transaksi non tunai - asis.anambaskab.go.id nontunai 2018.pdf · permintaan pemindahabukuan dana)...
TRANSCRIPT
TRANSAKSI NON TUNAI
http://asis.anambaskab.go.id
DASAR HUKUM
1. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG AKSI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN
TAHUN 2017;
2. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ
TANGGAL 17 APRIL 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSASKSI NON
TUNAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA;
3. INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-
CASH) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS;
4. SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NO 5 TAHUN 2017
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH AGAR :
1. MEMINIMALKAN PENGGUNAAN UANG TUNAI DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN/PEMBAYARAN SECARA
TUNAI / CASH.
2. MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA, PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
DANANYA BERSUMBER DARI APBD MELALUI MEKANISME NON TUNAI; DAN
3. MENGHIMBAU KEPADA PIHAK KETIGA UNTUK MEMBUKA REKENING PADA BANK RIAU KEPRI SELAKU
BANK YANG MEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH AGAR MEMPERCEPAT PROSES TRANSAKSI
KEUANGAN.
PEMBATASAN TRANSAKSI PENERIMAAN/PEMBAYARAN SECARA TUNAI DENGAN BATASAN TRANSAKSI
MAKSIMUM DALAM 1 (SATU) HARI SEBESAR Rp 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)
TRANSAKSI PENERIMAAN/PEMBAYARAN SECARA NONTUNAI DILAKUKAN SELURUH PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, KECUALI BAGIPERANGKAT DAERAH
YANG BELUM SIAP INFRASTRUKTURNYA
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI SEBAGAIMANA PADA DIKTUM KESATU DILAKSANAKAN SECARA
BERTAHAP YAITU :
1. TAHAP PERTAMA, TERHITUNG 1 OKTOBER 2017 UNTUK 3 (TIGA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
2. TAHAP KEDUA, TERHITUNG 12 DESEMBER 2017 UNTUK 7 (TUJUH) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
3. TAHAP KETIGA, TERHITUNG 1 JANUARI 2018 DILAKSANAKAN OLEH SEMUA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.
RANCANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH MELALUI NON TUNAI
RETRIBUSIPAJAK DAERAHBELANJA
PEGAWAI
BELANJA
MODALHIBAH
BANSOS
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Lainnya
Retribusi Parkir
Retribusi Kesehatan
Retribusi Lainnya
Hibah Uang
Bansos Uang Belanja Modal
Infrastruktur
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Lainnya
PENDAPATAN BELANJA
APBD
RANCANGAN TRANSAKSI BELANJA
BELANJA
DAERAH
PENGAJUAN LS
PELAKSANAAN UP/GU/TU
NON CASH
PENETAPAN BESARAN UP OPD
DIEVALUASI SETIAP TAHUN
PERSYARATAN
Uang Tunai UP di Brankas
Bendahara maksimal
5.000.000 berdasarkan
Instruksi Bupati Nomor 5
Tahun 2017
Pembayaran atas tagihan UP
dilakukan melalui transfer ke
rekening bank penerima /
pihak ketiga
Pembayaran Tagihan Melalui
UP/GU/TU dilakukan secara
Pemindahbukuan dari
Rekening Bendahara
Pengeluaran ke Rekning
Penerima (Pegawai/Pihak
Ketiga)
ALUR PROSES TRANSAKSI NON TUNAI
MENGGUNAKAN APLIKASI
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
PEJABAT
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
B E N D A H A R APENGGUNA ANGGARAN
/ KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
B A N K
TUGAS PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
ENTRI DATA
PPTK Melakukan Login ke
Aplikasi Non Tunai di
alamat
http://asis.anambaskab.go
.id
PPTK melakukan proses
input data NP2D (Nota
Permintaan
Pemindahabukuan Dana)
PPTK melakukan input
Jumlah Dana Berdasarkan
Kwitansi, (Jumlah Tagihan
Belanja dan Jumlah
Potongan Pajak)
Setelah Data Selesai
Diinput. PPTK melakukan
proses final dengan
mengubah status entri
NP2D menjadi finish dan
diteruskan ke PPKeu
TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPKeu)
PEJABAT
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
VERIFIKASI DATA
PPKeu Melakukan Login ke
Aplikasi Non Tunai di
alamat
http://asis.anambaskab.go
.id
PPKeu memverifikasi NP2D
yang telah diajukan oleh
PPTK melalui System dan
disertakan dengan
Kelengkapan berkas
PPKeu yang telah
memverifikasi NP2D dan
Menyatakan Berkas
Lengkap, mengubah status
di Aplikasi dan
meneruskannya kepada
Bendahara untuk proses
selanjutnya
TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN OPD
BENDAHARA
PENGELUARAN
VERIFIKASI DATA
Bendahara Melakukan Login
ke Aplikasi Non Tunai di
alamat
http://asis.anambaskab.go.id
Bendahara mengecek kembali
NP2D maupun Kwitansi yang
sudah Diverifikasi oleh PPKeu
Bendahara membuat SP2D-OB
(Surat Perintah
Pemindahbukuan Dana
Overbooking) atas NP2D yang
telah diverfikasi PPKeu
Bendahara Meneruskan SP2D-
OB kepada PA/KPA untuk
disetujui atau tidak disetujui
dibayarkan
TUGAS PA / KPA
PENGGUNA ANGGARAN
/ KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
PERSETUJUAN
PA/KPA Melakukan Login ke Aplikasi
Non Tunai di alamat
http://asis.anambaskab.go.id
PA/KPA mengecek kembali SP2D-OB
yang disampaikan Bendahara
PA/KPA menyetujui atau menolak
Pengajuan SP2D-OB oleh Bendahara
PA/KPA dapat menyetujui transaksi
melalui SMS
SYSTEM REQUIREMENT NON TUNAI ASIS
OPERATOR OPD TIM VERIFIKASI BKD
APLIKASI ANAMBAS SYSTEM INTEGRASI
http::/asis.anambaskab.go.id
SETIAP OPD HARUS MENUNJUK OPERATOR UNTUK MENGENTRI DATA REKENING BANK MAUPUNDATA KTP PEGAWAI MELALUI SYSTEM INTEGRASI ASIS
OPERATOR (DISARANKAN PEJABAT ESELON IV / KASUBAG KEPEGAWAIAN OPD) MENGIRIM DATAFOTOCOPY KTP DAN FOTOCPY REKENING BANK KE BKD UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI
UNTUK MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT PROSES TRANSAKSI DIHARAPKAN PNS ATAUPUNPTT MENGGUNAKAN REK. BANK RIAU KEPRI DIKARENAKAN REK. KAS UMUM DAERAH BERADADI BANK RIAU KEPRI. SELAIN ITU MENGHINDARI TERJADINYA POTONGAN TRANSFER ANTARBANK (POTONGAN DIBEBANKAN KEPADA PENERIMA JASA)
TIM VERIFIKASI BKD MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP BERKAS YANG DIKIRIM DANMENCOCOKKAN HASIL ENTRI DISYSTEM ASIS
JIKA DATA VALID, TIM VERFIKASI MENYETUJUI MELALUI APLIKASI ASIS
JIKA DATA TIDAK VALID, TIM VERIFIKASI MEMBERI INFORMASI KEPADA OPERATOR/KASUBAGKEPEGAWAIAN MELALUI APLIKASI ASIS
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI SECARA INTERNAL
MEMASTIKAN SELURUH PENDAPATAN DITERIMA KAS DAERAH;
ALIRAN DANA SELURUH TRANSAKSI DAPAT DITELUSURI;
MEMCIPTAKAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN;
PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KAS MENINGKAT;
INFORMASI POSISI KAS SECARA REAL TIME;
PROSES TUTUP BUKU LEBIH CEPAT DAN HANDAL;
KEDISIPLINAN PENGELOLAAN KEUANGAN.
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI SECARA EKSTERNAL
MEMBANGUN BUDAYA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA UNTUK
BERTRANSAKSI NON TUNAI;
MENCEGAH PRAKTEK KOLUSI DAN KORUPSI;
MEMBERDAYAKAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH.
PERUBAHAN TERHADAP TRANSAKSI MANUAL MENUJU
TRANSAKSI ELEKTRONIK WUJUD DARI ELETRONIK
GOVERMENT
TUJUAN AKHIR TRANSAKSI NON
TUNAI ASIS
T E R I M A K A S I H
TAREMPA 12 AGUSTUS 2017 TIM INOVASI BADAN KEUANGAN DAERAH