PowerPoint Presentation

Kebijakan Tata Guna Tanah di D.I Yogyakarta

Rudi Asdi Yanto ( 11/319122/TK/38253)Muhammad Syahrullah (11/319105/TK/38237)Arie Januar Budianto (11/319123/TK/38254)Rd Achmad Faizal P S (11/319127/TK/38258)Hamari S (11/319247/TK/38377)

studi kasus : Sultan Ground dan Pakualaman Ground

Latar BelakangDi DIY pada awalnya tidak pernah ada tanah negara. Semua tanah negara di DIY adalah tanah Sultanat, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah

Sultan GroundPaku Alam GroundMasyarakat YogyakartaKekancing / Sertifikat hak pakai oleh keraton

Latar BelakangPemerintah RI (19/8 1945) dengan Piagam Kedudukan Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem.

UUK DIYpihak Kesultanan maupun Kadipaten memiliki sebuah kewenangan yang jelas untuk mengatur permasalahan penggunaan tanah milik Kesultanan (Sultan Ground) maupun milik Kadipaten (Pakualaman Ground).

Crown Domain dan Sultanaad Ground

Crown DomainSultanad Ground

bisa diberikan dan dibebani haktidak bisa diwariskan

UUK DIY nomor 13 tahun 2012Bab XI mengenai tata ruang pasal 34 (1) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf eterbatas pada pengelolaan dan pemanfaatantanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.(2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menetapkankerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanandan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.(3) Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanandan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasionaldan tata ruang DIY.

Pasal 35Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatantanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta tata ruangtanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Perdais,yang penyusunannya berpedoman pada peraturanperundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Tuang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:a. kebijakan pengembangan struktur ruang; danb. kebijakan pengembangan pola ruang.

(3) Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam Tata Ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

(4) Kewenangan Tata Ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan melalui penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang.

(5) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Tata Ruang nasional dan Tata Ruang DIY.

Pasal 55 dan 56Pasal 55Dalam menyusun kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) dilakukan melalui:a. perencanaan Tata Ruang;b. pemanfaatan ruang; danc. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 56Pengelolaan dan pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.

Pasal 57

(1) Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan.(2) Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a. mengembalikan;b. memperbaiki;c. menguatkan; dand. mengembangkan.

(3) Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:a. sumbu imajiner;b. sumbu filosofi; danc. satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

KesimpulanSemanjak diterbitkannya UUK DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) No. 13 tahun 2013 dan Perdais No. 1 tahun 2013, memberikan pedoman dan kepastian hukum mengenai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah pada Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

DIYKerajaan YogyakartaCakupan wilayah

Terima Kasih