toolkit pep pelaksanaan rad grk transportasi perkotaan
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
1/41
TOOLKIT UNTUK MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA
PEMANTAUAN, EVALUASIDAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RAD GRKTRANSPORTASI PERKOTAAN
Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK dunia diwujudkan
dalam bentuk aksi mitigasi, salah satunya di sektor transportasi. Upaya ini
juga merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah
untuk mendorong sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan
dan tanggap perubahan iklim. Oleh karena itu, toolkit ini disusun untuk
mendukung pemerintah dalam implementasi PEP pelaksanaan RAD GRK.
P E MA NT A UA N ,E V A L UA S I DA N P E L A P ORA N P E L A K S A NA A N RA D GRK T RA N S P ORT A S I P E RK OT A A N
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DITERBITKAN OLEH:
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
DIDUKUNG OLEH:
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
d/a : Gedung Graha Mandiri, Lt.17
Jl. Imam Bonjol No. 61
Jakarta Pusat 10310
P : +62-21 3192 3375/390 8290
F : +62-21 3193 4745
Email: [email protected]
TOOLKIT UNTUK MOBILITASPERKOTAAN DI INDONESIAPEMANTAUAN, EVALUASI DANPELAPORAN PELAKSANAAN RADGRK TRANSPORTASI PERKOTAAN
Ketua Tim Pengarah:
Bambang Prihartono
Tim Pengarah:
BAPPENAS- Direktorat Transportasi
• Petrus Sumarsono
• Dail Umamil Asri
• Ikhwan Hakim• Bastian
• Adi Perdana
• Ahmad Zainudin
• Wayan Deddy Wedha Setyanto
Penanggung Jawab:
Daniel Herrmann
Penulis:
SUTIP
• Devin Maeztri
• Agustina Martha Kimberly
• Raden Mirza Aldi Pamungkas
• Anugrah Ilahi
Editor:
Syafrita Ayu Hermawan
Dhany Utami Ningtyas
Perancang Grafs:
Fredy Susanto
Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia
oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional didukung oleh SUTIP
78 Halaman, 17.6cm x 25cm
Edisi pertama, tahun cetak 2015
Dicetak di Jakarta, Indonesia, Maret 2015
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Didukung oleh:
REPUBLIK INDONESIA
Glosarium
ADO : AutomotiveDiesel Oil
AIMSUN : Advanced InteractiveMicroscopic Simulator
for Urban and Non-Urban Networks
AKUT : Awak Kendaraan Umum Teladan
DKI : Daerah Khusus Ibukota
Angkot : Angkutan Kota
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APILL : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
ASEAN : Association of SoutheastAs ian Nations
ATCS : AreaTraffic ControlSystem
BAPEDALDA: Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU : BusinessAs Usual
BB : Bus Besar
BBG : Bahan Bakar Gas
BBM : Bahan Bakar Minyak
BK : Bus Kecil
BLHD : Badan Lingkungan Hidup Daerah
BPS : Badan Pusat Statistik
BRT : Bus Rapid Transit
BS : Bus Sedang
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
CFD : Car FreeDay
CNG : Compressed Natural Gas
CSR : CorporateS ocialResponsibility
DAK : Dana Alokasi Khusus
DID : Dana Insentif Daerah
Dishub : Dinas Perhubungan
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
EMP : Equivalensi Mobil Penumpang
ERP : Electronic Road Pricing
FE : Faktor Emisi
FO : FuelOil
GIZ : DeutscheGesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
GRK : Gas Rumah Kaca
HEAT : Harmonized
Emissions
Analysis
Tool
HIS : HomeInterview Survey
HV : Heavy Vehicle
IDO : IndustrialDieselOil
ITS : IntelligentTransport System
JICA : Japan InternationalCorporation Agency
KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
KPS : Kerjasama Pemerintah dan Swasta
KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kerja
LB : LargeBus
LEAP : Long-rangeEnergy AlternativesPlanning
LEMIGAS : Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Minyak dan Gas Bumi
LKPJ : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
LPEI : LembagaPembiayaan Ekspor Indonesia
LT : LargeTruck
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
2/41
LV : LightVehicle
MB : Medium Bus
MB : Mobil Barang
MC : Motor Cycle
MCO : MovingCar Observer
MER : Monitoring, Evaluation and Reporting
MKJI : Manual Kapasitas Jalan Indonesia
MP : Mobil Penumpang
MRV : Measurement, Reportingand Verification
MT : Medium Truck
NAMAs : Nationally AppropriateMitigation Actions
NMT : Non-Motorized Transport
OBS : On BusSurvey
ORGANDA: Organisasi Angkutan Darat
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PC : PrivateCar
PEP : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
PII : Penjaminan Infrastruktur lndonesia
PJU : Penerangan Jalan Umum
PLN : Perusahaan Listrik Negara
POKJA : Kelompok Kerja
PPN : Perencanaan Pembangunan Nasional
PU : Pekerjaan Umum
RAD : Rencana Aksi Daerah
RAN : Rencana Aksi Nasional
RENJA : Rencana Kerja
RENSTRA : Rencana Strategis
RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional
RPJPD : Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
RSI : Road Survey Interview
SB : SmallBus
SITRAMP : Study on Integrated Transportation
Master Plan for Jabodetabek
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SM : Sepeda Motor
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMI : Sarana Multi Infrastruktur
SMP : Satuan Mobil Penumpang
SMS : SpaceMean Speed
SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SRP : Satuan Ruang Parkir
STTD : Sekolah Tinggi Transportasi Darat
SUTIP : SustainableUrba n Transport
ImprovementProject
SUTRI : SustainableUrba n Transport
Program Indonesia
TAPKIN : Penetapan Kinerja
TEEMP : Transportation EmissionsEvaluation Model
for Projects
UNFCCC : United NationsFramework Convention
for ClimateChange
UU : Undang-Undang
WTN : Wahana Tata Nugraha
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
3/41
PEMANTAUAN, EVALUASIDAN PELAPORANPELAKSANAAN RAD GRKTRANSPORTASI PERKOTAAN
TOOLKIT UNTUK MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
4/41
LAMPIRAN
1.1 TUJUAN TOOLKIT
Pendahuluan
Daftar Isi
110
8 11 36
2.2 PELAPORAN RAD GRK
2.3 VERIFIKASI PENGHITUNGAN
DAN PELAPORAN AKSI MITIGASI
3.1 TEKNIS
36 3.1.1 Ketersediaan dan Pengumpulan Data
39 3.1.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Survei
Transportasi
62 3.1.3 Penghitungan
3.2 NON TEKNIS
64 3.2.1 Koordinasi
64 3.2.2 Wawasan dan Pengalaman
65 3.2.3 Kerja Sama dengan Institusi Lain
66 3.2.4 Kebijakan
67 3.2.5 Pendanaan
DAFTAR PUSTAKA
2.1 PENYUSUNAN DOKUMEN
RAD GRK DAN ORGANISASI
PENYUSUN DI DAERAH
13 2.1.1 Koordinasi Tim Penyusun RAD GRK
14 2.1.2 Identifikasi (Marking) Kegiatan Transportasi
15 2.1.3 Penghitungan Emisi Baseline (BAU)
16 2.1.4 Penghitungan Penurunan Emisi
32
18
34
36
64
71
72
MekanismePelaksanaan RAD GRK
11
Tantangan dalamPelaksanaanRAD GRK
Daftar Pustaka Dan Lampiran
5
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
5/41
K
ita menyadari bahwa proses urbanisasi dan
kebutuhan lapangan kerja yang tinggi telah
mempercepat pertumbuhan penduduk
di perkotaan. Dengan laju pertumbuhan
penduduk perkotaan yang mencapai 4,4%
per tahun, pada tahun 2025 diperkirakan
terdapat sekitar 60% penduduk Indonesia
atau sekitar 170 juta orang akan tinggal di
wilayah perkotaan. Oleh karena itu diperlukan
sebuah strategi untuk mengendalikan
urbanisasi , yaitu dengan menghindari konsentrasi penduduk
yang terjadi hanya di beberapa kota metropolitan dan kota besar,
serta memperkuat pelayanan kota-kota kecil dan sedang melalui
peningkatan kualitas i nfrastruktur.
Di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari
500 ribu, kebutuhan infrastruktur dalam hal peningkatan peran
angkutan massal wajib dikelola, dioptimalkan, dan diselaraskan
dengan infrastruktur moda angkutan lainnya. Akan te tapi, upaya
tersebut tidak cukup untuk me ncapai tingkat kualitas pelayanan
yang memadai. Secara bersamaan jumlah kendaraan pribadi
juga harus ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, untuk
wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk kurang dari 500
ribu, kebutuhan infrastruktur yang harus dilakukan adalah dengan
mempertahankan pelayanan melalui low cost traffic management
dengan meningkatkan dan menyelaraskan peran berbagai moda
angkutan umum, namun tetap menjaga kualitas aksesibilitaspenduduk.
Dalam perspektif ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan
infrastruktur transportasi perkotaan dapat memengaruhi marginal
productivity of private capital , dan dalam perspektif ekonomi mikro
hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan biaya produksi.
Selain itu, kontribusi infrastruktur transportasi perkotaan terhadap
peningkatan kualitas hidup ditunjukkan dengan terjadinya
peningkatan kesejahteraan, produktivitas dan akses terhadap
lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi makro.
Pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan berlakunya
Prakata RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden No. 2/2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan transportasi
perkotaan dengan prioritas “pembangunan transportasi massal
perkotaan” dan fokus pada infrastruktur angkutan massal berbasis
jalan, angkutan massal berbasis rel dan pemeliharaan kualitas
jaringan jalan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai pada akhir
tahun 2019 di antaranya peningkatan modal share minimal
32%, jumlah kota yang menerapkan Bus Rapid Transit (BRT)
meningkat 70% menjadi 29 kota, k apasitas angkut angkutan umum
meningkat 80%, peningkatan kecepatan lalu-lintas minimal 20km/
jam, berkembangnya aplikasi teknologi manajemen lalu-lintas
perkotaan, dan perbaikan moda alternatif non-jalan pada kota-kotayang berpotensi serta perbaikan pemanfaatan energi berbasis
gas khususnya untuk angkutan umum di perkotaan, perbaikan
keselamatan lalu-lintas di perkotaan dan pengurangan dampak
lingkungan khususnya emisi udara perkotaan. Pemerintah merasa
perlu untuk merangkul pihak-pihak lain seperti swasta, BUMN
dan negara-negara donor untuk membantu perbaikan sistem
transportasi perkotaan serta menjelaskan kepada pemerintah
daerah dan masyarakat.
Buku yang tersaji ini merupakan kelanjutan dari Buku Sustainable
Urban Transport (Bappenas, 2014), merupakan kerja sama Bappenas,
Kementerian Perhubungan dan SUTIP, dengan harapan agar
pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspek yang lebih teknis
berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Buku petunjuk ini
fokus pada bahasan mengenai empat hal: (1) M anajemen Parkir
di Perkotaan, (2) Perbaikan Angkutan Umum Perkotaan (Angkot
Reform), (3) Pengembangan Transportasi Tidak Bermotor (NMT),
dan (4) Implementasi PEP untuk RAD GRK (Rencana Aksi Daerah
tentang Gas Rumah Kaca).Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan
saya kepada tim yang telah bekerja keras menyelesaikan buku
ini. Saya harap pedoman ini dapat membantu kita semua untuk
memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai
visi perkotaan di Indonesia, yaitu mencapai transportasi perkotaan
yang berkelanjutan.
Andrinof ChaniagoMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
6/41
1Pendahuluan
Isu emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi topik global yang banyak
diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Dampak buruk emisi
GRK pada lingkungan dan kehidupan manusia menjadi penting
untuk segera diatasi bersama, di antaranya adalah komitmen untuk
berupaya menurunkan emisi GRK.
Pada pertemuan KTT G-20 tahun 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat,
Indonesia berkomitmen untuk turut berperan dalam mengurangi
emisi GRK. Target yang hendak dicapai adalah menurunkan 26 persen
emisi GRK melalui usaha sendiri pada tahun 2020, dan menurunkan
sampai dengan 41 persen dengan bantuan internasional. Sebagai
upaya mewujudkan komitmen tersebut maka disusunlah Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Menyusul
terbentuknya RAN GRK, pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
serta didukung oleh lembaga non pemerintah dan mitra pembangunan
bersama-sama menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAD GRK) untuk setiap provinsi.
Pemerintah juga telah menyusun dan mengeluarkan berbagai
regulasi terkait upaya tersebut. Hal ini dilakukan sebagai realisasi
dari keseriusan pemerintah sekaligus agar setiap aksi mitigasi yang
dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan untuk menjaga agar
setiap kegiatan dilakukan secara terarah dengan tujuan yang jelas.
Sejumlah regulasi dalam skala undang-undang, peraturan, dan surat
edaran resmi yang mendukung pelaksanaan aksi mitigasi perubahan
iklim adalah dasar hukum bagi pelaksanaan RAN dan RAD GRK.
2011 2013• Peraturan Presiden No. 61
Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
• Peraturan Presiden No.
71 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas Rumah
Kaca Nasional
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No. 15
Tahun 2013 tentang
Pengukuran, Pelaporan,
dan Verifikasi Aksi Mitigasi
Perubahan Ik lim
Melalui peraturan yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah
Indonesia mengamanatkan pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan (PEP) RAD GRK di setiap provinsi yang didukung oleh
Peraturan Gubernur. Oleh karena itu, Gubernur merupakan pejabat
pelaksana dan koordinator kegiatan PEP di wilayah provinsi, yang
dibantu oleh Bupati dan Walikota sebagai pejabat pelaksana dan
koordinasi kegiatan PEP RAD GRK di wilayah kabupaten dan kota.
Kegiatan PEP ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian
penurunan emisi GRK dan penyerapan anggaran pemerintah untuk
mitigasi perubahan iklim di daerah. Merujuk pada hal tersebut,
maka penyusunan RAD GRK harus sejalan dengan perencanaan
pembangunan di daerah, yang diwujudkan di dalam RPJMD. Untuk
mencapai keselarasan tersebut, maka pelaksanaan PEP RAD GRK
mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dan surat edaran
resmi yang telah dikeluarkan.
Pada ranah implementasi, sejumlah regulasi tersebut dilengkapi
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
2004
2006
2007
2008
2012
Peraturan Pemerintah
No. 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
Surat Keputusan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor
38/M.PPN/HK/03/2012
tentang Tim Koordinasi
Penanganan Perubahan Iklim
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
9
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
7/41
dengan perangkat petunjuk pelaksanaan yang dituangkan dalam
empat pedoman berikut:
1. Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca.
2. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca.
3. Pedoman Umum Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan
RAD GRK.
5. Petunjuk Teknis Pedoman Kaji Ulang RAN/RAD GRK.
Sebagai catatan Bappenas juga sedang mempersipkan sebuahpedoman untuk mengkaji ulang Dokumen dan PEP RAN RAD
GRK. Akan tetapi, perangkat di atas masih bersifat umum
sehingga perlu dilengkapi dengan perangkat yang lebih
spesifik khususnya untuk membahas sektor transportasi darat
perkotaan di dalam ruang lingkup RAD GRK.
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PEP RAD GRK,
maka diperlukan petunjuk teknis yang isinya mudah
dimengerti oleh pelaksana PEP di daerah khususnya di
sektor transportasi darat perkotaan, sehingga penurunan
GRK dapat dipantau dengan baik dan dihitung dengan tepat.
Toolkit ini akan membahas isu teknis dan non teknis yang
sering dihadapi dalam pelaksanaan RAD GRK di sektor transportasi
darat perkotaan. Pemahaman mengenai prinsip dasar dan isu
teknis transportasi darat perkotaan diperlukan untuk dapat
melaksanakan aksi mitigasi emisi GRK secara terpadu. Oleh karena
itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai panduan danpetunjuk bagi tim teknis atau tim pelaksana di dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) provinsi, kabupaten dan kota. Pendekatan
substansi toolkit ini bersifat terbuka untuk diperbaiki di kemudian
hari dan mudah dipahami sehingga dapat diterapkan sesuai
dengan kondisi masing-masing kota, dengan tetap mendapatkan
masukan dan pertimbangan serta arahan tim profesional. Oleh
karena itu, toolkit ini disusun sebagai alat pelengkap pelaksanaan
RAD GRK di daerah.
1.1
TUJUAN
TOOLKIT
2Mekanisme Pelaksanaan RAD GRK
2.1
PENYUSUNAN
DOKUMEN
RAD GRK DAN
ORGANISASI
PENYUSUN DI
DAERAH
TAHAPAN PERSIAPAN
1. Persiapan awal
• Pembentukan Tim
• Sidang Pleno Tim
2. Identifikasi awal
3. Persiapan teknis
4. Konsultasi publik
TAHAP PENETAPAN
1. Draf naskah Peraturan Gubernur
2. Penetapan Peraturan Gubernur
tentang RAD GRK
3. Diseminasi RAD GRK
TAHAP PENGUMPULAN DATA
1. Data dan informasi umum
2. Data dan informasi teknis
3. Pendataan kelembagaan publik
4. Pendataan kelembagaan
masyarakat dan pelaku usaha
TAHAP PENGHITUNGAN
1. Penghitungan emisi baseline
2. Usulan aksi mitigasi
3. Pemetaan kelembagaan daerah
TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI
1. Konsolidasi hasil pokja
• Sidang Pleno Tim
• Konsultasi Publik
2. Penetapan skala prioritas
3. Penentuan target reduksi emisi GRK
4. Formulasi strategi implementasi RAD GRK
14 5
2 3
Penerapan penyusunan dokumen RAD GRK membutuhkan
mekanisme yang terarah dalam pelaksanaannya agar dapat
dihasilkan dokumen yang berkualitas. Panduan dan arah
penyusunan dokumen dilakukan oleh Bappenas melalui
Pedoman Penyusunan RAD GRK. Mekanisme ini membutuhkan
upaya untuk melibatkan semua pihak dan mengumpulkan
informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen. Selainitu, mekanisme ini juga merupakan upaya peletakan pondasi
yang kuat bagi pelaksanaan aksi mitigasi baik pada skala nasional
maupun daerah.
Infografis di bawah ini menunjukkan mekanisme ideal proses
penyusunan Dokumen RAD GRK yang diarahkan oleh Bappenas
di dalam Pedoman Penyusunan RAD GRK.
Mekanisme penyusunan Dokumen RAD GRK membutuhkan
struktur organisasi yang efisien untuk dapat bekerja dengan efektif
dan menghasilkan dokumen yang berkualitas. Struktur organisasi
tersebut pada dasarnya merupakan sebuah tim yang tidak hanya
menyusun dokumen RAD GRK tetapi juga bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan PEP RAD GRK.
110BAB 1 PENDAHULUAN
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
8/41
Dinas Penataan
Ruang/
SKPD Terkait
Tata Ruang
GUBERNUR
Penanggung
Jawab
SEKRETARIS
DAERAH
Ketua
KEPALA
BAPPEDA
PROVINSISekretaris
Kepala SKPD
Provinsi
Anggota/
Ketua POKJA
Bappeda
BLHD/
BAPEDALDA
BPS
PU
Bina Marga
SKPD
Terkait Energi
Sektor Transportasi
dan Industri
KELOMPOK
KERJA
TIM KOORDINASI
Struktur Organisasi Tim
Penyusun RAD GRK Organisasi Tim Penyusun RAD GRK
yang diarahkan oleh Bappenas terdiri
atas Ketua dan Anggota Kelompok
Kerja (Pokja) yang dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi di
daerah masing-masing.
2.1.1 Koordinasi Tim Penyusun RAD GRK
Bagan alir di bawah ini menyimpulkan peran dan jalur koordinasi
antar lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintah memiliki
pendekatan yang berbeda dalam berkoordinasi dan berbagi peran.
Oleh karena itu, bagan alir ini hanya acuan untuk mempermudah
proses dan melancarkan arus informasi antar lembaga yang terlibat.
Kepala Bappeda sebagai Sekretaris Tim Koordinasi bertanggung
Dishub
Kabupaten/
Kota
1. Berperan sebagai koordinator
Dishub K abupaten/Kota.
2. Mengawal pelaksanaan dan
pencatatan aksi mitigasi serta
penurunan emisi GRK.
3. Menggabungkan hasil
penghitungan emisi dari aksi
mitigasi yang diajukan oleh
Dishub K abupaten/Kota.
4. Men gkonversi nilai
penurunan emisi tingkat
provinsi terhadap penurunan
emisi nasional di sektor
transportasi.
5. Menjalankan peran selaiknya
Dishub K abupaten/Kota
untuk kegiatan di tingkat
provinsi.
Bappeda Provinsi
1. Mengkoordinasi dan
mengkonsolidasi
(mengumpulkan) penyusunan
laporan pelaksanaan aksi mitigasi
yang dilakukan oleh lembaga
pelaksana di SKPD terkait dan/
atau lembaga lain.
2. Memberikan arahan dan
masukan kepada Pokja.
3. Menyampaikan dan
mendiskusikan draf akhir
dokumen RAD GRK kepada
Sekretariat RAN GRK.
4. Memperbaiki dan melengkapi
draf akhir dokumen RAD GRK.
5. Mengkoordinasi kegiatan dalam
rangka revisi dokumen RAD GRK
(jika ada perubahan).
1. Melaksanakan aksi mitigasi.
2. Melakukan survei dan
mengumpulkan bahan,
data dan informasi aksi
mitigasi; serta mengolah dan
menganalisa.
3. Menghitung dan mencatat
penurunan emisi GRK dari
setiap aksi mitigasi.
4. Mencatat sumber dan jumlah
dana yang digunakan.
5. Mencatat manfaat
pembangunan atau dampak
negatif (jika ada).
6. Mencatat program
peningkatan kapasitas dan
kelembagaan.
7. Melakukan pemetaan
kelembagaan publik di sektor
transportasi.
Dishub Provinsi
2BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
13
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
9/41
jawab dalam penyusunan Dokumen RAD GRK dan pelaksanaan
PEP dengan dibantu oleh Pokja Sektor Transportasi, yang dipimpin
oleh Kepala SKPD tingkat Provinsi sebagai pejabat pelaksana
kegiatan PEP RAD GRK sesuai fungsi dan kewenangannya. Dinas
Perhubungan Provinsi sebagai Ketua Pokja Sektor Transportasi
adalah penanggung jawab untuk sektor transportasi yang bekerja
sama dengan para pihak terkait, misalnya Dinas Penataan Ruang,
Bina Marga, perguruan tinggi dan organisasi lainnya. Penyusunan
Dokumen RAD GRK dipimpin oleh Tim Koordinasi dengan
melibatkan seluruh Ketua Pokja. Penyediaan data transportasi
baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah tanggung
jawab Pokja Sektor Transportasi yang meliputi Dinas Perhubungan
di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Pokja Sektor Transportasidapat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam
menyediakan dan meningkatkan kualitas data teknis transportasi.
Di dalam Pedoman Penyusunan RAD GRK yang dikeluarkan
Bappenas pada tahun 2011, dipaparkan Substansi dan Struktur
Dokumen RAD GRK yang harus dijadikan acuan, tidak hanya
dalam penyusunan tetapi juga revisi yang harus dilakuk an. Pada
prinsipnya tiga hal terpenting mengenai RAD GRK yang wajib
dipahami oleh setiap daerah adalah:
1. Identifikasi kegiatan yang merupakan sumber penurunan
emisi atau berpotensi menurunkan emisi GRK, dan sering
juga disebut kegiatan marking.
2. Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, yang meliputi:
• Kegiatan Inti
• Kegiatan Pendukung
• Potensi penurunan emisi GRK dari baseline (2010-2020)
• Perkiraan biaya setiap rencana aksi
• Jangka waktu pelaksanaan
• Lembaga pelaksana3. Emisi baseline GRK untuk setiap provinsi sampai dengan
tahun 2020.
2.1.2 Identifikasi (Marking) Kegiatan Transportasi
Salah satu langkah pelaksanaan kegiatan PEP adalah melakukan
identifikasi kegiatan di sektor transportasi. Dari proses identifikasi
ini akan dapat diketahui kegiatan sektor transportasi di daerah
yang dianggap memiliki potensi untuk dapat mengurangi emisi
GRK, baik yang didanai oleh pemerintah pusat atau daerah, pelaku
bisnis maupun masyarakat. Identifikasi kegiatan sektor transportasi
dilakukan dengan cara menelusuri dokumen perencanaan
daerah (baik provinsi maupun k abupaten/kota), misalnya RPJPD,
RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Daerah sektor transportasi
dan beberapa dokumen lainnya.
Karena kegiatan sektor transportasi pada umumnya
dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota, maka kegiatan
marking sangat penting dilakukan oleh SKPD tingkat provinsi,
bersama dengan SKPD tingkat kabupaten dan kota dengan
menggunakan dokumen yang lengkap. Program SKPD di
tingkat kabupaten/kota sering kali mengalami perubahan
atau penambahan sehingga kegiatan yang sedang atau akan
dilaksanakan belum tercantum di dalam Renstra atau Rencana
Kerja (Renja) Daerah. Oleh karena itu, keterlibatan SKPD kabupatendan kota yang dipimpin oleh Kepala SKPD sebagai pejabat
pelaksana kegiatan PEP RAD GRK di wilayahnya, sangat penting
dalam proses identifikasi kegiatan.
2.1.3 Penghitungan EmisiBaseline (BAU)
Emisi baseline merupakan estimasi emisi GRK tanpa adanya
intervensi kebijakan, atau dikenal juga dengan istilah skenario
Business as Usual atau BAU. Penghitungan emisi baseline selayaknya
dilakukan dengan cara menghitung proyeksi peningkatan emisi
GRK berdasarkan data historis hasil inventarisasi emisi GRK
untuk setiap kegiatan. Akan tetapi, untuk sektor berbasis energi,
emisi baseline RAD GRK setiap provinsi saat ini, hanya dapat
dihitung berdasarkan data historis kebutuhan total energi. Data
yang digunakan sebagai data historis adalah data tahun 2010
dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2020. Emisi baseline
ini juga merupakan alat untuk mengevaluasi keberhasilan
penerapan rencana aksi mitigasi. Hasil penghitungan emisi
baseline sektor energi pada tahun 2020 menunjukkan angkasebesar 679 t.CO
2e, atau dua kali lipat dari emisi baseline tahun
dasar 2010, yaitu 355 t.CO2e. Sebagai catatan, penghitungan
ini belum menyertakan emisi baseline dari RAN-GRK dan emisi
dari sektor industri.1Sebagai catatan, saat ini Bappenas bekerja
sama dengan kementerian terkait sedang melaksanakan proses
kaji ulang BAU.
Emisi baseline sektor transportasi termasuk di dalam emisi
1 Potret Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK),Bappenas, 2014
4BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
15
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
10/41
baseline kelompok bidang energi yang dihitung menggunakan peranti
lunak (software) Long - range Energy Alternatives Planning atau yang
dikenal dengan LEAP. Penghitungan LEAP menggunakan data terkait
sektor transportasi seperti volume kendaraan berdasarkan jenis di
tahun dasar, jumlah perjalanan per kilometer, jenis bahan bakar, dan
pertumbuhan kendaraan berdasarkan jenisnya. Keterbatasan yang
dihadapi dalam penyusunan emisi baseline kelompok bidang energi,
khususnya sektor transportasi, adalah belum tersedianya data, misalnya
data panjang perjalanan. Akan tetapi, data panjang perjalanan dapat
digantikan dengan data volume kendaraan yang dapat diperoleh dari
Biro Pusat Statistik (BPS).
2.1.4 Penghitungan Penurunan EmisiPenghitungan emisi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:
• Top-down: Jumlah emisi dari total penjualan bahan bakar
dikalikan dengan faktor emisi untuk setiap bahan bakar.
• Bottom-Up: Jumlah emisi yang dihasilkan dari jumlah
penggunaan bahan bakar setiap moda pada sebuah kegiatan/
aktivitas transportasi dikalikan dengan faktor emisi bahan
bakar yang digunakan.
Penghitungan emisi baseline untuk RAD GRK dikategorikan ke dalam
pendekatantop-down, namun penghitungan penurunan emisi setiap
aksi mitigasi dilakukan secara bottom-up. Dengan demikian, sangat
dibutuhkan data riil di lapangan yang akurat agar nilai penurunan emisi
yang diperoleh tepat dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
o. Data yang Dibutuhkan Keterangan Tambahan
1 Jenis bahan bakar
• Mobil penumpang
• Sepeda motor
• Truk
• Angkot
• Bus non BRT (Bus Rapid Transit ), (Besar, Sedang, Kecil)
• Angkutan umum non bus
• Bus Sistem Transit – BRT System (Besar, Sedang, Kecil)
2Rata-rata jumlah
kendaraan
• Melewati jalur/koridor penerapan ITS/ATCS
• Melewati jalur/koridor penerapan Car Free Day
3 Panjang trip per hari • Angkot
• Bus sedang
• PATAS/bus besar
4 Rata-rata jumlah trip per hari
• Mobil penumpang
• Sepeda motor
• Truk
• Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil)
• Angkutan umum non bus
5 Rata-rata panjang trip per hari
• Mobil penumpang
• Sepeda motor
• Truk
• Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil)
• Angkutan umum non Bus
6 Panjang koridor • Penerapan ITS/ATCS
• Penerapan Sistem Transit – BRT System
7 Kecepatan rata-rata kendaraan • Sebelum penerapan ITS/TCS
• Setelah penerapan ITS/ATCS
8 Ketersediaan ruang parkir • Parkir di luar badan jalan
• Parkir badan jalan
9 Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir
• Parkir di luar badan jalan
• Sebelum penerapan
• Setelah penerapan
10Operasional Bus Sistem
Transit-Bus Rapid Transit (BRT)
• Jumlah bus
• Kapasitas bus
• Operasional bus per hari
11Modal shift dari kendaraan
pribadi ke Bus BRT
• Mobil penumpang
• Sepeda motor
• Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil)
• Angkutan umum non bus
12 Tingkat keterisian/okupansi
di dalam bus BRT
• Mobil penumpang
• Sepeda motor
• Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil)
• Angkutan umum non bus
13Jumlah angkutan umum
yang diremajakan
• Angkot
• Bus sedang
• PATAS/bus besar
14Operasional angkutan
umum per hari (jumlah trip)
• Angkot
• Bus sedang
• PATAS/bus besar
15 Rata-rata konsumsi bahan bakar • Angkutan umum lama
• Angkutan umum baru
16 Lama pelaksanaan Car Free Day per hari
17 Jumlah peserta Smart(Eco) Driving per tahun
Data Teknis Sektor Transportasi
6BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
17
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
11/41
Rencana aksi yang telah diimplementasikan selanjutnya dihitung
dan dilaporkan dengan melampirkan Surat Pengantar dari
Kepala Daerah (Gubernur) masing-masing provinsi kepada:
• Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
• Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah)• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Laporan RAD GRK dikirimkan dalam bentuk edisi cetak kepada
masing-masing kementerian, dan edisi elektronik (softcopy ) kepada
Sekretariat RAN-GRK melalui surat elektronik (ranradgrk@bappenas.
co.id) dan juga diunggah ke dalam situs PEP Online (http://ranradgrk.
bappenas.go.id).
Pelaporan RAD GRK dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu:
• Laporan Antara: Pekan kedua bulan Oktober
• Laporan Akhir: Pekan kedua bulan Januari tahun berikutnya
Data primerData yang diperoleh langsung dari obyeknya melalui survei
dengan wawancara atau observasi. Data yang diperoleh
misalnya; pendapatan, tujuan perjalanan, jumlah kendaraan
dan kenyamanan. Beberapa jenis survei yang sering
digunakan adalah:
Data sekunderData ini diperoleh secara
tidak langsung dari sumber
lain, baik lisan maupun
tertulis. Termasuk dalam
kelompok ini adalah hasil
studi lembaga pemerintah
ataupun lembaga non
pemerintah. Data tersebut
misalnya; geometri jalan dari
dokumen yang dikeluarkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum,
serta jumlah kendaraan dan
panjang jalan dari BPS.
Home
Interview Survey (HIS)
Road Side
Interview (RSI)
Survei Traffic
Counting
On BusSurvey
(OBS)
1 2
Mitra
Pembangunan
Badan Penelitian dan
Pengembangan (Balitbang)
Kementerian Perhubungan
Sekolah Tinggi
Transportasi
Darat (STTD)
SKPD provinsi
dan
kabupaten/kota
Lembaga akademik
(universitas, sekolah tinggi,
atau lembaga riset)
Organda Kepolisian BUMN
dan BUMD
Lembaga/Kelompok
Swadaya Masyarakat
Dua Jenis DataMenurut sumber perolehannya, jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua:
1Surat Pengantar Gubernur
Diserahkan kepada tiga kementerian melalui
Kepala Bappeda Provinsi untuk menunjukkan
komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan
RAD GRK, serta menyatakan keabsahan informasi yang
dicantumkan dalam laporan tersebut.
2Lembar Umum
Merupakan alat pelaporan yang
mendokumentasikan hasil pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan RAD GRK yang terdiri dari
Kegiatan Inti dan Kegiatan Pendukung.
• Kegiatan Inti: aksi mitigasi yang implementasinyadapat secara langsung menurunkan emisi
GRK dan telah tersedia metode penghitungan
penurunan emisinya.
• Kegiatan Pendukung: aksi mitigasi pendukung
yang implementasinya mendukung keberhasilan
kegiatan inti namun tidak secara langsung
menurunkan emisi. Kegiatan Pendukung meliputi
juga kegiatan yang tidak atau belum dapat
dihitung penurunan emisinya, misalnya pemilihan
AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan),
pemasangan rambu atau marka lalu lintas, uji
emisi kendaraan bermotor, pembangunan fasilitas
pejalan kaki dan pesepeda, dan kegiatan yang
bersifat sosialisasi.
3Lembar Teknis Penghitungan Penurunan Emisi
Mencantumkan indikator, parameter, data
aktivitas, faktor emisi dan angka penurunan
emisi untuk setiap kegiatan inti yang dikemas dalam
sebuah dokumen excel yang diformat secara otomatis.
Karena ketidaktersediaan beberapa data transportasi,
maka beberapa asumsi ditetapkan untuk membantumempermudah penghitungan. Asumsi ditetapkan
berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh beberapa
institusi antara lain Direktorat Bina Sistem Transportasi
Perkotaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan
JICA pada proyek SITRAMP di tahun 2004. Selain itu
konstanta yang dibutuhkan di beberapa penghitungan
juga ditetapkan agar standar penghitungan yang
digunakan seragam.
Akan tetapi, jika data yang lebih akurat tersedia dan
dapat mengambarkan kondisi riil di lapangan, maka
penghitungan dapat dilakukan dengan menggunakan
data tersebut. Penjelasan mengenai sumber dan kualitas
data serta keputusan untuk menggunakan data yang
berbeda dicantumkan di dalam narasi laporan.
Dokumen Laporan RAD GRK
4Revisi Dokumen RAD GRK
Dokumen RAD GRK merupakan dokumen
yang bersifat terbuka dan dapat
diperbaharui (living document ). Oleh karena itu,
pemerintah daerah diimbau untuk mengevaluasi
dan meningkatkan kualitas isi dari Dokumen
RAD GRK. Data yang paling mutakhir dan akurat
digunakan untuk memperbaiki penghitungan
emisi baseline di tahun dasar atau proyeksi di
tahun 2020 dalam kondisi BAU. Dapat pula
ditambahkan kegiatan yang telah, sedang atau
akan dilaksanakan tetapi belum teridentifikasi.
Perbaikan rencana aksi mitigasi juga dilakukan jika kegiatan yang tercantum ditunda atau
diberhentikan pelaksanaannya. Selain itu, jika
hasil atau kualitas penghitungan sebelumnya
masih ada yang kurang tepat atau jika tersedia
indikator, parameter, data aktivitas, faktor emisi
dan angka penurunan emisi yang lebih baru dan
sesuai dengan kondisi riil di lapangan, atau jika
daerah ingin mengajukan model penghitungan
yang dianggap lebih sesuai, maka perbaikan
dapat dicantumkan pada laporan PEP RAD GRK
berikutnya.
Penjelasan terkait perubahan rencana aksi
mitigasi, perbaikan penghitungan BAU atau
penurunan emisi dijabarkan di dalam laporan
PEP RAD GRK, sehingga Sekretariat RAN GRK,
kementerian terkait atau verifikator terinformasi
dan memahami perubahan dan perbaikan yang
diupayakan oleh pemerintah daerah.
Sumber DataLembaga atau badan yang mengeluarkan data sekunder:
2.2
PELAPORAN
RAD GRK
8BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
19
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
12/41
Aksi Mitigasi Bidang Transportasi Darat di Perkotaan
• Pembangunan Intelligent Transport System/Area Traffic
Control System (ITS/ATCS)
• Penerapan manajemen parkir• Reformasi Sistem Transit - BRT System
• Peremajaan armada transportasi umum
• Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day)
• Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda (NMT)**
• Penerapan congestion charging dan road pricing (ERP)***
• Penerapan Andalalin*
• Pembangunan Intelligent
Transport System/Area TrafficControl System (ITS/ATCS)
• Hari bebas kendaraan bermotor
(Car Free Day)
• Penerapan congestion charging
dan road pricing (ERP)***
• Pelatihan smart driving (eco driving)
• Uji emisi semua kendaraan****
• Peremajaan armada transportasi umum
Dasar penghitungan penurunan emisi GRK untuk setiap aksi
mitigasi adalah perkalian jumlah pengurangan penggunaan
bahan bakar minyak (efisiensi BBM) dari setiap jenis kendaraan
dengan Faktor Emisi bahan bakar minyak yang digunakan.
Efisiensi BBM diperoleh dari pengurangan konsumsi BBM dari
setiap jenis kendaraan sebelum penerapan dengan setelah
penerapan aksi mitigasi.
Keterangan:
Beberapa aksi mitigasi di berikut dapat didaftarkan sebagai
Kegiatan Pendukung, karena untuk sementara metode
penghitungannya belum tersedia,
* Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin):
Model penghitungan belum mencerminkan
kondisi riil lalu lintas di sekitar bangkitan yang
memperoleh perizinan Andalalin sebagai akibat
dari pembangunannya. Andalalin dapat didaftarkan
sebagai Kegiatan Pendukung.
** Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda
Non-motorized Transport (NMT):
Data Modal Shift yang diperlukan di dalam
penghitungan belum tersedia hampir di seluruh
provinsi (termasuk kabupaten/kota). Moda NMT dapatdidaftarkan sebagai Kegiatan Pendukung.
*** Penerapan congestion charging dan road pricing:
Model penghitungan belum diverifikasi dan program
ini baru akan diterapkan di Kota Jakarta.
**** Penerapan uji emisi untuk semuakendaraan:
Model penghitungan belum diverifikasi dan implementasi
kegiatannya pada umumnya wajib dilaksanakan bagi
angkutan umum sesuai dengan kebijakan pemerintah
daerah masing-masing dan tidak bersifat wajib bagi
pengguna kendaraan pribadi, sehingga uji emisi semua
kendaraan tidak dapat dihitung.
KUNING MERAH HIJAU
Konstanta
(tidak perlu diisi k arena
data ditentukan atau
telah disediakan)
Hasil penghitungan
(akan terhitung secara
otomatis sehingga tidak
perlu diisi)
Data yang perlu diisi
Catatan Lembar Teknis Penghitungan Emisi GRK Bidang Transportasi
AVOID SHIFT IMPROVE
0BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
21
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
13/41
Pengembangan ITS/ATCS pada umumnya difokuskan pada ketiga
hal berikut:
• Pengembangan angkutan umum
• Peningkatan keamanan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda
• Penataan manajemen lalu lintas
Pengembangan ITS/ATCS di Indonesia umumnya berupa
instalasi ATCS di persimpangan jalan. Tujuan ATCS adalah untuk
menghemat waktu perjalanan yang terkontrol dengan penerapan
lampu hijau di semua simpang dan menyesuaikan dengan tingkat
kepadatan lalu lintas, serta memberikan prioritas kepada angkutan
umum (sistem transit) di persimpangan. Jaringan ATCS di antara
masing-masing simpang ke ruang pusat kendali dibangun denganmenggunakan kabel serat optik atau memanfaatkan tiang PLN
atau PJU.
Berikut ini adalah bentuk Lembar Teknis penghitungan keenam
aksi mitigasi di sektor transportasi darat perkotaan. Penjelasan
mengenai penghitungan setiap aksi mitigasi dijabarkan di
dalam Lampiran.
1. Aksi Mitigasi Pembangunan Intelligent Transportation
System/ Area Trac Control System (ITS/ATCS )
Aksi mitigasi Pembangunan ITS/ATCS dilakukan dengan
memanfaatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
di sektor transportasi, khususnya dalam pengaturan koordinasi
antar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di suatu wilayah.
Tujuannya adalah untuk menyatukan sistem transportasi yang ada
menjadi terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan pelayanandan jasa transportasi. Beberapa hal di bawah ini merupakan
cakupan dari ITS/ATCS:
• Informasi perjalanan
• Manajemen lalu lintas dan operasi
• Petunjuk arah untuk efisiensi perjalanan bagi kendaraan
pribadi, angkutan barang dan angkutan umum
• Sistem parkir pintar
• Keadaan darurat
• Pembayaran elektronik
• Keselamatan angkutan jalan
• Manajemen risiko dan tanggap bencana
• Informasi cuaca dan lingkungan
• Keamanan nasional
Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Pembangunan ITS/ATCS
Pasar 16 Ilir di Palembang
yang mengakomodasi
transportasi air dan
darat yang terintegrasi,
membutuhkan
penerapan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk mengatur
jadwal perjalanan dan
mendapatkan informasi
lalu lintas antar moda.
KORIDOR 1:_______________*
Jenis
Kendaraan
Jenis Bahan
Bakar(bensin/
solar)
Rata-rata
jumlahkendaraan
yang
melewati jalur
penerapan
ITS/ATCS
(unit/hari)
Rata-rata
hari Operasiper Tahun
(hari)
Rata-rata
Jumlah Tripper Hari
(trip)
Panjang
Koridor(km)
Kecepatan Rata-rata
Kendaraan(km/jam)
Rata-rata Konsumsi Bahan
Bakar(liter/km)
Faktor Emisi
(kg CO2 /liter)
Total Trip
per Tahun(km)
Emisi per Tahun
(tCO2e)
Sebelum
Penerapan
Setelah
Penerapan
Sebelum
Penerapan
Setelah
Penerapan
Sebelum
Penerapan
Setelah
Penerapan
Total
Penurunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mobil Penumpang
300
0.26 0.26 0 - - - -
Sepeda Motor 0.06 0.06 0 - - - -
Bus 0.30 0.30 0 - - - -
Truk 0.28 0.28 0 - - - -
TOTAL -
Konstanta (tidak perlu diisi; data telah
disediakan atau ditentukan)
Hasil perhitungan (tidak perlu
diisi; terisi secara otomatis)Parameter yang perlu diisi
*Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan ITS/ATCS
2BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
23
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
14/41
2. Aksi Mitigasi Penerapan Manajemen Parkir
Manajemen parkir adalah upaya penataan sistem parkir dengan
memanfaatkan ruang parkir baik di badan jalan maupun di luar badan
jalan dengan memperhatikan regulasi parkir di berbagai tingkatan dan
kepentingan berbagai sektor yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan. Penghitungan aksi mitigasi Manajemen Parkir di bawah ini
disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Sektor Transportasi PEP RAD GRK
Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Penerapan Manajemen Parkir
KORIDOR 1:_______________*
Jenis KendaraanJenis Bahan
Bakar(bensin/solar)
Ketersediaanruang parkir
off street(SRP)
Ketersediaanruang parkir
on street(SRP)
Rata-rata jumlah
kendaaraan yangparkir off street per hari
(unit)**
Rata-rata jumlah
kendaaraan yangparkir on street per hari
(unit)**
Rata-rata hariOperasi per
Tahun(hari)
Rata-rata Jumlah Trip per Hari
(trip)
Rata-rata Panjang Trip Per Hari
(km/trip)
Rata-rataKonsumsi Bahan
Bakar(liter/km)
Konsumsi Bahan Bakar per Tahun
(liter)
Faktor Emisi(kgCO
2 /
liter)
Emisi per Tahun(tCO
2e)
Off Street On Street
SebelumPenerapan
SetelahPenerapan
SebelumPenerapan
SetelahPenerapan
SebelumPenerapan
SetelahPenerapan
SebelumPenerapan
SetelahPenerapan
O ff St re et O n St re et Total
Penurunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mobil Penumpang
300
0.13 - - - - 0 - - -
Sepeda Motor 0.05 - - - - 0 - - -
Bus 0.18 - - - - 0 - - -
Truk - - - - 0 - - -
TOTAL -
Konstanta (tidak perlu diisi; data telah
disediakan atau ditentukan)
Hasil perhitungan (tidak perlu
diisi; terisi secara otomatis)Parameter yang perlu diisi *Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan Manajemen Parkir
Penerapan manajemen parkir bertujuan antara lain untuk:
Meningkatkan daya
tarik pusat kota
sebagai jantung kota.
Mendukung penggunaan
angkutan umum dan
transportasi tidak
bermotor (pejalan kaki.
dan pesepeda).
Meningkatkan PAD dari
sektor parkir.
Penataan dan transparansi
pengelolaan parkir.
TOURIST
SPOT
TOURIST
SPOT
TOURIST
SPOT
TRI S T
SPT
TRI S T
SPT
TRI S T
SPT
TRI S T
SPT
TRI S T
SPT
TRI S T
SPT TRI S T
SPT
TRI S T
SPT
TRI S T
SPT
Waktu Parkir
Larangan parkir pada
segmen waktu ter-
tentu, biasanya pada
pagi dan sore hari.
Durasi Parkir
Pembatasan ruang
parkir berdasarkan
lama waktu penggu-
naan ruang parkir.
Tarif
Mengatur tingkat
kepadatan parkir
pada area tertentu
berupa tingkatan
tarif parkir.
Kuota
Jumlah ruang parkir
yang ditetapkan
pada area tertentu.
Lokasi
Menentukan lokasi
yang diperbolehkan
maupun dilarang
untuk parkir.
MAKS.
5 MOBIL
Perhitungan Aksi Mitigasi Manajemen Parkir hanya bertujuan untuk menghitung
dampak penurunan emisi GRK yang disebabkan oleh kebijakan Manajemen Parkir yang
mendorong terbangunnya fasilitas Park and Ride atau Off-Street Parking, sehingga para
komuter dapat menitipkan mobil atau motor pribadinya untuk kemudian menggunakan
angkutan umum massal seperti kereta atau sistem transit/ BRT System ke tujuan.
**):
• Jika rata-rata jumlah kendaraan yang parkir diketahui dengan pasti, maka angka tersebut dapat
digunakan langsung untuk mengisi kolom 5 dan 6, dan mengisi kolom 3 dan 4 dengan angka 1.
• Jika rata-rata jumlah kendaraan yang parkir tidak diketahui dengan pasti, maka isi kolom 5 dan
6 dengan hasil perkalian antara ketersediaan SRP dengan nilai persentase keterisian dengan turnover .
Contoh:
• Jika rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari diketahui dengan pasti sebesar 150 mobil, maka
angka tersebut dapat langsung digunakan.
• Jika diketahui persentase keterisian hanya 70% dan turnover 1,2, maka
• Rata-rata jumlah kendaraan = ketersediaan SRP x persentase keterisian x turnover.
Persentase keterisian:
Jika sebuah lahan parkir memiliki kapasitas 80 SRP dan dalam setiap jamnya hanya terisi sekitar 40 SRP,
maka persentase keterisiannya adalah 40 x 100 / 80 = 50%
Turnover:
• Jumlah rata-rata masuknya kendaraan per jam.
Contoh: 1 lot parkir dipakai oleh 2 kendaraan per jam, maka turnover = 2
• Turnover dapat juga dihitung per hari, yaitu dengan membagi jumlah kendaraan yang masuk per hari
dengan jumlah SRP keseluruhan.
Contoh: Jika terdapat 10 SRP yang dioperasikan dalam 10 jam, maka dalam 1 hari terdapat 100
kendaraan, dan turnover rata-rata = 100/10/10 = 1
• Turnover juga dapat menggunakan data eksisting before dan after .
• Data before adalah data tahun sebelum tahun perhitungan.
Penerapan manajemen parkir mencakup:
4BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
25
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
15/41
3. Aksi Mitigasi Reformasi Sistem Transit – BRT System
Tujuan pengem banga n BR T ad alah untuk memind ahka n
penumpang dengan menggunakan angkutan berkapasitas angkut
tinggi, cepat, aman, murah dan efisien sehingga jaringan jalan
perkotaan dapat lebih optimal dalam memfasilitasi pergerakan
penumpang dibandingkan pergerakan kendaraan. Bus merupakan
tulang punggung angkutan umum perkotaan yang dapat
dikembangkan melalui tiga tahap berikut:
1. Reformasi manajemen angkutan umum
2. Pengembangan sistem transit
3. Pengembangan BRT system
Kualitas layanan bus di perkotaan selaiknya memenuhi aspek di
bawah ini, yaitu:• Biaya operasi yang rendah
• Tarif bus yang terjangkau
• Pelayanan yang memuaskan
1Komitmen kepala daerahdan keberanian pemerintahdaerah dan dukungan publik.
2Rute jaringan yangberorientasi padapermintaan perjalanan.
3Integrasi dengan pusat-pusataktivitas dan simpul-simpultransportasi utama yang dekat dengan
kawasan perkotaan.
4Pengembangan koridor yangmenghubungkan seluruhwilayah perkotaan.
5Frekuensi antar bus(headway ) yang tinggi(cukup sering).
6Dukungan fasilitas feeder ,NMT dan moda lainnya.
7Fasilitas sistem transit
untuk semua penggunatermasuk pengguna dengan
kebutuhan khusus.8
Penentuan tarif yang
mempertimbangkan aspekkemampuan dan kemauan
membayar pengguna.9
Rasio pegawai dan bus yang efisien.
10Penerimaan (revenue)dan biaya operasionalyang seimbang.
11Sistem kontrol danoperasional yang terpusat. 12Pembangunan lajurkhusus bus agarterhindar dari hambatan
mixed traffic .
ORIDOR 1:_______________*
Bus Sistem Transit
JenisKendaraanBermotor
JenisBahanBakar
ModalShift(%)
TingkatKeter-isian/
Okupansi(pen-
umpang)
JumlahKendaraanBermotoryang ber-pindah ke
(unit)
Rata-rata hariOperasi
per Tahun(hari)
Rata-rata Trip per
Hari(trip)
Rata-rataPanjang Trip Per
Hari(km/trip)
Rata-rataKonsumsi
BahanBakar Per
Hari(liter/km)
KonsumsiBahan
Bakar per Tahun(liter)
FaktorEmisi
(kgCO2 /
liter)
ReduksiEmisi
CO2 dari
shiftingKendaraanBermotor
ke BRT(tCO
2e)
PanjangKoridor
BRT (km)
JenisBahanBakar
BRT***
Rata-rataKonsumsi
BahanBakar Per
Hari(liter/km)
TotalKonsumsi
BahanBakar Bus
(liter)
FaktorEmisi
(kgCO2 /
liter
Total CO2
dari Op-erasionalBus BRT
TotalPenurunanCO
2 (tCO
2e)
JumlahBus
SistemTransit(unit)
KapasitasBus
(pen-umpang)
Opera-sional
Bus perHari(trip)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Mobil
PenumpangBensin
300
0.132.16
0 0 0 0
SepedaMotor
Bensin 0.052.16
Bus Non BRT Solar 0.18 2.66
AngkutanUmum Non
Bus**
TOTAL -
Beberapa aspek yang dapat dikembangkan secara bertahap dari sistem transit
menuju BRT System adalah:
*Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan Sistem Transit - BRT System
**Angkutan Umum Non Bus seperti: Bus Air, Bentor, Bajaj (apabila data tersedia)
*** Jenis Bahan Bakar BRT: Solar, CNG single Bus, CNG articulated Bus (faktor emisi CNG akan disediakan
oleh Lemigas)
Konstanta (tidak perlu diisi; data telah
disediakan atau ditentukan)
Hasil perhitungan (tidak perlu
diisi; terisi secara otomatis)Parameter yang perlu diisi
Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Reformasi Sistem Transit - BRT System
6BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
27
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
16/41
4. Aksi Mitigasi Peremajaan Armada Angkutan Umum
Peremajaan armada angkutan umum bertujuan mengganti
armada yang tidak laik beroperasi dengan yang baru untuk jenis
dan trayek yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas
No. 22 Tahun 2009, Dinas Perhubungan di daerah melakukan uji
kelaikan (Uji Kir) untuk angkutan umum secara berkala setiap
enam bulan sekali. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan
No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Angkutan Penumpang dalam Trayek menyebutkan bahwa usia
kendaraan untuk angkutan umum dibatasi usianya sampai
dengan 20 tahun. Sebagai catatan, pemerintah daerah dapat
mempersingkat tahunnya walaupun kelaikan kendaraan tidak
bergantung kepada usia kendaraan, melainkan pada perawatandan cara penggunaannya.
Prototipe armada angkutan umum (angkot) yang berbahan bakar listrik hasil penelitian Badan Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan, ta hun 2014.
KORIDOR: _________________________
Jenis kendaraanJenis Bahan Bakar
(bensin/solar)
Jumlah Angkutan Umum
yang Diremajakan (unit/
tahun)
Operasional Bus per
Hari (trip)
Rata-rata
Panjang Trip
per Hari
(km/trip)
Rata-rata hari
Operasi per Tahun
(hari)
Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar *(liter/km)
Konsumsi Bahan
Bakar per Tahun
(liter)
Faktor Emisi
(kgCO2 /liter)
Penurunan Emisi
(tCO2
e)Sebelum
(Angkutan Umum
Lama)
Setelah
(Angkutan Umum
Baru)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Angkot
300
- 0 0
Bus Sedang - 0 0
PATAS/Bus Besar - 0 0
TOTAL -
Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Peremajaan Armada Angkutan Umum
Konstanta (tidak perlu diisi; data telah
disediakan atau ditentukan)
Hasil perhitungan (tidak perlu
diisi; terisi secara otomatis)Parameter yang perlu diisi *Data dapat diperoleh dari Operator dan/atau Organda
Angkot di Kota Samarinda.
8BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
29
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
17/41
5. Aksi Mitigasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day )
Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau yang biasa disebut
dengan Car Free Day (CFD) bertujuan mengajak masyarakat
meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan
umum, berjalan kaki atau bersepeda untuk beraktivitas. Panjang
jalur CFD sebaiknya tidak terlalu jauh untuk mendorong masyarakat
bersepeda dan beralih moda transportasi untuk beraktivitas
sehari-hari misalnya ke kantor, sekolah dan belanja. Oleh karena
itu, melalui kegiatan ini pemerintah daerah didorong untuk
dapat menyediakan fasilitas angkutan umum, pejalan kaki dan
pesepeda yang layak dan nyaman.
Selain itu, CFD juga merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai proporsi
penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi sebagai penyebab
kemacetan, polusi udara dan suara, yang pada akhirnya dapat
mengurangi kualitas hidup manusia. Semakin lama durasi
penerapan CFD semakin berpengaruh terhadap perubahan
perilaku dan dampak lingkungan yang lebih signifikan.
Apabila CFD diterapkan di hari kerja dampak signifikan terhadap
penurunan polusi udara lokal dan penurunan emisi gas rumah
kaca akan lebih besar. Akan tetapi hal ini tidak mudah untuk
dilakukan karena peran pemerintah daerah sangat penting
dan perlu dukungan banyak pihak dalam mengkoordinasikan
pelaksanaannya, serta didukung dengan dasar hukum yang kuat.Upaya lain yang juga diperkenalkan dan telah dimplementasikan
oleh Kementerian Perhubungan adalah Public Transport Day.
Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu pekan ketiga setiap
bulannya, dengan mengimbau pegawai kementerian untuk tidak
menggunakan kendaraan pribadi. Sebagai catatan di dalam Lembar
Teknis penghitungan, komponen Bus Sistem Transit dihitung
karena saat pelaksanaan CFD di Jakarta bus Trans Jakarta tetap
beroperasi. Oleh karena itu, jika di kota lain Sistem Transit tidak
beroperasi saat pelaksanaan CFD maka komponen Bus Sistem
Transit dapat dihilangkan.
Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Car Free Day
KORIDOR: _________________________*
Jenis KendaraanJenis Bahan Bakar
(bensin/solar)
Rata-rata jumlah kendaraan
yang melewati jalur penerapan
Car Free Day
(unit/hari)
Lama Pelaksanaan Car Free DayRata-rata hari
Operasi per
Tahun
(hari)
Rata-rata Trip
per Hari
(trip)
Rata-rata
Panjang Trip
Per Hari
(km/trip)
Rata-rata
Konsumsi
Bahan Bakar
(liter/km)
Konsumsi
bahan bakar
(liter)
Faktor Emisi
(kgCO2 /liter)
Penurunan
Emisi
(tCO2e)
Per Hari
(jam)
Per Tahun
(hari)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mobil Penumpang
0.5 48
0.13 0
Sepeda Motor 0.05 0
Bus 0.18 0
Truk 0
Bus Sistem Tr an sit**300
0
Bus Sistem Transit** 0.00 0 0
Bus Sistem Tr an sit** 0.00 0 0
TOTAL -
*Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan Car Free Day .
** Di Jakarta, Bus Sistem Transit termasuk komponen yang dihitung karena selama Car Free Day , Trans
Jakarta tetap berjalan. Untuk kota lain, jika sistem transit - BRT System tidak melewati area Car Free Day ,
maka perhitungan Bus Sistem Transit dihilangkan.
Konstanta (tidak perlu diisi; data telah
disediakan atau ditentukan)
Hasil perhitungan (tidak perlu
diisi; terisi secara otomatis)Parameter yang perlu diisi
Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Car Free Day
BRT system yang tetap beroperasi di saat Car free day berlangsung di Jakarta.
0BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
31
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
18/41
6. Aksi Mitigasi Smart Driving (Eco Driving)
Definisi Smart Driving adalah cara mengemudikan kendaraan
dengan baik untuk menghemat penggunaan bahan bakar,
mengurangi polusi udara dan emisi GRK, dan menghemat biaya
perawatan kendaraan. Penggunaan bahan bakar dapat dikurangi
dengan cara mengemudi yang mendukung penin gkatan efisiensi
penggunaan bahan bakar sekaligus menurunkan emisi gas buang.
Kegiatan Smart Driving yang dilaporkan oleh provinsi adalah
pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan atau
lembaga pendidikan/universitas yang diberikan mandat oleh
Kementerian Perhubungan di daerah, atau kegiatan yang diadakan
oleh perusahaan swasta/industri otomotif. Pelatihan ini memerlukan
alat yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan atau dikelola
institusi pendidikan seperti oleh Sekolah Tinggi Transportasi Darat
di Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan d i Tegal, Balai
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi di Bali dan Palembang.
Sehingga pelaksanaannya harus dikoordinasikan oleh Dinas
Perhubungan bersama dengan lembaga terkait. Survei wawancara
tentang perilaku berkendara dilakukan terhadap peserta pelatihan
sebelum pelatihan dan pada 6-12 bulan setelah pelatihan.
Pelatihan untuk mendapatkan Sertifikat Pengemudi Angkutan
Umum yang diadakan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi juga dapat diarahkan untuk
menyertakan aspek efisiensi mengemudi. Dengan demikian
kegiatan ini dapat diikutsertakan ke dalam aksi mitigasi Smart
Driving dan dapat dihitung kontribusinya dalam menurunkan
emisi GRK.
embar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Pelatihan Smart (Eco) Driving
Mengemudikan kendaraan dengan baik untuk menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara dan emisi GRK.
Jenis kendaraan Jenis Bahan Bakar(bensin/solar)
Jumlah peserta(orang/tahun)
Rata-rata hari Operasiper Tahun (hari)
Operasional Busper Hari (trip)
Panjang Trip
per Hari (km)Rata-rata Konsumsi Bahan
Bakar Per Hari
(liter/km)
Potensi Penurunan
Emisi
(%)
Konsumsi bahan bakar(liter)
Faktor Emisi(kgCO
2 /liter)
Penurunan Emisi(tonCO
2e)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Angkot
300
0.13
10
0.00 0 0
Bus Sedang 0.18 0.00 0 0
PATAS/Bus Besar 0.33 0.00 0 0
TOTAL -
Konstanta (tidak perlu diisi; data telah
disediakan atau ditentukan)
Hasil perhitungan (tidak perlu
diisi; terisi secara otomatis)Parameter yang perlu diisi
2BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
33
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
19/41
Pengukuran hasil penurunan emisi GRK yang transparan
dan akurat harus dapat dibuktikan dengan sistem yang
terukur, layak untuk dilaporkan dan dapat diverifikasi, atau
dikenal dengan MRV (Measurable, Reportable and Verifiable).
Selain itu, MRV juga merupakan singkatan dari Measurement,
Reporting and Verification. Penerapan MRV yang baik dijalankan
oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah yang kredibel dan
bersertifikat seperti diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran,
Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Selain itu,
Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Inventarisasi GRK Nasional menyebutkan bahwa skema pelaksanaan
MRV ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK). Oleh karena itu, kegiatan ver ifikasi merupakan tanggung
jawab KLHK dan dibantu oleh kementerian terkait.
• Penghitungan besaran emisi GRK tanpa ada aksi
• Penetapan emisi baseline
• Penetapan rencana aksi, lokasi, target capaian
dan periode pelaksanaan aksi mitigasi
• Sistem manajerial
• Pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi
• Penghitungan besaran emisi GRK secara berkala
• Evaluasi capaian aksi mitigasi
• Kendala dan hambatan
Measurable
Verifikator harus memperhatikan:
• Batas luasan dan aksi mitigasi
yang dilakukan
• Baseline
• Kesesuaian metodologi
• Jenis GRK yang tercakup dalam
penghitungan capaian
• Kesesuaian capaian masing-
masing aksi mitigasi
Verifable
Kegiatan Setiap Tahapan MRV
2.3
VERIFIKASI
PENGHITUNGAN
DAN PELAPORAN
AKSI MITIGASI
Measurable Reportable Verifiable
Pada tahap Pengukuran (Measurement ), proyeksi dalam kondisi
BAU dihitung. Kemudian, di tahap Pelaporan (Reporting) penurunan
emisi yang berhasil dicapai dihitung dan dilaporkan, sedangkan
di tahap Verifikasi (Verification) hasil pengukuran dan pencapaian
penurunan emisi tersebut diperiksa kembali. Di dalam upaya
penurunan emisi, tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan
hasil yang dicapai transparan dan akurat serta metode yang
digunakan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
Beberapa data yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi
terhadap hasil pencapaian penurunan emisi GRK yang dapat
disediakan oleh kementerian terkait atau pemerintah daerah
adalah sebagai berikut:
• Tingkat emisi GRK di tahun dasar dan proyeksi di tahun sasaran
BAU baseline
• Target pencapaian penurunan emisi
• Rencana aksi mitigasi
• Hasil dan penghitungan pencapaian penurunan emisi
Sejalan dengan mekanisme MRV, dalam pelaksanaan Monitoring,
Evaluation and Reporting (MER) atau yang dikenal dengan PEP,
Pengukuran dilakukan dengan menetapkan tahun dasar BAU di
2010 dan proyeksi emisi yang dihasilkan pada tahun 2020 dalam
kondisi BAU. Kemudian Pelaporan dilakukan dengan menghitung
capaian penurunan emisi dan melaporkan secara manual ataupun
online. Oleh karena itu, di dalam melakukan Pengukuran dan
Pelaporan, mekanisme MRV PEP RAD GRK mengacu kepada
Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis RAD GRK. Penyesuaian
antara pelaksanaan PEP dengan aturan pelaksanaan MRV akan
dilakukan oleh Komisi Nasional MRV.
Selanjutnya pada tahap verifikasi, tingkat emisi yang dihasilkan
setelah pelaksanaan aksi mitigasi akan dibandingkan dengantingkat emisi yang telah diproyeksikan pada kondisi BAU. Selain
itu, dapat dilakukan juga identifikasi kebocoran yang terjadi dalam
pelaksanaan aksi mitigasi yang menyebabkan jumlah emisi yang
diturunkan tidak riil, untuk kemudian dilakukan perbaikan.
Laporan capaian kegiatan
mitigasi perubahan iklim yang
mencakup:
• Penghitungan besaran emisi GRK
tanpa ada aksi
• Baseline
• Metodologi yang digunakan
• Capaian penurunan emisi GRK
• Uraian sistem manajerial
• Kendala dan hambatan
Reportable
Sumber: Leaflet Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi, Aksi Mitigasi Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014.
ACUAN :Pedoman Umum dan
Petunjuk Teknis PEP RAD GRK
4BAB 2 MEKANISME PELAKSANAAN RAD GRK
35
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
20/41
Pada proses pelaksanaannya, terdapat aspek yang diidentifikasi
sebagai tantangan bagi penyusunan RAD GRK. Tantangan
tersebut muncul baik dalam aspek teknis maupun non teknis.
Tantangan aspek teknis mencakup sejumlah persoalan yang
dibahas di bawah ini.
3.1.1 Ketersediaan dan Pengumpulan Data
Aksi mitigasi merupakan program kerja pemerintah daerah yang
telah, sedang atau akan dilaksanakan, dan dilaporkan sebagai
bukti nyata atas upaya yang dilakukan untuk menurunkan emisi
di sektor transportasi. Aksi mitigasi diajukan dengan pelaporan
yang lengkap sehingga dapat diterima dan diakui melalui proses
verifikasi yang baik. Untuk mendukung tercapainya proses
verifikasi yang baik, maka dibutuhkan data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan yang diperlukan untuk melengkapi
dokumen pelaporan PEP RAD GRK.
3Tantangan dalam Pelaksanaan RAD GRK
3.1 TEKNIS
Semua dokumen pelaporan tersebut mencantumkan Kegiatan
Inti aksi mitigasi yang telah dilaksanakan dan hasil penurunan
emisinya. Di dalam Lembar Umum dilaporkan juga informasi
mengenai Kegiatan Pendukung. Contoh Kegiatan Pendukung
adalah pemberian penghargaan untuk kegiatan pemilihan AKUT
(Awak Kendaraan Umum Teladan) yang mendukung KegiatanInti Pelatihan Smart Driving. Pemilihan AKUT tingkat nasional,
provinsi, kabupaten dan kota dilakukan setiap tahun. Walaupun
masih berorientasi pada upaya membangun dan mewujudkan
kesadaran akan keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemilihan
AKUT juga mendorong pengemudi untuk bersikap disiplin yang
secara tidak langsung berpengaruh terhadap cara mengemudi
yang efektif dan efisien.
Sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan pemilihan
AKUT diawali dengan kegiatan pendidikan kilat (diklat) selama
kurang lebih seminggu. Peserta diklat berjumlah kurang lebih
100 orang yang berasal dari perusahaan angkutan penumpang
dan barang. Setelah menjalani diklat peserta akan diberikan ujian
tertulis, wawancara dan juga uji simulasi. Selain pemilihan AKUT,
kegiatan lain seperti pengawasan jembatan timbang, penertiban
parkir liar, peningkatan kapasitas personal Dinas Perhubungan,
pelarangan anak sekolah menggunakan kendaraan pribadi, dan
kegiatan yang sifatnya promosi dan advokasi, dapat didaftarkan
sebagai Kegiatan Pendukung.Seperti halnya proses marking,data perencanaan, penganggaran
dan capaian kegiatan pada umumnya dapat ditemukan di dalam
dokumen perancanaan dan pelaporan daerah, antara lain RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, LAKIP, LKPJ, Lampiran TAPKIN, DPA,
Dokumen RAD GRK dan dokumen lain yang memuat informasi
mengenai program kegiatan, capaian kegiatan dan penganggaran.
Dokumen yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh SKPD
provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian bersama Bappeda
provinsi menyusun laporan PEP RAD GRK. Pokja Sektor Transportasi
dapat melakukan penghitungan PEP RAD GRK secara terpisah
Dokumen pelaporan tersebut mencakup:
Lembar Umum Lembar Teknis
Sedangkan jenis data yang dibutuhkan antara lain:
UMUM TEKNIS
Data
Perencanaan
Data
Penganggaran
Data Capaian
Kegiatan
Data Teknis
Transportasi
376
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
21/41
dan kemudian hasilnya disampaikan kepada Bappeda provinsi
untuk dimasukkan ke dalam laporan PEP RAD GRK.
Tantangan yang umumnya dihadapi oleh Bappeda provinsi
selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan
laporan PEP RAD GRK adalah pengumpulan data dari SKPD di
tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Banyaknya jumlah
kabupaten/kota yang tersebar dengan lokasi yang jaraknya
bervariasi dari ibu kota provinsi cukup menyulitkan bagi Bappeda
provinsi untuk dapat melakukan koordinasi langsung dengan
anggota SKPD. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengumpulan
data yang terstruktur dengan peran Pokja Sektor Transportasi
yang lebih baik.
Sistem pengumpulan data ini dapat disusun dengan
menggunakan beberapa pendekatan berikut:
• Menentukan seorang penanggung jawab di Bappeda dan
SKPD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
• Menentukan waktu pengumpulan secara berkala yang
disepakati.
• Menentukan format dokumen dan nomenklatur yang
disepakati untuk menjaga kualitas data.
• Menentukan anggaran untuk membiayai pelaksanaan PEP
RAD GRK, ter masuk anggaran untuk melaksanakan survei
yang dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan data
teknis transportasi.
• Melakukan koordinasi dengan Sekretariat RAN GRK secara
rutin untuk mendapatkan informasi terkini terutama jika
terdapat perbaikan format pelaporan atau penghitungan.
Tantangan yang sering dihadapi oleh Pokja Sektor Transportasi
adalah dalam hal penyediaan data teknis transportasi danpenghitungan karena data yang dibutuhkan riil, bervariasi,
spesifik dan dengan tingkat akurasi tinggi. Data primer yang
diperoleh langsung melalui kegiatan survei membutuhkan
waktu, sumber daya manusia dan pembiayaan yang cukup untuk
melaksanakannya. Sedangkan sumber data sekunder tersebar di
beberapa institusi pemerintah dan swasta.
Data yang diperoleh dari formulir penilaian pelaksanaan
kegiatan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan
salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan. Data WTN dapat
dijadikan pembanding untuk memeriksa kembali kelengkapan
data di dalam penghitungan atau pelaporan data penghargaan.
WTN adalah bentuk apresiasi Pemerintah Indonesia, yang diberikan
satu tahun sekali, kepada pemerintah kota yang telah mampu
menata transportasi publik dengan baik.
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pokja Sektor
Transportasi untuk mengatasi tantangan ini adalah:
• Menentukan seorang penanggung jawab dari SKPD untuk
proses penyediaan data teknis transportasi.
• Menentukan daftar lembaga pemerintah dan non
pemerintah yang dapat membantu menyediakan data
teknis transportasi dan menjalin kerja sama resmi.
• Menentukan program kegiatan dan anggaran untuk
melakukan survei secara berkala.• Membangun basis data sehingga terjaga kualitas data
dan tersedia data yang paling mutakhir tidak hanya untuk
kepentingan penghitungan dan pelaporan RAD GRK, tetapi
juga perencanaan dan evaluasi program kerja pemerintah.
• Melakukan koordinasi dengan Sekretariat RAN GRK secara
rutin untuk mendapatkan informasi terkini terutama jika
terdapat perbaikan format atau metode penghitungan
yang berpengaruh terhadap jenis data yang dibutuhkan.
3.1.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Survei Transportasi
Data teknis transportasi yang dibutuhkan untuk mengisi Lembar
Teknis penghitungan PEP RAD GRK memerlukan serangkaian
survei transportasi. Di halaman berikut adalah tabel kebutuhan
survei, beserta pilihan metode survei yang dapat dilakukan.
Masing-masing metode survei memiliki kelemahan dan kelebihan.
Salah satu kegiatan
survei di atas
angkutan umum.
8BAB 3 TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN RAD GRK
39
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
22/41
ftar Kebutuhan Survei Data
No Kebutuhan Data Sektor PEP Ruang Lingkup Metode Survei Data yang Diperoleh
Data Satuan
1Rata-rata jumlah kendaraan per jenis BBM yang melewati
jalur penerapan ITS dan CarFreeDay (Unit/Hari)
Volume kendaraan per moda
per jenis BBM per hariITS/ATCS, CFD Koridor
1. Moving Car Observer (MCO),
2. Survei kecepatan koridor
3. Survei Time and Delay di simpang
1. Rata-rata jumlah kendaraan per jenis BBM yang melewati jalur penerapan ITS dan Car
Free Day (Unit/Hari)
2. Kecepatan rata-rata kendaraan yang melewati koridor area ITS (Km/Jam)
2 Kecepatan Rata-rata Kendaraan (Km/Jam)Sebelum dan setelah
penerapan seluruh perangkatITS/ATCS Koridor
3Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir badan jalan
per hari (Unit)
Jumlah kendaraan per moda
per jenis bbm per hari
Parkir badan jalan dan di luar
badan jalan
Per Kebijakan
1. Survei Counting,
2. Survei di gate in dan gate out
1. Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir badan jalan per hari (Unit)
2. Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir di luar badan jalan per hari (Unit)
3. Ketersediaan ruang parkir badan jalan
4. Ketersediaan ruang parkir di luar badan jalan
4Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir di luar
badan jalan per hari (Unit)
Jumlah kendaraan per moda
per jenis bbm per hariPer Kebijakan
5 Ketersediaan ruang parkir di badan jalan Satuan Ruang Parkir (SRP) Per Kebijakan
6 Ketersediaan ruang parkir di luar badan jalan SRP Per Kebijakan
7 R ata -r at a p an ja ng tr ip pe r ha ri (K m/ Tr ip ) K m p er pe rj al an an
Manajemen Parkir, CFD
Per Kebijakan1. Road Side Interview
2. Model based (survei volume, kecepatan),
3. Gunakan aplikasi ITS (Waze, Bee Talk,dll)
1. Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip)
2. Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)
8 Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)Jumlah trip per moda per
jenis BBM per hariPer Kebijakan
9 Modal shift BRT (%) Sistem Transit BRT System Kota
1. Wawancara di halte
2. Wawancara di kantor
3. Wawancara di rumah
Modal shift BRT
10Jumlah bus sistem transit per kapasitas per jenis
BBM (Unit)Unit Sistem transit BRT System Kota
Survei Operator Bus
1. Jumlah bus sistem transit per kapasitas per Jenis BBM (Unit)
2. Operasional bus per hari
3. Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip)
4. Jumlah angkutan umum per ukuran moda per jenis BBM yang Diremajakan
5. Rata-rata konsumsi bahan bakar (Liter/Km)
6. Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)
11 Operasional bus per hari Ritase per hari rata2 Sistem transit BRT System Kota
12 R ata -r at a p an ja ng tr ip pe r ha ri (K m/ Tr ip ) K m p er pe rja la na n
Peremajaan angkutan umum,
Sistem transit BRT System Koridor Penerapan
13Jumlah angkutan umum per ukuran moda per jenis
BBM yang diremajakan (Unit)(Unit/Tahun) Peremajaan angkutan umum Kota
14 Rata-rata konsumsi bahan bakar (Liter/Km)Per ukuran moda sebelum dan
sesudah peremajaanPerem ajaan angku tan u mu m Kota
15 Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)Jumlah trip per moda per jenis
BBM per hariSistem transit BRT System Kota
16 Rata-rata jumlah trip per hari (Trip) Trip/jenis BBM
Smart Driving Special Event Survei Peserta Smart Driving
1. Rata-rata Jumlah Trip per hari (Trip)
2. Operasional Bus per hari rata-rata
3. Konsumsi Bahan Bakar per hari
17 Operasional bus per hari rata-rata. Rit/jenis BBM
18 R ata -r at a k on su msi ba ha n b ak ar p er ha ri L ite r/ je ni s B BM
19 Oku pans i per jenis kendaraan pada koridor BRT Penum pang per kendaraan SystemTransitBRTSystem Survei Okupansi
0BAB 3 TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN RAD GRK
41
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
23/41
Semua jenis data di halaman sebelumnya memerlukan sebuah
paket survei yang terdiri atas delapan jenis. Tabel di bawah ini
menjelaskan paket survei dan data yang dihasilkan.
Paket
SurveiData Peruntukan Pengisian Sektor PEP
1
1. Rata-rata jumlah kendaraan per jenis bahan bakar
yang melewati jalur penerapan ITS/ATCS dan Car
Free Day (Unit/Hari)
2. Kecepatan rata-rata kendaraan (Km/Jam)
Pembangunan ITS/ATCS dan Car Free Day
2
3. Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir badan jalan
per hari (unit)5. Ketersediaan ruang parkir badan jalan (SRP)
Manajemen Parkir
3
4. Rata-rata jumlah kendaraan parkir di luar badan jalan
per hari (Unit)
6. Ketersediaan ruang parkir di luar badan
jalan (SRP)
Manajemen Parkir
47. Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip)
8. Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)Manajemen Parkir dan Car Free Day
5 9. Modal Shift (%) Sistem Transit – BRT System Reformasi Sistem Transit – BRT System
6
10. Jumlah bus sistem transit per kapasitas per
jenis bahan bakar (Unit)
11. Operasional bus per hari
12. Rata-rata panjang trip per hari (km/trip)
13. Jumlah angkutan umum per ukuranmoda per jenis bahan bakar yang
diremajakan (Unit)
14. Rata-rata konsumsi bahan bakar (Liter/Km)
15. Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)
Reformasi Sistem Transit – BRT System dan
Peremajaan Armada Angkutan Umum
7
16 Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)
17 Operasional bus per Hari
18 Rata-rata konsumsi bahan bakar per hari
Reformasi Sistem Transit – BRT System dan
Peremajaan Armada Angkutan Umum
8 19 Okupansi kendaraan yang melewati
koridor BRT
Reformasi Sistem Transit – BRT System
Paket Survei
Alat yang dibutuhkan dalam survei MCO antara lain:
1. Kendaraan roda
empat
2. Stop watch, sebagai
alat pencatat waktu
3. Roll meter , sebagai
alat ukur jarak
4. Counter , sebagai alat
untuk menghitung
kendaraan
5. Formulir survei 7. Petugas survei sebanyak 3-4 orang
(pengemudi, pengatur stop watch, penghitung
kendaraan yang berpapasan dan penghitung
kendaraan disalip dan menyalip).
6. Alat tulis
Moving Car Observer /MCO
Survei dengan metode MCO bertujuan untuk mengetahui nilai
kecepatan rata-rata dengan cara sederhana yaitu floating vehicle
yang artinya kendaraan berjalan sepanjang ruas jalan, dengan
kecepatan mengikuti kecepatan rata-rata aliran arus lalu lintas.
Syarat utama kondisi ruas jalan yang ditinjau adalah harus memiliki
arus yang kontinyu, atau tidak berpotongan dengan ruas jalan
utama yang lain.
Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan selama survei MCO adalah:
Data yang perlu dicatat adalah sebagai berikut:
1. Jumlah kendaraan LV (Light Vehicle), HV (Heavy Vehicle), MC (Motorcycle) yang berpapasan (MUS
).
2. Juml ah kendaraan (LV, HV, MC) yang menyalip dan disalip oleh kendaraan tes (OSU
dan PSU
).
3. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang telah ditentukan (1 km) pada satu arah
dalam satu putaran.
1. Pengamat di
atas kendaraan
observasi harus
berjalan dua
kali yaitu searah
dan berlawanan
arah (bolak-
balik) dengan
arus lalu lintas
yang diamati di
ruas jalan yang
ditinjau.
2. Untuk hasil
yang lebih teliti
maka diperlukan
pencatatan yang
tepat untuk setiap
tipe kendaraan
yang menyalip
(mendahului
mobil observasi),
disalip (didahului
mobil observasi),
dan berpapasan
(berjalan berla-
wanan arah).
3. Pengukuran
waktu perjalanan
dengan survei
MCO dilaksanakan
dalam kendaraan
tes yang ikut
bergerak bersa-
ma-sama aliran
lalu-lintas sepan-
jang ruas jalan
yang ditinjau.
4. Kendaraan ob-
servasi menempuh
jarak yang telah
ditentukan sebe-
lumnya, misalnya
sepanjang satu kilo
meter di tiap ruas.
0 0 0 km
PAKET
SURVEI 1.Untuk data No. 1 dan 2
5. Agar diperoleh
data pembanding
yang cukup maka
proses observasi
harus diulangi,
misalnya seba-
nyak delapan
putaran.
2BAB 3 TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN RAD GRK
43
-
8/18/2019 Toolkit PEP Pelaksanaan RAD GRK Transportasi Perkotaan
24/41
1. Volume Aliran Kendaraan
Penghitungan terhadap jumlah kendaraan yang lewat pada suatu
titik di jalan dalam interval waktu tertentu. Volume didasarkan
atas suatu hitungan nyata (faktual) dan dinyatakan dalam
kendaraan/jam.
q AB
=(M
BA+ O AB
- P AB
) x 60
t AB
+ t BA
qAB
: Volume lalu-lintas dari A ke B (SMP*/Jam)
MBA
: Kendaraan yang terlawan atau kendaraan yang berjalan dari B ke A (SMP)
PAB
: Kendaraan yang disalip saat berjalan dari A ke B (SMP)
OAB
: Kendaraan yang menyalip saat berjalan dari A ke B (SMP)
tAB
: Waktu perjalanan dari A ke B (Menit)
tBA
: Waktu perjalanan dari B ke A (Menit)
Catatan: *SMP = Satuan Mobil Penumpang
Terdapat lima tahap penghitungan di dalam survei MCO. Penghitungan tersebut adalah
sebagai berikut:
2. Waktu Perjalanan
Penghitungan terhadap waktu perjalanan (travel time) yang
didefinisikan sebagai waktu yang digunakan oleh suatu kendaraan
untuk menempuh suatu jarak tertentu di jalan raya.
3. Kecepatan Perjalanan
Penghitungan terhadap kecepatan perjalanan (travel speed ) atau
space mean speed (SMS) yaitu kecepatan di jalan yang didasarkan
atas rata-rata waktu dari semua kendaraan dalam menempuh
suatu jarak tertentu di jalan.
t AB
=( O AB
- P AB
) x 60
q AB
t AB
-
uAB
=d
t AB
x 60
k =q
v
4. Aliran – Kecepatan – Kepadatan
Penghitungan terhadap hubungan antara aliran, kecepatan, dan
kepadatan secara umum dinyatakan dalam persamaan berikut.
t AB
: Waktu perjalanan rata-rata dari A ke B (Menit)
t AB
: Waktu perjalanan dari A ke B (Menit)
P AB
: Kendaraan yang didahului saat berjalan dari A ke B (SMP)
O AB
: Kendaraan yang mendahului saat berjalan dari A ke B (SMP)
q AB : Volume lalu-lintas dari A ke B (SMP/Jam)
uAB
: Kecepatan perjalanan dari A ke B (Km/Jam)
d : Jarak observasi (Km) = 1km
k : Kepadatan lalu-lintas/density (SMP/Km)
q : Aliran/volume lalu-lintas/flow (SMP/Jam)
v : Kecepatan perjalanan/speed (Km/Jam)
Putaran
ke-
Waktu Tempuh (tSU
)Jumlah Kendaraan
Terlawan (MUS
)
Jumlah Kendaraan
yang Didahului (PSU
)
Jumlah Kendaraan
yang Menyiap (RSU
)
menit detik MC LV HV MC LV HV MC LV HV
1
2
3
dst.
Format Lembar Observasi MCO
Putaran ke-
Waktu Tempuh
(tSU
)
Jumlah Kendaraan
Terlawan
(MUS
)
Jumlah Kendaraan
yang Didahului
(PSU
)
Jumlah Kendaraan
yang Mendahului
(RSU
)