1

RENSTRA DPPKAD KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2015 2020

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada rencana jangka panjang Kabupaten Klaten berupa terwujudnya Klaten yang Tata Titi Tentrem Kertaraharja . Rencana jangka panjang Kabupaten Klaten tentu saja harus diterjemahkan ke dalam rencana-rencana strategis dan diturunkan ke setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) . Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) perlu menyusun rencana strategis sebagai penjabaran rencana jangka panjang Kabupaten Klaten dalam bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

B. LANDASAN

Beberapa Landasan yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis DPPKAD Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020 adalah landasan filosofis dan landasan yuridis yang dijabarkan sebagai berikut :

Landasan Filosofis

Sebagai bagian dari visi Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Klaten Tata Titi Tentrem Kertaraharja, DPPKAD pada Tahun 2020 berusaha mewujudkan harapan menjadi dinas yang terpercaya dalam tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Hal ini berusaha diwujudkan dengan landasan filosofis bahwa DPPKAD sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan pelayan publik dalam bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Pelayanan Publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan faktual masyarakat terhadap peranan pemerintah. Filosofi pelayanan publik menempatkan

rakyat sebagai subyek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

2

ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pencapaian visi DPPKAD adalah dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan publik.

Landasan Yuridis:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

C. PENGERTIAN Rencana Strategis DPPKAD adalah dokumen kegiatan masa depan selama

lima tahun dari 2015 sampai Tahun 2020 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh DPPKAD.

D. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dalam pengelolaan pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

4

BAB II. KONDISI UMUM

A. LINGKUNGAN STRATEGIS

Kondisi lingkungan yang mempunyai dampak luas dan mendalam yang mempengaruhi DPPKAD dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan dianalisis menggunakan pendekatan SWOT : kondisi internal mencakup kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mencakup peluang dan ancaman/tantangan. 1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Pelatihan dan pendampingan Mulai Tahun 2011, seiring dengan pengalihan (pendaerahan) Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola dan dipungut oleh pemerinta pusat, DPPKAD Klaten bekerjasama dengan Kantor Pajak Pratama Klaten (KPP Pratama) dalam pelatihan pegawai pemungut pajak. Selain itu dalam pelatihan dan pendampingan pegawai, DPPKAD Klaten telah menndatangani kesepakatan (memorandum of Understanding dengan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP)

2. Inventarisasi dan penilaian aset Dalam rangka usaha untuk memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPPKAD telah dan sedang melakukan inventarisasi dan penilaian aset di seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Klaten. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini selalu menjadi pengecualian dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan Kabupaten Klaten yang diberikan oleh BPK.

3. Pendapatan pajak dan retribusi Tren pendapatan yang selalu meningkat setiap tahun dengan adanya

program pendataan yang intensif dan adanya perluasan pemungutan objek pajak atau retribusi. Misalnya, Untuk pajak makan minum (pajak restoran) yang sebelum tahun 2013 tidak dipungut (hanya dikenai pajak jasa

5

katering pph pasal 23 yang dipungut pusat), tahun 2013 dan sesudahnya dilakukan pemungutan pajak oleh DPPKAD.

4. Sumberdaya air dan pariwisata Kabupaten Klaten dikenal sebagai daerah yang memiliki sumberdaya

air bersih yang sangat baik. berbagai sumber mata air dengan debit yang besar terdapat di berbagai tempat. Salah satunya adalah sumber mata air Sigedang yang dimanfaatkan oleh pabrik air mineral. Selain itu ada sumber mata air Ponggok, Pluneng, Ingas dan lain sebagainya yang mampu menjadi sumber irigasi, perikanan air tawar dan daya tarik wisata yang pada gilirannya memberikan pendapatan bagi kabupaten Klaten

b. Kelemahan 1. Komposisi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten sebesar 70% digunakan untuk membayar belanja pegawai, sisanya untuk program kegiatan lain. Sementara dari sisi pendapatan, 96% pendapatan merupakan pendapatan transfer (dari pusat dan provinsi). Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 4%.

2. Perencanaan lemah

Dalam melakukan penganggaran pendapatan , selama 5 tahun terakhir selalu ada kecenderungan adanya deviasi yang cukup tinggi antara realisasi dan anggaran. Dalam setiap penganggaran pendapatan tidak memperhatikan potensi yang ada tetapi hanya berdasarkan prosentase kenaikan berdasarkan laju inflasi misalnya. Sehingga seolah-olah realisasi pendapatan selalu jauh melebihi anggaran yang telah ditetapkan, akan tetapi ternyata hal tersebut terjadi karena target/anggarannya terlalu rendah ditetapkan.

3. Kondisi aset tetap Aset tetap yang tercatat di neraca Kabupaten Klaten dan dikelola

DPPKAD adalah hampir mencapai 5,6 Triliyun. Aset tetap sebesar itu sebagian tidak dapat ditelusur dan keakuratan datanya diragukan

4. Sumber daya manusia Penempatan sumberdaya manusia di DPPKAD sebagian besar tidak

sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Saat

6

ini terdapat 6 (enam) bidang di DPPKD, hanya satu bidang yang dipimpin oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi. Di Bidang akuntansi misalnya, dari 11 (sebelas) pegawai hanya tiga orang yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi.

5. Infrastruktur Dalam pengembangan pengelolaan keuangan dan aset mutlak

diperlukan adanya unstur teknologi informasi. Saat ini infrastruktur teknologi informasi masih belum memadai. DPPKAD kabupaten klaten tidak memiliki jaringan internet dan intranet yang handal sehingga saat ini tidak semua SKPD yang mengelola pendapatan tersambung secara daring (online) dengan DPPKAD sebagai koordinator.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan keuangan dan aset Dalam mengelola keuangan dan pendapatan DPPKAD dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar. Dalam pengelolaan administrasi keuangan misalnya, DPPKAD dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk membantu manajemen kas (cash management). Perbankan biasanya telah mempunyai perangkat lunak (software) yang lebih mutakhir dalam pengelolaan kas. Kerjasama-kerjasama semacam ini tentu saja tidak terbatas pada pengelolaan keuangan, tetapi bisa juga dalam pengelolaan aset, termasuk saat ini DPPKAD telah melakukan kerjasama dengan BPKP dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD milik BPKP untuk menatausahakan pengelolaan aset daerah dan di masa mendatang bisa dioptimalkan lagi

2. Benchmarking dalam pelayanan publik Dalam melakukan pelayanan publik khususnya mengenai layanan pengelolaan pendapatan, DPPKAD Klaten dapat melakukan benchmarking dengan kabupaten/kota lain yang dianggap telah lebih baik.

b. Ancaman Karena DPPKAD merupakan lembaga pemerintah yang fokus

utamanya adalah penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan publik, sebetulnya tidak ada ancaman dari pihak luar yang cukup berarti.

7

B. ISU STRATEGIS

Dengan berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki DPPKAD di atas, ada berbagai hal yang dapat dilaksanakan oleh DPPKAD untuk membuat tercapainya tujuan organisasi :

1. Bidang Kesekretariatan a. Meningkatkan kompetensi pegawai dan menempatkan pegawai sesuai dengan

pendidikan dan kompetensinya. b. Menghasilkan sistem yang berbasiskan teknologi informasi. Pembangunan ini

termasuk infrastruktur, sistem dan sumberdaya manusianya

2. Bidang Pendapatan asli Daerah (PAD) Menghasilkan database pembayar pajak dan retribusi. Perkuatan database ini

mulai dari kepemilikan NPWP, data NJOP, dan peta pendapatan 3. Bidang Anggaran

Menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang harus memperhitungkan potensi pendapatan yang kemungkinan besar dapat dicapai (menghindari budgetary slack) sehingga ada dorongan lebih bagi para petugas pajak dan retribusi untuk menarik dana pajak dan retribusi dari masyarakat.

4. Bidang Perbendaharaan Menghasilkan data pengeluaran yang akurat

5. Bidang Aset Menghasilkan data aset yang handal sehingga semua aset yang dimiliki pemda tercatat dan terpelihara dengan baik.

6. Bidang Akuntansi Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah dan dapat digunakan oleh pemakai untuk mengambil keputusan.

8

BAB III. KONDISI YANG DIIDAMKAN 5 TAHUN KE DEPAN

A. VISI DPPKAD KLATEN : Pada tahun 2020 menjadi institusi yang terpercaya dalam tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah

B. MISI DPPKAD KLATEN :

1. Mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang lebih berkualitas, rapi dan akurat 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di DPPKAD 3. Meningkatkan kemudahan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah 4. Mewujudkan administrasi dan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, ekonomis

dan akurat mulai dari penganggaran sampai pelaporan

C. TUJUAN STRATEGIS : 1. Terwujudkannya tata kelola keuangan dan aset yang rapi dan akurat 2. Terjaminnya kemudahan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah berbasis

teknologi informasi

3. Tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah

4. Terhasilkannya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel 5. Tercapainya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah 6. Tercapainya pengembangan sumberdaya manusia yang handal

9

BAB IV: KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGIS

Identifikasi dan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Bab II menghasilkan beberapa rumusan isu strategis yang akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan strategis dan sasaran program. Isu strategis tersebut akan disajikan kembali di bawah ini:

1. Pola penempatan pegawai DPPKAD yang memperhatikan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuanya secara lebih optimal karena memang mereka dipersiapkan untuk itu.

2. Membangun sistem yang berbasiskan teknologi informasi. Pembangunan ini termasuk infrastruktur, sistem dan sumberdaya manusianya

3. Memperkuat database pembayar pajak dan retribusi. Perkuatan database ini mulai dari kepemilikan NPWP, data NJOP, dan peta pendapatan

4. Mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan ini dapat dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang harus memperhitungkan potensi pendapatan yang kemungkinan besar dapat dicapai (menghindari budgetary slack) sehingga ada dorongan lebih bagi para petugas pajak dan retribusi untuk menarik dana pajak dan retribusi dari masyarakat.

5. Menghasilkan data pengeluaran yang akurat 6. Menghasilkan data aset yang handal sehingga semua aset yang dimiliki pemda

tercatat dan terpelihara dengan baik. 7. Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah

dan dapat digunakan oleh pemakai untuk mengambil keputusan.

A. KEBIJAKAN STRATEGIS Atas dasar isu-isu strategis, kemudian dirumuskan 7 (tujuh) kebijakan strategis

sebagai berikut: 1. Menempatkan pegawai DPPKAD dengan memperhatikan latar belakang

pendidikan dan kompetensinya. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuanya secara lebih optimal karena memang mereka dipersiapkan untuk itu.

2. Membangun sistem yang berbasiskan teknologi informasi. Pembangunan ini termasuk infrastruktur, sistem dan sumberdaya manusianya

10

3. Memperkuat database pembayar pajak dan retribusi. Perkuatan database ini mulai dari kepemilikan NPWP, data NJOP, dan peta pendapatan

4. Mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan ini dapat dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang harus memperhitungkan potensi pendapatan yang kemungkinan besar dapat dicapai (menghindari budgetary slack) sehingga ada dorongan lebih bagi para petugas pajak dan retribusi untuk menarik dana pajak dan retribusi dari masyarakat.

5. Memperkuat dan mengelola kembali data pengeluaran yang akurat 6. Melakukan dan menyelesaikan inventasisasi dan penilaian data aset di seluruh

SKPD 7. Meningkatkan kompetensi pegawai penyusun laporan keuangan bekerjasama

dengan pihak ketiga dan pendampingan dari BPKP.

B. PROGRAM STRATEGIS

Sesuai kebijakan strategis tersebut, maka dirumuskan beberapa program strategis yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi penyusunan program dan kegiatan berikutnya, sebagai berikut: 1. Analisis jabatan kepegawaian 2. Tes kompetensi pegawai.

3. Pembangunan jaringan komunikasi SKPD 4. Pelatihan penggunaan aplikasi pendapatan, keuangan dan aset 5. Pendataan dan pemetaan pajak 6. Pelatihan menggunakan mengolah database menggunakan aplikasi Oracle 7. Pelatihan menghitung dan menentukan potensi pendapatan daerah. 8. Partisipasi pegawai dari berbagai bidang dalam menyusun anggaran 9. Pelatihan Memperkuat dan mengelola kembali data pengeluaran yang akurat 10. inventasisasi dan penilaian data aset di seluruh SKPD

11. Meningkatkan kompetensi pegawai penyusun laporan keuangan bekerjasama dengan pihak ketiga dan pendampingan dari BPKP.

11

BAB V. KERANGKA IMPLEMENTASI

Keberhasilan DPPKAD Klaten sangat tergantung pada bagaimana program kerja berikut rencana strategis yang telah disusun diimplementasikan. Guna mencapai keberhasilan seluruh rencana strategis yang termaktub dalam dokumen ini, perlu dibuat kerangka implementasi yang meliputi: Sosialisasi, Sumberdaya, Koordinasi, Tata Kelola, dan Sistem Informasi.

A. SOSIALISASI

Kunci keberhasilan implementasi rencana strategis ini adalah komitmen dan Kesadaran seluruh pegawai DPPKAD Klaten akan pentingnya perencanaan strategis serta pemahaman peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam melaksanakan segenap program yang direncanakan. Komitmen dan kesadaran pegawai akan pentingnya pencapaian rencana strategis akan muncul jika mereka mencapai pemahaman terhadap mengapa, apa, dan bagaimana renstra tersebut harus dilaksanakan.

Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan oleh pimpinan DPPKAD Klaten kepada seluruh pegawai secara merata tanpa terkecuali. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga setiap perubahan yang terjadi serta langkah-langkah yang akan ditempuh diketahui oleh seluruh pegawai DPPKAD Klaten

Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui rapat-rapat, pertemuan, surat edaran Kepala DPPKAD, dan dengan memanfaatkan media-media seperti papan pengumuman dan seterusnya

B. SUMBER DAYA

1. Sumber daya Manusia Pegawai DPPKAD terdiri dari 167 orang pegawai PNS, jumlah ini belum

termasuk pegawai kontrak sebanyak 15 orang. Mereka memiliki berbagai kompetensi yang berbeda-beda. Jika penempatan pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai berjalan dengan baik dan sesuai maka akan menjadi kekuatan yang baik bagi pengembangan DPPKAD menjadi instritusi pemerintah yang terpercaya dan berorientasi pelayanan

12

2. Sumber daya selebihnya Sumber daya selebihnya termasuk pendanaan, infrastruktur berupa

gedung, peralatan, kendaran dan lainnya. Pendanaan DPPKAD Kabupaten Klaten berasal dari transfer dari pusat dan provinsi (APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah), serta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk aset-aset yang dimiliki DPPKAD saat ini belum tertata dan dikelola dengan baik. Jika DPPKAD mampu mengelolanya dengan baik di masa mendatang maka akan membantu mendukung implementasi program yang ada.

C. KOORDINASI Koordinasi dalam mendukung implementasi rencana strategis dilakukan mulai

dari perencanaan , Pelaksanaan dan evaluasi. Koordinasi dilakukan dengan melakukan rapat-rapat dan pertemuan resmi lainnya.

D. TATA KELOLA

Setiap bidang di DPPKAD Kabupaten Klaten bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan peraturan bupati. DPPKAD terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu Bidang PAD, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset, Bidang Akuntansi ditambah dengan satu kesekretariatan. Dalam rangka implementasi renstra ini, program-program yang telah disusun, dilaksanakan oleh ke enam bidang tersebut. Semuanya dilakukan secara secara partisipatif, akuntabel, profesional

E. SISTEM INFORMASI Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, menjadi sebuah keniscayaan bahwa DPPKAD Klaten harus memanfaatkannya. Saat ini di DPPKAD terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan :

1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah - SIMDA ( dikembangkan oleh BPKP), SIMDA membantu penatausahaan keuangan mulai dari penganggaran sampai pembuatan laporan keuangan.

2. Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah SIMPAD dan Sismiob (dikembangkan oleh pihak swasta dan kementerian keuangan), sistem ini menatausahaan pendapatan mulai dari pendataan sampai penagihan pendapatan daerah

13

3. Sistem Informasi Barang Milik Daerah SIMDA BMD (dikembangkan oleh BPKP). Sistem aplikasi ini menatausahakan aset tetap di Kabupaten Klaten

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.