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan

perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit,

alpokat dan singkong;

5) Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya

Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian

ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;

6) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan

Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;

7) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur,

Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;

8) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk

konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun

Salak sebagai daerah resapan air;

9) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di

Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-Lebak-

Pelabuhan Ratu Sukabumi;

10) Percepatan revitalisasi desa tertinggal lintas sektoral;

11) Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira

dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke

Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir

sungai ciujung dan konservasi sumber air;.

12) Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung

potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;

13) Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan

batu permata kalimaya;

14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan

Balai Benih Ikan.

- 132 -

3. Kabupaten Serang

1) Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik;

2) Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A

Cikande yang masih tertunda;

3) Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana dan Penanganan banjir

tahunan di Kecamatan Karenang,Kragilan dan Ciwandan;

4) Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu

dikaji ulang;

5) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan

Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;

6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang

dan Tirtayasa;

7) Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros;

8) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian secara

luas;

9) Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;

10) Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan

Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;

11) Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan

pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid

Terapung;

12) Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

13) Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara.

4. Kabupaten Tangerang

1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan

2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penguatan pelaku

UMKM dan pemberdayaan masyarakat

3) Sinergisasi penanggulangan kemiskinan dan perluasan penciptaan

lapangan kerja

4) Rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis

Tangerang Internasional City;

- 133 -

5) Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara

Internasional Soekarno-Hatta;

6) Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan

kabupaten termasuk penanganan side drain yang masih belum

optimal;

7) Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road

(JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;

8) Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan

wisata pantai;

9) Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane,

Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi, serta abrasi pantai utara;

10) Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;


Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan

drainase;

12) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan

Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara

Internasional Soekarno Hatta;

13) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan

Kronjo.

5. Kota Cilegon

1) Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan

Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah

Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan

Pelabuhan Penyeberangan Merak;

2) Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan

percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;

3) Penanganan banjir perkotaan dan di kawasan industri Ciwandan -

Anyer;

4) Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan

sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai

jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota

Cilegon dan sekitarnya;

5) Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

- 134 -

6) Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-

Cilegon (Seragon) dan pengembangan Kawasan Pusat

Pertumbuhan Kecamatan Cilegon;

7) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis, kawasan wisata

dan revitaslisasi pasar-pasar tradisional.

6. Kota Tangerang

1) Pengembangan konektivitas transportasi perkotaan untuk

memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta,

Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang

Selatan dan Kabupaten Serang;

2) Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim

Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri

Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;

3) Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan

akibat luapan Kali Cirarab, Sabi, Dadap, Mookervat, dan

Pesanggrahan;

4) Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai

Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten

Tangerang;

5) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan

Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara

Internasional Soekarno Hatta;

6) Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan

Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;

7) Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis

sumberdaya lokal

8) Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)

Rawa Kucing;

9) Penataan Kawasan Permukiman, Kawasan Bisnis dan Ruang

Terbuka Hijau.

7. Kota Serang

1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah guna

peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 135 -

2) Pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas

pendidikan yang terjangkau sesuai dengan karakter agama dan

budaya.

3) Peningkatan dan pengembangan akses kesehatan yang terjangkau

dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) Penyediaan kebutuhan infrastruktur wilayah guna memenuhi

fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis.

5) Pengembangan dan dukungan bagi usaha kecil, menengah dan

koperasi.

6) Peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang berdaya

saing.

7) Pengentasan kemiskinan serta perluasan peluang kerja,

pengembangan kewirausahaan, perluasan lapangan kerja,

aksesibilitas permodalan.

8) Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis kepada budaya

dan kearifan lokal.

9) Pengendalian pemanfaatan ruang dan isu pelestarian lingkungan

hidup dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam.

10) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan.

8. Kota Tangerang Selatan

1) Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

2) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-

Parung, Rencana Pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover

SMS;

3) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-

Simpang Gaplek-Sawangan;

4) Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan

perkotaan dan penataan ulang U Turn;

5) Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan dan

interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota;

6) Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan

7) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

8) Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada

persampahan;

- 136 -

9) Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara

Soekarno-Hatta;

10) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang

Terbuka Hijau;

11) Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya

komoditas Anggrek dan Phylodendron;

12) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur

bangunannya kearah vertikal;

13) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan Revitalisasi

Pasar-pasar Tradisional.

2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2015

Berdasarkan isu penting dan masalah mendesak dari tingkat

nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota se-

Provinsi Banten maka isu penting dan masalah mendesak di Provinsi

Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja

Jumlah pengangguran di Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 519.210

orang. Masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan

kemiskinan. Orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu masih

masuk ke dalam kategori miskin. Berdasarkan data tahun 2013,

jumlah tenaga kerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar

3.720 ribu orang atau 80,22%, dibawah 35 jam per minggu sebesar

1.643,4 ribu orang atau 15,67% dan dibawah 15 jam per minggu

sebesar 190,6 ribu orang atau 4,11%.

Sementara itu, komposisi tenaga kerja di Provinsi Banten didominasi

oleh lulusan SD dan SMP, terlihat dari data BPS tahun 2013 (Per

Agustus), Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan yaitu SD

sebesar 1.807.308 orang atau 39%, SMP sebesar 866.062 orang atau

19%; SMA sebesar 871.494 orang atau 30,46%, SMK sebesar 565.964

orang atau 12%, Diploma I/II/III sebesar 143.216 atau 3%; dan

Universitas sebesar 382.975 orang atau 8%. Hal ini berarti,

penyerapan tenaga kerja masih rendah, dengan komposisi tenaga

- 137 -

kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP, maka hanya bisa

terserap di sektor pertanian.

Sebaran jumlah pengangguran tahun 2012, yaitu Kabupaten

Pandeglang 53.131 orang (10,23%), Kabupaten Lebak 50.687 orang

(9,76%), Kabupaten Tangerang 152.235 orang (29,32%), Kabupaten

Serang 86.715 orang (16,70%), Kota Tangerang 76.134 orang (14,66%),

Kota Cilegon 20.360 orang (3,92%), Kota Serang 28.420 orang (5,47%),

dan Kota Tangerang Selatan 51.528 orang (9,92%)

2. Kemiskinan

Berdasarkan data, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di

Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95 dan pada tahun

2013 yaitu sebesar 1,021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan

Tahun 2012 yaitu sebesar 0,28 dan tahun 2013 meningkat menjadi

sebesar 0,293. Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten juga dapat

dilihat berdasarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Indeks Gini

Tahun 2012 yaitu sebesar 0,38 dan meningkat tajam menjadi sebesar

0,41 pada tahun 2013. Kemiskinan sebagian besar pada sektor

pertanian, dan sektor informal, terlihat dari data persentase penduduk

miskin perkotaan di Provinsi Banten pada tahun 2012 sebesar 4,41%

meningkat menjadi 5,27% pada tahun 2013, dan persentase

penduduk miskin pedesaan sebesar 8,31% pada tahun 2012

berkurang menjadi sebesar 7,22% pada tahun 2013. Tingkat

ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten juga sangat dipengaruhi

oleh kenaikan inflasi.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan

seseorang untuk mengaksesnya. Empat komponen utama ketahanan

pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan

pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah

pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah

kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik,

untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan

adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan

benar dan tepat secara proporsional. dan kestabilan pangan yaitu

- 138 -

kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang

panjang.

Ketahanan pangan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya

mengingat kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi pangan di Provinsi Banten

diantaranya adalah produksi beras diserap oleh konsumsi masyarakat

dan industri, pangan (beras) sebagai penyumbang inflasi terbesar,

masih lemahnya logistik pangan masyarakat, alih fungsi lahan

pertanian produktif meningkat, dan diversifikasi konsumsi pangan

belum membudaya

4. Investasi dan Daya Saing Produk

Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi.

Faktor ekonomi yang berpengaruh di Provinsi Banten antara lain

ketersediaan tenaga kerja, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan

kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non

ekonomi adalah kemudahan perijinan, kondisi keamanan,

ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Provinsi Banten semakin

meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional

dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia

pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal

Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun

2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek

dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun

2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau

terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63

miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten

mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp

5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di

wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan,

perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan

infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk

investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam

- 139 -

negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor

swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-

UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari

APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota

7,35%.

Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif

sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah

berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih

jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan)

pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah

kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk

didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp.

51,951 trilyun.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun

2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar

pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang

tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi

sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan

sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran

pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa

sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi.

Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan

sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran

pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor

produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan

pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja

sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi

proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR

sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor

perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan

sebesar Rp. 4,096 trilyun.

5. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai

saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan

pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara

- 140 -

satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah

merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat

keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena itu perlu

dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan,

keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan berkelanjutan

pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi

alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan

aman.

Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan

pada upaya:

1) Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan

antar daerah/wilayah secara fungsional sebagai instrumen

penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah.

2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan

dengan mengutamakan pemanfaatan potensi keunggulan

lokal,peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan

lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem

jaringan infrastruktur perhubungan.

3) Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan

menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang

mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan

dan sektor tertentu.

4) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil

5) Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam

diwilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan

berkelanjutan

Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai

dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 pada tahun 2014

antara lain Kawasan Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten

Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak,

Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan

Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja

di Kabupaten Tangerang, Kawasan Teluknaga di Kabupaten

- 141 -

Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang,

KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon,

Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki

Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota

Serang dan Kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting

guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan

yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi

infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan

nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada

tahun 2015 tetap perlu mendapat perhatian khusus.

Penanganan Kondisi Jalan dilakukan melalui pemeliharaan dan

peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan

pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana

keselamatan transportasi.

Fokus Penanganan Infrastruktur 2015 diarahkan pada pembangunan

jalan menunjang pariwisata, kawasan pusat pertumbuhan,

penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain:

1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung,

Cigelung Bayah, Tanjung lesung-Sumur, Kronjo-Mauk-

Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll;

2) Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung

Muarabinuangeun Bayah, Cilegon-Bojonegara dan Cilegon-

Pasauran, dll;

3) Peningkatan jalan Saketi-Malingping.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Kawasan Pusat

Pemerintahan antara lain:

1) Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-Palima-

Pakupatan, Bayangkara – Cilaku – Pakupatan - Palima, Serang -

Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)-

Sayabulu-Serang-Palima;

- 142 -

2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang Timur-

Sudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang.

Penanganan infratruktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan,

antara lain:

1) Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, Ciputat-

Pamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan;

2) Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp.

Kepandean, Sp. Cirendeu dll.

Penanganan infratruktur dasar mendukung Kawasan Pusat

Pertumbuhan:

1) Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan;

2) Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman;

3) Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;

4) Pembangunan Listrik Perdesaan.

Sedangkan penanganan infrastruktur sumber daya air guna

mengatasi banjir dan kekeringan meliputi:

1) Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian;

2) Penataan dan revitalisasi situ/waduk;

3) Normalisasi tanggul dan sungai;

4) Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

6. Pendidikan Untuk Semua dan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi

Banten dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek

pemerataan dan perluasan aksesibilitas, peningkatan mutu,

relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian

Millenium Development Goals (MDG‟s) dibidang pendidikan dan

kesehatan.

Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib

Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten. Kedua isu

tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan

- 143 -

prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya

pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan

mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui

peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan

kualifikasi guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan

publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis

Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta

pengelolaan data dan informasi pendidikan.

Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di

Provinsi Banten adalah terbatasnya akses pendidikan menengah karena

kurangnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Permasalahan

pokoknya adalah keterbatasan lahan untuk menambah ruang kelas

baru dan unit sekolah baru yang pengadaannya menjadi kewenangan

kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus

sekolah dijenjang pendidikan menengah. Sebanyak 60% tenaga kerja di

Banten adalah lulusan SD dan SMP sebagian besar tidak memiliki

keterampilan khusus dan banyak terserap disektor pertanian.

Peluang kedepan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah daerah

menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia

usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Dibidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih

menjadi permasalahan disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang masih

buruk, cakupan layanan air bersih yang kurang dan perilaku

masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS), disamping itu juga cakupan layanan kesehatan masyarakat

yang masih kurang. Masih terdapat penyakit TB paru, penyakit ISPA,

HIV/AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah

(filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas sexual

dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang

perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan

disemua tingkat pemerintahan.

- 144 -

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas,

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu

ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas.

Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata

disetiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di

perdesaan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi

Banten diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular

dibeberapa daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi,

gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga layanan

kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA.

Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan

kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit berkorelasi dengan

kualitas lingkungan, menjamurnya praktik pengobatan alternatif,

penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antara

pemerintah dan swasta belum terstruktur.

Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah pelayanan

kesehatan global, membangun pelayanan kesehatan berkualitas

bersama swasta, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri

kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi di masa mendatang

diperkirakan adalah adanya perubahan iklim (Climate Change)

sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai

penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi

penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku

masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat.

Namun demikian terdapat peluang untuk memajukan pembangunan

kesehatan, yaitu: peningkatan Iptek dibidang kesehatan, memiliki

perguruan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia

kesehatan yang berkualitas, dan komitmen pemerintah untuk

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

8. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Bencana

Kondisi kelestarian alam di Provinsi Banten relatif masih terjaga

kelestariannya khususnya dikawasan lindung seperti kawasan strategis

Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak,

Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan

- 145 -

Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung

Pulosari).

Namun demikian kerusakan habitat ekosistem relatif sering terjadi di

wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat.

Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa

alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang.

Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara

lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan

Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara

khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu

pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan

pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih

ramah lingkungan.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran

lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang

belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di

areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang

sangat merusak lingkungan.Berkembangnya kawasan industri di

wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap

tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus

pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas

industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari

tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda,

dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada

sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti

Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten

juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri,

seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori

berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu

(kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu

pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman

sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa

Bagendung Kota Cilegon.

- 146 -

Tingginya tingkat curah hujan, terutama pada bulan januari hingga

maret menyebabkan beberapa daerah di Provinsi Banten rawan terkena

bahaya banjir. Terutama pada daerah yang lebih rendah dari pasang

surut air laut, daerah dataran rendah yang tidak ada vegetasi

penutupnya, daerah alih fungsi lahan, dan daerah perluasan perkotaan

karena berkurangnya daerah resapan air dan sedimen.Selain itu,

permukiman kumuh yang terdapat di bantaran sungai dan

pembuangan sampah di alur sungai menyebabkan terhambatnya aliran

sungai sehingga menyebabkan banjir.

Daerah rawan bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang

(Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan

Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang dikarenakan luapan aliran

sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer,

Ciliman, Cibinuangen, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane,

Cirarap, Mookervart dan Kali Sabi.

Banten juga termasuk kedalam daerah rawan bencana gempa bumi,

seperti gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di

Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan

gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Selain itu Banten

sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia merupakan tempat

bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-

Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng

Pasifik di Timur. Kesemua hal di atas harus menjadi perhatian semua

pihak agar siap dalam menghadapi kondisi rawan bencana tersebut.

9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi

yang mandiri berdasarkan azas otonomi daerah dengan tujuan

mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada

publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi

pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui

pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah

daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan

yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012-2017. Dalam

pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap,

- 147 -

terukur dan bersinergi antara bidang/sektor terkait yang melibatkan

seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi

Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan

teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2015.

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus

permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang

keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara

lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif)

dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran

pembangunan daerah;

2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan

informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang

dilaksanakan;

3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya

sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai;

4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas

penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan;

5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi

perhatian dalam kehidupan masyarakat;

6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.

- 148 -

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

1. Kondisi Perekonomian Global

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi

perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa

yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian

utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai

menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi

penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi

dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara

perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya

perekonomian Negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi

ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga

tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia

sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk

harga minyak mentah dunia. Pada tahun 2010-2012, kondisi

perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010,

perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis

subprime mortgage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan

perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh

Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi

positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun

2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan

fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit

fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar,

membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya

mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat

terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani

melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi

krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan

- 149 -

perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama

disebabkan oleh: (1) Lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (2)

Berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (3) Melemahnya

perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian

negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada

tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode

sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun

demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya

investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank

sentral (The Fed) yang akan melakukan pengurangan stimulus

moneter (Tapering Off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-

dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan

kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada

tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan

keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja

pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi.

Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro

(EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata

uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang

sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah

sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di

kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari

GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7

persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar

EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada

tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asiaterkendala oleh

masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun

2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999.

Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural

yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang

memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan

yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan

pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target

belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang

- 150 -

tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan

defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan,

dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi

tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada

tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus

menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara

keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen.

Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan

politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh

komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011.

Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan

indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya

perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia

mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis.

Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar

87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar

127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7. Laju

inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan

penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada

tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara

maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi

dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada

tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara

maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun

2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama

non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan

baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok

negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan

mengakibatkan laju inflasi kembali menurun pada tahun 2013. Laju

inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen

di kelompok negara berkembang pada tahun 2013. Kepercayaan

masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami

penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012

yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia

serta ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks

perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa

- 151 -

mengalami penurunan. Kemudian, adanya ketidakpastian akan

pengurangan stimulus yang akan dilakukan oleh The Fed

sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di

Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat.

Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan

Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng

Hongkong, STI Singapura, dan IHSG Indonesia masing-masing

mencapai 23.306, 3.167, dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan

membaiknya data tenaga kerja Amerika Serikat memberikan

ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga

memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham

negaranegara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York,

Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5

persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun

2012. Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi

dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014,

perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh

pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya

penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan

ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian

dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6

persen.

2. Kondisi Perekonomian Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat

digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah

dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi

paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian

nasional pada kondisi: (1) terus menguat yang ditandai dengan

rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir

mencapai hampir 6 persen; (2) secara fundamental mampu dan

kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai

dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi

masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah

di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi

sebesar 5,8 persen). Kedua, tercapainya pertumbuhan ekonomi

mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal

- 152 -

dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya

pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa

tahun terakhir disebabkan oleh: (1) melemahnya permintaan dunia

yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia;

dan (2) melemahnya harga komoditi internasional, dimana

komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi.

Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal,

yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang

melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar

0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga

mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB padaTriwulan III

tahun 2013. Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi

dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional,

terutama disebabkan oleh isu tapering off sejak pertengahan

tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitave

Easing (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika

Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu tapering off

tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi

USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD

24,9 miliar pada tahun 2012. Untuk menyelesaikan

ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan

Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama,

mendorong foreign direct investment (FDI) dengan kebijakan

mengurangi hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan

melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif. Kedua,

memperbaiki neraca transaksi berjalan, dengan kebijakan

keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor;

memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta

meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam

upaya mengurangi impor. Ketiga, mendorong kesempatan kerja

dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive,

mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan

melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum.

Keempat, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan

penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan

holtikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global

- 153 -

mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013

menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori

oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan

kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh:

(1) terjadinya perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan

konsumsi AS dan Eropa; (2) membaiknya perekonomian Jepang yang

ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, dimana angka PMI

Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4

tahun; (3) peningkatan kinerja ekonomi Cina yang didukung

kinerja manufaktur Cina yg sedang ekspansif; dan (4)

perekonomian India yang telah menunjukkan perbaikan pada

Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh membaiknya kinerja

ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang

disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong

perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang

ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam

tiga triwulan terakhir mengalami defisit. Perbaikan neraca

pembayaran ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang

menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB),

jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya

USD8,5 miliar (3,85 persen PDB). Penurunan defisit transaksi

berjalan ini terutama ditopang oleh naiknya surplus neraca

perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus

neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit

neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas kembali mengalami

pertumbuhan yang positif (3,8 persen, y-o-y) didukung oleh

kenaikan ekspor manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya

permintaan dari Amerika Serikat dan Jepang; sementara itu

pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan

terjadinya penurunan permintaan domestik. Ditengah masih

berlangsungnya ketidakpastian global, transaksi modal dan

finansial Triwulan IV tahun 2013 mencatat adanya surplus

sebesar USD9,2 miliar yang meningkat dibandingkan surplus

sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus

transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya

penarikan pinjaman luar negeri swasta dan adanya penarikan

- 154 -

simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal

langsung asing tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan

dengan angka triwulan sebelumnya akibat divestasi beberapa

perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus,

meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden

di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya

neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut,

cadangan devisa yang mengalami penurunan menjadi sebesar

USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar

USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali

naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar.

Ditengah memburuknya (1) perekonomian global sebagai lanjutan

krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak

akhir 2011; (2) isu tapering off di Amerika Serikat sejak

pertengahan 2013; (3) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan

ketidakseimbangan eksternal (4) inflasi yang tinggi paska kenaikan

BBM bersubsidi; (5) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang

diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi Indonesia

masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun

dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya

disebabkan oleh: (1) turunnya pertumbuhan investasi

(pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding

9,7 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh

turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat

melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi

internasional; (2) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap

rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu

2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan

oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya

harga komoditi internasional. Masih tetap tingginya pertumbuhan

ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan

pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya

kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013,

konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3

- 155 -

persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh:

(1) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga

daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan

harga BBM bersubsdi; serta (2) kerjasama yang kuat antara

Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga

inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun

2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh

pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen

dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan

melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar

1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya

6,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013

didorongoleh: (1) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5

persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor

perikanan; (2) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar

5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor

alat angkut, mesin & peralatannya; (3) sektor tersier tumbuh 7,0

persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor

pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari

sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami

penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun

2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014

diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (1)

pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan

aman dan tertib; (2) terjaganya kelangsungan pembangunan dan

stabilitas moneter; (3) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; (4) membaiknya perekonomian dunia; (5) dengan

asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah

diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3

persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.

3. Kondisi Perekonomian Provinsi Banten

Kondisi perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai

dengan tahun 2013, juga ikut dipengaruhi oleh tekanan eksternal

seperti lambatnya penyelesaian krisis keuangan Zona Eropa, masih

lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat akibat permasalahan

utang dan fiskal di Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga

- 156 -

komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian,

ketahanan ekonomi di Provinsi Banten secara umum masih terjaga

yang tercermin dari terjaganya kondisi indikator kinerja pembangunan

daerah di bidang perekonomian seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

pendapatan per kapita, dan investasi.

1) LPE

LPE Provinsi Banten menunjukkan trend yang terus meningkat.

Tahun 2010 LPE Provinsi Banten adalah sebesar 6,11 meningkat

mencapai 6,39% pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012

mengalami perlambatan menjadi 6,15%, kemudian mengalami

perlambatan menjadi 5,66% pada tahun 2013, namun demikian

masih dalam koridor target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-

2017. Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis

keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi

perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun

2014 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu

sebesar 6,6-6,8%.

2) Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan

kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa.

Laju inflasi tahun 2013 (Persentase perubahan IHK Bulan

Desember 2013 terhadap IHK Bulan Desember 2012) sama dengan

Inflasi “Year on Year” sebesar 9,65%.

3) Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ketahun

telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin

di Provinsi Banten adalah sebesar 751.000 atau 7,46%, turun

menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali

turun menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012.

Namun demikian, pada September 2013, jumlah penduduk miskin

di Provinsi Banten kembali meningkat menjadi 682.710 orang

atau sebesar 5,89%.

4) Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun

ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi

- 157 -

Banten adalah sebesar 14,16%, turun menjadi 13,06% pada tahun

2011, pada tahun 2012 turun menjadi 10,74%.dan kembali turun

menjadi 9,9% pada tahun 2013.

5) PDRB

Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3

(tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat.

Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku

sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas

dasar harga konstan. Nilai nominal PDRB Banten triwulan III –

2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 63,21 triliun

ataubertambah Rp. 3,54 triliun dari triwulan sebelumnya,

sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.26,88 triliun,

bertambah Rp. 557,55 miliar dari triwulan sebelumnya. Dengan

demikian, sampai dengantriwulan III – 2013, PDRB Banten Atas

dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sudah

mencapaiRp. 180,56 triliun dan Rp. 78,97 triliun.

Sumber pertumbuhan q to q berasal dari industri pengolahan (0,52

persen), sektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan

(0,52 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,48

persen). Secara y on y, sumber pertumbuhan berasal dari sektor

industri pengolahan (2,28 persen), sektor perdagangan, hotel dan

restoran (1,23 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi

(0,76 persen).

Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku

pada triwulan III tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk

konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi lembaga non profit

yaitu sebesar Rp.28,42 triliun dan Pembentukan Modal Tetap

Bruto sebesar Rp. 22,50 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 3,24

triliun digunakan untuk Konsumsi Pemerintah dan perubahan

stok sebesar Rp. 282,78 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada

triwulan ini sebesar Rp. 55,68 triliun, sedangkan nilai impor

sebesar Rp.46,91 triliun. Sehingga net ekspor Banten masih

mengalami surplus senilai Rp. 8,78 triliun.

- 158 -

6) Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk

pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan

sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk

menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi. Ini

menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena

tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi

sisi konsumsi. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten

semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi

domestik/nasional. Kinerja investasi diperkirakan meningkat

tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan

Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada

tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012.

Belum stabilnya kondisi pemulihan perekonomian dunia juga

masih dirasakan dampaknya pada perlambatan kinerja

perekonomian Banten. Pertumbuhan ekonomi Banten pada

triwulan III 2013 ini melambat hingga 2,12 persen (q to q)

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15 persen. Pada

triwulan ini laju pertumbuhan ekonomi nyaris hanya didorong oleh

komponen konsumsi domestik,dimana konsumsi rumahtangga

tumbuh sebesar 5,54 persen, konsumsi pemerintah sebesar 13,44

persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,85

persen, ekspor sebesar 0,77 persen, serta impor sebesar 0,34

persen. Sedangkan komponen perubahan inventori mengalami

kontraksi sebesar (12,98) persen.

Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal

Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013 jauh melebihi tahun

2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592

proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara

itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD

2,716.3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 187 proyek atau

senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam

negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek

pada tahun 2012 (Rp 5,117.5 milyar) menjadi sebanyak 100 proyek

(senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten

- 159 -

cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya

peningkatan investasi melalui perbaikan proses kemudahan

perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi

investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi

juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.

Tabel 3.1

Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013

Tahun

PMDN PMA Total Investasi

PMA dan PMDN

Investasi (rupiah) Proyek Investasi

(milyar rupiah) Proyek

Investasi

(US$. Juta)

2010 75 5.852,6 280 1.544,2 19.710.000.000.000

2011 68 4.298,6 300 2.171,7 25.544.400.000.000

2012 66 5,117.5 405 2,716.3 -

2013 100 4.008,66 592 3.720,2 -

Sumber: BKPM RI Tahun 2013

Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca

perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang

disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi

pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi

Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum

di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 trilyun rupiah dan

jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek

sebesar 106,191 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi

aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke

wilayah Provinsi Banten sebesar 15,245 trilyun rupiah.

Investasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang, dimana

pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 77,128 trilyun rupiah

dan dana pihak ketiga sebesar 32,665 trilyun rupiah, sehingga

jumlah investasi yang masuk sebesar 44,463 trilyun. Investasi

terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman

yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek

sebesar 15,738 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak

ketiga sebesar 2,507 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk

sebesar 13,231 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di

Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh

Bank umum sebesar 11,761 trilyun rupiah, sementara dana

- 160 -

simpanan pihak ketiga sebesar 3,765 trilyun rupiah, sehingga

investasi yang masuk sebesar 7,996 trilyun rupiah.

Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten

Pandeglang, dimana nilainya masing-masing sekitar 3 trilyun

rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang

aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula

peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan

jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir sepuluh kali

lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak

sebesar 971 miliar rupiah dan posisi pinjaman sebesar 4,219

trilyun rupiah. Dana simpanan pihak ketiga Kabupaten

Pandeglang sebesar 1,397 miliar rupiah, sementara posisi

pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,658 trilyun

rupiah.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global

Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap

gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah

akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015.

Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang

yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak

juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.

Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain

berasal dari: (1) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan

negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih

tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari

ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (2) perekonomian

Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan

motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri

di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun

sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk

jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, Terdapat tiga

perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015,

- 161 -

yaitu: (1) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild

recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan

permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor

Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) harga komoditas dunia masih

masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya

indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi

ekspor dan investasi Indonesia; (3) rencana akan berakhirnya

stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014

dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di

Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong

naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dalam situasi

ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan

serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi

dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (1) penguatan

ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (2)

meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja

negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait

dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (3)

peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus

pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara

keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada

tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat

ditingkatkan pada tahun 2015.

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai

dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga

tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok yang dihadapi

pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Memantapkan Perekonomian Nasional.

Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri

pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan

efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja

negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;

- 162 -

2) Menjaga Stabilitas Ekonomi.

Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu

untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar

resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas,

serta pengendalian arus modal;

3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan.

Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja

yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang

masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-

program pemberdayaan yang tepat dan terpadu.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan

memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan

ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8

persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan

stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif

tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar

5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin

menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya

meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta

memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan

negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja

negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor

riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat

dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian

ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran

pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen. Dari sisi

pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta

ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing

sekitar 5,5 persen dan 4,6 persen. Dengan meningkatnya

investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6

persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas

ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,1

persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh

sekitar 1,8 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian

- 163 -

diperkirakan dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian

diperkirakan tumbuh sekitar 3,5 persen, sektor industri

pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor

pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 0,9

persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih;

konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan

telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta

jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5

persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4

persen. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi

sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar

Rp 3.921,3 triliun.

Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada

upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui

penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap

diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit

transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan

suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya.

Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 – 5,0

persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran

Rp.11.500 – Rp. 12.000 per dolar AS. Penguatan operasi moneter,

pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan

akan didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektivitas

transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat

struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan

pembangunan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akan

diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta

pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan

stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan

terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap perbankan (financial inclusion). Beberapa hal penting

terkait implementasi kebijakan moneter ke depan, diantaranya:

(1) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku

kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (2) Kedisiplinan

dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan

ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (3) Komunikasi yang

- 164 -

intensif antara BI dan Pemerintah dengan masyarakat sangat penting

untuk menjangkar persepsi pasar; (4) Penguatan kebijakan

struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan

pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi

BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman

pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

Penerimaan ekspor tahun 2015 diperkirakan meningkat sekitar

8,5 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang

naik sekitar 6,8 persen. Sementara itu, impor diperkirakan

meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor

non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasa-

jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi

berjalan pada tahun 2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9

miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial

diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh meningkatnya

investasi langsung asing (neto) sebesar USD17,8 miliar dan

investasi portfolio (neto) sebesar USD11,9 miliar, sedangkan

investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar.

Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada

tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga

cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar.

Dalam tahun 2015, setelah terselenggaranya pemilihan anggota

DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih

mendorong harapan atau ekspektasi masyarakat untuk

melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku

bunga perbankan dalam tahun 2015, pertumbuhan kredit

perbankan diperkirakan akan meningkat lagi, demikian pula

dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa

efek Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat

berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman

terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim

perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya

perkembangan pasar keuangan di dalam negeri.

Pengangguran

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dan

Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai

- 165 -

kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat

pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada

tahun 2015.

3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Banten

1) Tantangan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2015

antara lain yaitu:

a. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun

2015 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun

2013, beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 9,9%

ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau

bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per

minggu sebesar 15,7%. Sehingga beban nyata dalam

penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 4,1%. Daya saing

ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja

yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih tetap

mendominasi, yaitu sebesar 39 % atau sebanyak 1.807,3ribu

orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP

sebesar 866 ribu orang (19%), SLTA keatas sebesar 1.437,5

ribu orang (31%)sementara penduduk bekerja dengan

pendidikan tinggi sebesar 526,2 ribu orang yang terdiri dari

pendidikan diploma 143,2 ribu orang (3,1%) dan penduduk

yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383 ribu

orang (8,3%).

b. Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran

perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada

bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89%)

meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk

miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang

(5,74%). Selama periode Maret 2013 - September 2013, jumlah

penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu

orang (dari 363,80 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 414,46

ribu orang pada September 2013), sementara di daerah

- 166 -

perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang

pada Maret 2013 menjadi 268,25 ribu orang pada September

2013).

Pada periode Maret-September 2013, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 mapun P2 di perkotaan

cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk

miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu, kondisi

di perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan.

Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan

utama penanggulangan kemiskinan seperti diantaranya

pertumbuhan penduduk masih cukup besar, Petani dan

nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang semakin terbatas,

Peluang usaha dan pengembangan usaha masyarakat miskin

yang terbatas, Urbanisasi yang memperparah kemiskinan

perkotaan (slum dan squatter), Rendahnya kualitas SDM,

khususnya usia muda, Rendahnya penyerapan tenaga kerja

sektor industri, Masih banyak daerah terisolir, dengan akses

pelayanan dasar yang rendah, Belum tersedianya jaminan

perlindungan sosial yang komprehensif, serta social exclusion

(marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit

kronis, ilegal, dll.

Akibat kondisi kemiskinan saat ini dan tantangan ke depan

diperlukan rencana khusus untuk percepatan penurunan

kemiskinan–MP3KI melalui pendekatan perlindungan sosial

yang universal, pengembangan pelayanan dasar, dan

pengembangan penghidupan yang berkelanjutan melalui

sinergitas program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan

melalui strategi Perluasan jangkauan program-program

bersasaran (targeted) untuk penduduk miskin dan rentan,

Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan

berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus, dan

Pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan

kemiskinan diseluruh kebijakan dan program pembangunan.

- 167 -

c. Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah

Berdasarkan Data Indef, 75% dari sektor investasi dikuasai

asing, sementara investasi domestik cuma menyumbang 25%.

Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia

semakin hari semakin menjauhkan rakyat dari sumber daya

ekonominya sendiri.

d. Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan

Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan

semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR

sebesar 0,38, kemudian pada 2013 sudah meningkat menjadi

0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan kian meningkat.

Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama.

Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai bidang yang

mampu menggerakan bidang lain melalui percepatan

transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat

terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada

tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan

pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan

nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun.

Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang

tinggi dan konsisten disertai pengendalian inflasi.

Pertumbuhan ekonomi riil yang diharpakan sebesar 6,4-7,5 %

pada tahun 2011-2014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025,

sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada

tahun 2025. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,

pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi

dengan dunia usaha baik investor domestik maupun

mancanegara. Salah satunya dengan membuat regulasi yang

memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru,

pembangunan ekonomi diarahkan pada 8 (delapan) program

utama dan 22 kegiatan utama. Sebagai prasyarat terbentuknya

pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah

pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan

keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas

- 168 -

antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi,

serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2) Prospek perekonomian di Provinsi Banten

Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2015

mendatang, perlu memperhatikan perkembangan dan prospek

ekonomi nasional tahun 2015. Perbandingan kondisi ekonomi

makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2015 terlihat

sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2015(%)

NO URAIAN

INDIKATOR

REALISASI 2012 REALISASI 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL

1 Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

6,15 6,23 5,66 - 6,6-6,8 6,4-6,9 6,7-6,8 5,5-6,3

2 Laju Inflasi 4,37 4,3 9,65 - 4,5 ± 1 5,0 4,5 3,0-5,0

3 Penduduk Miskin 5,71 11,96 5,89 11,7 5,3-5,0 8,0-10,0 5,1-4,8 6,5-8,0

4 Pengangguran

Terbuka

10,13 6,1 9,9 - 9,74 5,6-6,0 9,24 5,0-5,5

Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan

nasional yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah

penduduk miskin dan pengangguran terbuka di tahun 2015

berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan

tahun-tahun sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai

target-target yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-

2017.

Pada tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi

Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan

ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar

terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu,

diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha)

sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh

kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan

usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan tersebut diatas,

pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan

investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi

hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan

- 169 -

prosedur perijinan, memberikan kemudahan kredit/pinjaman

usaha terutama bagi kelompok usaha kecil menengah,

mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan

komoditas unggulan untuk diproduksi massal yang dapat

menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar

bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan

infrastruktur dan energi, dan lain-lain.

3.1.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah dan Peningkatan

Lapangan Kerja.

Parameter keberhasilan pembangunan bukan hanya semata-mata besaran

target Pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses

pertumbuhan ekonominya yang harus sehat. Sehat dari sisi pemerataan

pembangunan antar wilayah, berkurangnya kesenjangan kesejahteraan dan

bergeraknya sektor riil serta tumbuhnya investasi. Belanja Pemerintah, khususnya

belanja Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari kerangka pertumbuhan

ekonomi diarahkan harus dapat menjadi akselerator bagi peningkatan investasi,

peningkatan produktivitas daerah khususnya yang berbasis ekspor dan

mengurangi ketergantungan akan barang-barang impor. Dengan demikian akan

terjadi penambahan aliran modal dalam menggerakan ekonomi secara

keseluruhan. Penciptaan peningkatan produktivitas melalui akumulasi modal dari

hasil peningkatan investasi dan perluasan pasar keluar daerah/ekspor akan makin

meningkatan permintaan atau penciptaan tenaga kerja dan peningkatan

pendapatan.

Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak

hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan

produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan

masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan.

Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Balanja

pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar

tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan

kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya

manusia. Belanja penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar jaring pengaman

sosial seperti raskin, beasiswa, penanganan gizi buruk tapi diarahkan juga pada

pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan

kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif.

- 170 -

Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan

ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu crisis

action program dan development agent program. Pembagian ini tentunya

berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan

disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat

krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain

sebagainya.

Kategori crisis action program adalah program rencana tindak untuk

menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai

bagian dari kebijakan pro poor, pro job dan sekaligus juga pro growth dengan skala

terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program terbagi

atas jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi (injection

up grade). Jaring pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam

mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin,

beasiwa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan

kekurangan gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan

pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi

masyakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera

dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa

tergantung pada pihak lain.

Ketegori development agent program adalah program pembangunan yang

diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit dalam pengembangan

ekonomi dan pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang

besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja (pro job)

maupun dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Development

agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah

program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau pengungkit bagi

aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik

pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum

target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai

kompetitif dan komparatif investasi. Contoh dari program akselerator

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), revitalisasi logistic management,

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri (industrial

estate), agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan

program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan

pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. Back up agent adalah program

- 171 -

dari development agent yang berfungsi untuk mendukung terlaksananya program

akselerator. Contoh dari program back up agent adalah seperti pengembangan

konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke KEK atau ke

pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan kelembagaan masyarakat dan

pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting

bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat

melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai

akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi

pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam

mengembangkan dampak program akselerator.

Keberhasilan kinerja belanja pemerintah pada masing-masing program tidak

identik dengan besaran belanja/investasi pada masing-masing program. Karena

belanja pemerintah tidak hanya sekedar dalam bentuk anggaran yang tercantum

dalam APBN/APBD saja tetapi juga termasuk belanja yang sifatnya kebijakan yang

kadangkala kinerjanya lebih besar, seperti belanja pada kebijakan penetapan KEK

dan Kebijakan revitalisasi managemen logistik.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa

kondisi perekonomian Provinsi Banten telah mampu menunjukan peningkatan

yang signifikan dilihat dari meningkatnya indikator-indikator perekonomian makro,

seperti: LPE, PDRB, perkembangan kinerja sektoral, pendapatan per kapita, laju

inflasi, PAD dan struktur investasi daerah.

Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2015, akan

diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro

growth) yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), serta

mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan (pro poor) sesuai dengan

target RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, namun tetap memperhatikan

pembangunan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak perusakan

lingkungan yang telah terjadi seperti terjadinya banjir (pro environment). Untuk itu

kebijakan ekonomi yang akan ditempuh adalah melalui:

1. Meningkatkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan.

Peningkatan investasi akan diperkuat program konektivitas dan daya dukung

pusat-pusat pertumbuhan, baik kawasan industri, Kawasan Pariwisata

Tanjung Lesung, agropolitan, minapolitan, dan kawasan pusat pertumbuhan

strategis lainnya. Dengan kondisi permintaan pasar investasi yang relatif tinggi,

khususnya di sektor industri akan terakselerasi lebih cepat dengan dukungan

- 172 -

konektivitas pada simpul-simpul transportasi regional dan global, dukungan

infrastruktur produksi seperti air baku dan listrik serta dukungan regulasi

kebijakan yang membuat kompetitif dunia usaha.

Kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan ekonomi ruang. Beberapa

pendekatan pembangunan berbasis ekonomi ruang telah dilaksanakan, seperti

pengembangan agropolitan, minapolitan, penetapan pusat-pusat pertumbuhan,

penetapan kawasan strategis, penetapan wilayah pembangunan, penetapan

desa pusat pertumbuhan, dan lain sebagainya.

Kerangka yang dipakai adalah penetapan kawasan growth pole atau pusat

pertumbuhan secara ruang geografis sekaligus sebagai growth centre atau pusat

pertumbuhan aktivitas ekonomi. Growth centre dan growth pole ini diarahkan

untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya/

hinterlandnya. Aktivitas ekonomi growth centre akan sangat tergantung dari

kawasan hinterlandnya, demikian juga sebaliknya kawasan hinterland akan

dapat berkembang apabila fungsi pelayanan oleh kawasan growth centre

dilakukan secara optimal. Growth centre akan berfungsi sebagai pusat distribusi

dan koleksi atau sebagai pusat transaksi perdagangan bagi hasil produksi

kawasan hinterland dan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku produksi

kawasan hinterlandnya. Selain itu berfungsi pula menjadi pusat pelayanan

sosial, kesehatan dan pendidikan. Penetapan growth centre diharapkan akan

ada aktivitas spread effects (efek penjalaran) dalam bentuk trickle down effect

berupa efek peningkatan kinerja aktivitas ekonomi didaerah hinterland. Namun

demikian untuk beberapa aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu yang

secara khusus menjadi development agent seperti kawasan industri, kawasan

pariwisata akan menjadi kawasan produksi dan sebaliknya kawasan

hinterlandnya menjadi kawasan pendukung untuk pelayanan seperti

perdagangan, pemukiman dan aktivitas sosial. bahkan pemenuhan kebutuhan

bahan baku.

Pusat pertumbuhan karena fungsi spesifik seperti kawasan industri, kawasan

pelabuhan, kawasan pariwisata dan lain sebagainya mempunyai wilayah

pelayanan yang berbeda secara umum. Pusat pertumbuhan akan membentuk

magnetisme ruang dan akan saling tarik menarik dengan pusat pertumbuhan

lain. Penetapan leveling pusat pertumbuhan yang diarahkan akan membentuk

pola yang harmonis dalam pola aliran barang dan sekaligus akan

mengefisienkan investasi infrastruktur pelayanan oleh pemerintah.

Keterhubungan antar pusat pertumbuhan dalam berbagai level akan menjadi

- 173 -

pengintegrasi dari megnetisme ruang. Unsur investasi infrastruktur jalan

menjadi penyearah dalam pembangunan ekonomi berbasis tata ruang karena

dengan adanya jalan penghubung akan terjadi kelancaran pola distibusi dan

koleksi barang-barang yang bersifat ekonomis.

Sebagaimana proses pertumbuhan kota-kota dan kawasan-kawasan aktivitas

ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ada yang terjadi secara alamiah dan ada

pula yang dibentuk dan diarahkan sesuai dengan rancangan pembangunan

ekonomi. Pembentukan pusat pertumbuhan baru harus diarahkan sesuai

dengan mekanisme dan permintaan pasar investasi, tentunya harus diikuti

dengan penetapan kebijakan insentif dalam menarik dunia usaha, dan

didukung pula oleh kesiapan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun

kabupaten/kota untuk investasi dalam bentuk infrastruktur baik untuk

aktivitas ekonomi maupun sosial kepemerintahan. Untuk itu pasar investasi

kawasan, mulai dari industri, pariwisata, minapolitan, agropolitan dan kawasan

strategis lainnya yang telah tumbuh mulai dari pantai utara Kabupaten

Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan bersambung ke wilayah barat

sepanjang Selat Sunda mulai Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang sampai ke wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak.

Ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota diwilayah utara dengan wilayah

selatan terjadi karena faktor aktivitas ekonomi yang tidak seimbangan.

Pertumbuhan alamiah akan makin memperbesar “gap” pembangunan utara

versus selatan. Dengan penetapan kota kecil Bayah, Malingping dan

Panimbang sebagai pusat pertumbuhan yang “diarahkan” sebagai growth centre

di wilayah selatan harus pula didukung dengan peningkatan infrastuktur

ekonomi dan sosial sekaligus pula dirancang dengan aktivitas ekonomi yang

diarahkan sebagai “development agent”. Dengan dukungan sumber daya alam

yang melimpah dan keindahan alam yang memukau maka development agent

berupa pembangunan pariwisata dalam skala besar dan turunan aktivitas

sumber daya alam akan menjadikan wilayah selatan yang akan datang menjadi

lebih maju. Dukungan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan laut akan

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota di wilayah selatan.

Pembangunan tata ruang bukan sekedar membentuk secara ekonomi tetapi

sustainable development harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi

dalam konsep pembangunan, khususnya dalam pembangunan lingkungan

hidup. Water management dalam keberlangsungan ekonomi sangat terkait

dengan tata ruang. Di Provinsi Banten bukan sekedar pemeliharaan tetapi

- 174 -

sudah harus dalam taraf recovery untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air

yang sustainable. Posisi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dimusim

kemarau menjadi penanda kebutuhan pengaturan recovery tata ruang sebagai

bagian dari water menagement. Disinilah salah satu fungsi koordinasi

penggunaan/ pengendalian tata ruang, khususnya dalam land use planning

demi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam orientasi pandangan berbasis pusat pertumbuhan wilayah utara

Provinsi Banten mulai dari Kabupaten Tangerang sampai ke Barat Cilegon,

Anyer dan Merak akan menjadi pusat pertumbuhan terbesar yang

menggerakan ekonomi Provinsi Banten. Kekuatan pelabuhan, industri petro

kimia, industri baja dan industri pengolahan lainnya akan menjadi development

agent yang mengungkit multiflier effect aktivitas ekonomi lainnya. Untuk

tumbuh sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan konektivitas dan

daya dukung kawasan menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi.

2. Revitalisasi investasi.

Pemerintah daerah yang berhasil secara ekonomi ditandai dengan

meningkatnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja yang

mampu mengikis pengangguran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kondisi

wilayah atau daerah secara ekonomi memiliki nilai kompetitif investasi atau

dengan kata lain daerahnya memiliki daya saing ekonomi.

Pemahaman akan daya saing daerah tidak terlepas dari kompetisi antara

daerah, bahkan harus memiliki daya saing secara global karena aktivitas

ekonomi dunia sudah sangat sulit dibatasi oleh batasan administrasi negara,

apalagi batasan provinsi dan kabupaten. Proteksi atas produksi dalam negeri

hanya akan menyebabkan balasan proteksi atas barang-barang ekspor. Yang

akan terjadi adalah persaingan yang tidak terelakan atas produksi lokal dengan

asing baik didalam pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Siapa

yang memiliki produk yang kompetitif dialah yang akan menjadi market leader.

Dan untuk menjadi market leader harus memahami kerangka supply chains,

dimana pola supply-demand berada pada kesetimbangan yang baik yang

menghasil biaya produksi yang efisien.

Dalam entitas ekonomi, supply chains Provinsi Banten tidak terlepas dari supply

chains Nasional dan Global. Pola produksi dan pasar sudah tidak mengenal

batasan administratif. Lebih dari seratus negara terlibat dalam kegiatan ekspor

impor dengan Provinsi Banten. Sebagai bagian dari komunitas supply chains

- 175 -

ekonomi internasional, maka brand image Provinsi Banten dalam bidang

ekonomipun, khususnya investasi telah tercatat di mata para investor masing-

masing baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu kerangka supply

chains management diterapkan sebagai bagian kerangka revitalisasi investasi

yang memadukan pemilihan komoditas produk, kekuatan pasar, kerangka

pembiayaan, dan logistik management dalam mengelola pembangunan

perekonomian di Provinsi Banten untuk menjadikan brand images daerah yang

kompetitif dalam menarik investasi. Beberapa variable yang diterapkan dalam

konsep diantaranya : (1) Pemberdayaan produk lokal, (2) Peningkatan dan

pengayaan Produk substitusi impor, (3) Perkuatan pasar lokal, (4) Revitalisasi

dan restrukturiasi logistik management, (5) Revitalisasi pembiayaan, (6)

Kemitraan usaha kecil, menengah dengan usaha besar dengan kerangka

keterkaitan proses produksi dan pasar, (7) Revitalisasi dan restrukturisasi pasar

investasi, (8) Reorientasi pasar eksport dan (9) Peningkatan orientasi pasar

domestik.

Variabel-variabel di atas pada dasarnya saling terkait dan membentuk sistem.

Perbaikan pada satu variable akan memberikan kontribusi peningkatan

perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi kalau secara bersama-sama

memberikan kontribusi maka akan meningkatkan perbaikan ekonomi lebih

signifikan.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini serangan produk asing khususnya dari

negara China telah membanjiri pasar dalam negeri termasuk di Provinsi

Banten. Permintaan pasar dalam negeri atas produk asing didasarkan atas

harga yang murah dan barang yang berkualitas dan juga sebagian warga telah

minded dengan barang-barang berlabel merk terkenal. Kecintaan atas produk

dalam negeri telah luntur. Nasionalisme dikalahkan oleh hukum ekonomi.

Namun demikian, hal ini akan memunculkan kesadaran baru bahwa produk

dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tuan di

negeri orang. Hukum ekonomi harus diikuti untuk menjadi market leader.

Produk dalam negeri harus kompetitif. Efisiensi biaya produksi harus

dilakukan. Pasar harus direbut. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan

produk lokal. Pemberdayaan produk lokal mempunyai dimensi kinerja yang

harus komprehensif. Berbagai sektor harus saling mendukung. Permodalan

harus didukung oleh sektor pembiayaan, Perlu peningkatan kemampuan

sumber daya manusia baik teknis maupun management, perlu difasilitasi

akses pasar dan akses bahan baku. Secara operasional, pemberdayaan produk

- 176 -

dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus sesuai dengan tingkat

permasalahan. Pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari kegiatan ekspor

impor menunjukan nilai yang relatif kecil apabila dilihat dari sumbangan PDRB

karena nilai impor mendekati nilai ekspor, sementara pertumbuhan ekonomi

yang baik harus ditunjukan dengan selisih ekpor yang besar dikurangi impor.

Artinya ada nilai lebih Location Quotient dari hasil proses produksi berbanding

dengan wilayah luar banten. Pertambahan pendapatan dari selisih ekpor impor

menjadikan pertambahan re-investasi di dalam wilayah Banten. Ironisnya

komoditi ekpor impor yang terbesar di Provinsi Banten adalah dari komoditas

Kimia dimana Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon sebagai pusat

Industri Kimia terbesar di Indonesia.

Memperhatikan kondisi besaran barang-barang impor, khususnya yang terkait

dengan bahan baku produksi industri, maka peningkatan dan pangayaan

produk substitusi impor ke dalam konsep supply chain management yang

tentunya akan memiliki kaitan dengan rancangan perkuatan pasar lokal,

Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi dan peningkatan orientasi pasar

domestik. Besaran impor khususnya bahan baku industri akan menciptakan

pasar investasi untuk subtitusi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri

dan sekaligus memperkuat pasar domestik. Kekuatan industri kimia hulu akan

menciptakan rangkaian berbagai industri sampai ke konsumen. Indonesia

dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus empat puluh juta merupakan

pasar konsumsi yang sangat besar dan harus dapat dipenuhi oleh industri

dalam negeri. Provinsi Banten sebagai pusat industri kimia hulu dapat menjadi

pusat pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia.

Orientasi pasar domestik atau pasar dalam negeri bagi industri-industri di

Provinsi Banten harus menjadi target kinerja ekonomi karena jumlah

penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi pasar disatu sisi dan besaran

impor atas barang-barang yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam

negeri masih sangat besar. Orientasi pasar domestik pada dasarnya merupakan

konsep substitusi produk impor yang diperluas dari wilayah Provinsi Banten.

Perbedaannya hanya terletak pada pemahaman data pasar domestik atas

barang-barang impor. Kemampuan daya saing dengan barang impor dalam

merebut pasar domestik di luar Provinsi Banten bukan hanya dari efisiennya

biaya produksi di pabrik tetapi kemampuan efisiensi di logistic cost termasuk

didalamnya biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri karena di Indonesia

- 177 -

biayanya termasuk sangat mahal. Untuk itu managemen logistik menjadi target

fokus dalam kerangka supply chain management.

Pendekatan managemen logistik sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi

produtivitas daerah, baik dalam kerangka efisiensi produksi pada sektor riil

maupun dalam kerangka ketahanan daerah, khususnya pangan. Kebijakan

pembangunan revitalisasi managemen logistik muncul berdasarkan fakta

adanya cost logistic yang mahal di satu sisi tetapi pada sisi lain kapasitas

infrastuktur logistik yang masih banyak tidak terpakai menjadi anomali

tersendiri dalam struktur ekonomi di Provinsi Banten khususnya dalam

aktivitas ekspor- impor. Dengan posisi geografis Selat Sunda sebagai sea line

internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang banyak dilalui

kapal niaga antar negara membuat Provinsi Banten pada posisi tawar logistic

bisnis yang kompetitif, apalagi dengan potensi pasar produksi ekspor-impor

yang besar dan infrastuktur jalan yang memadai. Demikian juga dalam siklus

supply demand pada komoditas pangan terjadi anomali yang menyebabkan

biaya tinggi karena system logistik yang belum masuk sebagai bagian dari

siklus supply chains management.

Sejalan dengan itu pendekatan managemen logistik yang banyak melibatkan

stake holder menjadi agenda dalam mengimplementasikan Banten sebagai

Gerbang Investasi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi.

Deklarasi Gerbang Investasi harus diikuti pula dengan peningkatan Brand

Image investasi di Provinsi Banten, dimana komparatif logistic cost sebagai

penyuara dalam global image. Suara berita yang bersifat good news atau berita

baik akan mendapat sambutan dunia usaha (investasi). logistic cost di Indonesia

termasuk yang paling mahal di dunia, sementara logistik akan masuk dalam

variable cost produksi yang harus dibayar konsumen. Persaingan harga sudah

bukan lagi domain persaingan pengusaha tetapi sudah menjadi domain

persaingan antar negara/pemerintah daerah karena peran pemerintah dan

pemerintah daerah yang besar dalam sumbangannya untuk mereduksi biaya

produksi di suatu daerah/negara, khususnya yang berkaitan dengan logistik

dan fiskal. Kegagalan dalam mereduksi biaya logistik akan menyebabkan

kegagalan pembangunan ekonomi, karena orientasi komoditas ekspor akan

melemah bahkan pasar lokal akan dapat di rebut dan dipenuhi oleh barang-

barang Impor.

Provinsi Banten sebagai daerah yang secara ekonomi tumbuh dan berkembang

pesat dengan basis kegiatan industri termasuk industri berorientasi ekspor.

- 178 -

Kegiatan Industri telah menyumbang rata-rata sekitar 50% (lima puluh prosen)

pada PDRB Provinsi banten. Kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan

berbahan baku impor sebagian besar atau sekitar 85 % melalui outlet

Pelabuhan Tanjung Priok, sementara yang melalui Pelabuhan di Provinsi

Banten kurang dari 15 % sebagian besar barang curah di Pelabuhan Cigading

milik PT. Krakatau Bandar Samudra. Dikatakan anomali ekonomi karena

variable cost logistic ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih mahal dari pada ke

Pelabuhan di Provinsi Banten, semisal Pelabuhan Merak Mas di Merak Cilegon.

Selain itu kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak Mas baru terpakai sekitar 5 %

dari kapasitas terpasang. Seluruh infrastruktur pelabuhan telah siap.

Pelayanan Bea cukai telah dilengkapi dengan sistem EDI (Electronic Data

Interchange) dan pelayanan karantinapun telah tersedia.

Adanya anomali permasalahan logistik ekspor-impor di Provinsi Banten

memperlihatkan bahwa adanya sesuatu hal yang tidak terkoneksikan dalam

uraian masalah ekonomi yang dihadapi mengingat variable harga dan kesiapan

pelayanan telah pada kondisi yang kompetitif. Hal ini dilihat sebagai peluang

untuk menaikan kinerja ekonomi yang signifikan.

Pada ketahanan pangan, tataran management logistik menjadi sangat penting

karena ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang harus

dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan dan kerawanan social. Kesiapan

logistik pangan Provinsi dibentuk sebagai pelengkap ketahanan pangan

nasional, dimana Provinsi Banten telah memiliki cadangan beras provinsi yang

selalu dipelihara tingkat ketersediannya. Pada tingkat masyarakat dibentuk

cadangan pangan pada lumbung-lumbung beras yang tersebar di sebagian

wilayah dan akan terus dikembangkan menjadi ketahanan pangan lokal.

Ketahanan logistik pangan akan membantu mengendalikan tingkat inflasi,

mengingat salah satu sumbangan terbesar inflasi dari bahan makanan dan

makanan olahan. Dengan terkendalinya inflasi akan menjaga tingkat daya beli

masyarakat dan sekaligus menyumbang pengurangan kemiskinan.

Menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target kinerja. Tim Pengendali inflasi yang

telah terbentuk pada tahun 2010 bertugas mengendalikan harga yang

sekaligus memberikan pengaruh pada ketahanan tingkat daya beli masyarakat.

Dengan terpeliharanya tingkat daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi

akan mendorong tingkat permintaan. Pertumbuhan Ekonomi yang didorong

tingkat konsumsi akan lebih terjaga lagi dengan mengendalikan tingkat inflasi.

- 179 -

Peningkatan investasi yang diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil

khususnya di sektor primer adalah dengan merestrukturisasi dan merevitalisasi

pembiayaan. Dengan konsep “pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja

pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota

tetapi pembiayaan pembangunan merupakan resultanste pembiayaan

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat”. Belanja pemerintah hanya bersifat

stimulan, fasilitasi dan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha.

keberhasilan pembangunan bukan diakibatkan oleh besarnya belanja

pemerintah tetapi yang lebih penting adalah bagaimana belanja pemerintah

tepat sasaran dalam menggerakan lokomotif investasi dunia usaha dan

investasi masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya dapat dilihat dari

bagaimana pergerakan uang dalam satu daerah. Pergerakan uang merupakan

bukti kinerja dan dinamisasi aktivitas ekonomi. Pergerakan uang dapat kita

lihat dari neraca lembaga keuangan seperti perbankan. Parameter-parameter

yang terdapat dalam neraca perbankan dapat menjadi patokan dalam

keberhasilan pembangunan ekonomi. Memperbaiki dan memfasilitasi kinerja

pada lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menjadi perbaikan

kinerja pembangunan. Terlebih lagi lembaga keuangan dapat menjadi alat

penarik investasi yang signifikan apabila kinerja ekonomi di sektor riil di daerah

bersangkutan makin berkembang. Dengan posisi seperti ini maka lembaga

keuangan/ perbankan merupakan mitra strategis dalam pembangunan

ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung kinerja pembiayaan usaha

mikro kecil yang memiliki keterbatasan akses dan konetivitas dengan lembaga

pembiayaan, khususnya perbankan disatu sisi dan azas prudential atau kehati-

hatian lembaga pembiayaan, maka perlu lembaga pendukung konektivitas dan

intermediasi pembiayaan, yaitu Lembaga Penjamin Kredit Daerah dan

Konsultan Keuangan Mitra Bank. Untuk itu sejak tahun 2013 telah

dipersiapkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan penyuluh pertanian,

peternakan dan kehutanan serta yang lainnya yang berfungsi sebagai

konsultan keuangan mitra bank dan pada tahun 2015 akan lebih diperkuat,

termasuk perkuatannya melalui pendirian Bank Banten. Dengan pemantapan

restrukturisasi dan revitalisasi pembiayaan akan memperkuat fungsi

intermediasi perbankan dari intermediasi investasi statis menjadi investasi

dinamis, dari kredit konsumtif menjadi kredit investasi dan produktif.

- 180 -

Peningkatan Investasi pada sektor produksi berbasis produk subtitusi impor

sebagai bagian dari konsep peningkatan LPE didasarkan bahwa selisih ekspor

dengan impor relatif kecil di Provinsi Banten, sehingga sumbangan yang besar

dari ekspor tersedot oleh komoditas impor. Untuk itu dengan data dasar

besarnya backward effect dan data komoditas impor, menjadi dasar dalam

menarik investasi dan memproduksi komoditas tertentu. Peningkatan produk

subtitusi impor berarti mendayagunakan pasar domestic dengan memperkuat

produksi domestik. Diharapkan melalui strategi ini laju pertumbuhan ekonomi

di Banten dapat terus meningkat dan sekaligus memperbanyak lapangan kerja

yang baru.

3.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten

Perkembangan kondisi kemiskinan sampai dengan tahun 2013 dan

jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Periode Maret –

September 2013 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di

Provinsi Banten pada September 2013 mencapai 682.710 orang (5,89

persen), meningkat sebanyak 26,47 ribu orang (4,03 persen)

dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar

656.243 orang (5,74 persen). Selama periode Maret-September 2013,

penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 50,66 ribu

orang (13,93 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang

sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen). Terkait dengan peningkatan

jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September

2013, di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya

adalah sebagai berikut :

1) Selama Periode Maret 2013 – September 2013 inflasi umum relatif

tinggi, yaitu sebesar 5,76% akibat kenaikan harga BBM pada bulan

juni 2013.

2) Upah buruh konstruksi secara rill turun sebesar 3,15% dari Rp.

44.471,- menjadi Rp. 43.070,-

Sementara itu beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan

persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September

2013 di perdesaan adalah sebagai berikut:

1) Upah rill buruh pertanian meningkat dari Rp. 22.340,- menjadi Rp.

22.609,- pada September 2013.

- 181 -

2) Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian triwulan I ke triwulan II

2013 menunjukan angka positif yaitu sebesar 2,11%.

Terkait dengan perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah

penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode Maret – September

2013 dapat di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar. 3.1

Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2004 - 2013

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan

adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan

kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat

kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret-

September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman

Kemiskinan meningkat dari 0,695 pada Maret 2013 menjadi 1,021

pada September 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan

naik dari 0,158 menjadi 0,293 pada periode yang sama. Peningkatan

nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran

penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi

dibadingkan dengan penurunan di perkotaan, hal ini mengindikasikan

bahwa perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin di

- 182 -

perdesaan lebih baik di bandingkan dengan keadaan di perkotaan.

Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Kenaikan P1 maupun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini

memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin

terpuruk. Sementara itu kondisi di Perdesaan tidak terlalu berubah

secara signifikan.

2. Prinsip, Strategi dan Kelompok Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah pusat dan

daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di

tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) di tingkat daerah. Tim Penanggulangan kemiskinan ini

bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan

mengendalikan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan yang

diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan 4

(empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif

yaitu:

1) Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;

2) Peningkatan akses pelayanan dasar;

3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;

4) Pembangunan yang inklusif.

Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan

dilakukan dengan strategi:

1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin;

2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan mayarakat miskin;

- 183 -

3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta

kecil dan;

4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan.

Strategi dijalankan dengan berbagai program penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan

ekonomi.

Pada level provinsi, penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan

menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya:

1) Kelompok program bantuan/perlindungan sosial berbasis keluarga

(klaster 1). Tujuannya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi

beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin

(antara lain: Program Jaminan Sosial Rakyat Banten

Bersatu/Jamsosratu, Bantuan Operasional Beras Miskin, Bantuan

Siswa Miskin, dan Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda).

2) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat (klaster 2). Tujuannya adalah

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok

masyarkat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

3) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis

perberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3). Tujuannya

adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku

usaha berskala mikro dan kecil.

4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat (klaster 4) contohnya listrik desa.

3. Bidang Urusan dan Program Prioritas Pada Rencana Kerja

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014

Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2014 di Provinsi

Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 urusan

- 184 -

wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78

program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014

URUSAN WAJIB

NO BIDANG URUSAN NO PROGRAM SKPD

1 Pendidikan 2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9

Tahun

Dindik

3 Pendidikan Menengah Wajib Belajar

12 Tahun

Dindik

6 Pendidikan Non Formal dan

Informal (PNFi)

Dindik

2 Kesehatan;

1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

Dinkes

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes/ RSUD

Banten

3 Pengendalian Penyakit Dan

Penyehatan Lingkungan

Dinkes

4 Kefarmasian Dan Perbekalan

Kesehatan

Dinkes

5 Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan

Dinkes

6 Peningkatan mutu layanan

kesehatan masyarakat

Dinkes/ RSU

Malingping/

RSUD Banten

3 Pekerjaan Umum 3 Pengembangan dan Revitalisasi

Infrastuktur Permukiman

SDAP

4 Perumahan; 1 Pembinaan dan Penataan

Perumahan

SDAP

6 Perencanaan

Pembangunan

2 Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda

11 Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak;

1 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

BPPMD

13 Sosial 1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinsos/ BPPMD

2 Rehabilitasi Sosial Dinsos

3 Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos

4 Pemberdayaan Kelembagan Sosial

dan Keagamaan

Dinsos/ Biro

Kesra

14

Ketenagakerjaan; 1 Pengembangan Kelembagaan,

Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja

Disnakertrans

2 Produktivitas, Perluasan,

Kesempatan Kerja dan Berusaha

Disnakertrans

3 Peningkatan Keterampilan Tenaga

Kerja

Disnakertrans

15 Koperasi dan usaha

kecil dan

menengah;

1 Pengembangan Usaha dan Akses

Permodalan K-UMKM

Dinkop-UMKM

2 Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-UMKM

Dinkop-UMKM

- 185 -

3 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas

Kelembagaan dan SDM K-UMKM

Dinkop-UMKM

21 Ketahanan pangan; 1 Ketahanan Pangan Masyarakat BKPP

22 Pemberdayaan

masyarakat dan

desa;

1 Pemberdayaan Masyarakat dan

Lembaga Perdesaan

BPPMD

URUSAN PILIHAN

NO BIDANG URUSAN NO PROGRAM SKPD

1 Pertanian 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas

peternakan, perikanan, pertanian

dan perkebunan

DKP, Distanak

2 Peningkatan daya saing dan

pemasaran produk peternakan,

perikanan, pertanian dan

perkebunan

DKP, Distanak

4 Peningkatan Daya Dukung

Sumberdaya Pertanian

Distanak

3 Pemberdayaan kelembagaan dan

sumberdaya peternakan, perikanan,

pertanian dan perkebunan

DKP,Distanak

3 Energi dan Sumber

Daya Mineral;

Industri;

Perdagangan; dan

1 Pengelolaan Listrik dan

Pemanfaatan Energi

Distamben

2 Pengelolaan dan Pemanfaatan

Sumber Daya Mineral, Batubara,

Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi

Bencana Geologi

Distamben

4 Pariwisata 1 Pengelolaan dan Pengembangan

Pariwisata

Disbudpar

5 Kelautan dan

Perikanan

1 Pengelolaan Sumberdaya laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil

DKP

6 Perdagangan 1 Peningkatan dan pengembangan

perdagangan

Disperindag

7 Industri 1 Peningkatan daya saing industri Disperindag

4. Target dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka ketepatan target sasaran dan efektivitas dari

penanggulanan kemiskinan maka target dan sasaran penanggulangan

kemiskinan di bagi kedalam kedua kelompok:

1) Kelompok sasaran untuk rumah tangga, keluarga dan individu

menggunakan basis data terpadu (pendataan program perlindungan

sosial tahun 2011)

2) Kelompok sasaran pendekatan ruang (kewilayahan) menggunakan

data pemetaan kampung miskin.

- 186 -

Tabel 3.4 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu

di Provinsi Banten

Keterangan : Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 30% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah. Kelompok 1 : Kelompok Paling Miskin (Sangat Miskin dan Miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan

5. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2013

1) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)

Jamsosratu merupakan skema terpadu dan melembaga untuk

menjamin masyarakat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga

Sangat Miskin (RTSM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mempunyai sistem

perlindungan sosial bagi keluarga miskin pekerja sektor informal.

a. RTSM tidak memiliki jaminan pendapatan yang cukup, karena

pada umumnya mereka tidak memiliki mata pencaharian yang

pasti dan terbatasnya akses terhadap sistem Jaminan sosial.

b. Merupakan replikasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Kementerian Sosial dengan menambahkan beasiswa hingga

sekolah menengah atas;

c. RTSM peserta Jamsosratu di asuransikan ke PT. Jamsostek,

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK – JK)

melalui produk asuransi TKLHK (Tenaga Kerja luar Hubungan

Kerja) untuk pekerja sektor informal.

d. Alokasi anggaran Rp. 3.000.000.000,- untuk tahun 2013 bagi

2.000 RTSM.

NO KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH RUMAH TANGGA JUMLAH INDIVIDU

KEL 1 KEL 2 KEL 3 TOTAL KEL 1 KEL 2 KEL 3 TOTAL

1 Pandeglang 25.675 52.160 52.157 129.992 149.127 230.276 190.450 569.853

2 Lebak 25.525 57.732 57.640 140.897 167.025 251.944 194.007 612.976

3 Tangerang 35.853 70.648 70.647 177.148 182.961 304.551 281.687 769.199

4 Serang 12.860 29.424 29.423 71.707 81.227 146.917 125.637 353.781

5 Kota

Tangerang

23.326 16.249 16.248 55.823 117.718 72.214 66.245 256.177

6 Kota Cilegon 2.898 5.507 5.504 13.909 13.048 24.694 25.014 62.756

7 Kota Serang 6.224 7.081 7.124 20.429 30.422 34.948 36.398 101.768

8 Kota

Tangerang

Selatan

4.563 7.747 7.747 20.057 22.025 35.207 31.312 88.544

Banten 136.924 246.548 246.490 629.962 763.553 1.100.751 950.750 2.815.054

- 187 -

e. Per RTSM mendapatkan Rp. 1.500.000 per tahun diberikan

dalam 3 (tiga) termin disalurkan melalui PT. POS

f. Premi asuransi sebesar Rp 10.400,-/bulan per RTSM melalui PT.

Jamsostek

g. Skema Jamsosratu adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data PPLS 2011 (Basis Data Terpadu) jumlah RTSM di

Provinsi Banten berjumlah 136.924 RTSM, pada tahun 2013 yang

sudah diintervensi melalui program PKH dan Jamsosratu sebanyak

98.163 RTSM, sehingga jumlah RTSM yang belum mendapatkan

bantuan melalui kedua program ini sebanyak 38.761 RTSM.

2) Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu)

a. Kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada

pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan

yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

b. Anggaran : Rp.154 Milyar, dialokasikan kepada 154 Kecamatan

dengan besaran Rp. 1 Milyar setiap kecamatan.

PPemprov Banten

Jamsosratu

RRTSM - PPLS 2011

yang belum tercover PKH

(30.000 RTS - 2014)

Askesos

(BPJS Ketenagakerjaan)

Bantuan Tunai Bersyarat

(BTB) melalui PT. Pos

1. Pencari nafkah utama

2. Premi Rp. 163.800 /tahun/RTSM

3. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)

a. Sakit : Maksimal Perawatan

Rp. 20 juta

b. Meninggal + Rp. 45 juta

4. Jaminan kematian alami,

santunan kematian + Rp. 21 juta

1. Besar bantuan Rp. 1.5

juta/tahun/RTSM

2. Dibayar per caturwulan

(3 kali/tahun)

3. Syarat RTSM penerima

a. ibu hamil/nifas/menyusui

b. balita

c. SD/SMP/SMA

- 188 -

c. Peruntukan : 94% untuk pembangunan infrastruktur

kecamatan dan 6% untuk operasional.

d. Lokasi : PNPM Mandiri Perdesaan 110 kecamatan, PNPM

Mandiri Perkotaan 44 kecamatan.

Gerbangratu pada tahun 2013 telah dilaksanakan di 5 (lima)

kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan anggaran

Rp. 105 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak dapat melaksanakan

karena permasalahan administrasi bantuan keuangan dan Rp. 49

Milyar menjadi SilPa di Provinsi Banten.

3) Biaya Operasional (BOP) Raskin

Pelaksanaan program raskin tahun 2012 untuk bulan Januari s/d

Mei 2012 mengacu pada pagu raskin kabupaten/kota sesuai data

BPS hasil survey PPLS 2008 (629.318 Rumah Tangga Sasaran/RTS),

sedangkan untuk bulan Juni s/d Desember 2012 berdasarkan data

PPLS 2011 (585.944 RTS) dan setiap RTS menerima raskin

sebanyak 15 kg/bln untuk 12 bulan dengan harga tebus

Rp. 1.600/kg di titik distribusi. Terjadi pengurangan jumlah

penerima RASKIN sebanyak 16.503 rumah tangga. Pengurangan ini

sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten

sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Distribusi Raskin Reguler di Provinsi Banten Tahun 2012

NO KABUPATEN/KOTA

PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011

PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER

2011 PAGU

TAHUN 2012

JANUARI - DESEMBER 2012 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37-

Huk/2012 Tanggal : 19 Januari 2012

SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376-

Huk/2012 Tanggal : 8 Mei 2012

RT S-PM PPL S-2008

Pagu 5 BLN Kg

RT S-PM PPL S-2011

Pagu 7 BLN Kg

Kg REALISASI SISA

Kg % Kg %

1 2 3 4=(3X15

Kg x 5Bln) 5

6=(5X15 Kg x 5Bln)

7=4+5 9 11=9/8 12 13=12/7

I SUB DIVRE LEBAK 278.522 20.889.150 251.222 26.267.310 47.267.460 46.892.025 99,21 375.435 0,79

1 KAB.PANDEGLANG 127.318 9.548.850 120.637 12.555.885 22.215.735 21.873.225 98,45 342.510 1,54

2 KAB.LEBAK 151.204 11.340.300 130.585 13.711.425 25.051.725 25.018.800 99,87 32.925 0,13

II SUB DIVRE TANGERANG

216.782 16.323.650 236.154 24.781.525 41.135.175 34.408.425 81,69 6.726.750 16,35

1 KAB.TANGERANG 172.933 12.959.975 164.435 17.270.925 30.240.900 27.698.865 91,59 2.542.035 8,41

2 KOTA.TANGERANG 28.546 2.140.950 53.045 5.559.830 7.710.780 3.666.870 47,56 4.043.910 52,44

3 KOTA.TANGSEL 15.303 1.222.725 18.674 1.950.770 3.183.495 3.042.690 95,58 140.805 4,42

- 189 -

NO KABUPATEN/KOTA

PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011

PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER

2011 PAGU TAHUN 2012

JANUARI - DESEMBER 2012 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37-

Huk/2012 Tanggal :

19 Januari 2012

SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376-

Huk/2012 Tanggal : 8

Mei 2012

RT S-PM PPL

S-2008

Pagu 5 BLN Kg

RT S-PM PPL

S-2011

Pagu 7 BLN Kg

Kg REALISASI SISA

Kg % Kg %

1 2 3 4=(3X15

Kg x 5Bln) 5

6=(5X15 Kg x 5Bln)

7=4+5 9 11=9/8 12 13=12/7

III SUB DIVRE SERANG

132.004 9.976.050 98.517 10.344.285 20.320.335 19.657.485 96,74 562.850 3,26

1 KAB.SERANG 95.738 7.255.350 66.414 6.973.470 14.228.820 13.565.970 95,34 562.850 4,66

2 KOTA.CILEGON 15.951 1.197.075 12.923 1.356.915 2.553.990 2.553.990 100,00 - -

3 KOTA.SERANG 20.315 1.523.625 19.180 2.013.900 3.537.525 3.537.525 100,00 - -

PROVINSI BANTEN 627.308 47.188.850 585.893 61.393.120 108.722.970 100.957.935 92,86 7.665.035 7,14

Permasalahan dalam raskin adalah menjaga indikator 6 T (tepat

waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga dan

tepat administrasi). Di beberapa daerah hal ini belum tercapai

dengan alasan biaya opersional raskin oleh bulog hanya sampai titik

distribusi sementara dari titik distribusi ke penerima manfaat belum

tersedia anggaran dan mengakibatkan harga diatas yang sudah

ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran raskin dari titik

distribusi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-

PM), maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan

memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan program

raskin. Diharapkan adanya kepedulian dan komitmen dari

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang

program raskin melalui penyediaan dana sharing / pendamping

melalui APBD-nya antara lain dengan raskinda dan juga untuk

mendukung biaya operasional penyaluran raskin, bantuan

distribusi ke RTS, biaya sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan

evaluasi.

Tabel 3.6 Bantuan Keuangan untuk Biaya Operasional Distribusi Raskin

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013

NO KABUPATEN/ KOTA ANGGARAN

Kabupaten

1 Lebak 1.438.000.000

2 Pandeglang 1.267.000.000

3 Serang 698.000.000

4 Tangerang 1.728.000.000

- 190 -

NO KABUPATEN/ KOTA ANGGARAN

Kota

5 Cilegon 136.000.000

6 Serang 202.000.000

7 Tangerang 557.000.000

8 Tangerang Selatan 197.000.000

Jumlah 6.223.000.000

4) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Banten

Setengah juta lebih warga miskin di Provinsi Banten atau tepatnya

sebanyak 536.988 warga saat ini belum memperoleh tunjangan

kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas). Sehingga pemerintah kabupaten/kota diminta untuk

melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Banten

guna mengurangi jumlah warga yang belum mendapatkan

pelayanan kesehatan secara gratis.

Provinsi Banten dalam hal ini mengeluarkan program Jamkesda

dengan rekapitulasi rencana bantuan keuangan kepada pemerintah

kabupaten/kota tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Bantuan Keuangan Jamkesda menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten Tahun 2012

NO KABUPATEN/

KOTA

MASYARAKAT

MISKIN DI LUAR

QUOTA

JAMKESMAS

ALOKASI DANA

JAMKESDA

BERSUMBER APBD

KABUPATEN/KOTA

ALOKASI DANA

JAMKESDA

BERSUMBER

APBD PROVINSI

Kabupaten

1 Lebak 35.417 900.000.000 500.000.000

2 Pandeglang 168.390 - 1.000.000.000

3 Serang 116.524 - 1.000.000.000

4 Tangerang

Kota

5 Cilegon 32.914 1.666.560.000 600.000.000

6 Serang 26.720 2.340.000.000 780.000.000

7 Tangerang - - -

8 Tangerang

Selatan 99.312 10.000.000.000 320.000.000

Jumlah/ Provinsi 596.675 28.906.560.000 5.000.000.000

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013

- 191 -

6. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014

1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial kepada kabupaten/kota

tahun 2014 untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi :

Tabel 3.8

Rencana Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014

NO PROGRAM ANGGARAN (RP) SKPD

PELAKSANA TARGET

1 Jamsosratu 45.000.000.000 Dinas Sosial 30.000 RTSM

2 Biaya Operasional Raskin

6.233.000.000 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

526.178 RTSM

3 Jamkesda 7.000.000.000 Dinas Kesehatan Individu yang tidak tercover dalam Jamkesmas

4 Beasiswa Miskin 19.175.300.000 Dinas Pendidikan 22.885 Siswa (SD, SMP, SMK, SMA)

TOTAL 77.408.300.000 4 SKPD

2) Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014

Berdasarkan pemetaan kampung miskin untuk pembangunan

perdesaan terpadu di Provinsi Banten, rencananya Pemerintah

Provinsi Banten melalui SKPD akan fokus dalam menanggulangi

kemiskinan di daerah tersebut.

Adapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun

2014 dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan terpadu

Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD

tahun 2014 dalam rangka mendukung Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014

NO DINAS / BADAN KEGIATAN

1 Dinas SDAP 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Kawasan Binaan

2. Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan

Pusat Pertumbuhan

3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat kurang Mampu

2 Dinas Sosial 1. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin

2. Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan

Perempuan

3. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas

Masyarakat Terpencil

4. Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial

- 192 -

NO DINAS / BADAN KEGIATAN

3 Dindik 1. Bantuan Gubernur untuk Siswa Miskin (Bagus)

2. Retrival Anak Putus Sekolah

3. Bosda

4. Pelatihan Lifeskill Warga Belajar Pendidikan Non

Formal

5. Pengadaan Alat Pembelajaran Kewirausahaan

6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

(Swasta)

7. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

8. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

4 Dinkes 1. Jamkesda

2. Pelayanan Masyarakat Miskin (Baksos, Operasi

Katarak, Bibir Sumbing dan Khitanan)

3. Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

4. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

5. Jampersal

6. Makanan Tambahan Gizi Balita

5 Distanak 1. Fasilitasi Pangan dan Hortikultura

2. Fasilitasi Usaha Peternakan

6 Disnakertrans 1. Padat Karya Infrastruktur dan Produktif

2. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

7 Diskop dan

UMKM

1. Pelatihan Wirausaha Masyarakat

2. Bantuan Peralatan Bagi UMKM

3. Pembentukan Kelembagaan Koperasi

8 Distamben 4. Pembangunan Listrik Pedesaan

9 BPPMD 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

2. Posyandu

3. P2WKSS

4. PNPM Mandiri Perdesaan

5. Simpan Pinjam Perempuan

6. Bumdes

10 Kesbangpol 1. Fasilitasi Kampung Merah Putih

2. Fasilitasi Babinsa/Babinmas

11 Baperpusarda 1. Fasilitasi Perpustakaan Kampung (Referensi Wira

Usaha)

12 Balitbangda 1. Penerapan Inovasi Daerah untuk Masyarakat Miskin

13 BKPP 1. Raskin dan Raskinda (CPP)

2. Pelatihan Keanekaragaman Pangan

14 DKP 1. Fasilitasi Budidaya Perikanan dan Kelautan

15 Dishutbun 1. Fasilitasi Usaha Perkebunan

16 Disperindag 1. Fasilitasi Usaha Perdagangan

2. Fasilitasi Usaha IKM

17 Disbudpar 1. Fasilitasi Pengembangan Budaya Lokal

2. Fasilitasi Pengembangan Dukungan Ekonomi Kreatif

dan Pariwisata

18 Biro Kesra 1. Bansos Masyarakat Miskin

19 Dishubkominfo 1. Internet Desa

2. Pembinaan dan Pemberdayaan Ojek

20 Dispora 1. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)

2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

- 193 -

7. Rencana Pemetaan Kampung Miskin untuk Pembangunan Perdesaan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2015

Tabel 3.10 Pemetaan Kampung Miskin di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG

1 Cibitung Sindangkerta Kp Cibongkok

2 Patia Patia Kp. Binglu

3 Sindangresmi Bojongmanik Kp. Babakan

4 Sukaresmi Seuseupan Kp Seuseupan

5 Mekarjaya Rancabugel Kp. Karya Jaya Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.11 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2015


1 Cigemblong Cikaratuan Kp Ciondo

2 Cigemblong Cikaret Kp Cisepan

3 Curugbitung Guradog Kp Sengkol

4 Cirinten Parakan lima Kp Sedepe

5 Cirinten Cibarani Kp Cinangka Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.12

Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015


1 Teluknaga Tanjung Burung Kp. Suka Bakti

2 Teluknaga Tanjung Burung Kp. Kebon Kopi

3 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Kiara Payung

4 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Keramat Jarak

5 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Gerong

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.13 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Serang Tahun 2015


1 Bandung Pringwulung Kp. Pakis Haji

2 Tanjung Teja Bojong Mengteng Kp. Bojong Tengah

3 Mancak Cikedung Kp. Bulakan

4 Pamarayan Damping Kp. Pangendetan

5 Tanara Bendung Kp. Bendung


- 194 -

Tabel 3.14 Pemetaan Kampung Miskin Kota Cilegon Tahun 2015


1 Ciwandan Banjarnegara -

2 Purwakarta Tegal Bunder -

3 Gerogol Gerogol -

4 Cibeber Cibeber -

5 Cilegon Bagendung -


Tabel 3.15

Pemetaan Kampung Miskin Kota Serang Tahun 2015


1 Curug Sukalaksana Kp Cikasir Rt.07 / Rw.03

2 Walantaka Cigoong Kp Cigoong Rt.001 / Rw.01

3 Serang Cipare Kp Sumber Seroja Rt. 005/Rw.15 ; Kp. Sumber Harum Rt.002 /Rw.07

4 Tatakan Sayar Kp Serdang Lor Rt.001/Rw.08

5 Kasemen

Margaluyu Kp. Margaluyu Rt.001/Rw.08

Kasemen Kp. Kedung Cinde Rw.02/Rt.002

Sawah Luhur Kp. Jamblang Rt.03 /Rw.02


Tabel 3.16

Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Tahun 2015


1 Pinang Kunciran Jaya -

2 Benda Pajang -

3 Cipondoh Petir -

4 Karawaci Gerendeng -

5 Neglasari Karangsari -


Tabel 3.17 Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2015


1 Ciputat Sarua -

2 Ciputat Timur Pondok Ranji -

3 Pamulang Pamulang Timur -

4 Pondok Aren Perigi Baru -

5 Setu Bakti Jaya -


- 195 -

3.1.5 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 226.931,27 Ha atau 26,23%

terhadap luas provinsi di Banten. Namun demikian hasil pencitraan

satelit, luas vegetasi tutupan lahan sudah mencapai 29,3%. Padahal

menurut amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, luas kawasan lindung seharusnya 30% dari luas

wilayah.

Pada tahun 2012, lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga

berkurang fungsinya atau lahan kritis di Provinsi Banten mencapai

104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah. Hal ini berarti, mengalami

penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu

117.914 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh

keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan

oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan

rehabilitasi lahan belum mampu mengimbangi laju eksploitasi.

Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang, disisi

lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum mampu

mengimbanginya. Laju eksploitasi setiap tahun di Banten tidak kurang

dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru mencapai 8.000

Ha.

Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan oleh Perhutani

dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi hasil hutan dari lahan

masyarakat agak sulit dimonitor, karena penebangan mengikuti

kebutuhan masyarakat (tebang butuh). Oleh karena itu, tidak

mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di lahan milik. Kondisi ini

apabila tidak diimbangi oleh percepatan rehabilitasi dapat menimbulkan

dampak lingkungan terhadap DAS yang kurang baik.

Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan

melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan

merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang

ditempatkan pada kerangka DAS. Keberhasilan program rehabilitasi

hutan dan lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan

kualitas lingkungan terutama dalam aspek fungsi hidrologi, fungsi

perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro, penghasil O2, penyerap gas-

- 196 -

gas pencemar udara, potensi sumberdaya terbarukan yang dapat dipanen,

pelestarian sumberdaya plasma nutfah, perkembangbiakan ternak dan

satwa liar serta pengembangan kepariwisataan.

Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan

dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya :

1. Pengembangan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak,

tetapi lebih diarahkan kepada menggerakan seluruh komponen

masyarakat. Untuk hal tersebut telah dilakukan program “Gerakan

Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan)” yang merupakan icon

daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan RHL ini

juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah, berupa program “One

Man One Tree (OMOT)”, One Billion Indonesian Trees (OBIT) dan

program penyediaan kebun bibit rakyat. Disisi lain BUMN seperti

Perhutani, khususnya KPH Banten memprogramkan “Perhutani Hijau”

dimana ditargetkan seluruh kawasan hutan tidak ada lagi tanah

kosong (semua tertanami).

Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, perusahaan,

pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia

melalui kegiatan kebun bibit sekolah, kebun bibit desa,

pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai

dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan,

penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan. Berikut

ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di

Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000 ha,

tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai 30.618

ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai 37.745 ha.

2. Pemberian insentif bagi daerah konservasi dan pelaku rehabilitasi.

Daerah konservasi atau daerah hulu memegang peranan penting

dalam suatu ekosistem DAS, misal memberikan perlindungan bagi

daerah bawahan, menjadi tandon air bagi pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Namun demikian, masyarakat di daerah hulu ataupun

daerah konservasi mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih

rendah. Oleh karenanya diperlukan adanya pemberian insentif

- 197 -

tertentu bagi daerah dan pelaku yang konsern dalam konservasi dan

rehabilitasi lahan.

Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi

oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan

insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai

apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan DAS. Bentuk

insentif yang diberikan adalah insentif pendapatan dari jasa

lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang terletak di

daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan insentif sebesar Rp1,2

juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan beberapa syarat ketat yaitu

jumlah pohon berkayu per hektar minimal 500 pohon. Apabila dalam

satu anggota dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat tegakan

pohon yang kurang dari ketentuan tersebut, maka seluruh anggota

kelompok tidak akan mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut.

3. Rehabilitasi lahan partisipatif

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari

menunjukan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang

dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial

Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan dari

perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang, termasuk

melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin

lama semakin terganggu keseimbangannya. Penyelamatan sumber

daya alam tersebut antara lain melakukan rehabilitasi lahan dalam

rangka perbaikan lingkungan. Kolaborasi pemanfaatan CSR yang

diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan ekonomi

masyarakat telah berhasil dilakukan, antara lain sebagaimana Tabel

3.18 berikut :

Tabel 3.18 Bentuk Kegiatan CSR Perusahaan di Provinsi Banten

Tahun 2012

NO KELOMPOK PERUSAHAAN BENTUK KEGIATAN CSR

1 Perbankan terdiri dari BNI 46, BTPN,

Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri

Penghijauan turus jalan, ruang

terbuka hijau, bantuan bibit pohon

2 Asosiasi terdiri dari Forum reklamasi

areal bekas tambang, APKO, APKOT,

APHI

Penghijauan turus jalan, bantuan

bibit

3 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari PTPN VIII, PT SRIWI, PT

Cargill Indonesia, Perhutani

Penghijauan turus jalan, bantuan bibit, pengembangan hutan rakyat

- 198 -

NO KELOMPOK PERUSAHAAN BENTUK KEGIATAN CSR

4 Energi dan pertambangan terdiri dari

PT Aneka Tambang, PT Indonesia

Power, PT PLN

Penghijauan lingkungan, bantuan

bibit, penghijaun turus jalan, ruang

terbuka hijau, penghijauan waduk/situ

5 Perhubungan dan Telekomunikasi

terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT

Indosat


bibit

6 Kesehatan dan lainnya terdiri dari PT

Askes, PT Krakatau Tirta Industri


bibit, kebun bibit

Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012

Selain ketiga strategi diatas, Pemerintah Provinsi Banten telah

menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Banten.

Adapun upaya penurunan emisi GRK tersebut meliputi 6 (enam) sektor,

diantaranya sektor pertanian dan peternakan, sektor kehutanan, sektor

limbah, sektor industri, sektor transportasi dan sektor energi.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, emisi dominan untuk gas

CO2 di Provinsi Banten adalah dari sektor energi, transportasi dan

kehutanan dikarenakan pertumbuhan sektor energi dan pemukiman yang

cukup besar sehingga membutuhkan daya listrik atau energi yang cukup

besar serta menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan atau

tutupan lahan. Untuk besarnya emisi pada sektor energi disebabkan

karena Provinsi Banten memiliki beberapa pembangkit listrik di beberapa

kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan sumber emisi yang

ditimbulkan dari sisa bahan bakar yang digunakan sebagai tenaga

pembangkit. Di sektor pertanian, emisi paling besar adalah sub sektor

peternakan, karena potensi pengembangan peternakan baik skala besar

maupun skala rumah tangga cukup besar dan dominan. Sedangkan

sumber emisi gas methan yang paling besar adalah pada sektor limbah

yang ditimbulkan dari hasil limbah sampah domestik yang tidak terpakai.

Tabel 3.19

Hasil Rekapitulasi Emisi Gas Rumah Kaca Per Sektor

di Provinsi Banten Tahun 2010

NO SEKTOR CO2-EQ CH4 SATUAN

1 Pertanian dan peternakan 573.462 86.038 Ton/Tahun

2 Kehutanan 5.861.511 _ Ton/Tahun

3 Limbah 1.871.502 3.297 Ton/Tahun

4 Industri 27.692.476 _ Ton/Tahun

5 Transportasi 3.876.200 _ Ton/Tahun

6 Energi 43.727.720 _ Ton/Tahun

Jumlah 81.800.608 115.386 Ton/Tahun

- 199 -

Berdasarkan hasil proyeksi dan analisa timbulan emisi GRK maka

ada beberapa usulan aksi mitigasi terkait penurunan emisi di provinsi

Banten, antara lain:

a. Usulan aksi mitigasi sektor pertanian

a) Pembangunan biogas limbah sapi;

b) Penggunaan limbah pertanian dan peternakan lokal.

b. Usulan aksi mitigasi sektor kehutanan

a) Optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, kosong dan

kritis;

b) Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;

c) Penyelesaian proses ijin pinjam pakai dan tukar menukar kawasan

hutan yang bermasalah;

d) Penanganan perambahan hutan dan penanganan konflik kawasan

lindung dan konservasi;

e) Penanaman yang lebih terkendali pada hutan tanaman;

f) Peningkatan monitoring hot spot;

g) Pengamanan hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan;

h) Rehabilitasi tanaman perkebunan;

i) Ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan.

c. Usulan aksi mitigasi sektor limbah

a) Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta bidang

persampahan;

b) Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Terpadu 3 R;

c) Pembuatan pedoman pengelolaan sampah;

d) Pengelolaan sampah perkantoran;

e) Kampanye regulasi;

f) Pengomposan (industri besar, UKM, Agrobisnis).

d. Usulan aksi mitigasi sektor industri

a) Workshop pengembangan industri logam, genteng dan bata;

b) Industri kecil menengah kimia yang terbina dan terawasi;

- 200 -

e. Usulan aksi mitigasi sektor transportasi

a) Penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;

b) Penghematan mobil dinas (Inpres 13/ 2011);

c) Car Free Day (2 hari per bulan);

f. Usulan aksi mitigasi sektor energi

a) Pelatihan instalasi biogas;

b) Pelaksanaan Inpres 13 / 2011;

c) Pembangunan PLTMH/Pikohidro;

d) Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home

System (SHS);

e) Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan

lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten melalui BLHD melakukan

beberapa strategi yaitu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan pembinaan dan

pengawasan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan,

meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM,

pelayanan informasi, serta meningkatkan pembinaan dan penegakan

hukum lingkungan. Berdasarkan strategi tersebut, kebijakan yang

diterapkan BLHD mengacu dan selaras dengan kebijakan pembangunan

nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten yang

bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya

alam dan lingkungan serta pemaduserasian pembangunan wilayah

melalui pengintegrasian kawasan didukung infrastruktur wilayah yang

berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara luas, yaitu peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan, kapasitas serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Guna mewujudkan strategi tersebut selama tahun

2012 telah dilaksanakan program-program yaitu program rehabilitasi dan

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program

pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

- 201 -

Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan

lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi forum atau

lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS, peningkatan

penanganan kerusakan DAS dan SITU/danau di wilayah Provinsi Banten,

peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi

Banten, pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman

hayati, peningkatan kinerja kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan

dan kawasan lindung, serta penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan

laut di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan program pengendalian

pencemaran lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan

antara lain: penurunan beban pencemaran oleh usaha/ industri,

pembinaan dan pengawasan limbah B3 dan B3, peningkatan penggunaan

refrigerant (Freon) non CFC, pemantauan kualitas air dan udara ambien

di wilayah Provinsi Banten menurut SPM, fasilitasi dan koordinasi

kegiatan pengelolaan persampahan, peningkatan SDM dan sarana

prasarana untuk Laboratorium lingkungan BLHD, pemantauan dan

penilaian Adipura kabupaten/kota se Provinsi Banten, fasilitasi program

Adiwiyata, fasilitasi publikasi lingkungan hidup, pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,, tindak lanjut terhadap

pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan

lingkungan hidup, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan

dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau

kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan,

fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal Provinsi

Banten, serta tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen

lingkungan hidup.

Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada tahun

2012 terwujud dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup,

pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, pengkajian dampak

lingkungan, pengawasan kebijakan pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup.

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terwujud

dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

- 202 -

sumber daya air; dan kegiatan peran serta masyarakat dalam

perlindungan konservasi sumber daya air.

Program dan kegiatan lain yang dianggap penting untuk

pengendalian dan meminimalisir dampak lingkungan terdapat dalam

program penataan perumahan, pemukiman dan kawasan sentra produksi,

pada tahun 2012 Dinas SDAP melaksanakan kegiatan pembangunan

jalan akses sentra produksi kawasan pusat pertumbuhan, peningkatan

prasarana lingkungan kawasan binaan, penyediaan prasarana dan sarana

air bersih, perencanaan pengembangan infrastruktur bidang sumber daya

air dan pemukiman, dan untuk meminimalkan dampak banjir dalam

program pengembangan, pengelolaaan dan pengendalian sumber daya air

juga dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan

air dan badan - badan sungai di WS Cidurian – Cisadane, pengendalian

banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS

Ciliman – Cisawarna.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan pencemaran

lingkungan masih ditemui dibeberapa daerah, seperti rencana

pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan

Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan

kehawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta

Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah

perbatasan. Pemerintahan Kota Cilegon dipandang kurang atau tidak

melakukan inisiatif koordinasi di awal perencanaan dengan Pemerintah

Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara, perijinan

pengolahan limbah B3 adalah kewenangan pemerintah pusat yang dalam

prosesnya juga melibatkan kebijakan Gubernur Banten.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan

industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu

(kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku

mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu

pencemaran udara juga merebak pada kawasan permukiman

sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung

Kota Cilegon dikarenakan pengelolaan sampah masih tersentralisasi pada

level kabupaten/kota yang menggunakan cara ditimbun dan dibakar,

walaupun dibeberapa kabupaten/kota sudah dirancang mengunakan

- 203 -

teknologi sanitary landfill. tapi pada kenyataan dilapangan masyarakat

masih melakukan proses open dumping. Sebenarnya pengelolaan sampah

dapat dilakukan secara sederhana dan sangat mudah seperti

membiasakan memisahkan sampah organik dan non organik sehingga

mudah untuk pengelolaannya, yang organik bisa didaur ulang menjadi

pupuk kompos dan yang non organik bisa dijual untuk dijadikan daur

ulang biji plastik dan besi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan

pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam

aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-

perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem

anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan

keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan

belanja pada tahun yang bersangkutan;

2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan;

4. Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan

efektivitas perekonomian;

5. Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan; dan

- 204 -

6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan

prinsip anggaran seperti :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini

merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan

akuntabiltas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian

kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi

yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;

2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada

kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran

dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu

pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;

3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui

mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh

segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan

penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan

yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan

dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan

masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi

dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan

secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan

pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan

pembiayaan daerah.

- 205 -

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target

penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan

kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya

pencapaian target pendapatan daerah.

1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan

mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

a. LPE berkisar 6,6 – 6,8%;

b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun

terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per

tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun

sebesar 8,34%;

c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada

tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar

10,00% per tahun;

d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun

2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga

tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang

dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata

sebesar 6,8% ;

e. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada

lembaga-lembaga keuangan bank meningkatkan besaran

deviden pada tahun 2015 sebesar 30%;

f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal

Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan

Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB);

g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada

tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan

baru.

- 206 -

2) Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan

mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 5

tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar

8,77%;

b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak

Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata

sebesar 0,01% per tahun.

2. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah:


Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang

ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau

merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat

meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui:

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah,

b. Rasionalisasi pajak/retribusi daerah,

c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi

daerah, serta

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan

PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,

ketepatan dan kecepatan palayanan.

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya

kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan

dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan

non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang

ditetapkan.

- 207 -

Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah–

langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target–target

pendapatan dan langkah–langkah yang diperlukan untuk

mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan.

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD

dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun

2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,

sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing dan/atau telah dibatalkan.

Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah,

memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat dan

dunia usaha;

c. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah

lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang

dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai

penyertaan modal (investasi daerah).

- 208 -

2) Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari

dana perimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015,

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan

pada alokasi DAU TA. 2014 dengan memperhatikan realisasi

TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;

b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan

besaran alokasi DBH TA. 2014, dan memperhatikan realisasi

DBH TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;

c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai

pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN

TA. 2015.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun 2015, hal

yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan

hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari

badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang

tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran

atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi

sumbangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan

Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang akan dilakukan adalah:

a. Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas

pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan

berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan

masyarakat;

c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak

daerah;

d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah

dan retribusi daerah;

- 209 -

e. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi

pendapatan.

3. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar Rp. 7.270.499.012.000,- , meliputi :


PAD pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.089.671.000.000,-

Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :

a. Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 4.925.377.000.000 ;

b. Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 22.970.000.000 ;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang

ditargetkan sebesar Rp 44.600.000.000 ; dan

d. Lain-lain PAD Yang Sah yang ditargetkan sebesar

Rp. 96.724.000.000 .

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.

1.134.309.012.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang

ditargetkan sebesar Rp 405.819.000.000,-;

b. Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar

Rp.728.490.012.000,-;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2015

ditargetkan sebesar Rp. 1.046.519.000.000,- . Dana tersebut

diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun

2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

- 210 -

Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015

NO URAIAN APBD 2014 RPJMD 2015 RKPD 2015

1 PENDAPATAN

DAERAH

6,878,071,982,000 5,487,742,000,000 7,270,499,012,000

1.1 Pendapatan Asli

Daerah

4,675,126,000,000 4,386,000,000,000 5,089,671,000,000

1.1.1 Pajak Daerah 4,473,832,000,000 4,251,171,000,000 4,925,377,000,000

1.1.2 Retribusi Daerah 66,970,000,000 6,735,000,000 22,970,000,000

1.1.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

38,600,000,000 46,987,000,000 44,600,000,000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah

95,724,000,000 81,107,000,000 96,724,000,000

1.2 Dana Perimbangan 1,151,026,982,000 1,097,799,000,000 1,134,309,012,000

1.2.1 Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

405,819,000,000 391,261,000,000 405,819,000,000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 728,490,012,000 706,539,000,000 728,490,012,000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 16,717,970,000 -

1.3 Lain-Lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah

1,051,919,000,000 3,942,000,000 1,046,519,000,000

1.3.1 Pendapatan Hibah 5,400,000,000 3,942,000,000 -

1.3.2 Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

1,046,519,000,000 1,046,519,000,000

4. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam

pencapaian target pendapatan daerah tahun 2015 sebagai berikut :

1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;

3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan

berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan

masyarakat;

4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah

melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah;

5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;

- 211 -

6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan

bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat

Keliling dan Samsat Drive Thru;

7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah;

8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak

daerah;

9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi

pendapatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian

dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan

kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan

pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Didalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang

berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang

merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun

2015 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan

SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun

estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena

kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun

anggaran.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.

482.500.000.000,- bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran

Sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan

yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan

realisasi anggaran TA. 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan

- 212 -

adanya pengeluaran pada tahun 2015 yang tidak dapat didanai akibat

tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.

42.000.000.000,- diarahkan untuk penambahan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk

memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat

lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal

tersebut khusus untuk PT. PPKD/JAMKRIDA sebesar

Rp. 42.000.000.000,-.

Proyeksi Neraca APBD pada tahun 2015 menggambarkan bahwa total

Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 7.270.499.012.000-,

sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.710.999.012.000-,

mengalami defisit sebesar Rp. 440.500.000.000-, sehingga masih perlu

diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit

tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan

kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan

yaitu sebesar Rp. 482.500.000.000,-.

Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah pada pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada

Tabel 3.21.

Tabel 3.21

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015


3 PEMBIAYAAN 471,330,050,000 190,000,000,000 440.500,000,000

3.1 Penerimaan

Pembiayaan

759,418,050,000 200,000,000,000 482,500,000,000

3.1.1 SiLPA Tahun

Anggaran

Sebelumnya

759,418,050,000 200,000,000,000 482,500,000,000

3.2 Pengeluaran

Pembiayaan

288,088,000,000 10,000,000,000 42,000,000,000

3.2.1 Penyertaan Modal

(Investasi)

Pemerintah Daerah:

288,088,000,000 10,000,000,000 42,000,000,000

3.2.1.1 LPK/BPR 10,588,000,000 4,000,000,000 -

3.2.1.2 PT. PPKD / Jamkrida 27,500,000,000 2,000,000,000 42,000,000,000

3.2.1.3 PT. Bank Banten/PT.

BGD

250,000,000,000 4,000,000,000 -

3.2.1.4 Modal Bergulir

Ketahanan Pangan

3.3 Pembiayaan Netto 471,330,050,000 190,000,000,000 440,500,000,000

- 213 -

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Daerah digunakan

untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan

yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja

penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan

wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan.

Belanja Derah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh

karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,

Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja

setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas

dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek

indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan

efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam

mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD

Provinsi Banten Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.710.999.012.000,-.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2015 antara lain terdiri dari

hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 214 -

1) Belanja Pegawai

a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD

disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan

belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2015

dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan

tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan

Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok

dan tunjangan.

d. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek

kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun

penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu

dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi

Banten kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah. Belanja terbesar hibah adalah untuk

bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp.

1.046.519.000.000,- atau sebesar 87,6% dari total belanja hibah

Rp.1.194.999.000.000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan

sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan

kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial terbesar

- 215 -

adalah untuk program jamsosratu dengan target sasaran keluarga

sangat miskin sebanyak 49.000 keluarga dengan bantuan

Rp.2.250.000 perkeluarga selama 1 tahun, sehingga jumlah

keseluruhan sebesar Rp.110.250.000.000,-

3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara

penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan

rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun

2015, sedangkan pelampauan target TA. 2014 yang belum

direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak

pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung

dalam APBD Perubahan TA. 2014.

4) Belanja Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah

lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan

untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya,

sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja

bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan

kota, pemerintah desa, dan partai politik.

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan

untuk :

a. Jaminan kesehatan daerah;

b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin;

c. Infrastruktur;

d. Revitalisasi pasar tradisional;

e. Sarana dan prasarana pendidikan;

f. Prasarana dan sarana kesehatan;

g. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong

kemiskinan;

h. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi;

i. Up date data/pelaporan pembangunan.

- 216 -

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan

pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun

2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut:

1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;

2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;

3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;

4) Capaian target pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental, dan

MDG’s;

5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;

6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-

daerah.

7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Hibah dan Bansos.

- 217 -

3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi

belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan

melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang

telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari

25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi :

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Lingkungan hidup;

4) Pekerjaan umum;

5) Penataan ruang;

6) Perencanaan pembangunan;

7) Perumahan;

8) Kepemudaan dan olahraga;

9) Penanaman modal;

10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

11) Kependudukan dan catatan sipil;

12) Ketenagakerjaan;

13) Ketahanan pangan;

14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

16) Perhubungan;

17) Komunikasi dan informatika;

18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- 218 -

19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;

21) Sosial;

22) kebudayaan;

23) Statistik;

24) Kearsipan

25) Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8

(delapan) bidang urusan meliputi :

1) Kelautan dan perikanan;

2) Pertanian;

3) Kehutanan;

4) Energi dan sumber daya mineral;

5) Pariwisata;

6) Industri;

7) Perdagangan;

8) Ketransmigrasian.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan

daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun

2015 dan RPJMD 2012-2017, arah kebijakan yang terkait dengan

belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,

dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana Tabel

3.22 berikut.

- 219 -

Tabel 3.22 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2015


2 BELANJA DAERAH 7,349,402,032,000 5,677,742,000,000 7,710,999,012,000

2.1 Belanja Tidak

Langsung

4,022,622,861,700 2,755,222,000,000 4,218,874,012,000

2.1.1 Belanja Pegawai 558,508,213,700 620,526,648,000 594,146,883,750

2.1.2 Belanja Hibah 1,367,549,000,000 225,000,000,000 1,194,999,000,000

2.1.3 Belanja Bantuan

Sosial

91,000,000,000 30,000,000,000 136,250,000,000

2.1.4 Belanja Bagi Hasil

Kepada

Kabupaten/Kota

1,766,695,512,000 1,402,886,430,000 1,877,351,775,000

2.1.5 Belanja Bantuan

Keuangan Kepada

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa dan

Partai Politik

233,870,136,000 466,808,922,000 411,126,353,250

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000

2.2 Belanja Langsung 3,326,779,170,300 2,992,520,000,000 3,492,125,000,000

2.2.1 Belanja Pegawai 170,000,000,000

2.2.2 Belanja Barang dan

Jasa

1,150,000,000,000

2.2.3 Belanja Modal 1,672,520,000,000

SURPLUS/(DEFISIT) (471,330,050,000) (190,000,000,000) (440,500,000,000)

- 220 -

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki

tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan

Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan

Taqwa” yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas

daerah serta dikelompokan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8

(delapan) urusan pilihan. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah digambarkan sebagaimana Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah

diperlukan adanya kesinambungan dan keberlanjutan prioritas

pembangunan sehingga RKPD Tahun 2015 merupakan suatu rancangan

keberlanjutan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pencapaian

sasaran-sasaran RPJMD 2012-2017. Adapun tujuan dan sasaran

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Isu Strategis

Daerah

Masalah Mendesak (Daerah/ Nasional)

Rancangan Kerangka

Ekonomi dan Kerangka Pendanaan (Bersifat

indikatif dan disesuaikan dengan

kapasitas fiskal daerah)

Rumusan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Provinsi Banten 2015

Usulan SKPD (Usulan kegiatan

prioritas dilengkapi

indikator kinerja program)

Usulan Kab/Kota

RPJMD 2012-2017

(78 Program)

Pagu Indikatif

(alokasi anggaran kegiatan)

- 221 -

pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 terlihat sebagaimana

Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan

Target Pembangunan Tahun 2015

Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2015

Misi Pertama,

Peningkatan

Pembangunan

Infrastruktur

Wilayah

Mendukung

Pengembangan

Wilayah/Kawasan

Berwawasan

Lingkungan

Untuk

konektivitas

pengembangan

wilayah/kawasan

guna percepatan

dan perluasan

pembangunan

ekonomi Banten

serta

meningkatkan

layanan dasar

masyarakat dan

peningkatan

daya saing

daerah dengan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan

1 Tersedianya

infrastruktur

transportasi

yang handal dan

terintegrasi

untuk

mendukung

pergerakan

perhubungan

orang, barang

dan jasa;

Tingkat Kemantapan

Jalan (%)

92,15

Tingkat Kemantapan

Jembatan (%)

92

2 Tersedianya

infrastruktur

sumber daya air

dan irigasi yang

handal untuk

mendukung

upaya

konservasi dan

pendayagunaan

sumber daya air,

serta

pengendalian

daya rusak air;

Peningkatan dan

Rehabilitasi Jaringan

Irigasi Teknis (ha)

20.596,26

3 Meningkatnya

cakupan

pelayanan dan

kualitas

infrastruktur

energi dan

ketenagalistrikan

di Banten;

Rasio Elektrifikasi

(%)

87,04

4 Meningkatnya

akses

masyarakat terhadap sarana

dan prasarana

dasar

pemukiman

Cakupan Pelayanan

Air Bersih Perkotaan

dan Pedesaan (%)

42,48

Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi

Dasar (%)

77,57

5 Terwujudnya

keamanan dan

keserasian

dalam pembangunan

infrastruktur;

Cakupan Pembinaan

Jasa Konstruksi (%)

70

- 222 -


KINERJA

TARGET

2015

6 Berkurangnya

tingkat

pencemaran,

kerusakan

lingkungan dan

resiko bencana;

Tingkat Status Mutu

Sungai Utama dan

Waduk Besar (%)

63,5

Jumlah hari dengan

Kualitas Udara

Perkotaan Kategori

Baik (Hari)

360

Cakupan Penurunan

Beban Pencemaran

Air Limbah Industri

(%)

17

7 Meningkatnya

fungsi kawasan

lindung Banten;

Capaian Luas

Kawasan Lindung

Terhadap Luas

Wilayah Banten (%)

29,03

Luas Kawasan Yang

Terlindungi Dari

Dampak Banjir (ha)

5.728,745

8 Terlaksananya

penataan ruang

yang

berkelanjutan;

Rasio Rencana

Kawasan Strategis

yang Tersusun (%)

4,83

9 Meningkatnya

ketersediaan dan

pemanfaatan

energi alternatif

yang ramah

lingkungan serta

energi

terbaharukan

diantaranya

panas bumi,

angin dan surya.

Jumlah Penerapan

Energi Alternatif

(unit)

345

Misi Kedua,

Pemantapan

Iklim Investasi

yang Kondusif untuk Mendorong

Pertumbuhan

Ekonomi Daerah

dan

Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat

Untuk

meningkatkan

kualitas

pertumbuhan dan pemerataan

perekonomian

daerah dalam

rangka

mempercepat peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

1 Meningkatnya

aktivitas

ekonomi regional

berbasis potensi lokal;

Indek Gini 0,2

PDRB Per Kapita

(Rp)

26.000.000

Daya Beli

Masyarakat (Rp)

642.341

Pengeluaran

Konsumsi Pangan

Per Kapita Per Bulan

(Rp)

464.287

Pengeluaran

Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Per Bulan (Rp)

513.521

Pertumbuhan Sektor

Pertanian (%)

11

Pertumbuhan Sektor

Peternakan (%)

10

Pertumbuhan Sektor Perkebunan

(tanaman keras) (%)

8,5

Pertumbuhan Sektor

Kehutanan (%)

8,5

- 223 -


KINERJA

TARGET

2015

Pertumbuhan Sektor

Pertambangan (%)

15

Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan

Restoran) (%)

14,5

Pertumbuhan Sektor

Perikanan (%)

13,5

Pertumbuhan Sektor

Perdagangan (%)

11

Pertumbuhan Sektor Industri (%)

10

2 Meningkatnya

kesempatan dan

penyediaan

lapangan kerja;

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (%)

77,155

3 Meningkatnya

peran kelembagaan

dan permodalan

K-UMKM dalam

pengembangan

ekonomi lokal;

Persentase

Wirausaha Baru (%)

18,67

4 Meningkatnya

investasi yang mendorong

penciptaan

lapangan kerja;

Laju Pertumbuhan

Investasi (% / Tahun)

13,43

5 Terpenuhinya

kebutuhan

pangan masyarakat.

Penguatan Cadangan

Pangan Provinsi

(Ton)

200

Indeks Tanam (Padi) 204

Misi Ketiga,

Peningkatan

Kualitas

Sumberdaya

Manusia yang

Religius, Cerdas

dan Berdaya

Saing dalam

Kerangka

Penguatan NKRI

Untuk

mewujudkan

Sumber Daya

Manusia yang

sehat, cerdas,

agamis dan

berdaya saing

1 Tuntasnya

program

pemberantasan

buta aksara;

Angka Melek Huruf

(%)

96,68

2 Meningkatnya

akses dan mutu

pendidikan

terutama untuk

penuntasan

wajib belajar

pendidikan

dasar 9 tahun

dan

pencanangan

wajib belajar 12

tahun bagi anak

usia sekolah;

Angka Rata-rata

Lama Sekolah

(Tahun)

9,29

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SD/MI/Paket A (%)

99,48

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

(%)

75,80

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket

C (%)

51,37

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SD/MI/Paket A (%)

118,70

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SMP/MTs/Paket B

(%)

99,54

- 224 -


KINERJA

TARGET

2015

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/Paket

C(%)

73,87

Angka Partisipasi

Sekolah (%)

Pendidikan Dasar

82,18

Angka Partisipasi

Sekolah Pendidikan

Menengah (%)

51,20

3 Meningkatnya

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan serta

upaya kesehatan

masyarakat,

terutama

masyarakat

miskin

Angka Harapan

Hidup (Tahun)

67,90

Angka Kematian Bayi

(1/1000 KH)

26,98

Angka Kematian Ibu

(1/100.000 KH)

115

4 Meningkatnya kualitas dan

perlindungan

terhadap tenaga

kerja;

Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat

Pelatihan Berbasis

Masyarakat (%)

45

5 Meningkatnya

kesetaraan gender;

Indeks Pembangunan

Gender (%)

67,09

Indeks Pemberdayaan

Gender (%)

68,45

6 Meningkatnya

peran pemuda

dan prestasi

olahraga dalam

pembangunan kualitas hidup

dan kehidupan

masyarakat.

Cakupan Pembinaan

Lembaga

Kepemudaan(%)

75

Cakupan Pembinaan

Cabang Olahraga (%)

23

Misi Keempat,

Penguatan

Semangat

Kebersamaan

Antar-Pelaku

Pembangunan

dan Sinergitas

Pemerintah

Pusat, Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

yang Selaras,

Serasi dan

Seimbang

Untuk

mewujudkan

Banten rukun

damai,

membangun

kebersamaan

yang sinergis

antara pusat-

daerah, beserta

stakeholders

dalam

menjalankan

peran dan

fungsinya

masing-masing

secara

terintergrasi

1 Meningkatnya

pelayanan sosial

dan partisipasi sosial

masyarakat;

Cakupan Pelayanan

PMKS (%)

7,25

2 Meningkatnya

kualitas

kehidupan

beragama;

Jumlah Konflik

Bernuansa SARA

0

3 Revitalisasi nilai-

nilai budaya dan

kearifan lokal;

Cakupan Pelestarian

dan Pemanfaatan

Nilai Budaya Daerah

(%)

75

4 Terkendalinya

pertumbuhan, pertambahan

jumlah serta

persebaran

penduduk;

Laju Pertumbuhan

Penduduk (%)

1,92

- 225 -


KINERJA

TARGET

2015

membangun

Banten;

5 Terwujudnya peningkatan partisipasi

perencanaan

dan kerjasama pembangunan

daerah.

Jumlah Kerjasama

(Kesepakatan)

Pembangunan

Daerah

4

Misi Kelima,

Peningkatan

Mutu dan Kinerja

Pemerintahan

Daerah yang

Berwibawa

Menuju Tata

Kelola

Pemerintahan

yang Baik dan

Bersih

Untuk

meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah yang

efektif, efisien,

dan akuntabel

dalam rangka

meningkatkan

pelayanan publik

1 Meningkatnya

pengawasan,

akuntabilitas

kinerja dan

disiplin aparatur yang berbasis

kompetensi;

Cakupan Tindak

Lanjut LHP (%)

75,47

2 Mewujudkan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan pemerintah

daerah serta

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah yang

akuntabel dan berbasis

teknologi

informasi;

Rasio Kemandirian

Daerah (%)

77,3

3 Mewujudkan

kelembagaan

dan ketatalaksanaan

pemerintah

daerah serta

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah yang akuntabel dan

berbasis

teknologi

informasi;

Meningkatnya pelayanan data

dan informasi

publik yang

dapat diakses

dengan mudah

dan cepat oleh seluruh lapisan

masyarakat;

Opini Audit BPK WTP

Skala Kepuasan

Masyarakat (skala 1-

4)

3,25

4 Meningkatnya

kinerja

pemerintahan

desa dan pembangunan

perdesaan;

Skala Komunikasi

dan Koordinasi Antar

Instansi Pemerintah

(skala 1-7)

6,5

5 Meningkatnya

pembangunan

dan pembinaan

hukum di daerah;

Cakupan

Penyelesaian Perda

(%)

95

- 226 -


KINERJA

TARGET

2015

6 Meningkatnya

peran pemerintah dan

masyarakat

dalam

pemeliharaan

ketertiban umum,

ketentraman,

linmas, regulasi,

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan bencana;

Cakupan Penegakan

Perda (%)

95

7 Meningkatnya

peran

pemerintah dan

masyarakat dalam

pemeliharaan

ketertiban

umum,

ketentraman,

linmas, regulasi, kesiapsiagaan

dan

penanggulangan

bencana;

Meningkatnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan;

Angka Kriminalitas

2.026

Cakupan Mitigasi

Kebencanaan

75

Tingkat Capaian

Sasaran RPJMD (%)

70

8 Meningkatnya

kualitas

Demokrasi di daerah

Tingkat Partisipasi

Pemilih (%)

-

Indeks Demokrasi

Indonesia

73,98

Sumber : diolah dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema RKP 2015 yaitu “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”. Unsur-unsur yang

terkandung dalam tema tersebut antara lain:

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun

terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN

Ketiga.

- 227 -

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan

Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun

internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.

3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan

dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA

dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat.

Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP 2015 di atas dan

guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas

perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota, maka ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Banten

Tahun 2015 antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan;

1) Peningkatan Akses Pembiayaan ekonomi mikro kecil (Jamkrida,

Bank Banten, KKMB)

2) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Ekonomi mikro

kecil

3) Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat

pertumbuhan

4) Peningkatan daya saing investasi dan daya saing

produk/komoditas

5) Penguatan pasar domestik

6) Orientasi investasi dan peningkatan produk Komoditas Substitusi

Impor dan produk ekspor.

2. Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan;

1) Perlindungan sosial masyarakat miskin.

2) Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja

3) Peningkatan derajat kesehatan dan Pelayanan kesehatan untuk

semua.

4) Mitigasi bencana dan Penanganan pasca bencana.

5) Pemerataan hasil Pembangunan

- 228 -

Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah

gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam

RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada.

Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan

peningkatan kesejahteraan;

2. Pemantapan kualitas SDM;

3. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;

4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;

5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, SDA dan LH;

6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;

7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan

strategis.

Sedangkan isu strategis RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah :

1. Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja

2. Kemiskinan

3. Ketahanan pangan

4. Investasi dan daya saing produk

5. Infrastruktur wilayah dan kawasan

6. Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja

7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan

8. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana

9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Dengan memperhatikan tema RKPD Tahun 2015, prioritas

pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu

strategis tahun 2015 maka selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) prioritas

pembangunan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja

dan peningkatan daya saing tenaga kerja;

2. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;

3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan;

- 229 -

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing

investasi dan daya saing produk/komoditas;

5. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan

peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;

6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan

berbasis kompetensi pasar kerja;

7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi

infrastruktur pelayanan kesehatan;

8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;

9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Ke 9 (sembilan) prioritas pembangunan tersebut kemudian di

implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang

ada di dalam RPJMD. Keterhubungan antara prioritas pembangunan

daerah tahun 2015 dengan program prioritas RPJMD Tahun 2012-2017

dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2015 dengan

Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 Pengurangan

Tingkat Pengangguran

Melalui

Perluasan

Lapangan Kerja

dan Peningkatan

Daya Saing Tenaga Kerja

Ketenagakerja

an;

Pengembangan Kelembagaan,

Hubungan

Industrial dan

Perlindungan

Tenaga Kerja

Tingkat Hubungan

Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan

Tenaga Kerja (%)

4,29% Disnakertrans

Peningkatan

Produktivitas,

Perluasan,

Kesempatan Kerja dan

Berusaha

Menurunnya Tingkat

Pengangguran Terbuka

0,5% setiap tahunnnya

(%)

11,06% Disnakertrans

Peningkatan Keterampilan

Tenaga Kerja

Cakupan kegiatan

peningkatan keterampilan

dan kesempatantenaga

kerja (orang)

52.800 Disnakertrans

- 230 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2 Penurunan Tingkat

Kemiskinan

Melalui

Perlindungan

Sosial dan Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Miskin

Sosial;

Pemberdayaan

Masyarakat

Miskin

Jumlah masyarakat

miskin yang memperoleh

pemberdayaan social (kk)

1330 Dinsos

Jumlah komunitas

masyarakat terpencil yang

diberdayakan (kk)

250 Dinsos

Rasio pembinaan

kelembagaan

penanggulangan

kemiskinan melalui

TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan

jenis PNPM lainnya) (%)

45% BPPMD

Rehabilitasi

Sosial

Jumlah Lanjut Usia yang

dilayani dan dilindungi (orang)

905 Dinsos

Jumlah Anak yang

dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang)

1156 Dinsos

Jumlah Penyandang Cacat

yang direhabilitasi (orang)

530 Dinsos

Jumlah lembaga sosial

anak yang dibina (lembaga)

20 Dinsos

Jumlah tuna sosial yang

direhabilitasi (orang)

680 Dinsos

Jumlah PMKS yang

memperoleh pelayanan,

perlindungan dan bimbingan lanjut Balai

Perlindungan Sosial

(orang)

307 Dinsos

Jumlah PMKS yang

memperoleh bimbingan

sosial dan keterampilan

dan bimbingan lanjut

pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

(BP2S) (orang)

450 Dinsos

Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Jumlah Korban Tindak

Kekerasan/Pekerja Migran

yang dilindungi (orang)

50 Dinsos

Jumlah bantuan untuk

korban bencana (orang)

4500 Dinsos

Jumlah Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)yang

dilatih (orang)

1,286 Dinsos

Jumlah Masyarakat yang

mendapat jaminan Sosial

(orang)

366 Dinsos

Pemberdayaan

Kelembagaan

Sosial dan Keagamaan

- 231 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang

dibina (orang)

604 Dinsos

Jumlah Kelembagaan

sosial yang dibina

(lembaga)

550 Dinsos

Pelestarian Nilai-Nilai

Kepahlawanan,

Keperintisan dan

Kejuangan (NK3) (orang)

400 Dinsos

Jumlah Penyuluhan

Sosial yang dilaksanakan

(orang)

200 Dinsos

Meningkatnya

pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai

keagamaan (kegiatan)

12 Biro Kesra

Meningkatnya kualitas

kelembagaan

kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan

yang terfasilitasi (lembaga)

600 Biro Kesra

3 Pemantapan

Ketahanan

Pangan Melalui

Peningkatan

Produksi dan Produktivitas

Pangan Serta

Penguatan

Logistik Pangan

Ketahanan

pangan;

Ketahanan

Pangan

Masyarakat

Cadangan Pangan

Pemerintah Provinsi (ton)

200 BKPP

Jumlah Cadangan Pangan

Masyarakat (ton)

712.016

1

BKPP

Jumlah lembaga

cadangan pangan

pemerintah provinsi

(lembaga)

0 BKPP

Jumlah lembaga

cadangan pangan

masyarakat (Lembaga)

72 BKPP

Cakupan layanan fasilitasi

program bantuan Raskin

(%)

100 BKPP

Penganekaragaman

konsumsi pangan

masyarakat (skors PPH)

93 BKPP

Jumlah daerah rawan

pangan yang tertangani

(kecamatan)

10 BKPP

Cakupan layanan

penyuluh pada daerah

sentra produksi

60 BKPP

- 232 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pertanian;

Peningkatan Produksi,

Produktivitas

Peternakan,

Perikanan,

Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan Produksi

Padi (GKG) (ton)

2,237,34

4

Distanak

Surplus Beras (ton) 56,855 Distanak

Penyediaan Benih Sumber

Padi (ha)

30,000 Distanak

Penyediaan Cadangan

Benih Daerah (CBD) Padi

(ha)

80,000 Distanak

Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon,

Cabe Besar) (ton)

29,342 Distanak

Produksi Daging (sapi dan

kerbau) (ton)

32,669,7

54

Distanak

Cakupan peningkatan

upaya-upaya rehabilitasi,

diversifikasi, intensifikasi

dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)

500 Hutbun

Cakupan ketersediaan

sumber benih tanaman

perkebunan (unit)

3 Hutbun

Jumlah unit usaha

perkebunan terpadu

(agrowisata) (unit)

1 Hutbun

cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung pembangunan

perkebunan (unit)

3 Hutbun


benih tanaman

perkebunan yang berkualitas (batang)

107,000 Hutbun

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap (ton)

68,025 DKP

Nilai Tukar Nelayan (NTN) > 100 DKP

Jumlah Produksi Benih

Ikan (milyar ekor)

1.50 DKP

Jumlah Produksi

Perikanan Budidaya (ton)

170,000 DKP

Peningkatan

Daya Saing dan

Pemasaran Produk

Peternakan,

Perikanan,

Pertanian dan

Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) 105 Distanak

Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP)

/ Standar Operational

Procedure (SOP)

Hortikultura (unit)

4 Distanak

- 233 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB Cakupan kemitraan

Kelompok Tani dan Dunia

Usaha (unit)

9 Distanak

Tingkat perkembangan

jumlah aneka usaha

kehutanan dan

perkebunan (unit)

6 Hutbun

Cakupan tingkat kemantapan tata usaha

dan pembinaan industri

kehutanan dan

perkebunan (unit)

250 Hutbun

Kontribusi Sektor

Perikanan Terhadap PDRB

(%)

0.77 DKP

Jumlah Ekspor Perikanan

(ton)

3250 DKP

Tingkat Kosumsi Ikan

(kg/kapita)

28 DKP

Pemberdayaan

Kelembagaan

dan

Sumberdaya Peternakan,

Perikanan,

Pertanian dan

Perkebunan

Cakupan Penumbuhan

dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian

(unit)

5 Distanak

Cakupan Peningkatan

Akses Kelompok tani

terhadap Perbankan (unit)

26 Distanak

Cakupan tingkat

pemanfaatan teknologi

terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)

2 Hutbun

Peningkatan jumlah

kelompok usaha mandiri

(unit)

20 BKPP

Peningkatan

Daya Dukung



Taktor (unit)

31 Distanak

Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU)

(unit)

2 Distanak

Cakupan Pengembangan

Jaringan Irigasi (ha)

3500 Distanak

Kelautan dan perikanan;

Pengelolaan

sumberdaya

laut, pesisir

dan pulau-

pulau kecil

Luas Areal Konservasi

Laut (ha)

1 DKP

- 234 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

yang Diselesaikan (kasus)

12 DKP

Kehutanan;

Peningkatan

daya dukung

sumber daya

hutan dan lahan

Cakupan pengendalian

penggunaan kawasan

hutan (unit)

6 Hutbun

Peningkatan jumlah

kelompok pemberdayaan

masyarakat sekitar kawasan hutan

(kelompok)

10 Hutbun

4 Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi Melalui

Peningkatan

Daya Saing Investasi dan

Daya Saing

Produk/

Komoditas

Penanaman

modal;

Peningkatan Iklim Investasi

Cakupan layanan regulasi

perijinan bidang

Penanaman Modal (%)

25 BKPMPT

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi

Nilai Realisasi Investasi

PMA (Rp)

9.38

Trilyun

BKPMPT

Nilai Realisasi Investasi

PMDN (Rp)

4.05

Trilyun

BKPMPT

Koperasi dan

usaha kecil

dan menengah;

Pengembangan

Usaha dan

Akses

Permodalan K-

UMKM

Persentase Koperasi dan

UMKM yang terakses sumber-sumber

permodalan (%)

16.28% K-UMKM

Tingkat pertumbuhan

usaha masyarakat yang

dapat menurunkan

tingkat kemiskinan (%)

16.28% K-UMKM

Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-

UMKM

Tingkat layanan teknologi,

inovasi, daya saing, dan

mutu produk koperasi

dan UMKM (%)

27.00% K-UMKM

- 235 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Tingkat layanan akses akses pasar dan

pemasaran bagi produk

koperasi dan UMKM (%)

27.00% K-UMKM

Peningkatan

Daya Saing,

Kapasitas Kelembagaan

dan SDM K-

UMKM

Pesentase peningkatan

kapasitas kelembagaan

dan produktivitas

Koperasi dan UMKM (%)

18.66% K-UMKM

Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha

KUMKM (%)

18.66% K-UMKM

Pariwisata;

Pengelolaan

dan

Pengembangan Pariwisata

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%)

20% Disbudpar


pengelolaan destinasi wisata(%)

23.08% Disbudpar

Meningkatnya

pengembangan produk

dan usaha pariwisata

20% Disbudpar

Meningkatnya promosi

wisata dan budaya dalam

negeri dan luar negeri(%)

19.84% Disbudpar

Pengembangan Kemitraan

Kepariwisataan

Tingkat penguatan

kemitraan pariwisata,

usaha ekonomi kreatif dan

lembaga/instansi pemerintah (%)

20% Disbudpar

Rasio peningkatan


kebudayaan dan

pariwisata (%)

19.67% Disbudpar

Rasio peningkatan

kapasitas sumber sumber

daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)

19.53% Disbudpar

Industri;

Peningkatan

Daya Saing

Industri

Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)

20 Disperindag

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)

20 Disperindag

- 236 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing,

Stadarisasi dan Sertifikasi

Produk (%)

20 Disperindag

Cakupan Kemitraan

Usaha dan Pengembangan

klaster industri (%)

20 Disperindag

Perdagangan;

Peningkatan dan

Pengembangan

Perdagangan

Cakupan Peningkatan

Prasarana dan Sarana

Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar

tradisional (%)

20 Disperindag

Cakupan Pemberdayaan

dan Perlindungan

Konsumen, dan

Pengawasan Barang

Beredar/Jasa (%)

20 Disperindag

5 Pembangunan Infrastruktur

Guna

Pemantapan

Konektivitas

dan Peningkatan Daya Dukung

Pusat-Pusat

Pertumbuhan

Pekerjaan umum;

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Prosentase jaringan jalan

provinsi dalam kondisi

mantap (%)

89 BMTR

Prosentase panjang

jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)

92 BMTR

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Sumber Daya

Air

Cakupan pelayanan pencegahan,

penanggulangan dan

pemulihan banjir dan

abrasi (%)

10.05% SDAP

Luas layanan peningkatan

dan rehabilitas jaringan

irigasi teknis (ha)

2534.82 SDAP

Pengembangan

dan Revitalisasi

Infrastuktur

Permukiman

Tingkat ketersediaan air

bersih dan sanitasi (m3)

1.826,25

m3

SDAP

Pembangunan

Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel

(lokasi)

112 SDAP

- 237 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Penyelesaian Gedung KP3B

1 SDAP

Pembangunan Gedung

Kantor sebanyak 15

gedung

3 SDAP

Perhubungan;

Pengelolaan

dan

Penyelenggara-an Transportasi

Darat, Laut,

Udara dan

Perkeretaapian

Rasio Pengembangan dan

Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui

penyediaan sarana dan

prasasara lalu lintas

angkutan menjadi 100%

tahun 2017 (%)

40.22 Dishubkominfo

Tingkat pembinaan dan

pemantauan angkutan darat laut dan udara

sebesar 100% tahun 2017

(%)

54.06 Dishubkominfo

Perumahan;

Pembinaan dan

Penataan

Perumahan

Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)

20 SDAP

Penataan

ruang;

Penataan

Ruang Wilayah

dan Kawasan


regulasi dan dokumen rencana tata ruang

wilayah (dok)

3 Bappeda

Rasio Rencana Kawasan

Strategis yang Tersusun

(%)

3.83 BMTR

Peningkatan Kualitas

Penataan Ruang Kota

(paket)

1 BMTR

Energi dan Sumber Daya Mineral;

Pengelolaan Listrik dan

Pemanfaatan Energi

Tingkat penambahan

jumlah Instalasi dan

Sambungan Rumah

Terpasang (SS)

25,000 Distamben

Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang

Pembangkit dan Reaktor

dari Energi Terbarukan

(unit)

314 Distamben

- 238 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan

Jaringan Listrik di KP3B

(%)

100 Distamben

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan Sumber Daya

Mineral,

Batubara,

Panas Bumi,

Geologi dan

Mitigasi Bencana

Geologi


Laporan Pemetaan,

Penelitian, Pengembangan

dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara,

Panas Bumi, Geologi dan

Mitigasi Bencana Geologi

(dok)

9 Distamben


sarana pengendalian dan

konservasi air tanah (unit)

4 Distamben

Pengembangan, Pengusahaan

Potensi dan

Produk

Pertambangan

dan Energi

Cakupan layanan Penerbitan Dokumen

Perijinan yang menjadi

Kewenangan Provinsi (ijin)

10 Distamben

Cakupan layanan

Kesepakatan Kerjasama

Bidang Pertambangan dan Energi (dok)

1 Distamben

Cakuman layanan

informasi data bidang

pertambangan dan energi

yang siap dipublikasikan

(unit)

4 Distamben

6 Pemerataan

Pelayanan Pendidikan dan

Peningkatan

Pendidikan

Berbasis Pasar

Kerja

Kepemudaan

dan olah raga;

Kepemudaan dan

Kepramukaan

Jumlah organisasi pramuka yang

mendapatkan pelayanan

Kepramukaan (kwartir)

9 Dispora

Jumlah Kelompok/

Organisasi Kepemudaan

yang berperan dalam

kewirausahaan (kelompok)

16 Dispora

- 239 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pembinaan, Pembudayaan

dan

Pengembangan

Olahraga

Rasio Cabang Olahraga

Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat

nasional/regional (%)

19

cabor/ 19 event

Dispora

Tingkat pemenuhan

prasarana dan sarana

olahraga (unit)

1 Dispora

Pendidikan;

Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar

(APK) PAUD (%)

47 Dindik

Pendidikan

Dasar Wajib

Belajar 9 Tahun

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%)

99.48 Dindik


(APK)

SMP/MTs/SMPLB/Paket

B/Wustho (%)

99.54 Dindik

Pendidikan

Menengah

Wajib Belajar 12 Tahun


(APK) SMA/SMK/SMA-

LB/MA/Paket C (%)

63.52 Dindik

Peningkatan

mutu,

kesejahteraan dan

perlindungan

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi

minimum S.1 / D.IV

terhadap jumlah guru

keseluruhan

2.383 Dindik

Pendidikan

Tinggi


(APK) PT/PTA (%)

7.03 Dindik

Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)

5 Dindik

Pendidikan

Non Formal dan

Informal (PNFi)

Angka Buta Aksara

Penduduk Usia 15 Tahun

Keatas (orang)

12,500 Dindik

- 240 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Peningkatan Mutu Tata

Kelola dan

Pencitraan

Pendidikan

Rata -rata Lama Sekolah

(tahun)

9.29 Dindik

Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS

(%)

10 Dindik

Perpustakaan.

Pengembangan

Minat dan

Budaya Baca

Tingkat kunjungan

perpustakaan per hari (%)

320

(64%)

BPAD

Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)

80 (64%) BPAD

Pengembangan

dan Pembinaan

Perpustakaan

Peningkatan Jumlah

Perpustakaan sesuai

standar (%)

26 (62%) BPAD

7 Peningkatan

Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Kesehatan;

Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu

dan Anak

Persentase Balita

Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)

78 Dinkes

Persentase Ibu bersalin

yg ditolong oleh Nakes

terlatih (Cakupan PN) (%)

91 Dinkes

Cakupan Kunjungan

Neonatal pertama (KN1)

(%)

91.5 Dinkes

Pembinaan Upaya

Kesehatan

Persentase Rumah Tangga

Melaksanakan Perilaku

Hidup Bersih Sehat

(PHBS) (%)

72 Dinkes

Persentase RSUD dan

Swasta yang melayani pasien penduduk miskin

(%)

92 Dinkes

Persentase RS yg

melaksanakan PONEK (%)

100 Dinkes

Persentase Peningkatan

Sarana Dan Prasana RS

Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%)

90 Dinkes

Persentase Puskesmas

Rawat Inap Yang Mampu

PONED (%)

100 Dinkes

- 241 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase peningkatan sarana dan prasarana

barang medis RSUD

Banten (%)

70 RSUD Banten

Persentase peningkatan

sarana dan prasarana

barang non medis RSUD Banten (%)

70 RSUD Banten

Pasien yang dilayani dan

ditangani sesuai dengan

indikasi dan kemampuan

(%)

80 RSUD Banten

Waktu keberlangsungan

pelayanan terpenuhi

disemua bagian (%)

80 RSUD Banten

Pasien yang mendapatkan

asuhan keperawatan (%)

100

Tenaga perawat yang

mendapat pembinaan dan

pengembangan (%)

50 RSUD Banten

Pengendalian

Penyakit Dan


Jumlah bayi yang

mendapatkan imunisasi

dasar lengkap / UCI

(Universal Child

Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan

(%)

100 Dinkes

Prevalensi HIV (%) <0,5 Dinkes

Persentase kasus baru

Tuberkulosis Paru (BTA

positif) yang disembuhkan

(%)

91 Dinkes

Angka penemuan kasus

Malaria per 1.000 penduduk

<1 Dinkes

Presentasi puskesmas

yang melaksanakan

program pengendalian

Penyakit Tidak Menular

(%)

40 Dinkes

Persentase cakupan penduduk yang terakses

air minum berkualitas (%)

77 Dinkes

Kefarmasian

Dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi

Banten (%)

100 Dinkes

Persentase Sarana

Kesehatan, Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

dan Alat Kesehatan yang

berkualitas (%)

60 Dinkes

- 242 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pengembangan dan

Pemberdayaan

Sumberdaya

Manusia

Kesehatan

Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan

binaan yang terakreditasi

(unit)

100 Dinkes

Terlaksananya Puskesmas

yg melaksanakan SIKDA

(%)

153 Dinkes

Puskesmas Yang

Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit)

50 Dinkes

Prosentase Sarana dan

prasarana Balai

Kesehatan Jiwa

Masyarakat Provinsi

Banten (%)

80 Dinkes

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS

yang melayani pasien

penduduk miskin peserta

program Jamkesmas (%)

100 Dinkes

Jumlah Tenaga Kesehatan

RS Malingping yang ditingkatkan

kemampuannya (orang)

32 RSUD

Malingping

Peningkatan

Mutu Layanan

Kesehatan

Masyarakat

Jumlah industri formal

dan informal yang mendapatkan promosi

kesehatan kerja (%)

200 Dinkes

Prosentase pelayanan

kesehatan dasar bagi

masyarakat pekerja (%)

60 Dinkes

Ketersediaan Obat, Bahan

dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)

100 RSUD

Malingping

Jumlah Pasien Mendapat

Layanan Kesehatan Gratis

(orang)

200 RSUD

Malingping

Lengkapnya pengisian

rekam medik 24 jam

setelah selesai pelayanan (%)

80 RSUD Banten

Tersedianya data dan

informasi sesuai

kebutuhan dan

kemampuan (%)

70 RSUD Banten

8 Pelestarian

Lingkungan

Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi

Bencana

Lingkungan

hidup;

Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup

- 243 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase kualitas air yang terpantau dan

terinformasikan menurut

SPM (%)

20 BLHD

Rasio tindak lanjut

terhadap jumlah

pengaduan masyarakat akibat dugaan

pencemaran/kerusakan

lingkungan hidup (%)

20 BLHD

Rehabilitasi

dan Konservasi

Sumberdaya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Luas area rehabilitasi

hutan dan lahan (ha)

8,000 Hutbun

Persentase peningkatan

fungsi hutan dan kawasan

lindung (%)

20 BLHD

Otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian,

dan

persandian;

Penanggulang-an Bencana

Rasio Mitigasi dan

Pengurangan Resiko

Bencana (%)

100 BPBD

Rasio Ketersediaan

Peralatan dan Logistik,

Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%)

100 BPBD

Rasio Bantuan dan

Rehabilitasi Pemulihan

Kondisi Pasca Bencana(%)

100 BPBD

9 Pemantapan

Reformasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Kependudukan

dan catatan

sipil;

Penataan

Administrasi Kependudukan

Cakupan Peningkatan

Tata Kelola Administrasi

Kependudukan (%)

100 Biro

Pemerintahan

Kebudayaan;

Pengelolaan

dan

Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan

Nilai Budaya

- 244 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya pengembangan dan

pemanfaatan kebudayaan

(%)

20 Disbudpar

Meningkatnya pelestarian

tradisi masyarakat adat

(%)

20 Disbudpar

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan

kearifan lokal (%)

17.65 Disbudpar

Meningkatnya pelestarian

dan perlindungan cagar

budaya, museum dan

kesejarahan (%)

20.37 Disbudpar

Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan

anak;

Kesetaraan

Gender,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Pengembangan Kota

Layak Anak Kab/Kota

(Forum Kader, POKJANAL)

(Kab/Kota)

2

Kab/Kot

a

BPPMD

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

kerja lembaga masyarakat

(TP. PKK Prov, Kab/Kota,

Kec, HARGANAS) (%)

100 BPPMD

Rasio Peningkatan

Kapasitas Pengelola

P2TP2A dan lembaga lainnya (%)

20 BPPMD

Rasio Pembinaan TKP3 BPPMD

Rasio Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG) (%)

100 BPPMD

Rasio Pembinaan

Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)

100 BPPMD

Rasio Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,

APE) (%)

100 BPPMD

Prosentase penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

terlaporkan (Dalam dan

Luar Provinsi) (%)

100 BPPMD

Keluarga

berencana dan

keluarga

sejahtera;

Kependudukan dan Keluarga

Berencana

- 245 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan

layanan KB (orang)

80 BPPMD

Pemberdayaan

masyarakat

dan desa;

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Lembaga

Perdesaan

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan


masyarakat

desa/kelurahan (%)

80 BPPMD

Rasio Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam pembangunan desa/kel (%)

12 BPPMD

Cakupan Pengembangan

Inovasi dan

Pemasyarakatan Teknologi

Tepat Guna (posyantek)

BPPMD

Rasio Penguatan

Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan

Mikro Desa (BUMDes) (%)

85 BPPMD

Rasio Jumlah Kelompok

Usaha Ekonomi Keluarga

Pedesaan setiap desa

terhadap jumlah desa

keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS,

Lumbung Desa) (%)

5 BPPMD

Rasio pembinaan dan

pengembangan Ekonomi

masyarakat (BKM,

peralihan pengelolaan PNPM ) (%)

6.38 BPPMD

Cakupan Pembinaan

Pemerintah Desa/Kel

(pemerintah desa dan

BPD)(desa/kelurahan)

6 BPPMD

Cakupan pengembangan

Pemerintahan Desa (desa)

1261 BPPMD

Perencanaan pembangunan;

Kerjasama

Pembangunan

Daerah

Perencanaan kerjasama

pembangunan daerah

(dokumen)

3 Bappeda

Koordinasi dan Fasilitasi

Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)

100 Biro

Pemerintahan

Perencanaan

dan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah

- 246 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan

dan penganggaran

pembangunan (%)

100 Bappeda

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Cakupan hasil pengendalian evaluasi

pelaksanaan program

pembangunan (%)

100 Bappeda

Rasio kegiatan pelaporan

pengendalian pelaksanaan

APBD (%)

100 Biro Ekbang

Komunikasi dan

informatika;

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Telematika

Meningkatnya

penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas

serta kapasitas

Telekomunikasi, informasi

dan teknologi informatika

sebesar 100% tahun 2017 (%)

85.26 Dishub

kominfo

Cakupan Peningkatan

Kapasitas dan Pembinaan

Lembaga Penyiaran (%)

40 Set KPID

Cakupan Pemantauan Isi

Siaran Radio dan Televisi

(%)

40 Set KPID

Cakupan Penyelenggaraan

Perizinan Penyiaran (%)

100 Set KPID

Otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian,

dan

persandian;

Pemeliharaan Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Rasio Pengamanan,

Pengawalan Gubernur,

Wakil Gubernur,

Sekretaris daerah (%)

100 Pol PP

Rasio Pemeliharaan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)

100 Pol PP

Rasio Penegakan

Peraturan Perundang-

undangan (%)

100 Pol PP

- 247 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran

Peraturan Perundang-

undangan (%)

100 Pol PP

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah

Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi

Masyarakat yang

Terakomodir dalam

Rencana Pembangunan

Daerah (%)

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Pembahasan dan Penetapan RAPERDA

Serta Keputusan DPRD

(%)

100 Set DPRD

Jumlah Dukungan

Layanan Komunikasi,

Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan

Sosialisasi Produk Hukum

DPRD (%)

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Pembahasan Rapat-rapat

DPRD

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Pengawasan Oleh DPRD Terhadap

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah (%)

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan

Ketersediaan Tenaga Ahli

pendukung AKD (%)

100 Set DPRD

Pembinaan,

Pemantapan

Otonomi Daerah dan

Pemerintahan

Umum

Rasio Fasilitasi

Penyelenggaraan Otonomi

Daerah dan Pemerintahan

Umum (%)

100 Biro

Pemerintahan

Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan

(%)

100 Biro Pemerintahan

Jumlah Dokumen

Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan dan

Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa

(dokumen)

2 Biro Ekbang

Rasio Kegiatan Fasilitasi

LPSE Provinsi Banten (%)

100 Biro Ekbang

- 248 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)

4.5 Biro Ekbang

Pengembangan dan

Peningkatan Lembaga

Keuangan daerah (unit)

9 Biro Ekbang

Penyusunan Bahan

Kebijakan Pengembangan

Perekonomian Daerah (dokumen)

10 Biro Ekbang

Pengembangan Pelayanan

Publikasi, Kerjasama

Jaringan Media dan

Informasi (%)

100 Biro Humas

Peningkatan Pengelolaan

Informasi Komunikasi dan Dokumentasi

100 Biro Humas

Pengelolaan Sistem

layanan Informasi Promosi

(%)

100 Kantor

Penghubung


dan kuantitas kebijakan

bidang kesejahteraan

rakyat (dokumen)

16 Biro Kesra

Pengelolaan Kekayaan dan

Aset Daerah

Rasio Fasilitasi

Pengelolaan Perlengkapan

dan Aset Daerah (%)

100 Biro Aset dan

Perlengkapan

Jumlah Kekayaan Daerah

(Rp)

6.310 T Biro Aset dan

Perlengkapan


Keuangan dan

Pendapatan

Daerah

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah (Rp)

3.838 T DPPKD

Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf

ormasi penunjang

peningkatan pendapatan

daerah (unit)

2 DPPKD

Ketersediaan

Sistem/Data/Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

3 DPPKD

Persentase ketepatan

waktu pelaksanaan

pembinaan, fasilitasi dan

evaluasi pengelolaan

keuangan daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota (%)

100 DPPKD

Cakupan fasilitasi,

monitoring, dan evaluasi

pengelolaan keuangan

daerah Pemerintah

Provinsi (%)

100 DPPKD

- 249 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Penataan Kelembagaan

dan

Ketatalaksana-

an Perangkat

Daerah

Rasio ketersediaan dokumen penataan

Kelembagaan Perangkat

Daerah, Lembaga lain

bagian perangkat daerah,

Ketatalaksanaan, Analisa

Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat

Daerah (%)

100 Biro Organisasi

Pembinaan

Karier dan

Administasi

Kepegawaian Aparatur

Rasio Pembinaan dan

Kesejahteraan PNS

Provinsi Banten (%)

100 BKD

Rasio Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

(%)

100 BKD

Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur

(%)

100 BKD

Peningkatan

Kapasitas SDM

Aparatur

Rasio Penyelenggaraan

Diklat dan Bimtek

Aparatur (%)

100 Badan Diklat

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan

Bimtek Aparatur (%)

100 Badan Diklat

Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan Daerah

Rasio ketersediaan dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)

100 Seluruh SKPD

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)

100 Seluruh SKPD

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan Barang

dan Jasa Adm.

Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan (%)

100 Seluruh SKPD

- 250 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan

ke Luar Daerah (%)

100 Seluruh SKPD

Rasio Pembangunan,

Pengadaan, Pemeliharaan

dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Aparatur (%)

100 Seluruh SKPD

Rasio pembinaan dan

peningkatan pelayanan,

tata usaha dan

administrasi kepegawaian

(%)

100 Seluruh SKPD

Pembinaan, Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Rasio Peningkatan

kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja

aparatur (%)

100 Inspektorat

Peningkatan

Kesadaran dan

Pengembangan

Produk Hukum dan HAM

Rasio ketersediaan

Dokumen Produk Hukum

(%)

20 Biro Hukum

Cakupan Kegiatan

Peningkatan Kesadaran

Hukum dan HAM (%)

100 Biro Hukum

Penelitian,

Pengembangan Kebijakan

Strategis,

Inovasi Daerah,

dan IPTEK

Ketersediaan dokumen

kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan

Inovasi Daerah (dokumen)

34 Balitbangda

Statistik;

Penyediaan

Data

Pembangunan

Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

(paket)

41 Seluruh SKPD

Kearsipan

Pembinaan

Kearsipan

Daerah

Persentase SKPD Provinsi

yang pengelolaan arsipnya

sesuai dengan ketentuan (%)

32 (74%) BPAD

- 251 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase cakupan koneksi Jaringan

Informasi Kearsipan

Provinsi (JIKP) dengan

seluruh SKPD, Kab/Kota

(%)

32 (74%) BPAD

Kesatuan bangsa dan

politik dalam

negeri;

Pembinaan

Kerukunan,

Kesatuan Bangsa dan

Politik

Cakupan pembinaan

lembaga yang sadar politik

(%)

363 Badan

Kesbangpol

Cakupan pembinaan

lembaga yang sadar kerukunan (%)

426 Badan

Kesbangpol

Cakupan kegiatan

Pemeliharaan Stabilitas

Daerah (%)

100 Badan

Kesbangpol

Ketransmig-

rasian

Penyiapan,

pengerahan

dan Pembinaan Transmigrasi

Cakupan

Penyiapan,Pelayan-

an,Pembinaan,dan

Kebutuhan Masyarakat

Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan

Perkapita Masyarakat (KK)

350 Disnakertrans

Cakupan Fasilitas

Perpindahan dan

Penempatan Transmigrasi

(KK)

185 Disnakertrans

- 252 -

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

tahun 2015 serta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada

prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan, serta capaian

kinerja pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

5.1 RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program prioritas Provinsi Banten Tahun 2015 sesuai dengan

RPJMD Provinsi banten tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh

delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima)

urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2015

NO URUSAN PROGRAM PRIORITAS SKPD

1. Urusan Wajib

1 Pendidikan;

1 Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Dindik

2 Pendidikan Dasar Wajib

Belajar 9 Tahun

Dindik

3 Pendidikan Menengah Wajib

Belajar 12 Tahun

Dindik

4 Peningkatan mutu,

kesejahteraan dan

perlindungan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Dindik

5 Pendidikan Tinggi Dindik

6 Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)

Dindik

7 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan

Pendidikan

Dindik

2 Kesehatan;

1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

dan Anak

Dinkes

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes/RSUD

Banten

3 Pengendalian Penyakit Dan


Dinkes

4 Kefarmasian Dan Perbekalan

Kesehatan

Dinkes

5 Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

Dinkes/RSU

Malimping

6 Peningkatan Mutu Layanan Dinkes/RSU

- 253 -


Kesehatan Masyarakat Malingping/

RSUD Banten

3 Pekerjaan umum;

1 Pembangunan dan

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Dinas BMTR

2 Pengembangan dan

Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas SDAP

3 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur

Permukiman

Dinas SDAP

4 Perumahan;

1 Pembinaan dan Penataan

Perumahan

Dinas SDAP

5 Penataan ruang;

1 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

Bappeda/BMTR

6 Perencanaan pembangunan;

1 Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Daerah

Bappeda

2 Pengendalian Pembangunan Daerah

Bappeda/Biro Ekbang

3 Kerjasama Pembangunan

Daerah

Bappeda/Biro

Pemerintahan

7 Perhubungan;

1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut,

Udara dan Perkeretaapian

Dishubkominfo

8 Lingkungan hidup;

1 Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

BLHD

2 Rehabilitasi dan Konservasi

Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

BLHD/

Dishutbun

9 Kependudukan dan

catatan sipil;

1 Penataan Administrasi

Kependudukan

Biro

Pemerintahan

10 Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak;

1 Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

BPPMD

11 Keluarga berencana

dan keluarga

sejahtera;

1 Kependudukan dan Keluarga

Berencana

BPPMD

12 Sosial;

1 Pemberdayaan Masyarakat

Miskin

Dinsos/BPPMD

2 Rehabilitasi Sosial Dinsos

3 Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Dinsos

4 Pemberdayaan Kelembagaan


Dinsos/

Biro Kesra

13 Ketenagakerjaan;

1 Pengembangan Kelembagaan, Hubungan

Industrial dan Perlindungan

Tenaga Kerja

Disnakertrans

- 254 -


2 Peningkatan Produktivitas,

Perluasan, Kesempatan

Kerja dan Berusaha

Disnakertrans

3 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Disnakertrans

14 Koperasi dan usaha kecil dan

menengah;

1 Pengembangan Usaha dan

Akses Permodalan K-UMKM

Dinkop dan

UMKM

2 Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-UMKM

Dinkop dan

UMKM

3 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan

SDM K-UMKM

Dinkop dan UMKM

15 Penanaman modal;

1 Peningkatan Iklim Investasi BKPMPT

2 Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

BKPMPT

16 Kebudayaan;

1 Pengelolaan dan

Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan Nilai Budaya

Disbudpar

17 Kepemudaan dan

olah raga;

1 Kepemudaan dan

Kepramukaan

Dispora

2 Pembinaan, Pembudayaan

dan Pengembangan Olahraga

Dispora

18 Kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri;

1 Pembinaan Kerukunan,

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesbangpol

19 Otonomi daerah,

pemerintahan umum,

administrasi

keuangan daerah,

perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian;

1 Pembinaan, Pemantapan

Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

Biro

Pemerintahan,

Biro Ekbang, Biro Humas

Protokol, Biro

Kesra, dan

Kantor

Penghubung

2 Pemeliharaan Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Satpol PP

3 Penanggulangan Bencana BPBD

4 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

Biro Aset dan Perlengkapan

5 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah

DPPKD

6 Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah

Biro Organisasi

7 Pembinaan Karier dan

Administasi Kepegawaian

Aparatur

BKD

8 Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur

Badiklat

9 Peningkatan Kualitas Tata

Kelola Pemerintahan Daerah

Seluruh SKPD

- 255 -


10 Peningkatan Sarana,

Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur

Seluruh SKPD

11 Pembinaan, Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur

Inspektorat

12 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Set DPRD

13 Peningkatan Kesadaran dan

Pengembangan Produk

Hukum dan HAM

Biro Hukum

14 Penelitian, Pengembangan

Kebijakan Strategis, Inovasi

Daerah, dan IPTEK

Balitbangda

20 Ketahanan pangan;

1 Ketahanan Pangan

Masyarakat

BKPP

21 Pemberdayaan

masyarakat dan

desa;

1 Pemberdayaan Masyarakat

dan Lembaga Perdesaan

BPPMD

22 Statistik;

1 Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

Seluruh SKPD

23 Kearsipan

1 Pembinaan Kearsipan

Daerah

Baperpus-arda

24 Komunikasi dan

informatika;

1 Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Telematika

Dishubkominfo/

Set. KPID

25 Perpustakaan.

1 Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Baperpus-arda

2 Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan

Baperpus-arda

2. Urusan Pilihan

1 Pertanian;

1 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,

Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

Distanak/DKP/ Dishutbun

2 Peningkatan Daya Saing dan

Pemasaran Produk

Peternakan, Perikanan,


Distanak/DKP/

Dishutbun

3 Pemberdayaan Kelembagaan

dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan,


Distanak/BKPP

/Dishutbun

4 Peningkatan Daya Dukung


Distanak

2 Kehutanan;

1 Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan

lahan

Dishutbun

3 Energi dan Sumber

Daya Mineral;

2 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Distamben

- 256 -


3 Pengelolaan dan

Pemanfaatan Sumber Daya

Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi

Bencana Geologi

Distamben

4 Pengembangan,

Pengusahaan Potensi dan

Produk Pertambangan dan

Energi

Distamben

4 Pariwisata;

1 Pengelolaan dan

Pengembangan Pariwisata

Disbudpar

2 Pengembangan Kemitraan

Kepariwisataan

Disbudpar

5 Kelautan dan

perikanan;

1 Pengelolaan sumberdaya

laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil

DKP

6 Perdagangan;

1 Peningkatan dan

Pengembangan Perdagangan

Disperindag

7 Industri;

1 Peningkatan Daya Saing

Industri

Disperindag

8 Ketransmigrasian

1 Penyiapan, pengerahan dan

Pembinaan Transmigrasi

Disnakertrans

JUMLAH 78 Program 42 SKPD

Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Guna melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8

(delapan) urusan pilihan di atas, sesuai dengan Tema RKPD Provinsi Banten

Tahun 2015, yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan” maka aspek pembangunan

lebih di arahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari besaran pagu anggaran belanja

langsung untuk masing-masing aspek pembangunan sebagaimana Tabel 5.2

berikut ini.

Tabel 5.2 Pagu Belanja Langsung Per Aspek

Tahun 2015

NO ASPEK TOTAL

1 Daya Saing 2,108,698,998,500

2 Pelayanan Umum 734,473,725,435

3 Kesejahteraan Masyarakat 648,952,276,065

Grand Total 3,492,125,000,000

- 257 -

Sedangkan pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing bidang

urusan terlihat sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3

Pagu Belanja Langsung Per Bidang Urusan Tahun 2015

NO BIDANG URUSAN TOTAL

1 Energi dan Sumber Daya Mineral 55,153,743,000

2 Industri 4,903,412,000

3 Kearsipan 4,167,169,300

4 Kebudayaan 14,686,000,000

5 Kehutanan 10,600,000,000

6 Kelautan dan perikanan 11,300,000,000

7 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 500,000,000

8 Kepemudaan dan Olahraga 29,600,000,000

9 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,600,000,000

10 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 15,902,266,400

11 Kesehatan 332,516,058,065

12 Ketahanan Pangan 13,231,246,000

13 Ketenagakerjaan 24,888,590,000

14 Ketransmigrasian 1,690,810,000

15 Komunikasi dan informatika 9,236,000,000

16 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 21,500,000,000

17 Lingkungan Hidup 13,750,080,000

18 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian

607,632,841,752

19 Pariwisata 20,080,000,000

20 Pekerjaan Umum 1,756,528,738,624

21 Pemberdayaan masyarakat dan desa 9,475,000,000

22 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5,600,000,000

23 Penanaman Modal 13,468,551,500

24 Penataan Ruang 6,335,000,000

25 Pendidikan 198,550,000,000

26 Perdagangan 16,805,525,000

27 Perencanaan Pembangunan 29,840,000,000

28 Perhubungan 30,664,000,000

29 Perpustakaan 13,782,830,700

30 Pertanian 66,723,851,000

31 Perumahan 50,196,261,376

32 Sosial 84,196,218,000

33 Statistik 17,020,807,283

Grand Total 3,492,125,000,000

- 258 -

Adapun pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing prioritas

terlihat sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4

Pagu Belanja Langsung Per Prioritas Tahun 2015

NO ASPEK TOTAL

1 Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan

lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja

24,888,590,000

2 Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan

sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

84,196,218,000

3 Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan

produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik

pangan

101,855,097,000

4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas

69,327,488,500

5 Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan

konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat

pertumbuhan

1,898,877,743,000

6 Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan

pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja

232,240,000,000

7 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan

optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan

332,516,058,065

8 Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi

bencana 38,514,689,180

9 Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintahan daerah

709,709,116,255

Grand Total 3,492,125,000,000

Selanjutnya pagu anggaran belanja langsung perprogram untuk

masing-masing SKPD Provinsi Banten pada Tahun 2015 terlihat

sebagaimana Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5

Pagu Belanja Langsung Per Program SKPD Tahun 2015

NO SKPD PROGRAM TOTAL

1 Inspektorat Provinsi Banten

Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

10,700,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

530,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

3,700,000,000

Penyediaan Data Pembangunan

Daerah

70,000,000

Total 15,000,000,000

2 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Provinsi Banten

Pembinaan Kerukunan,

Kesatuan Bangsa dan Politik

10,675,992,400


Pemerintahan Daerah

1,444,724,000

- 259 -



Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3,781,550,000


Daerah

97,733,600

Total 16,000,000,000

3 Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Provinsi Banten

Penelitian, Pengembangan

Kebijakan Strategis, Inovasi

Daerah, dan IPTEK

3,725,000,000


Pemerintahan Daerah

5,720,000,000



Aparatur

1,950,000,000


Daerah

605,000,000

Total 12,000,000,000

4 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

Kerjasama Pembangunan Daerah 700,000,000

Penataan Ruang Wilayah dan

Kawasan

1,040,000,000

Pengendalian Pembangunan

Daerah

3,780,000,000


Pemerintahan Daerah

1,430,000,000



Aparatur

10,600,000,000


Daerah

800,000,000

Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah

9,650,000,000

Total 28,000,000,000

5 Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten

Pembinaan Karier dan Layanan

Administasi Kepegawaian

Aparatur

10,535,000,000


Pemerintahan Daerah

1,225,000,000



Aparatur

2,190,000,000


Daerah

50,000,000

Total 14,000,000,000

6 Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi

Banten

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur

27,940,921,400


Pemerintahan Daerah

1,038,253,800



Aparatur

8,799,089,800

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

221,735,000

Total 38,000,000,000

- 260 -


7 Badan Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Banten

Pembinaan Kearsipan Daerah 4,167,169,300

Pengembangan dan Pembinaan

Perpustakaan

2,350,000,000

Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

1,740,000,000


Pemerintahan Daerah

500,000,000



Aparatur

9,192,830,700


50,000,000

Total 18,000,000,000

8 Badan Pemberdayaan

Perempuan dan

Masyarakat Desa

Kependudukan dan Keluarga

Berencana

500,000,000

Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

5,600,000,000

Pemberdayaan Masyarakat dan

Lembaga Perdesaan

5,600,000,000

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1,000,000,000


Pemerintahan Daerah

850,000,000



Aparatur

3,025,000,000


Daerah

225,000,000

Total 16,800,000,000

9 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Banten

Penanggulangan Bencana 17,379,675,800


Pemerintahan Daerah

1,041,229,880

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

6,343,703,500


Daerah

235,390,820

Total 25,000,000,000

10 Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu

Provinsi Banten

Peningkatan Iklim Investasi 2,450,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1,007,177,000

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

6,072,405,000


Aparatur

3,938,969,500


Daerah

3,531,448,500

Total 17,000,000,000

- 261 -


11 Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten

Ketahanan Pangan Masyarakat 9,130,052,900

Pemberdayaan Kelembagaan dan



Perkebunan

9,764,303,000


Pemerintahan Daerah

922,178,200



Aparatur

3,179,014,900


Daerah

504,451,000

Total 23,500,000,000

12 Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi

Banten

Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

5,653,468,000


Pemerintahan Daerah

1,050,000,000



Aparatur

2,546,612,000


Daerah

249,920,000

Rehabilitasi dan Konservasi

Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

2,000,000,000

Total 11,500,000,000

13 Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Banten


Pemerintahan Daerah

1,332,069,275


Keuangan dan Pendapatan

Daerah

28,564,883,300



Aparatur

44,603,047,425


Daerah

500,000,000

Total 75,000,000,000

14 Dinas Sosial Provinsi

Banten

Pemberdayaan Kelembagaan


6,533,500,000

Pemberdayaan Masyarakat

Miskin

5,523,121,500


Pemerintahan Daerah

900,000,000



8,752,320,600


Daerah

450,000,000

Perlindungan dan Jaminan

Sosial

29,996,400,000

Rehabilitasi Sosial 12,044,657,900

Total 64,200,000,000

- 262 -


15 Dinas Pendidikan

Provinsi Banten

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

7,450,000,000

Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

48,300,000,000

Pendidikan Menengah Wajib

Belajar 12 Tahun

73,380,000,000

Pendidikan Non Formal dan

Informal (PNFi)

14,360,000,000

Pendidikan Tinggi 7,770,000,000


Pemerintahan Daerah

2,322,000,000

Peningkatan Mutu Tata Kelola

dan Pencitraan Pendidikan

3,634,000,000

Peningkatan mutu,

kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

21,990,000,000



Aparatur

19,344,000,000


Daerah

650,000,000

Total 199,200,000,000

16 Dinas Kesehatan

Provinsi Banten

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

10,462,935,600

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

6,260,596,915

Pembinaan Upaya Kesehatan 14,518,899,229

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

51,051,869,770

Pengendalian Penyakit Dan


14,177,158,503


Pemerintahan Daerah

1,578,667,974

Peningkatan Mutu Layanan

Kesehatan Masyarakat

10,419,018,480


Aparatur

21,059,997,094


Daerah

470,856,435

Total 130,000,000,000

17 Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi

Banten

Kepemudaan dan Kepramukaan 5,880,000,000

Pembinaan, Pembudayaan dan

Pengembangan Olahraga

12,438,131,500


Pemerintahan Daerah

2,289,537,500



Aparatur

5,992,331,000


Daerah

400,000,000.

Total 30,000,000,000

18 Dinas Pertanian dan

Peternakan Provinsi

Banten




Perkebunan

250,000,000

- 263 -


Peningkatan Daya Dukung


2,919,457,600

Peningkatan Daya Saing dan

Pemasaran Produk Peternakan,


Perkebunan

3,637,958,500


Pemerintahan Daerah

1,250,000,000


Produktivitas Peternakan,


Perkebunan

13,435,555,000


Aparatur

10,116,576,900


Daerah 390,452,000

Total 32,000,000,000

19 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi

Banten




Perkebunan

1,650,000,000

Peningkatan daya dukung

sumber daya hutan dan lahan 2,450,000,000


Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

2,600,000,000


Pemerintahan Daerah 1,200,000,000


Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

4,400,000,000


Aparatur

6,950,000,000


Daerah

250,000,000

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

2,500,000,000

Total 22,000,000,000

20 Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi

Banten

Pengelolaan sumberdaya laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil

2,100,000,000


Pemasaran Produk Peternakan,


Perkebunan

3,800,000,000


1,100,000,000


Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

12,900,000,000

- 264 -




8,100,000,000


Daerah

500,000,000

Total 28,500,000,000

21 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja

3,893,050,800

Peningkatan Keterampilan

Tenaga Kerja 8,925,000,000


Pemerintahan Daerah

1,040,800,000

Peningkatan Produktivitas,

Perluasan, Kesempatan Kerja

dan Berusaha

5,980,235,000



Aparatur

5,049,504,200


Daerah

420,600,000

Penyiapan, pengerahan dan

Pembinaan Transmigrasi

1,690,810,000

Total 27,000,000,000

22 Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Banten

Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-UMKM

4,748,250,000

Pengembangan Usaha dan Akses

Permodalan K-UMKM

6,158,610,700

Peningkatan Daya Saing,

Kapasitas Kelembagaan dan SDM

K-UMKM

5,319,225,000


1,130,000,000



4,143,914,300


Daerah

500,000,000

Total 22,000,000,000

23 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Provinsi Banten

Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan

8,970,900,000

Peningkatan Daya Saing Industri 4,903,412,000


Pemerintahan Daerah

1,730,235,000



Aparatur

6,104,390,000


Daerah

291,063,000

Total 22,000,000,000

24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai

Budaya

9,150,000,000

Pengelolaan dan Pengembangan

Pariwisata

14,686,000,000

- 265 -


Pengembangan Kemitraan

Kepariwisataan

3,500,000,000


Pemerintahan Daerah

990,000,000



Aparatur

6,440,000,000


Daerah

234,000,000

Total 35,000,000,000

25 Dinas Bina Marga dan

Tata Ruang Provinsi

Banten

Pembangunan dan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1,249,330,430,000

Penataan Ruang Wilayah dan

Kawasan

5,295,000,000


1,200,000,000



15,359,570,000


Daerah

600,000,000

Total 1,271,785,000,000

26 Dinas Sumber Daya Air

dan Permukiman

Provinsi Banten

Pembinaan dan Penataan

Perumahan

50,196,261,376

Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Air

166,514,798,750

Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

314,081,786,424


Pemerintahan Daerah

1,295,000,000



Aparatur

8,747,153,450


700,000,000

Total 541,535,000,000

27 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informasi Provinsi

Banten

Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut, Udara

dan Perkeretaapian

16,716,238,000

Pengembangan Komunikasi,


9,236,000,000


Pemerintahan Daerah

2,131,758,000



Aparatur

11,816,004,000


100,000,000

Total 40,000,000,000

28 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Banten

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara,

Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi

Bencana Geologi

5,120,000,000

- 266 -


Pengelolaan Listrik dan

Pemanfaatan Energi

43,393,000,000

Pengembangan, Pengusahaan

Potensi dan Produk

Pertambangan dan Energi

1,550,000,000


Pemerintahan Daerah

1,050,000,000



Aparatur

4,040,743,000


Daerah

607,257,000

Total 55,761,000,000

29 Biro Umum Setda

Provinsi Banten


Pemerintahan Daerah

3,533,670,000



Aparatur

63,133,104,572


Daerah

91,225,428

Total 66,758,000,000

30 Biro Hukum Setda

Provinsi Banten

Peningkatan Kesadaran dan

Pengembangan Produk Hukum

dan HAM

5,900,000,000


Pemerintahan Daerah

500,000,000


Daerah

100,000,000

Total 6,500,000,000

31 Biro Humas dan

Protokol Setda Provinsi Banten

Pembinaan, Pemantapan

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

13,900,000,000


Pemerintahan Daerah

950,000,000


150,000,000

Total 15,000,000,000

32 Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Banten

Kerjasama Pembangunan Daerah 750,000,000


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

9,315,000,000

Penataan Administrasi

Kependudukan

1,600,000,000


1,135,000,000


Daerah

200,000,000

Total 13,000,000,000

33 Biro Organisasi Setda

Provinsi Banten

Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah

4,950,000,000


Pemerintahan Daerah

750,000,000

- 267 -




1,050,000,000


Daerah

150,000,000

Total 6,900,000,000

34 Biro Kesejahteraan

Rakyat Setda Provinsi

Banten

Pemberdayaan Kelembagaan


19,446,218,000


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

8,262,782,000


1,325,000,000


Daerah

966,000,000

Total 30,000,000,000

35 Biro Ekonomi dan

Administrasi

Pembangunan Setda

Provinsi Banten


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

16,090,000,000

Pengendalian Pembangunan

Daerah

3,680,000,000


Pemerintahan Daerah

1,690,000,000


Daerah

540,000,000

Total 22,000,000,000

36 Biro Perlengkapan dan

Aset Setda Provinsi

Banten

Pengelolaan Kekayaan dan Aset

Daerah

138,015,779,245


Pemerintahan Daerah

1,250,000,000



26,384,220,755


Daerah

250,000,000

Total 165,900,000,000

37 Set. DPRD Provinsi

Banten

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

80,114,438,700


Pemerintahan Daerah

3,526,214,700



Aparatur

21,167,345,600


Daerah

192,001,000

Total 105,000,000,000

38 Sat. Polisi Pamong Praja

Provinsi Banten

Pemeliharaan Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat

9,570,000,000


Pemerintahan Daerah

550,000,000



4,700,000,000


Daerah

180,000,000

Total 15,000,000,000

- 268 -


39 Kantor Penghubung

Provinsi Banten


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

3,860,638,400


Pemerintahan Daerah

691,221,240



Aparatur

3,311,552,360


Daerah

132,588,000

Total 7,996,000,000

40 Set. KPID Provinsi

Banten

Pengembangan Komunikasi,


1,175,000,000


Pemerintahan Daerah

235,000,000



Aparatur

2,529,000,000


Daerah

61,000,000

Total 4,000,000,000

41 RSUD Banten Pembinaan Upaya Kesehatan 104,611,193,000


Pemerintahan Daerah

969,371,350


Kesehatan Masyarakat

2,226,464,000



Aparatur

82,078,159,150


Daerah

114,812,500

Total 190,000,000,000

42 RSUD Malingping Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

609,400,000


Pemerintahan Daerah

215,826,000


Kesehatan Masyarakat 6,690,340,880



Aparatur

5,586,160,120


Daerah

188,273,000

Total 13,290,000,000

Grand Total 3,492,125,000,000

- 269 -

5.2 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten

Tahun 2015 terdiri dari indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target

capaian kinerja dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Lampiran II

dan Lampiran III, sebagai berikut :

a. Lampiran II merupakan matrik rencana program dan kegiatan

prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi

Banten;

b. Lampiran III merupakan matrik rencana program dan kegiatan

prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN. Matrik

lampiran III ini merupakan hasil dari pembahasan pada saat Pra

Musrenbangnas RKP 2015 dan disetujui untuk diakomodasi serta

dilanjutkan pembahasannya pada tahap selanjutnya.

- 270 -

BAB VI

PENUTUP

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan penjabaran dan

pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ini, akan

menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja

Gubernur beserta perangkat daerahnya pada tahun 2015 mendatang.

SKPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

RSUD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip

efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam

melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan

arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun

2015.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015

perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha

serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna

melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 dengan sebaik-baiknya;

2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman

dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi

maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten TA.

2015 terutama di setiap SKPD;

3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini

merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik

berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD

kabupaten/kota TA. 2015, dalam rangka mengupayakan keterpaduan,

sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas

kewilayahan;

4. Pada akhir TA. 2015, setiap SKPD di Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian

- 271 -

sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana

alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD

dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan

pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan

dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

6.2 PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus

terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan

perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD.

Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan

pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas Tahun 2015 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap

pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan

pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Pengorganisasian pelaksanaan

pembangunan mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 060.05/Kep.71-

Huk/2013 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Daerah

Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Gambar 6.1 berikut ini:

- 272 -

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi

GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

SEKRETARIS DAERAH

Asisten Daerah Tata Praja

Asisten Daerah Ekonomi,

Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat

Asisten Daerah

Administrasi Umum

Mengkoordinasikan : Mengkoordinasikan : Mengkoordinasikan :

1. Biro Pemerintahan

2. Biro Hukum

3. Biro Organisasi

4. Inspektorat Provinsi

5. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

6. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik

7. Badan Pendidikan dan

Pelatihan

8. Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

9. Satuan Polisi Pamong

Praja

10. Sekretariat DPRD

11. Kantor Penghubung

12. Sekretariat KPID

1. Biro Ekonomi dan

Administrasi

Pembangunan

2. Biro Kesejahteraan rakyat

3. Dinas Pertanian dan

Peternakan

4. Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

5. Dinas Kelautan dan

Perikanan

6. Dinas Sumber daya Air

dan Permukiman

7. Dinas Bina Marga dan

Tata Ruang

8. Dinas Pertambangan dan

Energi

9. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

10. Dinas Koperasi dan

UMKM

11. Dinas Pendidikan

12. Dinas Sosial

13. Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

14. Badan Lingkungan

Hidup Daerah

15. Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluh

16. Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

1. Biro Umum

2. Biro Perlengkapan dan

Aset

3. Biro Humas dan

Protokol

4. Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

5. Dinas Pemuda dan

Olahraga

6. Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

7. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

8. Dinas Kesehatan

9. Badan Kepegawaian

Daerah

10. Badan Perpustakaan

dan Arsip Daerah

11. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

12. Badan Pemberdayaan

Perempuan dan

masyarakat Desa

13. RSUD Malingping

14. RSUD Banten

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Keberhasilan pelaksanaan RKPD

Provinsi Banten Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,

ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari

penyelenggara negara serta masyarakat.

- 273 -

Dalam kaitan dengan hal ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan

dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-

program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten

Tahun 2015 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati

secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyat Banten

sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

tentang rencana kerja pemerintah daerah … · 1.3 hubungan antar dokumen ... sejalan dengan...

Documents