tugas kup
DESCRIPTION
tugas KUP STAN D1 BDK MANADOTRANSCRIPT
TUGAS KUP
PAJAK VS KORUPSI
Kelas : Pajak 1B
Kelompok 2
Nama Anggota Kelompok :
1. Ahmad Fauzi (02)2. De Agung Demang (09)3. Husna Alqawi Kurniawan (14)4. Much Ibnu Baharuddin Sholeh (19)5. Reynart Gusty Givary (26)
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)Program Diploma 1 Spesialisasi Perpajakan
Balai Diklat Keuangan Manado2013
PAJAK VS KORUPSI
I. Pendahuluan
Akhir-akhir ini, pajak menjadi trending topik diberbagai media nasional. Bukan karena target
penerimaan pajaknya, namun karena penyalahan pajak. Pada dasarnya, penyalahgunaan pajak
yang berujung pada korupsi adalah semacam “benalu sosial” yang merusak struktur
pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan
pembangunan pada umumnya.
II. Pembahasan
1. Pengertian Pajak dan Korupsi
Pajak
Dalam pasal 1 angka 1 UU KUP, yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi Pajak:
1. Fungsi budgetair, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama
kas negara
2. Fungsi reguler, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang social dan ekonomi.
3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan.
Korupsi
Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan
tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan
mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si
pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa
juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa
dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan
kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai
hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang
demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku
pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan
masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.
Dampak dari korupsi bag masyarakat diantaranya adalah :
1. Kenaikan harga-harga barang akibat anggaran APBN yang dikorupsi
2. Bertambahnya rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang
seharusnya disalurkan dikorupsi.
3. Mahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar
seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi.
2. Kondisi Perpajakan di Indonesia
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, dalam kerangka APBN 2013 total
penerimaan dari sektor perpajakan ditargetkan menopang lebih dari 1000 trilyun rupiah. Ini
artinya lebih dari 70% pembiayaan negara diharapkan bisa ditopang dari pajak yang dibayar
masyarakat.
Sementara pemberitaan media belakangan ini berkaitan dengan pajak khususnya prilaku
pegawai pajak justru melemahkan semangat masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya. Mulai dari kasus gayus tambunan yang meledak pada tahun 2009 hingga yang
terakhir kasus dugaan suap penunggakan pajak PT The Master Steel yang konon senilai 160
miliar rupiah yang disebut-sebut melibatkan 2 pegawai pajak yang saat ini ditangani KPK,
seolah-olah memberi gambaran kepada wajib pajak akan kebobrokan aparat pajak yang tidak
profesional mengelola administrasi perpajakan.
Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada
penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya
disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Lalu muncul pertanyaan
korupsi pajak, salah siapa?
Pelaksanaan penerimaan pajak oleh negara sebenarnya melibatkan berbagai elemen
diantaranya Ditjen Pajak, wajib pajak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, aparat
penegak hukum bahkan media massa. Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak selaku administrator perpajakan
telah melakukan berbagai hal dalam memperbaiki mental para aparat pajak. Mulai dari
penerapan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010 yang juga berlaku untuk seluruh PNS
hingga pemotongan tunjangan remunerasi berkaitan dengan kehadiran pada jam kerja atau juga
pelanggaran aturan kerja lainnya, whistleblowing system (pelaku atau calon pelaku akan merasa
terancam dengan kehadiran orang lain yang mengetahui atau ingin mengetahui kekayaannya.)
Kasus-kasus korupsi pajak belakangan ini bisa jadi merupakan bukti bahwa reformasi
birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak belum berhasil seratus persen, namun elemen lain juga bisa
jadi turut memberi andil yang besar terjadinya korupsi pajak. Yang paling berkepentingan dalam
negosiasi pembayaran pajak tentunya wajib pajak. Beberapa wajib pajak yang masih berusaha
untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak kerap memancing pegawai pajak dengan
kompensasi tertentu untuk membantu mengurangi ketetapan pajak yang harus dibayar. Bagi
pelaku usaha pajak merupakan salah satu beban yang mengurangi profit usaha. Jika ada
kesempatan mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindarinya tentu akan sangat
menggiurkan bagi wajib pajak.
Di sisi lainnya media massa juga ikut terlibat dalam membangun kepercayaan publik
khususnya wajib pajak terhadap Ditjen Pajak. Pemberitaan media akan menjadi pemandu pola
pikir masyarakat yang sangat berpengaruh pada citra DJP. Begitu pula animo wajib pajak untuk
membayar pajak. Berita negative tentang aparat pajak sejauh ini masih dipandang lebih seksi
untuk dimuat oleh media massa dibanding berita positif seperti keberhasilan reformasi birokrasi.
3. Kasus Korupsi Pajak
Pada 2007, jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin sebanyak 196 orang. Angka itu
berlipat ganda pada tahun 2008 menjadi 406 orang. Pada 2009 dan 2010 berturut-turut Ditjen
Pajak memberikan sanksi disiplin kepada 516 dan 657 pegawai. Sedangkan sepanjang 2012,
sudah ada 39 pegawai yang dijatuhkan sanksi. Berikut beberapa kasus korupsi pajak yang hangat
diperbincangkan di media nasional:
Gayus Tambunan (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menyalahgunakan
wewenang saat menangani keberatan pajak Rp. 570,92 juta. Memiliki rekening dengan
dana Rp. 25 miliar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Gayus
divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (19/1/2011)
Bahasyim Assifie (Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta
VII) dengan kasus menerima Rp 1 miliar dari wajib pajak dan pencucian uang atas
hartaya Rp 60,82 miliar dan 681.000 dollar AS. Memiliki dana hingga Rp 70 miliar di
rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Bhasyim divonis
dengan hukuman10 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (3/2/2011).
Dhana Widyarmika (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menerima gratifikasi
Rp 2,75 miliar dari PT Mutiara Virgo. Dhana Widyarmika terbukti memiliki 12 rekening
di 7 bank dengan aliran dana hingga Rp 97 miliar pada salah satu rekening. Sejumlah
aliran dana bersumber dari tiga wajib pajak. Dhana Divonis dengan hukuman 7 tahun
penjara oleh Pengadilan Tipikor (9/11/2012).
Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan (penyidik di Direktorat Jenderal pajak pada
kantor Wilayah Jakarta Timur) dengan kasus menerima uang 300.000 dollar Singapura
atau sekitar Rp2,3 miliar dari PT The Master Steel dalam operasi tangkap tangan pegawai
pajak di halaman terminal III Bandara Soekarno Hatta (15/05/2013). Proses hukum masih
berjalan.
III. Kesimpulan