TUGAS - 1PERANAN PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TRANSPORTASIDI INDONESIAMata Kuliah Perencanaan Jaringan Jalan berwawasan LingkunganPendidikan Diploma IV

Oleh:Monica Situmorang/1205131034Tria Angelina Tarigan/1205131048Senja Wulan Putri/1205131046Widya Wirasasti/1205131050

Dosen Pengampu :Efry Debby Ekinola Ritonga, M. T.

Teknik Perancangan Jalan dan JembatanJURUSAN TEKNIK SIPILPOLITEKNIK NEGERI MEDAN2015PENDAHULUAN

Indonesiamerupakan negara yang memiliki banyak pulau baik besar maupun kecil, bahkan sampai ribuan jumlahnya sehingga pantasnegaraIndonesiadisebut sebagai salah satu negara kepulauan terbesar didunia. Negara yang terletak diAsia Tenggara ini memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi berkembangnya perdagangan didunia. Dan dengan luas wilayah yang sebagian besar adalah perairan, maka transportasi sangatlah penting untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya dan sebagai sarana pendukung bagi proses pemerataan pembangunan ekonomi diIndonesia.Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi kelancaran pembangunan. Transportasi yang diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan[2]mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada peran sektor transportasi. Lebih dari itu, di tahun 2009 diharapkan sektor transportasi dan telekomunikasi dapat menjadi lokomotif ekonomi Indonesia.Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang strategis didalam membangun basis transportasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satunya adalah merekonstruksi sistem transportasi jalan di seluruh wilayah Indonesia. Transportasi jalan merupakan bagian dari sektor transportasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memperlancar pembangunan dan memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa. Pentingnya transportasi jalan ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan jalan baik untuk mobilitas orang dan barang di wilayah Indonesia, maupun untuk mobilitas orang dan barang dari dan keluar negeri. Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, yaitu semula 12,09 kendaraan/km pada tahun 1997 menjadi 17,44 kendaraan/km pada tahun 2000 dan 37,40 kendaraan/ km pada tahun 2005. Alasan lain yang menjadikan sektor transportasi, khususnya transportasi jalan sangat penting adalah karena hak untuk mobilitas bagi seseorang adalah merupakan hak dasar yang seharusnya dilindungi dan diatur oleh negara.Pentingnya peranan yang dimainkan oleh sektor transportasi, khususnya transportasi jalan menjadikan pengaturan terhadap sektor ini mutlak diperlukan. Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang demokratis, sudah seharusnyalah peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjunjung tinggi nilai-nilai dan kepentingan rakyat (masyarakat).Tujuan dari pengaturan sektor transportasi jalan adalah menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan haruslah mampu untuk melindungi masyarakatdan disaat yang sama juga mengakomodir pertumbuhan ekonomi dan mendukung pengembangan wilayah dalam rangka memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.Peraturan-peraturan tentang transportasi jalan sebenarnya sudah cukup banyak dikeluarkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 42) yang mengubah dan melengkapi "Werverkeersordonnantie"(Staatsblad 1933 No. 86). Masing-masing undang-undang tersebut dilengkapi dengan berbagai peraturan pemerintah dan keputusan dan peraturan menteri, serta dirjen diharapkan mampu memberikan aturan main yang cukup jelas dalam pengaturan transportasi jalan.Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belumlah cukup menjaga keseimbangan perlindungan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbukti belum bisa menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang berkaitan dengan akses transportasi bagi masyarakat terpencil dan miskin,pelayanan angkutan umum yang buruk, tarif yang selalu naik dan masalah keselamatan pengguna jalan.Isu keterbatasan akses bagi masyarakat terpencil dan miskin di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku misalnya, adalah isu yang sama pentingnya dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terpencil dan miskin disana. Tanpa akses transportasi yang memadai, akan sulit bagi masyarakat terpencil dan miskin untuk melakukan mobilitas geografis yang mutlak diperlukan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Lebih lanjut, tanpa akses transportasi yang memadai, distribusi hasil-hasil pembangunan juga akan terhambat. Selanjutnya, pelayanan angkutan umum yang buruk yang disertai dengan tarif angkutan umum yang selalu naik meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan polusi udara, meningkatnya angka kecelakaan dan pemborosan bahan baker minyak (BBM). Lebih lanjut, masalah rendahnya perlindungan keselamatan pengguna jalan bisa dilihat dari jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang mencapai rata-rata 30.000 jiwa per tahun ditambah korban yang menjadi cacat seumur hidup mencapai rata-rata 60.000 jiwa per tahun.Berkaitan dengan upaya mendukung pengembangan wilayah dalam rangka memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang ini menitik beratkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnyakepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap belum mengakomodir semangat otonomi daerah.Oleh karena kekurangan-kekurang tersebutlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sedang dalam proses pembahasan untuk direvisi.

PEMBAHASAN

TRANSPORTASI UDARADi dalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Pengamanan Penerbangan Sipil yang terdiri dari Program Pengamanan Bandar Udara dan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara. Berdasarkan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara, dalam pengoperasiannya setiap maskapai diwajibkan membuat Airline Security Programme (ASP) dan Airline Manual (AM) yang memuat antara lain:a.Prosedur pengoperasian pesawat udarab. Personil pesawat udarac. Fasiltas peralatan pesawat udarad. Airline Contingency Plan (untuk ASP)e. Airline Emergency Plan (untuk Airline Manual)

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengawasan PemerintahBentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan penumpang di udara antara lain:a. Menjamin bahwa sarana transportasi yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan secara konsisten dan terus menerusb. Secara konsisten dan terus menerus melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku;c. Penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pemenuhan regulasi secara admnisistrsi berupa pencabutan sertifikat.

Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :a. Monitoring secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa angkutan udara. Berdasarkan hasil monitoring tersebut dilakukan analisa dan evaluasi agar dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemui adanya penyimpangan atau pelanggaran, akan diberikan peringatan untuk tindakan korektif sampai dengan 3 kali, untuk selanjutnya diambil tindakan administratif sampai dengan memberikan sanksi (pencabutan izin rute, pencabutan izin usaha), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Terkait dengan operasional pesawat udara, bagi perusahaan yang armadanya tidak memenuhi syarat kelaikan terbang maka akan di grounded dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.b. Pemerintah melakukan pengawasan dengan tahapan : Tahap I Melaksanakan proses sertifikasi sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan terhadap organisasi operator, organisasi perawatan pesawat udara, organisasi pabrikan, organisasi pendidikan kecakapan, personil penerbangan (pilot, teknisi, awak kabin, petugas pemberangkatan/dispatcher) dan produk aeronautika (pesawat udara, mesin, baling-baling), yang dikeluarkan berupa sertifikat. Tahap IIMelakukan pengawasan untuk memastikan pemegang sertifikat (certificate holder) tetap konsisten sesuai dengan persyaratan keselamatan penerbangan sama dengan pada waktu sertifikasi, melalui pelaksanaan antara lain:- audit secara berkala;- surveillance;- ramp check;- en-route check;- proficiency check.

TRASPORTASI LAUTUntuk menciptakan suatuindustritransportasi laut nasional yang kuat, yang dapat berperan sebagai penggerak pembangunan nasional, menjangkau seluruh wilayah perairan nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka kebijakan Pemerintah di bidang transportasi laut tidak hanya terbatas pada kegiatan angkutan laut saja, namun juga meliputi aspek kepelabuhanan, keselamatan pelayaran serta bidang kelembagaan dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:UK.11/15/15/ DJPL-06 tentang Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Transportasi laut 2005 2024, penyelenggaraan transportasi laut berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut:a. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut Nasional;b. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional;c. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi Laut;d.Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Transportasi Laut;e. Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Energi di Bidang Transportasi Laut;f. Meningkatnya Penyediaan Dana Pembangunan Transportasi Laut;g. Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara pada Sub Sektor Transportasi Laut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan transportasi laut tersebut, maka Pemerintah menetapkan berbagai strategi nasional sebagai berikut:A. Strategi Nasional Bidang Angkutan Laut1. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut Nasional, melalui:a. Peningkatan Kualitas Pelayananb.Peningkatan Peranan Transportasi Laut terhadap Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Lain.c.Peningkatan dan Pengembangan Sektor Transportasi sebagai Urat Nadi Penyelenggaraan SistemLogistikNasionald.Penyeimbangan Peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasie.Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang Adaf.Pengembangan Kapasitas Transportasi Lautg.Peningkatan Pelayanan pada Daerah Tertinggalh.Peningkatan Pelayanan untuk Kelompok Masyarakat Tertentui.Peningkatan Pelayanan pada Keadaan Darurat2. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi Laut, melalui:a. Peningkatan Efisiensi dan Daya saingb.Penyederhanaan Perijinan dan Deregulasic.Peningkatan Standarisasi Pelayanan dan Teknologid.Peningkatan Penerimaan dan Pengurangan Subsidie.Peningkatan Aksesibilitas Perusahaan Nasional Transportasi ke Luar Negerif.Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Perusahaan Jasa TransportasiLaut.g.Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Mengarahkan BUMN transportasi laut untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja finansial perusahaan secara proporsional dalam mengemban misinya sebagai pelayan publik (public service), penyedia prasarana sekaligus sebagai entitas bisnis.3.Meningkatnya Penghematan Penggunaan Energi di Bidang Transportasi Laut, melalui:a. Mengkoordinasikan kebijakanprogramsektor energi dengan sector transportasi laut.b. Mengembangkan secara terus menerus sarana transportasi laut yang lebih hemat bahan bakar.

B. Strategi Nasional Bidang Kepelabuhanan1.Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional, melalui:a.Peningkatan Kualitas Pelayananb.Penyeimbangan Peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasic.Perawatan Prasarana Transportasi Lautd.Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang adae.Keterpaduan Antarmodaf.Pengembangan Kapasitas Pelabuhang.Peningkatan Pelayanan pada Daerah Tertinggalh.Peningkatan Pelayanan untuk Kelompok Masyarakat Tertentui.Peningkatan Pelayanan pada Keadaan Darurat2. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Pelabuhan, melalui:a.Peningkatan Efisiensi dan Daya Saingb.Penyederhanaan Perijinan dan Deregulasic.Peningkatan Standarisasi Pelayanan dan Teknologid.Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Mengarahkan BUMN transportasi laut untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja finansial perusahaan secara proporsional dalam mengemban misinya sebagai pelayan publik (public service), penyedia prasarana sekaligus sebagai entitas bisnis.

C.Strategi Nasional Bidang Keselamatan Pelayaran1.Meningkatnya Pelayanan Keselamatan Pelayaran, melalui:a.Perawatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaranb. Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang adac.Pengembangan Kapasitas2.Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut, melalui:a.Peningkatan Keselamatan Transportasi Lautb.Peningkatan Keamanan Transportasi Laut3.Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di Bidang Transportasi Laut, melalui:a.Peningkatan Proteksi Kualitas Lingkunganb.Peningkatan Kesadaran Terhadap Ancaman Tumpahan Minyak

TRANSPORTASI DARATMenurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.Dalam fungsinya sebagai regulator di bidang transportasi,pemerintah telah menetapkan beberapa aturan dan dasar hukum yangsecara desintesif berkaitan dengan prosedur-prosedur yang diijinkan dan yang tidak boleh dilanggar. Maka dalam kebijakan transportasi terdapat beberapa aturan perundangan yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai dasar hukum dalam setiap pengambilankebijakan transportasi.Peraturan perundangan dalam sektor transportasi telah mengalami dinamika terkait dengan berkembangnya kebutuhan danpersoalan transportasi itu sendiri.Undang-Undang Transportasi tahun 1992 pada perkembangannya dirasa tidak mampu memberikan pondasi yang kuatsebagai dasar dalam pengambilan kebijakan transportasi, sehingga perluadanya aturan baru yang lebih dapat menjawab persoalan transportasi diwaktu-waktu ini.Selain pengaturan megenai pembagian kewenangan antarapemerintah pusat dan daerah, dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan juga menetapkan sasaran pembangunan subsektor transportasi darat, khususnya pada bidang transportasi jalan,yaitu:a.MeningkatnyakondisisaranadanprasaranaLLAJb.PeningkatankelayakandanjumlahsaranaLLAJc.Menurunnya tingkatkecelakaan danfatalitas kecelakaanlalulintas dijalansertameningkatnyakualitaspelayananangkutandalamhalketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutamaangkutan umum di perkotaan, pedesaan, dan antarkotad.Meningkatnya keterpaduanantarmodadanefisiensi dalammendukungmobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan system transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasionale. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagimasyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanantransportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukungpengembangan wilayahf.Terwujudnyapenyelenggaraanangkutanperkotaanyangefisiendengan berbasis masyarkat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan sertaterjangkau bagi masyarakat.