TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi di Wilayah Polres Sampang).

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

VIVI EKA RISTA

NPM: 21601021273

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2020

ABSTRACT

One of the consequences of the increasing number of motorized vehicles is that many minors

driving motorized vehicles has become a habit that occurs everywhere. The problems raised

were the factors causing traffic violations by minors in the Sampang Police area and the

police's efforts to overcome these problems. Some of the factors causing traffic violations by

minors include family factors, school factors, and environmental factors. While the efforts

made by the police in overcoming this problem are by conducting traffic law education to

schools and Islamic boarding schools, collaborating with schools and Islamic boarding

schools, carrying out repressive actions against traffic offenders including minors and

installing related billboards and billboards. with sanctions for traffic offenders.

Keywords: Traffic violation, underage child

ABSTRAK

Salah satu konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah banyaknya

anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor sudah menjadi kebiasaan yang terjadi

dimana-mana. Permasalahan yang diangkat adalah factor penyebab pelanggran lalu lintas

oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Sampang dan upaya kepolisian mengatasi masalah

tersebut. Beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur meliputi

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Sementara upaya yang dilakukan oleh

aparat kepolisian dalam mengatasi maslah tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan

hukum lalu lintas baik ke sekolah maupun pesantren, melakukan kerjasama dengan pihak

sekolah dan pesantren, melakukan tindakan represif terhadap pelanggar lalu lintas termasuk

anak di bawah umur dan pemasangan benner dan baliho terkait dengan sanksi bagi pelanggar

lalu lintas.

Kata kunci: Pelanggaran Lalu lintas, Anak dibawah

Umur.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia. Sebagai

Negara yang sedang berkembang Indonesia berupaya melakukan pembangunan di segala

bidang kehidupan, mobilisasi sangat mempengaruhi perkembangan masyarakatnya.

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonominya, semakin meningkat

pula taraf hidup masyarakatnya. Hal itu ditandai dengan meningkatnya gaya hidup

(lifestyle) masyarakat.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat

(3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang

dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan

kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan

(akuntabel).1 Dalam suatu Negara hukum, maka hukumlah yang menjadi “panglima”

dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum diatas

segalanya, dan semua hal harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan ataupun aturan dalam hubungan

sesama warga Negara maupun dengan Pemerintah mutlak adanya agar tercapai

ketertiban, kedamaian dan keadilan. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk

mencapai cita-cita atau tujuannya harus berlandaskan hukum untuk demi menjamin hak-

hak dan kewajiban-kewajiban warga negaranya, jadi secara sederhana negara hukum

1 Penjelasan Pasal 1 UUD Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945

2

adalah bahwa Negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan

atas hukum.

Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan

kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara banyak dijumpai permasalahan

yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di masyarakat, mulai dari yang ringan

hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan harus diselesaikan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan juga banyak terjadi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan karena

lalu lintas semakin hari semakin ramai seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi. Semakin banyaknya kendaraan bermotor akan menambah

permasalahan di dunia lalu lintas yaitu berupa berbagai macam pelanggaran seperti

melanggar marka jalan, melanggar lampu lintas, tidak menyalakan lampu pada siang

hari, termasuk pelanggaran yang dilakukan anak dibawah usia yang mengendarai

kendaran bermotor, dan lain-lain.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan

dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula

disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, Misalnya pelanggaran lampu

pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan, Pelanggara karena tidak

menyalakan lampu “zen” ketika kendaraannya mau berbelok arah, pelanggara marka

jalan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap

tahunnya. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik

hilanynya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil.

3

Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum khusunya polisi lalu

lintas harus berupaya mengambil langkah-langkan bahkan tindakan tegas bagi para

pelanggar, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran sehingga bisa membantu menekan

angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum (law enforcement) menjadi salah satu

kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lemahnya penegakan hukum

akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pelanggaran dianggap

sebagai sesuatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar lalu

lintas harus diberi efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulangi

lagi.

Sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Indonesia, meskipun

sudah ada perubahan dari UU RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menjadi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lulu Lintas dan

Angkutan Jalan yang lebih komprehensip, akan tetapi para pengendara kendaraan

bermotor masih banyak melanggar. Seperti kita ketahui bahwa pelanggaran bukan

hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga bisa membahayakan orang lain.

Pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan akan menimbulkan kerugian baik nyawa

maupun harta benda (kerugian materiil).

Menurut hasil jajak pendapat Litbang KORAN SINDO terhadap 400 responden.

ada 10 pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia, beserta besaran denda

tilangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ):2

1. “Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

2 https://www.gridoto.com/read/221780655/jangan-coba-coba-10-pelanggaran-lalu-lintas-yang-sering-

terjadi-beserta-denda-tilangnya diakses tanggal 25 Mei 2020

4

Jenis pelanggran pasal 281 ini banyak sekali terjadi. Orang mengendarai kendaran

bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), bahkan anak-anak dibawah umur sering

mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Di Indonesia hal

ini sudah dianggap sebagai suatu hal yang sudah biasa.

2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat

menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan

atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2). Pelanggaran terhadap

ketentuan pasal ini juga sering terjadi disebabkan pelanggarnya lupa membawa

dokumen tersebut baik SIM maupun STNK.

3. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik

jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan

knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling

banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1). Pelanggara jenis ini banyak sekali terjadi

khusunya anak-anak muda karena kendaraannya dimodifikasi sedemikian rupa untuk

mengikuti tren dikalangan anak muda, misalnya kalau motor yang ada spionnya

dianggap sebagai motornya orang tua.

4. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat

1). Seperti pelanggaran-pelanggaran jenis lainnya, pelanggaran terhadap pasal 287

ayat (1) lebih banyak, baik melanggar marka jalan, lampu lalu lintas dan lain

sebagainya.

5. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling

rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling

banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5). Pelanggaran jenis ini sebenarnya cukup

5

banyak cuma karena keterbatassan alat deteksi sehingga para pelanggar tidak

terpantau, kecuali di jalan tol.

6. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 2 bulan atau dendapaling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1). Pelanggaran

jenis ini juga banyak terjadi baik karena kendaraanya tidak ada STNKnya (hilang atau

motornya hasil kejahatan) maupun karena pengendaranya lupa untuk membawanya.

7. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu

utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak

Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini banyak

sekali terjadi hal ini disebabkan karena peraturan ini masih baru (aturannya baru ada

pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI Nomor 22 Tahun

2009), juga disebabkan oleh karena persoalan budaya masyarakat yaitu menyalakan

lampu seharusnya dilakukan pada malam hari. Akan tetapi untuk saat ini mulai

berkurang karena konstruksi kendaran bermotor roda 2 yang baru lampunya secara

otomatis menyala baik siang maupun malam hari.

8. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi

isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp

250 ribu (Pasal 294). Terhadap pelanggaran jenis ini juga masih sering terjadi karena

faktor kealpaan saja.

9. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar

nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling

banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1). Pelanggaran terhadap pasal 291 ayat (1)

6

mungkin yang paling banyak terjadi hal ini disebabkan baik karena faktor kelalaian

maupun karena faktor kesengajaan dari pengendaranya.

10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak

mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289). Pelanggaran ini banyak

terjadi bagi pengendara kendaraan roda empat atau lebih, baik karena faktor kelalaian

maupun faktor kesengajaan”.

Dalam konfrensi pers Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol. Budi Indra Dermawan

mengungkapkan hasil Operasi Patuh Semeru 2019, yang digelar selama 14 hari, yakni

mulai 29 Agustus hingga 11 September. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah

pelanggaran mengalami kenaikkan dibanding tahun sebelumnya.3 Pelanggaran paling

banyak ditindak adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam

Operasi Patuh Semeru 2019 sebanyak 56.192 kasus. Jumlah ini naik sekitar 50 persen

dibanding tahun sebelumnya yang hanya 37.513 kasus.

Kasus kedua yang banyak ditindak selama dijalankannya Operasi Patuh Semeru

2019 adalah terkait kepatuhan menggunakan helm berstandar SNI. Menurut Budi ada

sekitar 33.573 kasus dimana pengendara tidak mengenakan helm SNI pada 2019. Jumlah

ini naik sekitar lima persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 31.940 kasus.4

Kasus pelanggaran terhadap penggunaan helm maupun pelanggaran yang dilakukan

anak dibawah umur merupakan kasus yang sangat umum terjadi di seluruh Indonesia.

Hal ini harus mendapat perhatian khusus bagi para penegak hukum agar supaya ada

penurunan untuk tahun-tahun yg akan datang.

3https://nasional.republika.co.id/berita/pxp6z4335/anak-di-bawah-umur-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas

diakses tanggal 25 Mei 2020 4Ibid

7

Meningkatnya volume kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua

membawa konsekwensi yang cukup memprihatinkan pada kita yaitu dengan semakin

banyaknya anak dibawah umur yang mengendarahi kendaraan bermotor. Anak dibawah

umur yang mengendarahi kendaraan bermotor sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran

oleh masyarakat, orang tua, guru dan sebagainya sehingga cenderung adanya pembiaran.

Kondisi ini hampir terjadi dimana-mana di Indonesia. Padahal membiarkan anak

dibawah umur mengendarahi kendaraan bermotor sangat beresiko terhadap keamanan

dan keselamatan pengendaranya maupun keselamatan orang lain.

Di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, sama halnya dengan daerah-daerah

lain di Indonesia, pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi yaitu pelanggaran terhadap

kepatuhan menggunakan helm khusunya helm standar (Standar Nasional Indonesia-SNI)

pelanggaran pasal 291 ayat (1) (kewajiban menggunakan Helm SNI) dan Palanggaran

terhadap ketentuan pasal 281 yaitu kewajiban memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)

yang banyak terjadi khususnya anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan

bermotor.

Berdasar latar belakang yang telah penulis paparkan di atas penulis tertarik untuk

menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU

LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi di Wilayah Polres Sampang).

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh

anak di bawah umur di Wilayah Polres Kabupaten Sampang?

8

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Aparat Kepolisian Wilayah

Polres Sampang Untuk mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawa

Umur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan

penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya

pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Wilayah Polres

Kabupaten Sampang?

b. Untuk menganalisis bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak

Aparat Kepolisian Wilayah Polres Sampang Untuk mengurangi

Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawa Umur?

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi peneliti dan kalangan akademisi dalam memahami dan mendalami

teori ilmu hukum.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi kalangan aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian yang

menangani masalah faktor-faktor penyebab kecelekaan lalu lintas di

jalan raya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

masyarakat dalam berpartisipasinya terhadap penanggulangan

9

kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Wilayah Sampang

khususnya.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu

fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.

Dalam rangka mencari kebenaran tersebut agar tujuannya tercapai peneliti

menggunakan metode. Metode yang digunakan untuk peneliti untuk mencari

data-data yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini yaitu dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis sosiologis atau yuridis empiris, maksudnya adalah pendekatan dengan

melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi

hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek

hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum

bagi keperluan penelitian atau penulisan5

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Maxi J.Moleong sumber data penelitian

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain6.

Data yang digunakan oleh penelitian ini ada dua yaitu:

a). Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan (Frield Research)

dari sumber pertama, data ini diperoleh melalui wawancara (interview)

5 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105. 6 Maxi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,2002,hal.112.

10

dengan para pihak yang bersangkutan dan yang berhubungan dengan data

yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini7.

b). Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian

keperpustakaan (Liberary Research), dari berbagai literature, baik peraturan

perundang-undangan, buku-buku literatur yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data seperti yang dinginkan sesuai kebutuhan penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu:Data yang di

kumpulkan oleh penulis dalam hal ini diperoleh dari beberapa cara, yaitu:

a. interview atau wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah

mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan tatap muka dan

berdialog dengan responden. Respondennya adalah:

1. Petugas Kepolisian Lalu Lintas Polres Sampang

2. Orang tua atau wali anak

3, Para tokoh masyarakat

b. Observasi

Pengertian observasi merupakan teknik pengumpulan data,

dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4. Teknik Analisa Data

Menurut Lexy J.Moleong, analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan

7Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

11

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.8

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data

bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah

data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah

dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisi data

tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif analisis, artinya Analisis

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi tulisan ini dalam empat bab

dengan maksud agar memiliki susunan yang sistematis sehingga dapat

memdahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar bab yang satu

dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten dan tidak dapat

dilakukan secara acak. Masing-masing bab akan digolongkan dalam sub bab-

sub bab.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

8 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,2002, hal.103.

12

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, kemudian

dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang Kajian Pustaka yang terkait dengan masalah

lalu lintas dan angkutan jalan meliputi, Tinjauan Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan terdiri dari Pengertian-pengertian dan istilah-

istilah umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Arti Penting Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

pengertian pelanggaran lalu lintas, macam-macam pelanggaran lalu

lintas, Tinjauan Tentang Anak, pengertian anak, peran orang tua

terhadap anak, dan Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Repuplik

Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang

terdiri dari dua hal yaitu pertama faktor-faktor apa yang menyebabkan

banyaknya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Wilayah

Polres Kabupaten Sampang, dan yang kedua membahas bagaimana

upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Aparat Kepolisian Wilayah

Polres Sampang Untuk mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak

dibawa Umur.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Sedangkan dalam bab empat berisi kesimpulan dan saran-saran dari

hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat di tarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas bagi anak dibawah

umur adalah:

a. Faktor Keluarga

Kita ketahui bahwa faktor keluarga ini sangat menentukan terhadap terjadinya

pelanggaran lalu lintas oleh anak, karena adanya pembiaran terhadap anak

mengendarai kendaraan bermotor. Anak-anak belum cukup umur untuk dapat

mengendarai kendaraan bermotor karena harus memiliki Surat Ijin Mengemudi

(SIM). Pembiaran anak mengendarai kendaraan bermotor oleh orang tua sama

halnya dengan dukungan keluarga.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Faktor pendidikan dan sekolah ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya

pelanggaran lalu lintas oleh anak. Seperti kita ketahui juga bahwa sudah

menjadi hal yang lumrah ketika anak mengendarai kendaraan bermotor ke

sekolah meskipun sudah diketahui anak tersebut belum memiliki Surat Ijin

Mengemudi (SIM). Sama halnya dengan faktor keluarga, yaitu adanya

pembiaran oleh sekolah dalam hal ini.

c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak

Liingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap prilaku dan

perkembangan anak. Anak-anak dibawah umur mengendarahi kendaraan bermotor

karena pengaruh lingkungan sekitar yaitu, banyak anak sebaya yang melakukan hal

yang sama mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum cukup umur. Hal ini

sudah dainggap sebagai hal yang biasa dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas

akan tetapi dianggap sebagai bukan pelanggaran karena masyarakat tidak

mempermasalahkan.

2. Upaya-upaya Kepolisian Polres Sampang untuk mengurangi Pelanggaran

Lalin Oleh Anak.

a. Penyuluhan dan Pembelajaran tentang Etika berlalu lintas di Sekolah-

sekolah dan Pesantren.

Penyuluhan tentang UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan secara rutin di

lakukan oleh Polres Sampang ke sekolah-sekolah dan pesantren. Hal ini

untuk memberikan pengetahuan tentang etika berlalu lintas kepada para

siswa dan para santri. Penyuluhan disamping bertujuan untuk memberikan

pengetahuan tentang peraturan lalu lintas juga dimaksudkan untuk

menumbuhkan kesadaran bagi para siswa dan santri.

b. Membuat MoU dengan Instansi Terkait.

Kerjasama dengan instansi terkait (sekolah dan pesantren) sangat penting

karena dengan kerjasama ini diharapkan pihak sekolah dan pihak

kepolisian untuk saling melakukan pembinaan secara bersama-sama

terhadap peserta didik baik di sekolah-sekolah maupun di pesantren-

pesantren.

c. Penindakan Oleh Aparat Kepolisian

Penindakan dengan tegas oleh aparat Kepolisian Resort Sampang kepada

pelaku pelanggaran lalu lintas harus terus dilakukan untuk memberikan

efek jera kepada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu

lintas. Tindakan tegas dari aparat yang berwenang disamping akan

memberikan efek jera bagi para pelaku juga bisa menjadi peringatan

kepada para orang tua untuk tidak membiarkan anaknya yang belum

mempunyai SIM mengendarai kendaraan bermotor.

d. Pemasangan Benner dan Baliho

Pemasangan benner dan baliho terkait dengan beberapa sanksi apabila

melakukan pelanggaran lalu lintas.

B. Saran-saran

1. Hendaknya orang tua selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan anak

dan melarang dengan tegas apabila anaknya yang tidak mempunyai SIM

mengendarai kendaraan bermotor. Ketegasan dari orang tua ini sangat

berpengaruh terhadap prilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren mempunyai kontribusi besar dengan

untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara melarang anak-anak yang tidak memiliki

SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke sekolah atau pesentren.

Disamping itu sekolah dan pesantren secara berkala mengadakan penyuluhan

hukum lalu lintas dengan bekerjasama dengan Polres Sampang khususnya saat

penerimaan siswa atau santri baru.

3. Memanggil orang tua atau wali ke Kantor Polisi apabila anaknya melakukan

pelanggaran lalu lintas, hal ini dimaksudkan agar orang tua memiliki

komitmen yang sama dengan aparat kepolisian dalam penegakan peraturan

lalu lintas. Orang tua diharuskan untuk membuat pernyataan untuk tidak

membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor.

4. Pemberian sanksi tegas kepada anak pelaku pelanggaran lalu lintas untuk

meberikan efek jera.harus selalu dilakukan

70

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya

Bakti, Bandung. Abubakkar Iskandar. 1996. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yang Tertib. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia. Andrew R. Cecil, et al. Penegakan Hukum Lalu Lintas Panduan bagi Polisi

dan Pengendara, Nuansa, Bandung. Idwan Santoso. 1997. Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan. Bandung: ITB. Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT Remaja

Rosdakarya, Bandung Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat

dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya..

Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.

Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang PRESSindo,

Yogjakarta. Soejono. 1990. Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia.

Jakarta: PT. Rineka Cipta. Soerjono Soekanto. 1990. Polisi Lalu Lintas Analisa Menurut

Sosiologi Hukum. Bandung: Maju Mundur. Suwardjoko P. Warpani. 2002. Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan

Jalan. W.J.S. Poerwadarminta. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Jakarta: PT. Balai Pustaka. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPdt) Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Angkutan Jalan