tinjauan yuridis konstruksi hukum penuntut umum … · indonesia pasal 1 butir 1 dan butir 2...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA DALAM MEMBUKTIKAN
BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN BEBAS MURNI SEBAGAI
DASAR UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2118
K/Pid/2004, TANGGAL 8 JANUARI 2008)
Penulisan Hukum
( Skripsi )
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universutas Sebelas Maret
Oleh
Ayu Kusumaningtyas
NIM. E1107125
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
Ayu Kusumaningtyas, E 1107125. 2011. TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA DALAM MEMBUKTIKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN BEBAS MURNI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2118 K/Pid/2004, TANGGAL 8 JANUARI 2008). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis di dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi, setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif.
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai konstruksi hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam membuktikan bahwa putusan judex factie bukan bebas murnisebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur dan konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya delam perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Dasar Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R yang memutuskan Bebas terhadap Terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi adalah bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang unsur “Membujuk” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan. Berdasarkan pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, oleh karena itu permohonan Kasasi dinyatakan dapat diterima dan Terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi. Kata kunci : konstruksi hukum, putusan bukan bebas murni, upaya hukum kasasi.
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
Ayu Kusumaningtyas, E 1107125. 2011. A Juridical Review on the Law Construction of Palangkaraya District Attorney Office’s Public Prosecutor in Authenticating that Judex factie is not pure freedom as the basis for appealing to the Supreme Court in the Sexual Intercourse with minor case (A Study Case in the Supreme Court’s Verdict Number 2118 K/Pid/2004, January 8, 2004). Law Faculty of Sebelas Maret University.
This study belongs to a normative law research. The data type used was secondary data with library study as the technique of collecting data, that is, to collect the secondary data relevant to the problem studied and categorized into cataloguing; all of data collected then was analyzed using a quantitative analysis method.
This law research aims to study the Law Construction of Palangkaraya District Attorney Office’s Public Prosecutor in authenticating that judex factie is not pure freedom as the basis for appealing to the supreme court in the sexual intercourse with minor case.
Considering the research the writer had conducted, the writer concludes that the basis of Appeal to Supreme Court against the Palangkaraya First Instance Court’s Verdict Number 154/Pid.B/2004/PN.PL.R deciding the freedom for the defendant Adi Sulityawan alias Dopeng Bin Sujadi is that the Palangkaraya First Instance Court has decided freedom in hearing and trialing the case “not applying the law rule or applying the law rule inappropriately” based on the Article 253 clause (1) letter a Criminal Procedural Code (KUHAP), meaning that the Chamber of Judges misinterprets the element “persuading” as regulated in the Article 81 of Act No. 23 of 2002 about Children Protection indicted. Based on the consideration about where the impure characteristic of such freedom verdict lies, the appeal to Supreme Court application can be accepted and the defendant is sentenced with 2 (two) years imprisonment subtracted with the detention duration and Rp.60,000,000 (sixty millions rupiahs) fine, subsidiary 3 (three) months, so that all of case expenses in the judiciary level is assumed by the defendant Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi.
Keywords: Law construction, impure freedom verdict, appeal to Supreme Court
vi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI
HUKUM PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA
DALAM MEMBUKTIKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN
BEBAS MURNI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
KASASI DALAM PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DIBAWAH
UMUR (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2118
K/Pid/2004, TANGGAL 8 JANUARI 2008)”. Penulisan Hukum (skripsi) ini disusun
guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang
ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung sehingga Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat tersusun. Ucapan terima kasih
penulis haturkan kepada :
1. Bapak Mohammad Yamin, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan
Hukum (skripsi) yang dengan arif dan bijaksana telah meluangkan waktu dan
pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Bapak Harjono, S.H.,M.H selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis.
vii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
semoga ilmu yang didapat penulis dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi
masa depan.
7. Bapak, Ibu dan Adik Bintang Kusuma Putri yang selalu mencurahkan doa,
semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
8. Om Teguh Santoso, S.H., M.H (Alm), Bulik Erni S.H, Eyang Mulyono, Dek
Zulfikar, dan Dek Mutya, yang memberikan bimbingan, doa dan dukungan
kepada penulis.
9. Fendy Arissa Surya yang memberikan doa dan semangat kepada penulis.
10. Sahabat Penulis, Henggar, Novaeny, Berlian, Kartika, Shinta, Tiara, Silvy Ayu,
Riana dan Endah yang selalu bekerjasama dan membantu penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah
membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
Semoga Allah SWT membalas jasa serta budi baik kepada pihak-pihak yang
telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis
harapkan untuk kesempurnaan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
Dengan demikian semoga Penulisan Hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi
penulis dan pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Laporan ini.
Amin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Surakarta, Maret 2011
Penulis
Ayu Kusumaningtyas
viii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
MOTTO
Rajin membawa keberhasilan, malas menimbulkan penyesalan, dan siapa
melangkah ke depan niscaya bertambah dekat dengan tujuan
( Shalahuddin As-Syafdi )
Kemajuan dimulai saat kita mau menerima kelemahan diri untuk diperbaiki
( Jean Janier )
Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah kamu lakukan, tetapi
untuk mencapai apa yang belum kamu lakukan
( Kahlil Gibran )
Yang lalu telah sirna, yang diharap masih belum pasti, yang kau miliki
hanyalah waktu saat engkau hidup saat ini
( Van Der Kart )
PERSEMBAHAN
Ø ALLAH S.W.T, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan
kelancaran
Ø Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi penulis
ix
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Ø Ayah dan Bunda tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan semangat
Ø Adikku tersayang, yang memberikan doa, dukungan dan semangat
Ø Om Teguh Santoso, S.H., M.H (Alm), Bulik Erni, Eyang Mulyono, Dek
Zulfikar dan Dek Muthia, yang memberikan doa, bantuan, dan semangat
Ø Fendy Arissa Surya, yang memberikan doa, bantuan dan dukungan
Ø Sahabat-sahabat tersayang
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv
ABSTRAK ........................................................................................................ v
ABSTRACT ...................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ...................................................................................... vii
x
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
MOTTO ............................................................................................................ ix
PERSEMBAHAN ........................................................................................... x
DAFTAR ISI .................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 5
E. Metode Penelitian ........................................................................... 6
F. Sistematika Penulisan Hukum ......................................................... 9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ................................................................................. 11
1. Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum ........................................ 11
2. Tinjauan Tentang Kejaksaan ...................................................... 12
3. Tinjauan Tentang Putusan .......................................................... 14
4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi .................................... 20
5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak................ 24
B. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 25
xi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka
Raya dalam membuktikan bahwa putusan judex faxtie bukan
bebas murni sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi
dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur. ......... ..... 27
B. Konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam
mempertimbangkan alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Palangka Raya dalam perkara persetubuhan dengan anak di
bawah umur .................................................................................... .... 51
BAB IV. PENUTUP
A. Simpulan ........................................................................................... 58
B. Saran ................................................................................................. 59
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 61
LAMPIRAN ...................................................................................................... 64
DAFTAR GAMBAR
Gambar.1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 25
xii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih
berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,
penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
xiii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004).
Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executive ambtenaar). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi
wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan
wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum.
Bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia adalah “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang.” Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: “Penuntut Umum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.
Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid).
Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu
perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan
maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Usaha-usaha
yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu
perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan
pidana terhadap diri seseorang. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian perkara
pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta
1
2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin (Andi Hamzah,
1996 : 257).
Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah, yang telah ditentukan menurut
ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang
No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
pada Pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan :
“Alat bukti yang sah ialah :
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa”.
Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, tahap proses persidangan
selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Kemudian tibalah saatnya
hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang
mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang
akan dijatuhkan pengadilan pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan
pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang
mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti
dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Beberapa jenis bentuk putusan yang dapat
dijatuhkan adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan
putusan pemidanaan (Andi Hamzah, 1996 : 347).
Mengenai hak terdakwa yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya
hukum baik upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi. Namun terdapat
pengecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain :
1. Putusan bebas (vrijspraak);
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan
hukum;
3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat (Andi Hamzah, 2000 : 286).
Menurut Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan
bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Hak asasi adalah hak yang melekat pada setiap orang mulai dari ia lahir sampai
meninggal dunia. Seorang anak, sebagai juga seorang manusia, tidak luput dari
adanya hak asasi yang melekat padanya, namun demikian seringkali karena posisinya
yang lemah sehingga menjadikan perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi
seorang anak harus dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikarenakan, seorang anak
belum sadar akan apa yang menjadi hak asasinya, ditambah lagi sekalipun ia sudah
menyadari bahwa hak asasinya telah terancam, namun ia tidak mampu untuk
mempertahankannya sendiri (Anastasia Ayu Paska, 2009 : 12).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA DALAM MEMBUKTIKAN
BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN BEBAS MURNI SEBAGAI
DASAR UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI
KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2118 K/Pid/2004,
TANGGAL 8 JANUARI 2004)”
B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang mengidentifikasikan
mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menemukan
pemecahan masalah dengan tepat dan sesuai dengan tujuan.
4
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana konstruksi hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya
dalam membuktikan bahwa putusan judex faxtie bukan bebas murni sebagai
dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara persetubuhan
dengan anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam
mempertimbangkan alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka
Raya dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran yang hendak dicapai atas jawaban
dari permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) dan untuk memenuhi kebutuhan
(tujuan subyektif). Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah
sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui konstruksi hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Palangka Raya dalam membuktikan bahwa putusan judex faxtie bukan bebas
murni sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara
persetubuhan dengan anak di bawah umur.
b. Untuk mengetahui konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam
mempertimbangkan alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Palangka Raya dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan
pemahaman penulis mengenai aspek hukum di dalam teori maupun praktek
pada lapangan hukum.
b. Untuk memperolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan penulisan
hukum guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan di
5
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna yang
dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari
penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum
pada umumnya dan ilmu hukum Acara Pidana pada khususnya.
b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi, maupun literatur
yang berguna bagi penulisan hukum selanjutnya guna pengemban ilmu
hukum.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memberikan pemecahan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu
mengenai konstruki hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Palangka
Raya dalam membuktikan bahwa putusan judex factie bukan bebas murni
sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara
persetubuhan dengan anak dibawah umur.
b. Dengan penulisan hukum (skripsi) ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal
untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
E. Metode Penelitian
Penelitian Hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Penelitian Hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru
6
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud
Marzuki, 2005 : 35).
Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian
dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah penelitian harus terlebih
dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya
(Johny Ibrahim, 2006 : 26). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penulisan
Ditinjau dari sudut penelitian hukum, dalam penulisan hukum (skripsi) ini
penulis menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuwan hukum dari sisi
normatifnya (Johny Ibrahim, 2006 : 57).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini mempunyai sifat penelitian preskriptif. Sifat penelitian hukum ini
tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai
sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif.
Ilmu Hukum mempelajari tujuan hukum, konsep hukum, dan norma-norma
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 22).
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain
pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
( Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93).
Dari beberapa macam pendekatan tersebut, penulisan hukum ini
menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan
dengan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah
7
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Yang menjadi kajian pokok disebut ratio decidendi (reasoning) merupakan
pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan dan sebagai referensi
bagi penyusunan argumentasi dalam penelitian hukum isu hukum (Peter
Mahmud Marzuki, 2005 : 94).
Pendekatan kasus (case approach) bertujuan mempelajari penerapan norma-
norma atau kaidah hukum. Dalam penelitian normatif perkara-perkara tersebut
dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan
dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil
analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum (Johny
Ibrahim, 2006 : 321).
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Sumber data merupakan tempat dimana memperoleh data untuk penulisan
penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat
aotoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri
dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum. Penelitian
hukum ini menggunakan bahan hukum primer, antara lain :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;
5) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW. 07.03 Tahun 1983 tentang
Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
6) Putusan Mahkamah Agung No. 2118 K/ Pid/ 2004, tanggal 8 Januari
2004.
8
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah yang memberikan penjelasan
mengenai Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis dalam
penulisan penelitian hukum ini antara lain buku-buku, literatur-literatur,
dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, makalah dan lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam
bahan hukum tersier penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
5. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai
data penunjang dalam penelitian ini (Johny Ibrahim, 2006 : 393).
Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penulisan penelitian
hukum. Dalam penulisan penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah pengumpulan peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen, artikel, data internet (cyber media), kemudian digunakan sebagai data
penunjang dalam penulisan penelitian hukum.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penulisan Penelitian Hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum
deduksi silogisme. Metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh
Aristoteles penggunaan deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor
(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan
khusus) dari kedua premis itu ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter
Mahmud Marzuki, 2006 : 47).
9
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Dalam penulisan penelitian hukum ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun
1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan Putusan Mahkamah
Agung No. 2118 K/Pid/2004 tanggal 8 Januari 2008 sebagai premis mayor,
sedangkan yang menjadi premis minor adalah putusan Judex Factie bukan bebas
murni sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara
persetubuhan dengan anak dibawah umur.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai
keseluruhan isi penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika sebagai
berikut :
Pada Bab I Pendahuluan, penulis memberikan gambaran awal tentang
penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum
yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara
garis besar.
Pada Bab II Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan mengenai dua sub bab
yaitu kerangka teori dan kerangkan pemikiran. Dalam kerangka teori, penulis akan
menguraikan mengenai tinjauan tentang jaksa penuntut umum, tinjauan tentang
kejaksaan, tinjauan tentang pembuktian, tinjauan tentang putusan Judex Factie bukan
bebas murni dan tinjauan tentang upaya hukum kasasi.
Pada Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, penulis memberikan
pembahasan hasil penelitian mengenai konstruksi Hukum Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Palangkaraya dalam membuktikan bahwa putusan Judex Factie bukan bebas
murni sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara
persetubuhan dengan anak di bawah umur serta konstruksi Hukum Hakim Mahkamah
10
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Agung dalam mempertimbangkan alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Palangkaraya dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur.
Pada Bab IV Penutup, penulis memberikan simpulan dari pembahasan atas
rumusan masalah dan saran dalam penulisan penelitian hukum ini.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Konstruksi Hukum
Sistem hukum Indonesia menganut asas pengadilan tidak boleh menolak
perkara. Apabila hakim belum dapat memutus perkara karena dasar hukumnya
belum valid, ilmu hukum menyediakan perangkat upaya menemukan hukum
yang disebut konstruksi hukum. Dengan demikian, kepentingan pelaku tindak
pidana, korban kejahatan, dan masyarakat dapat diakomodasi. Hakim berfungsi
melengkapi ketentuan- ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Konstruksi hukum sering juga disebut dengan komposisi hukum
(rechtconstructie). Hakim membuat suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) dan
menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah asas hukum yang menjadi
dasar lembaga yang bersangkutan. Cara kerja atau proses berpikir hakim
demikian dalam menentukan hukum disebut dengan konstruksi hukum (Efendi,
http://te-effendi-acara.blogspot.com/2009/03/urgensi-alat-bukti-pengamatan-
hakim.html, diakses tanggal 22 Desember 2010 pukul 20.00).
Konstruksi hukum dibedakan menjadi tiga macam, antara lain :
a. Konstruksi Analogi (argumentum per analogiam)
Analogi merupakan suatu proses konstruksi yang dilakukan dengan
cara mencari rasio ledis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian
menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh
undang-undang itu. Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke
dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang
sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang
bersangkutan.
b. Konstruksi Penghalusan Hukum (rechtsverfijning)
Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu
perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya
digunakan untuk menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan.
Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis
sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat
sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau
diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan.
Jenis konstruksi ini merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi
analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu
peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum
mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan
(bersifat restriktif).
11
12
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c. Konstruksi Argumentum a Contrario
Hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada
seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada
perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh
peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan
suatu kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan
pada masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi
Argumentum a Contrario hakim sampai pada kesimpulan yang negatif,
artinya ia justru tidak mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara
yang sedang dihadapinya (Mohammad Aldyan,
http://masyarakathukum.blogspot.com/2008/03/macam-macam-penemuan-
hukum.html, diakses tanggal 23 Desember 2010 )
2. Tinjauan tentang Kejaksaan
Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,
khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam
penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang
dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh
yang tidak dapat dipisahkan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh kekuasaan lainnya yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
13
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi
sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena
Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses
pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan
keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses
perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak
berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga
memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat
mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai
Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi
wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan
wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Zulakrial,
http://zulakrial.blogspot.com, diakses pada Tanggal 22 November 2010 pukul
19.00 WIB).
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan penuntut
umum. Bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Jaksa adalah pejabat fungsional yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum
dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sedangkan Pasal 1 butir 2
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang pidana yang diatur
dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, antara lain
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Kejaksaan R.I,
http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=7, diakses tanggal 22
Desember 2010 pukul 20.00)
3. Tinjauan tentang Putusan
Pengertian Putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dirumuskan sebagai berikut:
“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini”.
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis), dimana hakim
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan
putusannya. Keputusan Hakim haruslah berdasarkan surat pelimpahan perkara
yang memuat dakwaan atas kesalahan terdakwa, serta keputusannya itu haruslah
berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dalam ruang lingkup surat dakwaan
tersebut (Andi Hamzah & Irdan Dahlan. 1987: 9).
15
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Syarat sahnya putusan pengadilan untuk dapat dilaksanakan diatur pada Pasal
195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan
bahwa, “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.
Materi putusan merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan,
yang apabila tidak dimuat, akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi
putusan yang bersangkutan (Harun. M. Husein. 1992: 27). Hal-hal yang harus
dimuat dalam suatu putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa :
Ayat (1) Surat putusanpemidanaan memuat : a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, atau tanggal lahir,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. Dakwaan, sebgaimanaterdapat dalam surat dakwaan; d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g. Hari dan tanggal diadakannya musywarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
16
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
Sedangkan suatu putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan
bahwa :
Ayat (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat : a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1)
kecuali huruf e, f, dan h; b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:
a. Putusan bebas
Pengertian mengenai Putusan bebas (vrijspraak) diatur dalam Pasal
191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang,
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.
Putusan bebas dapat diartikan bahwa terdakwa dibebaskan dari
pemidanaan , lebih tegasnya terdakwa tidak dipidana. Ditinjau dari segi
yuridis, putusan bebas adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang
bersangkutan :
1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara
negatif.
Pembuktian yang diperoleh di persidangan , tidak cukup membuktikan
kesalahan terdakwa, tidak diyakini oleh hakim.
2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu
alat bukti saja.
17
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Mengacu pada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), menjelaskan bahwa “Terdapat putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas”.
Berdasarkan rumusan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak
bahwa secara yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) tidak menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk
mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak)
tersebut.
Bertolak dari Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), putusan bebas memang tidak mungkin dimintakan kasasi. Tetapi
dalam praktek peradilan, larangan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) tersebut ternyata telah dikesampingkan dan
diterobos oleh Mahkamah Agung. Sejarah penerobosan Pasal 244 Kitab
Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) itu berasal dari
Departemen Kehakiman sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia(Supriyadi,http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=195159&actmen
u=42,diakses tanggal 6 Maret 2011 pukul 21.00 WIB).
Penerobosan terhadap larangan Pasal 244 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud adalah Keputusan Menteri
Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 pada tanggal 10 Desember
1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pada butir 19 Lampiran dimaksud sebagai penegasan yang berupa pedoman:
1) Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;
18
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan
kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini
akan didasarkan pada yurisprudensi;
3) Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275
K/Pid/1983 dimana Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi
jaksa atas putusan bebas dalam perkara korupsi perbankan Natalegawa
yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (M. Yahya Harahap,
2006 : 544).
Berdasarkan yurisprudensi itulah muncul istilah bebas murni dan bebas
tidak murni. Suatu putusan ditafsirkan bebas murni jika kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang
sah atau sama sekali tidak terbukti tindak pidananya. Sebaliknya, suatu
putusan dikatakan bebas tidak murni lazim juga disebut pembebasan
terselubung (verkapte vrispraak) apabila suatu putusan bebas didasarkan
pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan
atau dalam menjatuhkan putusan pengadilan terbukti melampui
wewenangnya(Nasrullah,http://202.153.129.35/berita/baca/hol21009/Kasasi
+atas+Vonis+Bebas,+Yurisprudensi+yang+Menerobos+KUHAP, diakses
tanggal 6 Maret 2011 pukul 21.00 WIB)
Dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983
berpendapat bahwa hanya putusan bebas tidak murni saja yang bisa
dimintakan kasasi sesuai pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Van Bemmelen memberi rumusan yang lain tentang kapan terjadi bebas
tidak murni (niet zuivere vrijspraak) itu, yaitu bebas tidak murni (niet
zuivere vrijspraak) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan
atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak
daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya
(Andi Hamzah, 2002 : 290).
19
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Terdapat dua parameter yang bisa digunakan untuk menilai putusan
bebas itu bersifat tidak murni, yakni :
1) Jika putusan bebas itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran terhadap
sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan
didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang
didakwakan;
2) Jika putusan bebas dijatuhkan pengadilan dengan melampaui
wewenangnya. Hal ini bisa dikarenakan pengadilan telah melampaui
kompetensi absolut dan relatifnya. Atau bisa juga karena pengadilan
telah memasukkan unsur-unsur non-yuridis sebagai dasar pertimbangan
dalam putusan bebas yang dijatuhkannya (Supriyadi,
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=195159&actmenu=42, diakses
tanggal 6 Maret 2011 pukul 21.00 WIB).
b. Putusan Pemidanaan
Putusan pemidanaan atau putusan pidana berdasarkan Pasal 193 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dijatuhkan,
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.
Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang
terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum
terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana
yang didakwakan.
Jenis Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :
Pidana terdiri atas : 1) Pidana pokok :
a) Pidana mati; b) Pidana penjara; c) Pidana kurungan;
20
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
d) Pidana denda; e) Pidana tutupan;
2) Pidana tambahan : a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; c) Pengumuman putusan hakim.
c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat
(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
4. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi
Pengertian Upaya Hukum menurut Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa : “Upaya Hukum adalah
hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan
yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk
mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang ini”.
Kasasi sebagai upaya hukum dikarenakan kasasi merupakan salah satu bentuk
daripada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum
apabila ia tidak dapat menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir (Harun.
M. Husein. 1992: 48).
Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut
Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas
putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak
mencerminkan nilai-nilai keadilan (Ni Nengah Adiyaryani,
http://eprints.undip.ac.id/24015/1/Ni_Nengah_Adiyaryani-01.pdf, diakses
tanggal 22 Desember 2010 pukul 20.00).
21
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Upaya hukum kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun
penuntut umum untuk mempergunakan hak tersebut apabila keberatan atas
putusan yang dijatuhkan dan dapat mengesampingkan hak itu apabila menerima
putusan yang dijatuhkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan
kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan demikian, hanya terdakwa dan/atau
penuntut umum sajalah sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan
kasasi.
a. Bentuk Upaya Hukum Kasasi
Upaya hukum kasasi dapat berbentuk :
1) Kasasi biasa
Merupakan upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut
umum dan diajukan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan
hukum tetap.
2) Kasasi demi kepentingan hukum
Merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung dan diajukan
terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Tujuan Upaya Hukum Kasasi
Tujuan upaya hukum kasasi antara lain :
1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan;
2) Menciptakan dan membentuk hukum baru;
3) Pengawasan terciptanya Keseragaman penerapan hukum.
Putusan yang dapat dikasasi adalah terhadap semua putusan Pengadilan
Negeri dalam tingkat Pertama dan terakhir, terhadap semua putusan
Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada tingkat banding, dan tentang
putusan bebas (M. Yahya Harahap, 2006: 539).
22
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c. Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
1) Memori Kasasi
Memori Kasasi merupakan uraian tentang alasan-alasan yang diajukan
oleh pemohon kasasi, guna meminta supaya Mahkamah Agung
melakukan pemeriksaan atas putusan pengadilan bawahan.
Pengajuan memori kasasi diatur dalam Pasal 248 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan
bahwa “ Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat
alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah
mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada
panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”.
2) Tata Cara Pengajuan Permohonan Kasasi
Tata cara pengajuan permohonan kasasi diatur dalam Pasal 245 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :
Ayat(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
Ayat(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
Ayat(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atas terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
d. Alasan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi
Alasan Pengajuan Kasasi diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa :
Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
23
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Alasan Jaksa atau Penuntut Umum yang tetap mengajukan kasasi
terhadap putusan bebas murni selalu mengambil berdalih, antara lain :
1) Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (Judex factie) telah salah
menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185
ayat (3) dan ayat (6) KUHAP ;
2) Cara mengadili yang dilakukan Judex factie tidak dilaksanakan menurut
ketentuan Undang-undang ;
3) Putusan Judex factie bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak),
melainkan putusan “bebas tidak murni”.
Sedangkan dalil hukum yang digunakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam
memajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu
pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983
tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (TPP KUHAP). (SofyanLubis,
http://infohukum.co.cc/kasasi-terhadap-putusan-bebas-murni/#more-186,
diakses tanggal 30 November 2010 pukul 19.00).
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur.
Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang memberikan pengertian anak
adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan”.
Pengertian persetubuhan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa, “Barangsiapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan
24
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun”.
Sedangkan persetubuhan dengan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 287
ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
berbunyi :
Ayat (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun; Ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.
B. Kerangka Pemikiran
Putusan Pemidanaan
Putusan Bebas Murni
(Vrijspraak)
Putusan Judex Factie
Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum
Putusan Bebas Tak Murni
(niet zuivere vrijspraak)
Penerobosan Pasal 244
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Upaya Hukum Kasasi
Putusan Bebas
25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan :
Putusan Judex Factie merupakan putusan dari pengadilan baik pengadilan tingkat
pertama maupun pada tingkat banding. Dalam memberikan putusan yang akan
diajukan pengadilan, bergantung pada Hasil Mufakat Musyawarah Hakim
berdasarkan penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan yang kemudian
dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di siding
pengadilan.
Putusan Pengadilan mempunyai tiga (3) jenis bentuk putusan yang dapat
dijatuhkan yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan
pemidanaan.
Putusan bebas dapat dijatuhkan yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP
yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari Hasil Pemeriksaan
Sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dalam putusan
pengadilan dengan jenis putusan bebas terbagi menjadi putusan bebas murni
(vrijsraak) dan putusan tidak murni (niet zuivere vrijsraak).
Menurut Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
menyatakan “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung
kecuali terhadap pemeriksaan putusan bebas”.
Seiring kemajuan Hukum di Indonesia, terdapat penerobosan terhadap larangan
Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Keputusan
26
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.3 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman
Pelaksanaan KUHAP pada angka 19 lampiran, yang berpedoman terhadap putusan
bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi
hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal
ini didasarkan pada yurisprudensi.
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi Hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangkaraya
Dalam Membuktikan Bahwa Putusan Judex Factie Bukan Bebas Murni
Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dalam Perkara
Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur
1. Kasus Posisi
Pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 12 Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Mei 2004 sekiranya pukul 01.00 WIB bertempat di
Jalan Damang Pijar No.26 Palangka Raya atau setidak-tidaknya disuatu tempat
dalam Daerah Hukum Pangadilan Negeri Palangka Raya telah terjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
persetubuhan oleh Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi, umur 23 Tahun
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak yaitu saksi korban Neni Widia Sari yang masih berumur 16
tahun.
Persetubuhan terjadi pada saat saksi Neni Widia Sari Alias Oneng sedang
tidur didalam kamar, kemudian pintu kamar saksi diketuk oleh terdakwa
selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar
lalu saksi mengatakan kepada terdakwa agar keluar tetapi terdakwa menjawab
tidak mau. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi mengobrol masalah
terdakwa yang jarang pulang ke rumah dan tidur dirumah kawannya, lalu
terdakwa merayu saksi dengan mengatakan " Aku sayang sama kamu " lalu
terdakwa menyuruh saksi melepas celana yang dipakai dan saksi mengatakan
kepada terdakwa " Kamu nanti mau bertanggung jawab lah "dan terdakwa
menjawab " "Ya nanti saya mau bertanggung jawab " kemudian saksi
melepaskan celana yang dipakainya dan terdakwa juga melepaskan celananya
kemudian terdakwa mencium bibir saksi dan meraba-raba payudara saksi dan
saksi pun membalasnya lalu terdakwa merebahkan tubuh ke tempat tidur dan
menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi
secara berulang ulang sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha
saksi. Setengah jam kemudian saksi JEMMI datang dan terdakwa keluar untuk
menemui JEMMI kemudian saksi JEMMI pergi dan terdakwa kembali mengetuk
pintu kamar saksi NENI WIDIA SARI dan pintu dibuka oleh saksi selanjutnya
terdakwa bersetubuh lagi dengan saksi dengan cara kemaluan terdakwa
dimasukkan kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai
mengeluarkan sperma. Lima belas menit kemudian saksi JIMMI datang kembali
masuk kerumah dan mengetuk pintu kamar saksi NENI WIDIA SARI karena
mencari-cari terdakwa tidak ada. Sewaktu saksi JIMMI mengetuk dan
mendorong kamar tidur terdakwa menahan dan mengunci pintu kamar kemudian
saksi JIMMY mengetuk pintu kamar lagi lalu dibuka oleh saksi NENI WIDIA
27
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
SARI dan terdakwa bersembunyi disamping ranjang karena gelap sehingga saksi
JIMMI tidak bisa melihat terdakwa. Selanjutnya saksi JEMMI menyalakan
lampu dan melihat terdakwa berebah disamping ranjang kemudian saksi JEMMI
bertengkar dan memarahi terdakwa.
2. Identitas Terdakwa
Nama : ADI SULISTYAWAN
Tempat Lahir : Palangka Raya
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/14 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Temanggung Jaya Karti II/7 Palangkaraya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
3. Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dimuka persidangan Pengadilan
Negeri Palangka Raya kepada terdakwa sebagai berikut :
PERTAMA
Bahwa ia terdakwa ADI SULISTYAWAN Als DOPENG Bin SUJADI pada hari
Rabu tanggal 12 Mei 2004 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Mei 2004 bertempat di JI Damang Pijar No.26
Palangka Raya atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum
Pangadilan Negeri Palangkaraya dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban NENI WIDIA
29
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
SARI Als ONENG melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pada mulanya saksi NENI WIDIA SARI Als ONENG sedang tidur didalam
kamar kemudian pintu kamar saksi diketuk oleh terdakwa selanjutnya terdakwa
masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar lalu saksi
mengatakan kepada terdakwa agar keluar tetapi terdakwa menjawab tidak mau
kemudian terdakwa bersama dengan saksi mengobrol masalah terdakwa yang
jarang pulang ke rumah dan tidur dirumah kawannya, lalu terdakwa merayu saksi
dengan mengatakan " Aku sayang sama kamu " lalu terdakwa menyuruh saksi
melepas celana yang dipakai dan saksi mengatakan kepada terdakwa " Kamu
nanti mau bertanggung jawab lah "dan terdakwa menjawab " "Ya nanti saya mau
bertanggung jawab " kemudian saksi melepaskan celana yang dipakainya dan
terdakwa juga melepaskan celananya kemudian terdakwa mencium bibir saksi
dan meraba-raba payudara saksi dan saksi pun membalasnya lalu terdakwa
merebahkan tubuh ke tempat tidur dan menindih tubuh saksi sambil memasukkan
kemaluannya kedalam kemaluan saksi secara berulang ulang sehingga terdakwa
mengeluarkan sperma diatas paha saksi. Setengah jam kemudian saksi JEMMI
datang dan terdakwa keluar untuk menemui JEMMI kemudian saksi JEMMI
pergi dan terdakwa kembali mengetuk pintu kamar saksi NENI WIDIA SARI
dan pintu dibuka oleh saksi selanjutnya terdakwa bersetubuh lagi dengan saksi
dengan cara kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi secara
berulang-ulang sampai mengeluarkan sperma. Lima belas menit kemudian saksi
JIMMI datang kembali masuk kerumah dan mengetuk pintu kamar saksi NENI
WIDIA SARI karena mencari-cari terdakwa tidak ada. Sewaktu saksi JIMMI
mengetuk dan mendorong kamar tidur terdakwa menahan dan mengunci pintu
kamar kemudian saksi JIMMY mengetuk pintu kamar lagi lalu dibuka oleh saksi
NENI WIDIA SARI dan terdakwa bersembunyi disamping ranjang karena gelap
sehingga saksi JIMMI tidak bisa melihat terdakwa. Selanjutnya saksi JEMMI
menyalakan lampu dan melihat terdakwa berebah disamping ranjang kemudian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
saksi JEMMI bertengkar dan memarahi terdakwa. Berdasarkan Visum et
repertum Perkosaan No.152/VE-RSUD/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat
oleh dr.RUSNI .D.MAHAR dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Doris
Sylvanus Palangka Raya atas nama, saksi korban ONENG berkesimpulan :
- Liang senggama robekan lama pukul tiga dan pukul enam, dan pada pukul
sembilan luka lecet oleh karena benda tumpul ;
- Tampak Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering
bersetubuh tapi belum punya anak ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat
(2) Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
Atau :
KEDUA :
Bahwa ia terdakwa ADI SULISTYAWAN Als DOPENG Bin SUJADI pada
waktu dan tempat sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama dengan sengaja
memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang
timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan
seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum
kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
Pada mulanya saksi NENI WIDIA SARI Als ONENG sedang tidur didalam
kamar kemudian pintu kamar saksi diketuk oleh terdakwa selanjutnya terdakwa
masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar lalu saksi
mengatakan kepada terdakwa agar keluar tetapi terdakwa menjawab tidak mau
kemudian terdakwa bersama dengan saksi mengobrol masalah terdakwa yang
jarang pulang ke rumah dan tidur dirumah kawannya, lalu terdakwa merayu saksi
dengan mengatakan " Aku sayang sama kamu " lalu terdakwa menyuruh saksi
melepas celana yang dipakai dan saksi mengatakan kepada terdakwa " Kamu
nanti mau bertanggung jawab lah " dan terdakwa menjawab " "Ya nanti saya mau
31
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
bertanggung jawab " kemudian saksi melepaskan celana yang dipakainya dan
terdakwa juga melepaskan celananya kemudian terdakwa, mencium bibir saksi
dan meraba-raba payudara saksi dan saksi pun membalasnya lalu terdakwa
merebahkan tubuh ke tempat tidur dan menindih tubuh saksi sambil memasukkan
kemaluannya kedalam kemaluan saksi secara berulang ulang sehingga terdakwa
mengeluarkan sperma diatas paha saksi. Setengah jam kemudian saksi JIMMI
datang dan terdakwa keluar untuk menemui JIMMI kemudian saksi JIMMI pergi
dan terdakwa kembali mengetuk pintu kamar saksi NENI WIDIA SARI dan
pintu dibuka oleh saksi selanjutnya terdakwa bersetubuh lagi dengan saksi
dengan cara kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi secara
berulang-ulang sampai mengeluarkan sperma. Lima belas menit kemudian saksi
JIMMI datang kembali masuk kerumah dan mengetuk pintu kamar saksi NENI
WIDIA SARI karena mencari-cari terdakwa tidak ada. Sewaktu saksi JIMMI
mengetuk dan mendorong kamar tidur terdakwa menahan dan mengunci pintu
kamar kemudian saksi JIMMI mengetuk pintu kamar lagi lalu dibuka oleh saksi
NENI WIDIA SARI dan terdakwa bersembunyi disamping ranjang karena gelap
sehingga saksi JIMMI tidak bisa melihat terdakwa. Selanjutnya saksi JIMMI
menyalakan lampu dan melihat terdakwa berebah disamping ranjang kemudian
saksi JIMMI bertengkar dan memarahi terdakwa. Berdasarkan Visum et
repertum Perkosaan No. 152/VE-RSUD/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang
dibuat oleh dr.RUSNI D.MAHAR dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya atas nama saksi korban ONENG
berkesimpulan :
- Liang senggama robekan lama pukul tiga dan pukul enam, dan pada pukul
sembilan luka, lecet oleh karena benda, tumpul ;
- Tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering
bersetubuh tapi belum punya anak ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 293
ayat (1) KUHP .
32
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Untuk mendukung pembuktian Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan
alat-alat bukti yang berupa :
a. Saksi NENI WIDYA SARI (korban)
1) Bahwa benar apa yang saksi terangkan dalam berkas acara pemeriksaan
saksi adalah benar semua ;
2) Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan
antara saksi dengan terdakwa ;
3) Bahwa benar kejadiannya adalah hari Rabu tanggal 12 Mei 2004 sekitar
jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Damang Pijar No.26 Palangka Raya ;
4) Bahwa benar saksi kenal terdakwa karena terdakwa temannya JEMMI
majikan saksi ;
5) Bahwa benar sebelumnya waktu itu saksi sedang tidur ;
6) Bahwa benar kejadiannya adalah bahwa ketika saksi sedang tidur ada
orang yang mengetuk pintu kamar saksi dan ketika dibuka ternyata
Sdr.terdakwa kemudian terdakwa masuk dan mengunci pintu kamar saksi
lalu saksi bilang "Pergi keluar" tetapi terdakwa tidak mau keluar
kemudian saksi dengan terdakwa ngobrol-ngobrol masalah terdakwa yang
jarang pulang kerumah dan tidur dirumah kawannya, lalu terdakwa
merayu saksi dan mengatakan " Aku sayang kamu " lalu meyuruh saksi
melepas celananya lalu saksi Tanya "Kamu nanti mau bertanggung
jawablah " dan dijawab oleh terdakwa " Ya nanti saya bertanggung jawab
dan saksi melepaskan celana yang dipakainya kemudian terdakwa juga
melepas celana yang dipakainya kemudian terdakwa mencium bibir saksi
dan meraba-raba payudara saksi dan saksipun membalasnya lalu
merebahkan tubuh ke tempat tidur dan menindih tubuh saksi sambil
memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-
ulang sehingga mengeluarkan sperma diatas paha saksi ;
7) Bahwa benar setengah jam kemudian saksi JIMMI datang dan terdakwa
keluar menemui JIMMI ;
33
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8) Bahwa benar 5 (Lima) menit kemudian terdakwa masuk lagi kekamar
saksi dan melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya dengan saksi
dengan cara yaitu terdakwa mencium saksi dan saksi membalasnya lalu
saksi melepas celana yang saksi pakai dan terdakwa melepas celana yang
dipakainya kemudian menindih tubuh saksi sambil memasukkan
kemaluannya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai
mengeluarkan sperma ;
9) Bahwa benar kemudian saksi JIMMI datang lagi dan mengetuk pintu
kamar saksi lalu terdakwa bersembunyi di kolong tempat tidur saksi.
Bahwa benar selanjutnya saksi JIMMI menanyakan dimana terdakwa
kemudian dijawab saksi "Tuh ada" lalu saksi JIMMI menyuruh keluar
dari kamar saksi dan selanjutnya mereka bertengkar ;
10) Bahwa benar kata ibu terdakwa adalah untuk membebaskan terdakwa.
Bahwa benar belum ada penentuan hari perkawinan ;
11) Bahwa benar saksi mau dikawinkan dengan terdakwa karena terpaksa
sudah melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
12) Bahwa benar kemudian disuruh pulang oleh tante karena tante tidak
setuju ;
13) Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;
b. Saksi dr. RUSNI D. MAHAR
1) Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan permintaan Visum Et
Repertum perkosaan atas nama ONENG ;
2) Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan Visum tersebut adalah
dengan cara menggunakan alat berupa Rectal Toucher, yang mana
kegunaan alat tersebut untuk melihat keadaan selaput dara dari seorang
perempuan yang belum pernah melahirkan anak ;
3) Bahwa benar caranya adalah pertama-tama saksi memasukkan jari tengah
tangan kanan/kiri kedalam anus pasien, kemudian dinaikkan/ditekan
34
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
keatas (kearah vagina) kemudian salah satu tangan saksi membuka vagina
untuk melihat keadaan selaput dara/ keadaan vagina pasien ;
4) Bahwa benar hasil yang saksi temukan adalah tampak liang senggama
robekkan pukul tiga dan pukul enam, dan pukul sembilan luka lecet oleh
karena benda tumpul serta tampak liang senggama dari seorang
perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum punya anak ;
5) Bahwa benar dikatakan robekan lama berarti luka robekkan yang
ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan jarak waktu kejadian dengan
saat dilakukan pemeriksaan sudah lebih dari 5 hari serta sudah tidak ada
tanda-tanda kemerahan/bercak pendarahan ataupun luka sampai
dasar/tidak ;
6) Bahwa benar selaput dara tersebut sudah tidak utuh lagi dan robekkan
tersebut bisa diakibatkan oleh masuknya benda tumpul ataupun
dikarenakan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka
maupun persetubuhan perkosaan, tetapi biasanya luka robekkan selaput
dara pada pukul tiga, enam dan sembilan adalah akibat persetubuhan suka
sama suka namun hal itu tidak merupakan jaminan karena bisa saja
seseorang yang diperkosa dibawah ancaman sehingga seseorang tersebut
takut dan tidak berdaya, bisa juga mengakibatkan luka robekkan pada
jam- jam tersebut ;
7) Bahwa benar 5 hari setelah kejadian baru diperiksakan maka dapat
dikatakan robekkan lama ;
8) Bahwa benar pada perkara ini diperiksakan lebih dari ima hari jadi
dikatakan robekan lama ;
9) Bahwa benar arti dari kata sering bersetubuh adalah bahwa liang
senggama pasien tersebut sudah longgar dan elastisnya sudah berkurang
serta apabila kita masukkan 2 jari kedalam liang vagina pasien bisa
masuk langsung ;
35
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10) Bahwa benar hal tersebut bisa terjadi karena beberapa factor yaitu
misalnya seseorang yang baru sekali bersetubuh tapi dilakukan berulang
kali lebih dari sekali dalam satu waktu atau seseorang yang baru sekali
bersetubuh tapi ukuran benda tumpul yang dimasukkan lebih besar dari
ukuran vagina atau bisa juga seseorang memang benar-benar sudah sering
bersetubuh ;
11) Bahwa benar sebelumnya saksi telah melakukan semacam wawancara
dengan korban dan dia mengatakan sudah 4 kali melakukan persetubuhan
dengan orang yang sama maksudnya dalam hal ini adalah terdakwa ;
12) Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;
c. Saksi JIMMI FRANS HEROE
1) Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal
12 Mei 2004 sekitar jam 01.00 WIB di rumah saksi yaitu di Jalan
Damang Pijar No.26 Palangka Raya ;
2) Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena men-curigai
kalau kamar tidur ONENG ada terdakwa kemudian saksi mengetuk pintu
kamar namun malah ditahan oleh terdakwa dari dalam kemudian saksi
mengetuk pintu kamar lagi dan dibuka oleh ONENG kemudian saksi
tanya dimana terdakwa lalu dijawab mungkin dikamar om lalu saksi
masuk kedalam kamar ONENG dan saksi melihat terdakwa ada
disamping ranjang lalu saksi bangunkan pura-pura tidur setelah bangun
langsung marah-marah kemudian keluar rumah pada saat terdakwa keluar
rumah saksi ada menanyakan kepada ONENG apa yang dilakukan
terdakwa dan ONENG menjawab bahwa terdakwa telah menyetubuhinya;
3) Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan langsung
memukul saksi dengan tangan kosong saat saksi berada dipintu depan
namun saksi tangkis selanjutnya saksi mundur kebelakang masuk
kedalam rumah dan terdakwa mengambil tombak yang berada diatas
36
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
lemari lalu dipukulkan kearah saksi kemudian saksi lari keluar rumah
untuk menyelamatkan diri ;
4) Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.
d. Saksi FIRMINUS PALIL Bin PALIL.
1) Bahwa benar sewaktu kejadian saksi sedang berada di Samarinda
kemudian diberitahu lewat telpon oleh saksi JIMMI bahwa telah
memergoki saksi ONENG sedang dikamar bersama terdakwa ADI sedang
melakukan persetubuhan ;
2) Bahwa benar setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung pulang
ke Palangkaraya selanjutnya bersama dengan ONENG serta JIMMI
melaporkan ke Polresta Palangka Raya ;
3) Bahwa benar menurut pengakuan ONENG terdakwa menyetubuhi saksi
sebanyak 2 kali ;
4) Bahwa benar menurut keterangan saksi ONENG sewaktu disetubuhi
terdakwa tidak melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut karena
sendirian dirumah tidak ada orang ;
5) Bahwa benar yang saksi ketahui saksi ONENG masih berumur 16 tahun ;
6) Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa ONENG belum pernah
menikah;
7) Atas keterangan terebut diatas terdakwa membenarkannya.
e. Surat
Adanya Visum et Repertum Perkosaan No.152/VE-RSUD/V/2004 tanggal 17
Mei 2004 yang dibuat oleh dr. Rusni D.Mahar Dokter pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya atas nama ONENG alamat
Jalan Damang Pijar No.26 Palangka Raya yang isi kesimpulan :
1) Liang senggama robekkan lama pukul tiga dan pukul enam, dan pada
pukul sembilan luka lecet oleh karena benda tumpul ;
37
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) Tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering
bersetubuh tapi belum punya anak.
f. Keterangan terdakwa
1) Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi
ONENG pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2004 sekitar jam 01.00 WIB
bertempat di Jalan Damang Pijar No.26 Palangka Raya ;
2) Bahwa benar semua keterangan terdakwa di Berkas Perkara adalah benar
semua.
3) Bahwa benar pada mulanya saksi NENI WIDIA SARI Als ONENG
sedang tidur didalam kamar kemudian pintu kamar saksi diketuk oleh
terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung
mengunci pintu kamar ;
4) Bahwa benar lalu saksi ONENG mengatakan kepada terdakwa agar
keluar tetapi terdakwa menjawab tidak mau kemudian terdakwa bersama
dengan saksi mengobrol masalah terdakwa yang jarang pulang ke rumah
dan tidur dirumah kawannya ;
5) Bahwa benar lalu terdakwa merayu saksi dengan mengatakan " Aku
sayang sama kamu " lalu terdakwa menyuruh saksi melepas celana yang
dipakai dan saksi mengatakan kepada terdakwa " Kamu nanti mau
bertanggung jawab lah " dan terdakwa menjawab " "Ya nanti saya mau
bertanggung jawab " ;
6) Bahwa benar kemudian saksi melepaskan celana yang dipakainya dan
terdakwa juga melepaskan celananya kemudian terdakwa mencium bibir
saksi dan diraba-raba payudara saksi dan saksi pun membalasnya lalu
terdakwa merebahkan tubuh ke tempat tidur dan menindih tubuh saksi
sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi secara
berulang ulang sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha
saksi ;
38
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7) Bahwa benar setengah jam kemudian saksi JIMMI datang dan terdakwa
keluar untuk menemui JIMMI kemudian saksi JIMMI pergi dan terdakwa
kembali mengetuk pintu kamar saksi NENI WIDIA SARI ;
8) Bahwa benar pintu dibuka oleh saksi selanjutnya terdakwa bersetubuh
lagi dengan saksi dengan cara kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam
kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai mengeluarkan sperma ;
9) Bahwa benar lima belas menit kemudian saksi JIMMI datang kembali
masuk kerumah dan mengetuk pintu kamar saksi NENI WIDIA SARI
karena mencari-cari terdakwa tidak ada ;
10) Bahwa benar sewaktu saksi JIMMI mengetuk dan mendorong kamar
tidur, terdakwa menahan dan mengunci pintu kamar kemudian saksi
JIMMI mengetuk pintu kamar lagi lalu dibuka oleh saksi NENI WIDIA
SARI dan terdakwa bersembunyi disamping ranjang karena gelap
sehingga saksi JIMMI tidak bisa melihat terdakwa ;
11) Bahwa benar selanjutnya saksi JIMMI menyalakan lampu dan melihat
terdakwa berebah disamping ranjang kemudian saksi JIMMI bertengkar
dan memarahi terdakwa ;
12) Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan
persetubuhan dengan saksi ONENG yaitu ketika rumah JIMMI dalam
keadaan kosong dan waktu itu ONENG sedang berada di dapur lalu saksi
suruh memijat dan terdakwa rayu sehingga akhirnya melakukan
persetubuhan ;
13) Bahwa benar terdakwa tahu kalau melakukan persetubuhan bias
mengakibatkan kehamilan ;
14) Bahwa benar terdakwa tahu umur ONENG kira-kira 17 Tahun ;
15) Bahwa benar terdakwa adalah seorang mahasiswa semester tujuh.
g. Petunjuk
Berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa
terdapat saling bersesuaian satu dengan yang lain yang menunjukkan telah
39
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan terdakwa adalah
pelakunya;
Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material yang
menentukan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 juga Pasal 185 KUHAP ;
Bahwa surat yang diajukan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam.
Pasal 187 KUHAP begitu pula mengenai petunjuk telah memenuhi syarat
yang ditentukan dalam Pasal 188 KUHAP serta keterangan terdakwa
sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP ;
4. Tuntutan
Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 8 September 2004 yang berisi :
a. Menyatakan terdakwa ADI SULISTYAWAN Als Bin SUJADI terbukti
bersalah melakukan tindak pidana melakukan kebohongan atau membujuk
anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam
pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak ;
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
c. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 lembar sprei bernoda darah ;
2) 1 lembar celana panjang yang dipotong warna hitam merk lotte ;
3) 1 lembar celana dalam warna merah muda ;
4) 1 lembar baju kaos bergambar mickey dan Minnie ;
5) 1 buah BH warna putih bermotif bunga emas rekapan,
dikembalikan pada saksi NENI WIDIA SARI Als ONENG ;
d. Menyatakan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana –
supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
40
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 154/Pid.B/2004/PN.PL.R.
tanggal 7 Oktober 2004 dengan amar lengkapnya sebagai berikut :
a. Menyatakan terdakwa ADI SULISTYAWAN alias DOPENG BIN SUJADI
tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;
b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama tersebut ;
c. Menyatakan penuntutan terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif
kedua tidak dapat diterima ;
d. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan
ini selesai diucapkan kecuali harus tetap ditahan atas alasan lain ;
e. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya ;
f. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 lembar sprei bernoda darah ;
2) 1 lembar celana panjang yang dipotong warna hitam merk lotte ;
3) 1 lembar celana dalam warna merah muda ;
4) 1 lembar baju kaos bergambar mickey dan Minnie ;
5) 1 buah BH warna putih bermotif bungs emas rekapan,
dikembalikan kepada saksi Neni Widia Sari Als Oneng ;
g. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
6. Alasan Pengajuan Kasasi
Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palangka Raya No.154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7
Oktober yang membebaskan terdakwa ADI SULISTYAWAN alias DOPENG
Bin SUJADI dari dakwaan alternative pertama adalah bukan merupakan
pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah salah/keliru menafsirkan unsur
tindak pidana yang didakwakan yaitu :
41
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
a. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau
membuiuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2)
Undang-undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa " Dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. "adalah tidak
terbukti karena alasan / dengan pertimbangan bahwa :
Antara terdakwa dan saksi NENI WIDIA SARI Als ONENG ada hubungan
pacaran (mereka pacaran). Sebelum melakukan persetubuhan terdakwa telah
mencium bibir saksi sambil meraba-raba buah dada dan tubuh saksi.
Terdakwa menyatakan mau bertanggung jawab. Mereka melakukan
persetubuhan atas dasar suka sama suka atau, sama-sama mau. Saksi NENI
WIDIA SARI Als ONENG bersetubuh dengan terdakwa bukan terpengaruh
oleh tindakkan atau perbuatan dan perkataan terdakwa, akan tetapi karena
saksi memang menghendaki atau mau bersetubuh dengan terdakwa.
Sebelumnya mereka, melakukan persetubuhan sebanyak dua kali.
Saksi/ONENG tidak melaporkan atau mengadukan perbuatan terdakwa
tersebut ;
Pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas adalah tidak benar karena
berdasarkan fakta persidangan terdakwa ADI SULISTYAWAN telah
membujuk saksi korban NENI WIDIA SARI Als ONENG dengan
mengatakan bahwa terdakwa mau bertanggung jawab dan sayang pada saksi
ONENG sehingga atas perkataan terdakwa ini maka menggerakkan saksi
korban NENI WIDIA SARI Als ONENG mau bersetubuh dengan terdakwa ;
b. Pada saat pertama kali persetubuhan dilakukan dimana rumah dalam keadaan
sepi tidak ada orang satupun karena majikan saksi tidak ada dirumah kecuali
mereka berdua dimana pada saat itu korban sedang berada didapur lalu
didatangai oleh terdakwa dan terdakwa pura-pura minta dipijat dikamar lalu
42
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
kemudian dirayunya sehingga korban mau menuruti kemauan terdakwa yaitu
bersetubuh dengannya. Berdasarkan fakta ini maka terlihat bahwa terdakwa
sengaja memanfaatkan keadaan rumah yang sepi serta kepolosan korban yang
masih anak-anak dan pembantu rumah tangga ;
c. Selanjutnya persetubuhan dilakukan ketika rumah juga dalam keadaan sepi
terdakwa mengetuk pintu kamar korban yang sedang tidur selanjutnya korban
menyuruh terdakwa keluar tetapi terdakwa tidak mau, kemudian mereka
ngobrol lalu terdakwa mulai merayu korban dengan mengatakan aku sayang
kamu dan aku mau bertanggung jawab. Dengan kata-kata ini atau pengaruh
yang berlebih-lebihan ini maka akhirnya korban mau melayani terdakwa
untuk bersetubuh kembali ;
d. Dari sini terlihat bahwa saksi korban NENI WIDIA SARI Als ONENG telah
berusaha untuk mengusir terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak mau keluar
dan memaksa masuk kamar saksi korban. Seandainya saksi memang
menghendaki atau katakan suka sama suka mengapa saksi berusaha menolak
atau mengusir terdakwa agar tidak masuk ke kamar saksi. Dan keadaan
rumah yang sepi tidak ada orang sehingga memaksa saksi untuk tidak banyak
berbuat apa-apa.
7. Pembahasan
Berdasarkan uraian Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.
154/Pid.B/2004/PN.PL.R tanggal 7 Oktober 2004, sesuai Pasal 67 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa
“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala
tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum
dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, serta berdasarkan Pasal 244 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa
“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
43
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas”, dengan adanya putusan bebas Putusan
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R tanggal 7
Oktober 2004 atas terdakwa Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi,
Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum kasasi.
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R
tanggal 7 Oktober 2004 yang menyatakan terdakwa dari Adi Sulistyawan alias
Dopeng Bin Sujadi tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dari
dakwaan alternative pertama serta tidak dapat diterimanya dakwaan alternative
kedua sehingga diajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung oleh
Jaksa/Penutut Umum karena terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan
banding.
Pengajuan upaya hukum kasasi sesuai Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa : “Upaya Hukum
adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan
pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang ini”, dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan permohonan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri
Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R tanggal 7 Oktober 2004 pada
tanggal yang sama dan menyerahkan risalah kasasi pada tanggal 12 Oktober
2004, dengan demikian permohonan upaya hukum kasasi telah memenuhi Pasal
245 dan Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
menjelaskan bahwa :
Pasal 245 Ayat(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
44
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Ayat(2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
Ayat(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atas terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
Pasal 248 ayat (1) Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
a. Dalam Surat Dakwaan alternative Pertama perbuatan terdakwa diatur dan
diancam pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya
menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternative pertama
dengan alasan persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban Neni Widia
Sari alias Oneng atas dasar suka sama suka atau sama-sama mau, dan antara
keduanya ada hubungan pacaran serta persetubuhan dilakukan sebanyak dua
kali namun saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng tidak melaporkan atau
mengadukan perbuatan terdakwa.
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah
tidak benar karena berdasarkan fakta persidangan terpenuhinya terhadap
dakwaan pertama yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan
pertimbangan :
1) Unsur dengan sengaja
45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi masuk di dalam
kamar saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng dan langsung mengunci
pintu kamar, kemudian saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng
mengatakan kepada terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi
agar keluar, tetapi terdakwa menjawab tidak mau.
2) Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
Pada mulanya terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi
mengobrol masalah terdakwa yang jarang pulang ke rumah dan tidur di
rumah kawannya, tetapi kemudian terdakwa Adi Sulistyawan alias
Dopeng Bin Sujadi merayu saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng
dengan mengatakan “aku sayang kamu” dan “nanti saya mau bertanggung
jawab”
3) Anak
Dalam perkara ini saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng masih
berumur 16 tahun sehingga masih dibawah umur
.
4) Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng
Bin Sujadi dengan mencium bibir saksi dan meraba-raba payudara saksi
korban Neni Widia Sari alias Oneng, kemudian terdakwa merebahkan
tubuh ke tempat tidur dan menindih tubuh saksi korban sambil
memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara
berulang-ulang sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha saksi
korban.
b. Dalam Surat Dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada
pidana Pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang menyatakan bahwa :
46
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diketahui atau selayaknya harus diduganya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya
menyatakan bahwa penuntutan terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan
alternative kedua tidak dapat diterima. Pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah tidak benar karena berdasarkan fakta
persidangan bahwa terdakwa dengan penyesatan sengaja menggerakkan saksi
korban Neni Widia Sari alias Oneng yang belum dewasa untuk melakukan
perbuatan cabul dengan terdakwa.
c. Pembuktian
Dakwaan dikatakan tidak terbukti apabila dari hasil pemeriksaan
sidang tidak terdapat cukup bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan
Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dan dalam Pasal 184 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan
bahwa:
Alat bukti yang sah ialah: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa.
47
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Dalam Pembuktian yang terungkap di Persidangan, Jaksa/Penuntut
Umum didukung dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah, yang sesuai
dengan Pasal 183 dan Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang berupa :
1) Keterangan saksi :
a) Neni Widia Sari alias Oneng;
b) dr. Rusni D. Mahar;
c) Jimmi Frans Heroe;
d) Firminus Palil Bin Palil;
2) Surat :
Visum et Repertum Perkosaan tanggal 17 Mei 2004 tanggal 17 Mei
2004 yang dibuat oleh dr. Rusni D.Mahar Dokter pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya atas nama ONENG
alamat Jalan Damang Pijar No.26 Palangka Raya yang isi kesimpulan :
a) Liang senggama robekkan lama pukul tiga dan pukul enam, dan pada
pukul sembilan luka lecet oleh karena benda tumpul ;
b) Tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sudah sering
bersetubuh tapi belum punya anak.
3) Keterangan terdakwa;
4) Petunjuk.
Petunjuk berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan
terdakwa terdapat saling bersesuaian satu dengan yang lain yang
menunjukkan telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwaan
dan terdakwa adalah pelakunya.
Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan
sungguh-sungguh memperhatikan :
1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
48
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi
keterangan yang tertentu; 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Putusan Judex factie yang memberikan putusan bebas terhadap terdakwa
Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi tidak menerapkan Pasal 185 ayat
(6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut sebab
hanya mendasarkan kepada terdakwa dan keterangan saksi korban secara
tidak lengkap sehingga menguntungkan pihak terdakwa dan tidak
mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti di dalam fakta-fakta yang
terungkap di muka persidangan, sehingga Judex Factie dalam hal ini
Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan putusan bebas
berdasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat
dakwaan, sehingga Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya
hukum kasasi atas putusan bebas tersebut kepada Mahkamah Agung
terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya
No.154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7 Oktober 2004.
d. Alasan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi
Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi atas putusan
Pengadilan Negeri Palangka Raya No.154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7
Oktober 2004 yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Adi Sulistyawan
alias Dopeng Bin Sujadi, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Palangka Raya telah salah atau keliru dalam menafsirkan suatu istilah
dalam surat dakwaan yaitu:
1) Pada dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Dengan sengaja melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palangka Raya telah salah atau keliru dalam
49
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
menafsirkan suatu istilah hukum dalam dakwaan yaitu unsur
MEMBUJUK, dimana berdasarkan Alat-alat bukti yang diajukan
jaksa/penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta di muka
persidangan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal
184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa
terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi terbukti membujuk
saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng dengan merayu kepada saksi
korban Neni Widia Sari alias Oneng untuk melakukan persetubuhan
dengan terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi.
2) Pada dakwaan kedua yaitu Pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :
Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diketahui atau selayaknya harus diduganya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan
tidak dapat diterima, tetapi dalam fakta persidangan terbukti bahwa
terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi telah dengan
penyesatan sengaja menggerakkan saksi korban Neni Widia Sari alias
Oneng yang belum dewasa sebab saksi korban adalah anak dibawah
umur mengingat saksi korban masih berumur 16 tahun dan tentang
kedewasaan saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng diketahui oleh
terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi.
Menurut Hemat Penulis, dalam menjatuhkan putusan judex factie,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya salah dalam
penerapan hukum karena keliru di dalam menilai atau menafsirkan
50
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
istilah Membujuk dalam dakwaan, serta tidak menjatuhkan putusan
sesuai dengan pembuktian fakta-fakta yang terungkap di muka
persidangan.
.
B. Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Mempertimbangkan
Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam
Perkara Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur
1. Pertimbangan Mahkamah Agung
a. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan
Jaksa Penuntut Umum, karenanya mengambil alih alasan-alasan tersebut dan
menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ;
b. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah dalam
penerapan hukum, karenanya dapat mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa
Penuntut Umum sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya
No.154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7 Oktober 2004 harus dibatalkan dan
Mahkamah Agung akan mengadili perkara tersebut dengan menyatakan
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
51
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama, karenanya Terdakwa harus
dijatuhi pidana ;
c. Bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Mahkamah Agung akan
mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ;
Hal-hal yang memberatkan :
1) Bahwa korban perbuatannya masih anak dibawah umur ;
2) Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
Hal-hal yang meringankan :
1) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
2) Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk
memperbaiki perbuatannya.
d. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan
dan Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.
2. Amar Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2118 K/Pid/2004 tanggal 8 Januari 2008
yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu
Jaksa/Penuntut umum pada Kejaksaaan Negeri Palangka raya dan membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R
tanggal 7 Oktober 2004 dengan Amar Putusan lengkapnya sebagai berikut :
a. Menyatakan terdakwa ADI SULISTYAWAN Als Bin SUJADI terbukti
bersalah melakukan tindak pidana melakukan kebohongan atau membujuk
anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam
pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak ;
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
52
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 lembar sprei bernoda darah ;
2) 1 lembar celana panjang yang dipotong warna hitam merk lotte ;
3) 1 lembar celana dalam warna merah muda ;
4) 1 lembar baju kaos bergambar mickey dan Minnie ;
5) 1 buah BH warna putih bermotif bunga emas rekapan,
dikembalikan pada saksi NENI WIDIA SARI Als ONENG ;
d. Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
3. Pembahasan
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2118 K/Pid/2004 tanggal 8
Januari 2008 atas permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R tanggal 7
Oktober 2004.
Putusan MARI Nomor : 1454 K/Pid/1985, tanggal 19 Maret 1987, yang
menjelaskan bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang
mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-
Undang dtrepkan secara tepat dan adil, wajib memeriksa apabila ada pihak yang
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Judex Factie yang
membebaskan terdakwa guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan
pengadilan Judex Factie itu. Sesuai yurisprudensi yang sudah ada, apabila
putusan Judex Factie yang membebaskan terdakwa adalah bebas murni maka
permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila
53
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
putusan Judex Factie yang membebaskan terdakwa adalah bukan bebas murni,
maka Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut (Hari
Sasangka, Lily Rosita. 2003: 283)
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor
154/Pid.B/2004/PN.PL.R diajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat
kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Jaksa/Penuntut Umum sebagai
Pemohon Kasasi dan Terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi
sebagai Termohon Kasasi. Mahkamah Agung menentukan sudah tepat dan
adilkah putusan pengadilan bawahan dalam hal ini Kejaksaan Pengadilan Negeri
Palangka Raya. Alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi sangat
menentukan Hakim Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan
Putusan atas permohonan kasasi, sehingga Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut
Umum harus menguraikan secara rinci guna membuktikan bahwa putusan bebas
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R.
mengandung putusan bukan bebas murni.
Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi tersebut
sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menyatakan bahwa :
Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan : a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan
sebagaimana mestinya; b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
Undang-Undang; c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa
permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.
154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7 Oktober 2004 yang menjatuhkan putusan
54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
bebas terhadap terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi dapat ditarik
kesimpulan bahwa :
a. Permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut
Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.
154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7 Oktober 2004 yang menjatuhkan
putusan bebas terhadap terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin
Sujadi, secara formal dikabulkan oleh Mahkamah Agung, karena
permohonan kasasi beserta risalah kasasinya dimasukkan dalam tenggang
waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam tenggang
waktu lima hari yakni tanggal 12 Oktober 2004.
b. Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat mengemukakan uraian
alasan permohonan kasasi dalam memori atau risalah kasasi dengan jelas
dan lengkap sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di muka persidangan.
Uraian alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah salah atau keliru dalam
menafsirkan suatu istilah hukum dalam surat dakwaan yaitu istilah
MEMBUJUK, dimana berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan
jaksa/penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta di muka
persidangan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal
184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa
terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi terbukti membujuk
saksi korban Neni Widia Sari alias Oneng dengan merayu kepada saksi
korban Neni Widia Sari alias Oneng untuk melakukan persetubuhan
dengan terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi.
c. Apabila alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat
membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.
154/Pid.B/2004/PN.PL.R. yang menjatuhkan putusan bebas terhadap
terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi adalah bukan putusan
bebas murni, maka Mahkamah Agung menyatakan dapat diterima.
55
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan permohonan
kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan Negeri
Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R. yang menjatuhkan putusan
bebas terhadap terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi antara lain :
a. Pertimbangan atas uraian alasan permohonan kasasi yang tertuang di
dalam memori atau risalah kasasi secara jelas dan lengkap membuktikan
bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.
154/Pid.B/2004/PN.PL.R. yang menjatuhkan putusan bebas terhadap
terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng Bin Sujadi merupakan putusan
bukan bebas murni.
b. Pertimbangan atas :
1) Hal-hal yang memberatkan :
a) Bahwa korban perbuatannya masih anak dibawah umur ;
b) Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2) Hal-hal yang meringankan :
a) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
b) Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk
memperbaiki perbuatannya.
Pertimbangan tersebut diatas sangat menentukan bagi Mahkamah Agung
dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah
Agung menyatakan permohonan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan
Negeri Palangka Raya Nomor. 2118 K/Pid/2004 dapat diterima dan
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.
154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7 Oktober 2004.
Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menyatakan bahwa “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena
peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya,
56
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”, sehingga Putusan
Mahkamah Agung Nomor. 2118 K/Pid/2004 mengadili sendiri permohonan
Kasasi atas Putusan Pengadilan Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R
tanggal 7 Oktober 2004 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 154/Pid.B/2004/PN.PL.R tanggal 7
Oktober 2004, yang menyatakan bahwa terdakwa Adi Sulistyawan alias Dopeng
Bin Sujadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kebohongan
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur
dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan Pasal 253 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menyatakan bahwa :
Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat terakhir.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2118 K/Pid/2004 tanggal 8 Januari
2004 diputuskan oleh Titi Nurmala Siagian, SH. MH., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam
Soebechi, SH. MH dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim
Agung sebagai anggota.
Menurut hemat penulis, Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan
putusan permohonan kasasi berdasarkan pertimbangan apakah benar suatu
peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya sesuai
dengan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) bukan lagi menilai fakta-fakta pengadilan.
57
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB IV. PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan analisis penulisan hukum diatas, dapat ditarik simpulan mengenai
tinjauan yuridis konstruksi hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Palangka raya
dalam membuktikan bahwa putusan judex factie bukan bebas murni sebagai dasar
untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara persetubuhan dengan anak di
bawah umur (studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 2118 K/Pid/2004,
tanggal 8 januari 2004), sebagai berikut :
1. Konstruksi hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam
membuktikan bahwa putusan judex factie bukan bebas murni sebagai dasar untuk
mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara persetubuhan dengan anak di
bawah umur adalah judex factie telah salah dalam penerapan hukum. Judex factie
tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), sebab hanya mendasarkan kepada terdakwa dan keterangan
saksi korban secara tidak lengkap sehingga menguntungkan pihak terdakwa dan
tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti maupun fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, sehingga Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya
hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri
Palangka Raya No.154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7 Oktober 2004, dengan
argumen bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya
No.154/Pid.B/2004/PN.PL.R. tanggal 7 Oktober 2004 adalah putusan bukan
bebas murni.
2. Konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan alasan
kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam perkara
persetubuhan dengan anak di bawah umur adalah berdasarkan dengan Pasal 253
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Hakim
Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah benar suatu peraturan Hukum
tidak diterapkan / ditetapkan sebagaimana mestinya, bukan lagi menilai dari
58
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
fakta–fakta yang terungkap di pengadilan. Berdasarkan alasan – alasan
permohonan kasasi yang diuraikan dalam memori kasasi dengan jelas dan
lengkap mengenai letak sifat tidak murni dalam putusan bebas, maka Hakim
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Palangka Raya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka
Raya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 154 / Pid.
B / 2004 / PN. PL. R Tanggal 7 Oktober 2004.
B. Saran
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan saran sebagai
berikut :
1. Sebaiknya dalam memberikan putusan pengadilan, judex factie harus
berdasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan secara
keseluruhan yang diperoleh dari bukti yang sah, sehingga putusan yang
dijatuhkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak sesuai dengan hukum
yang berlaku serta menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.
Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hak
dan keadilan, sehingga dalam menjatuhkan putusannya Hakim diharapkan agar
selalu berhati–hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi suatu
putusan dengan kekeliruan yang berakibat akan menimbulkan rasa tidak puas,
ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan.
2. Dalam mengajukan permohonan upaya Hukum Kasasi atas putusan bebas yang
dijatuhkan judex factie, jaksa atau penuntut umum harus menguraikan
argumentasi yang kuat dan syarat permohonan kasasi harus lengkap sehingga
permohonan upaya hukum kasasi dapat diterima, karena atas uraian alasan–
alasan yang jelas dan kuat mengenai letak sifat tidak murni dari suatu putusan
bebas tersebutlah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Mahkamah
59
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Agung dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan untuk mendapatkan kekuatan
Hukum tetap.
60