Kasus PPNKhansa Fatin-1206266201

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put./00269/PP/M.VI/16/2002Pemohon Banding : PT. CMKS IndonesiaJenis Pajak : Pajak Pertambahan NilaiTahun/Masa Pajak : Januari s.d. Desember 1999Pokok Terbanding : Koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa barang rusak yang dimusnahkan

Menurut Terbanding : Koreksi dasar pajak pengenaan nilai atas penyerahan barang bekas berupa botol dan krat. Pada saat pemeriksaan, pemohon tidak dapat menunjukkan bukti berupa berita acara pemusnahan barang bekas.

Pada masa penyelesaian, pemohon memberikan foto copy berita acara pemusnahan barang bekas dan meminjamkan asli berita acara pemusnahan botol bekas, krat bekas dan bahan baku rusak selama setahun sebanyak 9 lembar. Namun berita acara asli tersebut diragukan karena terlihat tanda tangan pihak kepolisian (sebagai saksi dari pihak luar perusahaan) dibubuhkan pada tanggal 31 Mei 2001 ditimpa dengan tip-ex, padahal berita acara tersebut baru dibuat pada tahun 1999.

Menurut Pemohon : Pemohon tidak setuju dan minta dibatalkan atas koreksi tersebut karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 1994 Pasal 28 ayat 2 atas barang kena pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun karena sebab lain, diluar kekuasaan pengusaha kena pajak, tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuain pajak yang tekah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan barang kena pajak yang musnah atau rusak tersebut.

Menurut Majelis : Koreksi bersumber dari 20 lembar berita acara pemusnahan barang (11 lembar ditanda tangani oleh pihak internal perusahaan dan 9 lembar ditanda tangani oleh kelurahan setempat).

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, berita acara yang ditanda tangani oleh kepolisian terdapat tip-ex dan berdasarkan penelitian, tanggal asli adalah tanggal 31 Mei 2002. Maka dianggap berita acara tersebut tidak sah.

Dalam sidang majelis, mempertanyakan tentang keabsahan suatu berita acara penghancuran barang apakah harus ditanda tangani oleh pihak kepolisian. Memang tidak terdapat peraturan yang mengharuskan berita acara ditanda tangani oleh pihak kepolisian, tetapi menurut terbanding pada hakekatnya berita acara pemusnahan harus disaksikan oleh pihak

1

Kasus PPNKhansa Fatin-1206266201

kepolisian karena jika terjadi sesuatu hal seperti kehilangan barang maka akan berhubungan dengan polisi juga. Menurut pemohon, berita acara pemusnahan barang sudah cukup disaksikan oleh kelurahan dan pejabat dari pihak pemohon.

Berdasarkan pemeriksaan dalam sidang dan penelitian terhadap berkas banding dan data-data yang diserahkan pemohon, majelis berpendapat bahwa, suatu berita acara telah sah walaupun hanya ditanda tangani kelurahan setempat dan pihak pemohon walau tidak ada tanda tangan pihak kepolisian. hal ini sesuai dengan keterangan pembanding pada sidang yang menyatakan tidak menemukan aturan yang mengaharuskan berita acara ditanda tangain oleh pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan tersebut, majelis berkesimpulan untuk menagbulkan seluruh permintaan terbanding.

2