tugas makalah teja
DESCRIPTION
5TRANSCRIPT
MAKALAH MENGENAI ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL
ORGANISASI BOEDI OETOMO
Toynbee:” Pergerakan nasional adalah jawaban terhadap tantangan zaman dalam suatu kurun waktu sejarah tertentu, Ia merupakan panggilan sejarah untuk mengatasi tantangan zaman tertentu yang bergerak dari satu titik kegelapan ke titik terang yang menderang. Cita-citanya adalah terciptanya orde social baru ”.
Peryataan Toynbee di atas memberikan gambaran bahwa pergerakan
nasional adalah suatu momentum perubahan i dari suatu titik ke suatu titik cita-
cita perjuangan. Setiap pergerakan mempunyai jiwa zaman yang berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya. Misalnya jiwa zaman masa pergerakan nasional 1908
adalah Dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir; Dari
perjuangan yang tidak terencana menjadi terencana: dari perjuangan yang
sifatnya ke daerahan menjadi perjuangan yang sifatnya nasional; Dari bangsa
yang tidak ber parlemen menjadi bangsa yang berparlemen. Akumulasi dari
berbagai makna zaman itu bercita-cita mencapai Indonesia mulia.
Lalu yang menjadi pertanyaan adalah Jiwa zaman apa yang dimiliki
bangsa ini setelah 100 tahun kebanngkitan nasional, masih adakah nilai
kesetiakawanan sosial, Apakah masih dibutuhkan kebangkitan nasional di tengah
kemerdekaan, apakah kebodohan dan kemiskinan bukan dianggap sebagai
persoalan kebangsaan, apakah ketergantungan yang menghilangkan kemandirian
bangsa kita bukan suatu persolan. Jika pertanyaan itu dicermati membangun
Keindonesiaan kita ke depan semakin berat.
Di usia 100 tahun, sebuah negara bangsa yang namanya “awal pergerakan
Indonesia” tentu sudah merupakan momentung sejarah yang penting. Itulah sebab
dalam dalam teori Lingkaran Agraria Besar yang diperkenalkan oleh h Imanuel Le
Roiladurie satu abad perjalanan suku bangsa itu adalah momentung perubahan
besar, paling tidak dua hal yang harus dicermati yaitu kontinuitas dan
diskontinuitas keberlangsungan negara itu. Bagaimana dengan bangsa Indonesia
sekarang, setelah genap 100 tahun merumuskan kata Indonesia Mulia yang pada
tahun 1918 kata Indonesia Mulia yang diperkenalkan Budi Utomo itu berubah
menjadi Indonesia merdeka. Makalah ini akan menjelaskan selukbeluk
terbentuknya pergerakan nasional tahun 1908 yang berimplikasi pada munculnya
kelembagaan politik dan konsep kelembagaan ekonomi dalam membangun cita-cita
pergerakan. Untuk menjelaskan makna pergerakan tahun 1908 maka diperlukan
refleksi perjalanan kebangssan kita sekarang ditenganh krisis global dan rapuhnya
rasa kesetiakawanan yang melahirkan suatu zaman baru kebangkitan nasional
kedua yaitu perang melawan kebodohan kemiskinan.
A. Budi Utomo Sebuah Pergerakan .
Kata Pergerakan Nasional, mengandung suatu pengertian, yaitu merupakan
perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern kearah perbaikan taraf
hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak puas terhadap keadaan
masyarakat di bawah tekanan imeprilisme. Dengan demikian istilah ini
mengandung arti yang sangat luas, bukan hanya memperbaiki derajat bangsa tetapi
meliputi gerakan kesetiakawanan sosial melalui pendidikan. Raden Soeweji ayah
Soetomo, boleh berbangga hati karena ia melahirkan seorong putra yang kemudia
hari menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia
Pergerakan Nasional yang diawali gerakan Budi Utomo. , mendapat sprit
dari para pelajar yang belajar di Negeri Belanda. Para pelajar mendirikan suatu
perkumpulan pelajar yang namanya “Indische Vereniging”. Pada awalnya
Perkumpulan ini tidak mempunyai tujuan politik. Tetapi pada prinsipnya adalah
ingin memperhatikan kepentingan bersama penduduk Hindia Belanda yang berada
di negeri Belanda. Raden Soeweji ayah Soetomo, boleh berbangga hati karena ia
melahirkan seorong putra yang kemudia hari menjadi pelopor pergerakan nasional
Indonesia
Istilah Nasional berarti bahwa pergerakkan-pergerakkan tersebut
merupakan pergerakkan yang bercita-cita nasional yaitu cita-cita mencapai
kemerdekaan bangsa. Seusai Perang Dunia I tahun 1918, jumlah pelajar dan
mahasiswa dari Indonesia yang belajar ke negeri Belanda bertambah banyak .
Diantara mahasiswa mahasiswa tersebut terdapat dua aliran :
a. Aliran yang moderat yaitu aliran yang tidak menginginkan Indonesia lepas dari
negeri Belanda, aliran ini dipimpin oleh Notosuroto;
b. Aliran progressif, aliran ini berhasil merubah Indishe Vereniging pada tahun
1922 menjadi Perhimpunan Indonesia.
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakkan nasional, ada 2 faktor :
a. Faktor Yang berasal dari luar negeri, yaitu adanya reaksi terhadap
imperialisme atas bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu kemenangan
Jepang terhadap Rusia juga merupakan bukti bahwa bangsa timur dapat
mengalahkan bangsa barat.
b. Faktor yang berasal dari dalam negeri yaitu adanya rasa tidak puas dari bangsa
Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial, misal reaksi-reaksi/
perang melawang Belanda yang dipimpin oleh Pattimura, Cuk di Tiro, P.
Diponegoro, Hasanuddin dll.
Adanya gerakan-gerakan yang timbul berupa “gerakan emasnsipasi” yang
menginginkan, adanya suatu pembaharuan.
Dengan terbentuknya organisasi seperti Budi Utomo, Jong Sumatra,
Jong Ambon, Jong Celebes dan sebagainya terciptalah suatu kerangka dalam mana
para anggotanya dapat menjalankan peranan masing-masing terkoordinir agar
organisasi berfungsi seefektif mungkin untuk membela kepentingan bersanma
serta mencapai tujuannya. Disamping integrasi teleofungsional yang dapat
dihasilkan, Organisasi juga menciptakan suatu arena politik di mana dapat
dilaksanakan komunikasi intra dan interorganisasi untuk membentuk tujuan
kolektif yang tidak berdasarkan kekuasaan otoritarian tetapi melalui musyawarah.
Dengan demikian organisasi Budi Utamo bertujuan dua hal, pertama
sosialisasi-nilai-nilai politik seperti demokrasi dan yang kedua memupuk
pengalaman atau kesetiakawanan soisial yang tidak dapat dihasilkan masa-masa
sebelumnya. Tambahan pula arena tersebut secara selektef dan kompetitif
menyaring kepemimpinan secara otoritasnya, otoritas mana sangat produktif untuk
memupuk solidaritas di satu pihak dengan mengembangkan identitas gologan di
lain pihak
Sudah tentu partai politik berfungsi untuk membangun solidaritas sebagai
nilai dasarnya dilaksanakan tidak hanya secara politik membentk konsensus, tetapi
juga secara terampil mengelolah konflik-konflik yang muncul. Pendeknya dalam
kerangka organisasi terjadi proses politisasi atau pemulaan pelakuan politik terarah
ke pelembagaan politik.Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Budi Utomo yang
pada awalnya bersifat politik sepuluh tahun kemudian sudah berwajah sebagai
partai politik.
Ada dua segi yang mulanya ditegakkan oleh dua pemimpin pergerakan
kebangkitan nasional adalah, pertama masalah hak berserikat dan berkumpul ,
kedua masalah perwakilan rakyat. Dalam hal petama, artikel 111
Regeringsreglemen (peraturan pemerintah) yang masih berlaku pada masa itu tidak
membenarkan bangsa kita hak berserikat dan berkumpul dalam arti politis. Itulah
sebabnya antara lain mengapa serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 tidak
terang-terangan menamakan dirinya sebuah partai, meskipun tuntutannya bersifat
politik. Tetapi harus diakui bahwa berangsur-angsur tersebut ditelerir oleh
pemerintah Hindia Belanda, tentu dalam batas-batas yang ketat, tergantung pada
masa tertentu. Maksud untuk membentuk Dewan rakyat umpamanya memberikan
kelonggaran hak tersebut apalagi mengambil hati rakyat untuk menghadapi perang
Dunia Pertama.
Dalam hal kedua yaitu perwakilan rakyat (Volksraad) tidak dapat
memenuhi keinginan pejuang para pergerakan kebangsaan . pada tahun 1918
sesudah volksraad dibentuk suatu mosi yang terkenal dengan nama mosi
Cokroaminoto menuntuk agar secepatnya disusun suatu parlement yang dipilih oleh
rakyat dengan hak menentukan hukum sepenuhnya dan dibangunkan suatu
pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlement. Cokroaminito sebagai
perseden Serikat Islam memang menjadi angoota Volskraad pada saat itu dan
mendapat dukungan dari berbagai anggota. Mulanya mereka berharap bahwa
Vollksraad ini mencerminkan mengenai sistem perwakilan dan ketika harapan tak
terkabul seperti yang diberi cap H. Agussalim, kemudian para pemimpin tidak
sadar membiarkan volskraad berkembang. Mosi tersebut menuntut bahwa hak pilih
sepenuhnya harus diakui pada rakyat, badan perwakilan volksraad mempunyai hak
legislatif penuh dan ketiga parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap
siapa pmerintah harus bertanggungjawab
B. Budi Utomo Gerakan kesetikawanan Sosial
Pada awalnya Budi Utomo adalah sebuah gerakan kesetikawanan sosial
yang cita-citanya membangun masyarakat Jawa dan Madura. Ia bercita-cita
mewujudkan Gerakan Indonesia Mulia. Cita-cita tersebut diawali dengan
kepeloporan Soetomo sebagai pendiri Budi Utomo (BU). Kesan sepintas bila kita
mempelajari perilaku Soetomo sebagai pendiri BU. adalah mencapai cita-cita
Indonesia mulia. Untuk mencapai itu Soetomo membentuk oraganisasi Budi
Utomo, Persatuan bangsa Indonesia (PBI) Rukun Tani dan sebagainya. Sangat
tepat kalau perestasi tersebut sebagai langkah maju langkah seorang pembaharu
dengan hasilnya sebuah organisasi yang berstandar modern paling tidak pada masa
pergerakan nasional.
Dalam bidang politik, Soetomo dikenal sebagai seorang kooperator, hal
ini dapat dipahami sebagai sikap praktis Soetomo. Ia sadar bahwa bangsa Indonesia
masih memerlukan bantuan pemerintah Belanda. Hal itu dianggapnya bermanfaat
tanpa perlu merendahkan martabat sendiri. Namun bukan Soetomo sama sekali
tidak bersikap non kooperasi. Sebab ketika itu ia yakin bahwa cara parlementer
bukan lagi merupakan hal-hal yang terbaik saat itu. Ia rela berkorban keluar dari
Dewan kota Praja Surabaya. Demikian juga pada waktu peristiwa penolakannya
untuk menjadi anggota Dewan rakyat (volksraad) adalah karena Gubernur Jenderal
tidak menempati janjinya untuk memberikan konsesi pada Soetomo
Soetomo sangat dibenci oleh golongan komonis karena pernaytaa-
pernyataanya yang menentang tindakan komunis, terutama gerakan-gerakan fisik
yang dekat dengan keberutalan pada saat itu. Dari Seluruh aktivitasya ia pernah
menjadi penasehat Muhammadiyah dan banyak teman-temanya dari nahdatul
Ulama. Komite Kolliyh Islam Islam pernah didirikannya sewaktu ia pulang dari
lawatannya ke Eropa.
Kontrasnya seotomo juga dikenal sebagai seorang taradisionalis. Dalam
polemiknya dengan Sultan takdir Alisyahbana dia dengan tegas menolak
pendidikan Barat yang dianggapnya telah mengagsingkan Indonesia dari
kebudayaan sendidiri dan mencetak manusia-manusia yang tidak sosial. Model
pendidikan yang diinginkan Soetomo adalah seperti yang terdapat dalam berbagi
pondok pesanteren.
. Hanya ada satu jalan untuk mewujudkan satu negara modern , Indonesia
mulia, sebagai pengganti kata Indonesia medeka. Yaitu keluar dari lingkungan
tardisonal. Sesuai dengan anak zamannya Budi Utomo telah menampilakn diri
sebagai Organisasi modern pertama meskipun masih bersifat lokal, terbatas pada
Jawa dan Madura saja. Suatu organisasi yang dikelolah berdasarkan teknik-tekni
berorganisasi . Pengaruh tradisi Jawa memang sangat kuat terhadap pribadi sang
tokoh ini, meskipun oraganisasinya sedang bergulat menuju cita-cita Indonesia
mulia. Sebagai orang Jawa Soetomo enggang mengungkapkan dirinya secara
terbuka. Ia melihat fakta sebagai hal yang samar-samar, tidak eksplisit, kehalusan
budinya dan tata kramanya menyebabkan selalu merahasiakan serangan-serangan
dan fitna-fitnah dari rekan –rekan seperjuangannya yang merasa diri dan
peranannya yang menonjol.
Kekaguman dan penghayatan Soetomo terhadap tradisi Jawa tidak hanya
tersirat dalam tindakannya, melainkan juga secara tersurat jua ia berani
megungkapkan dirinya sebagai Pantaisme monoisme Jawa. Panteisme in
terungkap secara jelas dalam catatan perbicangan dengan seorang teman karabnya
Kyai H. Mansoer dengan tandas dikatakan: Penjelmaan tuhan yang terahir adalah
ummat manusai. Soetomo percaya bahwa saya adalah dia dan dia adalah saya. Aku
dan dia adalah satu dalam hakekat yakni penjelmaan tuhan. Aku penjelmaan tuhan
yang sadar . Itulah sebabnya kau harus menolong menyadarkan aku yang belum
sadar . akau harus berbuat baik kepada diriku
Dengan terbentuknya organisasi seperti Budi Utomo, Jong Sumatra,
Jong Ambon, Jong Celebes dan sebagainya terciptalah suatu kerangka dalam mana
para anggotanya dapat menjalankan peranan masing-masing terkoordinir agar
organisasi berfungsi seefektof mungkin untuk membela kepentingan bersanma
serta mencapai tujuannya. Disamping integrasi teleofungsional yang dapat
dihasilkan, Organisasi juga menciptakan suatu arena politik di mana dapat
dilaksanakan komunikasi intra dan interorganisasi untuk membentuk tujuan
kolektif yang tidak berdasarkan kekuasaan otoritarian tetapi melalui musyawarah.
Dengan demikian organisasi Budi Utamo terwujud dua hal, pertama sosialisasi-
nilai-nilai politik seperti demokrasi dan yang kedua memupuk pengalaman tau
i
kesetiakawanan soisial yang tidak dapat diperoleh masa-masa sebelumnya.
Tambahan pula arena tersebut secara selektef dan kompetititif menyaring
kepemimpinan secara otoritasnya, otoritasmana sangat produktif untuk memupuk
solidaritas di satu pihak dengan mengembangkan identitas gologan di lain pihak
Sudah tentu partai politik berfungsi untuk membangun solidaritas sebagai nilai
dasarnya dilaksanakan tidak hanya secara politik membentk konsensus, tetapi juga
secara terampil mengelolah konflik-konflik yang muncul. Pendeknya dalam
kerangka organisasi terjadi proses politisasi atau pemulaan pelakuan politik terarah
ke pelembagaan politik.Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Budi Utomo yang
pada awalnya bersifat politik sepuluh tahun kemudian sudah berwajah sebagai
partai politik.
Ada dua segi yang mulanya ditegakkan oleh dua pemimpin pergerakan
kebangkitan nasional adalah, pertama masalah hak berserikat dan berkumpul ,
kedua masalah perwakilan rakyat. Dalam hal petama, artikel 111
Regeringsreglemen (peraturan pemerintah) yang masih berlaku pada masa itu tidak
membenarkan bangsa kita hak berserikat dan berkumpul dalam arti politis. Itulah
sebabnya antara lain mengapa serikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 tidak
terang-terangan menamakan dirinya sebuah partai, meskipun tuntutannya bersifat
politik. Tetapi harus diakui bahwa berangsur-angsur tersebut ditelerir oleh
pemerintah Hindia Belanda, tentu dalam batas-batas yang ketat, tergantung pada
masa tertentu. Maksud untuk membentuk Dewan rakyat umpamanya memberikan
kelonggaran hak tersebut apalagi mengambil hati rakyat untuk menghadapi perang
Dunia Pertama..
Dalam hal kedua yaitu perwakilan rakyat (Volksraad) tidak dapat memenuhi
keinginan pejuang para pergerakan kebangsaan . pada tahun 1918 sesudah
volksraad dibentuk suatu mosi yang terkenal dengan nama mosi Cokroaminoto
menuntuk agar secepatnya disusun suatu parlement yang dipilih oleh rakyat dengan
hak menentukan hukum sepenuhnya dan dibangunkan suatu pemerintahan yang
bertanggungjawab kepada parlement. Cokroaminito sebagai perseden Serikat Islam
memang menjadi angoota Volskraad pada saat itu dan mendapat dukungan dari
berbagai anggota. Mulanya mereka berharap bahwa Vollksraad ini mencerminkan
mengenai sistem perwakilan dan ketika harapan tak terkabul seperti yang diberi cap
H. Agussalim, kemudian para pemimpin tidak sadar membiarkan volskraad
berkembang. Mosi tersebut menuntut bahwa hak pilih sepenuhnya harus diakui
pada rakyat, badan perwakilan volksraad mempunyai hak legislatif penuh dan
ketiga parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap siapa pmerintah harus
bertanggungjawab.
.C.Perhimpunan Indonesia Sebagai Oraganiasi Politik
Tujuan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922 adalah agar Pemerintah
Hindia Belanda bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia, karena meskipun
sudah ada Volksraad, tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak bertanggung jawab
pada Volksraad, tetapi bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat di Negeri
Belanda. Dengan demikian hal ini berarti bahwa Volksraad harus diganti dengan
Parlemen yang sebenarnya, sehingga pemerintah bertanggung jawab kepada
Parlemen Indonesia. Tujuan ini hanya berlangsung dua tahun karena pada tahun
1924 karena tujuan Perhimpunan Indonesia berubah menjadi kemerdekaan
Indonesia. Pada waktu itupun majalah Perhimpunan Indonesia yang semula
bernama “Hindia Putra” diganti dengan nama “Indonesia Merdeka”.
Selain mengadakan propaganda kemerdekaan Indenesia, Perhimpunan Indenesia
juga mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan nasional negeri lain. Antara
lain Liga Penentang Tindasan Penjajah, Internasionale Komunis dan ikut serta pada
Kongres-kongres Internasional yang bersifat humanistis.
Pada tanggal 10-15 Februari 1927 Liga Penentang Tindakan Penjajahan
mengadakan Kongres sedunia pertama yang tujuannya menentang imperialisme di
dunia dan tindakan penjajahan di Brussel. Pada kongres tersebut hadir wakil-wakil
bahsan tanah jajahan dan setengah jajahan. Indonesia diwakili oleh Mohammad
Hatta, Nazir Pamuntjak, Gatot, Achama Soebardjo dan Samaun.
Kongres itu (diadakan sesudah pemberontakan Komunis di Indonesia) mengabil
keputusan antara lain :
a. Menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada Pergerakan Kemerdekaan
Indonesia dan menyokong pergerakan itu terus menerus dengan segala daya
upaya apa pun juga;
b. Menuntut dengan keras kepada Pemerintah Belanda agar pergerakan Rakyat
Indonesia diberi kebebasan bergerak, menghapus keputusan-keputusan
hukuman mati dan pembuangan dan menuntut adanya pengampunan.
Keuntungan yang dapat diambil oleh Perhimpunan Indonesia dengan menjadi
anggota Liga selain masalah Indonesia menjadi perhatian Internasional juga para
pemuda-pemuda Indonesia berkenalan dengan orang-orang yang mempunyai sikap
yang sama dari tanah-tanah jajahan lain) misalnya orang-orang India, Indo Cina,
Filipina, Mesir) dan juga kaum Pasifik dari orang-orang terpelajar kiri Eropa.
Tuntutan ini membuat pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan tegas
yang akhirnya empat anggota pengurus Perhimpunan Indonesia yaitu Mohammad
Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdul madjid, Ali Sastroamidjojo ditangkap. Mereka pun
akhirnya dilepaskan pada sidang pengadilan Maret 1928 karena pemerintah
kolonial Belanda tidak berhasil membuktikan kesalahan mereka.
Kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang penting karena pengaruh Pehimpunan
Indonesia ternyata semakin besar. Terlebih-lebih dengan adanya pelarangan Partai
Komunis Indonesia, maka asas yang dianut oleh Pehimpunan Indonesia yaitu asas
nasionalisme yang radikal telah mampu menandingi asas Partai Komunis
Indonesia.
Diktum Pehimpunan Indonesia yang kemudian menjadi terkenal antaralain :
a. Hanya suatu Indonesia yang bersatu, sambil mengenyampingkan perselisihan
dan perbedaan antara gologan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan
bersama, kemerdekaan Indonesia itu memerlukan penghimpunan aksi massa
yang sadar atas dasar kekuatan sendiri;
b. Turut sertanya semua lapisan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan ini,
merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan tersebut;
c. Unsur yang terpenting dalam tiap-tiap masalah pemerintahan ialah kepentingan
yang berlawanan antara si penjajah dengan si terjajah. Apabila si penjajah
selalu ingin mengurangi jurang antara mereka dengan si terjajah, maka si
terjajah harus melawannya dengan mempertajam jurang tersebut;
d. Segala usaha harus diusahakan untuk mengembalikan keadaan jasmani rokhani
ke keadaan biasa. Akibat penjajahan maka kehidupan rohani jasmani Indonesia
sangat rusak.
Cita-cita Partai Nasional Indonesia tidak berbeda dengan cita-cita
Perhimpunan Indonesia, Yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme
yang radikal dipropagandakan untuk mempengaruhi rakyat.Trilogi Partai Nasional
Indonesia yang ditanamkan pada rakyat adalah jiwa nasional ( nationaale geest ),
rekad nasional ( nationaale wil ), dan tindakan nasional ( nationnale daad ). Dengan
cara ini Partai Nasional Indonesia berusaha dengan kekuatan rakyat sendiri,
memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan budaya. Agar masyarakat sadar akan
kemelaratannya dalam alam penjajahan, maka kepada mereka diceritakan masa
lampau Indonesia yang gemilang. Manusia Indonesia menurut Soekarno
dimiskinkan oleh keadaan kolonial. Manusia Indonesia yang memiliki tanah untuk
mencari nafkah, tetapi tetap miskin. Manusia Indonesia yang miskin itu dinamakan
Sukarno Marhaen.
Kelompok-kelompok politik di Indonesia menjadi sasaran
perjuangan Partai Indonesia pula seperti nampak dalam tulisan Ir. Sukarno pada
tahun 1926. Oleh karena kelompok-kelompok partai politik semakin tertanam rasa
nasionalismenya maka pada akhir tahun 1927 diadakan suatu rapat di Bandung
yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Pasundan,
Sumatranen Bond dan kamu Betawi. Rapat yang dipimpin Partai Nasional itu
sepakat membentuk suatu badan kerjasama Politik Kebangsaan Indonesia ( PPKI ).
Lahirnya Politik Kebangsaan Indonesia mendapat respon dalam
kongres pada tahun 1928. Dalam kongres itu dikemukakan bahwa ada pertentangan
tajam antara yang dijajah dan penjajah. Belanda, merupakan suatu kekuatan
imperialisme yang mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Hal ini merusak tatanan
sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini perlu terlebih
dahulu dicapai kemerdekaan politik. Tiada dapat disangkal bahwa ada unsur-unsur
Marxiistis yang mempengaruhi sikap ini. Pemikiran ini kemudian disebar dalam
rapat-rapat, kursus-kursus dan sekolahan-sekolahan serta organisasi-organisasi
pemuda yang didirikan oleh PNI. Pers PNI yang terdiri dari surat-surat kabar
Banteng Priangan ( Bandung ) dan Persatuan Indonesia ( Jakarta ) juga membantu
penyebaran pandangan ini. Dengan demikian kegiatan PNI dengan pesat menarik
perhatian massa. Jumlah anggota PNI pada tahun 1929 diperkirakan 10.000 orang,
yang tersebar antara lain di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan
Makassar.
Perkembangan PNI mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda.
Dalam pidato pembukaan voksraad 1928 gubernur Jenderal menganjurkan agar
rakyat Indonesia menghindari nasionalisme yang ekstrim. Golongan konservatif
Belanda mendirikan organisasi sendiri dengan Vaderiendesche Club pada tahun
1929 sebagai imbangan. Mereka mendesak pemerintah agar bertindak tegas
terhadap PNI. Pers Belandapun membantu sikap ini.
Pada tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda mulai melarang . Polisi
dan tentara memasuki organisasi ini, juga pegawai-pegawai sipil dari Departemen
Perang dilarang. Meskipun demikian PNI berkembang terus. Ir. Sukarno bahkan
menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai kemenangan bila perang Pasifik
meletus.
Sementara itu tersebar desas-desus bahwa PNI akan mengadakan
pemberontakan. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda percaya desas-desus ini dan
memerintahkan penangkapan atas nama para pemimpin PNI di pusat maupun di
cabang-cabangnya. Empat tokoh PNI, yaitu Ir.Sukarno, R. Gatot Mangkupraja,
Maskoen Soemadiredja dan Soepriadinata, diajukan ke pengadilan Bandung. Ir.
Sukarno kemudian dijatuhi hukuman pembuangan.
Dalam bulan April 1931 anggota-anggota PNI lain membubarkan
organisasi ini, namun tidak semua anggota menyetujui tindakan ini. Sebagian
mendirikan organisasi baru dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia ( PNI-
baru ) dipimpin Drs. Muhammad Hatta dan Syahrir, sebagian lagi mendirikan
Partai Indonesia (Partindo) dipimpin Mr. Sartono. Kedua partai ini sepakat bahwa
tujuan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka berbeda dalam cara
pencapaiannya. PNI baru menekankan perlunya pemimpin-pemimpin yang cakap
berwibawa, dan jujur, sebab itu mementingkan pembentukan kader dan sebab itu
pula nama organisasinya adalah Pendidikan Nasional Indonesia. Partindo ( Partai
Indonesia ) tetap mementingkan pengerahan massa untuk mencapai maksud
tersebut.
Persolan bangsa kita sekarang adalah masalah kemiskinan yang tidak
teratasi dan tidak terencana . Di negara-negara maju angkatan kerjanya pindah dari
sector pertanian ke sector industri kemudian ke jasa. Di Indonesia jika dilihat
beberapa ciri penduduk pedesaan maupun perkotaan, maka tidak memungkinkan
mereka langsung beralih ke sector industri, terlebih industri modern yang canggih.
Yang terjadi adalah perpindahan dari pertanian ke sektor jasa sehingga yang
muncul adalah penggususran di kota-kota besar. Jasa yang di hasilkan tidak
banyak memerlukan keahlian, pendidikan khusus atau latihan sehingga banyak
penduduk desa secara berangsur pindah pekerjaan ke jasa angkutan, perdagangan
kecil seperti pedagang kakilima, buruh bangunan, tukang becak, buruh pelabuhan
dan pekerjaan umum lainnya. Akibatnya adalah terhambatnya kreatifvitas
masyarakat dalam menghasilkan kapasitas produksi yang mempubyai nilai
advantage.
Apabila kecenderungan-kecenderungan mengenai prosses yang masih
tetap diwarnai dominasi peranan Negara, rakyat masih tetap menjadi konsumen
pembangunan dan masih adanya semangat “ Politik Etis”, ternyata benar maka
sebenarnya proses pembangunan kita sangatlah memprihatinkan. Oleh karena
patut ditinjau kembali strategi dan paradigma pembangunan yang mampu
membawa perubahan struktural maupun institusional.
Simpulan
Kebangkitan Nasional 100 tahun yang silam suatu momentum sejarah yang
penting. Ia merupakan barometer sejarah yang penting dalam membangun
Keindonesiaan kita ke depan . Konsep perjuangan kaum pergerakan mampu
menerobos zaman yang belum terpikirkan di kala itu. Nilai-nilai kesetikawanan
sosial menjadi perekat dan spirit dengan melawan arus zaman,. Ia tidak mengenal
pahit getirnya penjara bahkan melawan moncong senjata untuk mengangkat
harkat dan martabat bangsanya, sayangnya di alam kemerdekaan ini nilai-nilai
kejuangan mulai redup, seperti telah sehingga visi misi ke Indonesiaan kita di
pertanyakan kembali.
Satu Abad kebangkitan nasional semestinya rumusan kebangsaan untuk
menatasi kemiskinan sudah harus jelas. Negara harus menumbuhkan nilai-inilai
ksetkawanan sosial yang berbasis pada sektor pertanian dan perkebunan seperti
yang telah di rintis oleh para kaum pergerakan. Demokrasi akan menjadi mala
petak jika kekuatan ekonomi tidak ada. Kehancuran negara berbagai suku bangsa di
abad ke-21 karena tidak mampu melawan kemiskinan. Itulah sebabnya,
kemandirian bangsa harus diteggakkan kembali.
Daftar Pustaka
John O. Sutter. 1959. “Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume II. The Indonesian Economi During The Revolution” Department of Far Eastrn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II
John O. Sutter. 1959. “Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume III. Sovereign Indonesia Strivers for a National Economy ” Department of Far Eastrn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II
John O. Sutter. 1959. “Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950
Volume II. Southeast Asia Program, Volume IV. Sovereign Indonesia
Strivers for a National Economy: Political Attitudes Towards the
Economy, Foreign Investment and Nationalization ” Department of
Far Eastrn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II