TINJAUAN KEBIJAKANINKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

ROBERTO AKYUWEN

Analis Eksekutif Senior Bidang Pengembangan LKM, GDSK OJK

dan Penasehat IMFEA

Disampaikan pada Seminar Nasional Keuangan Mikro IJakarta, 19 Juli 2017

Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

2

Otoritas Jasa Keuangan

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang

terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa

keuangan menjadi pilar perekonomian nasional

yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

Mewujudkan sistem

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

dan adil.

Melindungi kepentingan konsumen

dan masyarakat.

Tujuan Pembentukan OJK

Lingkup Pengaturan dan Pengawasan OJK

4

PERBANKAN

PERASURANSIAN

PASAR MODAL

LEMBAGA JASA

KEUANGAN

Pergadaian

Lembaga Penjaminan

LEMBAGA PEMBIAYAAN

DANA PENSIUN

LEMBAGA JASA KEUANGAN

LAINNYA

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)

OTORITAS JASA KEUANGAN

IKNB

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Peer to Peer Lending

INKLUSI KEUANGAN

• Financial inclusion is defined as having an account with an institution that provides a full suite of financial services and comes under some form of government regulation. Services include savings, money transfers, insurance or investment (Financial Inclusion Insights).

• Financial inclusion means that individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way (The World Bank).

• Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan – Peraturan OJK Nomor 76/POJK.7/2016).

5

JUMLAH PENDUDUK DUNIA YANG BELUM TERLAYANI JASA KEUANGAN

153

214

238

266

467

642

0 100 200 300 400 500 600 700

Eropa Timur dan Asia Tengah

Amerika Latin

Cina

Asia Tenggara

Afrika dan Timur Tengah

Asia Selatan

Juta Orang

Kaw

asan

6Sumber: Global Findex, 2014

PERSENTASE PENDUDUK DEWASA DUNIA YANG BELUM TERLAYANI JASA KEUANGAN

14%

17%

7%

21%

22%

19%

Eropa Timur dan Asia Tengah

Amerika Latin

Cina

Asia Tenggara

Afrika dan Timur Tengah

Asia Selatan

7Sumber: Global Findex, 2014

PELAKU UMKM DI DUNIA YANG BELUM MENDAPATKAN KREDIT

8

52

53

51

48

51

49

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Amerika latin Afrika dan TimurTengah

Eropa Timur danAsia Tengah

Asia Selatan Asia Tenggara Cina

PER

SEN

(%

)

KAWASAN

Sumber: SME Finance Forum

KESENJANGAN KREDITKEPADA PELAKU UMKM DI DUNIA

9

620

528

323

170 175

338

0

100

200

300

400

500

600

700

Amerika latin Afrika dan TimurTengah

Eropa Timur danAsia Tengah

Asia Selatan Asia Tenggara Cina

Mily

ar D

olla

r A

mer

ika

Seri

kat

Kawasan

Sumber: SME Finance Forum

PANGSA PEMBAYARAN DIGITALDI BERBAGAI NEGARA

10

12

344

610

111111

1415

172020

2232

3340

4747

4953

555757

6162

7778

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Indonesia

Rumania

Cina

Malaysia

Meksiko

Hungaria

Polandia

Brasil

Jepang

Korea Selatan

Estonia

Kanada

Belanda

Belgia

Australia

Persen (%)

Ne

gara

Sumber: World Bank

POTENSI DAMPAK EKONOMIKEUANGAN DIGITAL

11

PENETRASI TEKNOLOGI SELULER (MOBILE) DI DUNIA

12

77

87

95

95

95

96

97

98

99

99

99

99

0 20 40 60 80 100 120

INDIA

NIGERIA

BRASIL

INDONESIA

MALAYSIA

RUSIA

THAILAND

CINA

FILIPINA

TURKI

RUMANIA

UKRAINA

Cakupan Jaringan (%)

Ne

gara

PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA

13

132,7 juta

orang

Jawa

86,3 juta orang

65%

Sumatera

20,7 juta orang

15%

Sulawesi

8,4 juta orang

6,3%

Kalimantan

7,5 juta orang

5,8%

Bali dan NTB-NTT

6,1 juta orang

4,7%

Maluku dan Papua

3,3 juta orang

2,5%

JENIS-JENIS LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

• Mobile Banking

• Internet Banking

• Mobile Insurance

• Online Insurance Premium Payment

• Peer to Peer Lending (Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

14

Indonesia’s Economic Pyramid

15

Upper Class: >USD22.1 per day

Middle Class: USD4.5 - USD22.1 per day

Poor : < USD4.5 per day

Customer of Conventional Banking, Insurance and Capital Market Products

Potential Market of Microfinance

Source: World Bank estimates, Individual net incomehttp://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/04/15/indonesias-fragile-middle-close-to-the-edge/ Note: < USD1.90 a day, 96m people; USD 1.90 – USD 4.50, 107m people

16

360 Ethnic Groups

Speaking 719 Languages

Living on 6000 of 17,504 islands

118 Commercial Banks

1,644 Rural Banks

637,838 Micro Finance Institutions

Kriteria sesuai UU No. 20/2008 ttg UMKM

Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih Lebih dari 10 M• Hasil Penjualan/th Lebih dari 50 M

Usaha Menengah:• Kekayaan Bersih > Rp 500 Jt s.d 10 M• Hasil Penjualan/th > Rp 2,5 M s.d 50 M

Usaha Kecil :• Kekayaan Bersih > Rp 50 Jt s.d 500 Jt• Hasil Penjualan/th > Rp 300 Jt s.d 2,5 M

Usaha Mikro :Kekayaan Bersih < Rp 50 JtHasil Penjualan/th < Rp 300JtTidak bankable

Jumlah ± 5.066 (0,01%)

Jumlah ± 52.106(0,09%)

Data Kementerian KUKM 2014

Jumlah ± 654.222 (1,13%)

Jumlah UMKM ± 57.900.787

Jumlah ± 57.189.393(98,77%)

KONDISI INKLUSI KEUANGANDI INDONESIA

32% penduduk dewasa Indonesia belum menabung

48% penduduk dewasa Indonesia yang menabung

di lembaga keuangan formal

20% penduduk dewasa Indonesia

yang memiliki rekening pada

lembaga keuangan formal

18Sumber: World Bank

PERKEMBANGAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

19

21,84

59,74

29,66

67,82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Indeks Literasi Keuangan Indeks Inklusi Keuangan

Ind

eks

Tahun 2013 Tahun 2016

Sumber: OJK, 2017

DAMPAK KREDIT MIKRO

Permintaan Kredit Mikro Meningkat

Persaingan AntarLembaga Jasa Keuangan

Meningkat

Penyaluran Kredit/Investasi

Meningkat

Usaha Ekonomi Meningkat

Kesempatan Kerja

Bertambah

Pendapatan Masyarakat Meningkat

Kemiskinan dan Disparitas Menurun

KEUANGAN MIKRO TIDAK HANYA KREDIT MIKRO

21

Keuangan Mikro

Intermediasi Keuangan

Kredit Mikro

Asuransi Mikro

Penjaminan Kredit

Intermediasi Sosial

Kearifan Lokal

Pendampingan

Konsultasi

KENDALA AGUNANBAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

Agunan tidak memenuhi aspek

legalitas

Memiliki agunan, tapi

nilainya tidak cukup

Tidak memiliki agunan

22

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MIKRO

• Menjalankan tata kelola perusahaan/organisasi yang baik (transparan dan akuntabel).

• Memahami karakteristik mitra/nasabah secara paripurna.

• Mengenali dan menjalani rantai nilai (value chain)secara lengkap.

• Menyerap potensi risiko melalui beragam upaya.

• Melakukan inovasi dan penyempurnaan secara terus-menerus, termasuk implementasi teknologi informasi (digital finance).

• Melakukan pendampingan/inkubasi/peningkatan kapasitas secara intensif dan kontinyu.

• Menjalankan pemantauan dan evaluasi secara intensif dan kontinyu. 23

RANTAI NILAI

Input Produksi (bahan baku)

Proses Produksi

Pemasaran Produk

Produk I

Produk II

Produk ...

24

PRINSIP DASARPERLINDUNGAN NASABAH

Transparansi Perlakuan yang adil Keandalan

Kerahasiaan dan keamanan data

Penyelesaian sengketa secara

sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

25

PROGRAM-PROGRAM OJK

LAKU PANDAI

(Branchless Banking)

AKSI Pangan

JARINGAsuransi Mikro

AKSI Mikro Penjaminan Kredit

26

Terima Kasih