TUGAS TERSTRUKTUR 1PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANsemester 6

PENGAJAR:Hudriyah Mundzir ,SH

Penyusun:Devina Icta Almira NIM 1241160020JTD 3C

JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITALTEKNIK ELEKTROPOLITEKNIK NEGERI MALANG20151. Istilah Penting Yang Terkandung Dalam UU No. 12 Tahun 20061.1 Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.1.2 Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.1.3 Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. 1.4 Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 1.5 Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.1.6 Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.1.7 Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.1.8 Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Asas Yang Terkandung Dalam UU No. 12 Tahun 20062.1 Asas Ius Soli (Law of the Soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.2.2 Asas Ius Sanguinis (Law of the Blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.2.3 Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.2.4 Asas Kewarganegaraan Ganda adalah asasmenentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.2.5 Asas Kepentingan Nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannnya sendiri.2.6 Asas Pelindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam maupun di luar negeri.2.7 Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum pemerintahan.2.8 Asas Kebenaran Substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonanyang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.2.9 Asas Nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.2.10 Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.2.11 Asas Keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.2.12 Asas Publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.3. Ketentuan Pemberian Status Kewarganegaraan3.1 Citizenship by Birth, memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran. Jadi setiap orang yang lahir diwilayah negara dianggap sah sebagai warga negara karena suatu negara menganut asas ius sanguinis.3.2 Citizenship by Descent, memperoleh kewarganegaraan karena keturunan. Jadi orang yang lahir diluar wilayah negara dianggap sebagai warga negara apabila orangtuanya adalah warga negara dari negara tersebut karena negaranya menganut asas ius sanguinis.3.3 Citizenship by Naturalisation, pewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri atas permohonan menjadi warga negara suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.3.4 Citizenship by Registration, pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap cukup dilakukan melalui prosedur asministrasi yang lebih sederhana dibandingkan naturalisasi.3.5 Citizenship by Incorporation of Territo, proses kewarganegaraan karena terjadi perluasan wilayah negara.4. Bab yang ada didalam UU No. 12 Tahun 20064.1 Bab I Ketentuan Umum 4.2 Bab II Warga Negara Indonesia4.3 Bab III Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia4.4 Bab IV Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia4.5 Bab V Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia4.6 Bab VI Ketentuan Pidana4.7 Bab VII Ketentuan Peralihan4.8 Bab VIII Ketentuan Penutup

5. Kesimpulan Pemberian status kewarganegaraan di Negara Indonesia ini akan memberikan hak dan kewajiban pada setiap orangnya. Selain mendapatkan hak dan kewajiban status kewarganegaraan akan menjamin secara hukum hak dan kewajiban setiap orang. Untuk warga asing yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat pada UU No 12 Tahun 2006. Setiap warga negara dapat juga kehilangan status kewarganegaraannya tapi juga dapat kembali memiliki status kewarganegaraan Indonesia dengan ketentuan yang sudah ada dalam UU No. 12 Tahun 2006.Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006 sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dikarenakan di dalam UU No. 12 Tahun 2006 sudah dijelaskan hak dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan untuk warga negara asing juga sudah dijelaskan ketentuan untuk mendapatkan status Kewarganegaraan Indonesia. Status kewarganegaraan juga dapat hilang dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan. Ketentuan-ketentuan pidana dan peralihan juga sudah dijelaskan. UU No. 12 Tahun 2006 dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat umum.