tri hita karana - website kabupaten gianyar · rencana tata ruang wilayah kabupaten gianyar tahun...
TRANSCRIPT
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2012-2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,
Menimbang : a bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang
bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang dimanfaatkan
untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
berdasarkan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan nilai
keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia
dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya;
b. bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, maka tiga tahun sejak diundangkannya
harus segara menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, dan menjadi matra ruang dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Gianyar;
c. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Gianyar telah
berkembang sangat pesat khususnya pembangunan sektor
ekonomi, yang berakibat terjadinya tekanan terhadap lingkungan
fisik, sehingga dipandang perlu adanya upaya-upaya untuk
mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan
tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
kelestarian lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar ;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
2
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar,
Badung, Gianyar, dan Tabanan;
21. Peraturan Daerah Provunsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Persyaratan Arsitektur Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2012-2032.
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsif otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsif Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur
yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia
dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya
yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi
kehidupan manusia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan
ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
5
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang
dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana umum tata ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana tata
ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara
hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang
wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang
wilayah kota.
22. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang
terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan
strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail
tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutya disebut RTRWN adalah
arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan kebijakan, strategi
penataan ruang wilayah Provinsi, rencana struktur ruang wilayah Provinsi,
rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi,
arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRWK,
adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan kebijakan,
strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah
Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis
Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional.
27. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan.
29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.
6
30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah
kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional
yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi
dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000
(satu juta) jiwa.
33. Kawasan strategis nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
35. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.
36. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional,
atau beberapa provinsi.
37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.
38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
39. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan
sistem agribisnis.
40. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi kawasan pertanian untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata
yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
41. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan
baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
7
42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam
geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya
terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas
umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang
saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
43. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang
memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan
alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat
yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa
kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan
dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah
kabupaten.
44. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Parisada Hindu Darma Indonesia yang selanjutnya disebut PHDI adalah
organisasi dan pergerakan Hindu untuk menunjukkan eksistensi Agama Hindu
di Indonesia.
46. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha
Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang
kawasan kesucian pura.
47. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat
umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan
desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak
mengurus rumah tangganya sendiri.
48. Palemahan desa pakraman adalah wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman
yang terdiri atas satu atau lebih banjar pakraman yang pada dasarnya tidak dapat
dipisahkan.
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam, dan pada dasarnya tanpa bangunan.
50. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian
pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
51. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi
sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
52. Sempadan jurang adalah kawasan tepi jurang yang memiliki manfaat penting
untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
53. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
54. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan
gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, loloan, pantai, dan catus
patha agung dan catus patha alit.
8
55. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga
kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan
dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat Tahun
1994.
56. Sabuk hijau (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk
membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu
dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
57. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di
sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat atau ruang di sekitar
situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
58. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang diidentifikasi mempunyai potensi
terjadi bencana seperti bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor,
gelombang pasang/tsunami, dan rawan banjir.
59. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah
pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau
pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
60. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,
yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh daratan.
61. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
62. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian
yang dapat terdiri atas kegiatan pertanian lahan basah, kegiatan pertanian lahan
kering, kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan dan perikanan.
63. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD
adalah badan yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati, yang terdiri atas unsur
dinas, badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang
dan bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penataan ruang di
daerah.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemenrintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
67. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan
secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara.
9
68. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
69. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.
70. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
71. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk
memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga,
seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLT Arus Laut, PLT Gelombang, dan lain-lain.
Bagian Kedua
Muatan RTRWK
Pasal 2
Muatan RTRWK meliputi:
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 3
RTRW Kabupaten Gianyar berkedudukan sebagai:
a. penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b. acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan dokumen perencanaan lainnya;
c. acuan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan
d. acuan sukerta tata palemahan desa adat/pakraman, yang selanjutnya menjadi
bagian dari awig-awig desa adat/pakraman di seluruh wilayah Kabupaten
Gianyar.
10
Bagian Keempat
Wilayah Perencanaan
Pasal 4
(1) RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di
dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ruang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis terletak
diantara koordinat 08o18’48” - 08
o38’58” Lintang Selatan dan 115
o13’29” -
115o22’23” Bujur Timur dengan luas wilayah 36.800 (tiga puluh enam ribu
delapan ratus) Hektar dan batas-batas administrasi meliputi:
a. bagian utara : Kabupaten Bangli;
b. bagian timur : Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung;
c. bagian selatan : Samudera Indonesia dan Selat Badung; dan
d. bagian barat : Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
(3) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri atas
7 (tujuh) wilayah kecamatan meliputi:
a. Kecamatan Sukawati;
b. Kecamatan Blahbatuh;
c. Kecamatan Gianyar;
d. Kecamatan Tampaksiring;
e. Kecamatan Ubud;
f. Kecamatan Tegallalang; dan
g. Kecamatan Payangan.
(4) Ruang laut mencakup wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut
kabupaten/kota yang berdekatan.
(5) Wilayah Administrasi Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), digambarkan dalam peta Wilayah Administrasi
dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah
Kabupaten yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan
berkelanjutan terintegrasi dengan Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar,
11
Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang
didukung sektor pertanian, perdagangan/jasa dan industri kerajinan.
Pasal 6
RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antarwilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
g. penataan ruang wilayah kabupaten.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 7
Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
terdiri atas:
a. pengembangan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan karakter wilayah;
b. penataan pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan yang merata, berhirarki dan
terintegrasi dengan kawasan perdesaan;
c. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep
agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata;
d. pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
e. pengelolaan pemanfaatan lahan wilayah Kabupaten dengan memperhatikan
peruntukan lahan, daya dukung, mitigasi bencana, dan aspek konservasi;
f. pengembangan sistem jaringan prasarana utama wilayah dan sistem jaringan
prasarana lainnya yang mendukung pengembangan dan peningkatan angkutan
barang, pemasaran hasil pertanian, perikanan, industri kerajinan dan pariwisata;
g. pengembangan industri kerajinan yang ramah lingkungan;
h. pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya; dan
i. pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan
keamanan negara.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 8
(1) Pengembangan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan karakter wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dengan strategi:
a. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah barat sebagai dominasi kawasan
pengembangan pariwisata dengan berbasis kebudayaan Bali dan industri
kerajinan;
12
b. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah timur sebagai pusat pemerintahan dan
pendidikan serta wisata remaja/rekreasi;
c. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah tengah sebagai dominasi kawasan
konservasi warisan budaya (culture heritage);
d. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah selatan sebagai dominasi kawasan
perdagangan/jasa dan wisata belanja serta pertanian;
e. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah utara sebagai dominasi kawasan
pengembangan pertanian dan konservasi daerah resapan air; dan
f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang
pengembangan pariwisata budaya, pertanian, perdagangan/jasa dan industri
kerajinan, baik di dalam wilayah pengembangan maupun antara wilayah
pengembangan.
(2) Penataan pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan yang merata, berhirarki, dan
terintegrasi dengan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b diwujudkan dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan keterpaduan sistem perkotaan berdasarkan fungsi mencakup
kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
b. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan khusus seperti pusat-pusat kawasan
pariwisata, pusat konservasi warisan budaya, pusat pemerintahan kabupaten,
pusat pelayanan transportasi, dan pusat Agropolitan ke dalam sistem
perkotaan secara terpadu;
c. mengembangkan konsep kota kompak (compact city) yang memenuhi
ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Gianyar sebagai
bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang dilayani sistem transportasi
umum massal untuk mencegah kecenderungan penyatuan kawasan terbangun
perkotaan;
d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang merupakan bagian
fungsi PKN, PPK dan pusat-pusat kegiatan khusus yang berpotensi cepat
tumbuh dan sedang tumbuh;
e. meningkatkan aksesibilitas, mengembangkan dan memelihara keterkaitan
antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan,
serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; dan
f. meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat dari wilayah belakangnya,
terutama ibukota kecamatan.
(3) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep
agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c diwujudkan dengan strategi meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian seperti
prasarana pengairan/irigasi, pupuk, prasarana hasil produksi, akses ke
pemasaran produk;
b. mewajibkan bagi investor pariwisata untuk reinvestasi di sektor pertanian
dari sebagian keuntungannya;
13
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi,
pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan,
dan penelitian; dan
d. mengembangkan kawasan daya tarik wisata berbasis agrowisata dan
ekowisata.
(4) Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d diwujudkan dengan strategi meliputi:
a. mengendalikan alih fungsi pertanian lahan basah terutama yang produktif dan
memiliki pemandangan indah;
b. menjamin ketersediaan jaringan irigasi dan menetapkan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan;
c. mengembangkan pola insentif dan disinsentif dalam pengendalian alih fungsi
lahan guna untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan; dan
d. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai
pulau organik.
(5) Pengelolaan pemanfaatan lahan wilayah kabupaten dengan memperhatikan
peruntukan lahan, daya dukung, mitigasi bencana, dan aspek konservasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diwujudkan dengan strategi
meliputi:
a. mengendalikan pembangunan pada kawasan kemiringan di atas 40 (empat
puluh) persen;
b. melestarikan kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada
kawasan rawan bencana berbasis mitigasi;
c. mensinergikan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan
lindung Kabupaten;
d. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga
puluh) persen dari luas wilayah;
e. memantapkan pengendalian kawasan lindung yang telah ditetapkan secara
nasional dengan penerapan konsep-konsep kearifan lokal dan budaya Bali;
f. mengarahkan dominasi alokasi ruang untuk kawasan lindung di wilayah
bagian utara, sementara alokasi ruang untuk kawasan budi daya sebagian
besar diarahkan di wilayah bagian selatan;
g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah
menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun akibat bencana alam;
h. menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi rawan bencana;
i. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah secara terpadu,
dan mengembangkan jalur-jalur dan tempat-tempat evakuasi;
j. merehabilitasi lahan yang mengalami kritis lingkungan, terutama pada hutan
setempat, daerah sempadan jurang dan daerah aliran sungai, dan
k. merehabilitasi kawasan pesisir dan bawah laut melalui penanaman pohon
pelindung dan transplantasi karang.
(6) Pengembangan sistem jaringan prasarana utama wilayah dan sistem jaringan
prasarana lainnya yang mendukung pengembangan dan peningkatan angkutan
barang, pemasaran hasil pertanian, perikanan, industri kerajinan, dan pariwisata
14
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diwujudkan dengan strategi
meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan fungsi
arteri, kolektor, dan lokal baik dalam sistem primer maupun sistem sekunder;
b. mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum penumpang dan
sistem angkutan umum massal terpadu yang terintegrasi dalam sistem
perkotaan Sarbagita;
c. membangun jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas antar
wilayah dan membuka akses ke seluruh wilayah serta ke pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan
daya dukung lahan;
d. memantapkan fungsi terminal melalui pengembangan sistem trayek yang
terintegrasi antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan dengan kawasan
perdesaan, serta mendukung jaringan lintas angkutan barang terkait distribusi
barang ke pelosok daerah;
e. meningkatkan kualitas sistem transportasi di masing-masing kawasan;
f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk
memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat;
g. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi
yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman;
h. meningkatkan keterpaduan pendayagunaan sumber daya air melalui kerja
sama pengelolaan antar daerah; dan
i. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah,
drainase, dan persampahan secara terpadu melalui kerja sama antar daerah
dan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
(7) Pengembangan industri kerajinan yang ramah lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diwujudkan dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan industri untuk meningkatkan nilai tambah yang setinggi-
tingginya, memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan
meningkatkan volume ekspor;
b. mengembangkan industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama
industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan, anyaman
rumah tangga untuk mendukung sektor pariwisata;
c. mengembangkan kawasan industri pada sentra-sentra industri kecil dan
industri rumah tangga; dan
d. meningkatkan diversifikasi industri pengolahan khususnya pada sub sektor
industri kayu dan barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga, industri
kerajinan rumah tangga, dan industri kecil lainnya.
(8) Pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dengan strategi
meliputi :
a. mengembangkan kawasan strategis pariwisata yang harus memperhatikan
aspek kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dan
diarahkan terutama pada pengembangan sarana dan prasarana penunjang
pada lokasi-lokasi daya tarik wisata yang sedang dan belum berkembang;
15
b. mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala;
c. merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai
historis;
d. memantapkan dan mengembangkan sebaran daya tarik wisata dengan daya
tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri
kecil, petualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis ekowisata;
e. memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan
agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata;
f. menguatkan eksistensi desa pakraman, subak, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi
pengembangan pariwisata berbasis ekowisata;
g. mengembangkan pola kerjasama yang memberikan perlindungan kepada
hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal;
h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat lokal; dan
i. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
(9) Pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diwujudkan
dengan strategi meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan negara yang ada di wilayah kabupaten;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi dan
peruntukannya;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak
terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona
penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya
terbangun; dan
d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
(2) Seluruh kecamatan di kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling
lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Gianyar.
(3) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta dan
peta perkecilan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
16
Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 10
(1) Pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. bagian dari PKN;
b. PPK; dan
c. PPL
(3) Bagian dari PKN di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Gianyar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan
Sarbagita, yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari sistem KSN
Perkotaan Sarbagita meliputi:
1. Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan
Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung;
2. Kawasan Perkotaan di sekitarnya terdiri atas Kawasan Perkotaan
Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung,
Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan
Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan
Tabanan di Kabupaten Tabanan; dan
3. Kawasan penyeimbang antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan
Perkotaan di sekitarnya.
b. Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan
Perkotaan Sukawati sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya meliputi
sebagian wilayah Kecamatan Gianyar, sebagian wilayah Kecamatan
Blahbatuh, sebagian wilayah Kecamatan Ubud, dan sebagian wilayah
Kecamatan Sukawati terdiri atas:
1. Wilayah Kelurahan Gianyar, Kelurahan Beng, Kelurahan Sampalangan,
Desa Serongga, Kelurahan Abianbase, dan Kelurahan Bitera di
Kecamatan Gianyar;
2. Wilayah Desa Blahbatuh, Desa Belega dan Desa Bona di Kecamatan
Blahbatuh
3. Wilayah Kelurahan Ubud, Desa Singakerta, Desa Lodtunduh, Desa
Sayan, Desa Mas, Desa Peliatan dan Desa Kedewatan di Kecamatan
Ubud; dan
4. Wilayah Desa Sukawati, Desa Batuan, Desa Celuk dan Desa Guwang di
Kecamatan Sukawati.
c. Kawasan penyeimbang antar Kawasan Perkotaan Inti dan kawasan perkotaan
di sekitarnya di wilayah Kecamatan Gianyar, wilayah Kecamatan Blahbatuh,
wilayah Kecamatan Ubud, dan wilayah Kecamatan Sukawati yang berada di
17
luar Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan
Perkotaan Sukawati didukung pusat-pusat lingkungan sebagai pusat
permukiman yang melayani kawasan permukiman perdesaan di sekitarnya
terdiri atas:
1. Pusat Lingkungan Lebih melayani Desa Lebih;
2. Pusat Lingkungan Tulikup melayani Desa Tulikup;
3. Pusat Lingkungan Temesi melayani Desa Temesi, Desa Sidan, Desa
Tegal Tugu;
4. Pusat Lingkungan Siangan melayani Desa Siangan, Desa Sumita dan
Desa Suwat;
5. Pusat Lingkungan Bakbakan melayani Desa Bakbakan, Desa Petak dan
Desa Petak Kaja.
6. Pusat Lingkungan Saba melayani Desa Saba;
7. Pusat Lingkungan Keramas melayani Desa Keramas;
8. Pusat Lingkungan Pering melayani Desa Pering;
9. Pusat Lingkungan Buruan melayani Desa Buruan; dan
10. Pusat Lingkungan Medahan melayani Desa Medahan.
11. Pusat Lingkungan Batubulan melayani Desa Batubulan dan Desa
Singapadu;
12. Pusat Lingkungan Ketewel melayani Desa Ketewel dan Desa Batubulan
Kangin;
13. Pusat Lingkungan Singapadu Tengah melayani Desa Singapadu Tengah
dan Desa Singapadu Kaler;
14. Pusat Lingkungan Batuan Kaler melayani Desa Batuan Kaler dan Desa
Kemenuh; dan
15. Pusat Lingkungan Petulu yang melayani Desa Petulu.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Kawasan Perkotaan Payangan mencakup wilayah Desa Melinggih, Desa
Melinggih Kelod dan Desa Kelusa;
b. Kawasan Perkotaan Tegallalang mencakup wilayah Desa Tegallalang, Desa
Keliki dan Desa Kenderan; dan
c. Kawasan Perkotaan Tampaksiring mencakup wilayah Desa Tampaksiring
Desa Manukaya, dan Desa Pejeng.
(5) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Sebaran PPL di Kecamatan Tampaksiring mencakup wilayah:
1. Pejeng Kawan melayani Desa Pejeng Kawan;
2. Pejeng Kaja melayani Desa Pejeng Kaja;
3. Pejeng Kelod melayani Desa Pejeng Kelod;
4. Pejeng Kangin melayani Desa Pejeng Kangin; dan
5. Sanding melayani Desa Sanding.
b. Sebaran PPL di Kecamatan Tegallalang mencakup wilayah:
18
1. Taro melayani Desa Taro.
2. Kedisan melayani Desa Kedisan.
3. Sebatu melayani Desa Sebatu.
4. Pupuan melayani Desa Pupuan.
c. Sebaran PPL di Kecamatan Payangan mencakup wilayah:
1. Bukian melayani Desa Bukian, Desa Puhu dan Desa Bresela.
2. Buahan melayani Desa Buahan dan Desa Buahan Kaja.
(6) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. kawasan perdesaan yang mendukung PPL;
b. pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota
pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani,
mendorong, menarik, dan memicu perkembangan kegiatan pembangunan
pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya; dan
c. pengembangan kawasan warisan budaya melalui penataan kawasan untuk
melindungi dan melestarikan warisan budaya di wilayahnya.
(7) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
a berada di Desa Kerta dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan
agrowisata dan Pusat Kawasan Agropolitan Payangan.
(8) Pengembangan kawasan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf c berada di Desa Pejeng dan desa-desa lainnya di Kabupaten Gianyar yang
memiliki potensi yang sama sebagai pusat konservasi budaya skala lokal dan
regional dan sebagai pusat kawasan warisan budaya.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten
Paragraf 1
Umum
Pasal 11
(1) Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.
(2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan perkeretaapian.
(3) Rencana pengembangan sistem prasarana utama Kabupaten Gianyar Tahun
2012-2032 tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.
19
Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 12
Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
Pasal 13
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
a. jalan bebas hambatan;
b. jalan arteri primer;
c. jalan kolektor primer 1;
d. jalan kolektor primer 2;
e. jalan kolektor primer 3; dan
f. jalan sekunder.
(2) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali
yang melintasi wilayah kabupaten, dilaksanakan setelah melalui kajian teknis,
ekonomi dan budaya, terdiri atas:
a. ruas Canggu - Beringkit - Batuan - Purnama; dan
b. ruas Tohpati - Kusamba - Padangbai.
(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu ruas
Tabanan - Mengwitani - Denpasar - Tohpati - Simpang Sidan (bagian dari ruas
jalan Tabanan - Mengwitani - Denpasar - Tohpati - Gianyar - Dawan - Kusamba
- Angantelu - Padangbai).
(4) Jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
ruas-ruas jalan:
a. SP.Tohpati - Sakah;
b. Sakah - Blahbatuh;
c. Blahbatuh - Semebaung;
d. Semebaung - Batas Kota Gianyar;
e. Jl.Ciung Wanara;
f. Jl. Astina Utara;
g. Bts. Kota Gianyar - Sidan;
h. Jl.Ngurah Rai;
i. Jl.Astina Timur; dan
j. Sidan - Bts. Kota Klungkung.
(5) Jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas
ruas-ruas jalan:
20
a. Semebaung - Bedahulu;
b. Sakah - Teges;
c. Teges - Ubud;
d. Sidan - Bangli;
e. Bedahulu - Sribatu;
f. Bangli - Sribatu;
g. Sribatu - Penelokan;
h. Blahbatuh - Bone - Gianyar;
i. Jln. Astina Selatan;
j. Jln. Kesatrian Gianyar;
k. Ubud - Tegallalang - Bubung Bayung;
l. Buruan - Gianyar; dan
m. Tampaksiring - Istana Presiden
(6) Jalan kolektor primer 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas
ruas-ruas jalan:
a. Teges - Bedahulu;
b. Tegaltamu - Kedewatan;
c. Kedewatan - Ubud;
d. Kedewatan - Payangan - Batuanyar;
e. Tampaksiring - Tegallalang; dan
f. Ketewel - Sukawati.
(7) Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. jalan lokal;
b. peningkatan fungsi jalan lokal;
c. jalan lingkungan; dan
d. pengembangan jalan sekunder.
(8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas 204 (dua
ratus empat) ruas jalan lokal yang tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(9) Peningkatan fungsi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b
terdiri atas ruas-ruas jalan sebagai berikut:
a. Tulikup - Siyut;
b. Abianbase - Lebih;
c. Bitra - Babakan;
d. Babakan - Petak;
e. Melinggih - Kelusa;
f. Kelusa - Tegallalang;
g. Melinggih - Semepekung - Petang;
h. Br Kalah - Pengosekan;
i. Padang Tegal - Pengosekan;
21
j. Pengosekan - Nyuh Kuning;
k. Nyuh Kuning - Tebongkang;
l. Mas - Lodtunduh - Kengetan;
m. Tampaksiring - Selat (Bangli);
n. Camenggaon - Ketewel - Gumicik;
o. Batubulan - Pagutan - Penatih;
p. Keliki - Sebali - Kelusa - Taro - Sebatu; dan
q. Negari - Angantaka.
(10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas ruas-
ruas jalan selain ruas jalan yang disebutkan pada ayat (8) dan (9) terdapat di
setiap kecamatan di wilayah Kabupaten.
(11) Pengembangan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d
terdiri atas ruas-ruas jalan:
a. Kerta - Apuh - Malet - Sribatu;
b. Kedewatan - Sambahan - Petulu;
c. Kendran - Sanding - Petak;
d. Kerta - Pausan;
e. Bukit - Tampaksiring - Saraseda;
f. Cebang - Medahan;
g. Dauh Uma - Beng - Selat - Bukit Batu - Sidan;
h. Petemon - Siangan;
i. Tampaksiring - Dlod Blungbang - Cebok; dan
j. Sebatu - Calo.
Pasal 14
(1) LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
a. lajur atau jalur atau jalan khusus untuk angkutan massal;
b. terminal;
c. sentra parkir khusus; dan
d. fasilitas pendukung LLAJ.
(2) Lajur atau jalur atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan trayek angkutan umum penumpang; dan
b. jaringan lintas angkutan barang.
(3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Terminal Gianyar di Kecamatan Gianyar;
b. Terminal Batubulan di Kecamatan Sukawati; dan
c. Terminal Ubud di Kecamatan Ubud.
(4) Rencana sentra parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan di Kawasan Pariwisata Ubud.
22
(5) Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. trotoar;
b. lajur sepeda;
c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
d. halte; dan/atau
e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
(6) Jaringan trayek angkutan umum penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a berada di Terminal Gianyar, Terminal Batubulan, dan Terminal
Ubud.
Pasal 15
(1) Jaringan trayek angkutan umum penumpang di Terminal Gianyar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
a. trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
b. trayek angkutan perdesaan (angdes); dan
c. trayek angkutan umum Sarbagita.
(2) Trayek AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Gianyar - Klungkung - Padang Bai - Amlapura - Batubulan PP;
b. Gianyar - Klungkung - Padang Bai - Batubulan PP; dan
c. Gianyar - Bangli - Batubulan PP.
(3) Trayek angdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Gianyar - Tampaksiring - Temen PP;
b. Gianyar - Ubud - Payangan PP;
c. Gianyar - Ubud - Tegallalang - Pujung PP;
d. Gianyar - Lebih PP;
e. Gianyar - Suwat PP;
f. Gianyar - Petak PP;
g. Gianyar - Wanayu - Petemon - Sanding PP;
h. Gianyar - Bona - Belega - Blahbatuh; dan
i. Gianyar - Sidan.
(4) Trayek angkutan umum Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. Sanur - Padang Galak - Ketewel - Gianyar PP;
b. Batubulan - Sukawati - Gianyar PP; dan
c. Tabanan - Mengwi - Mambal - Ubud - Gianyar PP.
23
Pasal 16
(1) Jaringan trayek angkutan penumpang di Terminal Batubulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
a. trayek AKDP;
b. trayek angkutan perbatasan; dan
c. trayek angkutan umum Sarbagita.
(2) Trayek AKDP dan trayek angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b meliputi:
a. Batubulan - Gianyar - Klungkung - Amlapura PP;
b. Batubulan - Selat PP;
c. Batubulan - Kintamani - Singaraja PP;
d. Batubulan - Nusa Dua PP;
e. Batubulan - Gianyar - Klungkung - Padang Bai - Amlapura PP;
f. Batubulan - Gianyar - Bangli PP;
g. Batubulan - Padang Bai PP;
h. Batubulan - Kreneng PP;
i. Batubulan - Gatsu - Penatih - Ubung PP;
j. Batubulan - Ubud - Payangan PP; dan
k. Batubulan - Ubud - Tegallalang PP.
(3) Trayek angkutan umum Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. Bandara - Kota - Batubulan PP;
b. Batubulan - Pesanggaran - Simpang Dewa Ruci - Kuta PP;
c. Simpang Dewa Ruci - Kerobokan - Gatot Subroto - Batubulan PP;
d. Batubulan - Sukawati - Gianyar PP; dan
e. Mengwi - Kapal - Penatih - Batubulan PP.
Pasal 17
(1) Jaringan trayek angkutan umum penumpang di Terminal Ubud sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi trayek angkutan umum
Sarbagita.
(2) Trayek angkutan umum Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sanur - Padang Galak - Ketewel - Guang - Sukawati - Mas - Ubud PP; dan
b. Tabanan - Mengwi- Mambal - Ubud - Gianyar PP.
24
Pasal 18
(1) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf b meliputi:
a. lalu lintas bongkar muat barang kebutuhan sembilan bahan pokok, bahan
bangunan, bahan baku kerajinan, peralatan pertanian dan barang produksi
lainnya;
b. pengembangan jalur lintasan angkutan barang; dan
c. pengembangan terminal angkutan barang.
(2) pengembangan jalur lintasan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kabupaten
Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan
Benoa di Kota Denpasar, Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng,
serta Bandar Udara Ngurah Rai dan zona-zona peruntukan kegiatan industri.
(3) Rencana pengembangan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c berada di sekitar Sakah, Kecamatan Sukawati.
Pasal 19
Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 20
(1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf b meliputi jalur kereta api dan stasiun kereta api.
(2) Rencana jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sesuai kajian teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Sistem Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum
Pasal 21
Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
mencakup :
a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
25
d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 22
(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a
meliputi:
a. pembangkit listrik;
b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. gardu induk distribusi tenaga listrik.
(2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
pengembangan pembangkit listrik alternatif dari sumber energi terbarukan
meliputi:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdiri atas: PLTA Selat dan PLTA
Buangga;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdiri atas: PLTMH Tukad
Petanu di Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan
Ubud, Kecamatan Sukawati, dan Kecamatan Blahbatuh, PLTMH Tukad Wos
di Kecamatan Sukawati, dan PLTMH Telabah di setiap kecamatan di seluruh
wilayah Kabupaten;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdiri atas: PLTS Siangan di
Kecamatan Gianyar dan PLTS Tampaksiring di Kecamatan Tampaksiring;
d. PLT Arus Laut di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan
Kecamatan Gianyar;
e. PLT Gelombang di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan
Kecamatan Gianyar; dan
f. PLT Pasang Surut di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan
Kecamatan Gianyar.
(3) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yaitu berupa penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem
distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem meliputi:
a. pemantapan jaringan interkoneksi jaringan kabel listrik bawah laut Jawa-Bali
yang melalui Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan
Gianyar;
b. pemanfaatan kawat saluran udara terbuka untuk Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) yang terdapat di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Payangan,
Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar; dan
c. penggunaan kabel untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada kawasan
permukiman dan aktivitas pendukungnya.
(4) Gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi:
26
a. optimalisasi gardu induk yang terdapat di wilayah Kabupaten meliputi Gardu
Induk Melinggih di Kecamatan Payangan dan Gardu Induk Serongga di
Kecamatan Gianyar yang terintegrasi dengan Gardu Induk Kapal di
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan gardu induk lainnya di luar
wilayah Kabupaten;
b. peningkatan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten dengan
melakukan penambahan gardu distribusi, perluasan jaringan distribusi dan
penyaluran di Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan
Tampaksiring;
c. mengintegrasikan pembangunan jaringan listrik dengan arahan
pengembangan wilayah; dan
d. pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas
lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang wilayah Kabupaten.
(5) Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2032 diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Pengembangan
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Kabupaten Gianyar dengan tingkat ketelitian
skala 1:50.000 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 23
(1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf b meliputi:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi
satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain jaringan terestrial dan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak
seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) telekomunikasi terpadu
untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antar operator yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani
oleh Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi:
a. STO Gianyar di Kecamatan Gianyar;
b. STO Ubud di Kecamatan Ubud; dan
c. STO Tampaksiring di Kecamatan Tampaksiring.
27
(6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta rencana jaringan telekomunikasi dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 24
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c
ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian
daya rusak air.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sumber air dan prasarana sumber daya air.
(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada
sungai, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah
(CAT).
(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Wilayah Sungai (WS) Bali - Penida sebagai sungai strategis nasional yang
pengelolaannya mengacu kepada Pola Pengelolaan Wilayah Sungai
Bali - Penida meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung, DAS
Tukad Pakerisan, DAS Tukad Sangsang, DAS Tukad Oos, dan DAS Tukad
Petanu; dan
b. Air tanah yang berada pada CAT meliputi CAT Denpasar - Tabanan.
(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
sistem jaringan irigasi dan sistem pengamanan pantai.
(6) Sistem jaringan irigasi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) meliputi beberapa Daerah Irigasi (DI) meliputi:
a. DI Nasional yang terdiri atas DI Kedewatan di Kecamatan Ubud seluas
kurang lebih 3.635 (tiga ribu enam ratus tiga puluh lima) Hektar;
b. DI Provinsi yang terdiri atas:
1. DI Tengkulak Mawang seluas kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua
puluh) Hektar;
2. DI Pejeng seluas kurang lebih 1.217 (seribu dua ratus tujuh belas)
Hektar;
3. DI Gunung Sari seluas kurang lebih 1.849 (seribu delapan ratus empat
puluh sembilan) Hektar;
4. DI Cengcengan seluas kurang lebih 1.035 (seribu tiga puluh lima)
Hektar;
5. DI Kedewatan seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh)
Hektar;
c. DI lintas kabupaten terdiri atas:
1. DI Apuan seluas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Hektar;
28
2. DI Bekutel seluas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) Hektar;
3. DI Banjarangkan seluas kurang lebih 543 (lima ratus empat puluh tiga)
Hektar; dan
4. DI Padpadan seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) Hektar;
d. DI Kabupaten yang terdiri atas 124 (seratus dua puluh empat) DI, yang
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang
yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai.
(8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di
seluruh pantai rawan abrasi di sepanjang pantai selatan kabupaten dari Pantai
Siyut, Desa Tulikup hingga Pantai Candra Asri, Desa Batubulan.
Pasal 25
Pengembangan sistem sumber daya air digambarkan dalam Peta Rencana Sistem
Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Gianyar dengan tingkat ketelitian skala
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Pasal 26
Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf d meliputi :
a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem pengelolaan persampahan;
c. sistem pengelolaan air limbah;
d. sistem jaringan drainase; dan
e. jalur evakuasi bencana.
Pasal 27
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi pemanfaatan air
permukaan, mata air (MA), dan air tanah.
(2) SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Bagian dari SPAM Sarbagitaku merupakan kerangka kerja sama pengelolaan
air baku dan air minum secara terpadu lintas wilayah di Kawasan Bali
Selatan, yang juga melayani wilayah Kabupaten meliputi sistem timur yang
mencakup IPA Petanu dan IPA Unda;
b. SPAM Kecamatan Gianyar meliputi:
29
1. mata air gravitasi (MAG) Yeh Barong melayani Desa Petak Kaja,
sebagian Desa Sumita, sebagian Desa Suwat dan sebagian Desa Petak
Kelod;
2. mata air pompa (MAP) Tegalsaat melayani Desa Sumita dan sebagian
Desa Suwat;
3. sumur bor (SB) Siangan melayani Desa Suwat, Desa Siangan dan
sebagian Desa Bitra;
4. SB.Madangan melayani Desa Petak Kelod dan sebagian Desa Babakan;
5. SB.Babakan melayani Desa Babakan dan sebagian Desa Bitra;
6. SB.Beng I dan SB.Beng II melayani Kelurahan Gianyar dan Desa Beng;
7. MAG.Gitgit dan SB.Beng III melayani Desa Beng, Kelurahan Gianyar,
Desa Samplangan, Desa Tegaltugu dan Desa Lebih;
8. SB.B.Jati melayani Desa Samplangan dan sebagian Desa Pegesangan;
9. SB.Sidan melayani Desa Sidan, sebagian Desa Pegesangan dan sebagian
Desa Tulikup;
10. MAP.Tulikup melayani Desa Sidan dan Desa Tulikup;
11. SB. Astina Selatan melayani Kelurahan Gianyar;
12. SB. Abianbase melayani Desa Abianbase;
13. SB. Serongga melayani Desa Serongga dan sebagian Desa Lebih; dan
14. SB.Tedung melayani sebagian Kecamatan Blahbatuh.
c. SPAM Kecamatan Blahbatuh meliputi:
1. SB.Bedulu, SPAM dari Tampaksiring dan SPAM dari Ubud melayani
Desa Bedulu, sebagian desa Buruan dan Desa Tegallinggah;
2. SB.Buruan melayani Desa Buruan dan sebagian Desa Blahbatuh;
3. SB.Belega melayani Desa Belega, sebagian Desa Blahbatuh, sebagian
Desa Pering dan sebagian Desa Keramas;
4. SPAM dari Kecamatan Gianyar (SB.Astina Selatan) melayani Desa
Bona, sebagian Desa Belega, dan sebagian Desa Keramas;
5. SB.Pering melayani Desa Pering dan sebagian Desa Keramas;
6. SPAM dari Kecamatan Gianyar (SB.Tedung) melayani Desa Keramas
dan Desa Medahan; dan
7. SB.Blasinga melayani Desa Saba.
d. SPAM Kecamatan Sukawati meliputi:
1. SB.Tebongkang I dan SB.Tebongkang II melayani Desa Singapadu
Kaler, Desa Singapadu Tengah, Desa Singapadu dan sebagian Desa
Batubulan;
2. SB.Abiansaka, SB.Sakah dan SB. Cangi melayani Desa Batuan, Desa
Kemenuh dan sebagian Desa Sukawati;
3. SB.SKB melayani Desa Sukawati, sebagian Desa Celuk, sebagian Desa
Batubulan, Desa Guwang dan melayani sebagian Kecamatan Blahbatuh;
30
4. SB.Denjalan melayani Desa Batubulan, sebagian Desa Batubulan Kangin
dan sebagian Kota Denpasar;
5. SB.Tegehe melayani Desa Batubulan dan sebagian Desa Batubulan
Kangin;
6. SB.Batubulan Kangin melayani Desa Batubulan Kangin; dan
7. SB. Batubulan melayani Desa Batubulan dan Desa Ketewel;
e. SPAM Kecamatan Ubud meliputi:
1. SPAM dari Kecamatan Tegallalang melayani Desa Petulu;
2. SPAM dari Kecamatan Tegallalang, SB. Junjungan dan SB. Sambahan
melayani Kelurahan Ubud;
3. SPAM dari Kecamatan Payangan (MAP.Sengkulung, MAP.Mumbul,
MAP.Air Jeruk dan WTP dari air permukaan) melayani Desa Kedewatan
dan sebagian Kelurahan Ubud, Desa Lodtunduh, Desa Mas dan sebagian
Kecamatan Sukawati;
4. SPAM dari Kecamatan Tampaksiring dan SB.Ambengan melayani
Kelurahan Ubud, Desa Lodtunduh, Desa Mas dan sebagian Kecamatan
Sukawati;
5. SB.Lodtunduh melayani Desa Lodtunduh, Desa Mas dan sebagian
Kecamatan Sukawati; dan
6. SB.Sayan I dan SB.Sayan II melayani Desa Sayan, Desa Kedewatan dan
sebagian Kelurahan Ubud.
f. SPAM Kecamatan Payangan meliputi:
1. MAP. Kerta melayani Desa Kerta;
2. MAP.Undisan melayani Desa Puhu, Desa Bukian, Desa Melinggih, Desa
Melinggih Kelod, Desa Klusa, sebagian Kecamatan Tegallalang dan
sebagian Kecamatan Ubud;
3. MAP.Sengkulung melayani Br.Susut;
4. MAP.Sengkulung, MAP.Mumbul dan MAP.Air Jeruk melayani Desa
Melinggih, Desa Melinggih Kelod, Desa Klusa, sebagian Kecamatan
Tegallalang dan sebagian Kecamatan Ubud; dan
5. MAP.Batukaru melayani Desa Melinggih, Desa Melinggih Kelod, Desa
Klusa, sebagian Kecamatan Tegallalang dan sebagian Kecamatan Ubud.
g. SPAM Kecamatan Tegallalang meliputi:
1. MAP.Bayad melayani Br.Pakudui, Desa Kedisan, Desa Kendran dan
sebagian Desa Tegallalang;
2. MAG.Bugbug melayani Desa Tegallalang dan sebagian Kecamatan
Ubud;
3. SPAM dari Kecamatan Payangan melayani Desa Keliki; dan
4. MAP.Sapat melayani sebagian Kecamatan Ubud.
h. SPAM Tampaksiring meliputi:
1. MAP.Tirta Empul melayani Desa Manukaya (bagian barat) dan Desa
Tampaksiring;
31
2. MAP.Sinduraja melayani Desa Manukaya (bagian timur);
3. MAP.Tegallsaat melayani Desa Sanding, Desa Pejeng Kaja dan Desa
Pejeng Kangin;
4. SB.Pesalakan melayani Desa Pejeng Kangin, Desa Pejeng Kelod, Desa
Pejeng Tengah;
5. MAP.Pejeng Kaja dan SB.Tarukan melayani Desa Pejeng Kaja,
Br.Laplapan Ubud, Desa Pejeng Kawan dan Desa Pejeng Tengah; dan
6. SB.Pejeng Kelod melayani Desa Pejeng Kelod, Desa Pejeng Tengah dan
sebagian Kecamatan Blahbatuh.
Pasal 28
(1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
b bertujuan untuk mengelola timbulan sampah padat yang berasal dari kegiatan
rumah tangga dan bukan rumah tangga dengan prinsip mengurangi (reduce),
menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang (recycle).
(2) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan,
pembuangan dan pengolahan akhir.
(3) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
(4) TPS dialokasikan di Kecamatan Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan
Tampaksiring, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Payangan, Kecamatan Ubud
dan Kecamatan Sukawati yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi.
(5) TPST Regional terletak di Suwung Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
(6) TPA dialokasikan di Desa Temesi Kecamatan Gianyar.
(7) Pengelolaan persampahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 29
(1) Rencana sistem pengelolaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf c meliputi rencana pengelolaan air limbah dan rencana
penanganan limbah termasuk limbah B3.
(2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah terpusat dengan sistem perpipaan;
b. sistem pengelolaan setempat dilakukan secara individual dengan penyediaan
bak pengolahan air limbah atau tangki septik sebelum dibuang ke
lingkungan; dan
c. pengembangan pengelolaan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat
permukiman.
(3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pada kawasan perkotaan untuk jangka panjang dibedakan penanganannya
dengan sistem pembuangan air hujan;
32
b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan
perkotaan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL) meliputi :
1. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat Kawasan Perkotaan
Gianyar yang dilayani oleh IPAL Gianyar;
2. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat Kawasan Perkotaan
Ubud yang dilayani oleh IPAL Ubud; dan
3. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat Kawasan Perkotaan
Sukawati yang dilayani oleh IPAL Sukawati.
Pasal 30
Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub
sistem tata air mencakup sistem jaringan drainase primer berupa sungai/tukad
utama, sistem jaringan drainase sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang
ada di tepi jalan, dan sistem jaringan drainase tersier berupa saluran-saluran kecil
yang masuk pada kawasan perumahan;
b. pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan
sistem mikro mengikuti sistem jaringan yang ada dan daerah tangkapan air hujan;
c. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur
sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran
air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali
dan pompa;
d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari
lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan
pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru
berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit
infiltrasi, operasi dan pemeliharaan, dan pemisahan antara jaringan drainase
dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah.
Pasal 31
Penyediaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e
meliputi :
a. jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur penyelamat bila terjadi bencana
tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang ataupun tsunami,
menuju ke tempat yang lebih aman, terdiri atas jalan-jalan yang posisinya
berlawanan dengan arah datangnya bencana;
b. jalur-jalur jalan yang digunakan untuk membawa korban bencana ke ruang
evakuasi bencana meliputi :
1. jalur-jalur jalan menuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan perkotaan
dan tiap kawasan perdesaan,
2. jalur-jalur jalan menuju pelataran terminal,
3. jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap
kawasan perkotaan dan tiap kawasan perdesaan, dan
4. jalur-jalur jalan menuju rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.
33
c. sebaran jalur bencana tanah longsor dan bencana gerakan tanah sebagaimana
dimaksud pada huruf a meliputi:
1. ruas jalan Ubud-Payangan (lapangan Ubud dan Pasar Payangan);
2. ruas jalan Payangan-Buahan (Pasar Payangan);
3. ruas jalan raya Tampaksiring (Lapangan Tampaksiring);
4. ruas jalan Bitera-Babakan-Petak (Kantor Desa dan Sekolah Dasar); dan
5. ruas jalan Tulikup-Blahpane (lapangan Tulikup).
d. sebaran jalur evakuasi gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud
pada huruf a meliputi:
1. ruas jalan Tulikup-Pantai Siyut (lapangan Tulikup);
2. ruas jalan Abianbase-Lebih-Jalan Dipta Gianyar (lapangan Astina Gianyar);
3. ruas jalan Abianbase-Lebih-Jalan Gambir-Jalan Astina Selatan-Jalan Kebo
Iwa (terminal Gianyar);
4. ruas jalan Blahbatuh-Saba (lapangan Blahbatuh);
5. ruas jalan Pantai Gumicik-Ketewel-Guwang-Jalan Raya Sukawati (lapangan
Sukawati);
6. ruas jalan Pantai Gumicik-Manguntur (terminal Batubulan); dan
7. ruas Jalan Pantai Gumicik-Manguntur-Jalan Raya Batubulan (lapangan
Batubulan).
e. Jalur-jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budi daya.
(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan perlindungan setempat;
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
c. kawasan rawan bencana alam;
d. kawasan lindung geologi; dan
e. kawasan lindung lainnya.
34
(3) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan peruntukan pertanian;
b. kawasan peruntukan perkebunan;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan permukiman;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.
(4) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki total
luas kurang lebih 7.444 (tujuh ribu empat ratus empat puluh empat) hektar.
(5) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki total
luas kurang lebih 29.356 (dua puluh sembilan tiga ratus lima puluh enam) hektar.
(6) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam tabel dan peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan
Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 33
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
huruf a meliputi:
a. kawasan suci;
b. kawasan tempat suci;
c. sempadan pantai;
d. sempadan sungai;
e. sempadan jurang; dan
f. RTH perkotaan.
Pasal 34
(1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan
kawasan yang dipandang memiliki nilai kesucian oleh umat Hindu di Bali
meliputi:
a. kawasan suci perbukitan;
b. kawasan suci campuhan;
c. kawasan suci pantai;
d. kawasan suci loloan;
35
e. kawasan suci laut
f. kawasan suci mata air; dan
g. kawasan suci catus patha agung dan catus patha alit.
(2) Sebaran lokasi kawasan suci perbukitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
yaitu seluruh kawasan dengan kemiringan lereng sekurang-kurangnya 40 (empat
puluh) persen pada kawasan perbukitan di bagian utara wilayah berada di
Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang dan Kecamatan Tampaksiring.
(3) Kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
sebarannya meliputi campuhan Ubud di Kecamatan Ubud dan seluruh
pertemuan aliran dua buah sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
(4) Kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebarannya
meliputi tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di
seluruh pantai wilayah kabupaten meliputi:
a. Pantai Saba, di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh;
b. Pantai Masceti, di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh;
c. Pantai Keramas, di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh
d. Pantai Lebih, di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar;
e. Pantai Segara Wilis, di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh;
f. Pantai Kesiut, di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar;
g. Pantai Air Jeruk, di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati;
h. Pantai Pabean dan Pantai Gumicik, di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati;
dan
i. Pantai Candra Asri di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati.
(5) Kawasan suci loloan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebarannya
meliputi seluruh muara sungai di kawasan pantai di seluruh wilayah Kabupaten.
(6) Kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebarannya
meliputi kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan
upacara keagamaan bagi umat Hindu di sepanjang pesisir kabupaten.
(7) Kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebarannya
terdiri atas :
a. Taman Beji Giri Kusuma, di Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan;
b. Tirta Empul, di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring;
c. Pura Mengening, Pura Indrakila di Desa Tampaksiring, Kecamatan
Tampaksiring;
d. Gunung Kawi, di Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang; dan
e. tempat-tempat mata air lainnya di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten
yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi
Umat Hindu.
(8) Kawasan suci catus patha agung dan catus patha alit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g sebarannya meliputi seluruh catus patha agung dan catus
patha alit di tiap wilayah desa adat/pakraman yang difungsikan untuk tempat
melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
36
Pasal 35
(1) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
a. kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius paling
sedikit apeneleng agung setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok
penyengker pura;
b. kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius paling
sedikit apeneleng alit setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar
tembok penyengker pura; dan
c. kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya,
dengan radius paling sedikit Apenimpug atau Apenyengker dengan ketentuan
terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk bangunan bertingkat dan 25 (dua
puluh lima) meter untuk bangunan tidak bertingkat
d. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci
didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan
panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat
lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci.
(2) Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berada dikawasan Pura Pusering Jagat, di Desa Pejeng, Kecamatan
Tampaksiring
(3) Kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
(4) Kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: seluruh Pura Kahyangan Tiga dan
pura lainnya pada tiap-tiap desa adat/pakraman di seluruh wilayah kabupaten.
Pasal 36
(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi
dataran sepanjang tepian laut yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan
kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi
ke arah darat.
(2) Sebaran lokasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di
sepanjang pantai selatan kabupaten terdiri atas : Pantai Candra Asri, Pantai
Gumicik, Pantai Kubur, Pantai Manyar, Pantai Kucupin, Pantai Pabean, Pantai
Purnama, Pantai Saba, Pantai Pering, Pantai Keramas, Pantai Lebih, sampai
Pantai Siyut.
(3) Sebaran lokasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki
total luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Hektar.
Pasal 37
(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi
seluruh sempadan sungai dan sempadan anak sungai yang tersebar di kawasan
perkotaan dan kawasan perdesaan.
(2) Jarak sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pada kawasan perkotaan: 3 (tiga) meter sungai bertanggul, 10 (sepuluh) meter
untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter, 15 (lima
37
belas) meter untuk sungai berkedalaman 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh)
meter, dan 20 (dua puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20
(dua puluh) meter; dan
b. pada kawasan perdesaan: 5 (lima) meter sungai bertanggul, 10 (sepuluh )
meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter, 15 (lima belas)
meter untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter, dan
30 (tiga puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh)
meter.
(3) Sebaran lokasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Sempadan sungai utama yang mengalir sepanjang tahun meliputi:
1. Tukad Ayung di Kecamatan Payangan dan Kecamatan Ubud,
2. Tukad Sangsang di Kecamatan Gianyar,
3. Tukad Melangit di Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Tampaksiring,
4. Tukad Oos di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Ubud, Kecamatan
Tegallalang,
5. Tukad Petanu di Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Ubud, Kecamatan
Blahbatuh dan Kecamatan Sukawati,
6. Tukad Pakerisan di Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Blahbatuh dan
Kecamatan Gianyar,
b. Sempadan anak sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Tukad Gelulung di Kecamatan Gianyar;
2. Tukad Cangkir di Kecamatan Gianyar;
3. Tukad Melangge di Kecamatan Gianyar;
4. Tukad Penampahan di Kecamatan Tampaksiring;
5. Tukad Tinga di Kecamatan Tampaksiring;
6. Tukad Sangku di Kecamatan Blahbatuh;
7. Tukad Kutul di Kecamatan Blahbatuh;
8. Tukad Bangkang di Kecamatan Blahbatuh;
9. Tukad Batuan di Kecamatan Tampaksiring;
10. Tukad Jurang di Kecamatan Blahbatuh;
11. Tukad Kuangkang di Kecamatan Tegallalang;
12. Tukad Dapdap di di Kecamatan Tegallalang;
13. Tukad Suwung di Kecamatan Tegallalang;
14. Tukad Batugesang di Kecamatan Tegallalang dan Kecamatan
Tampaksiring;
15. Yeh Oos di Kecamatan Sukawati;
16. Pangkung Bass di Kecamatan Sukawati;
17. Yeh Katung di Kecamatan Tegallalang;
18. Tukad Abuan di Kecamatan Gianyar;
38
19. Tukad Buluh di Kecamatan Sukawati;
20. Tukad Siap di Kecamatan Ubud; dan
21. Tukad Sengkulung di Kecamatan Payangan.
(4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki total luas
kurang lebih 3.082 (tiga ribu delapan puluh dua) Hektar.
Pasal 38
(1) Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi
kawasan yang memiliki sudut miring lereng minimal 45 (empat puluh lima)
derajat, kedalaman jurang paling sedikit 5 (lima) meter dan daerah datar bagian
atas paling sedikit 11 (sebelas) meter.
(2) Sebaran sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lembah-lembah sungai di seluruh wilayah kabupaten;
b. lembah-lembah bukit di wilayah Kecamatan Payangan, Kecamatan
Tegallalang, Kecamatan Tampaksiring, dan Kecamatan Ubud; dan
c. tebing-tebing di seluruh wilayah kabupaten.
(3) Sebaran sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas
kurang lebih 5.242 (lima ribu dua ratus empat puluh dua) Hektar.
Pasal 39
(1) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
a. RTH publik meliputi:
1. taman kota;
2. hutan kota;
3. setra yang tersebar;
4. hutan laba pura;
5. pemakaman umum;
6. lapangan olah raga berumput;
7. lapangan upacara berumput;
8. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT);
9. sempadan sungai, sempadan jurang, dan sempadan pantai; dan
10. bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh
wilayah; dan
11. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian.
b. RTH privat meliputi:
1. taman pada obyek wisata;
2. kawasan pertanian, persawahan, perkebunan; dan
(2) Sebaran RTH taman kota dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 meliputi kawasan perkotaan pada berbagai skala di
setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten.
39
(3) Sebaran RTH setra dan hutan laba pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 dan angka 4 meliputi seluruh desa adat/pakraman.
(4) Sebaran RTH pemakaman umum, lapangan olah raga berumput, dan lapangan
upacara berumput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, angka
6, dan angka 7 meliputi setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten.
(5) Sebaran RTH jalur di bawah SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 8 meliputi Kecamatan Sukawati, Kecamatan Payangan, Kecamatan
Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar.
(6) Sebaran RTH sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan pantai, bentang
alam seperti pegunungan, bukit, lereng, lembah, dan jalur pengaman jalan,
median jalan dan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
9, angka 10, dan angka 11 meliputi setiap kecamatan di seluruh wilayah
Kabupaten.
(7) Sebaran RTH taman pada obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 meliputi kawasan Gajah Perdana Taro di Kecamatan
Tegallalang, kawasan Monkey Forest, di Kecamatan Ubud, Taman Burung, dan
Kebun Binatang Bali Zoo Park, di Kecamatan Sukawati serta Taman Safari di
Kecamatan Gianyar.
(8) Sebaran RTH sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan,
jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 2 meliputi setiap kecamatan di seluruh wilayah
Kabupaten.
(9) Sebaran RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas
kawasan larangan mendirikan bangunan pada sebelah menyebelah sepanjang
jalan dalam wilayah kabupaten tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(10) Sebaran RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih 6.173 (enam
ribu seratus tujuh puluh tiga) Hektar atau 42% (empat puluh dua persen) dari
luas kawasan perkotaan.
(11) Rencana sebaran RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(12) Rencana sebaran digambarkan dalam peta RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
Pasal 40
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) huruf b sebaran lokasinya terdapat di beberapa kecamatan terdiri atas:
a. Kecamatan Tampaksiring:
1. Pura Penataran Sasih, Pura Pusering Jagat, Klebutan Pura Batu, Sibit Alit,
Pura Telaga Waja, Pura Kerobokan Cemadik, Sarkofagus, Pura Taman Sari,
Pura Kembang Rijasa, Pura Batan Klecung, Pura Penataran Panglan, Pura
Pegulingan, Pura Melanting, Pura Desa Dapdapan, Pura Penataran Belusung,
40
Pura Bedugul Kan, Pura Agung Batan Bingin, Pura Kemaruhan, Pura Galang
Senja, Pura Mentur di Pejeng;
2. Pura Samuan Tiga, Pura Penataran Tampaksiring, Pura Yeh Mengening di
Desa Tampaksiring;
3. Pura Sakenan, Pura Desa Gumang, Pura Puseh Panempahan di Desa
Manukaya; dan
4. Pura Puseh Sanding, Sarkofagus di Desa Sanding.
b. Kecamatan Blahbatuh:
1. Goa Gajah, Pura Santrian, Gedong Area Pura Sibi Agung, Sarkofagus, Pura
Samuan Tiga, Pura Yeh Pulu, Pura Pengubengan, Pura Putra Betara Desa,
Pura Telangu, Pura Kejaksanaan, Pura Alas Arum di Desa Bedulu;
2. Sarkofagus di Desa Marga Tengah;
3. Pura Subak Kedangan di Desa Wanayu; dan
4. Pura Pedarman Durga di Desa Buruan.
c. Kecamatan Gianyar:
1. Sibit Alit di Desa Tegal Tugu;
2. Bebitra (Relief) di Desa Bitra;
3. Arjuna Metapa di Desa Lebih;
4. Gunung Kawi di Desa Bakbakan; dan
5. Macara Bukit Jati di Desa Samplangan.
d. Kecamatan Ubud:
1. Pura Telaga Waja di Desa Petulu;
2. Pura Jukut Batu di Desa Singakerta; dan
3. Ceruk Campuhan di Desa Ubud.
e. Kecamatan Sukawati:
1. Pura Hyang Tiga di Desa Sakah; dan
2. Pura Canggi di Desa Batuan.
f. Kecamatan Tegallalang: Pura Dalem Manuaba di Desa Tegallalang.
Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 41
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
huruf c meliputi:
a. kawasan rawan tanah longsor;
b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
c. kawasan rawan abrasi.
41
(2) Sebaran kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdapat di kawasan sekitar DAS Ayung di Kecamatan Payangan dan
Tukad Cangkir di Kecamatan Tampaksiring.
(3) Sebaran kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan abrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu sepanjang pantai
selatan kabupaten dari Pantai Siyut di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar sampai
Pantai Candra Asri di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati.
Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 42
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf
d meliputi:
a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. kawasan rawan gerakan tanah; dan
b. kawasan rawan tsunami.
(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdapat di Desa Buahan, Desa Kerta, Desa Puhu, Desa Bukian, Desa Buahan
Kaja, Desa Taro, Desa Sebatu, Desa Pupuan, dan Desa Manukaya.
(4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di
sepanjang pantai selatan Kabupaten dari Pantai Siyut di Desa Tulikup hingga
Pantai Candra Asri di Desa Batubulan.
(5) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan imbuhan air tanah; dan
b. daerah sekitar mata air.
(6) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a sebarannya
meliputi kawasan lereng perbukitan yang terdapat di wilayah Kabupaten.
(7) Daerah sekitar mata air sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b sebarannya
meliputi:
a. Kecamatan Gianyar sebanyak 6 (enam) mata air meliputi mata air Petak, mata
air Gitgit, mata air Candi Baru, mata air Bitra, mata air Tegal Tugu, dan mata
air Taman Magenda;
b. Kecamatan Blahbatuh sebanyak 6 (enam) mata air meliputi mata air Buruan
sebanyak 2 (dua) mata air, mata air Celuk, mata air Getas, mata air Kutri, dan
mata air Banguliman;
c. Kecamatan Sukawati sebanyak 5 (lima) mata air meliputi mata air Sakah,
mata air Cangi, mata air Rijasa, mata air Lantang Hidung,dan mata air
Singapadu Kaler;
d. Kecamatan Payangan sebanyak 10 (sepuluh) mata air meliputi mata air
42
Melinggih, mata air Giri Kesuma, mata air Air jeruk, mata air Kehia, mata air
Undisan sebanyak 2 (dua) mata air, mata air Mumbul, mata air Yeh Kuning,
mata air Susut, dan mata air Tlingipis;
e. Kecamatan Tegallalang sebanyak 7 (tujuh) mata air meliputi mata air Telaga
Waja, mata air Sapat, mata air Kedisan, mata air Tegallalang, mata air
Pupuan, mata air Gunung Kawi, dan mata air Taro; dan
f. Kecamatan Tampaksiring sebanyak 10 (sepuluh) mata air meliputi mata air
Tirta Empul sebanyak 3 (tiga) mata air, mata air Tegal Saat, mata air
Sinduraja, mata air Belusung, mata air Suradayu, mata air Magening, mata air
Gunung Kawi, dan mata air Taman Sari.
Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 43
(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e
meliputi:
a. kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
b. terumbu karang.
(2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a yaitu Sapi Taro di Kawasan Taro, Kecamatan Tegallalang.
(3) Sebaran perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi wilayah perairan pesisir Kecamatan Sukawati, Kecamatan
Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar.
Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 44
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
huruf a meliputi:
a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura; dan
c. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diarahkan di semua wilayah kecamatan, dengan pertimbangan
produktivitas lahan, ketersediaan prasarana irigasi, akumulasi produksi dan
kondisi penggunaan yang sedang berlangsung.
(3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan komoditas unggulan meliputi padi dan palawija.
(4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di wilayah kabupaten tersebar di seluruh wilayah
43
kecamatan dan bercampur dengan kawasan peruntukan lahan basah,
permukiman dan kawasan perkebunan/tanaman tahunan.
(5) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan komoditas unggulan meliputi jagung, kedelai,
kacang tanah, cabai besar, melon, kentang, pisang, kelapa, tembakau, jeruk,
rambutan, mangga, dan leci.
(6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat dilakukan di semua kecamatan dan dalam skala rumah tangga dapat
diusahakan secara setempat-setempat;
(7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan
komoditas unggulan meliputi sapi, unggas, dan babi.
(8) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
total luas kurang lebih 14.667 (empat belas ribu enam ratus enam puluh tujuh)
Hektar.
(9) Luas kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di
wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perkebunan
Pasal 45
(1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) huruf b merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau
tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku
industri.
(2) Kawasan peruntukan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di wilayah kabupaten diarahkan di setiap wilayah kecamatan dengan
prioritas di Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan
Tampaksiring.
(3) Kawasan peruntukan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memiliki total luas kurang lebih 9.194 (sembilan ribu seratus sembilan
puluh empat) Hektar.
(4) Kawasan peruntukan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan komoditas unggulan meliputi kakao dan kopi.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 46
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
huruf c di wilayah kabupaten meliputi :
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan perikanan budi daya; dan
44
c. kawasan pengolahan perikanan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi kawasan perikanan tangkap di laut terdiri atas:
a. sebaran kawasan perikanan tangkap di laut meliputi: Kecamatan Sukawati,
Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar;
b. jalur penangkapan ikan I terdiri atas:
1. jalur penangkapan ikan IA meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua)
mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
2. jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai di luar 2(dua) mil laut
sampai 4 (empat) mil laut.
c. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut sebagaimana
dimaksud pada huruf a meliputi: pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional
dan tersebar di pantai-pantai di seluruh desa nelayan.
(3) Kawasan peruntukan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b hanya mencakup budidaya perikanan air tawar meliputi:
a. budi daya perikanan sawah bersama ikan (minapadi);
b. kawasan perikanan budi daya perairan umum;
c. kawasan perikanan budi daya kolam air tenang;
d. kawasan perikanan budi daya saluran irigasi; dan
e. pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budi daya
perikanan meliputi:
1. Balai Benih Ikan (BBI) di Payangan;
2. Pasar Benih Ikan (PBI) di Siangan, Kecamatan Gianyar; dan
3. Unit Pembibitan Rakyat (UPR) tersebar di seluruh kecamatan.
(4) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berada di kawasan peruntukan perikanan skala rumah tangga yang menyebar di
seluruh kecamatan.
(5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2
(dua) komoditas meliputi:
a. komoditas unggulan : udang galah; dan
b. komoditas andalan : ikan karper (mas), ikan nila, ikan gurami, ikan lele,
kodok lembu, ikan patin, ikan bawal, udang lobster, tenggiri, cakalang,
tongkol, lemuru, cucut, kerapu dan kakap.
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 47
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) huruf d di wilayah kabupaten berupa kawasan pertambangan mineral dan
batubara.
45
(2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki komoditas bahan batuan meliputi:
a. batu padas tersebar di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh,
Kecamatan Ubud dan Kecamatan Tegallalang;
b. tanah urug di Kecamatan Sukawati; dan
c. tanah liat di Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 48
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) huruf e di wilayah kabupaten meliputi:
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
lokasi sebarannya berada di :
a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari
Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi Kawasan Perkotaan Gianyar,
Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati;
b. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi
Kawasan Perkotaan Payangan, Kawasan Perkotaan Tegallalang, dan Kawasan
Perkotaan Tampaksiring.
(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
lokasi sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa
yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya.
(4) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
memiliki total luas kurang lebih 5.495 (lima ribu empat ratus sembilan puluh
lima) Hektar.
Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 49
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
huruf f terdiri atas:
a. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan;
b. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah bahan bangunan;
c. pengembangan kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah
kreatif; dan
d. kawasan peruntukan agroindustri.
46
(2) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan perak di Kecamatan
Sukawati;
b. industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan bambu di Kecamatan
Blahbatuh; dan
c. industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan rakyat lainnya di
Kecamatan Ubud.
(3) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah bahan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Gianyar.
(4) Pengembangan kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa industri kerajinan, makanan
olahan, dan unggulan lainnya berada di kawasan permukiman yang tersebar di
seluruh kecamatan.
(5) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dikembangkan dengan kegiatan
pemusatan industri dengan luas paling sedikit 5 (lima) Hektar.
(6) Kawasan peruntukan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
berada di Kawasan Agropolitan Payangan.
Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 50
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
huruf g meliputi:
a. kawasan pariwisata alam; dan
b. kawasan pariwisata buatan.
(2) Sebaran kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang
dalam peta yang tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 51
(1) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf
a mencakup:
a. Kawasan Pariwisata Ubud;
b. Kawasan Pariwisata Lebih; dan
c. DTW alam.
(2) Kawasan Pariwisata Ubud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas kurang
lebih 7.712 (tujuh ribu tujuh ratus dua belas) Hektar terdiri atas wilayah
administrasi desa/kelurahan:
47
a. Ubud, Kedewatan, Peliatan, Mas, Petulu, Lodtunduh, Sayan, Singakerta di
Kecamatan Ubud;
b. Melinggih, Melinggih Kelod, Puhu, Kelusa, sebagian Buahan dan sebagian
Buahan Kaja di Kecamatan Payangan; dan
c. Keliki, Kenderan, dan Tegallalang di Kecamatan Tegallalang.
(3) Kawasan Pariwisata Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas
kurang lebih 4.577 (empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) Hektar terdiri atas
wilayah administrasi desa:
a. Kasawan Candra Asri (Batubulan), Ketewel, Sukawati di Kecamatan
Sukawati;
b. Saba, Pering, Keramas, Medahan di Kecamatan Blahbatuh; dan
c. Lebih dan Tulikup, di Kecamatan Gianyar.
(4) DTW alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Lembah Sungai Wos di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati;
b. Air Terjun Tegenungan dan Lembah Sungai Petanu, di Desa Kemenuh,
Kecamatan Sukawati;
c. Lembah Sungai Ayung di Desa Payangan, Kecamatan Payangan;
d. Ceking di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang;
e. Lembu Putih (Hutan) di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang;
f. Pancuran 11 (sebelas) Macam, di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh;
g. Taman Kemuda Saraswati di Desa Ubud, Kecamatan Ubud;
h. Kokokan, di Desa Petulu, Kecamatan Ubud;
i. Lembah Sungai Sangsang di Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar;
j. Sidan Stage dan Wisata Alam Sidan, di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar; dan
k. Kolam Renang Bukit Jati, di Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar.
Pasal 52
(1) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. DTW budaya;
b. DTW purbakala;
c. DTW remaja; dan
d. DTW rekreasi.
(2) DTW budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Desa Celuk, Desa Batuan dan Desa Batubulan di Kecamatan Sukawati;
b. Puri Agung Gianyar, Kelurahan Gianyar di Kecamatan Gianyar; dan
c. Desa Mas, Desa Peliatan, Kelurahan Ubud, Museum Rudana, Museum Neka,
Museum Ratna Warta/Puri Lukisan dan Museum Arma di Kecamatan Ubud;
(3) DTW purbakala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
48
a. Tegal Jambangan di Desa Sayan, Kecamatan Ubud;
b. Sindu Raja, Gunung Kawi Tampaksiring di Desa Tampaksiring, Kecamatan
Tampaksiring;
c. Candi Tebing di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring;
d. Goa Garba dan Pura Ukur-ukuran di Desa Pejeng Kelod, Kecamatan
Tampaksiring;
e. Pura Penataran Sasih dan Lingkungan Pura Kebo Edan, di Desa Pejeng,
Kecamatan Tampaksiring;
f. Tirta Empul di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring;
g. Candi Tebing Tegallinggah di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang;
h. Gunung Kawi Sebatu di Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang;
i. Pura Gaduh di Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh;
j. Wenara Wana, di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud;
k. Relief Yeh Pulu, Mandala Wisata Samuan Tiga, Goa Gajah, Museum
Purbakala dan Candi Tebing Tegallinggah, di Desa Bedulu, Kecamatan
Blahbatuh;
l. Pura Puseh Canggi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati;
m. Lingkungan Pura Mangening di Desa Payangan, Kecamatan Payangan; dan
n. Lembah Dharma Durga Kutri, di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh.
(4) DTW remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Wisata Remaja
Bukit Jati di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar.
(5) DTW rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. Taman Burung, Rimba Reptil dan Bali Zoo Park di Desa Singapadu,
Kecamatan Sukawati;
b. Wisata Gajah di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang; dan
c. Taman Safari di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar.
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara
Pasal 53
(1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) huruf h berupa pengembangan dan pengelolaan ruang
wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala wilayah yaitu
fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan disesuaikan dan
diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya.
(2) Sebaran fasilitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara
meliputi:
a. Detasemen zeni tempur (Denzipur) Bali Nusa Tenggara terdapat di Kota
Gianyar;
b. Komando Distrik Militer (KODIM) terdapat di Kota Gianyar;
49
c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) tersebar di setiap kecamatan di
Kabupaten Gianyar.
(3) Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada
tetap dipertahankan dan pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 54
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
huruf i mencakup penyediaan kawasan peruntukan penunjang permukiman yang
terdiri atas:
a. penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa;
b. penyediaan fasilitas perkantoran pemerintahan;
c. penyediaan fasilitas pendidikan;
d. penyediaan fasilitas kesehatan;
e. penyediaan fasilitas peribadatan;
f. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga; dan
g. penyediaan ruang evakuasi bencana.
(2) Penyediaan kawasan peruntukan penunjang permukiman ditujukan untuk
memberikan pelayananan kepada masyarakat di seluruh wilayah secara merata.
(3) Kawasan peruntukan penunjang permukiman dikembangkan secara berjenjang
sesuai dengan skala cakupan wilayah pelayanannya.
(4) Penanganan kawasan peruntukan penunjang permukiman dilaksanakan melalui
pemeliharaan rutin, perbaikan, peningkatan dan pembangunan baru.
Pasal 55
(1) Penyediaan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a berupa pasar yang beroperasi secara harian
dikembangkan di setiap kecamatan.
(2) Pasar di ibukota kabupaten merupakan pasar regional dengan cakupan wilayah
pelayanan seluruh kabupaten.
(3) Pasar di ibukota kecamatan merupakan pasar lokal dengan cakupan wilayah
pelayanan masing-masing kecamatan.
(4) Pasar desa merupakan pasar lokal dengan cakupan wilayah pelayanan masing-
masing desa.
(5) Pengembangan pasar modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar
tradisional dan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern.
50
(6) Pasar dikembangkan secara terpadu dan bersifat komplementer dengan terminal
angkutan umum penumpang untuk memberikan pelayanan optimal kepada
masyarakat.
(7) Penyediaan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
Pasal 56
Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huruf b meliputi:
a. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah kabupaten yang berada di
Kawasan Perkotaan Gianyar;
b. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan
Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
c. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap
pusat-pusat desa/kelurahan.
Pasal 57
(1) Penyediaan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huruf c berdasarkan jenjangnya berupa; pendidikan anak usia dini
(PAUD), sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan
tingkat atas, dan perguruan tinggi.
(2) Pengembangan sekolah unggulan kabupaten diarahkan menyebar di pusat-pusat
permukiman.
(3) Penyediaan kawasan peruntukan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.
Pasal 58
(1) Penyediaan kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huruf d berdasarkan jenjangnya berupa rumah sakit umum daerah,
puskesmas, puskemas pembantu, poliklinik desa dan pusat kesehatan desa.
(2) Lokasi rumah sakit umum daerah diarahkan di ibukota kabupaten.
(3) Penyediaan kawasan peruntukan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dan/atau masyarakat.
Pasal 59
(1) Penyediaan kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan banyaknya penganut masing-
masing agama.
(2) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan, Pura
Sad Kahyangan, Mesjid, Musholla, Langgar, Surau, Gereja, Pos Pelayanan
Iman, dan Vihara.
51
(3) Pembangunan kawasan peruntukan peribadatan harus memperhatikan
keharmonisan kehidupan beragama, kondisi sosial budaya masyarakat Gianyar
dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyediaan kawasan peruntukan peribadatan dapat dilaksanakan oleh
masyarakat.
Pasal 60
(1) Penyediaan kawasan peruntukan rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas
taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman
skala kecamatan dan taman skala kota;
b. lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala
kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan
c. lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan volley, basket, bulu tangkis,
futtsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan pemukiman.
(2) Sebaran kawasan peruntukan rekreasi dan olah raga terdapat di setiap kecamatan
di wilayah Kabupaten.
Pasal 61
(1) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf g berupa fasilitas meliputi:
a. lapangan olah raga;
b. taman kota;
c. hutan kota;
d. pelataran terminal;
e. pelataran parkir;
f. gedung olah raga atau ruang serbaguna; dan
g. pelataran bangunan umum lainnya.
(2) Sebaran lokasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.
BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 62
(1) Kawasan strategis kabupaten meliputi:
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah kabupaten;
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah kabupaten; dan
52
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
(2) Sebaran kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional
Pasal 63
(1) KSN di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf
a meliputi kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan pertumbuhan
ekonomi mencakup KSN Sarbagita.
(2) KSN Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan
Perkotaan Denpasar, Kawasan Perkotaan Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar,
dan Kawasan Perkotaan Tabanan.
Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 64
(1) KSP di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf
b meliputi:
a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. potensi ekonomi cepat tumbuh; dan
b. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
(3) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:
a. kawasan strategis pariwisata Ubud;
b. kawasan strategis pariwisata Lebih; dan
c. kawasan sepanjang jalan arteri primer Tohpati - Kusamba.
(4) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya
daerah; dan
b. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya dan merupakan asset
yang harus dilindungi dan dilestarikan.
(5) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas:
53
a. kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan mencakup kawasan radius
kesucian Pura Pusering Jagat di Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring; dan
b. kawasan warisan budaya mencakup kawasan DAS Tukad Pekerisan.
(6) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
a. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas
terhadap kelangsungan kehidupan;
b. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan
d. perlindungan daerah pesisir.
(7) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
a. seluruh kawasan perbukitan mencakup perbukitan di Kecamatan Payangan,
perbukitan di Kecamatan Tegallalang, dan perbukitan di Kecamatan
Tampaksiring;
b. seluruh kawasan pesisir pantai meliputi Desa Batubulan, Desa Ketewel, Desa
Guwang, Desa Saba, Desa Pering, Desa Keramas, Desa Medahan, Desa
Serongga, Desa Lebih dan Desa Tulikup;
c. daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten/kota terdiri atas :
1. DAS Tukad Ayung;
2. DAS Tukad Pekerisan;
3. DAS Tukad Petanu;
4. DAS Tukad Sangsang; dan
5. DAS Tukad Oos;
d. seluruh perbatasan antara kabupaten/kota.
Bagian Keempat
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten
Paragraf 1
Umum
Pasal 65
(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf c meliputi:
a. KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. KSK berdasarkan kepentingan sosial dan budaya; dan
c. KSK berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. merupakan kawasan dengan potensi ekonomi tumbuh cepat; dan
b. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
(3) KSK berdasarkan kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. merupakan kawasan nominasi warisan budaya dunia; dan
54
b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya
daerah.
(4) KSK berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai
berikut:
a. kawasan yang menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai
dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan;
b. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
d. rawan bencana alam; dan
e. perlindungan daerah pesisir.
(5) Kawasan strategis kabupaten diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang
yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Gianyar.
Paragraf 2
KSK Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Pasal 66
(1) KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 65 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan pariwisata Ubud;
b. kawasan pariwisata Lebih;
c. kawasan perdagangan Sukawati;
d. kawasan Agrowisata Payangan;
e. kawasan Wisata Remaja Bukit Jati;
f. kawasan perkotaan Tegallalang;
g. kawasan perkotaan Tampaksiring; dan
h. kawasan perkotaan Gianyar.
(2) Tabel KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
KSK Berdasarkan Kepentingan Sosial dan Budaya
Pasal 67
(1) KSK berdasarkan kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 65 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Pura Dang Khayangan dan obyek cagar budaya dan kepurbakalaan yang
tersebar di Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan
Ubud, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Sukawati; dan
55
b. kawasan Pusat Konservasi Budaya Pejeng mencakup Desa Bedulu, Desa
Pejeng Kaja, Desa Pejeng Kangin, Desa Pejeng Kawan, Desa Pejeng Kelod,
dan Desa Pejeng.
(2) Tabel kawasan strategis kabupaten berdasarkan kepentingan sosial budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4
KSK Berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Pasal 68
(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. wilayah kabupaten sebelah utara mencakup Kecamatan Payangan, Kecamatan
Tegallalang, dan Kecamatan Tampaksiring; dan
b. Kawasan pesisir mencakup desa-desa di selatan wilayah kabupaten yang
termasuk dalam 3 (tiga) daerah administrasi Kecamatan Sukawati, Kecamatan
Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar. Desa-desa tersebut terdiri atas: Desa
Ketewel, Desa Guwang, Desa Saba, Desa Pering, Desa Keramas, Desa
Medahan, Desa Serongga, Desa Lebih dan Desa Tulikup.
(2) Peta kawasan strategis kabupaten berdasarkan kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur
ruang dan rencana pola ruang serta kawasan strategis wilayah yang telah
ditetapkan.
(2) Arahan pemanfaatan ruang dilakukan melalui indikasi program utama
pemanfaatan ruang;
Bagian Kedua
Indikasi Program Utama
Pasal 70
56
(1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (2) diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama
jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, lokasi,
perkiraan besaran pembiayaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan.
(2) Muatan indikasi program utama terdiri atas:
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan PKN, PPK, dan PPL di wilayah kabupaten;
b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
2. perwujudan sistem jaringan jalur kereta api
c. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
1. perwujudan sistem prasarana energi/kelistrikan;
2. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi;
3. perwujudan sistem prasarana sumber daya air;
4. perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan
(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budi daya.
(5) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
d. investasi masyarakat; dan/atau
e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan oleh:
a. pemerintah;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten;
d. BUMN dan/atau BUMD;
e. kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten
dengan masyarakat; dan
57
f. masyarakat.
(7) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf d dan pada ayat (7) huruf e dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat)
tahapan, sebagai dasar bagi instansi sektor, baik pusat maupun daerah, dalam
menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten, yang meliputi:
a. tahap pertama pada periode tahun 2012-2017;
b. tahap kedua pada periode tahun 2018-2022;
c. tahap ketiga pada periode tahun 2023-2027; dan
d. tahap keempat pada periode tahun 2028-2032.
(9) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
a. dalam tahap lima tahunan pertama meliputi peningkatan dan pengembangan;
b. dalam tahap lima tahunan kedua meliputi peningkatan, pengembangan, dan
pemantapan;
c. dalam tahap lima tahunan ketiga meliputi peningkatan, pengembangan,
pemantapan, dan pemeliharaan; dan
d. Dalam tahap lima tahunan keempat meliputi peningkatan, pengembangan,
pemantapan, pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi;
(10) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi
pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran
XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Peraturan
Daerah ini.
BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 71
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.
58
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 72
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf a berfungsi sebagai:
a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional
pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf a memuat:
a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan diperbolehkan dengan
syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata massa bangunan,
kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka
hijau;
c. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
d. ketentuan lain sesuai karakter masing-masing zona.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
a. ketentuan umum penatagunaan ruang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang kabupaten
ditetapkan dengan peraturan daerah.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Penatagunaan Ruang
Pasal 73
Ketentuan umum penatagunaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
(3) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum penatagunaan tanah;
b. ketentuan umum penatagunaan air;
c. ketentuan umum penatagunaan udara; dan
d. ketentuan umum penatagunaan sumber daya alam lainnya.
59
Pasal 74
(1) Ketentuan umum penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
huruf a meliputi:
a. penguasaan tanah;
b. penggunaan; dan
c. pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui
pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu
kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
(2) Penatagunaan tanah dalam upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
wilayah dilaksanakan melalui konsolidasi lahan (land consolidation), bank lahan
(land banking), dan penyertaan lahan (land sharing).
(3) Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak atas tanah yang sudah ada.
(4) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan
prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas
pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari
pemegang hak atas tanah.
(5) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan
prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas
tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan
haknya.
(6) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal
dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa,
dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.
(7) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b
dan huruf c, yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya terdiri
atas:
a. pengamanan sempadan perbatasan administrasi antara wilayah
kabupaten/kota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kiri-kanan garis
perbatasan wilayah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kecuali pada
kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan;
b. pengendalian intensitas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan,
kenyamanan, dan cadangan air dalam tanah melalui pembatasan Koefisien
Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien
Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak
Basement (KTB), ketinggian bangunan, dan sempadan bangunan yang
penetapan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten; dan
c. pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah diperkenankan maksimum 2
lantai setelah dinyatakan aman bagi lingkungan di dalam maupun di sekitar
ruang bawah permukaan tanah berdasarkan hasil kajian teknis.
(8) Hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah terdiri atas:
a. pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan
tanah sesuai rencana tata ruang, serta memelihara tanah dan mencegah
kerusakan tanah;
60
b. penguasaan tanah yang sudah ada haknya sebelum adanya penetapan rencana
tata ruang tetap diakui haknya;
c. penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang dapat diberikan
haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan rencana
tata ruang; dan
d. penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang tidak diberikan
haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan
rencana tata ruang.
(9) Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah, maka:
a. pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian
pemanfaatan tanah dapat diberikan insentif; dan
b. pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara yang belum
melaksanakan penyesuaian pemanfaatan tanahnya dapat dikenakan
disinsentif.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 75
(1) Ketentuan umum penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf
b meliputi:
a. penatagunaan perairan di darat terdiri atas air permukaan dan air tanah; dan
b. pengelolaan wilayah pesisir.
(2) Arahan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pemanfaatan badan sungai dikembangkan untuk perikanan dan wisata tirta;
dan
b. pemanfaatan air sungai dikembangkan untuk air irigasi dan air minum.
(3) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta
pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terdiri
atas:
a. kebutuhan pokok sehari-hari;
b. pertanian rakyat;
c. sanitasi lingkungan;
d. industri;
e. pertambangan; dan
f. pariwisata.
(4) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), terdiri atas:
a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah;
b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamaan pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari;
61
d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat
konsumsi; dan
h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan
perundangundangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi
persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
(5) Arahan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas:
a. perairan pesisir terdiri atas wilayah perairan laut sejauh 4 (empat) mil laut
diukur dari garis pantai;
b. pengarahan pada pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan konservasi
wilayah pesisir melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan
pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen;
c. peruntukan ruang wilayah pesisir, terdiri atas kawasan pemanfaatan umum,
kawasan konservasi, dan alur laut;
d. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat
dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian,
hutan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum
dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik
lingkungannya;
e. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat
dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir, konservasi
maritim, dan/atau sempadan pantai; dan
f. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dimanfaatkan untuk alur
pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel
bawah laut.
(6) Pengelolaan wilayah pesisir selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 76
(1) Ketentuan umum penatagunaan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
huruf c meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara terdiri atas:
a. jalur penerbangan;
b. frekuensi radio komunikasi;
c. bangunan penunjang telekomunikasi;
d. media elektronik;
e. ketinggian bangunan;
f. pengaturan baku mutu udara; dan
g. pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
(2) Arahan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,
menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, terdiri
atas:
62
a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada
kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan
daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan
instansi terkait;
b. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan
tanah dibatasi maksimal 15 m, kecuali bangunan khusus yang memerlukan
ketinggian lebih dari 15 m seperti tower pemancar/penerima, menara
pengawas/pengatur penerbangan, bangunan-bangunan untuk pertahanan,
keamanan, bangunan suci, dan monumen;
c. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio,
televisi, dan telekomunikasi diarahkan pada kawasan budidaya, memberikan
rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu
kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya dan
dipergunakan secara kolektif;
d. pembuangan limbah gas hasil proses suatu pembakaran ke ruang udara harus
memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
e. pembangunan jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) harus
memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan
studi penelitian sebelumnya; dan
f. pengaturan kawasan-kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan
ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius
keselamatan penerbangan.
(3) Pemanfaatan ruang udara untuk jalur lalu lintas wisata udara atau olah raga
dirgantara berupa helikopter dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 77
(1) Ketentuan umum penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 huruf d berupakawasan pertanian lahan basah,
kawasan pesisir, dan kawasan laut sebatas 4 mil.
(2) Ketentuan penatagunaan sumber daya lainnya terdiri atas:
a. pemantapan zonasi ekosistem pesisir dan kawasan mitigasi bencana;
b. pemantapan fungsi kawasan pertanian lahan basah sebagai kawasan pertanian
intensif murni dan kawasan ekowisata dengan kelancaran fasilitas irigasi,
penjagaan ruang terbuka hijau;
c. pengelolaan zonasi kawasan pesisir dikelola secara terpadu dan terintegrasi
antara aktivitas perikanan dan nelayan, permukiman, pariwisata,
perhubungan, kawasan suci dan kawasan perlindungan; dan
d. zonasi pengelolaan 4 mil laut, merupakan pengelolaan, eksplorasi,
eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pelayanan izin usaha
pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut, dan
pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.
63
Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 78
Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (3) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.
Pasal 79
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan berfungsi PKN; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan berfungsi PPK.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan yang berfungsi
sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan
Perkotaan Gianyar sebagai perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti dari
PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, pusat
pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan
pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan skala
regional, pelayanan kesehatan regional, kegiatan pertanian, permukiman,
kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota,
penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan
sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor
informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan kuantitas dan
kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan, pelayanan jaringan air minum,
jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah,
pelayanan energi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas perkotaan
lainnya, kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bangunan yang
memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola
permukiman tradisional setempat.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
perkotaan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang
menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup
lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi kawasan perkotaan;
d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial
budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep catus patha, tri mandala
serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional
Bali;
64
e. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan
tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari
permukaan tanah;
f. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien
wilayah terbangun (KWT), paling besar 60 (enam puluh) persen dari luas
Kawasan Perkotaan;
g. penyediaan RTH Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan
perkotaan; dan
h. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci
kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan yang berfungsi
sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat
perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pariwisata, pusat konservasi
warisan budaya, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan,
penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan
sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum,
penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi
bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan
persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
perkotaan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi kawasan perkotaan;
d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial
budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep catus patha, tri mandala
serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional
Bali;
e. penyediaan RTH pada Kawasan Perkotaan Payangan, Kawasan Perkotaan
Tegallalang, dan Kawasan Perkotaan Tampaksiring penyediaan RTH kota
paling sedikit 60 (enam puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
f. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan
tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari
permukaan tanah; dan
g. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci
kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pelayanan masyarakat,
perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,
65
pembangunan sarana olah raga, penghijauan, dan pembangunan prasarana
dan sarana serta fasilitas umum;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan
lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang
dapat mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lingkungan;
d. pengembangan PPL diarahkan untuk melayani jumlah penduduk paling
sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
dan
e. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar
kawasan perkotaan terdekat.
Pasal 80
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdesaan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan warisan budaya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama pertanian, perkebunan
dan pengelolaan sumber daya alam termasuk budidaya perikanan, pariwisata,
dengan ciri bentang pola ruang pertanian dan lingkungan alami;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian di
luar kawasan lindung, kegiatan penghijauan, kegiatan yang mendukung
pelestarian karang bengang sebagai ruang terbuka hijau pada batas antar
desa/unit permukiman sebagai identitas desa, kegiatan yang mendukung
pelestarian budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri yang menimbulkan
polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur
evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan
perdesaan;
d. pemanfaatan ruang kawasan perdesaan disesuaikan dengan mempertahankan
proporsi lahan pertanian tanaman pangan paling sedikit 90 (sembilan puluh)
persen dari luas kawasan pertanian; dan
e. pemanfaatan ruang kawasan perdesaan disesuaikan dengan karakter sosial
budaya masyarakat setempat, mengacu pada rencana tata palemahan pada
awig-awig desa adat/pakraman.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
66
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pertanian, budidaya
perikanan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian dan
perikanan, pariwisata berbasis agropolitan, penelitian dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama lahan pertanian
dan tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang
menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup
lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi kawasan agropolitan;
d. penyediaan prasarana dan sarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke
pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis;
e. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam; dan
f. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem
permukiman dan sistem agrobisnis.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan warisan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengamanan, perlindungan,
pelestarian kawasan warisan budaya, pendirian bangunan pengawasan
kawasan warisan budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan,
wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang
mendukung pelestarian kawasan warisan budaya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat mengganggu fungsi
kawasan warisan budaya; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang
menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup
lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi kawasan warisan budaya.
Pasal 81
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat
terdiri atas:
1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal tipe B;
3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra parkir khusus; dan
4. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang.
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian terdiri
atas:
1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api; dan
2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
67
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat
yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas
hambatan, jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, jalan sekunder,
serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal tipe B, sentra parkir
khusus, dan terminal angkutan barang.
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi
perkeretaapian yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur
kereta api dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang
manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang-
undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas
kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan
pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu
kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan,
ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan
terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH)
paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus
bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal tipe B sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan
pengembangan kawasan terminal tipe B, penyediaan fasilitas utama sentra
parkir khusus dan terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum,
jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama
menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat
istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu
penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal
seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang
pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan
barang dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar
terminal tipe B;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar
terminal tipe B;
68
d. terminal tipe B dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen
dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal,
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan
dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari
jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra parkir khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan
pembangunan fasilitas sentra parkir khusus, tempat parkir kendaraan umum,
penyediaan fasilitas penunjang sentra parkir khusus seperti kamar kecil/toilet,
tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi
dan pengaduan, telepon umum dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu operasionalisasi
dan kelancaran kegiatan di sentra parkir khusus;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kelancaran
operasionalisasi kegiatan serta fungsi kawasan di sekitar sentra parkir khusus;
d. sentra parkir khusus dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh)
persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional
kegiatan di sentra parkir khusus.
e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan
dari sentra parkir khusus dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter
dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk sentra parkir khusus.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan
pembangunan kawasan terminal barang, penyediaan fasilitas utama terminal
angkutan barang seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur
kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama
menunggu bongkar muat barang, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan
tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal angkutan
barang, dan penyediaan fasilitas penunjang terminal angkutan barang seperti
kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang
pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan
barang, dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan,
keselamatan, kelancaran, lalu lintas dan angkutan barang serta fungsi
kawasan di sekitar terminal angkutan barang;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat dapat mengganggu keamanan,
keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan
di sekitar terminal angkutan barang;
69
d. terminal barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen
dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal,
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang; dan
e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan
dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari
jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta
api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas
operasi kereta api, penyediaan RTH, dan pembangunan fasilitas penunjang
jalur kereta api lainnya yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan
fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi ruang manfaat jalur kereta api,
ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang
mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan
pengguna kereta api.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional
seperti kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang
serta pengembangan stasiun kereta api;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan
keselamatan operasi kereta api, serta fungsi utama stasiun kereta api; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi utama kawasan di
sekitar stasiun kereta api.
Pasal 82
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana pengelolaan
lingkungan.
Pasal 83
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit listrik;
70
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga
listrik; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk distribusi tenaga listrik.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakter
masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA, PLTMH, PLTS,
PLT Arus Laut, PLT Gelombang dan PLT Pasang Surut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan
transmisi tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan,
pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan
kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak
mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan
transmisi tenaga listrik.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan SUTT meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengaturan penempatan tiang SUTT;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengadaan tanaman di
sekitar areal lintasan SUTT, penyediaan lapangan terbuka paling sedikit 7,5
(tujuh koma lima) meter dari SUTT, dan penyediaan lapangan olah raga
paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan kegiatan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
sistem jaringan SUTT;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan di sekitar
areal lintasan SUTT;
d. pemanfaatan ruang untuk jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter dari SUTT;
dan
e. ketentuan penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan
perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk distribusi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: perencanaan penempatan
lokasi gardu induk distribusi tenaga listrik, pembangunan gardu induk
distribusi tenaga listrik, penghijauan, dan pembangunan fasilitas pendukung
gardu induk distribusi tenaga listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi gardu
induk distribusi tenaga listrik;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi gardu
induk distribusi tenaga listrik; dan
71
d. ketentuan penempatan gardu induk distribusi tenaga listrik diarahkan di luar
kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.
Pasal 84
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b berupa STO dan BTS meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan
telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan
keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya, dan yang tidak mengganggu fungsi
sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu
fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
Pasal 85
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk WS;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk CAT;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana
pengendalian daya rusak air; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.
(2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem WS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu
lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air dan kegiatan
pengamanan sungai dan sempadan pantai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sungai dan CAT
sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan
sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.
(3) Ketentuan umum zonasi untuk CAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
72
1. perlindungan kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah
secara alami;
2. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air
tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan zona pemanfaatan air
tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak;
3. pemeliharaan CAT melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan
kerusakan akuifer dan air tanah; dan
4. konservasi air tanah secara menyeluruh pada CAT yang mencakup
daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui: perlindungan dan
pelestarian air tanah; pengawetan air tanah; dan pengelolaan kualitas dan
pengendalian pencemaran air tanah.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung konservasi air
tanah melalui pemantauan air tanah untuk mengetahui perubahan kuantitas,
kualitas, dan/atau lingkungan air tanah; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan
kelestarian air tanah.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mempertegas sistem jaringan
yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder dan tersier;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan:
1. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan
irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi
paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
2. pengembangan bangunan milik organisasi subak pada lahan pertanian
yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai
rencana pola ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau
dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan krama
subak bersangkutan; dan
3. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air,
bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang
berlaku.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi jaringan
irigasi;
d. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi
tanggungjawab pemerintah; dan
e. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab
perkumpulan petani pemakai air (subak).
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana pengendalian
daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
73
1. pengembangan informasi rawan erosi dan longsor, dan rawan abrasi;
2. pengembangan sistem penanganan erosi dan longsor meliputi sistem
vegetatif dan sistem mekanik; dan
3. pengembangan sistem penanganan abrasi pantai.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem prasarana
pengendalian daya rusak air;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;
2. membangun pada sempadan sungai;
3. membangun pada kawasan rawan longsor dan kawasan rawan abrasi;
dan
4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat
mengganggu fungsi sistem prasarana pengendalian daya rusak air.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan sistem pengamanan pantai;
2. pembangunan prasarana pendukung sistem pengamanan pantai; dan
3. kegiatan lain yang dapat mendukung sistem pengamanan pantai.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan
secara terbatas pada kawasan sekitar sistem pengamanan pantai dan kegiatan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem
pengamanan pantai; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem
pengamanan pantai.
Pasal 86
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana pengelolaan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyediaan jalur evakuasi bencana.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan
pengambilan air, pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air
minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum, dan penghijauan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan
74
fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air
limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana
penyediaan air minum; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu keberlanjutan
fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air
limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana
penyediaan air minum.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah
berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan
pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah,
dan industri terkait pengolahan sampah;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non
pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman
dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak
mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air
limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air
limbah domestik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem
jaringan air limbah; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah,
pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi
sistem jaringan air limbah.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan
sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan
mendukung pengendalian banjir;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem
jaringan drainase;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah,
pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem
jaringan drainase; dan
d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan
pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
75
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang
digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana;
2. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana;
3. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya
bencana;
4. penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum,
gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan
yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang
dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan
d. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan
utama wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau
ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.
Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pola Ruang
Pasal 87
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (3) huruf c meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
Pasal 88
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suci;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
76
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan jurang; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang;
dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah; dan
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk daerah sekitar mata air.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma
nutfah; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang.
Pasal 89
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suci sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengendalian secara ketat
pembangunan di dalam kawasan suci;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penataan kawasan suci
yang berupa perbukitan, campuhan, pantai, loloan, laut, mata air, catus patha
agung dan catus patha alit yang perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata
ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
suci;
d. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi pertemuan dua buah sungai
pengaturannya disetarakan dengan sempadan sungai atau paling sedikit 50
(lima puluh) meter dari tepi campuhan;
e. kawasan suci pantai merupakan sempadan pantai yang dimanfaatkan untuk
upacara melasti di seluruh pantai wilayah kabupaten pengaturannya
disetarakan dengan sempadan pantai atau paling sedikit 100 (seratus) meter
ke arah darat dari permukaan air laut pasang;
77
f. kawasan kesucian loloan merupakan muara sungai pengaturannya
disetarakan dengan sempadan sungai ditetapkan paling sedikit 50 (lima
puluh) meter dari tepi lololan;
g. kawasan suci laut pengaturannya disetarakan dengan kawasan perairan laut
yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi
umat Hindu;
h. kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang
digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan
bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata
air; dan
i. kawasan suci catus patha merupakan persimpangan-persimpangan utama
wilayah atau desa pakraman yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan
upacara tawur kesanga, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat
mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengendalian secara ketat
pembangunan di dalam kawasan tempat suci;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penataan kawasan
tempat suci yang perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang untuk
mendukung kelangsungan fungsi lindung;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
tempat suci;
d. penetapan kawasan tempat suci dengan status Pura Sad Kahyangan dan Pura
Dang Kahyangan dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi
dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali;
e. radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu Bhisama PHDI
Tahun 1994 meliputi:
1. kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius paling
sedikit apeneleng agung yang disetarakan dengan 5.000 (lima ribu) meter
dari sisi luar tembok penyengker pura.
2. kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius
paling sedikit apeneleng alit yang disetarakan dengan 2.000 (dua ribu)
meter dari sisi luar tembok penyengker pura.
3. kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan radius paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat dan 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat.
f. persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci
ditetapkan sesuai kondisi setempat dan mengacu konsep tri wana yang dibagi
menjadi 3 (tiga) zona meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona
pemanfaatan.
78
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keagamaan antara lain
melasti, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan
pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan
struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai,
pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan
cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan
penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari kegiatan keagamaan antara lain
melasti, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, dan pendirian
bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan
gelombang pasang;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sempadan
pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau
menutup ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami dan gelombang pasang
dari kegiatan keagamaan antara lain melasti, rekreasi pantai, pengamanan
pesisir, kegiatan nelayan, dan kegiatan pelabuhan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai
untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi
kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman,
pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan
pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan
pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana
kota, dan kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari kegiatan
pertanian; dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana tsunami dan banjir.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sempadan
sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau
menutup ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami dan gempabumi dari
kegiatan pertanian.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan jurang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan jurang
untuk RTH, pengamanan sempadan jurang, pengembangan struktur alami dan
struktur buatan pencegah longsor, dan pendirian bangunan secara terbatas
yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
79
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (2) huruf f meliputi:
a. penetapan RTH dengan kriteria terdiri atas:
1. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi taman perkotaan,
hutan perkotaan, lapangan olah raga, pemakaman umum dan setra, hutan
laba pura, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan
lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan
hutan.
2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu
hamparan dan jalur; dan
3. didominasi komunitas tumbuhan.
b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk
kegiatan rekreasi, pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan
perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan
taman skala perkotaan yang terintegrasi dengan lapangan terbuka, dan
pemantapan taman-taman perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi,
olah raga, keagamaan.
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman
pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau
dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan; dan
2. pendirian bangunan pada RTH pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk
bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan
keagamaan.
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi RTH.
Pasal 90
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b diarahkan
sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan,
pengamanan, dan penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial
budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
80
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang
tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya
bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen,
kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan
sejarah, bangunan arkeologi, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan
kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
Pasal 91
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam
rangka mitigasi dan adaptasi bencana diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengurangan tingkat keterjalan lereng, dengan membuat teras
bangku;
2. kegiatan peningkatan dan perbaikan sistem drainase baik air permukaan
maupun air tanah;
3. kegiatan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam
untuk menahan laju gerakan tanah tersebut; dan
4. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi relokasi bangunan pada
kawasan rawan longsor potensi tinggi, dan pengaturan kegiatan budi daya
yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat memicu terjadinya bencana
tanah longsor dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari
permukiman penduduk.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk kawasan rawan gelombang
pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dilaksanakan
dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan struktur alami
dan struktur buatan untuk menahan gelombang, kegiatan penanaman pohon-
pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman
gelombang pasang, kegiatan mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di
pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila
terjadi gelombang pasang, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan
secara terbatas selain untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan
ancaman bencana; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat memicu terjadinya bencana
gelombang pasang dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari
permukiman penduduk.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c meliputi:
81
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan
pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan
bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur
evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan
terjadinya abrasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
kerusakan terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau
menimbulkan terjadinya abrasi; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan
jalur evakuasi bencana.
Pasal 92
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah
sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (4) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan;
2. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
3. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait
lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian
bangunan selain untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan
kepentingan umum, sedangkan bangunan lainnya yang telah ada disarankan
untuk direlokasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat berpotensi dan/atau
menimbulkan terjadinya bencana gerakan tanah, dan menghalangi dan/atau
menutup jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan
terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi
dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan
kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa
teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan yang menghalangi
dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, serta merusak atau mengganggu
sistem peringatan dini bencana; dan
82
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah
sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (4) huruf c diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk
kawasan resapan air, kegiatan dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian
kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, dan vegetasi, serta
kegiatan penelitian dan pemetaan air tanah pada masing-masing CAT sebagai
dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah, kegiatan
pembuatan sumur resapan dan/atau waduk;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mengurangi
bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan, dan menerapkan
secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan pengenaan tarif progresif; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah dan
kegiatan lain yang dapat mengganggu kawasan resapan air.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk daerah sekitar mata air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan
pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH, kegiatan pertanian dengan
jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi daerah sekitar mata
air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian
fungsi daerah sekitar mata air.
Pasal 93
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi integrasi kawasan pelestarian jenis
plasma nutfah dengan kawasan budi daya atau kawasan berfungsi lindung di
sekitarnya, integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata desa, dan
kerja sama pengelolaan dengan desa adat;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak
mengganggu fungsi perlindungan plasma nutfah; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi
perlindungan plasma nutfah.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (5) huruf b meliputi:
83
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman terumbu karang,
kegiatan pelestarian dan konservasi terumbu karang, dan kegiatan
pengembangan kerja sama pelestarian terumbu karang dengan desa adat;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan penunjang di kawasan terasering yang hanya terkait kegiatan
pelestarian terumbu karang, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf
a yang mengganggu fungsi terumbu karang; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah,
kegiatan perusakan terumbu karang, kegiatan pengambilan terumbu karang
yang dapat mengganggu kelestarian dan ekosistem terumbu karang, dan
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat
mengganggu fungsi terumbu karang.
Pasal 94
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan
keamanan negara; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.
Pasal 95
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman
pangan lahan basah;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lahan kering dan
hortikultura; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan.
Pasal 96
Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian lahan basah beririgasi
teknis.
84
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan
peruntukan pertanian lahan basah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
peruntukan pertanian lahan basah;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan paling
sedikit 90 (sembilan puluh) persen dari luas lahan pertanian yang ada dan
akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kabupaten;
2. pengembangan agrowisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang
mendukung pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah
ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai
kawasan terbangun dimulai.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan
infrastruktur pendukung kegiatan pertanian.
Pasal 97
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lahan kering dan
hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penegasan deliniasi kawasan lahan kering
dan hortikultura, kegiatan pengembangan produksi dan kualitas komoditas
andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar; dan kegiatan peningkatan
produktifitas tanaman budi daya lahan kering dan hortikultura yang dapat
bercampur dengan kawasan budi daya perkebunan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan penunjang kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura,
peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala
lokal yang telah ada tanpa perluasan baru dengan KWT paling tinggi 10
(sepuluh) persen; dan kegiatan alih fungsi kawasan peruntukan budi daya lahan
kering dan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa
mengurangi kesejahteraan masyarakat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura.
Pasal 98
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara
terpadu dan terintegrasi;
85
2. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan
peternakan skala rumah tangga; dan
3. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan
terintegrasi dalam sistem pertanian terintegrasi.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kawasan
peruntukan peternakan dengan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara
tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman
secara terbatas; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan usaha peternakan
skala besar di dalam kawasan permukiman dan kegiatan lainnya selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi
kawasan peruntukan peternakan.
Pasal 99
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan agroindustri dan
kegiatan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengembangan produksi komoditas andalan dan/atau unggulan
daerah dan memiliki peluang pasar, dapat terintegrasi dengan tanaman
hortikultura, dan pada lahan dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh)
persen terintegrasi dengan tanaman kehutanan;
2. kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan budi daya perkebunan,
agroindustri, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang
permukiman skala lokal beserta sarana agrowisata dengan KWT paling tinggi
10 (sepuluh) persen; dan
3. kegiatan penegasan deliniasi kawasan budi daya perkebunan pada lahan-lahan
yang memiliki potensi dan kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
peruntukan perkebunan.
Pasal 100
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi sinergi tata letak pemanfaatan untuk budi
daya perikanan di kolam, kawasan tempat suci, dan pemanfataan lainnya; serta
sinergi lokasi penambatan perahu nelayan dengan fasilitas rekreasi pantai
terutama pada desa-desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya
perikanan melalui tumpang sari dengan budi daya tanaman pangan baik di lahan
basah, kolam maupun jaringan irigasi dan kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan
perikanan; dan
86
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan perikanan.
Pasal 101
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan
bekas galian, pengawasan kegiatan pertambangan, pengawasan kegiatan
pengeboran air bawah tanah, penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan,
ekplorasi, dan kegiatan lain yang dapat mendukung kawasan dari kerusakan
lingkungan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan
yang tidak mengganggu fungsi utama dan peruntukan kawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama,
peruntukan kawasan, dan kelestarian lingkungan.
Pasal 102
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
perkotaan; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai
berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi
kegiatan: pusat pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pendirian bangunan
perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan
pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan
lain yang dapat mendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
permukiman perkotaan beserta utilitas permukiman perkotaan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan,
kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses jalur evakuasi bencana,
dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang
dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan;
d. pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan
permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk
dengan luas kawasan permukiman; dan
87
e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan menerapkan ciri khas
arsitektur Bali.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi
kegiatan: pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan,
agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana
peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi
kawasan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
peruntukan permukiman perdesaan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan,
kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses jalur evakuasi bencana,
dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang
dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan permukiman
perdesaan;
d. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahkan secara
terintegrasi dan serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka
perdesaan sesuai konsep tata palemahan desa pakraman yang tekait; dan
e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan menerapkan ciri khas
arsitektur Bali.
Pasal 103
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 huruf f meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pendirian bangunan industri,
industri pengolahan, penyediaan dan penataan fasilitas industri seperti pasar
seni, pusat inovasi, pusat pengembangan dan pelatihan SDM serta kegiatan
penunjangnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
peruntukan industri antara lain hunian, rekreasi serta perdagangan dan jasa;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain kegiatan pemanfaatan
kawasan peruntukan industri dengan prioritas untuk mengolah bahan baku lokal
menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat dan
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat
mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri dan dapat mengganggu
kelestarian lingkungan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan industri
meliputi penerapan ketentuan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen,
ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling rendah 10
(sepuluh) persen;
c. penerapan penyediaan IPAL pada kegiatan industri atau sentra industri;
88
d. pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri menerapkan ciri khas arsitektur
Bali; dan
e. kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan diarahkan untuk
mengelola dan memantau limbahnya lebih intensif dan/atau dialihfungsikan
menjadi jasa.
Pasal 104
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk DTW.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pariwisata, sosial-budaya dan
kesenian, pertanian, industri pendukung pariwisata, perlindungan situs
warisan budaya setempat, penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari
permukiman penduduk; dan pendirian bangunan untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana tanah longsor, gelombang pasang, abrasi dan
tsunami;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
pariwisata;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama
kawasan pariwisata;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata meliputi
penerapan ketentuan KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen dan KWT
paling tinggi 50 (lima puluh) persen;
e. ketentuan khusus pada Kawasan Pariwisata Ubud meliputi penerapan
ketentuan KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen dan ketinggian
bangunan paling tinggi 12 (dua belas) meter;
f. ketentuan khusus pada Kawasan Pariwisata Lebih meliputi penerapan
ketentuan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen dan ketinggian
bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter;
g. pemanfaatan ruang kawasan pariwisata menerapkan ciri khas arsitektur Bali;
h. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur bertaraf internasional pendukung kegiatan
pariwisata;
2. akomodasi wisata bertaraf internasional di kawasan pariwisata;
3. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa,
prasarana dan sarana air limbah, penghijauan, dan fasilitas umum lainnya;
dan
4. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor
informal, dan ruang dan jalur evakuasi bencana.
89
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk DTW sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengembangan pariwisata
kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat, pengembangan
wisata alam, wisata agro, desa wisata, wisata petualangan, wisata budaya,
wisata kesenian berbasis ekowisata, perlindungan situs warisan budaya
setempat, perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan fasilitas
penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum dan
akomodasi wisata dengan intensitas yang disesuaikan dengan karakter DTW;
dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama
DTW;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang pada DTW meliputi penerapan
ketentuan KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen, ketinggian bangunan
paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen;
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur bertaraf internasional pendukung kegiatan
pariwisata;
2. akomodasi wisata bertaraf internasional di DTW;
3. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa,
prasarana dan sarana air limbah, penghijauan, dan fasilitas umum lainnya;
dan
4. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor
informal, dan ruang dan jalur evakuasi bencana.
f. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang ramah
lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan
lingkungan setempat; dan
g. sinergi dan minimasi gangguan terhadap permukiman tradisional setempat.
Pasal 105
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi
daya yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara dan kegiatan
penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan
pertahanan dan keamanan negara; dan
2. kegiatan pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan
prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
90
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 106
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf i meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran
pemerintahan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan rekreasi dan olah raga;
dan
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan grosir, retail,
rumah makan, perkantoran, jasa permukiman, jasa pendidikan, jasa kesehatan
dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung fungsi kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan
terpadu; dan
2. kegiatan pengelolaan pasar-pasar temporer berupa pasar senggol kaki lima
terpadu diatur penempatan dan waktu operasinya agar tidak mengganggu
aktivitas kota dan arus lalu lintas;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
peruntukan perdagangan dan jasa;
d. arahan lokasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala nasional dan
wilayah adalah pada jalur-jalur jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan
jalan utama kawasan perkotaan;
e. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala wilayah, kecamatan dan desa
direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya, sinergi dan tidak
saling mematikan antara perdagangan modern dan perdagangan tradisional;
dan
f. intensitas pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:
1. perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah dan perkotaan dan
bersifat komersial sentra dengan blok lahan skala besar: KWT paling
tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB paling tinggi 5 (lima) kali KDB;
KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen;
91
2. perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah dan kota: KDB paling
tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB paling tinggi 5 (lima) kali KDB;
KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen;
3. perdagangan dan jasa skala pelayanan pelayanan kecamatan: KDB
paling tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB paling tinggi 4 (empat)
kali KDB; KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen; dan
4. perdagangan dan jasa skala desa atau lingkungan: KDB paling tinggi
60 (enam puluh) persen; KLB paling tinggi 3 (tiga) kali KDB; KDH
paling rendah 40 (empat puluh) persen.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran
pemerintahan skala kabupaten meliputi :
1. kegiatan atau bangunan lainnya yang diperbolehkan meliputi kegiatan
pelayanan umum, penghijauan, ruang terbuka non hijau sebagai plasa dan
jalur pedestrian;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan
fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan dengan proporsi paling
banyak 5 (lima) persen dari luas blok kawasan;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi
kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
4. berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan
umum;
5. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya
disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal;
6. KWT kawasan paling tinggi 60 (enam puluh) persen dari total blok
kawasan; dan
7. aturan intensitas pemanfaatan ruang: KDB paling tinggi 60 (enam puluh)
persen; KLB paling tinggi 5 (lima) kali KDB; KDH paling rendah 40
(empat puluh) persen.
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran
pemerintahan skala kecamatan dan desa meliputi :
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan yang
terintegrasi dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan
jasa serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan
fasilitas pelayanan terkait dengan kegiatan pemerintahan, paling sedikit
memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan
dengan lapangan umum kecamatan atau desa;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan,
kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa; dan
92
4. kegiatan penentuan lokasi kegiatan pada jalur utama kecamatan atau desa
dan dilintasi trayek angkutan umum pedesaan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan
pendidikan dan bangunan fasilitas pendidikan, kegiatan penghijauan, dan
kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan pendukung pendidikan secara terbatas dan kegiatan lain yang
menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan,
kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
pendidikan; dan
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
1. bangunan pendidikan KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen,
KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen.
2. KLB Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi lainnya paling tinggi 5
(lima) kali KDB, SMP dan SMA paling tinggi 4 (empat) kali KDB,
SD paling tinggi 3 (tiga) kali KDB, dan TK paling tinggi 2 (dua) kali
KDB.
3. luas persil paling rendah untuk TK 500 (lima ratus) meter persegi, SD
1.000 (seribu) meter persegi, SMP 5.000 (lima ribu) meter persegi dan
SMA 5.000 (lima ribu) meter persegi.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pendirian bangunan
layanan kesehatan, penyediaan prasarana dan sarana pendukung layanan
kesehatan, penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan, pelayanan
kesehatan, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan secara terbatas untuk mendukung fasilitas kesehatan selain
kegiatan dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
peruntukan kesehatan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi
kawasan peruntukan kesehatan; dan
d. intensitas pemanfaatan ruang:
1. rumah sakit umum: KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen dan
KLB paling tinggi 5 (lima) kali KDB, KDH paling tinggi 40 (empat
puluh) persen; dan
2. puskesmas, BKIA, poliklinik dan puskesmas pembantu KDB paling
tinggi 50 (lima puluh) persen, KLB paling tinggi 2 (dua) kali KDB,
dan KDH paling tinggi 50 (lima puluh) persen.
93
e. ketentuan khusus untuk pembangunan rumah sakit harus memperhatikan
dampak terhadap lingkungan, khususnya akibat limbah rumah sakit,
terhadap air, udara, dan tanah.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pendirian bangunan
tempat peribadatan, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung
kegiatan peribadatan, penghijauan, penyediaan jalur evakuasi bencana,
dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kegiatan peribadatan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan pendukung fasilitas peribadatan secara terbatas, dan kegiatan
selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak
mengganggu fungsi kawasan peruntukan peribadatan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan,
kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan
peruntukan peribadatan; dan
d. ketentuan khusus pendirian bangunan peribadatan diarahkan pada
lingkungan yang memenuhi aspek lokasi yang aman dan nyaman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma masyarakat.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan rekreasi dan
olah raga sebagaimana dimaksud pada auay (1) huruf f meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan taman kota; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana olah
raga.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk taman kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pembangunan taman
kota, penghijauan, rekreasi, penyediaan fasilitas umum taman kota,
penyediaan prasarana dan sarana taman kota, penyediaan jalur evakuasi
bencana, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi taman kota;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan secara terbatas untuk mendukung taman kota, dan kegiatan
selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak
mengganggu fungsi taman kota;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan
bukan untuk fasilitas pendukung taman kota, kegiatan industri polutan,
kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi taman kota.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan olah raga
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diarahkan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: penyediaan prasarana dan
sarana olah raga, penghijauan, rekreasi, penelitian dan ilmu pengetahuan,
dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kelestarian lingkungan
bangunan prasarana olah raga;
94
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan secara terbatas untuk mendukung kegiatan olah raga, dan
kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak
mengganggu fungsi kawasan peruntukan olah raga;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan
bukan untuk fasilitas pendukung kawasan olah raga, kegiatan industri
polutan, kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi
kawasan peruntukan olah raga.
d. ketentuan intensitas pemanfatan ruang KDB paling tinggi 40 (empat
puluh) persen, KLB paling tinggi 4 (empat), KDH paling rendah 60
(enam puluh) persen.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemberian tanda-tanda,
informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur
evakuasi bila terjadi bencana, kegiatan penyediaan jalur sirkulasi yang
memadai, kegiatan pengembangan sistem peringatan dini terhadap
kemungkinan adanya bencana, dan kegiatan penyediaan prasarana dan
sarana sanitasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pendirian
bangunan secara terbatas untuk fasilitas ruang evakuasi bencana seperti
untuk prasarana dan sarana sanitasi, dan kegiatan lain yang tidak
mengganggu fungsi ruang evakuasi bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri,
pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan ruang
evakuasi bencana.
Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis
Pasal 107
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut
kepentingan sosial budaya; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. pengembangan kawasan pariwisata Ubud diarahkan sebagai pusat kegiatan
wisata budaya dengan tetap mempertahankan jati diri budaya Bali,
95
pengembangan kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitar, dan
pembatasan pembangunan kelengkapan prasarana dan sarana penunjang,
mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;
b. pengembangan kawasan pariwisata Lebih diarahkan sebagai pusat wisata
pantai dengan tetap mempertahankan kelestarian pantai dan tetap
mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;
c. pengembangan kawasan perdagangan Sukawati diarahkan sebagai pusat
wisata belanja dengan pembangunan kelengkapan prasarana dan sarana
penunjangnya, pengembangan kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitar,
dan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;
d. pengembangan Agrowisata Payangan diarahkan berkembang sebagai pusat
pelayanan agribisnis pertanian dan agrowisata dengan tetap
mempertahankan RTH paling sedikit 60 (enam puluh) persen;
e. pengembangan kawasan Wisata Remaja Bukit Jati diarahkan sebagai pusat
kegiatan wisata remaja seperti kegiatan olah raga remaja, area perkemahan,
pertunjukkan seni musik dan lainnya, pembangunan kelengkapan prasarana
dan sarana penunjangnya, pengembangan kawasan terintegrasi dengan
kawasan sekitar, dan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga
puluh) persen;
f. pengembangan Kawasan Perkotaan Tegallalang dan Kawasan Perkotaan
Tampaksiring yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Wilayah
Pengembangan Gianyar Utara meliputi Kecamatan Payangan, Kecamatan
Tegallalang dan Kecamatan Tampaksiring sekaligus berfungsi Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK), dengan tetap mempertahankan RTH paling
sedikit 60 (enam puluh) persen;
g. pengembangan kawasan Perkotaan Gianyar diarahkan sebagai pusat
kegiatan pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa skala wilayah, pusat
pelayanan pendidikan, mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh)
persen.
(3) Arahan pengelolaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengelolaan kawasan tempat suci Pura Dang Kahyangan/Kahyangan Jagat
di seluruh wilayah diarahkan sesuai ketentuan umum peraturan zonasi radius
kesucian pura dibagi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona
pemanfaatan;
b. penetapan zona disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pura
dan mendapatkan kesepakatan stakeholder terkait; dan
c. revitalisasi kawasan warisan budaya untuk pelestarian budaya, daya tarik
wisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas
lingkungan kawasan.
(4) Arahan pengelolaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. reboisasi, rehabilitasi dan konservasi pada lahan kritis;
b. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang dikembangkan untuk
kawasan budi daya;
96
c. pelarangan kegiatan yang dapat merusak fungsi pelestarian lingkungan; dan
d. pengendalian terhadap potensi pencemaran perairan sungai dan mata air.
(5) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten lebih lanjut, ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis dan Peraturan Zonasi
kawasan.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum
Pasal 108
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan
acuan dalam pemanfaatan ruang.
(2) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana wajib memperoleh izin
pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten, rencana rinci tata
ruang, dan peraturan zonasi.
(3) Setiap orang atau badan yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman
modal wajib memperoleh ijin pemanfaatan ruang dari Bupati.
(4) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem
pelayanan terpadu satu pintu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil
forum koordinasi BKPRD.
(5) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang,
dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Paragraf 2
Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang
Pasal 109
Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat berupa :
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin lingkungan
d. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
e. izin mendirikan bangunan; dan
f. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 110
(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a merupakan
persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk
menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di
wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan
ruang wilayah.
97
(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin
lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan
bangunan, dan izin lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan
bupati.
Pasal 111
(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b merupakan izin yang
diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan
hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman
modal.
(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk luas sampai dengan 25 (dua puluh lima) Hektar diberikan ijin selama
1 (satu) tahun;
b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 50 (lima
puluh) Hektar diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; serta
c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) Hektar diberikan ijin selama 3 (tiga)
tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan
bupati.
Pasal 112
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c merupakan
izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan akan ditetapkan dengan
peraturan bupati.
Pasal 113
(1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
109 huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan
pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima
ribu) meter persegi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan
ditetapkan dengan peraturan bupati.
Pasal 114
(1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e
adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan
98
dengan peraturan bupati.
Pasal 115
(1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109
huruf f merupakan ketentuan izin usaha hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan, pertambangan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan
sektor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut izin lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 116
(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan
perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan
yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan
yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
(3) Ketentuan insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak
masyarakat.
(4) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemudahan izin;
b. penghargaan;
c. keringanan/pembebasan pajak;
d. pola pengelolaan;
e. subsidi prasarana; dan
f. urun saham.
(5) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. perketat/tambah syarat perizinan;
b. pajak tinggi;
c. retribusi tinggi;
d. denda/pengenaan kompensasi;
e. pembatasan prasarana; dan
f. penalti.
(6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) dilakukan menurut prosedur dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
99
Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 117
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d merupakan acuan
dalam pengenaan sanksi terhadap:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola
ruang wilayah Kabupaten;
b. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak
benar.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu berupa sanksi administratif.
Paragraf 2
Sanksi Administratif
Pasal 118
(1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif
secara berjenjang berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. denda administratif.
(2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf c
dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
a. peringatan tertulis;
100
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan
g. denda administratif.
Pasal 119
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a dan
dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan
tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang yang berisi:
a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk
pelanggarannya;
b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam
rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan
ruang.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak
3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal
sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal
sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan
ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan
pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara,
penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin,
pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau
denda administratif.
Pasal 120
(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1)
huruf b dan dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat
perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai
dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan
101
yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang
berlaku;
c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan
kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan
penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa
apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat
keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap
kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan
kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh
aparat penertiban.
(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang
secara paksa.
(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang
melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak
beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau
ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
Pasal 121
Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (1) huruf c dan Pasal 118 ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut :
a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari
pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan
kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum
apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat
yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan
pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar
dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
102
c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan
ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang
akan diputus.
e. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan
umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan
secukupnya.
f. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
g. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum
dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis
pemanfaatan ruang yang berlaku.
Pasal 122
Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dan dalam
Pasal 118 ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri
menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang
melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan
kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila
pelanggar mengabaikan surat peringatan.
b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang
berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan
pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera
dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan
lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata
ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
103
Pasal 123
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan
ruang;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan
kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar
mengabaikan surat peringatan.
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat
yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan
pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan.
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan
permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pencabutan izin.
e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan
untuk melakukan pencabutan izin.
f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut
sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan
ruang yang telah dicabut izinnya.
Pasal 124
Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang
menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana
tata ruang.
b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana
pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah
diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.
c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan
memuat hal-hal berikut:
104
1. dasar pengenaan sanksi;
2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga
pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang
melakukan pembatalan izin; dan
3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas
pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah
diperoleh dengan itikad baik.
e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan
untuk melakukan pembatalan izin.
f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah
dibatalkan.
Pasal 125
Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g
dan dalam Pasal 118 ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat
yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan
sanksi pembongkaran bangunan.
c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada
pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan
segera dilaksanakan.
d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan
pembongkaran bangunan secara paksa.
Pasal 126
Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h dan
dalam Pasal 118 ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus
dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.
b. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat
yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang
berisi:
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan
fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah
ditetapkan;
3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan
kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
105
4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat
yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan
sanksi pemulihan fungsi ruang.
d. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang
harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaanya.
Pasal 127
Ketentuan mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (1) huruf i dan Pasal 118 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 128
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas
menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
RTRWK;
b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak
pidana di bidang RTRWK;
d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang RTRWK;
e. memeriksa tanda pengenal sesorang yang berada di tempat terjadinya tidak
pidana di bidang RTRWK;
f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di
bidang RTRWK;
g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya
tindak pidana di bidang RTRWK.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan
106
tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 129
Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
menimbulkan kerugian.
Pasal 130
(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 129 huruf b, pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan,
penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 131
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan
status semula yang dimiliki masyarakat akibat pelaksanaan RTRWK
diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 132
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
107
a. mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 133
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten dilakukan antara
lain melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dan
108
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 134
(1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kabupaten dapat disampaikan secara
lisan dan/atau tertulis secara individu dan/atau berkelompok seperti desa
pekraman dan/atau organisasi kemasyarakatan lokal lainnya.
(2) Peran Masyarakat dapat disampaikan kepada:
a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan
penataan ruang;
b. Gubernur;
c. Bupati, dan/atau
d. DPRD.
Pasal 135
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun
sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 136
Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kelembagaan
Pasal 137
(1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD
Kabupaten, yang bersifat ad hoc.
(2) Pembentukan BKPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
109
BAB X
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN
Pasal 138
(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Gianyar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara dan/atau perubahan batas
teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW
Kabupaten Gianyar dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 139
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.
(3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga
dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 140
(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5), dipidana
dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat
dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat
dari jabatannya.
Pasal 141
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal140 dapat menuntut ganti kerugian secara
perdata kepada pelaku tindak pidana.
(2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan hukum acara perdata.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 142
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada
110
dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian
dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan
izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar
dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
Pasal 143
(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi
kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan
zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari
BKPRD Kabupaten Gianyar.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. SK Bupati Gianyar Nomor 421 Tahun 2001 tentang RTRW Kabupaten Gianyar
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. Peraturan Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1998 tentang Larangan
Mendirikan Bangun-bangunan pada Jalur Sebelah Menyebelah Sepanjang Jalan
dalam Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
111
Pasal 145
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Nopember 2012
BUPATI GIANYAR,
TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 6 Nopember 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NYOMAN NUADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 16.