SELMA LOLITA D. P. (17)SIDIQ PERMANA (18)

XI AKSELERASISMAN 3 SEMARANG

KMB (KONFERENSI MEJA BUNDAR) PROSES PERUBAHAN RIS MENJADI NKRI PEMBERONTAKAN YANG TERJADI

SEBELUM DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Diadakan berdasarkan hasil Perjanjian Roem-Royen.

Diadakan pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.

Delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak.

a) Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

b) Status Karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.

c) Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.

d) RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

e) RIS harus membayar semua hutang Belanda yang ada sejak tahun 1942.

Tgl 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara RI dengan BFO.

Tgl 6 – 14 Desember 1949 KNIP bersidang membahas hasil KMB dilakukan melalui pemungutan suara. Hasilnya, KNIP menerima hasil KMB.

Tgl 14 Desember 1949 Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949.

Tgl 20 Desember 1949 presiden melantik Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri dan pemimpin kabinet RIS bersama.

Tgl 23 Desember 1949 delegasi RIS berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan.

Tgl 27 Desember 1949 diadakan upacara penandatanganan di Belanda maupun di Indonesia. Di Belanda upacara tersebut dihadiri oleh Ratu Juliana (Belanda) dan Drs. Moh. Hatta (Indonesia), sedangkan di Indonesia oleh AHS Lovink (Belanda) dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Indonesia)

Setelah RIS terbentuk, Indonesia dibagi menjadi 8 negara bagian. Tetapi di dalam kabinet RIS terdapat perbedaan pendapat antara pihak yang mendukung pembentukan RIS dan mendukung kembalinya RIS ke NKRI.

• Pihak pro: Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung.

• Pihak kontra: Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Arnold Manuhutu, dll. Alasan pihak kontra adalah karena pembentukan RIS tidak memiliki dasar yang jelas dan kurangnya dukungan dari rakyat. RIS terlalu bergantung pada kekuatan militer Belanda.

Tgl 19 Mei 1950 diadakan persetujuan antara RIS dengan RI (yang merupakan salah satu negara bagian RI) untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Berdasarkan persetujuan itu, dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas menyusun Undang-Undang Negara Kesatuan yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo.

• Tgl 14 Agustus 1950 rancangan UUD NKRI diterima baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP.

• Tgl 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD menjadi UUDS dari NKRI atau UUDS ’50.

• Tgl 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan dibentuk NKRI dengan UUDS ‘50 sebagai konstitusinya.

1. Pemberontakan PKI Madiun 19482. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam

Indonesia (DI/TII)3. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil

(APRA)4. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)5. Gerakan Pemerintah Revolusioner

Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta)

Latar belakang: karena perjanjian Renville dianggap terlalu menguntungkan Belanda, kabinet Amir Syarifudin jatuh. Pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifudin pun menyerahkan mandatnya pada Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, Amir Syarifudin menjadi oposisi. Ia membentuk Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan seorang tokoh PKI bernama Muso. Kemudian mereka bergabung menjadi PKI.

PKI berusaha untuk menggoyahkan kabinet Hatta.

Puncaknya terjadi pada tanggal 18 September 1948 PKI berusaha mengganti dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis.

PKI melancarkan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Pati, melakukan pembunuhan dan penculikan terhadap golongan yang dianggap musuhnya.

Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kol. Gatot Soebroto dan Kol. Sungkono mengerahkan kekuatan TNI dan polisi dalam menghadapi gerakan pemberontakan PKI.

Tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil dikuasai TNI dengan bantuan rakyat.

Awal bulan Desember 1948 operasi itu dinyatakan selesai.

Latar belakang: adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka pada suasana yang aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya.

Tujuan: mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS.

Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Westerling.

23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung dan melakukan pembantaian atau pembunuhan terhadap setiap anggota TNI yang ditemuinya.

PM RIS Moh. Hatta segera mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta.

Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Pasukan APRA semakin terdesak dan terkejar oleh pasukan APRIS bersama dengan rakyat dan berhasil dilumpuhkan.

Dalang gerakan APRA adalah Sultan Hamid II, menteri negara pada kabinet RIS.

Rencana sebenarnya gerakan APRA adalah menculik: Menteri pertahanan dan keamanan Sri Sultan

Hamengkubuwono IX Sekjen pertahanan Mr. Ali Budiarjo Pejabat kepala staf angkatan perang: Kolonel T.B.

Simantupang

Latar belakang: tidak puasnya Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil (mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur) terhadap terbentuknya NKRI. Ia tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah NIT menjadi wilayah kekuasaan RI. Ia berusaha melepaskan wilayah Maluku Tengah yang menjadi bagian dari RIS.

18 April 1950 Manusama menghasut para kepala desa untuk mendirikan RMS melalui rapat umum di kota Ambon.

24 April 1950 Soumokil memproklamasikan berdirinya RMS.

Pemerintah RIS mengatasi gerakan dengan menempuh cara damai yaitu dengan mengirim Dr. J. Leimena namun gagal. Kemudian pemerintah RIS memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kol. A.E. Kawilarang.

Wilayah-wilayah gerakan RMS berhasil dikuasai kembali oleh gerakan APRIS, namun beberapa anggota RMS berhasil melarikan diri ke Belanda

Latar Belakang: Hubungan yang tidak mesra antara pemerintah pusat dengan beberapa pemerintah daerah.

Contohnya di daerah Sumatra dan Sulawesi yang merasa tidak puas terhadap alokasi biaya pembangunan pemerintah pusat.

Sikap dan rasa tidak puas itu mendapat dukungan dari para panglima militer.

Tanggal Dewan Panglima militer

20 Desember 1956 Dewan Banteng (SumBar)

Letkol Achmad Husein

22 Desember 1956 Dewan Gajah (Medan)

Kolonel Simbolon

18 Februari 1957 Dewan Garuda (SumSel)

Letkol Ventje Sumual

Dewan Manguni (Manado)

10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng (Achmad Husein) mengeluarkan ultimatum kepada kabinet Juanda untuk mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam.

12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan komando daerah militer Sumatra Tengah dan menempatkan langsung di bawah komando KSAD.

15 Februari 1958 Achmad Husein memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri.

Proklamasi PRRI mendapat sambutan dari Indonesia Timur.

Rapat raksasa yang digelar di daerah-daerah Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa pada 17 Februari 1958, daerah Sulut dan Sulteng memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. (Piagam Permesta)

Pemerintah dengan KSAD melancarkan Operasi 17 Agustus yang bertujuan untuk: Menghancurkan gerakan separatisme. Mencegah meluasnya gerakan tersebut ke tempat-tempat

lainnya. Mencegah ikut campurnya kekuatan-kekuatan asing.

Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pertama kali diterjunkan ke Pekanbaru untuk melindungi sumber-sumber minyak yang ada di sana.

14 Maret 1958, Pekanbaru berhasil diduduki APRI April 1958, pemerintah melancarkan Operasi Sapta

Marga untuk meghadapi kekuatan permesta. 4 Mei 1958, Bukittinggi dapat direbut kembali. Agustus 1958, gerakan Permesta berhasil

dilumpuhkan. 1961, sisa-sisa gerakan Permesta berhasil ditumpas

secara menyeluruh.