Tugas Komputer

Nama : Mohammad JatinendraNpm : 12051432Prodi : T.Pertambangan MineralDosen : Sri Kuswayati, S.Si

Nama : M.J NendraNpm :12051432Prodi:T.PertambanganKelas : A

TAMBANG RAKYAT(Pertambangan Emas Tanpa Izin-PETI)

PETIAdalah usaha pertambangan yang di lakukan oleh perseorangan,sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam oprasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar,telah mengakibatkan kerusakan lingkungan,pemborosan sumber daya mineral dan kecelakaan tambang

Di samping itu,PETI bukan saja menyebabkan potensi

penerimaan negara berkurang,tetapi juga negara

harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan

lingkungan

PETI juga umumnya identik dengan budaya

kekerasan/premanisme,prostitusi,perjudian,dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan pengingkaran terhadap norma-norma agama

Dampak negatif

Kehilangan penerimaan negaraKerusakan lingkungan hidupKecelakaan tambangIklim investasi tidak kondusifPemborosan sumber daya mineralPelecehan hukumKerawanan sosial

Undang-undang yang berlakuo Pasal 5 ayat (1) dan pasal 33 undang-undang Dasar 1945o Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

No.XXI/MPRS/1996;o Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

No.XXIII/MPRS/1966;o Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

No.XXXIII/MPRS/1967;o Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 Th.1966;o Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 Th.1967;

Kesimpulan.

Kegitan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini hanya sebagian kecil dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Masih banyak kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melanggar aturan-aturan,

Penulis:M.J Nendra.

Saran.Untuk Mencegah tejadinya kegagalan perkembangan ekonomi kerakyatan di pertambangan pemerintah harus : I. Pemerintah daerah dan DPRD harus bekerjasama agar

kebijakan yang dikeluarkan bisa efektif tanpa masyarakat merasakan imbas dari kebijakan itu.

II. Pemerintah harus lebih meningkatkan SDM dan melakukan perbaikan perekonomian masyarakat.

III. Pemerintah daerah sebaiknya mengkaji kembali, kebijakan pemerintah daerah tentang wilayah pertambangan yang akan dikelola oleh investor/perusahaan sebab menurut peneliti terjadi pelanggaran hukum dan UU yang dilakukan oleh investor/perusahaan.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH