tinjauan ekonomi islam terhadap program … · menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir...
TRANSCRIPT
TINJAUAN EKONOMI ISLAM
TERHADAP PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)
(Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan)
Disusun oleh :
ARIE MARDHIKA 203046101780
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H / 2010 M
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.................................................. 4
D. Metodologi Penelitian .................................................................... 5
E. Sistematika Penulisan .................................................................... 11
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN DALAM
EKONOMI ISLAM ISLAM
A. Pengertian Pembiayaan Ekonomi Islam........................................ 13
B. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Ekonomi Islam ................................ 15
C. Tujuan Pembiayaan Ekonomi Islam............................................. 19
D. Pembiayaan dalam Ekonomi Islam; Ar-Rahn ............................. 19
BAB III DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA
EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN.
A. Gambaran umum wilayah Lampung Selatan ............................... 26
B. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ..... 29
1. Pengertian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan ................................................................... 29
ii
2. Sasaran dan Tujuan Dana Penguatan Modal Lembaga
Usaha Ekonomi Pedesaan ....................................................... 31
3. Tujuan Pembiayaan.................................................................. 34
4. Organisasi Pelaksanaan ........................................................... 36
C. Prosedur Pelaksana dan Pendamping Dana Penguatan Modal
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ............................................. 40
1. Prosedur Pelaksanaan DPM-LUEP ...................................... 40
2. Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ................. 47
BAB IV ANALISIS DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA
USAHA EKONOMI PEDESAAN DI LAMPUNG SELATAN
A. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Dana Penguatan
Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) .................... 49
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek Dana Penguatan
Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) .................... 55
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................... 61
B. Saran ............................................................................................... 63
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 64
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama dari semua masyarakat
manusia. Namun terdapat perbedaan mengenai apa yang membentuk kebahagian
hidup manusia tersebut dapat terealisasikan. Di dunia meskipun materi bukanlah
satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, akan tetapi materi tersebut dapat terwujud
apabila tujuan-tujuan materi dapat terealisasikan. Adapun tujuan-tujuan materi
tersebut antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan hidup,
dan tersedianya peluang bagi setiap manusia untuk hidup terhormat serta
distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.1
Masalah kemiskinan memang merupakan suatu masalah panjang yang
terus menerus dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat dari dahulu sampai
sekarang. Keberadaannya disebabkan oleh faktor yang sangat kompleks. Salah
satunya adalah kurangnya peluang atau kesempatan masyarakat yang sebagian
umat Islam untuk berusaha. Hal ini disebabkan baik oleh monopoli, maupun
sulitnya para pengusaha untuk mendapatkan modal.
Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan
perekonomiannya bersifat agraris, sehingga mayoritas penduduk Indonesia
bekerja sebagai petani. Karena dalam perkembangannya usaha gabah banyak
1 Umer Chapra, Islam dan Tantangan, Gema Insan, Jakarta, 2000, hlm. 1
2
mengalami kendala terutama di sektor permodalan. Sementara untuk
mendapatkan pinjaman modal dari lembaga resmi (Perbankan) mengalami
kesulitan dan dihadapkan dengan bunga yang cukup tinggi.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat terpaksa meminjam modal kepada
rentenir atau lintah darat dengan syarat adanya jaminan/agunan yang lebih besar
dari pada pinjaman. Kondisi ini sungguh sangat tidak menguntungkan bagi
pengusaha gabah, karena mereka akan semakin terpuruk dengan beban lilitan
hutang dan bunga jaminan yang sangat besar.
Di dalam Islam, masalah jaminan pemberian modal dinamakan dengan
Ar-rahn, yang berarti tsubud dan dawam (tetap dan lestari). Akad Rahn menurut
syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan
untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta
benda menurut syara' sebagai jaminan hutang hinga orang yang bersangkutan
boleh mengambil hutang semuanya/sebagianya. Ar-rahn juga termasuk transaksi
yang mengunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.
Para pengikut mazhab syafi'i mendefinisikan bahwa rahn adalah
menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya,
penekanan pada “nilai” menunjukan pada tidak bolehnya rahn manfaat (sesuatu
yang memberikan manfaat), Karna manfaat itu bisa hilang tanpa jaminan.
Adapun berkenaaan dengan modal usaha dibidang pertanian, para
pengusaha gabah dalam mendapatkan modal banyak mengalami kesulitan, dan
hal tersebut menjadi kendala serius yang sering dihadapi oleh para pengusaha
3
gabah. Mereka merasa kurang mendapat kesempatan dan ketersediannya modal
sebagai biaya untuk membeli kembali gabah yang selalu mengalami fluktuasi.
Adapun di Lampung terdapat sebuah wadah yang dapat mengatasi
masalah yang dihadapi oleh para pengusaha gabah tersebut, melalui Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan. Dengan adanya program
pemerintah Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, para
pengusaha tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha
dengan adanya jaminan/agunan didalamnya dan hal ini jika dilihat dari rumusan
pinjaman modal dalam Islam maka ia sama dengan konsep Ar-rahn, di mana
untuk memperoleh modal usaha pengusaha gabah harus menyerahkan barang
sebagai agunan kepada Dana Penguantan Modal (pemerintah), yang mana agunan
tersebut harus lebih besar dari modal usaha yang mereka pinjam dan memenuhi
segala administrasi yang dibutuhkan, dan pengembelian hanya sejumlah modal
tersebut tanpa ada bunga di dalamnya.
Namun dalam prakteknya, setiap pengusaha gabah yang membutuhkan
dana pinjaman sekitar antara bulan maret-april, sementara modal usaha dapat
diperoleh sekitar bulan juni, sedangkan kontrak kerja pinjaman modal usaha
berlangsung selama 1 (satu) tahun dan pengusaha gabah harus mengembalikan
pinjamannya pada tanggal 15 desember setelah 50 hari dari jatuh tempo
pengusaha belum dapat mengembalikan pinjamannya itu, maka agunan yang
mereka serahkan akan dilelang oleh pihak dana penguatan modal (pemerintah).
4
Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka
timbulah masalah apakah proses yang dilakukan dana penguatan modal tersebut
sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak, oleh karena itu melalui tulisan ini,
penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam yang diterapkan oleh Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan tersebut dengan judul,
“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Program Dana Penguatan Modal Lembaga
Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) (Studi pada Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Lampung Selatan)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah
dirumuskan pokok masalahnya yakni;
1. Bagaimana Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha
Ekonomi Pedasaan terhadap para pengusaha gabah di Lampung Selatan?
2. Apakah Program Dana Penguatan Modal Ekonomi Pedesaan sudah sesuai
dengan Ekonomi Islam?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian.
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengetahui bagaimana Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal
Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan.
5
b. Untuk mengetahui Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi
Pedesaan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam?
2. Kegunaan Penilitian.
a. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan
keilmuan umat Islam tentang teori dan praktek pemberian modal yang
baik dan sesuai dengan ekonomi Islam.
b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan
tentang perkembangan pemikiran Ekonomi Islam.
D. Metode Penelitian
Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha
menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas
pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana
secara obyektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Untuk itu perlu
diperhatikan beberapa hal yaitu:
1. Jenis dan Sifat Penelitian.
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari
secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi
lingkungan sesuatu kelompok sosial, individu, lembaga, badan atau
masyarakat.2
2 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm.
46
6
Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian
“deskriptif normatif” yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek,
gejala/kelompok tertentu. Dalam hal ini ingin menggambarkan apa adanya
mengenai Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Program Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Agunan
apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.
2. Jenis dan Sumber Data.
Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data
sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan ( Kalianda ).Data
Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari refrensi dan bacaan lain yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas.3
3. Populasi dan Sampel.
a. Populasi.
Populasi adalah “Semua individu untuk siapa kenyataan yang
diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.”4 Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas tanaman pangan dan
hortikurtura, penerima dana penguatan modal dan pendamping lembaga
3 Ibid., hlm. 125 4 Sutrisno Hadi, Metodolagi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta,
1986, hlm. 70
7
usaha ekonomi pedesaaan kabupaten Lampung Selatan, yang berjumlah
135 jiwa serta para pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini.
b. Sampel.
Yang dimaksud dengan sampel adalah “sebagian populasi atau
seluruh populasi yang di selidiki.”5 Penulis dalam menetapkan sampelnya
menggunakan sampel non random sampling, artinya tidak semua individu
yang penulis jadikan sample.6 Namun penulis akan mengambil orang-
orang tertentu saja yang dijadikan sampel yang berjumlah 9 orang, yakni
pihak pegawai yang berjumlah 1 orang, yaitu Bapak Puadi, SP. Para pihak
penerima dana penguatan modal yang berjumlah 6 orang, yaitu Bapak
Sugio, Bapak Hasbuna, Bapak Suyatno, Bapak M. Irwanto, Bapak
Rohiyin, Bapak Ridwan. Pendamping lembaganya adalah 2 orang, yakni
Bapak Akmal dan Ruri Ardilawati. Dengan sample di atas maka penulis
dapat mengetahui secara jelas tentang program dan pelaksanaan
pemberian dana penguatan modal usaha ekonomi pedesaan di Kabupaten
Lampung Selatan. Dengan demikian sampel ini dapat membantu penulis
mendapatkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana
penguatan modal usaha.
5 Hodari Nawawi, Metode Logi penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 31
6 Sutrisno Hadi, op. cit., hlm. 144
8
4. Teknik Pengumpul Data.
Adapun teknik Pengumpulan Data yang dilakukan sebagai berikut :
a. Data Primer dengan menggunakan metode interview.
Metode interview, yakni “suatu proses tanya jawab lisan pada dua orang
atau lebih berhadapan dengan fisik yang satu dapat melihat muka yang
lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri”. Metode interview
digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Program DPM-
LUEP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hal ini dilakukan
dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait
dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini
dengan bentuk interview bebas terpimpin. Artinya, penginterview di
dalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut
irama dan kebijaksanaan interview, namun masih dipimpin oleh garis
besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama oleh
interviewer.
b. Data Sekunder dengan menggunakan.
1) Dokumentasi yaitu “cara yang digunakan untuk mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip. Buku,
surat kabar, majalah, Agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan
menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokementasi
maupun keterangan yang berhubungan dengan DPM-LUEP
9
2) Observasi, yakni “pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena
yang diselidiki”. Jadi obsevasi merupakan alat pengumpul data yang
dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan
cara yang sistematis terhadap hal yang ditelitinya. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode non partisipan, yaitu penulis tidak
melibatkan diri dalam objek penelitian.
5. Metode Pengolahan Data.
Pengolahan data dilakukan dengan cara;
a. Pemeriksaan data (editing) di mana data yang terkumpul di koreksi apakah
sudah cukup lengkap, sudah relevan dengan masalah.
b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan atau tanda yang
menyatakan jenis sumber data.
c. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara
teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
d. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.7
6. Metode Analisa Data.
a. Teknik Berpikir.
Dari semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis dengan
menggunakan pola berfikir:
7 Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 100
10
1) Induktif.
Yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada
yang umum, atau mengemukakan ciri-ciri yang ada pada masalah
hingga dapat dikelompokan ke dalam nash. Metode induktif ini juga
digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yang
berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan
pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian penulis mengadakan
perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di
lapangan guna mengambil kesimpulan.
2) Deduktif.
Yaitu menguraikan masalah-masalah yang umum hingga yang
khusus, atau menguraikan nash yang bersifat umum dan
menafsirkannya hingga masalah yang dijumpai.8 Metode ini
digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai proses
pemberian dana penguatan modal pada lembaga usaha ekonomi
pedesaan Kabupaten Lampung Selatan, melalui penelaahan berbagai
literatur. Dari gambaran umum tersebut, kemudaian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Metode Analisa Data.
Berdasarkan teori-teori di atas, maka sesungguhnya penelitian yang
dilakukan oleh penulis ini pada dasarnya menggunakan metode analisa
deskriftif-kualitatif, yaitu suatu metode yang prosedur penilaiannya dapat
8 Ibid., hlm. 36
11
menggambarkan data-data yang berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan
dari orang atau prilaku yang diamati.
E. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah memahami dari isi
skripsi, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab yang
didalamnya terdiri dari beberapa sub bab, Adapun sistematika sebagai berikut:
BAB I: Bagian pendahuluan sebagai abtraksi isi skripsi, memuat latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II: Mengenai landasan teori Pembiayaan dalam Ekonomi Islam yang
berisikan bahasan umum tentang pengertian pembiayaan ekonomi
islam, prinsip-prinsip pembiayaan ekonomi islam, tujuan pembiayaan
ekonomi islam dan akad ar-rahn dalam pembiayaan ekonomi islam.
BAB III: Pada bab ketiga ini akan dijelaskan gambaran umum kabupaten
Lampung Selatan, tentang dana penguatan modal lembaga usaha
ekonomi pedesaan lampung selatan. Pengertian Dana Penguatan
Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Sasaran Dana Penguatan
Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Organisasi Pelaksanaan,
Tujuan Pembiayaan, Prosedur Pelaksanaan, Pendamping Lembaga
Usaha Ekonomi Pedesaan.
12
BAB IV: Bab ini merupakan inti dan fokus dari skripsi yaitu dengan
menganalisa data-data yang telah dikumpulkan pada pembahasan
sebelumnya.
BAB V : Bab kelima merupakan penutup dari tahap akhir penulisan skripsi,
yang berisi kesimpulan dan saran-saran seputar persoalan yang
diangkat dengan uraian kupas tuntas.
13
BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN EKONOMI ISLAM
A. Pengertian Pembiayaan Ekonomi Islam.
Pada awal Islam, dunia bisnis Islam yang paling populer dan langsung
dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. adalah perdagangan dengan sistem
mudârabah-nya.1 Namun setelah wafatnya beliau, dunia semakin berubah dan
berkembang, termasuk dengan masalah ekonomi, sehingga memunculkan konsep-
konsep baru yang kemudian banyak tersebar hampir di seluruh negara di dunia
ini. Achyar Eldine menjelaskan, setidaknya dalam praktik ada lima sistem
ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni kapitalisme, sosialisme, fasisme,
komunisme, dan yang terahir adalah ekonomi Islam.2
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa "Ekonomi Islam" bukanlah
wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah. Ia merupakan suatu realitas yang
terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di tengah-tengah beragamnya sistem
sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis pada materialisme sekunder.
Ekonomi Islam juga merupakan realitas ilmiah yang senantiasa menampakkan jati
dirinya di antara konstelasi ilmu-ilmu sosial yang berbasis pada sekulerisme
bahkan atheisme.
1 Agustianto, “Bisnis Rasulullah saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007 2 Achyar Eldine, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April
2007
14
Di dalam kedua arus tersebut di atas, ekonomi Islam mewakili sebuah
kekuatan baru yang sedang membentuk dirinya untuk menjadi sebuah sistem dan
diskursus yang matang serta mandiri dalam penalaran ilmiah. Kehadirannya
bukan saja menjadi sebuah jawaban dari ketidakadilan sistem sosio-ekonomi
kontemporer, melainkan juga sebagai kristalisasi usaha intelektual yang telah
berlangsung sangat panjang dalam kurun sejarah kaum Muslimin.
Terdapat banyak definisi dari para ahli tentang apa yang dimaksud dengan
ekonomi Islam (Islamic economics). Berbagai definisi ini meskipun saling
berbeda formulasi kalimatnya, namun mengandung pengertian dasar yang sama.
Dan pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya
untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan
permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Adan yang
dimaksudkan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran
Islam.3
Menurut MA. Manan ekonomi Islam merupakan “Ilmu pengetahuan sosial
yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai
Islam".4 Sedangkan menurut Umer Chapra seperti yang dikutip oleh Hendrie
Anto, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu
3 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Ekonisia, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta,
2003, hlm. 10 4 Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theori and Practice, Diterjemahkan oleh
M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 19
15
merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya
yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasab
individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.5
Dari beberapa definisi tentang ekonomi Islam di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang
mempelajari perilaku Ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimana nilai-
nilai ajaran Islam dapat diterapkan dan Bagaimana Islam memberikan pandangan
dan atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum
sehingga dapat membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi
dana dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam.
B. Prinsip Pembiayaan Ekonomi Islam
Arfin Hamid menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu
ada lima, yakni:
1. Prinsip ketuhanan (Ilahiah);
Nilai Ilahiah (ketuhanan) esensinya adalah harus mengejawantah ke dalam
segala dimensi prilaku manusia.6
5 Hendrie Anto, op.cit., hlm. 11 6 Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan
Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 90
16
2. Prinsip kepemimpinan (Khilafah);
Dalam hal ini, diilustrasikan bahwa Allah swt yang melegitimasi tugas manusi
(sebagai pemilik) dan manusia itu adalah chief executive officer-nya, maka ia
hanya berfungsi sebagai pemegang mandat.7
3. Prinsip keseimbangan (Tawazun);
Maksud dari keseimbangan di sini adalah, bukan hanya berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan
keseimbangan antara pemenuhan kepentingan individu dengan kepentingan
kolektif, juga keseimbangan antara lahir dan batin.8
4. Prinsip keadilan ('Adalah);
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan adil adalah "la tazlimuna wa la
tuzlamuna" tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi.9
5. Prinsip kemaslahatan (Mashlahah).
Prinsip terakhir ini memiliki makna dengan menempatkan pertimbangan
kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum.10
Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa prinsip dari ekonomi
Islam adalah :
7 Ibid., hlm. 107 8 Ibid., hlm. 115 9 Ibid., hlm. 121 10 Ibid., hlm. 122
17
1. Prinsip bercirikan ketuhanan;
Prinsip ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan
menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.11
2. Prinsip berlandaskan etika;
Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah, bahwa Islam tidak
pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan
etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah
agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah saw untuk membenahi
akhlak manusia.12
3. Prinsip bercirikan kemanusiaan;
Maksudnya adalah, bahwa ekonomi Islam tersebut menciptakan kehidupan
manusia yang aman dan sejahtera.13
4. Prinsip yang bersifat pertengahan (moderat/keseimbangan).14
Adapun menurut Ahmad Azhar Basjir prinsip-prinsip ekonomi Islam
(mu'amalat) dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul.
11 Yusuf al-Qaradhawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Alih Bahasa
oleh Zainul Arifin dan Dahlia Husin menjadi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31
12 Ibid., hlm. 51 13 Ibid., hlm. 57 14 Ibid., hlm. 69
18
2. Mu'amalat didasarkan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan.
Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
Menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
3. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan
dari unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.15
Adapun landasan normatif dari ekonomi Islam di Indonesia sebagaimana
adalah:
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
Pada Pasal 49 disebutkan; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang :16
a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.
15 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Perpustakaan
Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1990, hlm. 10 16 Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah, Gaung Persada Press, Jakarta,
2008, hlm. 126
19
2. Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun
2000 Tentang Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia.17
C. Tujuan Pembiayaan Ekonomi Islam.
Islam berorientasi pada tujuan (goal oriented), prinsip-prinsip yang
mengarahkan pengorganisasian bertujuan secara menyeluruh dalam tata sosial
islam. Secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua
orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi baik individu maupun
kolektif.
2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
bagi semua individu masyarakat, kemiskinan bukan hanya sebagai penyakit
ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu.
3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan
kesejahteraan ekonomi.
D. Pembiayaan Dalam Ekonomi Islam; Ar-Rahn
1. Pengertian Ar-Rahn.
Ar-hahn ialah jaminan barang yang dapat dijual sebagai jaminan
hutang, dan kelak (nantinya) dapat dijual membayar hutang, jika yang
berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Karna itu
17 Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam http://www.mui.or.id, 02 September 2008
20
tidak boleh mengadaikan barang wakaf. Ar-Rahn bertujuan untuk membantu
nasabah dalam pembiayaan kegiatan multi guna. Kontrak Rahn dipakai dalam
perbankan dalam dua hal berikut
a. Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain
seperti mudharabah. Bank harus menahan barang nasabah sebagai
konsekuensi dari akad ini.
b. Sebagai produk pinjaman, artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali
imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi
barang yang digadaikan. Oleh karna itu produk ini biasanya diterapkan
untuk keperluan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.
Barang yang digadaikan wajib memenuhi criteria:
a. Milik nasabah sendiri
Jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil
pasar.
b. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.18
Secara harfiah, Rahn berarti tsubud dan dawam (tetap dan lestari),
seperti dakatakan maaun raahim (air tetap/diam) dan haalatun raahinan
(keadaan tetap konstan) juga berarti al-habsu dan al-luzam (penahanan dan
pasti) sebagai firman Allah dalam surat Al-Muddattsir (74):38
ƌȰNJȭ LJȄǐȦŁȹ ǠŁȶnjǣ ŃǨŁǤŁȆLjȭ džǦŁȺɆŇȽŁǿ
Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya,
18 DR.H. Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, CV. Wicaksana, 2002, hlm. 89
21
Ialah “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”.
Akan Rahn menurut syara' ialah menahan sesuatu dengan cara yang
dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan
barang yang mempunyai nilai harta benda menurut Syara' sebagai jaminan
hutang hinga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang
semuanya/sebagianya. Ar-rahn juga termasuk transaksi yang mengunakan
surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.
Para pengikut mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa rahn adalah
menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya,
penekanan pada “nilai” menunjukan pada tidak bolehnya rahn manfaat
(sesuatu yang memberikan manfaat), karna manfaat itu bisa hilang tanpa
jaminan.
Penggikut mazhab Hambali mendefinisikan bahwa Rahn adalah
barang yang dijadikan jaminan hutang, Dimana harga barang itu sebagai ganti
utang ketika tidak sangup untuk melunasinya.
2. Sifat dan Aspek Hukum Ar-rahn
Sifat Rahn secara umum adalah salah satu jenis transaksi tabarru,
karena apa yang diberikan Rahn untuk murtadin bukan atas imbalan akan
sesuatu, ia termasuk transaksi (uqud) ainiyah, dimana tidak diangap sempurna
kecuali bila sudah diterima ain al-ma'qud. Dan akad transaksi jenis ini ada 5
yakni; Hibah, Ijarah, Wadiah, Qaradh, dan Rahn.
22
Adapun sebab diisyaratkanya al-qabdh sebagai syarat kesempurnaanya
akad-akad ini adalah jenis tabarru', sesuai dengan kaidah yang berbunyi “tidak
sempurna tabarru' itu kecuali dengan gabah” sehinga transaksi diangap tidak
ada pengaruhnya sebelum qabdh, sedangkan pelaksanan terjadi setelah ada
akadnya.
Dalil-dalil Rahn umumnya dari Al-Quran, as-sunah, dan Ijma'.
Adapun dalam Al-Quran al-baqarah (2):289
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.
Para Fuqaha sepakat bahwa Rahn hukumnya boleh, baik ketika
berpergian ataupun tidak kecuali mazhab Dhahiri dan mujahid yang
membatasi Rahn ketika berpergian secara umum, berdasarkan dalil sunah
secara mutlak serta penyebutan secara safar (berpergian) pada ayat. Ditambah
tidak adanya penulis ketika safar pada umumnya di masa lalu. Dan tidak tidak
adanya penulis juga bukan syarat boleh tidaknya rahn berdasarkan dalil sunah.
Adapun ayat itu hanya memberi isyarat petunjuk buat manusia sebagai bukti
ringan ketika tidak ada penulis yang menulis utang bagi mereka.
23
3. Rukun Rahn dan Unsur-unsurnya
Unsur-unsur Rahn ada empat; Rahn (pemlik barang), Murtahin
(pemegang barang), Marhun atau Rahn (barang gadaian) dan Marhun bih
(utang)
Adapun rukun Rahn menurut mazhab hanafi adalah; Ijab qabuldari
Rahn dan Murtahin, sebagaimana disetiap transaksi yang lain. Akan tetapi
tidak sempurnanya dan terlaksana kecuali dengan qabdh, yaitu perpindahan
barang gadai atau utang, misalnya Rahin berkata “saya gadaikan barang ini
dengan apa yang anda miliki sebagai utang (saya)”, dan murtahin berkata
“saya terima, atau saya ridha”, dsb. Dan tidak diisyaratkan lafiz Rahn (gadai).
Dan seandainya membeli sesuatu kemudian menyerahkan kepada pembeli
barang (tertentu) kemudian berkata “pegang ini sampai kuberikan (kubayar)
harganya, dibolehkan, karena al-ibrah fi al-‘uqud lil ma’aniy.
Menurut mazhab lain selain hanafi, Rukun Rahn ada empat yakni:
sighat, pelaku transaksi, marhun, dan marhun bih.
Dan perbedaan ini terjadi disemua jenis akad (transaksi) antara hanafi
dan mazhab yang lain. Adapun masalah Rahn menurut jumhur lebih luas
dibanding pendapat hanafi, karena rukun menurut hanafi adalah semua yang
menjadi bagian dari sesuatu dan keberadaanya terbatas pada bagian itu.
Karena wujudnya itu tergantung dari bagian-bagian tadi, dan adapula yang
tidak tergantung padanya. Adapun rukun menurut jumhur adalah segala hal
yang menjadikan sebab wujudnya sesuatu dan tidak mungkin terjadi tashawur
24
kecuali adanya hal tersebut. Apakah hal itu bagian sesuatu atau bukan,
makanya pelaku adalah rukun,sehinga tidak terbayangkan terjadinya
akadtanpa pelakunya, walaupun tidak termasuk bagiannya.
Keadaan Rahn ada tiga yaitu;
a. Terjadinya bersamaan dengan hutang. Misalnya pedagang mensyaratkan
pada pembeli dengan tsaman muajal sampai waktu tertentu, kemudian
diserahkan Rahn bersama harga barang (dagangan). Ini dibolehkan
menurut semua mazhab karena kebutuhan yang menuntut hal tersebut.
b. Terjadi setelah hutang dan ini diperbolehkan karena hutangnya sudah
jelas dan tetap, sehinga butuh jaminan untuk itu. Sebagian halnya dhaman
atau kafalah. Dan ayat “farihaanun maqbuudhah” mengisyaratkan ke
arah itu, karena rahn adalah penganti tulisan, dan tulisan terjadi setelah
kejadian.
c. Terjadi sebelum hutang, misalnya kugadaikan barang saya ini, kemudian
utangi saya Rp. 100.000 ini dibolehkan menurut mazhab maliki dan
hanafi karena itu adalah jaminan yang dibenarkan maka dibolehkan
sebelum hutang, sebagaimana kafalah dan ini masuk akal. Sebagian
menurut mazhab Syafi’i dan hanbali tidak dibolehkan karena jaminan
yang dilakukan secara benar tidak diwajibkan sebelumnya seperti sahadah
dan rahn mengikuti yang benar dan tidak boleh mendahului.
25
4. Hukum Ar-Rahn
Hukum Rahn menurut Syara’ adalah Jaiz (boleh). Tidak wajib
menurut kesepakan ulama karena ia adalah jaminan hutang, maka tidak wajib.
Sebagaimana dalam kafalah, adapun firman Allah dalam surat Al-baqarah
(2):283 “farihaanun maqbuudhah” adalah arahan buat orang-orang mu’min,
bukan perintah wajib untuk mereka, kemudian ayat berikutnya Allah
memerintahkanya ketika tidak adanya penulis, pada hal penulisan bukanlah
hal yang diwajibkan berdasarkan firman-Nya “fain amina...” begitu juga yang
mengantikanya (rahn) tidak wajib.19
19
Dr. Wahbah Zulhalli, Fiqih Muamalah, Kapita Selekta Al Fiqhu Al Islam wa Adillahtuhi, h. 33
26
BAB III
DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI
PEDESAAN LAMPUNG SELATAN
A. Gambaran Umum Lampung Selatan.1
1. Secara Geografis
Provinsi Lampung terletak antara 3045' Lintang Selatan dan 103050' –
105050 Bujur Timur dengan luas wilayah 35,376,50 km2.
Batas – batas daerah Provinsi Lampung adalah :
Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan,
Sebelah Selatan dengan Selat Sunda,
Sebelah Timur dengan Laut Jawa,
Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia .
Provinsi Lampung sejak tahun 1999, terdiri dari 8 Kabupaten, 2 Kota , 82
kecamatan, dan 2.024 desa.
2. Iklim
Lampung beriklim tropis dengan angin laut lembab yang bertiup dari
samudera Indonesia dengan 2 musim angin setiap tahunnya, yaitu: angin
bertiup dari arah barat dan barat laut pada bulan November sampai Maret,
1 http://www.investasilampung.web.id/gambaran-umum.html
27
Angin bertiup dari arah timur dan tenggara pada bulan Juli–Agustus, rata–rata
kecepatan angin ialah 5,83 km/jam. Curah hujan di Provinsi Lampung pada
tahun 1995–1999 berkisar antara 1,293 mm 3,130 mm pertahun. Curah hujan
bulanan rata–rata terendah ialah bulan Juni dan Agustus 75,0 mm, dan tertinggi
ialah bulan Maret yaitu 345,4 mm. Banyaknya hari hujan tiap bulan berkisar
antara 2–27 hari. Temperatur di Provinsi Lampung berkisar antara 22,50C-
32,80C dengan kelembaban berkisar antara 80%-88%.
3. Geologi dan Tanah
Sebelah Barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang
merupakan Geantiklinal dan Sinklinal yang sebelah timurnya terdapat patahan
Semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka serta
gunung–gunung api Tanggamus, Rindingan dan Rebang. Sedimen–sedimen
vulkanis menutupi lembah–lembah Suah, Gedong Surian dan Way Lima. Pada
bagian utara lapisan sedimen ini mengalami pelipatan yang menghasilkan
lapisan minyak bumi didalam 4 seri lapisan Palembang. Lapisan sedimen
sebelah timur tertutup endapan tuffa masam dari debu gunung api di Bukit
Barisan yang membentuk dataran peneplain di bagian timur Lampung. Terdapat
Sukadana bosalt yang merupakan ” Plateau ” dan singkapannya tidak merata.
Jenis tanah di provinsi terdiri dari dari 13 jenis dan podsolik merah kuning
(PMK) merupakan jenis dominan sekitar 1522.336 ha kemudian latosol dan
andosol.
28
4. Pengolahan Lahan
Areal hutan di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 1998 masih
merupakan areal yang dominan yaitu 985.085 ha walaupun luas hutan terus
menerus mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perambah hutan. Luas
hutan terbesar berada di Kabupaten Lampung Barat sekitar 32.19 % dari
seluruh areal hutan Provinsi Lampung. Penggunaan areal hutan yaitu sebagai
hutan lindung (HLN), hutan suaka alam (HAS), hutan produksi terbatas (HPT),
hutan produksi biasa (HPB), hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) dan
areas penggunaan lain (APL).
Di daerah Lampung Barat juga terdapat Taman Nasional Bukit Barisan
dan sebelah timur terdapat suaka marga satwa Way Kambas di Kecamatan
Sukadana. Pemukiman transmigrasi terutama di Kabupaten Lampung Selatan
meliputi daerah Karangsari, Palas, Tanjungan, Kertasari, Gedung Harapan dan
Natar dan di Kabupaten Lampung Tengah mencakup daerah Labuhan
Maringgai, Braja Lulur, Rajabasa Lama, Wanakerto, Sumberejo, Seputih
Raman hingga Seputih Surabaya. Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten
Lampung Utara terbesar mulai dari barat yaitu daerah Mesuji, Gedong Aji,
Rawapilu, Menggala, Kertasari, Bumiraharja, Beradan hingga Blambangan
Umpu. Sedangkan di Kabupaten Lampung Barat hanya terdapat di sebagian
pantai barat yaitu daerah Bika. Dari utara penggunaan lahan dan pengembangan
daerah Provinsi Lampung 2005 tampak bahwa penggunaan untuk perkebunaan,
pertanian dan transmigrasi lebih banyak di daerah Kabupaten Lampung Utara,
29
Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Penggunaan tanah untuk
perkebunan dan tegalan/ladang masing–masing 20.65% dan 19.13% dari luas
penggunaan tanah di Provinsi Lampung.
B. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedasaan.
1. Pengertian Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan
Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-
LUEP) merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani
memperoleh harga serendah-rendahnya sesuai harga pembeliaan pemerintah
(HPP). Definisi Dana penguatan modal adalah dana talangan yang bersumber
dari alokasi APBN yang digunakan untuk membeli gabah/beras pada saat panen
raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui propinsi sebagai dana
dekonsentarasi untuk dipinjamkan kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan.2
Lembaga usaha ekonomi pedesaan merupakan lembaga yang berbadan
hukum atau lembaga yang berbadan usaha di pedesaaan yang bergerak di
bidang pembeliaan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras.
Lembaga yang berbadan hukum tersebut dapat berupa koperasi tani atau
koperasi unit desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik
perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan
2 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30
Juni 2010
30
kelompok tani, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok
tani.
Adapun bantuan dana tersebut dibarengi dengan adanya agunan di
dalamnya. Agunan adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kreditur.3 Agunan dalam
kontruksi ini merupakan jaminan tambahan. Tujuan agunan adalah untuk
mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jaminan ini diserahkan oleh debitur
kepada bank. Sedangkan unsur-unsur agunan yaitu:
Jaminan tambahan;
Diserahkan oleh kreditur;
Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.4
Adapun jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu,
hukum jaminan erat dengan hukum benda”. Kemudian berdasarkan penjelasan
di atas, agunan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
Agunan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan;
Agunan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.
Agunan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti
memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat
melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan agunan
3 Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun. 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 12 4 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004, hlm. 22
31
perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi
hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin
pemenuhan perikatan yang bersangkutan.
Agunan materiil adalah agunan yang berupa hak mutlak atas suatu
benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat
dialihkan. Sedangkan agunan imateriil adalah agunan yang menimbulkan
hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan
terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
2. Sasaran dan tujuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi
Pedesaan.
Untuk dapat merealisasikan dana talangan ini, maka DPM harus
mempunyai sasaran dalam mewujudkan tujuannya. Adapun yang menjadi sasaran
DPM-LUEP antara lain:5
a. Sasaran Umum.
1) Terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP serendah-rendahnya
sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).
2) Meningkatkan kemampuan permodalan unit usaha milik kelompok
tani/gabungan kelompok tani, koperasi tani, atau KUD untuk
mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran
gabah/beras.
5 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30
Juni 2010
32
3) Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam beroganisasi dan
mengembangkan usaha bersama yntuk meningkatkan kesejahteraan
anggotanya.
b. Sasaran Kegiatan.
1) Petani dalam Poktan (Kelompok Tani) yang bergabung dalam Gapoktan
(Gabungan Kelompok Tani) atau petani anggota Koptan (Koperasi Tani)
atau KUD (Koperasi Unit Desa).
2) Penerima DPM, LUEP/unit usaha dalam Gapoktan, Koptan atau KUD
yang memanfaatkan DPM untuk membeli gabah/beras dalam poktan; serta
mengembalikan DPM secara tepat waktu dan jumlah.
3) Provinsi pelaksana kegiatan DPM-LUEP di 27 provinsi/kabupaten sentra
produksi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Lampung, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua.
Berdasarkan sasaran-sasaran di atas, maka untuk mengukur keberhasilan
kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, digunakan
beberapa indikator kinerja, yaitu:
a. Indikator Input.
1) Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan per provinsi yang ditetapkan.
33
2) Jumlah alokasi Dana Penguatan Modal per Lembaga Usaha Ekonomi
Pedesaan yang ditetapkan.
3) Jumlah poktan dalam Gapoktan yang berintegrasi dengan Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan, petani anggota Koptan/KUD sesuai kontrak.
4) Jumlah gabah/beras yang akan dibeli oleh Lembaga Usaha Ekonomi
Pedesaan.
b. Indikator Output.
1) Jumlah Dana Penguatan Modal yang dicairkan oleh Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran;
2) Jumlah Dana Penguatan Modal yang dimanfaatkan oleh Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras dalam poktan;
3) Harga pembelian Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk gabah/beras
serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah.
4) Putaran pembelian oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan serendah-
rendahnya dua kali.
5) Jumlah pengembalian Dana Penguatan Modal lunas dan tepat waktu.
c. Indikator Outcome.
Harga yang diterima petani dalam poktan yang tergabung dalam
Gapoktan atau petani anggota Koptan/KUD, dan atau petani diwilayah sekitar
kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan,
serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah.
34
d. Indikator Benefit.
Meningkatnya penyerapan surplus gabah/beras saat panen pada wilayah
kegiatan DPM-LUEP
e. Indikator Dampak.
Stabilnya harga gabah/beras saat panen pada wilayah kegiatan DPM-
LUEP pada kisaran harga sesuai HPP untuk gabah/beras.
3. Tujuan Pembiayaan.
Tujuan pembiayaan adalah bahwa Dinas pembinaan pangan dan
Hortikultur Lampung Selatan merupakan salah satu lembaga atau dinas
pemerintahan yang berupa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
khususnya terhadap pengusaha gabah/beras. Sebagaimana dikemukakan oleh
bapak Puadi bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan
memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki usaha khususnya
pengusaha gabah/beras dan membutuhkan modal untuk usaha berupa pinjaman
modal untuk pengembangan usahanya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa
tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan mengadakan
pembiayaan ini antara lain:6
a. Menjaga stabilitas harga gabah/beras produksi petani agar tidak jatuh pada
saat panen raya.
6 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30
Juni 2010
35
b. Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian,
pengolahan, dan pemasaran gabah/beras.
c. Memperkuat kelembagaan petani sebagi sarana kerja sama untuk
meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultur Lampung Selatan dalam menjaga stabilitas harga gabah,
memfasilitasi pengembangan ekonomi, dan memperkuat kelembagaan petani
melalui pembiayaan berupa pinjaman modal usaha telah memberikan solusi bagi
pengusaha gabah dalam upaya mengembangkan usaha.
Disebabkan sulitnya memperoleh pinjaman dari Bank dan disertai dengan
bunga yang cukup tinggi dan angunan lebih dari pinjaman. Alasan klasik dari
pengusaha enggan memanfaatkan kredit dari Bank diantaranya adalah birokrasi,
lamban dalam menyalurkan kredit, dan minta jaminan lebih mahal dari kredit
yang diberikan. Sugyo misalnya, meskipun kini usahanya telah berjalan, namun
usahanya tersebut tidak dikembangkan dengan menggunakan kredit dari Bank.
Senada dengan Sugyo, pengusaha asal dari desa palembang, Bapak
Hasbunah mengemukakan hal yang sama. Untuk mendapatkan kredit, harus
punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), setelah NPWP didapat, proses proses
perolehan kredit yang dirasakan rumit ini membuat Hasbunah enggan untukl
mendapatkan pembiayaan dari Bank.
Dari dulu kendala yang dihadapi pengusaha adalah keterbatasan akses
keperbankan untuk mendapatkan modal. Harapan untuk memajukan salah satu
36
pilar ekonomi yang tetap eksis ditengah krisis ekonomi itu samai saat ini belum
terpenuhi karena sektor pertanaian masih terbentur masalah izin dan berokrasi.
4. Organisasi Pelaksanaan.
Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut:7
a. Menteri pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian
mengalokasikan anggaran kegiatan DPM-LUEP ke 27 provinsi untuk
gabah/beras.
b. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
menerbitkan Surat Edaran/Peraturan mengenai prosedur pencairan DPM-
LUEP.
c. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menetapkan
pedoman umum pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2007 dan melakukan
koordinasi teknis dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.
d. Tim pengendali pusat yang ditetapkan Menteri pertanian dengan anggota dari
berbagai instansi pemerintah dan koordinasikan oleh Kepala Badan
Ketahanan Pangan, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pembinaan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan DPM-LUEP.
e. Gubernur membuat kesepakatan dengan Bupati/Walikota terhadap
pengelolaan DPM-LUEP untuk pembeliaan gabah/beras serta bertanggung
jawab terhadap keberhasilan kegiatan DPM-LUEP di daerahnya
7 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selata, Wawancara, 30
Juni 2010
37
f. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan
provinsi selaku ketua tim teknis provinsi dan kuasa pengguna anggaran (KPA)
yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan:
1) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP di provinsi dan menetapkan LUEP
2) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP
3) Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melaksanakan
pengelolaan anggaran, baik administarsi keuangan realisasi fisik kegiatan
DPM-LUEP
4) Pembuatan kontrak, penyaluran DPM kepada LUEP , dan pengembalian
DPM ke rekening kas negara
5) Penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP beserat nilai tunggakan LUEP
kepada KP2LN setelah 50 hari jatuh tempo pengembalian DPM, dengan
bukti berita acara.
g. Bendaharawan pengeluaran provinsi bertanggung jawab terhadap
administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DPM kepada LUEP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. Bendaharawan penerima provinsi bertanggung jawab terhadap pengembalian
DPM-LUEP, dalam hal :
1) Penerimaan pengembalian DPM dari LUEP dan KP2LN
2) Penyetoran pengembalian DPM dari LUEP dan KP2LN ke rekening kas
negara
38
3) Pengiriman fotocopy/salinan bukti surat setoran pengembalian
belanja(SSPB) ke Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian serta
ke Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen
Pertanian
4) Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan penyetoran
pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku.
i. Kepala kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) melakukan
proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak dan telah
melewati jatuh tempo pengembalian DPM, serta menyerahkan pengembalian
DPM kepada bendahara penerina pada Badan/Dinas/Kantao/Unit kerja yang
menangani Ketahanan Pangan Provinsi.
j. Tim teknis provinsi dengan anggota dari berbagai instansi terkait di
Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan dan
bertanggung jawab dalam verifikasi, pembinaan, pemantaun, evaluasi,
pelaporan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP
serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
k. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan DPM-LUEP
mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian DPM
oleh LUEP
l. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan
pangan/kabupaten/kota selaku ketua tim teknis kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melaksanakan:
39
1) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP.
2) Pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mencatat persetujuan
Bupati/Walikota kepada badan/dinas kerja yang menangani.
3) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.
4) Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta pembinaan Gapoktan dan
pembinaan LUEP.
5) Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP.
m. Tim teknis kabupaten/kota dengan anggota berbagai instansi terkait di tingkat
kabupaten/kota yang ditetapkan bupati/walikota, melaksanakan dan
bertanggung jawab dalam identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan
Gapoktan/Koptan/KUD, pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh LUEP
serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
n. LUEP yang ditetapkan bertanggung jawab dalam:
1) Pembelian gabah petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat
harga.
2) Pengembalian DPM kepada Bendaharawan penerima provinsi secara tepat
jumlah dan tepat waktu.
o. Petani poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan
atau KUD wajib menyediakan gabah sesuai kesepakatan dalam kontrak
dengan LUEP.
40
C. Prosedur Pelaksanaan dan Pendamping Dana Penguatan Modal Lembaga
Usaha Ekonomi Pedesaan.
1. Prosedur Pelaksanaan DPM-LUEP.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugyo seorang pengusaha
diketahui bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan
tanpa adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita
pinjam. Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar
bulan maret-april, sementara pengeluaran dana sekitar bulan juni sehingga
para pengusaha tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka
waktu peminjaman hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan
jatuh tempo peminjaman. Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah
tanggal 15 Desembet, wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu)
untuk tiap harinya dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula
biaya administrasi semua pengusaha gabah yang harus membayar.
Penyelenggaraan kegiatan DPM –LUEP dilakukan melalui prosedur
berikut:8
a. Penyediaan dan pencairan Dana.
Penyediaan dan pencairan DPM oleh LUEP untuk pembelian
gabah atau beras, dilakukan melalui dana APBN dengan mekanisme DIPA
8 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30
Juni 2010
41
yang harus dikelolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan tahapan sebagai berikut:
1) Menteri pertanian mengusulkan penerbitan surat edaran/peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Mengenai mekanisme pencaiaran
DPM-LEUP.
2) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan,
Menerbitkan Surat Edaran/Peraturan menganai mekanisme pencairan
DPM-LUEP untuk disampaikan kepada Kanwil Perbendaharaan dan
Kantor Kelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di 27 propinsi
pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.
3) Menteri Pertanian menerbitkan peraturan tentang pelimpahan
Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolahan dan Tanggung
Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran
2007.
4) Gubernur Menetapkan:
a) Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan
pangan provinsi sebagai penanggung jawab pengelolahan DPM-
LUEP.
b) KPA provinsi yang bertanggung jaeab sebagai pengelolah
pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.
c) Bendahara Pengeluaran.
d) Bendaharawan Penerimaan.
42
e) Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Privinsi dan.
f) Tim Teknis Provinsi.
5) Kepala Badan/Dinas/kantor/unit kerja yang menangani ketahanan
pangan Provibsi menetapkan LUEP, serta selaku KPA menetapkan
PPK
6) PPK membuat kontrak dengan LUEP san melalui bendahara
pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pejabat pembuat
SPM/Penguji SPP dengan melampirkan surat permintaan pembayaran
LS oleh LUEP dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala
/Pimpinan LUEP, yang disetujui oleh KPA Provinsi dan
Bendaharawan pengeluaran provinsi untuk diteruskan ke KPPN
Provinsi.
7) KPPN Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dan mentransfer DPM ke rekening Giro 1 LUEP.
b. Penetapan LUEP.
Penetapan LUEP dilakukan melalui prosedur dengan tahapan
sebagai berikut:
1) Gubernur menetapkan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang
menangani ketahanan pangan provinsi sebagai penanggung jawab
kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi.
2) Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang
menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota menetapkan Tim
43
Teknis Kabupaten/Kota, dan mengusulkan calon penerima DPM-
LUEP kepada kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani
ketahanan pangan provinsi.
3) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan
pangan provinsi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan
proses penetapan sebagai berikut:
a) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian
terhadap LUEP sebagai calon peserta kegiatan.
b) LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat Surat
Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras, dari Petani dalam Poktan.
c) Atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras. dari petani
dalam poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengusulkan: (a) calon LUEP;
(b) Kebutuhan Modal Usaha LUEP; dan (c) Wilayah kerja LUEP
kepada kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menagani
ketahanan pangan provinsi.
d) Usulan dari Bupati/Wlikota terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim
Teknis Provinsi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala
Badab/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan
pangan Provinsi.
e) Kepala Badan/Dinas/KantorUnit Kerja yang menangani ketahanan
pangan Provinsi berdasarkan hasil vertifikasi Tim Teknis Provinsi,
44
menetapkan: (a) LUEP sebagai pelaksana kegiatan; (b) jumlah
dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing
LUEP dan (c) jumlah gabah/beras, petani dalam poktan yang akan
dibeli oleh LUEP.
c. Penyaluran dan Pengembalian Dana.
Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari
LUEP dilakukan melalui prosedur berikut:
1) Gubernur bersama Bupati/Walikota menandatangani Surat
Kesepakatan Kerjasama tentang penggunaan DPM-LUEP.
2) Dana yang telah diterima melalui Rekening Giro 1 LUEP di Bank
pelaksana Kabupaten/Kota, dapat dicairkan oleh LUEP dengan
tahapan dan mekanisme sebagai berikut:
a) LUEP mengajukan usulan penarikan DPM-LUEP ke Bank
Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota.
Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya
iperkenankan maksimal 40 persen nilai kontrak;
b) Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 persen dapat
dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama
dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
Kabupaten/Kota sesuai penilaan Kinerja LUEP;
45
c) Berdasarkan usulan penarikan dana oleh LUEP dan rekomendasi
Tim Teknis kabupaten/Kota, Bank pelaksana mentransfer ke
rekening Giro II LUEP;
d) LUEP dapat mencairkan DPM dari Rekening Giro II, untuk
selanjutnya digunakan membeli gabah/beras petani dalam poktan
sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli.
e) LUEP wajib membeli gabah/beras petani dalam poktan pada
wilayah kerja LUEP sesuai dengan kontrak yang disepakati. Untuk
putaran pembelian kedua dan seterusnya diatur lebih lanjut dalam
petunjuk pelaksanaan di masing-masing provinsi dengan tetap
mengutamakan pembelian dari kelompok tani wilayah kerja
LUEP.
3) Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember, LUEP wajib
mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima ke rekening
Bendaharawan penerima provinsi. Bagi LUEP yg mengmbalikan DPM
setelah tanggal 15 Desember, wajib membayar denda sebesar satu
permil per hari dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selambat-
lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo.
4) Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang diterima Bendaharawan
penerima provinsi, selambat-lambatnya satu hari atau 24 jam setelah
tanggal penerimaan dari LUEP dengan menggunakan SSPB disetor ke
rekening kas negara pada MAK 521319 (pengembalian belanja barang
46
operasional lainnya) dengan kode lembaga dan unuit organisasi 01811
(Badan Ketahanan Pangan).
5) KPA provinsi melalui PPK mengembalikan jaminan atau agunan
LUEP yang telah melunasi DPM baik pokok maupun denda dan
dinyatakan dengan berita acara serah terima agunan pinjaman DPM-
LUEP.
6) Setelah tanggal 15 desember KPA provinsi merekapitulasi data
pengembalian per LUEP untuk kemudian di laporkan kepada Bupati,
Gubernur dan Kepala Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 1 dan 15
tiap bulannya.
7) Pada saat tidak ada pembeliaan gabah/beras LUEP wajib
mengembalikan DPM yang diterimanya ke rekening 1 yang diatur
lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing provinsi.
d. Penyelesaian Tunggakan.
1) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan
Pangan Provinsi menyerahkan agunan LUEP yang belum melunasi
tunggakan pengembalian DPM-LUEP tahun anggaran 2003-2006 ke
KP2LN di wilayah kerja pelayanan untuk di proses sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Bendahara penerima membutuhkan
pengembalian tunggakan DPM dari KP2LN sesuai dengan tahun
penerimaan, serta menyetorkannya melalui SSPB dengan
mencantumkan tahun tunggakan.
47
2) Penyerahan agunan dilakukuan 50 hari setelah jatuh tempo
pengembalian, dengan melampirkan:
a) Data penyerahan kasus piutang.
b) Berkas agunan asli yang diteriam bendahara pengeluaran.
c) Akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan sertifikat fidusia.
3) Apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan
maka LUEP wajib melunasi kekurangannya.
4) KP2LN melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada kepala
Badan/Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi.
Selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur.
2. Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan dalam
merekrutmen pendamping LUEP dengan adanya syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh calon pendamping LUEP antara lain adalah, calon pendamping
LUEP harus sarjana/diploma 3, dengan spesifikasi jurusan pertanian, ekonomi
dan komputer.
Adapun tugas pokok dari pendamping LUEP adalah:9
a. Melaksanakan tugas bimbingan dan pendamping terhadap LUEP yang
menjadi tanggung jawab di wilayah tugasnya.
9 Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selatan,Wawancara, 30
Juni 2010
48
b. Memantau/mengawasi harga pembelian gabah/beras yang dilakukan oleh
LUEP kepada kelompok tani.
c. Melakukan pembinaan pembukuan menejemen keuangan LUEP.
d. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan LUEP sebulan satu
kali setiap tanggal 2 dan disampaikan melalui faximili kepada pusat
pengembangan distribusi pangan Badan/Dinas ketahanan pangan
Departemen Pertanian RI Jakarta dan di tembuskan kepada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Prpvinsi Lampung dan KabupateN
Lampung Selatan.
TABEL 1
PENDAMPING LUEP LAMPUNG SELATAN
NO
NAMA
PENDIDIKAN
1
2
3
4
Akmal
A Yance
Verdiana Dekawati
Ruri Ardilawati
S1 Fisip Unila
S1 Ekonomi Unila
S1 Ekonomi Unila
D3 Manajemen Bisnis dan Koperasi IPB
Sumber : Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan
49
BAB IV
ANALISIS DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN DI LAMPUNG SELATAN
A. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Dana Penguatan Modal
Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)
Setelah penulis mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari
dokumen Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Lampung Selatan tentang Program
Dana Penguatan Modal maupun karya pustaka orang lain yang membahas tentang
pembiayaan dalam Islam yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-
bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data
yang telah penulis kumpulkan itu, sebagai berikut.
Sektor Pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam
perekonomian Indonesia, dan sebagai urat nadi bagi perekonomian pengusaha
gabah/padi dan kesejahteran masyarakat. Sektor ini bukan saja sebagai sumber
mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga bagi
petani tidak mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertaniannya. Dengan
demikian, sektor ini merupakan denyut kehidupan sosial ekonomi nasional dalam
upaya menjaga stabilitas harga gabah/beras, mempasilitasi pengembangan
ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan serta pemasaran
gabah/beras dan juga memperkuat kelembagaan petani sebagai sasaran kerja sama
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
50
Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan
perekonomiannya bersifat agraris, sehingga mayoritas penduduk Indonesia
bekerja sebagai petani. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari segala sektor
baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Karena dalam perkembangannya
usaha gabah banyak mengalami kendala terutama di sektor permodalan.
Sementara untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga resmi (Perbankan)
mengalami kesulitan dan dihadapkan dengan bunga yang cukup tinggi.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat terpaksa meminjam modal kepada
rentenir atau lintah darat. Kondisi ini sungguh sangat tidak menguntungkan bagi
pengusaha gabah, karena mereka akan semakin terpuruk dengan beban lilitan
hutang dan bunga yang sangat besar, untuk itu diperlukan suatu lembaga
keuangan yang dapat menampung kebutuhan pengusaha gabah dalam permodalan
yang didapat dengan mudah dan bebas bunga.
Salah satu instansi pemerintah yang dapat menampung permasalahan
tersebut khususnya berkenaan dengan permasalahan kubutuhan modal pengusaha
gabah dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah adalah Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Lampung Selatan yang berupaya menjaga stabilitas harga
khusus bagi pengusaha gabah. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Bapak
Puadi, S.P bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Lampung Selatan
memberikan layanan kepada pengusaha gabah (LUEP) yang membutukan modal
usaha berupa pinjaman modal untuk pengembangan usaha.
51
Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura Lampung Selatan merupakan
salah satu Dinas Pemerintahan yang berupaya untuk menjaga stabilitas harga
gabah/beras, memfasilitasi pengembangan ekonomi dipedesaan melalui usaha
pembelian, pengolahan serta pemasaran gabah/beras dan memperkuat
kelembagaan petani sebagai sarana kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan
anggotanya.
Diantara tujuan dari pengadaan pembiayaan bagi lembaga usaha ekonomi
pedesaan antara lain adalah: Pertama, Melakukan pembelian gabah petani dengan
harga serendah-rendahnya sesuai HPP. Kedua, Meningkatkan kemampuan para
pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk
mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah.
Ketiga, Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha
bersama yang lebih komersil.
Adapun bantuan dana tersebut dibarengi dengan adanya agunan di
dalamnya. Agunan adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada
bank dalam rangka pemberian fasilitas kreditur. Agunan dalam kontruksi ini
merupakan jaminan tambahan. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas
dari pemerintah. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Sedangkan
unsur-unsur agunan yaitu:
1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh kreditur;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.
52
Adapun jaminan adalah “Menjfamin dipenuhinya kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu,
hukum jaminan erat dengan hukum benda”. Kemudian berdasarkan penjelasan di
atas, agunan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
1. Agunan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan;
2. Agunan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.
Agunan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti
memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat
melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan agunan perorangan
tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya
dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan
perikatan yang bersangkutan.
Agunan materiil adalah agunan yang berupa hak mutlak atas suatu benda,
yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan
terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan
agunan imateriil adalah agunan yang menimbulkan hubungan langsung pada
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu,
terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
Namun fakta yang terjadi di lapangan, sesuai dengan hasil observasi dan
wawancara penulis dengan beberapa pelaku peminjaman adalah, bahwa sistem
pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura kepada
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. Adapun dalam memberikan pinjaman
53
kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dengan pembiayaan ini ditetapkan
adanya jaminan (agunan), yang harus Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
serahkan kepada pemerintah dengan syarat, misalnya pengusaha gabah meminjam
modal Rp. 100 juta, berarti ia harus menyiapkan agunan sekitar Rp. 125 juta, dan
mereka juga dikenakan biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak
pengusaha, dan jika telah jatuh tempo yakni pada tanggal 15 Desember, maka
mereka harus melunasi pinjamannya. Akan tetapi, jika telah jatuh tempo namun
belum juga dapat melunasi pinjamannya, maka mereka dikenakan denda dengan
perhitungan sebesar satu permil perhari dan maksimum 5% dari sisa tunggakan
selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Dan jika setelah 50
hari belum juga dapat melunasi pinjamannya, maka agunan akan diserahkan ke
KP2LN oleh pemerintah dan kemudian pemerintah melakukan lelang. Dan
apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan (hutang),
pengusaha gabah wajib melunasi kekuranganya, Dan apabila nilai agunan yang
dilelang lebih tinggi dari pada nilai tunggakan (hutang), maka sisanya adalah
keuntungan bagi LUEP.
Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut
dengan istilah bai’ al-muzayadah (adanya penambahan). Jual beli model lelang
(muzayadah) dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Di dalam kitab Subulus
salam disebutkan Ibnu Abdil Barr berkata, ”Sesungguhnya tidak haram menjual
barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan
kesepakatan (di antara semua pihak).”
54
Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,
at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan juga Ahmad.
Úóäú ÃóäóÓö Èúäö ãóÇáößò Ãóäøó ÑóÌõáðÇ ãöäú ÇáúÃóäúÕóÇÑö ÌóÇÁó Åöáóì ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó íóÓúÃóáõåõ ÝóÞóÇáó áóßó Ýöí ÈóíúÊößó ÔóíúÁñ ÞóÇáó Èóáóì ÍöáúÓñ äóáúÈóÓõ ÈóÚúÖóåõ æóäóÈúÓõØõ ÈóÚúÖóåõ æóÞóÏóÍñ äóÔúÑóÈõ Ýöíåö ÇáúãóÇÁó ÞóÇáó ÇÆúÊöäöí ÈöåöãóÇ ÞóÇáó ÝóÃóÊóÇåõ ÈöåöãóÇ ÝóÃóÎóÐóåõãóÇ ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöíóÏöåö Ëõãøó ÞóÇáó ãóäú íóÔúÊóÑöí åóÐóíúäö ÝóÞóÇáó ÑóÌõáñ ÃóäóÇ ÂÎõÐõåõãóÇ ÈöÏöÑúåóãò ÞóÇáó ãóäú íóÒöíÏõ Úóáóì ÏöÑúåóãò ãóÑøóÊóíúäö Ãóæú ËóáóÇËðÇ ÞóÇáó ÑóÌõáñ ÃóäóÇ ÂÎõÐõåõãóÇ ÈöÏöÑúåóãóíúäö ÝóÃóÚúØóÇåõãóÇ ÅöíøóÇåõ æóÃóÎóÐó ÇáÏøöÑúåóãóíúäö ÝóÃóÚúØóÇåõãóÇ ÇáúÃóäúÕóÇÑöíøó
Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang
menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.”Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya
55
mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali.
Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya
dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu
kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya
kepada lelaki Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-
Tirmidzi)
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Dana Penguatan Modal
Lembaga Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugyo seorang pengusaha
diketahui bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan tanpa
adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita pinjam.
Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar bulan maret-
april, sementara pengeluaran dana sekitar bulan juni sehingga para pengusaha
tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka waktu peminjaman
hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan jatuh tempo peminjaman.
Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah tanggal 15 Desembet, wajib
membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk tiap harinya dan
maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula biaya administrasi semua
pengusaha gabah yang harus membayar.
56
Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengusaha gabah terasa sekali
dirugikan oleh mereka, karena hampir 80% sawah petani di sana berjenis sawah
tadah hujan, yang masa panennya sekitar bulan Maret atau April, sementara
pemerintah baru mengeluarkan modal usaha pada bulan juni, sehingga pengusaha
gabah tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya.
Fakta di atas pada akhirnya mematahkan teori Ar-Rahn yang
sesungguhnya dapat dilabelkan pada kegiatan pembiayaan di atas. Hal ini
dikarenakan, bahwa Ar-Rahn merupakan jaminan pembiayaan yang dapat
memberikan manfaat yang besar dan tidak pernah membawa kemudharatan
kepada pengusaha kecil dalam membangun usahanya. Karena Ar-Rahn
merupakan aqad jaminan (hutang piutang) dengan membayar harta mitsil (harta
yang serupa) kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa aqad Ar-Rahn merupakan aqad
jaminan yang tidak mengharapkan imbalan sesuatu, dalam artian untuk
mendapatkan sesuatu yang lebih banyak (keuntungan). Karena dalam aqad Ar-
Rahn ini, Rahin hanya dituntut untuk mengembalikan sesuai dengan nilai
agunan/pinjaman dengan apa yang telah ia pinjam, baik timbangan maupun
jumlah (rupiah).
Lebih jelasnya adalah, bahwa Ar-Rahn merupakan jaminan yang diberikan
oleh pemilaik barang (Rahin) kepada pemegang barang (murtahin) berupa
jaminan harta atau benda untuk kebutuhan atau dimanfaatkan oleh Rahin di mana
57
apabila telah waktunya harus dikembalikan dengan barang yang serupa, baik
nilainya, takarannya, jumlahnya waupun sifatnya.
Dalam ajaran agama Islam, setiap muslim diwajibkan untuk menepati janji
yang telah dibuat dan disepakati bersama. Sebagaimana Allah swt berfirman “Hai
orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”. Dan di dalam ayat lain
Allah juga menegaskan “…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungan jawabnya.”
Dari beberapa ayat di atas dapatlah penulis terangkan bahwa kita
diharuskan menepati perjanjian dan tidak boleh mengingkarinya tanpa alasan
yang dibenarkan syarak. Dalam hadits Rasulullah juga dijelaskan bahwa orang
yang mengingkari janji tanpa alasan yang dibenarkan syarak termasuk ke dalam
golongan munafik. “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Tanda-tanda orang
yang munafik itu ada tiga, yaitu ; jika berkata-kata ia berdusta, jika berjanji ia
menyalahi janjinya, dan jika diberi amanat dia berkhianat.” (HR. Muslim)
Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan peminjam
ingkar janji adalah seorang yang sudah berjanji kepada orang lain untuk berbuat
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tetapi dia tidak menepati atau melanggar
perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang sudah disepakati.
Dalam ekonomi Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan
mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh
karena itu, apabila seseorang telah mendapat pinjaman dari seseorang atau
instansi tertentu berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain. Jika peminjam
58
tersebut melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap
seseorang atau instansi tertentu sesuai perjanjian maka ia dikatakan telah
melakukan wanprestasi. Terhadap orang yang melakukan wanprestasi, bisa
dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya.
Akan tetapi, bagaimakah jika pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan
karena rugi dari segi sistem yang tidak sehat yang diterapkan oleh LUEP tersebut,
atau merugi karena kesalahan nature buakan karena human eror, maka dalam hal
ini penulis dapatkan bahwa dalam ekonomi Islam, bagi mereka yang
meminjamkan dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap
pembayaran hutang, kalau perlu dilakukan pemutihan buku. Sebagaimana firman
Allah swt: “Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya
hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
Dalam menjelaskan ayat di atas, Prof. Dr. M. Quraish Shihab
menjelaskan, bahwa “apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau
akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhnkan
penagihan sampai di lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia
sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”.
Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa yang menangguhkan pembayaran hutang
orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka
dia akan di lindungi Allah.”
59
Berdasarkan pemaparan di atas maka bagaimanakah sesunggunya tinjauan
ekonomi Islam terhadap Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi
Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lampung Selatan tersebut. Dalam hal ini, ekonomi Islam pada dasarnya
membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat, hal ini
didasarkan pada;
1. Kaidah ekonomi Islam yang menjelaskan tentang dasar pada setiap sesuatu
pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang yang mengaharamkannya.
2. Hadits Rasulullah saw yang menegaskan bahwa kaum muslimin bertransaksi
sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.
Melalui penjelasan ini maka boleh keduanya (antara pemberi pinjaman
dan yang meminjam) membuat perjanjian yang tata cara berpiutang, membayar
hutang dan akibat hukum jika terjadi wanpretasi. Adapun yang menyalahi aturan
agama di dalamnya, karena terjadi riba dalam praktek pengembaliannya ini,
dengan artian seorang yang meminjam harus membayar lebih dari jumlah yang ia
pinjam, dan ketika terjadi wanprestasi, kreditur meminta gantirugi kelalaian
dengan bayaran dari sejumlah uang sebesar 5%.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa secara substansial, ekonomi Islam
adalah bagian dari ekonomi positif Indonesia yang bersumber al-Qur’an, al-
Hadits, dan al-ijtihad, terutama yang mengatur tentang al-‘aqdu (hukum
perikatan) sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam
60
perikatan Islam tersebut. Perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu
berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan
(garar), perjudian (maisir), bunga (riba), dan penzaliman.
Prinsip ekonomi dalam berbisnis yang wajib dilaksankan oleh setiap
muslim (baik individu ataupun komunitas) adalah berpegang pada semua yang
dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas,
tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu
walaupun banyak jumlahnya. Maka ditemukan jiwa manusia itu selalu tergiur
kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.
Sebagaimana Allah swt berfirman “Barang siapa yang melanggar hukum-hukum
Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.
Berdasarkan analisis di atas, maka dapatlah penulis tarik benang merahnya
disini, bahwa kegiatan pembiayaan berupa Program Dana Penguatan Modal
Lembaga Ekonomi Pedesaan yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Lampung Selatan dibolehkan dalam ekonomi Islam, karena
programnya yang mendasarkan pada keberlangsungan hidup masyarakat di
Lampung Selatan dari segi ekonominya.
Adapun kesalahan pada lembaga tersebut adalah pada prakteknya, yakni
dari segi sistem waktu pengeluaran dana pinjaman dan pengembalian dana yang
tidak sampai pada tempo 1 th yang banyak merugikan pengusaha kecil. Dan yang
lebih parahnya adalah, adanya pengembelian berlebih yang melebihi jumlah
61
hutang atau disebut dengan riba, dan ketika ada riba di dalamnya maka perjanjian
itu menjadi haram dilakukan dalam ekonomi Islam.
61
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka
dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum
kegiatan pembiayaan berupa:
1. Program dan Pelaksana Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan
yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung
Selatan merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani
memperoleh harga serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah
(HPP). Definisi Dana Penguatan Modal adalah dana talangan yang bersumber
dari alokasi APBN yang digunakan untuk membeli gabah/beras pada saat
panen raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui provinsi sebagai dana
dekonsentrasi untuk dipinjamkan kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan.
Adapun Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan
Bahwa sistem pembiayaan yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Lampung Selatan sangat membantu, terlebih dengan tanpa
adanya bunga dan adanya jaminan yang lebih besar dari kredit yang kita
pinjam. Tetapi karena jenis sawahnya tadah hujan yang panennya sekitar
bulan maret-april, sementara pemgeluaran dana sekitar bulan juni sehingga
para pengusaha tidak dapat memanfaatkan hasil pinjamannya. Dan jangka
62
waktu peminjaman hanya 1 Tahun setiap tanggal 15 Desember merupakan
jatuh tempo peminjaman. Bagi pengusaha gabah yang mengembalikan setelah
tanggal 15 Desember, wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu per seribu)
untuk tiap harinya dan maksimum 5% dari sisa tunggakan selain itu pula
biaya administrasi semua pengusaha gabah yang harus membayar.
2. Program Dana Penguatan Modal Lembaga Ekonomi Pedesaan yang
diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung Selatan di
bolehkan dalam ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip bermu'amalah
yakni:
a. Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang
mengharamkannya.
b. Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram..
Adapun kelemahan pada lembaga tersebut adalah dikarenakan sistem
waktu pengeluaran dana pinjaman dan pengembalian dana yang tidak sampai
pada tempo 1 th yang banyak merugikan pengusaha kecil. Dan yang lebih
parahnya adalah, adanya pengembalian berlebih yang melebihi jumlah hutang
atau disebut dengan riba, dan ketika ada riba di dalamnya maka perjanjian itu
menjadi haram dilakukan dalam ekonomi Islam.
63
B. Saran.
Melalui kajian yang mendalam tentang kasus pembiayaan di Lampung
Selatan melalui Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, maka
dapatlah penulis paparkan beberapa saran yang penulis kira sangat representatif
untuk penulis tujukan kepada beberapa pihak.
1. Kepada anggota legislitaf sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk selalu
memperhatikan dan melakukan pengawasan yang intensif terhadap segala
program yang bertujuan memberikan manfaat yang mendalam kepada para
pengusaha kecil khususnya para petani menjadi tepat guna.
2. Kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan dan
Hotikultura Lampung Selatan agar dapat membenahi sistem kerja pembiayaan
dan pengembalian modal agar para peminjam tidak merasa dirugikan karena
waktu yang tidak pernah sesuai dengan waktu tanam dan panen para petani.
3. Kepada para pemikir ekonomi Islam agar dapat memperhatikan segala praktek
bisnis yang diterapkan di daerah-daerah muslim seringakali tidak menerapkan
ajaran-ajaran Islam, sehingga seringkali umat Islam yang taraf ekonominya
berada pada tataran ekonomi ke bawah merasa dibodohi.
64
DAFTAR PUSTAKA Al-Quranul Karim
Agustianto, “Bisnis Rasulullah saw”, dalam http://www.bisnis.com, 18 April 2007
al-Qaradhawi, Yusuf, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Alih Bahasa oleh Zainul Arifin dan Dahlia Husin menjadi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
Basjir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Perpustakaan Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1990
Chapra, Umer, Islam dan Tantangan, Gema Insan, Jakarta, 2000
Eldine, Achyar, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 18 April 2007
Hadi, Sutrisno, Metodolagi Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta, 1986
Hamid, Arfin, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia; Aplikasi dan Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Ekonisia, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003
http://www.investasilampung.web.id/gambaran-umum.html
Keputusan Dewas Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewas Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam http://www.mui.or.id, 02 September 2008
Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008
Manan, Muhammad Abdul, Islamic Economics, Theori and Practice, Diterjemahkan oleh M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam), PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997
Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
65
Nawawi, Hodari, Metode Logi penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1991
Nazir, Moh, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999
Puadi, Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan Lampung Selata, Wawancara, 30 Oktober 2008
Rifai, Moh, Konsep Perbankan Syariah, CV. Wicaksana, 2002
Sabiq, Sayid, Fikih Sunnah, Juz 12, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Al-Ma’arif, Bandung, 1995
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 12, Alih Bahasa Kamaluddin A Marzuki, al-Ma'arif, Bandung, 1995
Shihab, M. Quaraisy, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. I, Lentera Hati, Jakarta
Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2004
Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun. 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5, Daar al Fikr, Damaskus, Cet ke 4, 2004
Lampiran 1
PANDUAN INTERVIEW
PEGAWAI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NAMA : Puadi, S.P
UMUR : 36 Tahun
JABATAN : Kepala Seksi Kewaspadaan dan Distribusi Pangan
1. Apa yang melatarbelakangi adanya program dana penguatan lembaga usaha
ekonomi pdesaan ?
2. Apakah tujuan dari program dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi
pedesaan ?
3. Siapa sajakah yang menjadi sasaran program dana penguatan modal lembaga
usaha ekonomi pedesaan ?
4. Bagaimanakah cara pengajuan untuk memperoleh pinjaman dana penguatan
modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ?
5. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan kerja
sama ?
6. Apa hak dan kewajiban bagi penerima dana penguatan modal lembaga usaha
ekonomi pedesaan ?
7. Apakah ada bunga dalam program dana penguatan modal lembaga usaha
ekonomi pedesaan ?
8. Berapa lama program berlangsung ?
9. Apakah untuk memperoleh dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi
pedesaan para penusaha harus menyerahkan agunan ?
10. Bagaimana jenis dan syarat agunan yang harus dipenuhi?
11. Apakah ada pengusaha dalam meminjam modal tanpa harus menyerahkan
agunan ?
12. Apakah sanksi bagi penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi
pedesaan ?
13. Berapakah jumlah penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi
pedesaan ?
14. Apakah tugas pokok dari pendamping DPM – LUEP ?
15. Bagaimana cara rekrutmen pendamping DPM – LUEP ?
16. Apakah pendamping DPM – LUEP berhak melaporkan kepada dinas jika
menemukan penyimpangan-penyimpangan ?
17. Apa saja kewajiban pendamping DPM – LUEP ?
Lampiran 2
PANDUAN INTERVIEW
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN
NAMA : Hasbuna
UMUR : 44 Tahun
1. Apakah Bapak menerima dana modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ?
2. Apakah prosedur dalam meminjam dana usaha mengalami kesulitan ?
3. Apakah benar harus ada agunan yang diserahkan ?
4. Bagaimana cara pengembalian dana usaha yang dipinjam ?
5. Berapa jangka waktu dalam peminjaman modal usaha ?
6. Apakah dalam meminjam modal tanpa adanya bunga yang harus ditanggung ?
7. Apakah ada permintaan langsung dari dinas ?
8. Sudah berapa kali menerima pinjaman modal usaha ?
Lampiran 3
PANDUAN INTERVIEW
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN LAMPUNG SELATAN
NAMA : Sugyo
UMUR : 58 Tahun
1. Apakah Bapak menerima dana modal lembaga usaha ekonomi pedesaan ?
2. Apakah prosedur dalam meminjam dana usaha mengalami kesulitan ?
3. Apakah benar harus ada agunan yang diserahkan ?
4. Bagaimana cara pengembalian dana usaha yang dipinjam ?
5. Berapa jangka waktu dalam peminjaman modal usaha ?
6. Apakah dalam meminjam modal tanpa adanya bunga yang harus ditanggung ?
7. Apakah ada permintaan langsung dari dinas ?
8. Sudah berapa kali menerima pinjaman modal usaha ?