1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………. 1

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………….. 2

I.I Latar belakang Masalah……………………………………………………………………. 2

I.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………………………… 3

I.3 Tujuan Penelitian……………………………………………………………………………. 4

I.4 Metedologi Penelitian……………………………………………………………………. 4

BAB II ANALISIS TEORI…………………………………………………………………………. 5

BAB III PERMASALAHAN……………………………………………………………………… 10

KESIMPULAN………………………………………………………………………………………. 15

DAFTAR REFERENSI……………………………………………………………………………… 17

2

BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Teori Fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan bahwa

masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau

elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.

Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula

terhadap bagian yang lain, dengan kata lain masyarakat senantiasa berada dalam

keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara

keseimbangan. Mengutamakan keseimbangan, dengan kata lain teori ini

memandang bahwa semua peristiwa dan struktur adalah fungsional bagi suatu

masyarakat. Dimana jika sekelompok masyarakat ingin memajukan kelompoknya,

mereka akan melihat apa yang akan di kembangkan dan tetap mempertahankan

bahkan melestarikan tradisi-tradisi dan budaya yang sudah berkembang dan

menjadikannya sebagai alat modernisasi.

Teori keseimbangan dari dentler dan Ericson terdapat 3 dalil linier yang

berkesinambungan yaitu :

1. Kelompok pada awalnya mendukung merestui anggota yang menyimpang;

2. Fungsi dari Penyimpangan kejahatan untuk memberi keseimbangan bagi

kelompoknya bisa merupakan keseimbangan moril, materil, prestige ;

3. Kelompok pada awalnya akan menolak setiap usaha/tindakan untuk

menganulir/mengisolir untuk memberikan hukuman sanksi bagi pelaku

sampai titik batas tertentu sampai orang tersebut dianggap berbahaya bagi

kelangsungan kelompoknya.

3

Pada penulisan makalah ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai

kasus mantan Ketua umum atau disebut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Luthfi hasan ishaaq dan Ahmad Fathanah (AF) staf Lutfhi sebagai tersangka dalam

kasus dugaan suap impor daging.

I.2 Rumusan Masalah

Tindak pidana korupsi terjadi di Kementrian Pertanian dengan kasus suap

daging sapi. Kasus ini melibatkan tersangka utama yaitu Ahmad Fathanah yang

berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikarenakan ada serah terima uang

terkait proses impor daging. Informasi itu yakni adanya serah terima uang dari

Juard Effendi dan Arya Arby Effendi dari PT. Indoguna Utama ke orang dekat

anggota DPR Luthfi Hasan, Ahmad Fathanah. Suap terkait izin impor daging. Saat

ini daging sapi impor memang tengah dibatasi. Suap untuk memuluskan jatah

keran daging impor yang seolah-olah mampu meningkatkan kuota impor daging

sapi PT. Indoguna dengan imbalan tertentu.

Apabila dikaitkan dengan teori fungsionalisme yaitu memelihara

keseimbangan seperti diketahui yaitu Teori Fungsionalisme juga memandang

kejahatan sebagai sesuatu yang berhak mendapat tempat di masyarakat.

Kejahatan tak mungkin dapat dihilangkan dari masyarakat. Itu berarti kejahatan

mempunyai fungsi untuk mempertahankan stabilitas kehidupan. Kejahatan disini

bukan untuk dilakukan, tapi dipelajari agar dapat memberi gambaran positif

untuk memajukan masyarakat. System dalam masyarakat akan berjalan dengan

baik jika masyarakat mengenal kejahatan dan seluk beluknya. Tingginya

penyimpangan dapat dilihat sebagai tanda menurunnya kesadaran masyarakat

terhadap lingkungan sosial. Jika masyarakat dapat mengenal deviasi dengan baik,

4

maka permasalahan penyimpangan yang muncul akan dapat segera ditangani

dengan perbaikan masyarakat.

I.3 Tujuan Penelitian

Pada penulisan makalah ini membahas lebih lanjut mengenai sebab yang

analisa kasus suap impor daging mantan Ketua umum atau disebut Presiden

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi hasan ishaaq dan Ahmad Fathanah (AF) staf

Lutfhi berdasarkan pendekatan Teori Fungsionalisme, dengan dalil dari dentler

dan Ericson, Faktor sosiologis hukum atau politik apa saja yang menyebabkan

terdapatnya perbedaan urutan urutan dalil-dalil dari kasus ini.

I.4 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah dengan melakukan studi

literatur yaitu jurnal online, artikel-artikel terkait dari Koran, dari situs-situs

website mengenai objek penelitian dan studi kepustakaan lainnya.

5

BAB II ANALISIS TEORI

Dentler dan Erikson menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki set

tertentu sendiri moral batas-batas dan bahwa setiap masyarakat juga memiliki

gaya tertentu sendiri penyimpangan. Batas-batas moral yang memberikan setiap

kelompok identitas yang berbeda, yang memberikan anggotanya rasa memiliki,

dan identitas. Fungsi perilaku menyimpang menerangi mereka batas-batas moral.

Dalam keseharian hidup kita sering melupakan fitur-fitur dari komunita, yang

memberikan identitas tersendiri hal itu muncul dalam bayangan ketidakpastian,

Erickson pertama mendekati ide ini dalam sebuah artikel tentang Fungsi dari

Deviance di Grup (Dentler dan Erikson), untuk menerapkan tiga proposisi yang

berasal dari karya-karya Emile Durkheim.

Proposisi pertama menyatakan "kelompok cenderung untuk mendorong,

mendukung, dan mengizinkan perilaku menyimpang, Grup ketika mengatur

normatif mereka pola mengalokasikan posisi dalam kelompok yang harus diisi

oleh orang-orang yang menampilkan perilaku yang bertentangan dengan norma-

norma yang dapat diterima. Jadi, ketika berbagai perilaku sedang didirikan

perilaku tertentu didefinisikan sebagai menyimpang. Perilaku kemudian menjadi

diizinkan dalam kelompok dalam arti yang sama perilaku yang ditunjukkan oleh

para pemimpin diinduksi, berkelanjutan dan diijinkan. Kisaran perilaku

diperbolehkan oleh kelompok sangat penting untuk pembentukan kelompok.

proposisi ini menyiratkan adalah built-in pembagian kerja, orang-orang tertentu

akan mengisi tertentu peran dan melakukan fungsi-fungsi tertentu, semakin tinggi

6

posisi akan mencerminkan norma-norma, semakin rendah semakin besar

kemungkinan orang-orang ini akan menunjukkan norma-norma menyimpang.

Dentler dan Erikson juga berpendapat hubungan khusus anggota terhadap

kelompok dan norma-normanya. Sampai-sampai bahwa kelompok peringkat

anggotanya istimewa, mendistribusikan fungsi diferensial. Proposisi kedua

menyatakan bahwa "fungsi perilaku menyimpang di kelompok untuk membantu

menjaga keseimbangan group, penting untuk kelompok adalah membandingkan

dan mengkontraskan perilaku”. Agar bentuk perilaku tertentu yang harus dihargai

untuk kesesuaian dengan norma kelompok, norma-norma menyimpang harus

hadir untuk memberikan arti bagi hadiah sistem. Keduanya sangat sesuai dan

perilaku menyimpang yang diperlukan dalam menjaga rata-rata total berbagai

perilaku yang ditemukan dalam kelompok manapun. Itu penghapusan salah satu

akan mengakibatkan pergeseran ancaman berarti produksi yang berbeda pola

normatif. Oleh karena itu, penyimpangan merupakan bagian integral dari

mempertahankan batas-batas kelompok. Proposisi ketiga dan terakhir

menyatakan bahwa “Grup akan menolak setiap kecenderungan menuju

keterasingan dari anggota yang perilaku menyimpang.”

Dentler dan Erikson mengusulkan. Kecuali menyimpang menyajikan ancaman

nyata bagi solidaritas kelompok, menyimpang akan dipertahankan dan ditangani

dalam kelompok. "Norma-norma ini untuk penanganan penyimpangan menjadi

faktor kunci dalam membangun” yurisdiksi atas perilaku, "mempromosikan"

identitas kelompok dan kekhasan, analisa teori kasus Ketua Umum partai Pks

Luthfi hasan ishaaq dan Ahmad Fathanah berdasarkan pendekatan teori

Fungsionalisme, dengan dalil memelihara keseimbangan dari dentler dan Ericson,

Faktor apa saja yang menyebabkan terdapatnya perbedaan urutan urutan dalil

7

linier dari kasus ini terungkap fakta-fakta yang semakin menguatkan peran ketua

umum Pks dalam kasus ini, Dalam pendekatan teori Fungsionalisme menurut

Dentlar dan Ericson terdapat dalil yang belaku sebagai berikut yaitu :

Dalil I : Kelompok pada awalnya akan memberikan toleransi, menerima dan

memaklumi penyimpangan yang dilakukan oleh salah seorang anggota

kelompok;

Dalil II : Penyimpangan tersebut dianggap memberikan keuntungan bagi

kelompok baik berupa moril, material atau prestise.

Analisis bisa terbalik, kalau pengamat bilang moralitas kader akan turun

ternyata sebaliknya. Bukti nyata, lima Pilkada yang diikuti kader inti PKS

semuanya menang pasca kasus suap impor daging tersebut. Sedangkan pada staf

ketua umum Pks, tidak ditemukan adanya keteraturan dalil Fungsionalisme pada

Ahmad Fathanah kedudukan nya tidak memberikan keistimewaan perlakuan oleh

Partai maupun Fungsionaris lainnya.Dalam kasus Ahmad Fathanah justru terjadi

lompatan yang dimulai dari dalil 2: Penyimpangan tersebut dianggap memberikan

keuntungan bagi kelompok baik berupa moril, material atau prestise.

Sosok Fathanah seakan tak bisa dilepaskan dari PKS. Sebab, Fathanah dikenal

sebagai orang dekat mantan ketua umum atau Presiden PKS Luthfi hasan ishaaq

yang juga telah menjadi tersangka dalam kasus suap impor sapi karena partai PKS

tak gusar atas dikait-kaitkannya Fathanah dengan partai dakwah itu. PKS justru

menilai hal itu sebagai berkah. Sebab, membuat seluruh kader PKS bangkit untuk

memajukan partai dan konsolidasi terjadi percepatan di tubuh PKS, dari

konsolidasi itu kader-kader makin solid dan makin loyal terhadap partai.

8

Selain itu kedudukan Ahmad Fathanah sebagai staf yang sedang bermasalah

sesungguhnya dalam kadar tertentu dengan melalui upaya agenda setting oleh

internal partai Pks dapat dijadikan Komoditas yang menguntungkan bagi Partai

PKS dalam kampanye pemberantasan Korupsi, dengan menunjukkan bahwa

partai PKS sangat concern dan aktif dalam pemberantasan korupsi bahkan kepada

kader partainyapun tidak akan diberikan perlindungan atau ditutupi.

Dalil III : Kelompok awalnya akan menolak untuk mengisolasi, mengucilkan atau

menjatuhkan hukuman terhadap anggotanya yang menyimpang sampai

batas toleransi tertentu apabila penyimpangan tersebut dapat

membahayakan keutuhan dan eksistensi kelompok.

PKS menyatakan akan menyiapkan bantuan hukum sebagai wujud

perlindungan dan pengayoman kepada anggota Partai PKS Pengayoman hukum

lewat bantuan pengacara yang disiapkan oleh Partai PKS serta merta berubah

ketika mulai menyebutkan dengan menyeret nyeret nama Partai PKS dalam

lingkaran kasus Korupsi, batas -batas toleransi yang diberikan Partai PKS habis

ketika menjerumuskan nama baik dan kredibilitas Partai PKS dalam kasus Korupsi

yang memalukan. Hal ini dipengaruhi oleh Kedudukan ketua umum Pks sebagai

Ketua Umum Partai akan membuat sungkan anggota dan dewan Partai yang telah

secara langsung melalui mekanisme pemilihan Ketua Umum menempatkan Luthfi

hasan ishaaq sebagai ketua umum Partai , sebagai penghormatan kepada Ketua

Umumnya, Partai dan Fungsionaris masih mau memberi kesempatan kepada

ketua umum Pks untuk mengumumkan sendiri pengunduran dirinya atau non-

9

aktif sebagai Ketua Umum PKS sebagai sikap yang ditunggu publik terkait

kredibilitas Partai.

Ketika dugaan Korupsi yang dilakukan oleh ketua umum Pks makin menguat

dan mengguncang serta sudah pada taraf yang dapat merusak kredibiltas Partai

PKS kekhawatiran yang melanda disebagian fungsionaris maupun pendukung

Partai PKS adalah kemungkinan merosotnya elektabilitas partai melalui hasil

survey atau jajak pendapat yang bisa saja dilakukan sewaktu waktu. Inisiatif

menonaktifkan ketua umum Pks akan menjadi pilihan paling rasional yang dapat

dilakukan oleh fungsionaris Partai PKS demi menghindari kecaman dan penurunan

kepercayaan Publik.

Keragu raguan Partai PKS untuk menon-aktifkan ketua umum Pks, sementara

pemberitaan media tentang beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan

semakin mengarah pada keterlibatan yang bersangkutan hal ini akan membuat

persepsi publik semakin tidak baik, penilaian bahwa bukan sekedar kasus ketua

umum Pks sebagai pribadi semata, namun kini berkembang dan dianggap bahwa

ini adalah kasusnya Partai PKS sebagai partai politik.

10

BAB III PERMASALAHAN

Dalam perkara korupsi, Ahmad Fathanah dinyatakan terbukti menerima

uang Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama Indoguna, untuk mengupayakan

penambahan kuota impor daging sapi perusahaan tersebut. Korupsi ini dilakukan

bersama-sama dengan bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan

Ishaaq dalam pengurusan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama dan

melakukan tindak pidana pencucian uang.

Adapun dalam perkara pencucian uang, Fathanah dinilai terbukti

membelanjakan hartanya sebanyak Rp 38,709 miliar dalam kurun waktu tahun

2001- tahun 2013. Uang itu dibelikan rumah, mobil, perhiasan, dan sejumlah

barang lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, seperti Sefti

Sanustika, istrinya, dan Vitalia Shesya.

Ahmad Fathanah Selain diduga terlibat dalam kasus dugaan suap impor

daging sapi, belakangan terungkap soal kedekatannya dengan sejumlah wanita

cantik dan Fathanah diketahui memberikan sejumlah barang berharga seperti

mobil kepada wanita-wanita cantik dan diduga hal itu sebagai bentuk pencucian

uang yang dilakukan Fathanah.

Sosok Fathanah seakan tak bisa dilepaskan dari PKS. Sebab, Fathanah dikenal

sebagai orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi hasan ishaaq yang juga telah

menjadi tersangka dalam kasus suap impor sapi. Kedekatan Ahmad fathanah

dengan mantan orang nomor 1 di PKS, Luthfi Hasan Ishaq dimulai ketika keduanya

menjadi santri di pondok pesantren Gontor dan kuliah di Riyadh, Saudi Arabia.

11

Sebelumnya Ahmad Fathanah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menerima suap impor daging sapi.

Fakta lain dikemudian hari yang cukup menghebohkan adalah ternyata

dibalik sepak terjang Ahmad Fathanah terdapat sejumlah wanita cantik yang

dekat dengannya. Mereka diduga menerima berbagai macam hadiah dari Ahmad

Fathanah. Nama-nama wanita disekitar Ahmad Fathanah yang gencar diberitakan

dimedia yaitu model majalah dewasa Vitalia Sesha, Maharani Suciyono, serta Ayu

Azhari yang merupakan salah satu artis senior.

Diketahui, Lutfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat

2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor - jo Pasal 55 aytat 1 ke-1

KUHP. Dia disangkakan menerima suap Rp 1 miliar terkait pengurusan daging sapi

impor PT Indoguna Utama (PT IU).

Pasal yang dikenakan.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau

janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau

janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

12

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau

janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah,

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya;

Fakta yang ada :

1. Luthfi Hasan Ishaq adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

2. Luthfi Hasan Ishaq adalah anggota Komisi III

3. Penetapan kuota impor daging ada pada lintas Kementrian ( Perdagangan,

Pertanian, Perindustrian ) bersama kelompok asosiasi.

4. Ahmad Fathonah adalah orang dekat Lutfi Hasan Ishaq.

5. Disangka penyuap adalah PT. Indoguna Utama.

13

Analisa sederhana :

Untuk kasus penyuapan harus ada :

Si penyuap : ada PT. Indoguna Utama

Bukti suap : Bukti tangkap satu milyar yang dibawa Akhmad Fathonah.

Tujuan menyuap untuk apa : Mendapat tambahan kuota Impor daging.

Yang disuap : Pejabat yang berkewenangan mengeluarkan kuota impor.

Luthfi Hasan Ishaq, baik sebagai Presiden Partai maupun sebagai anggota

komisi III tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan yang seharusnya tidak

dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan yang berkaitan

dengan kuota impor daging sapi.

KPK menambahkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam

tindak kejahatan.

Penetapan kuota impor daging, memang sangat jauh berbeda dengan

mar’ab anggaran Proyek Hambalang. Akan tetapi memiliki kesamaan bahwa dua

tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama , mesti ada pelaku utama dan

ada yang ikut serta membantu. Tiap-tiap peran masing-masing harus jelas

sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Apa bila KPK mempunyai dua alat bukti :

1. Uang satu milyar yang kena tangkap tangan.

2. Ada hubungan antara Akhmad Fathonah dengan Luthfi Hasan Ishak.

3. Bahkan apabila KPK mempunyai bukti adanya transfer dari Akhmad

Fathonah, maupun PT Indoguna utama sekalipun, ke rekening Luthfi Hasan

Ishaq belum cukup membuktikan adanya keterlibatan Luthfi Hasan Ishaq

dalam kuoto impor daging sapi.

14

Karena KPK harus membuktikan dulu bahwa pejabat yang berwenang

mengeluarkan kuota impor yang menyimpang dari UU karena pengaruh Luthfi

Hasan Ishaq.

Atau ada tersangka utama penerima suap, yaitu pejabat yang mengeluarkan

kuota impor daging sapi yang melakukan penyimpangan. (selama ini belum ada

yang dijadikan tersangka) dan Luthfi Hasan Ishaq ikut menentukan, dimintai

pertimbangan, memberi saran baik lewat surat maupun telepon. Dalam hal ini

KPK harus menentukan dulu siapa pejabat yang berwenang menetapkan kuota

yang dipengaruhi oleh Luthfi Hasan Ishaq.

Diduga Akhmad Fathonah mengaku kepada PT. Indoguna Utama bahwa dia

sebagai orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq dapat mencarikan jalan untuk

penambahan kuota, sedang kenyataannya Luthfi Hasan Ishaq tidak mempunyai

kewenangan sedikitpun. Maka uang yang diserahkan PT. Indoguna utama kepada

Ahmad Fathonah bukan suap, tapi penipuan. Termasuk delik aduan dan lepas dari

Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang

Pemberantasan Tipikor.

15

BAB IV KESIMPULAN

Penting untuk memahami bahwa kejahatan akan selalu ada, selain sebagai

penyeimbang, juga penggerak menuju perbaikan. Berdasarkan pemahaman

itulah, tindakan menyimpang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Intensitas yang tinggi dari tindakan menyimpang menandakan ada kesalahan

dalam kehidupan sehari-hari. Realitas ini harus segera ditanggapi untuk menuju

kehidupan yang lebih baik, dan mencegah kerusakan menjadi semakin parah.

Jika dilihat dari sudut pandang fungsional, kejahatan mempunyai peran

penting dan eksistensinya tersebut membuktikan bahwa kejahatan berhak untuk

mendapat tempat di masyarakat sehingga ia layak dipertahankan. Kejahatan

ataupun penjahat dikatakan sebagai salah satu bagian dari sistem sosial dan

berguna untuk menyeimbangkan kondisi sosial masyarakat. Salah satu pelopor

fungsionalisme, Emile Durkheim mengatakan bahwa fungsi kejahatan adalah

mengarahkan pandangan masyarakat terhadap sasaran kejahatan moral,

memperkuat kohesi (kesatuan) masyarakat, hukuman yang dijatuhkan kepada

penjahat merupakan publikasi tentang pentingnya peraturan-peraturan bagi

masyarakat, kejahatan dapat mendorong perubahan sosial sehingga masyarakat

tidak beku. Jadi penjahat atau devian dianggap sebagai pihak yang mempunyai

peran social dan tidak boleh dipandang sebagai makhluk asosial atau parasit.

Penyimpangan tidak lagi dianggap sebagai patologi yang harus disembuhkan,

melainkan justru dipelajari apa sumbangannya terhadap masyarakat. Deviasi

mampu menjaga stabilitas masyarakat jika dipelajari dengan baik. Menurut Kai T

16

Erikson, devian diperlukan dalam masyarakat untuk memungkinkan kita

mengenal batas-batas normatif masyarakat.

17

DAFTAR REFERENSI

I.Publikasi Elektronik

-http://politik.kompasiana.com/2013/02/01/dosa-pks-telah-terjadi-pks-apa-

maumu-duet-luthfi-hasan-anis-mata-membawa-pks-di-jurang-kehancuran–

530425.html

-http://www.merdeka.com/

-http://krisnaptik.wordpress.com/tag/emile-durkheim/

-http://commoncentsblog.blogspot.com/2013/02/kai-t-erikson-social-

construction.html

-http://ndo73.blogspot.com/2011/01/penyimpangan-sosial-dalam-

pandangan.html