TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, pelaksana tugas KPK terdiri dari:

1. Deputi Bidang PencegahanPosisi ini setingkat dibawah Pimpinan yang mempunyai tugas mengemban tanggung jawab untuk pencegahan agar tidak leluasa para koruptor yang akan melakukanaksinya, selain itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentag bahayakorupsi itu sendiri.

2. Deputi Bidang PenindakanSama posisi ini juga setingkat dibawah pimpinan KPK yang mempunyai tugas menindak para koruptor yang telah melakukan perbuatannya dengan memberikan hukuman dan efek jera kepada koruptor yang bersangkutan.

3. Deputi Bidang Informasi dan DataSama posisi ini juga setingkat dibawah pimpinan KPK yang mempunyai tugas menindak para koruptor yang telah melakukan perbuatannya dengan memberikan hukuman dan efek jera kepada koruptor yang bersangkutan.

4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan MasyarakatPosisi ini bertanggung jawab mengawasi kinerja lembaga itu sendiri. Selain itu bertugas menampung semua pengaduan masyarakat tentang kasus yang telah maupun yang sedang terjadi untuk kemudian ditindak lanjuti ke proses hukum.

5. Deputi Bidag Informasi dan DataPosisi ini bertanggung jawab mengolah semua informasi dan data yang berkaitan dengan korupsi maupun antar intansi baik eksternal ataupun internal di lembaga tersebut.

Tindakan dan program yang sudah pernah dilakukan oleh KPK :

Sejak berdiri 13 tahun silam, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjebloskan sejumlah nama-nama besar ke balik jeruji besi. Di antaranya:

1.Kasus proyek simulator ujian surat izin mengemudi

Kasus yang menimpa bekas kepala korps lalu lintas Polri ini banyak dikutip setelah calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Serupa dengan Gunawan, Djoko Susilo yang terjerembab lantaran kasus korupsi dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi itu sempat melawan KPK yang kemudian memicu perang Cicak versus Buaya jilid pertama. Namun begitu, Irjen Djoko Susilo dijebloskan ke penjara selama 18 tahun oleh Tipikor.

2.Kasus kuota impor daging

Luthfi Hasan Ishaaq dijemput dan ditahan KPK pada tanggal Januari 2013 dengan dugaan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian. Pria yang saat ditangkap menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini divonis 16 tahun penjara.

3.Kasus suap Kepala Satuan Kerja Khusus Migas

Penangkapan Rudi dianggap sebagai sebuah pukulan, mengingat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas ini dikenal sebagai pribadi yang bersih dan jujur. Nyatanya Rudi menerima suap dari Kernel Oil senilai US$ 400 ribu.

4.Kasus pengadaan alat kesehatan dan dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada

Ratu Atut asal Banten merupakan fokus dari kasus ini,ia sedang menancapkan kekuasaannya yang menggurita di provinsi Banten ketika KPK mengubah statusnya menjadi tersangka. Sang gubernur terjungkal kasus pengadaan alat kesehatan dan dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak, Banten. Politisi muda Golkar ini dovinis empat tahun penjara.

5.Kasus suap cek pelawat buat anggota DPR

Perempuan ambisius yang sudah malang melintang di Bank Indonesia ini resmi menjadi tersangka pada Januari 2012 dalam kasus suap cek pelawat buat anggota DPR. Duit tersebut dikucurkan selama berlangsungnya pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004. Miranda kemudian divonis menginap tiga tahun di balik jeruji besi.

6.Kasus penggunaan dana YLPPI

Bekas Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor karena menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI, dan amandemen UU BI. Ia divonis lima tahun penjara. Kasus ini juga menyeret Aulia Pohan (besan mantan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono), yang kemudian dijatuhi vonis 4 tahun enam bulan.

7.Kasus Suap di Kejaksaan Agung

Urip Tri Gunawan, bekas orang kuat di Kejaksaan Agung, tertangkap tangan oleh KPK saat menerima duit 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nursalim. Urip divonis 20 tahun penjara

8.Kasus proyek Wisma Atlet SEA Games

Nazaruddin ditangkap saat menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat. Ia terjerat kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games. Setelah sempat melarikan diri, Nazaruddin akhirnya dibekuk di

Cartagena, Kolombia. Dalam perkembangan kasusnya, pria yang kemudian divonis empat tahun sepuluh bulan penjara ini ikut menyeret nama-nama yang terlibat.

9.Kasus Hambalang

Penangkapan terhadap Anas antara lain berhasil berkat "nyanyian" Nazaruddin. Pria yang kala itu masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat tersebut kemudian divonis delapan tahun penjara oleh pengadilan. Tapi ia bukan petinggi Demokrat terakhir yang dijerat oleh KPK terkait kasus Hambalang.

10.Kasus pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada

Setelah menjadi tersangka menerima suap Rp. 3 miliar dari bupati Gunung Mas dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, resmi dijemput oleh KPK. Ia adalah satu-satunya terpidana korupsi yang mendapat vonis seumur hidup dari Tipikor.

11.Korupsi penyelenggaraan ibadah haji

Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Penetapan tersebut diumumkan di tengah sengitnya masa kampanye jelang Pemilihan Umum Kepresidenan 2014.

(Sumber: www.dw.com)

Meskipun ada banyak stigma bahwa para pejabat negara ini rentan korupsi, namun animo masyarakat menjadi abdi negara tidak surut. Setiap ada rekrutmen CPNS selalu dibanjiri pelamar. Untuk itu, penerimaan CPNS selalu menggunakan sistem seleksi dengan soal-soal yang cukup sulit. Dengan demikian persaingan untuk menjadi abdi negara inipun tidaklah mudah.

Untuk mempelajari soal-soal cpns dan software CAT CPNS silahkan join member soalcpns.com (Pusat Soal CPNS No.1 Indonesia)