tinjauan hukum pidana islam tentang pertanggung jawaban …
TRANSCRIPT
i
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA PEMILIK WEBSITE JUDI ONLINE
(Analisis Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Raden Fatah Untuk Memenuhi Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
OLEH :
MILA ADELIYA
NIM : 1651600079
PROGRAM STUDIHUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Perkembangan
tekhnologi informasi dan komunikasi sudah banyak mempengaruhi dilingkungan
masyarakat dikehidupan sehari-hari manusia. Disadari pengguna akses telepon
dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru lagi yang digunakan oleh
masyarakat, hampir seluruh masyarakat sudah menggunakan telepon dan internet.
Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau
bertentangan dan konflik kepentingan antarsesamanya.Dalam keadaan yang
demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban
dalam masyarakat.Supaya terciptanya lingkungan yang aman dan damai.
Kehadiran tekhnologi informasi dan komunikasi ini berpadu dengan media
dan computer, ynag kemudian melahirkan yang disebut dengan internet. Internet
adalah jaringan computer yang terhubung secara internasional dan tersebar
diseluruh dunia. Secara fungsional bisa dijelaskan bahwa internet digunakan
untuk beberapa kegiatan yang memerlukan jaringan, diantaranya yaitu uploud dan
2
download bisa memahami aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna
internet.1
Kemajuan zaman diikuti dengan canggihnya teknologi akan memudahkan
kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, kecanggihan teknologi juga dibarengi
dengan dampak negatif, salah satunya adalah perjudian melalui dunia maya atau
disebut dengan perjudian internet.2 Tindak pidana yang terjadi diwilayah
Indonesia sudah banyak kita temukan. Salah satu tindak pidana yang terjadi
diwilayah hukum indonesia ini adalah perjudian toto gelap (TOGEL). Berbagai
cara yang dilakukan dalam penanganan perjudian didalam masyarakat. Salah
satunya perjudian toto gelap (TOGEL) online dengan cara melalui website judi.
Hal ini berarti bahwa para penjudi harus melakukan transfer sejumlah uang,
admin website judi akan mengambil dan memasukkan uang yang ditransfer
kedalam account anda sebagai penjudi. Meski pada hakekatnya Perjudian sudah
jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini
adalah kejahatan yang dapat menganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan
masyarakat.
Pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire yang berbunyi
“Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden
bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i, een bijzonder leed,
is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat bet strafrecht het normen stelsel is, dat
bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en
onder welke omstandingheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf
bestaat”
1 Mulawarman, Problematika Pengguna Internet, (Jakarta: Kencana 2020), Hlm 121 2 Setioyono, Redaksi RASMenghadapi Kasus Pidana, (Jakarta :Raih Asa Sukses, 2010) hlm
75.
3
Artinya “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah
dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang
berifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukum pidana itu
merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-
tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana
terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan
bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang
dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.3
Menurut sudarto pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada
seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang
(Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.4 Sedangkan menurut
Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik,
yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan Negara kepada pembuat
delik.5
Judi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.fenomena yang sering
ditemukan dimasyarakat. Sudah menjadi tradisi hampir sebagian masyarakat yang
ikut serta main judi togel yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila
tebakannya tepat, sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali
3Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom, Dasar-Dasar Hukum Pidana di
Indonesia.(Jakarta: sinar grafika, 2016) hlm 1-2 4 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. (Jakarta:
sinar grafika 1996), hlm 11 5 Ibid, hlm 12
4
lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.6 Maraknya judi akan merusak sistem
sosial masyarakat itu sendiri, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan
semangat berkreasi, menghabiskan waktu dan lain-lain.Motif perjudian ini bisa
terjadi karena ikut-ikutan, penasaran atau memang mengadu nasib ingin cepat
kaya atau mendapatkan uang dengan instan.
Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan
norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam kitab
Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum diatur dalam pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transanksi
Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun
2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transanksi Elektronik.
Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan
yang dilarang, pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transanksi Elektronik (ITE) yaitu:
Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
6 Ahmad Sarwat, Fikih Indonesua MUAMALAT, (Jakarta: PT Gramedia, 2018) hlm 193
5
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan pengancaman.7
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dimana sekarang telah diganti dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini melarang distribusi perjudian.
Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara jelas perjudian melalui internet.
Perjudian melalui internet memiliki dimensi khusus yang berbeda dengan
perjudian biasa. Perbedaan perjudian biasa dengan perjudian melalui internet
adalah media yang digunakan yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana
saja didunia nyata baik yang bersifat terang-terangan maupun yang bersifat secara
sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui internet dilakukan dengan
menggunakan media internet.
Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah
keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan
memberikan konstur yang lebih jelas. Artinya pertanggung jawaban sebagai soal
hukum pidana terjalin dengan keadilan. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang
yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:
1. Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang
patut dalam pergaulan masyarakat.
7Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transanksi Elektronik (UU RI NO. 19
TAHUN 2016) (Jakarta timur: sinar grafika offset, 2017) hlm 42
6
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan
perbuatan.8
Fiqih adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut Hukum Islam. Fiqih
merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji Hukum Islam. Dalam arti
ini, Fiqih merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku,
baik berasal langsung dari Al-quran dan Sunnah Nabi saw, maupun dari hasil
ijtihad para ahli Hukum Islam.9
Al-Quran menjelaskan terdapat larangan perjudian sebagai perbuatan yang
melanggar norma agama yang mana dalam agama islam judi sangat dilarang
Allah SWT:
Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih
dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu
supaya kamu berfikir. (Q.S Al-Baqarah [2] : 219).10
CONTOH KASUS :
Situs judi online dikelolah layaknya perusahaan. Aparat Polda Metro Jaya
menggelar ekspose kasus judi online di Mapolda Metro Jaya, sabtu (3/3/2012)
8Imam Dwi Wahyudi, Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Website Judi Online Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik,
Skripsi (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2014) hlm 41 9 Mustofa, Abdul Wahid,Hukum Islam Kontemporer. (Jakarta: sinar grafika, 2013) hlm 2 10 Surat Al-Baqarah Ayat 219, PT. Sygma Examedia Arkanleema
7
Menurut TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA, RH Bandar sekaligus pemilik
website judi online www.kakadewa.com mengelola usaha haramnya tersebut
layaknya sebuah perusahaan.
Kasus judi togel mode online ini, merupakan modus baru karena jaringan ini
memanfaatkan perangkat IT atau software tertentu. Program yang dipasang
dikomputer jinjing ini, memudahkan bagi Bandar serta pengecer yang langsung
online via handphone mereka saat akan melakukan transanksi. Karena
menggunakan IT, kata ansori, modus judi ini semakin rapi. Berbeda halnya kalau
pakai kertas, dicatat. Para pelaku terbilang cerdik karena setiap orang tidak harus
bertemu satu sama lain. Cukup menggunakan handphone yang telah diberikan
program tertentu, “ungkapnya.
Setiap orang yang pesan judi online, tambah ansori, cukup melalui HP. Dan
HP itu terhubung ke laptop, sehingga pemesan bisa diketahui beberapa taruhannya
karena sudah ada kode-kode tertentu. Nah, waktu keluar tinggal sesuaikan dengan
software tadi, sedangkan pembayarannya melalui transfer.11
Uraian diatas dapat kita ketahui bahwa perjudian itu adalah suatu perbuatan
yang dilarang didalam hukum Allah (Al-Qur’an) dan hukum positif (KUHP),
maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “TINJAUAN
HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA PEMILIK WEBSITE JUDI ONLINE (ANALISIS TERHADAP
PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
11 http://udahgembel-judilagi.blogspot.com/2013/05/contoh-kasus.html?m=1 diakses tanggal
10 oktober 2019, pukul 18:22 wib
8
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK)”.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dibuat sebagai untuk mengidentifikasikan persoalan yang
diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi
pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas
penelitian yang diharapkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pemilik Website Judi Online
Toto Gelap (TOGEL) menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggung jawaban
pidana pemilik Website Judi Online Toto Gelap (TOGEL)?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu:
1. Untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban pidana yang dilakukan
oleh pemilik Website Judi Online Toto Gelap (TOGEL) menurut Pasal
27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
9
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggung
jawaban pidana pemilik Website Judi Online Toto Gelap (TOGEL)
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat
sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman dan
wawasan terhadap faktor-faktor dan penyelesaian tindak pidana perjudian
(TOGEL).Sebagai salah satu pencegahan terhadap meningkatkan yang
melakukan judi online (TOGEL).Serta menambah wawasan mengenai peran
kepolisian dalam menanggulangi kasus judi online (TOGEL) tersebut.Juga
sebagai untuk kesadaran orang-orang supaya tidak ada lagi yang melakukan
judi online (TOGEL), sekalian mensupport adanya Undang-undang tentang
perjudian.
2. Secara Praktis
Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat
dijadikan sumbangan pemikiran baik bagi tokoh masyarakat maupun aparat
penegak hukum, terutama mengenai faktor-faktor dan penyelesaian tindak
pidana perjudian (TOGEL).
E. Penelitian Terdahulu
10
Penelitian terdahulu merupakan sajian terhadap hasil penelitian terdahulu,
baik berupa skripsi maupun laporan penelitan umum yang dibahas oleh peneliti,
baik penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun lainnya. Adapun
penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan perjudian
(TOGEL) antara lain sebagai berikut:
1. Andi Marta (2018) menulis skripsi yang berjudul “penyelesaian tindak
pidana perjudian toto gelap (TOGEL) dengan upaya non penal (studi
kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten
Ogan Komering Ilir).”Penulis skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa
pihak pemerintah/aparat Desa baik kepolisian dan masyarakat itu sendiri
melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan
suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultural
masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan
seperti menimbulkan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya
perbuatan yang menyimpang.12
2. Endang Pustika (2014) menulis skripsi tentang “Sanksi Tindak Pidana
Terhadap Perjudian TOGEL menurut Fiqh Jinayah”. Penulis skripsi
mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya
perjudian didalam masyarakat dikarenakan faktor ekonomi, faktor
penegak hukum dan faktor kurangnya semangat saling tolong menolong.
Kedua perjudian TOGEL dalam pandangan fiqh jinayah sama halnya
12Andi Niarta, Penyelesainan Tindak Pidana Perjudian TOTO GELAP (TOGEL) Dengan
Upaya Non Panel (Studi Kasus Di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang
Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang 2018) Hlm 1.
11
dengan hukum positif. Apapun perbuatan yang bertentangan dengan
akhlak dan budi pekerti tidak seluruhnya dianggap tindak pidana
terkecuali jika perbuatan itu membawa kerugian langsung bagi
perorangan atau ketentraman masyarakat.13
3. Aswar Ardi (2018) menulis skripsi yang berjudul “Analisis Tindak
Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang
Kec. Belawa Kab. Wajo)”. Penulis skripsi ini mengambil kesimpulan
bahwa factor yang menyebabkan seseorang melakukan perjudian online
oleh masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa adalah faktor
lingkungan dan faktor keluarga. Perjudian membawa dampak negative
dan bahaya yang sangat besar terhadap pelakunya maupun
lingkungannya, antara lain yaitu: mendatangkan permusuhan dan dendam
diantara para pemain judi, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah
SWT dan shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja,
akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas
karena mengharapkan harta yang diragukan, dapat menghacurkan
keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis
dan tiba-tiba merusak masyarakat dengan merajalelanya judi maka
timbul pula tindak criminal lainnya.14
13Endang Pustik, Sanksi Tindak Pidana Terhadap Perjudian Togel Menurut Fiqh Jinayah,
(Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah 2014) hlm 1. 14 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8115/1/ASWAR%20ARDI-.pdf. Di akses
padatanggal 11 april 2019, pukul 08:02 WIB. Aswar Ardi, Analisis Tindak Pidana Hukum Islam
Terhadap Judi Online, (Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin 2018) hlm 73-74.
12
Dari ketiga penelitian terdahulu terdapat perbedaan cukup jelas pada
peneletian yang ditulis oleh peneliti. Menurut penilitian pendapat yang dapat saya
simpulkan bahwa perjudian TOGEL ini adalah suatu perbuatan yang melanggar
hukum dan agama yang sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan uang
atau barang sebagai taruhan yang bisa menghancurkan perekonomian, keutuhan
rumah tangga dan ketentraman masyarakat, serta dapat mendatangkan
permusuhan, mendatangkan kemusyrikan terjauhnya diri kepada Allah SWT.
Sedangkan persamaan dari penelitian yang saya teliti hampir semua menjelaskan
bahwasanya judi TOGEL ini merugikan bagi kalangan yang main.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut
cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun
metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Pengertian
normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan
penelitian, ditelaah dari berbagai literatur, tafsir al-quran, hadist, jurnal, dan
buku-buku yang berhubungan dengan perjudian.
2. Jenis Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa
pendapat konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang
berkaitan dengan perjudian.
13
Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari tiga
bagian yaitu:
1. Data Primer yaitu data-data yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan yang ada kaitannya dengan perjudian yaitu Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti penelitian hasil karya dari kalangan ahli hukum,
misalnya buku-buku, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tafsir,
terjemah dari As-sunnah, jurnal, dan skripsi yang mengenai tentang
perjudian.
3. Data Tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan data hukum sekunder berupa majalah,
Koran, Internet dan lain sebagainya.
G. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Mengklarifikasi data-data yang ada pada buku-buku, jurnal, skripsi atau
bahan yang berkaitan dengan masalah perjudian yang diteliti.
b. Membaca dan memahami serta mengelola buku, jurnal, skripsi atau bahan
yang ada kaitannya dengan masalah perjudian yang diteliti.
H. Teknik Analisis Data
14
Analisis data ini dilakukan dengan metode deduktif yaitu metode yang
berdasarkan analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan
menjadi contoh-contoh kongkrit atau dipergunakan untuk dapat menerangkan
peristiwa-peristiwa khusus terhadap fakta-fakta konkrit, sehingga penyajian hasil
penelitian dapat disampaikan dengan mudah dan jelas dipahami.
I. Sistematika Pembahasan
Penulisan penelitian ini disusun dalam beberapa bab, sebagai berikut:
Bab I: Pendahuluan.
Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah,Tujuan
dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian
sertaSistematikaPembahasan.
Bab II: Tinjauan Umum
Bab ini membahas tinjauan umum landasan teori seperti tentang
pengertian pengertian perjudian, macam-macam jenis perjudian, dampak
bahaya perjudian, membahas tentang kajian literatur atas objek penelitian
meliputi pemahaman, beberapa kasus yang berhubungan dengan perjudian
TOGEL.
Bab III: Pembahasan
Bab ini berisi tentang menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan
yang dibahas dalam penelitian yaitu menganalisis tentang pertanggung
jawaban pidana pemilik website judi online toto gelap (TOGEL) menurut
15
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Transaksi Elektronik,dan sanksi menurut Hukum Pidana Islam
terhadap pertanggung jawaban pidana pemilik website judi online toto
gelap (TOGEL).
Bab IV: Penutup
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari
seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan
saran-saran penulis tentang hasil penelitian.
16