L/O/G/O

Bahan Ajar Pelayanan Publik

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELAYANAN PUBLIK

Muslimin B. Putra

Perintah Konstitusi

• Negara wajib melayani setiap

warga negara dan penduduk

untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya dalam rangka

pelayanan umum dan

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Muslimin B. Putra

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulsel

• Kebijakan pemerintah untuk

mengembangkan transparansi pelayanan

publik diatur dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk

Teknis Transparansi dan

Akuntabilitas Dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Implementasi dari

UUD 1945

Transparansi

• Transparansi merupakan salah satu prinsip

dalam perwujudan pemerintahan yang baik

(good governance).

• Transparansi meliputi seluruh aspek

manajemen pelayanan publik meliputi :

Kebijakan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan/pengendalian dan laporan

hasil kinerjanya.

Danang Girindrawardana

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintahan

SERVICE

DayaSaing

Partisipasi

Masyarakat

EMPOWERMENT

PEMERINTAHAN

BERSIH

Keadilan

Keistimewaan dan kekhususan

Prinsip Demokrasi

Pemerataan

Penyelenggaraan Pemerintahan

WIBAWAPROBLEM

Kepastian prosedur masih berbelit-belit

Pelaksanaan pelayanan tidak semuanya

diinformasikan ke warga

Pelayanan masih sulit diakses warga

Waktu penyelesaian pelayanan kadang

kurang jelas

Intransparansi

• Hakikat Pelayanan Publik adalah

pemberian pelayanan prima kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan

kewajiban aparatur pemerintah sebagai

abdi masyarakat

Keputusan Menpan

No. 63 Tahun

20103

poin a >> sudah tercapai?

poin b >> sudah tercapai?

poin c >> sudah tercapai?

poin d >> sudah tercapai?

poin e >> sudah tercapai?

REFLEKSI bagi KITA :

ASAS-ASAS PELAYANAN :

a. Transparan (bersifat terbuka, mudah dan dapat

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan

disediakan secara memadai serta mudah

dimengerti);

b. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan kebutuhan perundangan);

c. Partisipatif (mendorong peran serta masyarakat

dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan

masyarakat);

d. Kondisional (sesuai dengan kondisi dan

kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dgn

tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan

efektifitas);

e. Kesamaan hak (tidak diskriminatif, dalam arti tidak

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender

dan status ekonomi).

f. Keseimbangan hak dan kewajiban (pemberi dan

penerima pelayanan publik harus memenuhi hak

dan kewajiban masing-masing pihak)

JIKA BELUM TERCAPAI, apa yang akan kita perbuat?

• Akuntabilitas adalah kesediaan untuk

menjawab pertanyaan publik

(Sterling,1988:164, dalam

Kumorotomo,2005)

• Kesulitan untuk menuntut

pertanggungjawaban pemerintah

terhadap kualitas pelayanan publik

disebabkan pemerintah itu sendiri tidak

tunggal.

Akuntabilitas

AKUNTABILITAS

BPKP:

• Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan

kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan

sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas

kinerja secara periodik.

Pusdiklat BPKP (2007):

• Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

(good and clean government) telah mendorong

pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan

efektifyang dikenal dengan nama : SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP).

AKUNTABILITAS

AKUNTABILITAS

1. Denhard (1998:18) : Akuntabilitas dikaitkan dengan

kualitas subyektif berupa tanggungjawab para pejabat

publik dan pentingnya kontrol struktur yang menjami

pertanggungjawaban tersebut.

2. Dwiyanto (2010) : kepercayaan ada dua jenis yakni

political trust dan social trust.

3. Blind (2007) : Kepercayaan terjadi ketika warga menilai

lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat

memenuhi janji, efisien, adil dan jujur

4. Baiklah....Apakah Anda percaya pada

pemerintahan sekarang....?

AKUNTABILITAS

Dwivedi dan Jabbra (1989) : Akuntabilitas

pelayanan publik merupakan metode yang

digunakan oleh lembaga publik dan pejabat

publik dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban, dan proses yang seharusnya

dilakukan lembaga atau pejabat publik untuk

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan

yang dilaksanakan. Dipandang sebagai sebuah

strategi untuk memenuhi standar yang dapat

diterima dan sebagai cara untuk mengurangi

penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

• Kumorotomo (2005) : banyak perilaku

birokrat yang masih berorientasi

kekuasaan bukannya Kepentingan

Publik ataupun Pelayanan Publik

serta adanya perbedaan besar antara

apa yang dimaui oleh rakyat dengan

apa yang diputuskan oleh pembuat

kebijakan.

Problem Akuntabilitas

JENIS AKUNTABILITAS

Akuntabilitas

ke bawah

Akuntabilitas

Keatas

Akuntabilitas

kepada staf

Akuntabilitas

kepada diri

sendiri

*) Polidano (1998) membedakan

akuntabilitas menjadi dua yaitu

akuntabilitas langsung dan akuntabilitas

tidak langsung.

1. Akuntabilitas tidak langsung merujuk

pada pertanggung jawaban kepada pihak

eksternal seperti masyarakat, konsumen,

atau kelompok klien tertentu,

2. Akuntabilitas langsung berkaitan dengan

pertanggung jawaban vertikal melalui

rantai komando tertentu.

JENIS AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas Profesi

Akuntabilitas Politik

PEMERINTAHAN BERSIH

AKUNTABILITAS

AkuntabilitasAdministratif/Organisasional

L/O/G/O

Mari wujudkan pelayanan publik nomor

Thank You!