TUGAS KOMUNIKASI MASSA

Saniy Amalia Priscila

210110110041

ILKOM A

Pelanggaran-pelanggaran UU yang dilakukan oleh media massa :

1. TV One melakukan kebohongan publik

Kamis, 08/04/2010 23:14 WIB Kasus Markus Palsu di TVOne Indy Rahmawati:

Saya Tidak Sekotor Itu

Anwar Khumaini – detikNews

Jakarta - Presenter Apa Kabar Indonesia Pagi di TVOne Indy Rahmawati (IR)

dituduh Mabes Polri menayangkan makelar kasus (markus) palsu, Andris

Ronaldi. Atas tuduhan ini, Indy dengan tegas membantahnya.

Bantahan Indy tersebut diposting dalam Twitter yang diposting oleh salah satu

rekan Indy Rahmawati, Apni Jaya Putra. Apni adalah karyawan RCTI yang saat

ini diperbantukan di SUN TV.

"Bang Apni tau lah, ga mungkin aku merekayasa markus palsu, or bikin skenario.

Gak sekotor itu aku, bang!" demikian bunyi SMS Indy yang diposting di Twitter,

Kamis (8/4/2010).

Indy Rahmawati hingga saat ini belum bisa dimintai konfirmasi. Detikcom yang

mengirim pesan singkat untuk meminta konfirmasi belum dibalas.

Di akun Twitternya, Indy terakhir kali menulis status 'Dear problems, my GOD is

greater than you'. Tulisan tersebut diposting satu jam yang lalu, saat detikcom

membukanya sekitar pukul 23.10 WIB.

Di kalangan koleganya, Indy dikenal sebagai wartawan yang tangguh dan pekerja

keras. Indy bukanlah tipe presenter yang genit dan tidak bertingkah bak diva.

"Meski Indy kian meroket popularitasnya, Indy tetap low profile. Jarang

mengeluh. Integritasnya tinggi. Saat anaknya sakit pun Indy tetap membereskan

pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab," tutur salah seorang koleganya.

Untuk diketahui, Mabes Polri mengadukan presenter Indy Rahmawati ke Dewan

Pers atas dugaan merekayasa pemberitaan markus. Markus yang diwawancarai

Indi ternyata adalah seorang tenaga lepas di media hiburan, Andris Ronaldi.

Andris mengaku dibayar Rp 1,5 juta untuk tampil di acara Apa Kabar Indonesia

di TV0ne. (anw/ndr)

Kebohongan publik yang dilakukan TV One merupakan pelanggaran terhadap UU

Penyiaran No.32 tahun 2002 pasal 36 yang berisi :

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk

pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga

persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 

2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran

Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60%

(enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. 

3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak

khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang

tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi

khalayak sesuai dengan isi siaran. 

4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan

golongan tertentu. 

5. Isi siaran dilarang: 

a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; 

b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan

obat terlarang; atau 

c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. 

6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan

nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Kode Etik Wartawan Indonesia 

·            KEWI Butir 1: Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar. 

·            KEWI Butir 2: Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh

dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. 

·             KEWI Butir 3: Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak

mencampurkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi,

serta tidak melakukan plagiat. 

·            KEWI Butir 4: Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat

dusta,fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan susila. 

·            KEWI Butir 5: Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan

profesi. 

·            KEWI Butir 6: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo,

informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan. 

·            KEWI Butir 7: Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam

pemberitaan serta melayani hak jawab.

 

2. Penyampaian berita tidak berimbang antara dua elit politik pemilik stasiun televisi

TV One, Abu Rizal Bakrie dan pemilik stasiun Metro TV, Surya Paloh

Dalam kasus kebocoran lumpur di Sidoarjo, TV One dan Lapindo memiliki pemilik yang

sama yaitu Abu Rizal Bakrie menyebut peristiwa tersebut sebagai Lumpur Sidoarjo.

sedangkan Metro TV dan media lainnya menyebutnya sebagai Lumpur Lapindo. Hal ini

tentu saja untuk menjaga nama baik Abu Rizal Bakrie.

Dalam kasus ini TvOne memberitakan tentang kisah sukses korban Lumpur Lapindo

yang telah berhasil membangun usahanya kembali setelah ditimpa musibah tersebut.

Berbeda sekali dengan MetroTV yang menyampaikan berita tentang banyaknya hak-hak

warga sekitar Luapan Lumpur Lapindo yang belum terselesaikan. Hal yang paling

terlihat dari kurang independennya kedua stasiun televisi tersebut adalah ketika

mengadakan sebuah acara spesial dengan menampilkan satu calon saja dalam kemasan

yang bisa dibilang sangat eksklusif.

Berikut beritanya :

MetroTvnews.com

Sudah 6 Tahun, Ribuan Korban Lumpur Lapindo tak Kunjung Dilunasi

Nasional | Senin, 28 Mei 2012 11:10 WIB

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Peristiwa semburan lumpur Lapindo di Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur, memasuki usia enam tahun besok (29/5). Namun,

semburan masih terlihat aktif. Pembayaran ganti rugi pada korban pun belum

tuntas.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencatat rata-rata volume

lumpur yang keluar berkisar 10 hingga 15 ribu meter kubik per hari.

Selain itu, PT Minarak Lapindo Jaya belum melunaskan pembayaran ganti rugi.

Sebanyak 4.229 dari 13.286 berkas korban lumpur belum dilunasi. Nilai ganti

rugi mencapai sekitar Rp920 miliar.

Ada pula korban yang belum dapat menikmati pembayaran sama sekali, yaitu

sebanyak 73 berkas dengan nilai ganti ruhi Rp27,5 miliar. Mereka dinyatakan

belum lolos verifikasi sengketa lahan.

Lantaran itu, mereka bertahan menduduki tanggul di titik 25 sejak enam pekan

silam. Mereka juga melarang petugas BPLS melakukan kegiatan apapun di kolam

lumpur.

Warga mengaku akan meninggalkan tanggul apabila ganti rugi sudah dilunasi.

Sementara pihak PT Minarak Lapindo menjanjikan akan membayar ganti rugi,

Juni mendatang. (Wrt3)

TVOnenews.com

Warga Gelar Doa Bersama Peringati 6 Tahun Lumpur Sidoarjo

Sidoarjo, (tvOne)

Ribuan warga yang menjadi korban semburan lumpur Sidoarjo melakukan doa

bersama dan istigosah, Rabu (29/5). Doa bersama dan pembacaan kitab Al-Quran

ini dilakukan untuk memperingati enam tahun lumpur Sidoarjo.

Ribuan warga telah datang sejak pagi dan menempati tenda-tenda di tanggul

penahan lumpur. Warga berharap pemerintah memfasilitasi PT Minarak Lapindo

untuk memperlancar proses ganti rugi. Warga meminta pemerintah memberi

pinjaman kepada PT Minarak Lapindo agar kekurangan pembayaran ganti rugi

bisa terselesaikan.

Hal-hal diatas melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia butir ke-3 berisi:

Wartawan Indonesia menghormati asas-asas praduga tak bersalah, tidak

mencampuradukkan fakta-fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran

informasi, serta tidak melakukan plagiat.

Serta butir ke-5 berisi:

Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi. 

3. Program Hitam Putih on The Weekend Trans 7 (Edisi 003: Desi Ratnasari, 7 April

2012)

Review: Anak Desi Ratna Sari, Nasywa, diwawancarai oleh Deddy Corbuzier perihal

kehidupann pribadi Desi Ratna Sari yang saat ini sedang menyandang status janda.

Deddy menanyakan bagaimana perasaan Nasywa melihat kedekatan Desy dengan

seorang pria yang dekat dengan mamanya. Tampak dalam program tersebut Nasywa

dengan leluasa mendengar percakapan Desy dan Deddy yang belum pantas

diperdengarkan untuk anak seusia Nasywa.

Pelanggaran UU Peyiaran 32/2002 Pasal 51 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Ayat 2: Semua lembaga penyiaran wajib mentaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI

berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 38 tentang Anak dan Remaja

sebagai Narasumber

Pasal 38.A: Dilarang mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah umur 18 tahun,

mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian,

perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekuasaan yang menimbulkan

dampak traumatik.

4. Program Silet pada 7 November 2010

Dalam sebuah segmen Feni Rose yang pada saat itu menjadi host dari acara silet

mengucapkan :

“Puncak letusan Merapi kabarnya akan terjadi hari ini hingga esok hari pada laporan

bulan yang jatuh pada tanggal 8 November. Ahli Lapan selalu mencatat hampir semua

letusan dan guncangan gempa muncul pada bulan baru. Lantas apa yang terjadi dengan

Yogyakarta? Mungkinkah Yogyakarta yang elok akan tergolek lemah tak berdaya?

Benarkah Yogya yang dalam banyak lagu digambarkan begitu indah akan berubah

menjadi penuh malapetaka?”

Hal ini memicu kontroversi dan kecaman dari banyak pihak. Pasalnya, pertanyaan ini ini

telah menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma, dan menambah penderitaan

terhadap korban, keluarga dan masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana

alam Gunung Merapi. Ditambah dengan isi tayangan berupa informasi ramalan dengan

narasi dan gambar yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya terkait musibah bencana alam Gunung Merapi.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU

Penyiaran) Pasal 36 ayat (5) huruf a. pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran pidana. Tayangan tersebut juga telah melanggar Pedoman Perilaku

Penyiaran (P3) KPI tahun 2009 Pasal 34 serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 55

dan Pasal 56 huruf d., dan huruf e. Silet juga terkena UU Penyiaran Pasal 44 tentang

Ralat Siaran.

Penghentian sementara program "Silet" RCTI dimulai tanggal 9 November 2010 sampai

dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana Merapi oleh Pemerintah. Selain

itu juga, pihak RCTI juga wajib membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik

atas informasi yang telah tersiar pada tanggal 7 November 2010 melalui 1 (satu) surat

kabar nasional sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak masing-

masing 2 (dua) kali paling lambat 13 November 2010.

RCTI juga wajib membuat permintaan maaf selama 7 (tujuh) hari berturut-turut

sebanyak 3 kali sehari setelah tanggal surat dikeluarkan pada program program berita

pagi, siang, dan petang di RCTI dengan format yang telah ditentukan oleh KPI Pusat.

Selain itu RCTI tidak diperkenankan untuk membuat program sejenis dengan format

yang sama. KPI Pusat menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan sanksi ini.

5. Kasus Pelanggaran oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk

Sebagai contoh kasus pelanggaran UU Penyiaran baru-baru ini adalah kasus akuisisi

stasiun TV Indosiar oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), yang juga

memiliki SCTV dan O Channel. Kasus ini secara kasat melanggar UU nomor 32 tahun

2002 pasal 18 ayat 1 mengenai pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga

Penyiaran Swasta, dan pasal 34 ayat 4 mengenai pemindahtanganan frekuensi ke pihak.

Para ahli menjelaskan, Pasal 18 Ayat 1 harus ditafsirkan bahwa lembaga penyiaran tidak

boleh dimiliki secara monopoli oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah

siaran maupun beberapa wilayah siaran. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo dan

Bapepam-LK dinilai membiarkan PT. EMTK melanggar UU Penyiaran dengan memiliki

tiga frekuensi (Indosiar, SCTV, dan O Channel) di satu provinsi, yakni Provinsi DKI

Jakarta. Demikian pun Pasal 34 Ayat 4, bahwa pemindahtangan frekuensi ke pihak lain

adalah bentuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, kasus akuisisi Indosiar  oleh PT

EMTK misalnya,  jelas cacat hukum karena pemindatanganan dan pemusatan

kepemilikan frekuensi terjadi pada kasus tersebut.

Dari segi orientasi, keberadaan pasal tersebut dalam UU Penyiaran tidak lain adalah

untuk menjaga keseimbangan penyebaran informasi dengan tetap memberikan

kesempatan bagi berkembangnya industri penyiaran lain di Indonesia, menjaga

keberlangsungan demokratisasi, serta untuk mencegah hilangnya diversity of content

yang berimbas pada monopoli opini.

6. Kasus Antasari Azhar

Terdapat beberapa indikasi adanya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan

tentang Antasari Azhar. indikasi pelanggaran tersebut dapat dilihat dari pemberitaan

yang kurang berimbang karena hanya menggunakan pernyataan dari pihak kepolisian

saja. Selain itu, narasumber yang dipakai hanya narasumber sekunder saja, misalnya

keluarga Rani dan tetangga Rani, bukan dari narasumber utama. Menanggapi hal

tersebut, Deputy Director News and Sports TV ONE Nurjaman Mochtar mengatakan,

polisi sebagai aparat hukum tentu sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat sebelum

menetapkan Antasari sebagai tersangka.

Pihak Kepolisian menetapkan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai tersangka dalam kasus

pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.Pemberitaan

mengenai kasus Antasari seputar cinta segitiga antara Antasari, Nasrudin dan Rani,

spekulasi motif pembunuhan, hingga berbagai spekulasi tentang konspirasi berbagai

pihak dalam kasus tersebut. Pemberitaan media tentang kasus Antasari cukup marak

hingga menjadi berita utama di beberapa media, mengalahkan pemberitaan koalisi partai-

partai politik.

Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

a)      Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai

hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b)      Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat

buruk.

c)      Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d)     Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara,

grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e)      Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu

pengambilan gambar dan suara.

Sebagai organisasi profesi, dihimbau kepada jurnalis untuk mengacu kepada Kode Etik

Jurnalistik seperti diamanatkan oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pers. Sebagai media

yang hidup di ranah publik, para jurnalis diharapkan senatiasa tetap menjaga

independensi, dan bekerja menggunakan standar profesionalisme yang berlaku di dunia

jurnalistik, antara lain dengan menyajikan berita secara berimbang. Dalam rangka

melayani hak masyarakat untuk tahu (rights to know), tanggungjawab profesional

seorang wartawan bukan hanya kepada pemilik, tetapi terutama sekali adalah kepada

publik

7. Kebohongan Wartawan Jawa Pos Meliput Teroris

Jakarta (voa-islam) - Pada edisi 3 Oktober 2005, dua hari setelah tiga rangkaian bom

meluluhlantahkan  sejumlah restoran di Jimbaran dan Kuta, Bali, Harian Jawa Pos

mempublikasikan sebuah artikel berjudul: “Kasihan, Warga Tak Berdosa Jadi Korban”.

Artikel itu dibuat berdasarkan wawancaran koran itu dengan Nur Aini, istri dari buron

tersangka diduga teroris, Dr. Azahari.

Hal itu terungkap dalam diskusi dan bedah buku “Panduan Jurnalis Meliput Terorisme”

yang diterbitkan oleh Tim AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta.

Wawancara itu dilakukan via telepon melalui telepon oleh jurnalis Jawa Pos Rizal

Husen, mengingat Nur Aini ada di Johor, Malaysia. Koran itu juga menambahi

keterangan dengan wawancaranya itu merupakan wawancara secara eksklusif.

Satu bulan kemudian, Jawa Pos kembali mempublikasikan wawancaranya dengan Nur

Aini. Artikel itu dimuat pada 10 November 2005, beberapa hari setelah Azahari

dilaporkan tewas dalam operasi penyergapan polisi di Villa Flamboyan, Batu, Jawa

Timur. Judul artikelnya “Istri Doakan Azahatri Mati Syahid”, juga diklaimnya dari hasil

wawancara wartawan  yang sama (Rizal Husen) dengan istri Azahari.  Suara perempuan

Malaysia itu juga digambarkan sesekali seperti terisak menahan tangis. Koran itu juga

menggambarkan dialek Nur Aini kental dengan logat Melayu.

Ada sebuah fakta penting yang mempertanyakan wawancara Rizal Husein, sang

wartawan Jawa Pos yang katanya pernah mewawancarai narasumbernya. Ternyata 

faktanya, Nur Aini sama sekali tidak bisa bicara. Sejak beberapa tahun sebelumnya,

perempuan itu menderita penyakit kanker thyroid, yang membuat pita suara di

tenggorokannya terganggu. Kebohongan telah terungkap dari seorang jurnalis Jawa Pos

yang membuat berita bohong, fiktif dan rekayasa.

Kebohongan Rizal makin terang benderang, ketika beberapa saat kemudian, stasiun

televisi Trans TV menayangkan wawancara langsung dengan Nur Aini. Dalam tayangan

Trans TV itu, Nur hanya bisa berkomunukasi lewat tulisan tangan.

Kebohongan Rizal terungkap, ketika tidak adanya catatan data percakapan telepon dari

nomor telepon yang digunakan sang wartawan tersebut dipangkalan data (database)

Telkom. Meningat ia mengaku mewawancarai Nuraini via telepon.

Dewan Redaksi Jawa Pos pun langsung mengkonfirmasi Rizal. Benar saja, Rizal sama

sekali tidak menghubungi perempuan itu. Alhasil, Rizal pun dipecat, dan tak

termaafkan.Kepada Dewan Redaksi Jawa Pos, Rizal Husein mengaku tidak punya itikad

jahat. Dia hanya ingin Jawa Pos menjadi media terdepan dalam liputan terorisme. 

Dewan Redaksi Jawa Pos pun langsung mengkonfirmasi Rizal. Benar saja, Rizal sama

sekali tidak menghubungi perempuan itu. Alhasil, Rizal pun dipecat, dan tak

termaafkan.Kepada Dewan Redaksi Jawa Pos, Rizal Husein mengaku tidak punya itikad

jahat. Dia hanya ingin Jawa Pos menjadi media terdepan dalam liputan terorisme. 

Ternyata bukan hanya wartawan Jawa Pos yang pernah membuat berita bohong. Seorang

jurnalis The Washington Post, Janet Leslie Cooke, pernah membuat feature dramatis

tentang seorang anak kecil berkulit hitam berumur 8 tahun yang menjadi pecandu berat

narkotika. Anak itu tinggal bersama ibu dan ayah tirinya yang pengedar narkoba.

Ayahnya, bahkan ikut menyuntikan narkotik kepada anaknya jika sedang kecanduan.

Berkat tulisannya itu, Janet kemudian mendapat hadiah jurnalistik tertinggi di Amerika

Serikat, Pulitzer. Namun belakangan, Janet tak bisa menunjukkan keberadaan si anak

malang dalam beritanya. Ketika tersingkap cerita mengharukan anak itu ternyata hanya

isapan jempol belaka alias fiktif. Jurnalis pembohong itu tanpa ampun dipecat dari The

Washington Pos, tempatnya bekerja.

Wartawan dalam kasus di atas melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dan Pasal 4.

Pasal 2 bernunyi: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam

melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 4 berbunyi: Wartawan Indonesia tidak membuat

berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Wartawan tersebut tidak menggunakan cara yang

professional dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak menyebarkan berita yang faktual dan

tidak menggunakan narasumber yang jelas, bahkan narasumber yang digunakan dalah

narasumber fiktif. Wawancara dan berita yang dipublikasikannya merupakan

kebohongan. Tentu ini merugikan konsumen media. Pembaca mengkonsumsi media

untuk memperoleh kebenaran, bukan kebohongan. Kredibilitas harian tempat wartawan

tersebut bekerja juga sudah tentu menjadi diragukan.

8. Kasus Penayangan Iklan ON CLINIC

Undang Undang 32 Tahun 2002 berkaitan dengan penyiaran menyebutkan pasal 46 ayat

1 siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio

atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau

mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi

konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Perusahaan menggunakan iklan

sebagai media untuk promosi produknya, tetapi masih banyak perusahaan yang

melanggar peraturan yang telah ada.

Seperti yang dilanggar oleh perusahaan dalam melayani bidang jasa yaitu On Clinic. On

Clinic Indonesia adalah jaringan klinik Internasional yang mengkhususkan diri dalam

konsultasi serta pengobatan Impotensi & Ejakulasi Dini, yang ditangani oleh dokter-

dokter berpengalaman. Selama 11 tahun kehadirannya, On Clinic telah berhasil berperan

serta dalam mengobati masalah Impotensi & Ejakulasi Dini dan telah mengobati lebih

120.000 pasien di seluruh Indonesia. Pengobatan di On Clinic seluruhnya menggunakan

obat-obat medis kedokteran dengan tingkat keberhasilan diatas 90%. Pengobatan di On

Clinic juga sangat efektif untuk pasien yang disertai penyakit degeneratif seperti diabetes

melitus, hypertensi, kolsterol tinggi, dll. Dengan Visi Membantu Kebahagian

Keluarga,On Clinic Indonesia memberikan pelayanan secara profesional dengan menjaga

kerahasiaan dan mendukung privacy pasien. (onclinic.co.id)

KPI Pusat melayangkan surat teguran kedua pada Trans 7 dan SCTV terkait adanya

pelanggaran pada penayangan program siaran iklan “On Clinic” di kedua stasiun televisi

tersebut. Pelanggaran yang dilakukan SCTV adalah penayangan materi dewasa berupa

pengobatan vitalitas seksual pada jam anak dan remaja. Jenis pelanggaran ini

dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja, penggolongan

program siaran, dan siaran iklan. Selain pelanggaran di atas, hasil pemantauan kami juga

menemukan materi pelanggaran yang sama pada tanggal 8 Februari 2011 pukul 11.40

WIB, 29 Maret 2011 pukul 11.41 WIB, 31 Maret 2011 pukul 11.49 WIB, 5 April 2011

mulai pukul 11.50 WIB dan 7 April 2011 mulai pukul 11.37 WIB.

Dalam waktu yang bersamaan KPI Pusat juga memberikan teguran kepada Trans7 dalam

pelanggaran program yang sama. Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan materi

pada 16 Februari 2011 pukul 12.09 WIB,17 Februari 2011 pukul 12.14 WIB, 1 April

2011 pukul 17.04 WIB, 6 April 2011 mulai pukul 12.28 WIB  dan 9 April 2011 mulai

pukul 12.13 WIB. (kpi.co.id)

Yang menjadi dari target iklan On Clinic adalah masyarat yang sudah berkeluarga baik

suami dan istrri dapat dikatakan orang yang dewasa dalam umurnya. Cara menentukan

target dari iklan tersebut adalah orang yang sudah dewasa, berkeluarga, secara perilaku

memiliki permasalahan dengan seks. Positioning dari on clinic adalah mengatasi

ejakulasi dini.

9. Tayangan VOA di Indonesia

Andrie Yudhistira

28/09/2011 07:38

Liputan6.com, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

menyebutkan kalau siaran Voice of America (VOA) di Indonesia adalah suatu

pelanggaran. Pasalnya tidak diperbolehkan media asing secara terus-menerus

nibrung siaran di media massa Tanah Air. Demikian dikatakan Staf Ahli Kominfo

Bidang Media Massa, Henry Subiakto.

"Tidak boleh media asing seperti VOA nebeng siaran di Indonesia terus menerus,

VOA itu punya Amerika. Itu melanggar Pasal 17 ayat 5 UU Penyiaran," ujar

Henry dalam diskusi di Jakarta, Selasa (27/9). Saat ditanya tentang tayangan

Aljazeera, Henry mengatakan beda kasus. "Enggak apa-apa kalau sesekali, kan

itu kalau lagi perang saja," jawabnya.

Henry juga mempertanyakan media luar negeri mendapatkan ruang di Indonesia,

sementara media massa nasional malah diacuhkan. "Kenapa tayangan luar negeri

disiarkan dan mendapatkan ruang, tapi kenapa seperti RRI tidak dapat tempat.

Swasta lebih suka tayangan international. VOA di Indonesia itu hanya ajang

propaganda asing," jelasnya.

Lebih jauh Henry mengatakan, dalam kasus ini pihak yang bertanggung jawab

adalah KPI. "KPI lembaga penyiaran yang menaungi media massa," kata Henry.

Di tempat yang sama, mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran, Paulus Widiyanto

mengatakan untuk mengatasi permasalahan itu perlunya merevisi UU Penyiaran.

"Perlu merevisi UU Penyiaran," tuturnya.(BJK/JUM)

10. Iklan XL

Akhir-akhir ini sangat banyak iklan yang saling menjatuhkan satu sama lain. Banyak

iklan yang mempromosikan sebuah produk dengan menbandingkan produknya itu

dengan produk lain sejenis dengan cara merendahkan bahkan mengejek produk lain.

Jelas iklan-iklan tersebut sangatlah melanggar etika bisnis.

Masih hangat pasti tentang iklan penyindiran balas-balasan yang dilakukan oleh operator

telekomunikasi AS dan XL. Menurut saya bukanlah hal bermanfaat yang dilakukan oleh

kedua operator tersebut, justru mungkin akan banyak konsumen hanya tertawa melihat

iklan-iklan tersebut dan yang paling ekstrim mungkin akan meninggalkan loyalitas

mereka terhadap produk tersebut. Karena apa ? karena perilaku iklan-iklan tersebut

seperti perang, terus saling menyerang produk lawan tapi bukan terus memperbaiki

kualitas produk mereka masing-masing.

Ternyata iklan yang melanggar etika bisnis yang dilakukan oleh salah satu operator

telekomunikasi di atas bukanlah saat-saat ini saja, mungkin masih ada yang masih ingat

iklan operator telekomunikasi XL yang bercerita tentang seorang pria yang menikah

dengan monyet dan kambing. Sangatlah mengiris hati, konsumenlah yang direndahkan

dalam iklan tersebut. Iklan XL tersebut di nilai memperolok dan merendahkan martabat

manusia, bahkan beberapa pihak seperti BRTI( Badan Regulasti Telekomunikasi

Indonesia) menyatakan bahwa iklan tersebut kebablasan.

Iklan tersebut di nilai tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga terjadi

misinterpretasi di kalangan konsumen, melampaui batas etika dan tidak memberikan

nilai pendidikan bagi masyarakat. Iklan operator telekomunikasi tersebut juga dan yang

melanggar UU No.8/1999 pasal 17f pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan

yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

periklanan.

Bukti nyata dari pelanggaran etika bisnis di atas adalah akhirnya KPI pusat meminta

kepada seluruh stasiun TV untuk menghentikan tayangan iklan tersebut.

Iklan XL tersebut telah melanggar UU Penyiaran Pasal 46 tentang Siaran Iklan.

Sumber:

http://forum.kompas.com/showthread.php?1949-XL-Cabut-Iklan-quot-Kawin-dengan-

Monyet-quot

http://berita.liputan6.com/read/355430/tayangan-voa-di-indonesia-adalah-pelanggaran

http://blog.ub.ac.id/satriomulyo/2012/03/13/kasus-iklan-on-clinic-yang-melanggar-peraturan-

penyiaran-ri/

http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/05/24/14908/kebohongan-wartawan-

jawa-pos-meliput-teroris/

http://strategikomunikasi.blogspot.com/2011/11/pelanggaran-pada-etika-perundang.html

http://tulisandila.wordpress.com

http://kpid-jatimprov.go.id/siaran-pers/2/program_silet_rcti_diberhentikan_sementara_.html

http://realline.wordpress.com