tugas pak dir

38
Pengaruh Reformasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan melalui SOP terhadap Tingkat Kesehatan di Indonesia Disusun oleh : George Kevin T Hafian Adi W I Putu Gede A Bayu W Lalu Riza Ihwandi M Arli Bonny M Trio Mursyidan

Upload: alfath-zulhiansyah

Post on 28-Dec-2015

62 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Pengaruh Reformasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan melalui

SOP terhadap Tingkat Kesehatan di Indonesia

Disusun oleh :

George Kevin T

Hafian Adi W

I Putu Gede A Bayu W

Lalu Riza Ihwandi

M Arli Bonny

M Trio Mursyidan

KAMPUS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REGIONAL SUMATR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah tercapainya

bangsa yang maju dan mandiri ,sejahtera lahir dan bathin. Salah satu ciri bangsa

yang  maju adalah mempunyai derajat kesehatan yang tinggi ,karena derajat

kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas sumber daya

manusia. Hanya dengan sumber daya yang sehat akan lebih produktif dan

meningkatkan daya saing bangsa. Menyadari hal tersebut, pemerintah Republik

Indonesia telah mencanangkan kebijaksanaan dan strategi baru dalam suatu

“Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan sebagai Strategi Nasional menuju

Indonesia Sehat 2010” pada tangga l1 Maret 1999.

Dengan kebijaksanaan dan strategi ini, perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di semua sektor harus mampu mempertimbangkan dampak negative

dan positif terhadap sektor kesehatan, baik bagi individu, keluarga maupun

masyarakat. Disektor kesehatan sendiri upaya kesehatan akan lebih mengutamakan

upaya-upaya preventif dan promotif yang proaktif, tanpa mengabaikan upaya kuratif

dan rehabilitatif. Dasar pandangan baru dalam pembangunan kesehatan ini disebut

“Paradigma Sehat”. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan merupakan salah

satu factor yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Sumber

daya manusia yang sehat akan lebih produktif dan meningkatkan daya saing

manusia.

Kesehatan merupakan sebagian dari iman, sesuai dengan pepatah kuno

yang sering kita dengar dari orang tua kita.Bangsa Indonesia sebagai salah satu

Negara berkembang yang mempunyai tingkat populasi yang tinggi harus mulai

memperhatikan dan memperbaiki mutu kesehatan yang berguna bagi kualitas

sumber daya manusia bangsa kita.Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika

ditunjang dengan sistem kesehatan yang baik. Dengan sistem kesehatan yang baik,

memungkinkan kita akan hidup sehat, berpikir kritis, dan produktif bagi bangsa dan

Negara.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan

masyarakat yang sehat.Untuk mencapai bangsa yang sehat, harus terbentuk

masyarakat peduli kesehatan.Masyarakat peduli kesehatan dapat terbentuk jika

memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar dan minat yang besar terhadap

dunia kesehatan serta peran yang lebih besar dari pemerintah untuk

menggalangkan SOP atau Standard Operating Proceduredi dalam pelayanan

kesehatan.Apabila kepedulian sudah merupakan kebiasaan dan membudaya dalam

masyarakat serta pelayanan yang memadai, maka jelas kesehatan tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus

dipenuhi.

Dalam dunia kesehatan, SOP atau  Standard Operating Procedure terbukti

berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pelayanan. Dalam

kaitan inilah kesehatan dan pelayanan kesehatan melalui SOP atau Standard

Operating Procedure harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk

mewujudkan tujuan menyehatkan kehidupan bangsa.Kesehatan merupakan bagian

yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu kehidupan masyarakat dan

negara.

Judul makalah ini sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk

dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap

usaha peningkatan kesehatan di Indonesia.

BAB II

TEORI YANG DIGUNAKAN

2.1 Reformasi

Reformasi adalah suatu perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang

sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau Negara, ekonomi

perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dl suatu masyarakat atau

Negara, perdana menteri yg baru telah menyapu kalangan oposisi dan memberikan

serangan telak dengan ekonomi,  hukum perubahan secara drastis untuk perbaikan

dl bidang hukum dl suatu masyarakat atau negara, politik perubahan secara drastis

untuk perbaikan dl bidang politik dl suatu masyarakat atau Negara.

Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004)

merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk

menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang

lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya

persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut

Khan (Guzman et.al., 1992), reformasi administrasi adalah usaha-usaha yang

memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang

dimaksudkan untuk mentransformasikan praktik, perilaku, dan struktur yang telah

ada sebelumnya.

Caiden (1969) menyatakan reformasi administrasi sebagai the artificial

inducement of administrative transformation against resistance, dimana dapat

diartikan bahwa reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang

dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi. Sedangkan

Quah (Nasucha, 2004) menyatakan bahwa reformasi administrasi publik merupakan

suatu proses untuk mengubah struktur ataupun prosedur birokrasi publik yang

terlibat dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai

tujuan pembangunan nasional.

2.2 Kebijakan

Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa "Public policy is whatever government

chose to do or not. to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau

tidak dilakukan)[1].  Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu

yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.Di samping itu,

kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh

badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah[2].

Pandangan lain dari kebijakan publik yaitu melihat kebijakan publik sebagai

keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian

instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan

tujuan dan cara mencapai tujuan. Dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara

itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah

yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan

seluruh rakyat, maka M. Irfan Islami menguraikan beberapa elemen penting dalam

kebijakan publik, yaitu[3]:

Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk Perdanya berupa penetapan

tindakan-tindakan pemerintah;

1.)      Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan

dalam bentuk yang nyata;

2.)      Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak

melakukan sesuatu itu, mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; dan

3.)      Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan

seluruh anggota masyarakat.

.

2.3 Pelayanan Kesehatan

Mutu produk dan jasa adalah seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa

pelayanan dari pemasaran, engineering, manufaktur, dan pemeliharaan di mana

produk atau jasa pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu dengan harapan

pelanggan[17]. Mutu merupakan kesesuaian terhadap permintaan persyaratan[18].

Kontrol mutu adalah proses deteksi dan koreksi adanya penyimpangan atau

perubahan segera setelah terjadi, sehingga mutu dapat dipertahankan.Langkah

Kegiatan yang dikerjakan, antara lain :

1.)      Evaluasi kinerja dan kontrol produk

2.)      Membandingkan kinerja aktual terhadap tujuan produk.

3.)      Bertindak terhadap perbedaan atau penyimpangan mutu yang ada

Peningkatan mutu mencakup dua hal yaitu Fitness for use dan mengurangi

tingkat kecacatan dan kesalahan. Kegiatan-kegiatan Peningkatan Mutu yaitu dengan

m,engadakan infrastruktur yang diperlukan bagi upaya peningkatan mutu, identifikasi

apa yang perlu ditingkatkan dan proyek peningkatan mutu, menetapkan tim proyek,

menyediakan tim dengan sumber daya, pelatihan, motivasi untuk mendiagnose

penyebab, merangsang perbaikan, mengadakan pengendalian agar tetap tercapai

perolehan.

Mutu Pelayanan Kesehatan adalah penampilan yang pantas dan sesuai

(yang berhubungan dengan standar-standar) dari suatu intervensi yang diketahui

aman, yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan

yang telah mempunyai kemampua untuk menghasilkan dampat pada kematian,

kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi (Milton I Roemer dan C Montoya

Aguilar, WHO, 1988).

2.4 SOP (Standard Operating Procedure)

Standard Operating Procedure yang selanjutnya dikenal dengan istilah SOP

adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan

oleh siapa. SOP dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias/variasi yang

ekstrim dalam proses pelaksanaan kegiatan yang apabila terjadi akan dapat

mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan bahwa SOP

adalah perangkat atau instrument sebagai penggerak organisasi / lembaga agar

dapat berjalan / berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam Organisasi Pemerintah, SOP biasanya diperlukan untuk pedoman

penyelenggaraan kinerja pelayanan kepada publik/masyarakat. Pelayanan publik

dapat dilaksanakan secara optimal, apabila lembaga tersebut dapat menarik simpati

masyarakat sekaligus mendapat kepercayaan masyarakat tidak lain karena adanya

motivasi dan partisipasi sukarela dari masyarakat pada program tersebut.

Saat ini Dinas Kesehatan memandang bahwa SOP dapat memberikan

kepastian gerak langkah/tindakan dan transparansi bagi stakeholder, disamping itu

(internal organisasi) SOP akan lebih memperjelas persyaratan dan target pekerjaan

dalam format yang siap diamplikasikan pada pekerjaan, serta memberikan informasi

dengan detail apa yang diharapkan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan visi

dan misi yang harus dilakukan oleh anggota/pegawai dalam menghadapi situasi

kondisi yang dihadapi.

BAB III

Metode Penelitian  

Penulisan ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan

pendekatan yang didasarkan pada teori yang telah ada, sehingga tepat digunakan

dalam penulisan ini mengingat teori tentang reformasi kebijakan pelayanan

kesehatan bukan merupakan teori baru atau sudah ada sejak dulu.

Teknik pengumpulan data ditujukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan

data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian yang

bersangkutan secara objekti.Penulisan ini memakai teknik pengumpulan data

dengan studi kepustakaan.Karena penulis dapat mendapat informasi-informasi

tambahan yang dapat membantu kelancaran dalam menyelesaikan makalah ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Kesehatan

            Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi dalam peningkatan kesehatan

masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan untuk rakyat kita, sekali lagi di seluruh

Indonesia.Oleh karena itu, kita lakukan berbagai peningkatan dan perbaikan atas

system, kebijakan, program sampai dengan pelayanan yang kita laksanakan pada

tingkat masyarakat.Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah

menetapkan prioritas untuk tahun 2007 ini sebagai kelanjutan atau sebagai bagian

dari pembangunan sektor kesehatan 2005-2009.

Pertama adalah kita ingin benar-benar meningkatkan pelayanan kesehatan

untuk ibu dan anak.Ini penting sekali untuk kita terus tingkatkan. Kemudian juga

yang kedua, pelayanan kesehatan untuk saudara-saudara kita, masyarakat miskin,

revitalisasi Puskesman, Posyandu, kegiatan seperti Pekan Imunisasi dan lain-lain

kita teruskan, kia hidupkan kembali di perdesaan yang ternyata hasilnya positif,

termasuk pemberian asuransi kesehatan, agar mereka punya akses di dalam upaya

pelayanan kesehatan bagi mereka.Kita juga melakukan penurunan harga obat-obat

generik yang telah dilakukan sejak tahun 2006 yang lalu dan ternyata disambut baik

oleh masyarakat luas dan ini sangat membantu keterjangkauan, pembelian obat-

obat tersebut. Saya punya contoh di sini dan ini prakarsa dari Departemen

Kesehatan untuk juga memproduksi obat-obat generik yang harganya itu rata-rata

Rp. 1.000.Saya tunjukkan di sini, ada contoh ini.Ini misalnya obat penurun panas

anak, parasetamol. Harganya Rp. 1.000, berapa tablet ini semuanya? 6. Kemudian

obat batuk cair, lantas disini ada obat sakit kepala, lantas disini ada obat flu yang

rata-rata harganya Rp. 1.000. Harapan saya, karena saya mendapatkan ketegasan

kualitas atau mutu obat ini baik, betul-betul bisa membantu saudara-saudara kita

untuk mengaksesnya.

Disamping itu, kita membahas dan telah menetapkan sejumlah langkah ke

depan ini untuk terus meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kesehatan, baik

paramedis, dokter, maupun dokter-dokter spesialis, baik melalui pendidikan,

pembinaan, pembinaan karier dan lain-lain. Kita telah menetapkan untuk melakukan

program khusus atau crash programme menambah jumlah dokter-dokter spesialis

yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas kita. Dengan demikian, harapan kita

tiga, lima tahun mendatang jumlah dokter spesialis kita menjadi makin cukup

rasionya dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Demikian

juga pembinaan yang lain, pembinaan karier mereka, insentif mereka, status mereka

dan lain-lain.Dengan demikian, menjadi lebih termotivasi tenaga kesehatan kita

untuk menjalankan tugasnya, pengabdiannya, utamanya di daerah-daerah terpencil,

daerah-daerah tertinggal maupun daerah-daerah perbatasan.

Kemudian salah satu prioritas juga yang diangkat oleh Pemerintah melalui

Departemen Kesehatan adalah penanggulangan penyakir menular yang ini juga

sangat penting untuk kita lakukan. Kita memberikan atensi sebagai contoh untuk

terus-menerus melakukan langkah-langkah efektif untuk menanggulangi flu burung,

kemudian malaria, DB dan bahkan HIV/AIDS kita memberikan atensi untuk

menanggulangi masalah ini, misalnya di Papua dan di Irian Jaya Barat.

Beberapa saat yang lalu, saya mengundang kedua Gubernur, Gubernur

Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat dan kita telah menetapkan untuk melakukan

akselerasi peningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan Irian Jaya Barat, termasuk

bidang kesehatan, termasuk penanggulangan penyakit-penyakit menular. Dan kita

sepakat, bahwa pemberantasan HIV/AIDS jadi agenda utama untuk kita jalankan di

Papua dan di Irian Jaya Barat.Kita juga memberikan atensi untuk terus-menerus

mengatasi kasus gizi buruk.Statistiknya bagus, Menteri Kesehatan bisa menjelaskan

nanti kepada Saudara angka-angka yang merupakan progres dari upaya kita untuk

mengatasi gizi buruk ini dan kita memberikan atensi daerah-daerah yang rawan gizi

buruk. Karena kita tahu ternyata akarnya bukannya hanya masalah ekonomi, bukan

hanya masalah sosial, tapi juga kadang-kadang gaya hidup, kebiasaan, kultur yang

harus kita ubah secara sistematis. Dengan demikian, Insya Allah ke depan ini,

kasus-kasus gizi buruk makin berkurang dan tidak terjadi lagi di negeri kita.

Bencana juga demikian menjadi atensi kita, tentu kita berharap tidak lagi

sering terjadi bencana alam, seperti gempa dan lain-lain.Tetapi secara geografis,

secara geologis, negara kita rawan gempa.Oleh karena itu, kesiagaan prasarana

kita, ketrampilan kita, early warning kita di dalam bidang kesehatan untuk

menanggulangi bencana-bencana juga terus-menerus kita tingkatkan.

4.2 Perkembangan Kesehatan di Indonesia

Kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya

upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada

waktu itu.Saat itu masih dilakukan oleh pemerintah penjajahan Belanda pada abad

ke 16 peristiwa upaya pemberantasan dianggap sebagai sejarah mula

perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Kejadian lain selanjutnya tentang wabah kolera pada awal abad ke-20 masuk

di Indonesia tepatnya tahun 1927 dan tahun 1937 yaitu wabah kolera eltor di

Indonesia kemudian pada tahun 1948 cacar masuk ke Indonesia melalui Singapura

dan mulai berkembang di Indonesia. Sejak dari wabah kolera tersebut maka

pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat.

Selanjutnya bidang kesehatan masyarakat yang lain pada tahun 1807 pada

waktu pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, telah dilakukan pelatihan dukun

bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka penurunan angka

kematian bayi yang tinggi pada waktu itu.Akan tetapi upaya ini tidak berlangsung

lama karena langkanya tenaga pelatih kebidanan kemudian pada tahun 1930

dimulai lagi dengan didaftarnya para dukun bayi sebagai penolong dan perawatan

persalinan.Selanjutnya baru pada tahun 1952 pada zaman kemerdekaan pelatihan

secara cermat dukun bayi tersebut dilaksanakan lagi.

Dokter Bosch, kepala pelayanan kesehatan sipil dan militer dan dr. Bleeker di

Indonesia, pada tahun 1851 mendirikan sekolah dokter Jawa. Kemudian sekolah ini

terkenal dengan nama STOVIA (School Tot Oplelding Van Indiche Arsten) atau

sekolah untuk pendidikan dokter pribumi. Setelah itu pada tahun 1913 didirikan

sekolah dokter yang kedua di Surabaya dengan nama NIAS (Nederland Indische

Arsten School).

Pada tahun 1927, STOVIA berubah menjadi sekolah kedokteran dan akhirnya

sejak berdirinya Universitas Indonesia tahun 1947 berubah menjadi Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia.Kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang

sangat besar dalam menghasilkan tenaga medis yang mengembangkan kesehatan

masyarakat Indonesia.

Pada sisi lain pengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia adalah

berdirinya Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung pada tahun 1888. Kemudian

pada tahun 1938, pusat laboratorium ini berubah menjadi Lembaga Eykman dan

selanjutnya disusul didirikan laboratorium lain di Medan, Semarang, Makassar,

Surabaya dan Yogyakarta. Laboratorium ini mempunyai peranan yang sangat

penting dalam rangka menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra,

cacar dan sebagainya bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti

gizi dan sanitasi.

Tahun 1922 pes masuk Indonesia dan pada tahun 1933, 1934 dan 1935

terjadi epidemi di beberapa tempat, terutama di pulau Jawa. Kemudian mulai tahun

1935 dilakukan program pemberantasan pes ini dengan melakukan penyemprotan

DDT terhadap rumah-rumah penduduk dan juga vaksinasi massal.Tercatat pada

tahun 1941, 15.000.000 orang telah memperoleh suntikan vaksinasi.

Hydrich seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda pada tahun 1925,

melakukan pengamatan terhadap masalah tingginya angka kematian dan kesakitan

di Banyumas-Purwokerto pada waktu itu.Dari hasil pengamatan dan analisisnya

tersebut ini menyimpulkan bahwa penyebab tingginya angka kematian dan kesakitan

ini adalah karena jeleknya kondisi sanitasi lingkungan.Masyarakat pada waktu itu

membuang kotorannya di sembarang tempat, di kebun, selokan, kali bahkan di

pinggir jalan padahal mereka mengambil air minum juga dari kali. Selanjutnya ia

berkesimpulan bahwa kondisi sanitasi lingkungan ini disebabkan karena perilaku

penduduk.

Untuk memulai upaya kesehatan masyarakat, saat itu Hydrich

mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda (pendidikan)

penyuluhan kesehatan.Sampai sekarang usaha Hydrich ini dianggap sebagai awal

kesehatan masyarakat di Indonesia.

Memasuki zaman kemerdekaan, salah satu tonggak penting perkembangan

kesehatan masyarakat di Indonesia adalah diperkenalkannya Konsep Bandung

(Bandung Plan) pada tahun 1951 oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah, yang

selanjutnya dikenal dengan Patah-Leimena.

Dalam konsep ini mulai diperkenalkan bahwa dalam pelayanan kesehatan

masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan.Hal ini berarti dalam

mengembangkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia kedua aspek ini tidak

boleh dipisahkan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.

Selanjutnya pada tahun 1956 dimulai kegiatan pengembangan kesehatan

sebagai bagian dari upaya pengembangan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1956

ini oleh dr. Y. Sulianti didirikan Proyek Bekasi (tepatnya Lemah Abang) sebagai

proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan

masyarakat pedesaan di Indonesia dan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan.

Proyek ini disamping sebagai model atau konsep keterpaduan antara

pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis, juga menekankan pada

pendekatan tim dalam pengelolaan program kesehatan.Untuk melancarkan

penerapan konsep pelayanan terpadu ini terpilih 8 desa wilayah pengembangan

masyarakat yaitu Inderapura (Sumatera Utara), Lampung, Bojong Loa (Jawa Barat),

Sleman (Jawa Tengah), Godean (Yogyakarta), Mojosari (Jawa Timur), Kesiman

(Bali) dan Barabai (Kalimantan Selatan). Kedelapan wilayah tersebut merupakan

cikal bakal sistem puskesmas sekarang ini.

Pada bulan November 1967, dilakukan seminar yang membahas dan

merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan kondisi dan

kemampuan rakyat Indonesia. Pada waktu itu dibahas konsep puskesmas yang

dibawakan oleh dr. Achmad Dipodilogo yang mengacu kepada konsep Bandung dan

Proyek Bekasi. Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem puskesmas

yang terdiri dari tipe A, B, dan C.Dengan menggunakan hasil-hasil seminar tersebut,

Departemen Kesehatan menyiapkan rencana induk pelayanan kesehatan terpadu di

Indonesia. Akhirnya pada tahun 1968 dalam rapat kerja kesehatan nasional,

dicetuskan bahwa puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan

terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah (Departemen Kesehatan)

menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan

pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau

dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan, di kotamadya atau

kabupaten.Kegiatan pokok puskesmas mencakup :

1.    Kesehatan ibu dan anak

2.    Keluarga berencana

3.    Gizi

4.    Kesehatan lingkungan

5.    Pencegahan penyakit menular

6.    Penyuluhan kesehatan masyarakat

7.    Pengobatan

8.    Perawatan kesehatan masyarakat

9.    Usaha kesehatan gizi

10. Usaha kesehatan sekolah

11. Usaha kesehatan jiwa

12. Laboratorium

13. Pencatatan dan pelaporan[20]

4.3 Indonesia Sehat 2010

            Kebijakan Indonesia Sehat 2010 menetapkan tiga pilar utama yaitu

lingkungan sehat, perilaku sehat dan pelayanan kesehatan bermutu adil dan

merata. Untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Sehat 2010  telah ditetapkan

SistemKesehatan Nasional (SKN) dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.

131/Menkes/SK/II/2004  dan salah satu Subsistem dari SKN adalah  Subsistem

PemberdayaanMasyarakat. Kebijakan Nasional Promosi kesehatan untuk

mendukung upayapeningkatan perilaku sehat ditetapkan Visi Nasional Promosi

Kesehatan  sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1193/MENKES

/SK/X/2004 yaitu“Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2010” (PHBS 2010).Untuk

melaksanakan program Promosi Kesehatan di Daerah telah ditetapkan Pedoman

PelaksanaanPromosi Kesehatan di Daerah dengan Keputusan Menteri Kesehatan

RI.  No.1114/Menkes/SK/VIII/2005.

Dalam tatanan otonomi daerah, Visi Indonesia Sehat 2010 akan dapat dicapai

apabila telah tercapai secara keseluruhan Kabupaten/Kota Sehat.Oleh karena itu,

selain harus dikembangkan sistem kesehatan Kabupaten/Kota yangmerupakan

subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional,  harus ditetapkan pulakegiatan

minimal yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sesuai yang tercantum

dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457/Menkes/SK/X/2004 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.Standar

Pelayanan Minimal Promosi Kesehatan yang merupakan acuanKabupaten/Kota

adalah Rumah Tangga Sehat (65 %), ASI Ekslusif    (80 %), Desa dengan garam

beryodium (90 %) dan Posyandu Purnama (40 %).

Upaya pengembangan program promosi kesehatan dan PHBS yang

lebihterarah, terencana, terpadu dan berkesinambungan, dikembangkan melalui

Kabupaten/Kota percontohan integrasi promosi kesehatan dengan sasaran

utamaadalah PHBS Tatanan Rumah Tangga (individu, keluarga, masyarakat) dan

diharapkan akan berkembang kearah Desa/Kelurahan, Kecamatan/Puskesmas

dan Kabupaten/Kota  sehat.

4.4 Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan adalah inisiatif semua

komponen bangsa dalam menetapkan perencanaan pembangunan selalu

berorientasi untuk mengedepankan upaya promotif dan preventif pada masalah

kesehatan, walaupun bukan berarti mengesampingkan kegiatan kuratif.

Gerakan tersebut berlaku untuk semua komponen bangsa yang harus

berpartisipasi secara aktif baik yang berupa kegiatan individu, keluarga, kelompok

masyarakat, instansi pemerintah ataupun swasta.Promotif yang dimaksud adalah

suatu upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan menjaganya dari semua

kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan timbulnya penyakit dan masalah

kesehatan.Kegiatan tersebut bisa berupa meningkatkan pengetahuan tentang

kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, mengatur menu seimbang termasuk

didalamnya kegiatan rekreasi dan pembinaan mental spiritual.

Kegiatan preventif dapat dilaksanakan dengan cara mencegah dan

menghindari timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lain. Kegiatan ini berupa

pemberian imunisasi, perbaikan lingkungan (hygiene dan sanitasi) baik

perorangan, perumahan, industri rumah tangga maupun industri perusahaan.

Kegiatan preventif yang dilakukan untuk ,menghindari terjadinya kecelakaan lalu

lintas, juga kereta api, dan keselamatan kerja terhadap seluruh pekerja termasuk

pekerja perusahaan. Pada tingkat perusahaan dan departemen dampak

lingkungan dengan kegiatan analisa dampak lingkungan (AMDAL).

4.5 Mendayagunakan Lembaga Sosial Masyarakat di Bidang Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) merupakan kunci kesehatan bagi semua.

Sebelum adanya deklarasi Alma Ata di cetuskan di Rusia tahun 1978, Indonesia

sebenarnya sudah melaksanakan upaya PKD yaitu melalui Pembangunan

Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Hal tersebut disampaikan oleh Mantan

Menkes RI Dr.dr. Siti Fadilah Sp.JP(K) dalam sambutanya pada acara pembukaan

konferensi regional tentang Revitalisasi PKD tingkat Asia Tenggara di Jakarta,

Rabu(6/8). Program PKMD sendiri, kata Menkes, merupakan kerjasama lintas

sektor yang melibatkan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri,

Departemen Pendidikan, Pemerintah Daerah, dll. Menurut Menkes, berkaitan

dengan Deklarasi Alma Ata Indonesia telah membuat Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) yang telah dikenal baik di dunia Internasional. Posyandu

memberdayakan 4 prinsip PKD yaitu partisipasi masyarakat, kaloborasi

multisektor, penggunaan teknologi yang tepat serta cakupan yang luas.Rata-rata

tiap desa di Indonesia memiliki 5 Posyandu termasuk dipelosok daerah.Menkes

menambahkan, sampai tahun 1998 Posyandu telah berkontribusi secara siknifikan

dalam peningkatan akses dan cakupan pelayanan kesehatan. Proses

desentralisasi pada tahun 2000 telah menempatkan suatu tantangan tersendiri

dalam PKD di Indonesia dan revalitasi Posyandu dilakukan tahun 2001.

Disamping Posyandu, Departemen Kesehatan RI, pada tahun 2005 juga telah

meluncurkan program pemberdayaan masyarakat yang terkenal dengan Desa

Siaga. Desa  Siaga adalah desa yang siaga atas berbagai masalah kesehatan

termasuk wabah penyakit di suatu desa dan wilayah terpencil lainya. Selain

pemberdayaan Posyandu dan Desa Siaga, untuk meningkatkan pemerataan

dalam pelayanan kesehatan, pemerintah Indonesia juga telah

mengimplementasikan Sistem Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), yang

memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan akses gratis ke pelayanan

kesehatan dan fasilitas kesehatan swasta tertentu.

4.6 Peran Tenaga Kesehatan atau Medis

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 disepakati

antara lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah

hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik

yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.

Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan telah berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masayarakat secara cukup bermakna, walaupun

masih dijumpai berbagai masalah san hambatan yang akan mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya

reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan

kesehatan antar daerah dan antar golongan, derajat kesehatan yang masih

tertinggal dibandingkan dengan engara-negara tetangga dan kurangnya

kemandirian dalam pembangunan kesehatan.

Reformasi dibidang kesehatan perlu dilakukan mengingat lima fenomena

yang berpengauh terhadapa pembangunan kesehatan. Pertama, perubahan pada

dinamika kependudukan.Kedua, Temuan-temuan ilmu dan teknologi

kedokteran.Ketiga, Tantangan global sebagai akibatdari kebijakan perdagangan

bebas, revolusi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Keempat, Perubahan

lingkungan.Kelima, Demokratisasi.

Perubahan pemahaman konsep akan sehat dan sakit serta semakin maju

IPTEK dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit telah

menggugurkan paradigma pembangunan kesehatan yang lama yang

mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat

merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat yang bersifat

proaktif.Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan yang dalam

jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dalam

menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya

pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

Dalam Indonesia Sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah yang

kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi,

tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, pemukiman yang sehat,

perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta terwujudnya kehidupan

masyarakat yang saling tolong menolong. Perilaku masyarakat Indonesia Sehat

2010 yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memlihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri

dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan

masyarakat.

Dasar-Dasar Pembangunan Kesehatan. Untuk mencapai taraf kesehatan

bagi semua, maka paling sedikit yang harus tercakup dalam pelayanan kesehatan

dasar adalah :

1.    Pendidikan tentang masalah kesehatan umum, cara pencegahan dan

pemberantasannya

2.    Peningkatan persediaan pangan dan kecukupan gizi

3.    Penyediaan air minum dan sanitasi dasar

4.    Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana

5.    Imunisasi

6.    Pengobatan dan pengadaan obat

Oleh karena pelayanan kesehatan dasar merupakan kunci untuk mencapai

derajat kesehtaan yang layak bagi semua, maka perencanaan, pengorganisasian

dan penyelenggaraan yang efisien mutlak diperukan disamping harus berdasarkan

perikemanusiaan, kesehatan sebagai hak asasi, pemberdayaan dan kemandirian

masyarakat, pengutamaan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan

preventif, pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai kebutuhan, dan dukungan

sumber daya kesehatan.

Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.Tenaga

kesehatan masyarakat (Kesmas) merupakan bagian dari sumber daya manusia

yang sangat penting perannya dalam pembangunan kesehatan dalam Sistem

Kesehatan Nasional (SKN).Pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat

merupakan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga

kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan

kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

Pelayanan promotif, untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan kesehatan diperlukan program penyuluhan dan

pendidikan masyarakat yang berjenjang dan berkesinambungan sehingga dicapai

tingkatan kemandirian masyarkat dalam pembangunan kesehatan. Dalam program

promotif membutuhkan tenaga-tenaga kesmas yang handal terutama yang

mempunyai spesialisasi dalam penyuluhan dan pendidikan.

Pelayanan preventif, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan ini

diperlukan parar tenaga kesmas yang memahami epidemiologi penyakit, cara-cara

dan metode pencegahan serta pengendalian penyakit.Program preventif ini

merupakan salah satu lahan bagi tenaga kesmas dalam pembangunan

kesehatan.Keterlibatan kesmas dibidang preventif di bidang pengendalian

memerlukan penguasaan teknik-teknik lingkungan dan pemberantasan

penyakit.Tenaga kesmas juga dapat berperan dibidang kuratif dan rehabilitatif

kalau yang bersangkutan mau dan mampu belajar dan meningkatkan

kemampuannya dibidang tersebut.

Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Merubah Perilaku Masyarakat

Menuju Hidup Bersih Dan Sehat. Program promosi perilaku hidup bersih dan sehat

yang biasa dikenal PHBS/Promosi Higiene merupakan pendekatan terencana

untuk mencegah penyakit menular yang lain melaui pengadopsian perubahan

perilaku oleh masyarakat luas. Program ini dimulai dengan apa yang diketahui,

diinginkan dan dilakukan masyarakat setempat dan mengembangkan program

berdasarkan informasi tersebut (Curtis V dkk, 1997; UNICEF, WHO. Bersih, Sehat

dan Sejahtera).

Program promosi PHBS harus dilakukan secara profesional oleh individu dan

kelompok yang mempunyai kemampuan dan komitmen terhadap kesehatan

masyarakat serta memahami tentang lingkungan dan mampu melaksanakan

komunikasi, edukasi dan menyampaikan informasi secara tepat dan benar yang

sekarang disebut dengan promosi kesehatan.Tenaga kesehatan masyarakat

diharapkan mampu mengambil bagian dalam promosi PHBS sehingga dapat

melakukan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup berdasarkan

PHBS.Tenaga kesehatan masyarakat telah mempunyai bekal yang cukup untuk

dikembangkan dan pada waktunya disumbangkan kepada masyarakat dimana

mereka bekerja.

Dalam mewujudkan PHBS secara terencana, tepat berdasarkan situasi

daerah maka diperlukan pemahaman dan tahapan sebagai berikut :

1.)      Memperkenalkan kepada masyarakat gagasan dan teknik perilaku Program

promosi Hygiene Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang merupakan

pendekatan terencana untuk mencegah penyakit diare melalui pengadopsian

perubahan perilaku oleh masyarakat secara meluas. Program ini dimulai dari apa

yang diketahui, diinginkan, dan dilakukan masyarakat. Perencanaan suatu

program promosi hygiene untuk masyarakat dilakukan berdasarkan jawaban atau

pertanyaan diatas atau bekerjasama dengan pihak yang terlibat, untuk itu

diperlukan pesan-pesan sederhana, positif, menarik yang dirancang untuk

dikomunikasikan lewat sarana lokal seperti poster, leaflet.

2.)      Mengidentifikasikan perubahan perilaku masyarakat, dalam tahap ini akan

dilakukan identifikasi perilaku beresiko melalui pengamatan terstruktur. Sehingga

dapat ditentukan cara pendekatan baru terhadap perbaikan hygiene sehingga

diharapkan anak-anak terhindar dari lingkungan yang terkontaminasi.

3.)      Memotivasi perubahan perilaku masyarakat, langkah-langkah untuk

memotivikasi orang untuk mengadopsi perilaku hygiene termasuk memilih

beberapa perubaha perilaku yang diharapkan dapat diterapkan, mencari tahu apa

yang dirasakan oleh kelompok sasaran mengenai perilaku tersebut melalui diskusi

terfokus, wawancara dan melalui uji coba perilaku, membuat pesan yang tepat

sehingga sasaran mau melakukan perubahan perilaku, menciptakan sebuah

pesan sederhana, positif, menarik berdasarkan apa yang disukai kelompok

sasaran, dan merancang paket komunikasi.

Sasaran PHBS tidak hanya terbatas tentang hygiene, namun harus lebih

komprehensif dan luas, mencakup perubahan lingkungan fisik, lingkungan biologi

dan lingkungan sosial-budaya masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang

berwawasan kesehatan dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Lingkungan fisik seperti sanitasi dan hygiene perorangan, keluarga dan

masyarakat, tersedianya air bersih, lingkungan perumahan, fasilitas mandi, cuci

dan kakus (MCK) dan pembuangan sampah serta limbah.Lingkungan biologi

adalah flora dan fauna.Lingkungan sosial-budaya seperti pengetahuan, sikap

perilaku dan budaya setempat yang berhubungan dengan PHBS.

Perubahan terhadap lingkungan memerlukan intervensi dari tenaga

kesehatan terutama Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kompetensi

sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif dalam Program Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) yang diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada

masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju masyarakat sejahtera

4.7 Penyuluhan Kesehatan

Kesadaran masyarakat  akan masalah kesehatan masih sangat rendah. Baik

kesehatan diri sendiri, keluarga, maupun kesehatan lingkungan.Untuk itu, perlu

dilakukan penyuluhan kesehatan yang bisa memberikan penjelasan kepada

masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan

cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak

saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran

yang ada hubungannya dengan kesehatan.Penyuluhan kesehatan adalah

gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip

belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau

masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan

melakukan apa yang bisa dilakukan.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar penyuluhan kesehatan dapat

mencapai sasaran yaitu Tingkat Pendidikan, Tingkat Sosial Ekonomi, Adat Istiadat,

Kepercayaan Masyarakat, Ketersediaan Waktu di Masyarakat. Metode yang dapat

dipergunakan dalam memberikan penyuluhan kesehatan antara lain Metode

Ceramah, Metode Diskusi Kelompok, Metode Curah Pendapat, Metode Panel,

Metode Bermain peran, Metode Demonstrasi, Metode Simposium, Metode

Seminar.

Penyuluhan kesehatan yang bertujuan mengubah perilaku hidup sehat

masyarakat tidak mudah dilakukan. Mengubah perilaku memerlukan kesadaran,

dan memerlukan proses panjang. Oleh karena itu, tenaga kesehatan di lapangan

tidak boleh bosan apalagi putus asa melakukan penyuluhan kesehatan.

Dampaknya akan menyadarkan masyarakat tentang hidup sehat, sehingga

mereka akan berperan-serta dalam proses pembangunan kesehatan.

4.8 Pencegahan terhadap Penyakit

Di Indonesia terdapat banyak variasi jenis penyakit yang tentunya mempunyai

cara-cara pencegahan yang berbeda-beda.Sebagai Negara yang berada di daerah

tropis membuat masyarakat Indonesia kemungkinan besar mempunyai

penyakit.Pemerintah telah berupaya dalam setiap program kerjanya di bidang

kesehatan untuk selalu melangkah lebih dahulu untuk melakukan pencegahan

wabah penyakit.

Kondisi negara yang mengalami keterpurukan ekonomi memberi dampak

bagi kalngsungan kesehatan masyarakat yang menurunkan produktivitas kerja

sehingga pada  akhirnya menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional.

Hal  ini  jugaditambah lagi dengan rendahnya anggaran yang diterima pada bidang

kesehatan sebesar 2,6% dari APBN yang seharusnya minimal 6 %, membuat

tingkatkesehatan semakin terpuruk. Ini ditandai dengan meningkatnya penderita

gizi buruk dikalangan golongan rentan.

Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan keterbatasan pelaksanaan

rogram kesehatan bagi seluruh masyarakat.Program yang paling mendesak dan

dianggap tepat sasaran adalah pelaksanaan program JPSBK.Program ini

bertujuan mengatasidampak krisis ekonomi terhadap kesehatan dan

gizi.Sasarannya keluarga miskin yaitu keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I, dengan alasan ekonomi serta keluarga miskin yang ditetapkan Tim

desa.

Kegiatan JPSBK dibagi menjadi dua kelompok. Pelayanan kesehatan

langsung berupa pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya,

perbaikan gizi, pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

(P2M) dan kesehatan lingkungan, pelayanan kebidanan oleh bidan di desa serta

pelayanan kesehatan rujukan di rumahsakit kabupaten/kodya. Selain itu ada

kegiatan penunjang yang antara lain Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi(SKPG), revitalisasi posyandu, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyrakat (JPKM), pelatihan tenaga kesehatan dan pemantauan program.

Program JPSBK sangat berguna bagi kelanjutan pembangunan nasional,

karena program ini memiliki sasaran untuk semua rakyat agar dapat hidup lebih

sehata. Berdasarkan penelitian lima perguruan tinggi, program JPSBK telah

mencapai hasilsebagaiman diharapkan, meski masih perlu perbaikan. Ketepatan

sasaran JPSBKcukup tinggi yaitu 91-97% (Medika).

Masalah gizi merupakan masalah yang kompleks yang juga berdampak

terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Secara mikro, kekurangan gizi

dapat disebabkan oleh tidak tersedianya atau berkurangnya persediaan pangan di

tingkat rumah tangga, kurangnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam

pemeliharaan gizi, keadaan kesehatan terutama penyakit infeksi yang

mempengaruhi penggunaan zat gizi oleh tubuh. Secara makro masalah gizi

dipengaruhi factor penurunan daya beli, kegagalan panen, kesulitan distribusi,

akses pelayanan kesehatan dan faktor sosial budaya.

BAB V

Kesimpulan

    Kesehatan masyarakat harus menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum

berjalan maupun sedang berjalan. Derajat kesehatan berhubungan erat dengan

pembangunan ekonomi sosial dan lingkungannya. Pada kondisi krisis moneter pada

saat ini, akan berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat, hal ini dapat

menghambat pembangunan.

            Berdasarkan uraian bahasan “Pengaruh Reformasi Kebijakan Pelayanan

Kesehatan melalui SOP terhadap Tingkat Kesehatan di Indonesia” dapat

disimpulkan bahwa :

1.    Peranan pemerintah terhadap pelaksanaan program kesehatan untuk

menaikkan tingkat kesehatan di Indonesia sudah baik dan sebagian program kerja

yang masih berlangsung mempunyai perkembangan yang cukup baik.

2.    Pemerintah bertindak agresif untuk selalu memperbaiki sistem pelayanan

kesehatan di Indonesia melalui pengesahan SOP berkala sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, Prentice Hall,

Inc., 1978, hal.3.

[2]James E. Anderson, Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston,

1979, hal.3

[3]lrfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi

Aksara, 1997

[4]Redaksi, ”Proses Politik dalam Kebijakan Publik”,www.simpuldemokrasi.com,

diunduh pada tanggal 29 November 2010 pukul 15.45

[5]William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press, 1999, hal.  44

[6]Budi Winarno, Kebijakan publik: teori dan proses, Yogyakarta, Media Pressindo,

2008, hal. 155

[7]"Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang No.29

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran", VisiMedia

[8] Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan", EGC

[9]Suprihatin Guhardja, BPK Gunung Mulia, PT., Institut Pertanian Bogor. Pusat

Antar Universitas Pangan dan Gizi, "Pengembangan sumber daya keluarga: bahan

pengajaran", BPK Gunung Mulia, 1993

[10] Pengantar Kesehatan Lingkunagan", EGC

[11] “Pengantar Kesehatan”, EGC

[12]Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia

ketiga di dunia", Gema Insani, 2000

[13]Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia

ketiga di dunia", Gema Insani, 2000

[14]George Pickett & John J. Hanlon, "Kesehatan Masyararat Administrasi dan

praktik", EGC

[15]Sulastomo, "Manajemen kesehatan", Gramedia Pustaka Utama, 2000

[16]"Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang

No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran", VisiMedia

[17]Dr. Armand V. Feigenbaum

[18]The conformance of requirements-Philip B. Crosby, 1979

[19]Philip Kotler

[20]Soekidjo Notoatmojo, Prof, Dr. (2007), Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni,

Rineka Cipta, Jakarta.