Materi Tugas Diskusi : 1. Dasar Filosofi Pendidikan Inklusi2. Tujuan Pendidikan Inklusi3. Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jumlah anak berkebutuhan khusus usia sekolah menurut data BPS dan Depsos (2003) adalah 317.016 ABK. Sampai saat ini 66.610 ABK atau sekitar 21 % telah memperoleh layanan pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Terpadu. Ini berarti 79 % atau 250.442 ABK di Indonesia belum memperoleh layanan pendidikan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diperlukan alternatif sistem pendidikan lain yang lebih memberikan peluang bagi perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi ABK. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, model pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis, sesuai dengan penjelasan pasal 15 dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, yang berbunyi: “Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”

Definisi Pendidikan Inklusif Istilah pendidikan inklusif atau inklusi, mulai mengemuka sejak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan dengan pernyataan salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994.

Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil 1994).

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980). Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

2. Dasar Filosofi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif sedang menjadi pembicaraan hangat di dunia pendidikan kita saat ini. Dampaknya, banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk mendirikan kelas inklusif. Akan tetapi, sudah dapatkah kita memahami makna dari inklusi itu sendiri?

Berbicara tentang filosofis pendidkan inklusif di Indonesia, tidak luput dari filosofi bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita dituntut untuk dapat mengusung tinggi norma Bhinneka Tunggal Ika, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Adapun kaitan antara filosofi Indonesia dan pendidikan inklusif adalah landasan negara menuntut kita untuk dapat mengemban tugas sebagai khalifah Tuhan dalam bidang pendidikan inklusif. Sebagai sesama makhluk di dunia, manusia harus saling menolong, mendorong, dan memberi motivasi kepada semua potensi kemanusiaan yang ada pada diri setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini dilakukan agar ABK dapat mengembangkan potensinya dengan optimal dan mampu meningkatkan kualitas kemandiriannya. Suasana tolong menolong seperti yang dikemukakan di atas dapat diciptakan melalui suasana belajar dan kerjasama yang silih asah, silih asih, dan silih asuh (saling mencerdaskan, saling mencinta, dan saling tenggang rasa).

Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mengajak kita untuk meyakini bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi kemanusiaan yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar dapat berkembang tak terbatas Dan, perlu diyakini pula bahwa potensi itu pun ada pada diri setiap ABK. Karena, seperti halnya ras, suku, dan agama di tanah Indonesia, keterbatasan pada ABK maupun keunggulan pada anak pada umumnya memiliki kedudukan yang sejajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa keterbatasan ABK tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan pendidikan bersifat segregatif dan eksklusif, sehingga pendidikan untuk ABK harus dipisahkan dengan anak pada umumnya. Karena dengan adanya pendidikan inklusif yang terintegrasi, peserta didik dapat saling bergaul dan memungkinkan terjadinya saling belajar tentang perilaku dan pengalaman masing-masing.

Sebagai bangsa beragama, penyelenggaraan pendidikan juga tidak dapat dipisahkan dengan nilai keagamaan. Terlebih, interaksi yang terjadi dalam lingkup pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaan manusia sebagai mankhuk sosial ini disinggung dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan.

Keberadaan peserta didik yang membutuhkan layanan khusus adalah manifestasi hakikat manusia sebagai individu yang harus berinteraksi dengan tujuan berbuat kebaikan. Kembali pada kaliamat di awal paragraf ini, dapat kita temukan bahwa terdapat kesamaan antara pandangan filosofis dan agama tentang hakikat manusia. Hal ini dikarenakan keduanya merujuk pada kebenaran yang hakiki, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan adanya titik temu antara landasan filosofi dan landasan religi diharapkan dapat menjadi landasan dalam pemanfaat penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan inklusif.

3. Landasan

a. Landasan Filosofis

1. Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan,2. Setiap anak mempunyai potensi, karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang

berbeda,3. Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan

keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak,

4. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk  memperoleh akses pendidikan di sekolah umum.

5. Sekolah umum dengan orientasi inklusi merupakan media untuk menghilangkan sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua.

b.  Landasan Yuridis

1. Undang Undang Dasar 1945, ps 31 (1) dan (2).2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ps 51.3. Undang Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional: ps 3, ps 4 (1), ps 5 (1) (2) (3) (4) , ps 11 (1), ps. 12 (1.b)4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas

No.380/G.06/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif.

d.   Landasan Empiris

1.   Deklarasi Hak Asasi Manusia, (1948), Declaration of Human Rights,2. Konvensi Hak Anak, (1989), Convention on the Rights of the Child,3. Konferensi Dunia (1990), tentang Pendidikan untuk Semua, (World Conference on Education

for All),4. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang

Berkelainan (the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities)

5. Pernyataan Salamanca (1994), tentang Pendidikan Inklusif,6. Komitmen Dakar (2000) mengenai Pendidikan untuk Semua,7. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusif”,8. Rekomendasi Bukittinggi (2005), tentang meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang

ramah bagi semua.

4. Tujuan

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi anak.

2. Mempercepat penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 3. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal

kelas dan putus sekolah4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman

5. Prosedur Penyelenggaraan pendidikan inklusif

Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu mengikuti prosedur sebagai berikut :

1. Sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menindaklanjuti proposal/ laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan.

4. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Direktorat  Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

6. Landasan Dan Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Beberapa pertemuan internasional mendasari pergerakan menuju pendidikan yang berkualitas bagi semua anak melalui pendidikan inklusif. Landasan hukum dan landasan konseptual menjadi landasan bagi gerakan menuju pendidikan inklusif adalah :

- Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948)- Konveksi Hak Anak (1989)- Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk semua (1990)- Persamaan Kesempatan bagi orang berkelainan (1993)- Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi (1994)- Komitmen Dasar mengenai Pendidikan untuk semua (2000)- Deklarasi Bandung (2004)

Konsep pendidikan inklusif muncul dimaksudkan untuk memberi solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Beberapa alasan penerapan pendidikan inklusif antara lain:

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak di-diskriminasi-kan dan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.

Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan

pembelajaran yang berbeda.

7. Tujuan Dan Manfaat Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut-sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

Manfaat pendidikan inklusif adalah :

Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif.

Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah.

Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.

Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif :

1. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan.

2. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual

3. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.

4. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

5. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Wahyu Sri Ambar Arum, MA. Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya Bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan.  (Jakarta: Depdiknas. 2005) h.109

Al-Qur’an Surat az-Zukhruf ayat 32

TUGAS KELOMPOK

MATA KULIAH : PENDIDIKAN INKLUSI

Dasar Filosofi Pendidikan Inklusi Tujuan Pendidikan Inklusi Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

DI SUSUN OLEH :

H A L M I A HASNAENI NURMIATI SYAMSIAH HJ. RAMLAH RAKHMA RAMLAH HUSNAH ANDI RACHMAWATI FATMAWATI ST. ERNA

KELAS : C ( S1 – KEDUA )

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINIFAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR2014