tujuan perencanaan pajak

BAB 1 TUJUAN PERENCANAAN PAJAK Seberapa besar atau seringkah pajak menyentuh kehidupan kita? Bayangkan apa yang dilakukan setiap individu dan/atau perusahaan pada setiap harinya. Membeli dan mengkonsumsi makanan atau minuman, bahan baku dan bahan penolong melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan, kendaraan, mesin dan alat pabrik, mengolah atau mengubah bahan baku dan penolong menjadi barang/jasa, menjual barang/jasa kepada konsumen. Pajak ada dimana-mana, hampir pada setiap transaksi ada pajak atau semacam pajak yang harus dibayar dan/atau dipungut oleh pemerintah melalui perusahaan/instansi yang ditunjuk. Sebagian dari harga yang harus dibayar oleh perusahaan dari aktivitas pembelian atau pengadaan bahan baku dan penolong melakukan perbaikan kendaraan dan alat transport mesin dan alat pabrik adalah pajak. Demikian pula halnya dengan gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan atau tenaga kerja ada sejumlah pajak harus dipungut atau dipotong oleh perusahaan. Bahkan dari aktivitas penjualan barang/jasa kepada konsumen, perusahaan harus juga memungut pajak. Salah satu alasan yang membuat pajak seakan-akan ada dimana-mana adalah karena pajak merupakan harga yang harus dibayar atas barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Memang bukan kesalahan harga: karena dalam batas-batas tertentu (untuk beberapa hal, baik secara langsung atau tidak langsung pemerintah membiayai dirinya melalui pembebanan langsung kepada pemakai atau pengguna barang atau jasa yang disediakan seperti misalnya pajak restoran tarif tol yang dibebankan kepada para pemakai jalan tol). Namun sumber pembiayaan utama pemerintah di negara manapun pada umumnya berasal dari pajak yang dipungut atau dikenakan kepada individu dan badan atau organisasi sebagai wajib pajak. Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah. Di banyak negara, pemerintah pada berbagai tingkat (pemerintah kota, pemerintah daerah:kabupaten/kota, provinsi), dan beberapa instansi mulai dari lembaga pendidikan rumah sakit, perusahaan transportasi umum, memungut semacam pajak melalui berbagai macam aktivitas, seperti: pajak penghasilan perusahaan, pajak atas kekayaan (pajak bumi dan bangunan-PBB, pajak BBM, pajak kendaraan bermotor-PKB), pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak atas gaji dan upah. Beberapa nis pajak bersifat periodik, seperti misalnya: pajak penghasilan pasal-21(pajak atas haji dan upah) yang dikenakan pada setiap kali terjadi pembayaran gaji dan upah yang dilakukan oleh pemberi kerja, pajak penghasilan badan biasanya didasarkan pada jumlah penghasilan dalam watu tahun pajak. Sedang pajak-pajak yang lain dikenakan/dipungut hanya pada setiap kali terjadi transaksi yang menyebabkan terutangnya pajak. Sebagai contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea-balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Maksud atau tujuan utama pemungutan atau pengenaan sebagian besar jenis pajak adalah untuk memperoleh pendapatan/penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi-fungsi dan kegiatan pemerintahan. Akan tetapi, karena pemungutan pajak menyangkut biaya transaksi, maka pajak

Khansa Fatin-1206266201 1

mempengaruhi perilaku masyarakat (wajib pajak), sehingga pemungutan pajak juga dapat dan seringkali digunakan oleh pemerintah untuk mencoba membangun atau membentuk perilaku masyarakat (wajib pajak). Pengenaan atau pemungutan pajak berupa cukai rokok/tembakau pajak bahan bakar minyak, pajak lingkungan atau polusi misalnya lebih mengutamakan pada upaya untuk mencapai tujuan sosial (pembentukan perilaku masyarakat) daripada untuk memobilisasi sumber penerimaan pemerintah. Pajak tampak ada dimana-mana dan terutang atau timbul sebagai akibat dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak juga bmenyangkut biaya yang bisa jadi tidak kecil jumlahnya, dan bisa dihindarkan atau dapat dihemat melalui perubahan perilaku masyarakat/badan sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak bisa berperan sangat penting untuk dapat membuat keputusan finansial yang baik dan rasional.

Tujuan Perencanaan Pajak Bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka.Perencanaan pajak didasarkan pada berbagai konsep dan mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan perencanaan pajak berbeda dengan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pihak ekstern dalam sejumlah hal yang signifikan. Berbeda halnya dengan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pihak ekstern, akuntansi perpajakan (tax accounting), lebih mengutamakan pada laporan laba-rugi (income statement-based). Neraca (selain penggunaannya sebagaimana diatur dalam PSAK 45) dapat dikatakan sebagai pelengkap dari laporan laba-rugi. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang diselenggarakan dengan mengacu pada tujuan dari umumnya perusahaan yang berupa maksimisasi laba, tujuan akuntansi perpajakan adalah minimisasi laba (sebelum pajak) baik dalam tahun berjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, perbedaan filosofi tidak membuat informasi yang dihasilkan oleh kedua disiplin akuntansimenjadi tidak bisa direkonsiliasi. Perbedaan filosofi diantara kedua disiplin akuntansi juga tidak menuntut perusahaan untuk menyelenggarakan dua sistem akuntansi secara paralel. Memang, akuntansi perpajakan (tax accounting) yang menghasilkan laporan keuangan fiskal tidak harus sama persis dengan financial accounting yang menghasilkan laporan keuangan komersial. Perusahaan cukup hanya menyelenggarakan satu sistem akuntansi, yang didesain untuk misalnya sekaligus dapat menghasilkan laporan keuangan fiskal, disamping laporan keuangan komersial. Untuk membuat laporan keuangan fiskal menjadi laporan keuangan komersial, cukup dilakukan satu prosedur penyesuaian. Sebaliknya, perusahaan bisa mendesain sistem akuntansi dengan laporan keuangan komersial sebagai hasil akhirnya. Apabila hal ini dilakukan, maka laporan keuangan fiskal disajikan dengan menggunakan laporan keuangan komersial sebagai basisnya. Dalam kondisi demikian, hal yang terpenting adalah bahwa perusahaan harus mendokumentasikan dan menyelenggarakan catatan akuntansi terhadap perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersialnya. Perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi perpajakan itulah yang bisa membuat perusahaan bisa memperoleh penghematan pajak dan membuat perencanaan untuk meningkatkan arus kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi maupun aktivitas pembiayaannya/pendanaannya. Namun perlu diperhatikan bahwa peraturan perpajakan senantiasa berubah dari waktu ke waktu, dan masing-masing perusahaan dihadapkan pada atau mempunyai lingkungan bisnisnya sendiri. Ide tentang perencanaan pajak yang dikemukakan dalam buku ini dimaksudkan hanya sebagai starting point bagi


manajemen. Penulis tidak bermaksud untuk memberikan advis atau nasehat kepada mereka. Pihak manajemen harus berkonsultasi dengan konsultan pajaknya (internal atau eksternal) di dalam mendesain, merumuskan strategi, dan mengaplikasikan secara spesifik tentang semua isu yang dianggap krusial terkait dengan fungsi atau aktivitas perencanaan pajaknya. Pajak merupakan kewajiban bagi pengenaan atau pemungutannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan buka iuran/pungutan bersifat suka rela; jadi pajak tidak perlu dibayar lebih dari jumlah yang seharusnya dibayar. Secara sengaja tidak melaporkan adanya suatu penghasilan, aktivitas, transaksi atau perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya kewajiban pajak; dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal (tax ivasion)-sehingga berpotensi akan mempunyai konsekuensi sangsi administrasi berupa denda, bunga bahkan pidana. Sebaliknya, merencanakan atau mengimplementasikan atau mengelola aktivitas, transaksi dan kegiatan yang diperkenankan atau tidak dilarang oleh ketentuan perpajakan; dengan tujuan untuk memperoleh penghematan pajak atau meminimasi beban pajak (tax saving dan tax avoidance) merupakan praktit yang disarankan. Dengan demikian, praktik perencanaan pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak untuk meminimasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa Pajak Penghasilan maupun pajak-pajak yang lain; melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (tax saving), dan penghindaran pajak (tax avoidance) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimasi beban atau pajak terutang (dalam tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya). Sebagai suatu aktivitas, secara garis besar skope atau lingkup perencanaan pajak dapat digeneralisasi ke dalam dua aspek: (i) aspek formal, dan (ii) aspek material.

Perencanaan Aspek Formal Perencanaan aspek formal menekankan pada aspek administratif dengan tujuan untuk menghindari sangsi administratif, dan mempersiapkan atau memudahkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Secara garis besar, komponen perencanaan aspek formal meliputi :

Mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Compliance) Kejelasan akun/rekening pembukuan (Self Explanatory) Ketepatan waktu membayar dan melaporkan pajak (Timeliness), dan Dokumentasi yang memadai.

Perencanaan Aspek Material Perencanaan aspek material bertujuan untuk memperoleh penghematan pajak secara legal (tidak melanggar hukum dan ketentuan perpajakan) sehingga beban atau pajak yang terutang menjadi minimum, dan laba akuntansi serta laba tunai (aruskas dari aktivitas operasi) sesudah pajak menjadi maksimum. Perencanaan aspek material menyangkut perumusan strategi dan penerapan teknik-teknik perencanaan/penghematan pajak, termasuk diantaranya : 1. Stabilisasi penghasilan (income stabilization atau income smoothing), 2. Manajemen laba (earnings management), 3. Penciptaan beda waktu (temporary/timing differences),


4. Revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap (assets revaluation), 5. Penciptaan sumber penghasilan dari luar negeri, 6. Pemanfaatan kontrak/transaksi sewaguna usaha (leasing), 7. Pelunasan utang sebelum tanggal jatuh tempo dan/atau pendanaan kembali utang (refunding debt), 8. Penarikan kembali sekuritas saham dari peredaran (treasury stock), 9. Desain sistem insentif kepada karyawan berbasis saham (employee stock ownership plan-ESOP, stock

appreciation right-SAR) 10. Berbagai macam skenario distribusi kepada pemilik atau pemegang saham perusahaan, seperti misalnya:

penarikan kembali saham dari peredaran-saham teasuri (treasury stock), distribusi dividen berupa barang (property dividend), saham (stock dividend), surat utang dividen (script dividend).

Konsep Dasar Perencanaan Terdapat beberapa konsep dasar yang harus dimengerti/dipahami di dalam manajemen, perencanaan pajak pada khususnya. Secara garis besar konsep-konsep dasar tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Waktu adalah segalanya (timing is everything) 2. Undang-undang pajak memiliki prespektif akuntansi sendiri 3. Pengakuan penghasilan (pendapatan dan biaya) bisa dipercepat atau diperlambat 4. Undang-undang pajak didasarkan pada beberapa prinsip ekonomi 5. Undang-undang pajak menganut konsep dasar harga pertukaran 6. Uang mempunyai nilai waktu 7. Formula umum perhitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai rerangka acuan perencanaan Penjelasan secara detil dari masing-masing konsep dasar tersebut tidak dikemukakan dalam buku ini. Namun manifestasi atau aplikasi dari setiap konsep dasar tersebut akan dicoba untuk ditunjukan pada beberapa strategi, pendekatan, prinsip dan teknik perencanaan yang bertujuan untuk memperoleh penghematan atau meminimasi kewajiban/beban pajak sebagai mana akan dikemukakan berikut ini.

Maksimisasi Penundaan Pajak (Maximizing Tax Deferrals) Maksimisasi penundaan atau penangguhan (pembayaran) pajak adalah upaya untuk menemukan cara agar pengakuan penghasilan objek pajak (pendapatan dan biaya) dapat ditunda dan bukan sebaliknya dipercepat. Meskipun dari waktu ke waktu, ketentuan perpajakn membuat upaya penundaan pengakuan penghasilan menjadi semakin sulit untuk dilakukan, namun dalam beberapa hal peluang itu masih tetap terbuka. Sebagai contoh, perusahaan bisa mendesain contoh transaksi reorganisasi/restrukturisasi (penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha) sebagai transaksi bebas atau tidak kena pajak (tax free transaction). Pengakuan terhadap beberapa jenis keuntungan juga bisa ditunda atau ditangguhkan melalui penggunaan suatu transaksi pertukaran yang tidak menyangkut pembayaran dan/atau penerimaan kas (like-kind exchange). Beberapa jenis penerimaan dimuka atas penghasilan yang berasal dari penyerahan jasa (service revenue) juga dapat ditunda atau ditangguhkan pengakuannya. Melalui pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang dihadapi oleh perusahaandan bantuan dari konsultan pajak, apabila diperlukan, manajemen yang prudent akan senantiasa dihadapkan pada beberapa alternatif aktivitas dan/atau transaksi-


transaksi perusahaan yang membawa konsekuensi pada adanya kebutuhan untuk melakukan penundaan/penangguhan pengakuan penghasilan.

Maksimisasi dan Akselerasi Pengurangan Penghasilan (Accelerating Deduction) Oleh karena penghasilan merupakan selisih lebih pendapatan diatas biaya, maka secara garis besar terdapat dua alternatif cara yang dapat dilakukan untuk menunda pengakuan penghasilan. Pertama penundaan pengakuan penghasilan dapat dilakukan dengan cara menangguhkan atau menunda pengakuan pendapatan. Alternatifnya, penundaan pengakuan penghasilan dapat dilakukan dengan cara mempercepat pengakuan biaya. Termasuk penundaan pengakuan penghasilan melalui percepatan pengakuan biaya, antara lain adalah penggunaan metode depresiasi yang dipercepat (metode saldo menurun) untuk aset/aktiva tetap bukan bangunan, penerapan metode kos masuk terakir keluar pertama (Kos-MTKP) sebagai dasar penentuan kos barang dijual dan penilaian persediaan (apabila diperkenankan oleh ketentuan perpajakan), memberikan imbalan kepada karyawan berupa barang/natura atau kenikmatan dan bukan berupa uang/kas. Sebagai upaya untuk menunda pengakuan penghasilan, percepatan pengakuan biaya tidak mengeliminasi pajak; namun berbeda dengan penundaan pengakuan pendapatan, sebagai upaya untuk memaksimisasi penundaan pajak, percepatan pengakuan biaya berdampak pada kenaikan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga efeknya sama atau dapat dipersamakan seperti halnya penerimaan kas yang berasal dari bunga, dividen tertentu yang bebas pajak atau penghasilan bukan obyek pajak.

Maksimiasasi Kredit Pajak Berbeda halnya dengan penundaan atau penangguhan pajak dan percepatan pengakuan biaya, kredit pajak merupakan pengurang pajak secara permanen. Sebagai pengurang pajak yang bersifat permanen, perusahaan harus berupaya untuk senantiasa dapat memanfaatkan fasilitas pajak tersebut. Kredit pajak atas penghasilan dari sumber di luar negri (PPh pasal 24) misalnya merupakan fasilitas pajak yang termasuk dalam kategori ini.

Depresiasi Aktiva Tetap Pada perusahaan-perusahaan padat modal, beban atau biaya penyusutan /deperesiasi aktiva tetap akan merupakan bagian penting dari pengurangan penghasilannya. Penyusutan aktiva tetap sebagai pengurang penghasilan diatur dalam pasal-11 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berbeda halnya dengan standar akuntansi keuangan, ketentuan perpajakan mengatur secara spesifik: penggolongan, masa manfaat, dan metode penyusutan yang diperkenankan atau dapat digunakan serta konvensi (pengelompokkan) untuk setipa jenis atau kategori aktiva tetap.


i. Penggolongan Aktiva Tetap Menurut ketentuan perpajakan aktiva tetao berwujud yang mempunyai masa manfaat/umur terbatas harus dikelompokkan ke dalam dua kategori : (i) aktiva tetap berupa bangunan, dan (ii) aktiva tetap bukan bangunan. Penggolongan aktiva tetap berwujud yang mempunyai umur terbatas juga dikaitkan dengan (taksiran) masa manfaat dan metode penyusutan yang diperkenankan. Aktiva tetap berupa bangunan dikelompokkan lebih lanjut ke dalam : (a)bangunan permanen, (b) bangunan tidak permanen. Sedang untuk aktiva tetap bukan bangunan masih dikelompokkan lebih lanjut kedalam 4 subkategori kelompok umur atau masa manfaat, yaitu :(a)aktiva tetap bukan bangunan kelompok-1, (b)aktiva tetap bukan bangunan kelompok-2, (c)ativa tetap bukan bangunan kelompok-3, dan (d)aktiva tetap bukan bangunan kelompok-4.

ii. Masa Manfaat Aktiva Tetap Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat/umur terbatas tidak hanya dimaksudkan sebagai suatu proses alokasi nilai perolehan aktiva secara sistematis sebagai beban kedalam setiap epriode aktiva memberikan manfaatnya, tetapi juga dimaksudkan sebagai penerapan konsep pengembalian kapital (capital recovery concept). Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian akan metode penyusutan dan masa manfaat dari setiap jenis/kategori aktiva tetap. Mengacu pada penggolongan aktiva tetao berwujuda yang mempunyai umur terbatas sebagaimana dikemukakan diatas, ketentuan peroajakan menetapkan masa manfaat aktiva tetap berwujud sebagai berikut:

iii. Metode Penyusutan Aktiva Tetap Metode penyusutan aktiva tetap/harta berwujud yang mempunyai masa manfaat/umur terbtas tetapi lebih dari 1 tahun diatur dalam Pasal-11 Undang-undang Pajak Penghasilan. Secara garis besar metode penyusutan aktiva tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat/umur terbatas tetapi lebih dari satu tahun dapat diikhtisarikan pada tabel berikut:

No Kelompok Aktiva Masa Manfaat (tahun)

1Bangunan1.1 Bangunan tidak permanen1.2 Bangunan permanen

10 tahun20 tahun

2

Bukan Bangunan2.1 Kelompok-12.2 Kelompok-22.3 Kelompok-32.4 Kelompok-4

4 tahun8 tahun

16 tahun20 tahun


Disamping aktiva tetap/harta berwujud, dimungkinkan suatu perusahaan untuk memiliki atau menguasai dan menggunakan aktiva/harta tak berwujud di dalam usahanya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tergantung pada sifat dan jenis usaha perusahaan. Undang-undang Pajak Penghasilan (Pasal 11A) juga mengatur penggolongan dan metode amortisasi terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aktiva/harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya untuk mendapatkan dan/atau perpanjangan HGB, HGU, dan Hak Pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Demikian pula halnya dengan pengeluaran yang terjadi sebelum perusahaan memulai kegiatan komersialnya dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, harus dikapitalisasi untuk kemudian amortisasi selama satu atau sesuai dengan masa manfaat pengeluaran tersebut. Seperti halnya pada depresiasi/penyusutan-proses alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara oenghasilan (biaya fiskal), harag perolehan aktiva/harta tak berwujud diamortisasi berdasar metode garis lurus dan metode saldo menurun sesua dengan masa manfaat, dengan nilai sisa buku pada akhri masa manfaat diamortisasi sekaligus. Secara garus besar, penggolongan, metode dan besaran tarif amortisasi aktiva/harta tak berwujud dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Khusus untuk perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

No Kelompok Aktiva/Harta Umur (tahun)

Metode dan Tarif Penyusutan/tahun

Garis Lurus* Saldo Menurun**

1Bangunan1.1 Bangunan tidak permanen1.2 Bangunan permanen

1020

5,00 %10,00 %

--

2

Bukan Bangunan2.1 Kelompok-12.2 Kelompok-22.3 Kelompok-32.4 Kelompok-4

48

1620

25,00 %12,50 %6,25 %5,00 %

50,00 %25,00 %12,50 %10,00%

(*)Berbasis nilai perolehan;(**)Berbasis niali buku awal tahun, Nilai buku pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus

No Kelompok Aktiva/Harta Tak BerwujudUmur

(Tahun)Metode dan Tarif Amortisasi/tahun

Garis Lurus* Saldo Menurun**

1 Kelompok 1 4 25,00 % 50,00 %2 Kelompok 2 8 12,50 % 25,00 %

3 Kelompok 3 16 6,25 % 12,50 %

4 Kelompok 4 20 5,00 % 10,00%

(*)Berbasis nilai perolehan;(**)Berbasis niali buku awal tahun, Nilai buku pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus


tahun amortisasi berdasar metode satuan produksi. Sedang atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selai penambangan minyak dan gas bumi, dan hak oengusahaan hutan (HPH) yang bermanfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan metode satuan produksi berdasar tarif setinggi-tingginya 20% (dari nilai perolehan) per tahun.

Minimisasi Tax Pitfalls Undang-undang atau ketentuan perpajakn senantiasa mengalami perubahan. Beberapa fasilitas pajak yang semula diberikan oleh pemerinta semakin dibatasi bahkan dihapuskan. Fasilitas pajak berupa revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap yang semula bisa dilakukan hanya untuk aktiva tetap tertentu misalnya, dewasa ini hanya dapat dilakukan dengan dua pilihan: (i)seluruh aktiva tetap termasuk tanah, atau (ii)seluruh aktiva tetap kecuali tanah. Revaluasi aktiva tetap yang sebelumnya dapat dilakukan sekali pada setiap tahun pajak, sekarang dibatasi menjadi 5 tahun sejak aktiva tetap direvaluasi. Demikian pula halnya dengan perlakuan terhadap selisih lebih penilaian kembali aktiva tetao. Apabila dulunya selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dapat digunakan untuk menutup atau dikompensasikan dengan kerugian dalam tahun berjalan dan sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan; dewasa ini selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak lagi diperkenankan untuk dikompensasikan dengan kerugian tahun berjalan dan sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya. Dengan lain perkataan, pajak penghasilan sebesar 10% final dikenakan terhadap seluruh selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap.

Peran Pajak Didalam Membuat Keputusan Pajak merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap perusahaan yang menghasilkan laba dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaannya. Manajemen, akuntan pada khususnya tidak dapat dikatan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya didalam perusahaan apabila ia hanya secara pasif menerima pajak terkait perusahaan sebagaimana adanya. Perencanaan pajak memberikan perluang kepada perusahaan untuk secara kreatif dan dinamis dapat memperbaiki arus kasnya, termasuk diantaranya adalah menrapka berbagai strategi untuk memaksimumkan penundaan/penangguhan pajak(tax deferrals), mempercepat pengakuan pengurang penghasilan dan/atau biata fiskal (tax deduction), meminimisasi tarif pajak (effective rate) melalui pemanfaatn berbagai fasilitas apjak yang ditawarkan oleh ketentuan perpajakan. Seringkali pajak, dan oleh akrena itu juga perencanaan pajak merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan di dalam membuat keputusan finansial. Sebagai contoh, suatu perusahaan menerima penwawaran dari pemasok untuk membeli barang dagangan berdasar kontrak jangka panjang (satu tahun), yang pembayarannya harus dilakukan pada setiap kali terjadi pengiriman sebagai berikut: (i) 10.000 unit perbulan dengan harga @Rp150.000,00 atau (ii) 30.000 unit per triwulan dengan harga @Rp146.250,00. Untuk tahun pajak 2012, volume penjualan perusahaan direncanakan akan berjumlah 10.000 unit per bulan. Meskipun tidak mempengaruhi aktivitas penuualannya, namun perbedaan siklus pengiriman yang ditawarkan oleh pemasok disamping mempengaruhi harga beli atau kos per unit barang juga mempegaruhi nilai rata-rata persediannya. Terlepas dari profitabilitas yang akan dihasilkan dalam transaksi penjualannya (tergantung pada harga jual per unit barang yang ditetapkan dan harga pokok penjualannya), efek perbedaan siklus/jadual


pengiriman yang ditawarkan oleh pemasok terhadap kebutuhan modal kerja perbulan dapat ditentukan sebagai berikut (rupiah dalam ribuan):

Perhatikan bahwa kebutuhan modal kerha berbeda pada kedua alternatif pengiriman barang yang ditawarkan oleh pemasok. PAda pengiriman barang yang dilakukan pada setiap bulan, rata-rata jumlah investasi modal kerja berupa barang dagangan memeang berjumlah lebih besar (Rp1,500 milyar) dibandingkan dengan pengiriman barang yang dilakukan pada setiap triwulan (Rp1,4625 milyar). Namun sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan juga memerlukan investasi modal kerja dalam bentuk PPN-Masukan untuk setiap unit barang yang masih dalam persediaan dalam periode terkait. dengan pengiriman dilakukan pada setiap bulan rata-rata persediaan akan berjumlah 5,000 [(0 + 10,000)/2] unit. Sedang pada pengiriman triwulanan, rata-rata persediaannya akan berjumlah 15,000 [(0+30,000)/2] unit. Meskipun bukan satu-satunya faktor, namun jelas keberadaan PPN-Masukan sebagai komponen modal kerja harus juga dipertimbangkan di dalam membuat kepitusan terkait dengan aktivitas pengadaan barang dagangan tersebut. Perencanaa pajak bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, bahkan pada hampir setiap alternatif yang terkait dengan pajak. Sebagai contoh, suatu perusahan wajib pajak-orang pribadi dalam negri yang bergerak dibidang usaha transportasi umum. Manajemen harus membuat keputusan tentang misalnya, apakah sebaiknya perusahaan membeli lepas kendaraan atau alat transportasinya atau mendapatkannya melalui kontrak sewaguna usaha. Terkait dengan pajak penghasilan, misalnya setiap perusahaan harus mempertimbangkan efeknya terhadap setiap alternatif yang tersedia dalam aktivitas operasi (pengadaan barang/jasa), aktivitas investasi atau pemerolehan aset tetap, dan aktivitas pendanaan atau pembiayaannya. Bahkan harus dimulai sejak pemilihan bentuk-bentuk badan usaha, pengaturan struktur perusahaan. Banyak orang berfikir bahwa meminimisasi beban pajak seharusnya menjadi tujuan dari perencanaan pajak. Pemikiran demikian itu tidak sepenuhnya bendar dan kurang mendasar karena pajak hanya merupakan salah satu faktor; dalam suatu kombinasi antara biaya atau pengorbanan dan faktor-faktor lain yang menghasilkan basis pemungutan pajak, tidak ada beban pajak yang lebih rendah dari nihil. Siapapun (baik individu maupun badan/organisasi) dapat dengan mudah menghindari banyak macam kewajiban untuk membayar pajak dengan membuat dirinya agar tidak berpenghasilan (atau untuk Wajib Pajak-Perorangan berpenghasilan sebesar batas maksimum oenghasilan tidak kena pajak saja) dan tidak memiliki harta atau kekayaan (atau memiliki kekayaan berupa tanah dan bangunan sebesar batas maksimum nilai jual obyek pajak tidak terkena pajak-untuk Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan). Namun tidak seorangpun bercita-cita atau berkeinginan untuk hidup dalm kondisi miskin semacam itu; meskipun akan terbebas dari kewajiban untuk membayar pajak. Disamping itu, setiap strategi yang dapat digunakan untuk

No Deskripsi Pengiriman Bulanan (Rp)Pengiriman

Triwulan (Rp) Selisih (Rp)

1 Nilai barang dagangan 1,500,000 1,462,500 37,500

2 PPN-Masukan (*) 75,000 219,375 -144,375

Investasi Modal Kerja 1,575,000 1,681,875 -106,875(*) Pengiriman bulanan = 0.1 x [(10,000 x Rp150,000)/2] = Rp75,000,000; Pengiriman triwulanan = 0,10 x

[(30,000 x Rp 146,250)/2]


mengurangi beban atau menghemat pajak hampir dapat dipastikan bukan tanpa biaya. Dengan asumsi, tidak ada hal lain kecuali untuk memperoleh penghematan pajak; biasanya manajemen tidak akan memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan omset penjualan (atau peredaran brutonya), mengingkatkan kualitas produk, atau memproduksi barang/jasa secara lebih efisien. Dengan lain perkataan, tujuan perencanaan pajak adalah optimisasi dan bukan minimisasi pajak. Perencanaan pajak harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara manfaat dengan biaya (pengorbanan) dan risiko yang timbul di dalam implementasinya. Setiap strategi penghematan pajak juga tidak tanpa risiko. Perubahan aktivitas operasi perusahaan untuk memperoleh penghematan pajak (dari bisnis tunggal menjadi multi-bisnis) biasanya berdampak pada kenaikan biayan administrasi jangka panjang dan membuat laba menjadi semakin tidak pasti, karena Undang-undang Perpajakan bisa berubah secara dramatis, berlangsung cepat dan seringkali tak terduga; dan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan perpajakn seringkali tidak jelas atau multitafsir. Dalam transaksi antar negera, interaksi dari berbagai macam pajak yangdipungut oleh masing-masing otoritas pajak harus juga dipertimbangkan. Strategi penghematan pajak juga bisa menggangu. Sebagai contoh, mengapa suatu perusahaan yang bertempat kedudukan dan menjalankan usahanya di INdonesia-ditengarai oleh tarif pajak penghasilan yang relatif tinggi- dan senantiasa memperoleh laba atau keuntungan tidak berusahan untuk memindahkan tempat kedudukan dan lokasi usahanya ke Singapura-yang tarif pajak penghasilnnya relatif lebih rendah? Salah satu alasannya barangkali adalah relatif besarnya biaya yang diperlukan untuk meindahkan tempat kedudukan dan lokasi usahanya. Alasan yang lain adalah adanya faktor-faktor di luar pajak yang justru lebih dominan di dalam membuat keputusan terkait. Bisa jadi, pemilik perusahaan merasa lebih nyaman untuk bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia daripada di Singapur. Alasan yang lain lagi, bisa jadi disebabkan oleh karena relatif rendahnya upah tenaga kerja, adanya jaminan pasokan bahan baku yang lebih baik, tidak adanya perusahaan pesaing, dan kedekatan jarak antara pabrik dengan tempat tinggal konsumen; apabila perusahaan bertempat kedudukan dan menjalankan usahanya di Indonesia.

Strategi Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan Dalam buku ini akan dibahas strategi perencanaan/manajemn perpajakan untuk menaikkan nilai perusahan, yang disebut SAVANT (Strategy, Anticipation, Value-Adding, Negotiation, and Transformation). Sebagai suatu strategi, SAVANT menunjkkan kepada nontax specialist tentang bagaimana menganalisis secara kritis berbagai situasi untuk menciptakan peluang dalam menghemat pajak, Dari perspektif pemilik atau pemegang saham perusahaan, pajak penghasilan utamanya tidak berbeda dengan biaya (produksi, distribusi, administrasi dan umum kantor); merupakan pengorbanan yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan atau laba dari aktivitas operasi perusahan. Sebagai pengorbanan, pajak penghasilan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memberikan impabaln kepada pemilik atau pemegang saham. Mekanisme bekerjanya SAVANT adalah sebagai berikut: Untuk memamksimumkan nilai dari setiap transaksi, manajemen harus tetap fokus kepada semua pihak terkait dalam transaksi. Manajemen dapat menambah atau menaikkan niali (perusahaan) dengan mempertimbangkan efek pajak tersebut, pada setiap kali melakukan negosiasi untuk membuat posisi yang paling menguntungkan bagi perusahaan; sehingga dapat mentransformsikan perlakuan pajak dari setiap item terkait ke dalam kondisi yang paling menguntungkan. Para ahli (manahemen dan konsutan) menerapkan konsep-konsep yang diambil dari teori dan kebijakan pemerintah dibidang


perekonomian, dan peraturan atau ketentuan dalam undang-undang perpajakan untuk menaikkan nilai perusahaan. Secara lebih spesifik komponen SAVANT (framework) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Untuk menaikkan nilai kekayaan para pemilik, perusahaan harus

melakukan transaksi. Nilai Perusahaan bisa meningkat dengan berbagai alasan: misalnya nilai aktiva nonkas perusahaan bisa saja mengalami kenaikkan sabai akibat dari kenaikan harga pasar, yang berada di luar kendali manajemen. Namun transaksi pemerolehan dan pengonversian aktiva nonkas tersebut menjadi kas sudah pasti/harus terjadi. Di dalam menjalankan usahanya, terdapat berbagai macam transaksi akan terjadi di dalam perusahaan; yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori transaksi: (1)transaksi-transaksi terkait dengan aktivitas operasi, (2)transaksi-transaksi terkait dengan aktivitas investasi, (3)transaksi-transaksi terkait dengan aktivitas pendanaan. Jika setiap transaksi dapat didesain sedemikian rupa sehingga nilainya dapat dimaksimumkan, maka pada akhir periode jumlah akumulatif dari keseluruhan transaksi akan memaksimumkan nilai perusahaan. Namun setiap transaksi mengundang kahdiran pihak ketiga, yaitu pemerintah. Oleh karena itu, dalam mendesain transaksi harus juga mempertimbangkan efeknya terhadap beban atau kewajiban pajaknya.

Desain transaksi untuk memaksimumkan nilai perusahaan Desain transaksi untuk menaikan nilai perusahaan bisa dalam konteks entitas atau transaksi, yang dari prespektif tujuan strategik perusahaan akan menambah atau meningkatkan nilai perusahaan. Hanya traksaksi (termasuk efek pajaknya) yang konsisten dengan tujuan strategik perusahaan dapat dipandang sebagai akseptabel. Sedang transaksi yang tidak konsisten dengan tujuan strategik perusahaan tidak seharusnya dilakukan, berapapun besarnya penghematan pajak.

Efek pajak dari setiap transaksi dapat dikelola dengan suatu strategic manner Sebagai teknik atau strategi untuk memperoleh penghematan atau meminimisasi beban atau kewajiban pajak, istilah SAVANT merupakan kependekan dari strategi, antisipasi, value adding, negosiasi, dan transformasi sebagai berikut. (S) - mendesain transaksi secara konsisten dengan tujuan strategik perusahaan (A) - mengantisipasi status pajak perusahaan dimasa mendatang (future tax status) (VA) - mengindentifikasi after-tax value-added dari transaksi bagi perusahaan (N) - melakukan negosiasi untuk mebgalihkan beban pajak kepada pihak lain (T) - meminimisasi beban pajak dengan mengubah bentuk (transformasi)transaksi


Aspek Strategi (S) Salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah adanya suatu sound and succesfully implemented strategy, dalam arti: (i)strategi adalah overall plan yang akan digunakan dalam mendayagunakan sumber-sumber untuk menciptakan suatu kondisi/posisi yang lebih baik/menguntungkan dna memberikan suatu visi tentang kemana dan apa tujuan perusahaan; yang biasanya dinyatakan dalam suatu mission statement, misalnya :to be the global leader in otomotive manufacture; (ii)tax planning harus untuk semata-mata meminimisasi pajak atas transaksi-transaksi yang terjadi, sehingga menganggu implementasi strateginya.

Business, Corporate, dan International-Level Strategies Cara untuk memperoleh sutau keunggukan dibanding pesaing dengan menarik pelanggan kedalam perusahaan dan menjauhkannya dari epsaing. Melakukan segala sesuatu untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan secara lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat/tepat dalam waktu dibanding pesaing. Business-level strategy dari suatu perusahaan biasanya dirinci ke dalam : operations level, coprporate-level, dan international-level. Operations-level strategy ditujukan untuk memperoleh keunggulan dibanding pesiang dalam menciptakan nilai bagi pelanggan melalui produk/jasanya. Termasuk ada/tidak adanya tax advantage atau tax disadvantage relatif dalam perbandingannya dengan pesaing. Sedang corporate level strategy difokuskan pada diveridikasi bisnis perusahaan. Sementara itu, international-level strategy difokuskan pada pemanfaatan keunggulan korporat dan bisnis di pasar global.

Interaksi Antara Strategi dan Perencanaan Pajak Agar aspek pajak dari sutau transaksi dapat dikelola dengan baik, bentuk transaksi tidak seharusnya diubah; apabila perubahan bentuk transaksi membuat tidak konsisten dengan strategi perusahaan. Sebagian dari competitive strategy (keunggulan relatif terhadap pesaing) pada sutau perusahaan bisa dibentuk atau diciptakan melalui status pajaknya. Tax-related competitive advantage yang sama juga dapat diterapkan baik untuk menghadapi pesaing baru (newentrants) maupun produk-produk pengganti (substitute products).

Aspek Antisipasi (A) Secara garis besar, aspek antisipasi menyangkut yogal hal, yaitu : lingungan bisnis, eprubahan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan baik yang sudah pasti akan diberlakukan maupun yang kemungkinan akan diberlakukan dimasa yang akan datang.

Perusahaan beroperasi dalam suatu lingkungan yang dinamis, sehingga perlu mengantisipasi tentang apa yang akan dilakukan oleh pesaing, pasar, dan pemerintah (regulasi).

Terkait dengan kewajiban atau beban pajaknya, pengaturan (adjustment) waktu/saat terjadinya transaksi sebagai antisipasi akan terjadinya perubahan ketentuan perpajakan harus dilakukan. Pengaturan (adjustment) waktu/saat terjadinya transaksi dilajukaan hanya apabila ada kepastian akan status pajaknya dimasa mendatang atau apabila perubahan ketentuan perpajakan sudah diketahui karena sudah diumumkan sebelumnya.

Anticipational dan Certain Tax Changes

Untuk perubahan ketentuan perpajakan yang sudah pasti, pada tingakt korporat; masalah penyesuaian atau pengaturan waktu terjadinya transaksi (adjustment of timing of transactions) biasanya difokuskan pada upaya untuk menunda atau mempercepat pengakuan pengahsilan kena


pajak (menunda atau mempercepat pengakuan penghasilan dan biaya atau pengurang penghasilan) ke dalam masa atau tahun pajak yang relatif rendah tarif pajaknya. Hak atas kompesasi kerugian harus juga dipertimbangkan di dalam membuat penyesuaian waktu/saat terjadinya transaksi sebagia respon terhadap perubahaan ketentuan perpajakan yang sudah pasti.

Anticipational and Uncertain Tax Changes

Pada dasarnya, peneysuaian/pengatruan waktu terjadinya transaksi adalah fokus dari antisipasi terhadap setiap perubahan ketentuan perpajakan, baik untuk perubhana yang sudah pasti maupun perubahaan yang belum pasti (belum diumukan oleh pemrinta). Untuk perubahan ketentuan perpajakan yang belum pasti, penerapan strategi antisipasi menyangkut penentuan probabilitas terhdapa setiap kemungkinan/tipe perubahan. Pengambila keputusan untuk menyesuaikan waktu terjadinya transaksi didasarkan apda expected tax savig atau tax benefits minus any related transaction costs yang bisa diperoleh dari hasil implementasi strategi antisipasi tersebut.

Aspek Value Adding (VA) Tax planning menuntut agar steep transaksi berdampak pada bertambahnya nilai perusahaan. Padahal unit pengukuran nilai perusahaan, pada umumnya menggunakan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan (laba per sahan, price earnings ratio-PER, arus kas dari aktivitas operasi). namun dengan menggunakan aruskas, apabila NPV arus kas dari suatu transaksi positif dari waktu ke waktu; aruskan tersebut akan di translasi menjadi positive financial earnings. Kenaikan nilai dan kenaiakn pada kompensasi menajamen; seperti misalnya pada kasus bonus yang didasarkan pada laba akuntanasi (accounting earnigs) dan pemberian kompensasi berbasis saham (pemeberian hak beli saham dalam program ESOP)

Arus Kas sebagai Pengukur Value-Adding Sebagai pengukur value-adding, dal am jangle panning, arus kas sama halnya dengan laba akuntansi (finansial accounting income). Perbedaan antara laba tunai/arus kas dengan laba akuntansi hanya pada saat dilaporkan. Jarang sekali laba tunai/aruskas persis sama dengan jumlah dari seluruh laba akuntansi dari waktu-kewatu; tetapi akan mendekati. JIka manajemen berhasil memaksimumkan after-tax cash floaws dari setiap transaksi, hal ini akan memaksimumkan juga nilai saham perusahaan, yang diukur atau dinyatakan berdasar laba akuntansinya.

Value -adding, Cash Flows, dan Nilai Waktu Luang Salah satu paham/ajaran dalam dunia bisnis adalah uang satu rupiah pada hari ini bernilai lebih besar dibanding uang yang sama dikemudian hari. Dengan asumsi tarif dan basis pajak konstan, maka tax planning mengisyaratkan bahwa pengakuan biaya (pengurang penghasilan), seharusnya dipercepat sedan pendapatan (penghasilan bruot) justru ditunda pengakuannya-untuk meminimisasi net present value of expected taxes. Sebagai akibatnya, tidak hanya arus kas (cash flows), tetapi juga nilai tunai arus kas (discounted cash flows) harus dipertimbangkan di dalam menentukan apakah efek dari suatu transaksi menaikkan nilai perusahaan-sesuda pajak (after tax value of the firm). Terdapat beberapa peluang dimana prinsip-prinsip perencanaan pajak sebagaimana dikemukakan tersebut dapat diimplementasikan :

Transaksi pertukaran antara aktiva sejenis (tanpa disertai penerimaan/ pengeluaran kas)

Pembentukan kantor cabang di luar negeri

Penjualan angsuran


Rekapitalisasi (Restrukturasi finansial ataua akuasi reorganisasi)

Management stock options

Employee stock option plans (ESOP)

Other Measure of Value-Adding Discounted cash flows (DCF) bukan sat satiny metode pengukuran kenaikan nilai perusahaan yang data digunakan. Setiap tahun para pemodal dan creditor memonitor kinerja financial perusahaan. Karena DCF (khususnya untuk setiap transaksi atau kegiatan) tidak dilaporkan kepada pihak ekstern, mereka harus mengandalkan hanya pada oengukur kinerja finansial perusahaan yang dipublikasikan di dalam laporan keuanagnnya. Oleh karena itu, manajemn harus juga tahu efek dari setiap transaksi yang terjadi terhadap pengukur kinerja dan kreditur untuk memonitor kinerja finansial perusahaan, antara lain: (i)laba persaham (EPS)-laba bersih sesudah pajak dibagi jumlah saham yang beredar, (ii) return on equity (ROE)-laba bersih sesudah pajak dibagi nilai buku ekuitas (HPS), (iii)economic value added (EVA)-laba bersih sesudah pajak minus rata-rata biaya moodalnya. Transaksi yang hemat pajak (meminimisasi beban pajak) namun berdampak pada penurunan kinerja finansial perusahaan harus dihindari. EVA misalnya, bisa berkurang sebagai akubat dari berkurangnya laba sesudah pajak, penggunaan ekuitas (sebagai sumber pembiayaan) secara eksesif atau penggunaan sumber dana yang relatif tinggi/ mahal biayanya.

Prinsip-prinsip Perencanaan Pajak Mengurangi atau menghemat pajak penghasilan pada khususnya jelas sangat bermanfaat, namun mepelajari dan memahhamai prinsip-prinsip perencanaan pajak mutlak diperlukan, untuk dapat menciptakan dana/atau memanfaatkan setiap peluang agar diperoleh penghematan pajak? Sepintas, tampak sangat jelas khususnya bagi para manajer-pemilik perusahaan atau para pengusaha. Namun hal ini merupakan suatu pertanyaan penting, yang jawabannya bisa berbeda untuk setiap kurun waktu, untuk setiap perusahaan, dan untuk setiap negara dimana perusahaan menjalankan aktivitas operasinya. Manajemen harus mau belajar dan memahami ketentuan perpajakan, karena optimisasi beban pajak dari setiap usaha atau kegiatan itu sangat menentukan keberhasilan usaha/kegiatan tersebut, dan manajemen adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yyang berhubungan dengan usaha/kegiatan terkait. Mengetahui prinsip-prinsip dan ketentuan perpajakan serta penerapannya, memungkinkan manajemen untuk bisa membuat setiap keputusa secara lebih baik atau tepat, sehingga semakin efektif di dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya. Manajemen yang dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dibidang perpajakannya, akan dapat memanfaatkan konsultan pajak secara lebih efektif; karena manajemen tahu setiap permasalahan yang timbul dan alternatif solusi yang disarankan oleh konsultan. Pajak mempengaruhi sukses perusahaan, karena keputusan-keputusan operasional biasanya didasarkan pada prediksi nilai tunai arus kas sesudah pajak yang disesuaikan dengan tingkat risiko (risk-adjustment net present value of expected after-tax cash flows). Disamping itu, pajak-pajak terkait denga penghasilan perusahaan, gaji dan upah karywana (iuran jamsostek, iuran pensiun, pajak penghasilan pasal 21), penjualan (pertambahan nilai barang/jasa, penjualan dan barang mewah), dan kekayaan (bumi dan


bangunan, kendaraan bermotor); tidak mustahil merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan biaya perusahaan. Ditambah lagi, pajak sebagai kewajiban yang harus dibayar memiliki klaim terhadap aset perusahaan dengan prioritas dan legalitas tertinggi. Artinya, bagi perusahaan; pajak bukan hanya merupakan biaya yang bisa jadi cukup besar jumlahnya, tetapi juga merupakan biaya yang harus dibayar, dan tepat pada waktunya. Perusahaan-perusahaan yang sekuritas sahamnya diperdagangkan di bursa efek pada khususnya, bisa sangat sensitif dengan beban pajaknya. Hal ini disebabkan oleh karena laba (yang biasanya berpengaruh signifikan terhadap harga pasar saham) harus dilaporkan bersadar jumlah neto sesudah pajak. Bahkan tidak hanya harus dikurangi dengan pajak dalam tahun berjalan, laba harus juga dikurangi dengan pajak atas setiap penghasilan yangdiharapkan akan diperoleh dari laba tersebut. Karena kompensasi/imbalan kepada pada manajer puncak seringkali dikaitkan dengan laba melalui harga pasar saham (seperti misalnya, Program ESOP), sebagai pihak pengambil keputusan didalam perusahaan; tidak merasa mereka lebih mengutamakan kepentingan utnuk mengoptimisasi pajaknya sebagai wajib pajak-orang pribadi.

Perencanaan Pajak-Strategi Dasar Meskipun mengeliminasi beban pajak secara keseluruhan bukan merupakan suatu tujuan, namun undividu dan organisasi seringkali menghabiskan banyak waktu, upaya, dan sumber-sumber untuk menerapkan berbagai stratego penghematan pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak tanpa secra eksesif menggangu keseluruhan aktivitas operasinya. Secara eksplisit, SAVANT mengakui hal ini. Sebagai strategi perencanaan pajak, SAVANT juga menunjukkan pentingnya untuk memanfaatkan nilai waktu dari uang (=membayar pajak pada kesmepatan terakhir) atau perbedaan tarif pajak (= tax rate arbritage). Mekanisme bekerjanya tas-rate arbitrage dapat dipersamakan dengan skema harga transfer dari otoritas pajak dengan tarif tinggi ke otoritas pajak dengan tarif rendah. (beban pajak yang lebih rendah relatif terhdapa manfaat yang diperoleh dengan beroperasi pada yurisdiksi tertentu-misalnya memberikan pelayanan gratis kepada semua orang termasuk karyawan, Pada dasarnya, strategi penghematan pajak dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu :(i)kreasi (creation), (ii)konversi (convertion), (iii) waktu (timing), dan (iv)pemecahan (splitting). Kreasi (creation) menyangkut perencanaan untuk dapat memanfaatkan subsidi atau fasilitas oajak, seperti misalnya memindahkan aktivitas operasi perusahaan ke dalam yurisdiksi yang memumungut pajak dengan tarif yang lebih rendah. Memindahkan aktivitas operasi perusahaan ke daerah terpencil misalnya, berpeluang untuk meperoleh fasilitas pajak tertentu, seperti depresiasi aktiva tetap yang dipercepat. Konversi (convertion) menyangkut perubahan atau penyesuaian kegiatan bisnis perusahaan sehingga diperoleh penghasilan atau aset yang termasuk ke dalam kategori leboh hemat pajak. Sebagao contoh, kegiatan promosi yang semata-mata ditujukan untuk menghabiskan persediaan atau meningkatan penjualan akan diperoleg penghasilan dalam tahun berjalan yang termasuk dalam kategori penghasilan objek pajak berdasar tarif umum (ordinary income), yang biasanya dikenakan pajak dalam tahun yang sama berdasar tarif yang lebih tinggi. Akan tetapi, kegiatan promosi yang ditujukan untuk pemebentukan citra produk atau perusahaan tidak dikenakan pajak sampai dengan goodwill dijual. Pada kedua desain transaksi, biaya promosi dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan atau biaya fiskal dalam tahun berjalan; tetapi


ordinary income dikenakan pajak dalam tahun yang sama sedang laba atas penjualan goodwill dikenakan pajak pada saat goodwill dijual. Waktu (timing) menyangkut penggunaan teknik-teknik untuk memindahkan/menggeser pengakuan penghasilan, dengan cara menunda atau sebaliknya mempercepat pengakuan pendapatan dan/atau biaya dari suatu tahun pajak ke dalam tahun-tahun pajak yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh, penggunaan metode depresiasi yang dipercepat (accelerated depreciation methods) memungkinkan bagian terbesar dari nilai perolehan aktiva tetap untuk dibebankan sebagai pengurang penghasilan atau biaya fiskal pada tahun-tahun awal pemakaiannya. Sebagai akibatnya, penggunaan aktiva tetap ke dalam tahun-tahun terakhir pemakaian aktiva tetap terkait. Demikian pula halnya dengan pembentukan program pensiun individual (individual retirement accounts-IRA), bagi wajib pajak perseorangan. Pemecahan (splitting) menyangkut strategi/perencanaan untuk mendistribusikan basis pajak atau penghasilan kena pajak kepada dua atau lebih wajib pajak, untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan perbedaan tarif pajak (dalam hal tarif pajak bersifat progresif). Sebagai contoh, tarif marjinal pajak penghasilan tertinggi untuk perusahaan sebagai wajib pajak-perseorangana adalah 30% dengan tarif pajak untuk penghasilan (kena pajak) sampai dengan Rp50,00) juta pertama hanay 5% pada hal tarif pajak penghasilan untuk perusahaan sebagai wajib pajak-badan adalah 25%. Mengorganisasi suatu perusahaan yang berpengahsilan kena pajak sebesar Rp50,00 juta sebagai perusahaan perorangan (wajib pajak-perseoranga), berarti menreapkan splitting strategy yang berpeluang untuk menghemat pajak sebesar Rp10,00 juta [(0,25-0,05) x Rp50,00 juta] per tahun. Penghematan pajak melalui splitting strategy bahkan bisa lebih besar lagi manakali penghasilan kena pajak juga semakin besar, karena sebagai wajib pajak-perseorangan tarif sebesar 25% berlaku untuk lapisan penghasilan kena pajak sebesar Rp250,00 juta kedua (antara Rp250,00 juta hingga Rp500,00 juta). Suattu perusahaan diorganisasi sebagai wajib pajak-perseorangan dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp250,00 juta, akan dapat menghemat pajak sebesar Rp30,00 juta [(0,20 x Rp50,00 juta) + (0,10 x Rp200,00 juta)] dibanding apabila perusahaan diorganisasi sebagai wajib pajak badan. Namun strategi splitting semacam itu tidak lagi berdampak positif, mana kala perusahaan sudah berpenghasilan kena pajak diatas Rp250,00 juta hingga Rp500,00 juta pertahun. Dengan berpenghasilan kena pajak sebesar Rp500,00 juta, beban pajak penghasilan untuk suatu perusahaan berstatus wajib pajak-perseorangan akan berjumlah Rp95,00 juta dan Rp125,00 juta apabila berstatus sebagai wajib pajak-badan, sehingga pada tingkay penghasilan kena pajak tersebut penghematan pajak tetap berjumlah Rp30,00 juta. Efek positif dati splitting strategy melalui pemilihan bentuk perusahaan demikian itu,selanjutknya akan semakin berkurang jika perusahaan berpenghasilan kena pajak lebih dari Rp500,00 juta per tahun. Sebagai contoh, beban pajak penghasilan dari suatu perusahaan yang berpenghasilan kena pajak sebesar Rp1,00 miliar akan berjumlah Rp245,00 juta jika berstatus wajib pajak-perseorangan, dan Rp250,00 juta jika berstatus wajib pajak-badan. Efek positif splitting strategy berkurang dari semula sebesar Rp30,00 juta menjadi hanya Rp5,00 juta. Pajak juag bisa dihindari melalui kecuranga (fraud), yang bisa jadi merupakan praktit yang lazim (meskipun tidak terdeteksi) dinegara manapun. Penghindaran pajak melalui kecurangan semacam itu, pada umumnya dikategorikan sbeagai perbuatan kriminal. Mereka yang memilih untuk melakukan kecurangan sebagai suatu strategi penghindaraan pajak, pada umumnya tidak perlu membaca buku-buku semacam itu.


Keseimbangan Manfaat dan Biaya Perencanaan Pajak Secara keselurahan terdapat banyak faktor yang secara bersamaan memotivasi para manajer untuk berupaya memperoleh pengurangan/penghematan pajak, dengan syarat biaya yang diperlukan untuk melakukannya tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh karena manajemen atau perencanaan pajak pada khususnya memerlukan perubahan-perubahan, dan untuk melakukannya bukan tanpa biaya, atau plaing tidak belum tentu berhasil. Pertama, peraturan atau ketentuan perpajakan itu sangat kompleks dan berubahh-ubah dair waktu ke waktu. Kedua, biaya yang diperlukan utnuk dapat mematuhi peraturan perpajak (seperti misalnya: pembuatan surat pemberitahuan masa, surat pemberitahuan tahunan) bisa signifikan jumlahnya. Tidak hanya biaya yang diperlukan untuk menetukan jumlah pajak yang terutang, tetapi juga untuk memastikan pihak yang berkewajiban untuk membayar dan kapan waktu atau saat yang paling tepat untuk menyelesaiman atau membayar kewajiba/utang pajak. Biaya-biaya terebut bisa sangat besar jumlahnya terutama untuk aktivitas antar negara, karena menyangkut sejumlah negara dengan ketentuan tarif pajak yang berbeda satu sama lain. Disamping itu, pajak-pajak sejenis seringkali dipungut oleh masing-masing negara; dengan cara yang sama namun dengan lingkup dan definisi yang berbeda. Hal ini menyebabkan timbuknya kekhawatiran akan terjadinya pajak ganda (multiple taxation- yang bisa membuat suatu basis pajak yang dikenakan dengan tarif lebih dari 100%; meskipun pemerintah biasanya selalu berupaya untuk menghindarkannya melalui tax treaties, special adjustment; seperti misalnya fasilitas kredit pajak luar negri. Pada akhirnya, meskipun pajak atas penghasilan perusahaan dan pajak atas gaki dan upar karyawan merupakan tanggung jawab kantor pusat, sehingga penghematan pajak tidak secara langsung memperngaruhi kinerja dan bonus sebagai impalan para manajer divisi/daerah; namun beberapa jenis pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN) akan memperngaruhi kinerja para manajer divsi/daerah. Hal ini disebabkan oleh karena pajak biasanya dipungut/dikenakan kepada setiap stategic business unit (SBU), sehingga berdampak atau mempengaruhi kinerja dari unit-unit bisnis terkait. Tidak setiap gagasan dan pekuang yang dapat mengurangi atau menghemat pajak selalu berdampak positif. SAVANT Framework dapat membantu manajemen untuk membuat perencanaan dan keputusan yang lebih baik, karena mempertimbangkan keseimbangan (trade-off) antara manfaat yang didapat/diperoleh dengan biata yang diperlukan untuk merealisasikan setiap peluan atau mengimplementasikan ide/gagasan terkait.

Perpajakan : Perspektif Global Dengan berbagai alasan, dewasa ini semakin banyak individu dan perusahaan yang memperluas usahanya di banyak lokasi atau negara dan berkompetisi di pasar global. Pada setiap lokasi atau negara dan pasar tersebut memiliki konsekuensi perpajakan yang bervariasi, yang dapat dikelola melalui suatu perencanaan yang tepat. Sebagai contoh, sebuha perusahaan di Indonesia bisa jadi mempunyai lebih dari satu pabrik dan menjual produknya di lebih dari suatu wilayah negara di luar negeri. Untuk perusahaan semacam itu, akan adabebam pajak penghasilan yang terutang di Indonesia dan di setiao negara dimana perusahaan menjalankan aktivitas operasinya untuk memperoleh penghasilan. Demikian pula dengan beban pajak pertambahan nilai atau penjualannya. Meskipun perusahaan berkantor pusat di Indonesia, besar kemungkinan perusahaan juga


terutang pajak bumi dan bangunan (PBB) atai pajak kekayaan (property taxes) di setiap negara dimana perusahaan menjalankan aktivitas operasinya. Bagaimanakah seting yang sedemikian kompleks dapat dikelola? Sudah pasti tidak mudah. Namun apabila setiap transaksi penting dilakukan dengan engacu pada proses analisis kritis berdasar SAVANT Framework, dan secara periodik dilakukan monitoring terhadap perubahan faktor-faktor lingkungan, maka organizational-wide, global tax management akan dapat dilakukan.


tujuan perencanaan pajak

Documents