tm2 objek & subjek pajak pertambahan nilai serta pengecualian nya
TRANSCRIPT
Tm ke 2
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UU ke Pabeanan.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan itu.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha sebagaimana maksud di atas melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak menurut undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP.
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean :◦ Penyerahan BKP karena suatu perjanjian; ◦ Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli
atau perjanjian leasing; ◦ Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau
melalui juru lelang; ◦ Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas
BKP; ◦ Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan
◦ Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang;
◦ Penyerahan BKP secara konsinyasi. ◦ penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan
yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.
Tidak termasuk pengertian BKP atau JKP di dalam daerah pabean :
◦ penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud UU Hukum Dagang,
◦ penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;◦ penyerahan BKP dalam hal PKP memperoleh izin
pemusatan tempat pajak terutang. ◦ pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; dan
◦ BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan, : YAITU BKP YG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN KEGIATAN USAHA DAN SEDAN SERTA SEJENISNYA
Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Impor BKP. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean di dalam Daerah pabean; Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam
Daerah pabean; Ekspor BKP oleh PKP; Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya oleh pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Pasal 16 D UU PPN
Kelompok Barang Tidak Kena Pajak pasal 4 ayat 2 UU PPN dan PP No. 144 tahun 2000 :
◦ Barang hasil pertambangan, atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya : minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas dsb.
◦ Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, misalnya : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam beryodium/tidak.
◦ Makanan dan minum yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (baik dikonsumsi di tempat ataupun dibawa pulang), menjadi objek Pajak Pembangunan (Pajak Daerah).
◦ Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
Jasa Tidak Kena Pajak , psl 4 (3) UU PPN dan PP No. 144 /2000:◦ Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik,◦ Jasa di bidang pelayanan social;◦ Jasa di bidang pengiriman perangko;◦ Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha
dengan hak opsi;◦ Jasa di bidang keagamaan;◦ Jasa di bodang pendidikan;◦ Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan
pajak tontonan;◦ Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;◦ Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;◦ Jasa di bidang tenaga kerja, SE -05/PJ.53/2003 :
Jasa tenaga kerja Jasa penyediaan tenaga kerja Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
◦ Jasa di bidang perhotelan;◦ Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha yang memilih menjadi PKP
(PMPKP) Orang Pribadi atau Badan yang
melakukan Pembangunan Rumah sendiri dengan Persyaratan Tertentu.
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000, KMK No. 571/KMK.03/2003
◦ Melaporkan usahanya (mendaftarkan usahanya) untuk dikukuhkan menjadi PKP
◦ Memungut PPN/PPnBM yang terutang.◦ Menyetor PPN yang masih harus dibayar
apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditka, serta PPnBM yang terutang.
◦ Melaporkan penghitungan PPn PPnBM (menyampaikan dalam SPT Masa PPN PPnBM.
Pengusaha Kecil yang menyerahkan BKP & JKP tidak wajib menjadi PKP tetapi boleh memilih menjadi PKP.
Apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku, peredaran bruto (omset) Pengusaha Kecil telah melewati batasan sebagaimana di atas, pengusaha kecil tesebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, selambat-lambatnya akhit bulan berikutnya.
Apabila dalam satu tahun buku peredaran bruto PKP tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil, maka PKP yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP
Proses Pencabutan PKP adalah : Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan
terlebih dahulu. Keputusan akan diberikan dalam jangka
waktu 2 bulan sejak permohonan diterima. Jika Dirjen Pajak tidak memberikan
keputusan dalam jangka waktu 2 bulan, maka permohoanan tersebut dianggap dikabulkan dan keputusan pencabutan akan diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah jangka 2 bulan tersebut berakhir.
Sanksi bagi Pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP yang apabila telah seharusnya menjadi PKP ◦ Pasal 14 ayat 1 UU KUP No. 6 tahun 1983 yang
diubah menjadi UU No. 28 tahun 2007, yaitu : harus menyetorkan PPN terutang tidak diperkenankan menghitung pajak masukannya ditambah sanksi 2 % dari DPP yang timbul sebelum
pengusaha tersebut dikukuhkan menjadi PKP.