translation 4_pertemuan 4_meiliza.pptx

7/26/2019 Translation 4_Pertemuan 4_Meiliza.pptx

1/22

MATERI TUTORIAL

TRANSLATION IVPERTEMUAN 4Oleh: Meiliza Fitri

UNIVERSITAS TERBUKA

KOREA SELATAN


2/22

Module 3: Pemerintahan


3/22

Modul 3-4

Aims: Translate Indoneian to En!lih

Preident

Attention:

!Be "are#ul $ith $ord %& $ord translation

'!Tr& to a(oid loss meanin)3!Meanin) trans#erred I the tar)et lan)ua)e

are not restri"ted %& (o"a%ularies* )rammar*and #orms o# the sour"e lan)ua)e

+!Be a$are o# the term re)ister,!-on.t use e(er&da& lan)ua)e/!The translation should %e %ased on

meanin)s in the sour"e lan)ua)e


4/22

Part "

PEMERINTAHAN

A#ade$i# Arti#le%Pa!e 3&'(

Preident


5/22

Para)ra0h

Memilih Presiden secara Langsung

Bangsa ini belum memiliki pengalamanmemilih presiden secara

langsung, kendatipun usianya sudah 58 tahun. Pengalaman

masyarakat dalam pemilihan langsung sangat terbatas sekali, yaitu

baru dalam pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.

Direct Presidential Election

This nation does not have experience for electing president directly,although its age has been 58 years old. Peoples experience in direct

election is so limited. They only has experience in electing head of

village and village representative council directly.


6/22

Para)ra0h

Memilih Presiden secara Langsung

Bangsa ini belum memiliki pengalaman memilih presiden secara

langsung, kendatipun usianya sudah 58 tahun. Pengalaman

masyarakat dalam pemilihan langsung sangat terbatas sekali, yaitu

baru dalam pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.

Direct Presidential Election

This nation does not have experience to elect the presidentdirectly, although it has been 58 years left since the independence day.

Peoples experience in direct election is very limited, which is just by

electing village head and village representative body. Even head

regional election such as governor, regent and mayor has never been

done directly by the people.


7/22

Para)ra0h ' 1a2

Untunglah amandemen ketiga dan keempat UUD1945 telah

menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi lewat MPR.

Aturannya pokoknya telah pula digariskan, mulai dari persyaratan,

pencalonan hingga penetapan pemenang sebagaimana tercantumdalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.

Fortunately, the third and fourth amendment of 1945 Constitution

(UUD 1945) has decreed that Presidential and Vice Presidentialelection is done by people directly, not by Peoples Consultative

Council (MPR) anymore. The main regulation has also been decreed,

starting from requirements, candidacy until winner formulation as

written in Article 6 and 6A of UUD 1945.


8/22

Para)ra0h ' 1a2

Untunglah amandemen ketiga dan keempat UUD1945 telah

menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi lewat MPR.

Aturannya pokoknya telah pula digariskan, mulai dari persyaratan,

pencalonan hingga penetapan pemenang sebagaimana tercantumdalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.

Fortunately the third and the fourth amandment 1945

Constitution (UUD 1945) has stipulated that president and vicepresident must be elected directly by the people and not anymore by

Peoples Consultative Council (MPR). The main regulation has also

been determined such as requirement, candidacy and the winner

formulation as written in Article 6 and Article 6A of UUD 1945.


9/22

Para)ra0h ' 1%2

Persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat tata cara

penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara

hajatan pemilihan langsung yang pertama pada tanggal 3 Juli 2014

bisa terselenggara dengan baik sesuai amanah konstitusi.

Now, the problem is how to make the procedure of the first direct

presidential and vice presidential election on July 3, 2014 held as wellas the constitutional message.


10/22

Para)ra0h ' 1%2

Persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat tata cara

penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara

hajatan pemilihan langsung yang pertama pada tanggal 3 Juli 20014

bisa terselenggara dengan baik sesuai amanah konstitusi.

The recent issue is how to establish the method of presidential and

vice presidential election process, to enable the first election plan beproperly accomplished on 3 July 2004 according to the constitutional

recommendation.


11/22

Para)ra0h 3 1a2

Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini tengah dibahas

DPR. Direncanakan bulan Juni 2003 ini DPR telah menetapkan

RUU tersebut menjadi undang-undang, menyusul UU Partai Politik

dan UU Pemilu yang telah ditetapkan lebih dahulu.

The government has arranged bill (RUU) of presidential and vice

presidential election which is being discussed in the House ofRepresentative (DPR) nowadays. It is planed that on June 2003 DPR

will stipulate the bill to become a law (UU), following Law of Political

Party and Law of Election which have been stipulated before.


12/22

Para)ra0h 3 1a2

Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yangs aat ini tengah dibahas

DPR. Direncanakan bulan Juni 2003 ini DPR telah menetapkan

RUU tersebut menjadi undang-undang, menyusul UU Partai Politik

dan UU Pemilu yang telah ditetapkan lebih dahulu.

The government has made draft bill (RUU) for President and Vice

President Election which is being discussed in Indonesian LegislativeAssembly (DPR) at this moment. By this June 2003 as a plan, DPR

has stipulated the RUU to become legislation, following to the

Political Party and General Election Law that were initially

stipulated.


13/22

Para)ra0h 3 1%2

Media nasional di Jakarta terus menyoroti pelaksanaan pembahasan

UU Pemilihan Presiden tersebut. Pasal-pasal dengan alot

diperdebatkan dan dikompromikan para anggota dewan meskipun

tidak seramai RUU Pemilu.

National media in Jakarta always monitor the discussion of bill of

presidential election. Some articles are debated and negotiated by

DPRs member hardly, although the debate is not as heavy as thedebate of bill of Election


14/22

Para)ra0h 3 1%2

Media nasional di Jakarta terus menyoroti pelaksanaan pembahasan

UU Pemilihan Presiden tersebut. Pasal-pasal dengan alot

diperdebatkan dan dikompromikan para anggota dewan meskipun

tidak seramai RUU Pemilu.

The national media in Jakarta continues to broadcast the process of

the Presidential Election Law discussion. Accordingly, the sections

were argued and compromised severely by the parliament members,but not as severe as RUU General Election.


15/22

Para)ra0h + 1a2

Pertarungan berbagai kepentingan tampaknya mewarnai

penyusunan RUU Pemilihan Presiden ini. Intinya, sesuai dengan

hukum besi perpolitikan di lembaga legislatif kita, tidak lain adalah

bagaimana membuat aturan pemilihan presiden yang menguntungan

kepentingan golongan yang berkuasa di DPR, bukan demi menjamin

terselenggaranya pemilihan dan diperolehnya presiden yang terbaik

bagi negeri ini.

The competition of many interests seems influencing the

arrangement of the Presidential Election Bill. In summary, based on

political convention in our legislative council, it is how to makeregulation of presidential election giving benefits to some factions who

have power in DPR, not to ensure the election and to get the best

president for this country.


16/22

Para)ra0h + 1a2

Pertarungan berbagai kepentingan tampaknya mewarnai

penyusunan RUU Pemilihan Presiden ini. Intinya, sesuai dengan

hukum besi perpolitikan di lembaga legislatif kita, tidak lain adalah

bagaimana membuat aturan pemilihan presiden yang menguntungan

kepentingan golongan yang berkuasa di DPR, bukan demi menjamin

terselenggaranya pemilihan dan diperolehnya presiden yang terbaik

bagi negeri ini.

The argument between many peoples interest seemed to dominate

the making of the RUU of presidential election. Mainly; based on the

solid political regulation at the legislative, it was how to produce thepresidential election rule that benefits to the groups interest who

hold power at DPR. The regulation was not made for the sake of the

successful of the election process and obtaining the best president for

this country.


17/22

Para)ra0h + 1%2

Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan isu-isu hangat

dalam RUU Pemilihan presiden tersebut.

This paper will try to discuss hot issues in that

Presidential Election Bill.


18/22

Para)ra0h + 1%2

Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan isu-isu hangat

dalam RUU Pemilihan presiden tersebut.

This paper will try to discuss those hot issues in the RUU

of presidential election.


19/22

Para)ra0h , 1a2

Mengapa Pemilihan President Langsung?

Alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

oleh rakyat, tidak lagi melalui perantaraan MPR, kecuali untuk

melaksanakan perintah konstitusi adalah juga untuk menegakkan

kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Why is Direct Presidential Election?

The reasons of presidential and vice presidential election directly by

the people, not through MPR, are to obey the constitutional command

and to establish people sovereignty in the state government system.


20/22

Para)ra0h , 1a2

Mengapa Pemilihan President Langsung?

Alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

oleh rakyat, tidak lagi melalui perantaraan MPR, keculai untuk

melaksanakan perintah konstitusi adalah juga untuk menegakkan

kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Why is Direct Presidential Election Held?

The reason to have direct presidential and vice presidential

election, not via MPR, is to implement the constitutional instruction

and to confirm the people sovereignty in the state government system.


21/22

Para)ra0h , 1%2

Rakyat diharapkan dengan bebas sesuai aspirasinya menentukan

sendiri presiden pilihannya. Hal itu secara tegas dinyatakan di dalam

konsideran RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa

dalam rangka maewujudkan kedaulatan rakyat di dalam

pemerintahan negara dilaksanakan pemilihan presiden dan wakilpresiden secara langsung oleh rakyat.

People are wished to elect their president by themselves freely based

on their aspirations. It has been written clearly in the consideration ofPresidential and Vice Presidential Election Bill that for realizing

people sovereignty in the state government system, Direct

Presidential and Vice Presidential Election is held.


22/22

Para)ra0h , 1%2

Rakyat diharapkan dengan bebas sesuai aspirasinya menentukan

sendiri presiden pilihannya. Hal itu secara tegas dinyatakan di dalam

konsideran RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa

dalam rangka maewujudkan kedaulatan rakyat di dalam

pemerintahan negara dilaksanakan pemilihan presiden dan wakilpresiden secara langsung oleh rakyat.

People may choose freely their desired president sincerely. This is

being firmly stated in the preamble of RUU presidential and vicepresidential election. In order to establish the people sovereignty

within the state government, the presidential and vice presidential

election must be done by the people.

translation 4_pertemuan 4_meiliza.pptx

Documents