tingkat kepercayaan masyarakat indonesia turun

5/25/2018 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia Turun

1/6

Kukuh Pristia Pradika F 1110713029 KLS B K3 Wawasan Kebangsaan (31/03/14)

Kesehatan Masyarakat

1

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia Turun

KAMIS, 11 JULI 2013 | 06:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta--Dadang Trisasongko, Sekertaris Jenderal Transperancy InternationalIndonesia mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah

memberantas korupsi semakin turun. "65 persen responden menilai pemberantasan korupsi

dinilai belum efektif," katanya saat dihubungi Tempo Rabu 10 Juli 2013.

Ia mengatakan situasi ini berbeda dengan yang terjadi di negara Kamboja, berdasarkan hasil

temuan survey, hanya 15 persen responden menilai pemberantasan korupsi di negara tersebut

tidak efektif. Dadang mengatakan tingkat harapan masyarakat Kamboja pada pemerintah

dalam hal pemberantasan korupsi mengalami kenaikan.

Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat salah satunya didasarkan atas ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya berwenang menerima pelaporan

tindakan korupsi. Situasi tidak percaya tersebut membuat masyarakat menilai percuma

tindakan pelaporan yang mereka lakukan, 30 persen responden Indonesia menilai tindakan

pelaporan mereka tidak akan merubah apapun.

Masyarakat juga cenderung takut melapor dengan alasan resiko, 43 persen menjawab takut

pada konsekuensi yang harus mereka hadapi jika melakukan pelaporan. Sedangkan 27 persen

responden mengaku tidak tahu harus melapor kemana atas tindakan korupsi yang

diketahuinya.

Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di

Indonesia dinilai menjadi bentuk kejenuhan masyarakat yang mengakibatkan situasi

pemberantasan korupsi semakin menurun. Tindakan pelemahan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dan keterlibatan anggota parlemen dalam beberapa kasus korupsi yang akhir-

akhir ini terjadi menjadi beberapa contoh yang menggambarkan dasar kejenuhan masyarakat.


2/6



2

1.Kerangka PikirDadang Trisasongko, Sekertaris Jenderal Transperancy International Indonesia

mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memberantas

korupsi semakin turun. Berdasarkan responden, 65 persen menilai pemberantasan korupsi

di Indonesia belum efektif. Berbeda dengan Kamboja yang hanya 15 persen menilai

pemberantasan korupsi di negaranya belum efektif. Penurunan tingkat kepercayaan

masyarakat disebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang

seharusnya berwenang menerima pelaporan tindakan korupsi. 30 persen responden

Indonesia menilai tindakan pelaporan mereka tidak akan merubah apapun. 43 persen

menjawab takut pada konsekuensi yang harus mereka hadapi jika melakukan pelaporan.

Sedangkan 27 persen responden mengaku tidak tahu harus melapor kemana atas tindakan

korupsi yang diketahuinya. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-

lembaga penegak hukum di Indonesia dinilai menjadi bentuk kejenuhan masyarakat yang

mengakibatkan situasi pemberantasan korupsi semakin menurun.

2.Perumusan Masalah Mengapa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memberantas

korupsi semakin turun?

Apakah terdapat hubungan antara pemberantasan korupsi dengan pembangunannasional?

3.Landasan TeoriTopik : Membangun Kepercayaan Rakyat terhadap Pembangunan Nasional

Kepercayaan rakyat terhadap KPK dalam Pemberantasan Korupsi demi Terciptanya

Pembangunan Nasional.

Das dan Teng (1998) memberikan definisi atau pengertian kepercayaan (trust)sebagaiderajat di mana seseorang yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik

dan keandalan orang lain yang dipercayanya di dalam situasi yang berubah ubah dan

beresiko.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yangberkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan


3/6



3

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil danmakmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,

berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang

aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,

bersahabat, tertib, dan damai.

Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegangteguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Asas Adil dan Merata: bahwa pembangunan nasional diselenggarakan sebagai usaha

bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air di

mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati

hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya

yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara.

Korupsi (bahasa Latin: Corruptio dari kata kerja Corrumpare = Busuk, rusak,menggoyahkan, memutar balik, menyogok).

Menurut Transparancy International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baikpolitikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi diIndonesia yang dibentuk padatahun2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantaskorupsi diIndonesia.

Komisi ini didirikan berdasarkan kepadaUndang-Undang Republik IndonesiaNomor

30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/2003http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Korupsihttp://id.wikipedia.org/wiki/2003http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


4/6



4

Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi;

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi;

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidanakorupsi;

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidanakorupsi;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidanakorupsi;

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepadainstansi yang terkait;

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.4.Analisis

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga

untuk mencapai hal tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan, melainkan

dibutuhkan komitmen pemimpin bangsa atau penguasa, dukungan dana atau anggaran

pembangunan yang memadai, aparat penegak hukum yang handal, dan berani serta

dukungan dari rakyat itu sendiri.

Salah satu faktor, yang menghambat pembangunan nasional salah satunya adalah

praktik korupsi. Praktik korupsi semakin meningkat seiring meningkatnya anggaran

pembangunan setiap tahunnya. Untuk mengatasi penyakit korupsi maka dibentuklah suatu

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sesuai Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002.


5/6



5

Menurut pendapat penulis dan stigma yang berada pada saat ini masyarakat berharap

agar korupsi diberantas sampai keakar-akarnya atau paling tidak ditekan baik kualitasnya

maupun kuantitasnya, sehingga tidak menghambat laju pembangunan, karena sampai

sekarang ini harapan tersebut masih belum dilakukan secara optimal atau belum sesuai

dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat atau masyarakat.

Tetapi harapan masyarakat saat ini mulai sirna di karenakan banyaknya masyarakat

yang mulai jenuh terhadap kinerja KPK, Berdasarkan responden, 65 persen menilai

pemberantasan korupsi di Indonesia belum efektif. Di antaranya 30 persen responden

Indonesia menilai tindakan pelaporan mereka tidak akan merubah apapun. 43 persen

menjawab takut pada konsekuensi yang harus mereka hadapi jika melakukan pelaporan.

Sedangkan 27 persen responden mengaku tidak tahu harus melapor kemana atas tindakan

korupsi yang diketahuinya.

5.SolusiMenurut saya terkait kasus di atas seharusnya:

Pemerintah:

Harus mensosialisasikan lembaga apa saja yang harus masyarakat datangi untukmelaporkan adanya praktik korupsi di sekitarnya. Misalnya KPK, Kepolisian, LSM.

Perlu adanya sinergi antar lembaga dalam penanganan kasus korupsi sesuai tugasKPK, dan perlu disadari bahwa praktik korupsi adalah masalah bersama. Sehingga

penyelesaiannya pun harus bersama-sama.

Benar-benar harus menjamin keselamatan si pelapor terkait adanya praktik korupsi,seperti adanya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Sosialisasikan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi pembangunan nasional,sehingga dengan adanya sosialisasi ini masyarakat diharapkan tidak apatis untuk

melaporkan segala tindak korupsi yang ada di sekitarnya.

Selain itu, lembaga-lembaga menunjukkan kinerja yang professional sehinggamasyarakat percaya pada lembaga-lembaga tersebut.

Masyarakat:

Masyarakat yang mengetahui bahwa di sekitarnya terdapat praktik korupsi diharapkantidak apatis, karena praktik korupsi merupakan masalah bersama dan harus adanya

kerja sama baik dari pemerintah maupun masyarakat sehingga pembangunan nasional

dapat berjalan dengan lancar.


6/6



6

Masyarakat juga tidak perlu takut akan keselamatannya jika melaporkan praktikkorupsi karena ada lembaga-lembaga pemerintah yang menjamin keselamatannya

seperti LPSK.

Masyarakat juga harus aktif mencari tahu langkah apa yang harus dilakukan ketikamengetahui bahwa di sekitarnya ada praktik korupsi.

Pendidikan:

Tanamkan perilaku yang dapat menghilangkan budaya korupsi sejak dini, seperti tidakmencontek, disiplin waktu, taat aturan, menitip absen kehadiran, dan selalu bersikap

jujur.

tingkat kepercayaan masyarakat indonesia turun

Documents