7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

1/28

TRANSPARANSI &

JAMINAN KEADILAN

Oleh :

Bindra Kusuma L. S. ( 06 )

Feby Rachma Satya S. ( 11 )

Jois Siane Kesia ( 18 )

M. Abdul Malik R. ( 20 )Shinta Tantri J. D. ( 25 )

5

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

2/28

TRANSPARANSI &

JAMINAN KEADILAN

Oleh :

Bindra Kusuma L. S. ( 06 )

Feby Rachma Satya S. ( 11 )

Jois Siane Kesia ( 18 )

M. Abdul Malik R. ( 20 )Shinta Tantri J. D. ( 25 )

4

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

3/28

TRANSPARANSI &

JAMINAN KEADILAN

Oleh :

Bindra Kusuma L. S. ( 06 )

Feby Rachma Satya S. ( 11 )

Jois Siane Kesia ( 18 )

M. Abdul Malik R. ( 20 )Shinta Tantri J. D. ( 25 )

3

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

4/28

TRANSPARANSI &

JAMINAN KEADILAN

Oleh :

Bindra Kusuma L. S. ( 06 )

Feby Rachma Satya S. ( 11 )

Jois Siane Kesia ( 18 )

M. Abdul Malik R. ( 20 )Shinta Tantri J. D. ( 25 )

2

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

5/28

TRANSPARANSI &

JAMINAN KEADILAN

Oleh :

Bindra Kusuma L. S. ( 06 )

Feby Rachma Satya S. ( 11 )

Jois Siane Kesia ( 18 )

M. Abdul Malik R. ( 20 )Shinta Tantri J. D. ( 25 )

1

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

6/28

TRANSPARANSI &

JAMINAN KEADILAN

Oleh :

Bindra Kusuma L. S. ( 06 )

Feby Rachma Satya S. ( 11 )

Jois Siane Kesia ( 18 )

M. Abdul Malik R. ( 20 )Shinta Tantri J. D. ( 25 )

1

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

7/28

Grup 4

Keterbukaan

Keadilan

Pemerintahan Yang

Baik dan Bersih

Ciri - ciri

Akibat

Pengertian

Makna

Pengertian

Prinsip

Sikap dan Usaha

Ciri Sistem Birokrasi

Fungsi Hukum TP

Pelaksanaan

Pembagian

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

8/28

TRANSPARANSI DAN

JAMINAN KEADILAN

Ciri - ciri

Akibat

Makna

Sikap dan Usaha

Keterbukaan

Keadilan

Pemerintahan Yang

Baik dan Bersih

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

9/28

TRANSPARANSI DAN

JAMINAN KEADILAN

Keterbukaan

Keadilan

Pemerintahan Yang

Baik dan Bersih

Pengertian

Pelaksanaan

Pembagian

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

10/28

Pengertian

Prinsip

Ciri Sistem Birokrasi

Fungsi Hukum TP

TRANSPARANSI DAN

JAMINAN KEADILAN

Keterbukaan

Keadilan

Pemerintahan Yang

Baik dan Bersih

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

11/28

Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yangmemungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan

tidak disangsikan lagi kebenarannya.

Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle

:

1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenaikebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.

2. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau

mengakses berbagai dokumen pemerintah melalui parlemen.

3. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers,termasuk rapat-rapat parlemen.

4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh

pemerintah mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan

dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

12/28

Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berartibahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses

oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh

umum berdasarkan undang-undang.

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal

informasi yang tidak boleh diketahui publik yaitu:1. Pertimbangan-pertimbangan kabinet

2. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri

3. Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional,

kelangsungan hidup demokrasi dan keselamatan individu-individu, warga masyarakat.

4. Rahasia perdagangan dari perusahaan swasta.

5. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

13/28

Menurut Freedom of Information Act di Amerika Serikat, ada 9,yaitu :

Mengenai keamanan nasional dan politik luar negeri (rencana

militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan

data CIA)

Ketentuan internal lembaga

informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.

Informasi bisnis yang bersifat sukarela

Memo internal pemerintah

Informasi pribadi (personal privacy) Data yang berkenaan dengan penyidikan

Informasi lembaga keuangan

Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

14/28

Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalahsuatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap

warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak

terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah.

Sikap keterbukaan dan keadilan perlu diterapkan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara baik oleh individu,

masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan

kehidupan masyarakat yang disebut masyarakat madani. Salah

satu dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

adalah munculnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

15/28

Pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa danbernegara :

1. Dapat menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk

dalam pemerintahan.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan .

3. Dapat mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.

4. Dapat memperkuat dukungan rakyat terhadap penyelenggara

Negara .

5. Dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dantransparan.

6. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan.

7. Mempermudah hubungan kerjasama dengan bangsa lain.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

16/28

Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin

besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi

penyelewengan

Dasar penyelenggaraan pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat

dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetapdijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat

Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas

warga negara terhadap informasi yang pada gilirannya akan

memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi

aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif danrasional.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

17/28

Dalam hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa sifatyang harus dijauhi, diantaranya :

Menganggap suku bangsa sendiri lebih unggul dari pada suku

bangsa lain (superior)

Membedakan antar suku bangsa dalam pergaulan

(diskriminasi)

Berpusat pada budaya bangsa sendiri serta mengukur

kebaikan berdasar budaya sendiri (etnosentrisme)

Berprasangka buruk pada suku bangsa lain

Sikap budaya lama dari pamong (birokrasi) yang merasamemonopoli informasi

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

18/28

Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ini dibutuhkanketerbukaan untuk menciptakan persatuan, maka usaha untuk

menciptakan keterbukaan antara lain :

Mengadakan kunjungan antar daerah dan budaya

Mengadakan perjalanan ke wilayah yang ada di Nusantara

Menikmati kesenian, hasil kebudayaan suku bangsa lain

Membentuk kelompok lintas budaya dan lintas agama

Mengadakan kegiatan yang diikuti oleh segenap suku bangsa

Melakukan dialog, pertemuan dengan orang-orang yang

berbeda suku bangsa

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

19/28

Ketidaksediaan para pejabat memberitahukan hal publik kepadamasyarakat luas, sehingga kebijakan dan informasi hanya diketahui pejabat

Rentan terhadap penyimpangan kebijakan sebab rakyat tidak bisa

mengawasinya

Menimbulkan prasangka yang buruk dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara Merenggangnya hubungan masyarakat dengan pemerintah (krisis

kepercayaan)

Kesulitan untuk menciptakan partisipasi dan masyarakat dalam

pembangunan

Melemahkan persatuan bangsa dan proses kemajuan bangsa Ketidakmampuan mencegah patologi sosial, ekonomi, politik, korupsi dan

nepotisme

Matinya peluang untuk mengembangkan potensi dan kreatif dan

kemampuan bersaing

Penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pejabat tidak jujur dan tidakbertanggungjawab

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

20/28

Berdasarkan KBBI istilah keadilan berasal dari kata adil(tidak beratsebelah/tidak berpihak pada suatu kelompok), keadilan berarti

menciptakan sesuatu yang mampu menjaga keseimbangan hak dan

kewajiban di masyarakat.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

21/28

1. Menurut Plato : Keadilan Moral : dikatakan adil secara moral apabila telah

mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak

dan kewajibannya.

Keadilan Prosedural : apabila seseorang telah mampu

melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yangtelah diterapkan.

2. Menurut Thomas Hobbes : Suatu perbuatan dikatakan adil

apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati.

3. Menurut Prof. Drs. Notonegoro, SH. : keadilan legalitas atau

keadilan hukum yaitu suatu keadan dikatakan adil jika sesuai

ketentuan hukum yang berlaku.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

22/28

4. Menurut Aristoteles : Keadilan distributf : perlakuan terhadap seseorang sesuai

dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Keadilan komutatif : perlakuan terhadap seseorang dengan

tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

Keadilan kodrat alam : memberikan sesuatu sesuai denganyang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah menaati

segala perundang-undangan yang telah diwajibkan.

Keadilan menurut teori perbaikan : seseorang yang telah

berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah

tercemar

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

23/28

Keadilan uti l i tar is:Utilitaris berasal dari bahasa latin utilis yang berarti berguna,

berfaedah, atau menguntungkan.

Keadilan in tu i t i f:

dengan pengetahuan intuitif, akal budi kita menangkap dan

memahami sesuatu secara tiba-tiba tanpa melalui proses berpikir.

Keadilan sebagai fairness:

Pokok pikiran utamanya adalah gagasan mengenai keadilan

sebagai prosedur. Artinya dengan diskusi atau dialog kelompok

masyarakat menetapkan batasan-batasan keadilan yangmemenuhi perasaan keadilan bagi mereka.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

24/28

Istilah kepemerintahan yang baik merupakan terjemahanbebas dari istilah good governance yang pada awalnya

berkembang dalam wacana demokrasi di dunia Barat. Melalui

pelaksanaan good governance, masayarakat dunia berupaya

untuk menciptaan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari

tindakan yang tidak terpuji serta bebas dari tindakan yang tidakberpihak pada kepentingan masyarakat yang diharapkan dapat

diwujudkan secara nyata. Selain itu, pelaksanaan good

governance juga akan bersentuhan atau berkaitan dengan upaya

untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang kemudian

berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik sehinggaimpian untuk menciptakan masyarakat madani pun akan terwujud.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

25/28

Partisipasi baik laki-laki maupun perempuan : Partisipasi yang luas

ini perlu dibangun dalam suatu tatanan mansyarakat untuk menciptakansuatu kebebasan berserikat dan berpendapat secara konstruktif.

Penegakan hukum : bahwa kerangka aturan hukum dan perundang-

undangan haruslah berkeadilan, ditegakan, dan dipatuhi secara utuh

hukum tentang hak asasi manusia.

Transparan : harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran

informasi dan harus dapat juga diakses secara bebas oleh mereka yang

membutuhkannya. Informasi juga harus dapat disediakan dan mudah

dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan

evaluasi.

Daya Tangkap : Setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan pada

upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

Kesalingterkaiatan : Keseluruhan ciri pemerintah yang baik tersebut

diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa berdiri

sendiri. Misal : informasi mudah diakses berarti transparansi makin baik,

tingkat partisipasi makin luas, dan proses pengambilan keputusan akan

makin efektif.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

26/28

Berorientasi konsensus : Pemerintahan yang baik akan bertindak

sebagai penengah bagi berbagai kepentingan masing-masing pihak,dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai

kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

Berkeadilan : Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang

sama baiknya terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Efektif dan Efisien : Setiap proses kegiatan dan kelembagaan

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai

dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai

sumber-sumber yang tersedia.

Akuntabilitas : Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor

publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memilikipertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana

pengelola perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang

saham.

Bervisi strategis : Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan

yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pembangunanyang baik.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

27/28

Dalam ilmu hukum, hukum tata pemerintahan disebut jugasebagai hukum tata usaha negara atau hukum adminitsrasi negara.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,

hukum tata pemerintahan memegang peranan atau fungsi yang

sangat penting, antara lain :

Sebagai alat atau sarana untuk memberikan dasar yuridis danpanduan dalam upaya menuntaskan penanggulangan

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebagai alat atau sarana untuk memberikan dasar yuridis dan

panduan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakatdalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,

terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi.

7/22/2019 TRANSPARANSI PKN

28/28

Memiliki struktur yang sederhana, dengan sunber daya manusia yang

memiliki kompetensi melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan(pengembangan kebijakan dan pelayanan) secara arif, efesien dan

efektif.

Mengembangkan hubungan kemitraan (partnership) antara

pemerintah dan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan

(tidak sekedar kemitraan internal diantara sesama jajaran instansipemerintahan saja).

Memahami dan komit akan manfaat dan arti pentingnya tanggung

jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta

sinergisme dalam pencapaian tujuan.

Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai utuk

mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian

menanggung resiko (risk taking) berinisiatif, partisipatif, yang telah

diperhitungkan secara realistik dan rasional.

Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode

etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas

yang diakui dengan junjungan tinggi secara sama dengan